Pemerintahan Hindia Belanda [PDF]

Citation preview

PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA (1816-1942) A. Pemerintahan Komisaris Jenderal Setelah berakhirnya pemerintahan masa Inggris, selanjutnta yang berkuasa di Indonesia adalah pemerintah Hindia Belanda. Pada mulanya pemerintahan itu merupakan pemerintahan kolektif yang terdiri dari tiga oran, yaitu Flout, Buyskess dan Van Der Capellen. Mereka berpangkat komisarisjenderal. Tugas utamanya adalah menormalisasikan keadaan lama (Inggris) ke alam baru (Belanda). Masa peralihan itu berlangsung dar 1816-1819. pada tahun kepala pemerintahan dipegagang oleh Van Capellen dari 1816-1824. Click to edit Master subtitle style



3/27/12



selama masa peralihan, baik pada maasa pemerintahan komisaris jenderal maupun pemerinhan gubernur jenderal, Van Der Capellen harus mengahadapi kesulitan-kesulitan, antara lain: Beberapa kerajaan di Nusantara, terutama di luar Jawa bertindak mandiri. Kesulitan terbesar adalah Maluku sebab sebelum meninggalkan Maluku, Inggris 3/27/12 telah memberikan senjatanya



a.



Setelah gagal membujuk Imam bonjol agar memihak kepada Inggris, sejak tahun 1818 Raffles mengalihkan perhatiannya ke Selat Malaka yang sejak sangat strategis sebagai lau lintas perdagangan internasional. Sesuai denagan Konvensi Londaon tahun 1814, Belanda beranggapan bahwa Selat Malaka berada di bawah kekuasaannya. Pada tahu 1818 Malaka jatuh ke tangan Belanda. Raffles kemudian mendirikan Singapura paa tahun 1819 yang dibelinya dari Teuku 3/27/12



Treaty of London Pada Tahun 1824 Berdirinya Singapura meninimbulkan perselihan mengenai batas batas wilayah kekuasaan penduduk Inggris dan Beland. Masalah ini kemudian diselesaikn dengan perjanjian di bawah ini a. Kedua negeri berhak untuk saling memasuki wilayah jajahan masingmasing. b. Belanda menarik diri dari 3/27/12



Traktat London itu merupakan kemenangan besar bagi Inggris dalam menguasai jalur pelayaran internasional di Selat Malaka. Bagi belanda, justru dianngap sebagai penghalang untuk meluaskan wilayah ke Sumatra utara (Acee). Dibukanya Terusa Zues menjadikan peranan Selat Malaka semakin penting. Oleh karena itu, pada tahun 1718 Belanda kembali mendekati Inggris. Pada tahun 1871 ditandatangani sebuah perjanjian antara Inggris dan Belanda (Traktat 3/27/12



B. Politik Kolonial Pada Masa Komisaris Jenderal Dalam menjalankan pemerintahannya, komisaris jenderal melakukan langkahlangkah perubahan, sebagai berikut: a. b.



Sistem residen tetap diperthankan. Dalam bidang hukum sistem juri dihapuska.



Kedudukan para Bupati sebagai penguasa feodal tetap dipertahankan. Meraka tidak 3/27/12 semata-mata dianggap sebagai



c.



Pada kurun waktu 1816-1830, pertentangan antara kaum liberal dan kaum konservatif terus berlangsung. Di satu pihak pemerintah tetap berusaha menanani penggalian kekayanan tanah jajahan bagi keuntungan negeri induknya. Di lain pihak, mencari jalan melaksanakan dasar-dasar kebebasan. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal van Der Capellen, dilaksanakan politik penjajahn yang dualistis. Pada satu pihak melindungi hak-hak kaum pribum, namun di pihak 3/27/12 lain memberi kebebasan kepada