Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Kesehatan Di Indonesia [PDF]

Citation preview

Seminar Pembiayaan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang



Pokok Bahasan : Gambaran Sistem Kesehatan (dunia, WHO) Gambaran Sistem Kesehatan di Indonesia Sistem Kesehatan Nasional (SKN) Sistem Kesehatan Daerah (SKD) Sistem Pembiayaan Kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan Studi Kasus Pelaksanaan Pembiayaan Kesehatan di suatu Daerah (Jatim) Copyright: Rara and Risqi



Latar Belakang Kesehatan adalah unsur penting dan merupakan elemen konstitutif dalam proses kehidupan seseorang. meningkatkan kesehatan bagi masyarakat Indonesia yang diselenggarakan melalui pembangunan nasional (Pembukaan UUD 1945 )  Pemerintah membuat suatu sistem bagi pelaksanaan percepatan pembangunan di bidang kesehatan, yaitu Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Sistem Kesehatan Daerah (SKD) Pembiayaan kesehatan yang kuat, stabil dan berkesinambungan memegang peranan yang penting untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan Perencanaan dan pengaturan pembiayaan kesehatan yang memadai akan membantu pemerintah untuk dapat memobilisasi sumber-sumber pembiayaan kesehatan, mengalokasikannya secara rasional serta menggunakannya secara efisien dan efektif. Isu besar kebijakan pembiayaan kesehatan nasional juga daerah saat ini adalah masalah adekuasi dan sustainabilitas dari pembiayaan kesehatan di Indonesia, khususnya pembiayaan oleh pemerintah. Tentang, “Apakah anggaran saat ini cukup? Atau kurang?”. Isu sustainablitas lain yang muncul adalah masalah Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang menjadi input sistem kesehatan sebagai dana bantuan program Isu menarik lain adalah mengenai ekuitas pelayanan kesehatan antara daerah miskin dan kaya, pedesaan dan perkotaan.



Copyright: Rara and Risqi



Cont. ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN 2010 – 2012 Rp/Triliun 40,00 35,00 30,00 25,00



33,24 30,44



30,92



25,27 22,50



26,96



2010



20,00 15,00



ALOKASI APBN KESEHATAN PUSAT DAN DAERAH 2010-2012



34,58



Alokasi 89,04%



87,19%



16 %



Realisasi



91,58%



Penyerapan



10,00



2011 12 %



84 %



5,00



88 %



2010 Total APBN % APBN Kemenkes thdp Total APBN



2011



2012



2013



1.056,51 T



1.229,58 T



1.418,49 T



1.683,00 T



2,39 %



2,51 %



2,34 %



2,05 %



2012



Daerah 11,6 %



Pusat



2013 11 %



88,4 % 89 % 4



Copyright: Rara and Risqi



Rumusan Masalah Bagaimana gambaran mengenai Sistem Kesehatan menurut WHO dan Sistem Kesehatan di Indonesia saat ini? Bagaimana Pelaksanaan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Sistem Kesehatan Daerah (SKD) di Indonesia ? Bagaimana Pelaksanaan Pembiayaan Kesehatan serta Bantuan Operasional Kesehatan di Indonesia, khususnya di daerah ? Copyright: Rara and Risqi



Sistem Kesehatan WHO  semua kegiatan yang tujuan utamanya untuk meningkatkan, mengembalikan dan memelihara kesehatan  Tujuan utama: 1. Peningkatan status kesehatan 2. Perlindungan resiko : universal coverage 3. Kepuasan publik



Copyright: Rara and Risqi



Sistem Kesehatan Nasional  SKN suatu tatanan yang menghimpun berbagai



upaya Bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945.  SKN juga merupakan wujud dan sekaligus metode penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan. Copyright: Rara and Risqi



Cont. Tujuan  terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Fungsi SKN: 1. Fungsi penyusun kebijakan dan regulator 2. Fungsi pelayanan 3. Fungsi pendanaan 4. Fungsi pengembangan sumber daya manusia Copyright: Rara and Risqi



Subsistem SKN 1. Subsistem Upaya Kesehatan 2. Subsistem Pembiayaan kesehatan 3. Subsistem Sumberdaya Manusia Kesehatan 4. Subsistem Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan 5. Subsistem Manajemen dan Informasi Kesehatan 6. Subsistem Pemberdayaan Masyarakat



Copyright: Rara and Risqi



Sub-sistem Pembiayaan Kesehatan  Tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalian,



pengalokasian, dan pembelanjaan sumberdaya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin



tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya.  Unsur-Unsur Utama o o o



pengendalian dana alokasi dana pembelanjaan Copyright: Rara and Risqi



Sistem Kesehatan Daerah  SKN merupakan supra sistem dari SKD  SKN dan SKD bertujuan untuk peningkatan kualitas



kesehatan secara nasional khususnya pemerataan kesehatan di daerah.  SKD terdiri dari 1. Sistem Kesehatan Propinsi (SKP) 2. Sistem Kesehatan Kabupaten/Kota (SKK).



Copyright: Rara and Risqi



Langkah-langkah Penyusunan SKD 1. 2. 3. 4.



5. 6.



Persiapan Analisis situasi dan kecenderungan Penyusunan SKD Penetapan SKD Penyelenggaraan SKD Evaluasi SKD



Copyright: Rara and Risqi



Sistem Pembiayaan Kesehatan Ada tiga lapis sistem jaminan kesehatan di indonesia saat ini, yaitu: 1. pemerintah Pusat  Jamkesmas 2. Pemda tingkat I (Prov.)  Jamkesda prov. 3. Pemda tingkat II (kab/kota)  Jamkesda kab/kota



Copyright: Rara and Risqi



Macam-macam Sistem Pembiayaan Kesehatan a. Sistem pembiayaan berbasis pajak (State Funded/Tax Based) • masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan gratis atau nyaris



gratis namun mereka ditarik berbagai pajak sebelumnya • Negara penganut: Inggris dan bekas jajahannya (negara anggota persemakmuran seperti Australia, New Zealand, Canada, Singapura, Malaysia) serta beberepa negara Eropa b. Social Health Insurance (SHI) • Bentuk asuransi ini berupa iuran wajib dari setiap warga negara kepada lembaga asuransi yang terpisah dari lembaga pemerintah • Negara penganut: Jerman, Taiwan, Korea Selatan



Copyright: Rara and Risqi



Cont. c. Community-Based Health Insurance  kelompok-kelompok masyarakat mengumpulkan iuran asuransi kesehatan sendiri secara sukarela. Sistem ini memberikan proteksi finansial kepada mereka yang tidak mempunyai akses lain ke pelayanan kesehatan.  Di Indonesia Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) d. Voluntary Health Insurance (Asuransi Kesehatan Sukarela)  setiap orang berhak untuk ikut atau tidak ikut menjadi anggota sebuah perusahaan asuransi swasta komersial. Sistem ini memerlukan adanya perusahaan komersial yang kompeten. Copyright: Rara and Risqi



Sistem Pembiayaan di Indonesia  Secara hukum (dejure), Indonesia telah memilih sistem



pembiayaan berbasis Asuransi Sosial UU No 40/2004  secara fakta (de facto), di Indonesia lebih dominan menggunakan sistem pajak daripada asuransi social  saat ini terdapat lebih dari 70 Juta orang yang dijamin oleh program Jamkesmas yang pada prinsipnya adalah sistem berbasis pajak  Berdasarkan perkembangan yang ada sampai saat ini, sistem pajak diproyeksikan akan lebih feasible bila ingin mencapai Universal Coverage 2014 Copyright: Rara and Risqi



Isu Strategis Bidang Kesehatan,Jawa Timur 1. APBD untuk rakyat 2. Belum terlindunginya masyarakat secara maksimal terhadap beban pembiayaan kesehatan. 3. Masih rendahnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas 4. Masih tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular 5. Status gizi yang masih rendah 6. Kesehatan ibu dan anak yang masih rendah 7. Memburuknya kualitas air permukaan dan air tanah akibat pencemaran, pemanasan global, rusaknya lingkungan dan tidak tertatanya sistem pembuangan limbah rumah tangga 8. Sering terjadi kekosongan obat karena dana yang disediakan pemerintah Kabupaten/Kota sangat kecil dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk. Copyright: Rara and Risqi



Biaya Operasional Kesehatan (BOK)  BOK diluncur sebagai Dana Tugas Pembantuan di



Kabupaten/Kota.  BOK digunakan membiayai transportasi petugas kesehatan, kader, tenaga kesehatan (bidan) untuk kegiatan Kesehatan ibu dan anak termasuk KB ; Imunisasi; Promosi Kesehatan; Kesehatan lingkungan; Pengendalian Penyakit dan Perbaikan Gizi seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Penyuluhan maupun PMT Pemulihan, Gizi Buruk pasca perawatan dan ibu hamil KEK dan pertemuan pertemuan yang bertujuan untuk peningkatan peran serta masyarakat. Copyright: Rara and Risqi



Studi Kasus SKD (Prov./Kab.Kota), BOK di Jember, Jawa Timur  Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur melaksanakan



kegiatan pembangunan kesehatan dengan biaya dari APBD Provinsi dan APBN serta dari bantuan/pinjaman luar negeri  Kabupaten Jember mendapatkan alokasi BOK sebesar Rp 4.233.450.000,- pada tahun 2013.



Copyright: Rara and Risqi



Kesimpulan dan Rekomendasi  Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Sistem



Kesehatan daerah (SKD) dipergunakan sebagai dasar dan acuan dalam penyusunan berbagai kebijakan, juga sebagai arahan penyelenggaraan pembangunan kesehatan serta pembangunan berwawasan kesehatan.  Pembiayaan bidang kesehatan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAK), tugas pembantuan dan bantuan/pinjaman luar negeri



Copyright: Rara and Risqi



Terima Kasih semoga bermanfaat



Copyright: Rara and Risqi