PENERAPAN PRINSIP REINVENTING GOVERNMENT Mile [PDF]

Citation preview

PENERAPAN PRINSIP REINVENTING GOVERNMENT (David Osborne dan Ted Gabler ) Pada era demokrasi seperti sekarang ini, sangat diperlukan adanya tata kelola dan systempemerintahan yang demokratis pula, hal ini biasa disebut dengan New Public Management yaitu seluruh pemimpin dalam pemerintahan khususnya diharapkan dapat menciptakan suatu systematau cara-cara baru yang lebih inovatif dalam pencapaian tujuan secara maksimal dan melakukanprivatisasi terhadap fungsi-fungsi pemerintahan. Agar New Public Management ini dapatberjalan dengan maksimal maka perlu didukung oleh adanya penerapan reinventing government dalam pemerintahan. reinventing government merupakan pemikiran membarukan administrasipublik dengan memadukan prinsipprinsip bisnis dalam birokrasi pemerintah. sepuluh prinsip reinventing government menurut David osborne dan Ted Gabler ialah : 1) Pemerintahan Harus Bersifat Sebagai Katalis Pemerintahan katalis merupakan suatu fungsi yang mampu memisahkan sebagaipengarah (membuat kebijakan, peraturan, undang-undang) dengan fungsi sebagaipelaksana. Selain itu, kemudian mereka menggunakan berbagai metode (kontrak,voucher, hadiah, insentif pajak, dsb.) untuk membantu organisasi publik mencapai tujuan,memilih metode yang paling sesuai untuk mencapai efisiensi, efektivitas, persamaan,pertanggungjawaban, dan fleksibilitas. Contoh: untuk membangkitkan perananmasyarakat di tingkat kecamatan dalam meningkatkan produktivitas pertanian unggulandi daerahnya, seorang camat bisa memberikan rangsangan pembelian pupuk yang murah,memberikan bimbingan dan penyuluhan yang tanpa bayar, memberikan hadiah yangmerangsang petani bekerja dengan senang dan giat. Camat mengatur, mendorong danmempengaruhi agar produk pertaniannya di lingkungan kecamatannya bisa maju akantetapi juga camat juga menggunakan metode yang memberikan insentif kepadamasyarakatnya. Kesulitan Dalam Penerapan : Pemerintah masih sulit dalam mengarahkan masyarakat untuk mengikuti kebijakan yangtelah dibuat, pemberian intensif atau perhatian yang lebih harus langsung mengena kemasyarakat agar dampak kebijakan yang dibuat harus bisa berhasil.



2) Pemerintahan Milik Masyarakat Pemerintah milik masyarakat mengalihkan wewenang kontrol yang dimilikinya ke tanganmasyarakat. Masyarakat diberdayakan sehingga mampu mengontrol pelayanan yangdiberikan oleh birokrasi pemerintah. Dengan adanya kontrol dari masyarakat, pegawainegeri (dan juga pejabat terpilih, politisi) akan memiliki komitmen yang lebih baik, lebihpeduli, dan lebih kreatif dalam memecahkan masalah. Di sini seorang camat harus maudikontrol, dikritik, dan diawasi oleh rakyat. Kantor kecamatan dibuka untuk 24 jammenerima masukan, saran, kritik, dan kontrol dari masyarakat. Kesulitan Dalam Penerapan : Berbelit-belitnya birokrasi pemerintah membuat masyarakat menjadi antipati, seharusnyapemerintah lebih luwes dan memberi kepercayaan kepada masyarakat untukmenyampaikan sesuatu yang nantinya juga memberi keuntungan kepada pemerintah,intinya harus sama-sama saling menguntungkan. 3) Pemerintah Kompetitif Pemerintah kompetitif mensyaratkan persaingan di antara para penyampai jasa ataupelayanan untuk bersaing berdasarkan kinerja dan harga. Mereka memahami bahwakompetisi adalah kekuatan fundamental untuk memaksa badan atau birokrasi pemerintahmelakukan perbaikan. Contoh seorang camat selain mampu mendorong masyarakatnyauntuk berperan aktif dalam meningkatkan produksi pertaniannya atau perdagangan, ataukerajinan yang ada di daerahnya juga harus mampu mendorong staf karyawannya untukbersaing meningkatkan kinerjanya. Untuk itu camat harus kreatif untuk mencari sumberyang bisa dipergunakan untuk merangsang peningkatan kinerja tersebut. Kesulitan Dalam Penerapan : Pemerintah masih memonopoli pelayanan barang/jasa kepada masyarakat contohnya Gas(LPG), seharusnya jika pemerintah mengijikan pihak swasta yang juga ikut menjual dapatdipastikan antara pemerintah dan swasta akan memberikan pelayanan yang terbaik untukmasyarakat. 4) Pemerintah Berorientasi Misi Pemerintah berorientasi misi melakukan deregulasi internal, menghapus banyakperaturan dan ketentuan internal yang tidak efektif, dan secara radikal menyederhanakansistem administratif yang terlampau panjang dan menghambat, seperti misalnya di bidanganggaran, perizinan, kepegawaian, dan pengadaan barang. Mereka mensyaratkan setiapbadan pemerintah untuk mendapatkan misi yang jelas, kemudian memberikan



kebebasankepada pimpinan (manajer) untuk menemukan cara terbaik mewujudkan misi tersebutdalam batas-batas legal dan sah. Seorang camat harus mampu rnenganalisis ataran-aturanyang bisa menghambat proses perbaikan atau peningkatan kinerjanya dan masyarakatnya,yang pada gilirannya disampaikan kepada atasannya untuk diperbaiki. Kesulitan dalam penerapan : dalam penyusunan misi, biasanya sesuai dengan sifat daripemimpinnya kadangkala penyusunan misi tersebut mengandung kepentingan politik/golong yang ingin mencari keuntungan, sehingga menyebabkan terjadinyapenyalahgunaan wewenang. 5) Pemerintah Berorientasi Pada Hasil Pemerintah yang berorientasi hasil (result-oriented) mengubah fokus dari input (misalnyakepatuhan kepada peraturan dan membelanjakan anggaran sesuai dengan ketentuan)menjadi akuntanbilitas pada keluaran (output) atau hasil. Para pimpinan organisasi pemerintah mengukur kinerja instansi pemerintah, menetapkan target, memberi imbalankepada instansi-instansi pemerintah yang mencapai atau melebihi target, denganmenggunakan anggaran untuk mengungkapkan tingkat kinerja yang diharapkan dalambentuk besarnya anggaran. Di atas diterangkan bahwa kinerja carnat yang baik danberciri wiraswasta ini adalah senantiasa berorientasi pada hasil. Berapa produksipertanian yang dihasilkan oleh masyarakatnya ditotal setiap bulannya atau tahunnya atausetiap semesteran, atau setiap musimnya. Kesulitan dalam penerapan  :Pemerintah kurang bisa menghargai hasil pekerjaan masyarakat karena tidakseimbangnya penghargaan yang diterima dengan jerih payah yang telah dikeluarkan olehmasyarakat, misalnya dalam pemenuhan bahan-bahan kebutuhan pokok seharihari,cenderung impor dari negara lain. 6) Pemerintah Berorientasi Pelanggan Dalam hal ini pemerintah memperlakukan masyarakat yang dilayani siapa saja, termasukpelajar, orang tua, pembayar pajak, orang yang mengurus KTP, pelanggan telepon,listrik, dan lain-lainnya sebagai pelanggan yang harus diutamakan. Pimpinan organisasipemerintah melakukan survei kepada pelanggan apa yang diinginkan dan dibutuhkanketika berhubungan dengan instansi pemerintah. Dengan masukan dan insentif darimasyarakat itu kemudian dirancang suatu pelayanan kepada masyarakat sesuai denganyang diinginkan. Contoh setiap orang yang meminta pelayanan ke kantor Kecamatanharus didahulukan kepentingannya, diurus dan segera diselesaikan urusannya.Gunakanlah target pelayanan “tiga menit selesai”. Target atau standar ini haruskonsekuen dilaksanakan. Semua urusan di kecamatan selesai dalam tiga menit.



Kesulitan dalam penerapan : dalam melakukan pelayanan yang dapat memberikankepuasaan pada pelanggan tentu memerlukan bantuan teknologi yang dapat membuatsystem pelayanan menjadi efektif dan efisien, namun permasalahannya dalam hal initidak semua bagian pemerintah di setiap daerah yang memiliki system dan fasilitas yangsudah canggih, serta sumber daya yang mumpuni dalam menyelenggarakan systempemerintahan yang modern. Oleh karena itu efektivitas dan efisiensi pelaksanaanpelayanan publik dalam setiap daerah masih berbedabeda. 7) Pemerintah Wiraswasta Seperti yang dijelaskan di depan bahwa Wiraswasta itu upaya untuk meningkatkansurnber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh instansi pemerintah dari yang tidak poduktifdiupayakan berproduktif, dari yang produksinya rendah ditingkatkan berproduksi tinggi.Upaya semacam ini disebut pula kinerja. Dan kinerja seperti itu biasanya mencari etoskerjanya dunia usaha, karena itu kinerja semacam itu ingin ditransfor ke kinerja birokrasipemerintah. Dengan demikian, pemerintah berusaha untuk memfokuskan energinyabukan sekadar untuk menghabiskan anggaran, melainkan juga menghasilkan uang. Pemerintah meminta kepada masyarakat yang dilayani untuk membayar menentukan pula return of investment . Pemerintah juga memanfaatkan dana usaha, dana inovasi, untukmendorong para pejabat berpikir untuk memperoleh dana operasional. Dengan kata lainpemerintah mendorong agar para pejabat dapat berbuat untuk meningkatkanproduktivitas sumber-sumber ekonomi yang rendah ke arah peningkatanproduktivitasnya. Banyak contoh yang dapat dikemukakan, bagaimana kinerja camatuntuk senantiasa jeli melihat kesempatan untuk meningkatnya produktivitaskecamatannya. Kesulitan Dalam Penerapan : Kurangnya motivasi pemerintah dalam mengembangkan potensi yang dimiliki sehinggacenderung konsumtif, padahal pemerintah seharusnya mensejahterakan masyarakatdengan memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk dikembangkan sehingga bisamemperoleh keuntungan yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakatnya. 8) Pemerintah Yang Tanggap (Antisipatif) Pemerintah antisipatif adalah suatu pemerintahan yang berpikir ke depan. Pimpinaninstansi pemerintah mencoba mencegah timbulnya masalah daripada memberikanpelayanan untuk menghilangkan masalah. Mereka menggunakan perencanaan strategis,pemberian Visi masa depan, dan berbagai metode lain untuk melihat masa



depan.Seorang Camat harus senantiasa melihat ke depan bukan hanya mampu melihat yangdilakukan kemarin. Ibarat mengendarai mobil seorang sopir harus lebih banyak melihat jalan di depan, bukan selalu melihat kaca spion. Camat harus mampu mengajak rak yatdan pegawainya untuk melihat kesempatan apa di depan yang bisa ditingkatkan. Kesulitan dalam penerapan  : Dalam hal ini tidak semua pemimpin memiliki rasaoptimis untuk menciptakan proses birokrasi dan pemerintahan yang semakin baik.Karena kadang-kadang kapabilitas dari masing-masing pemimpin masih menggunakanrasa simpati dalam pemerintah. Misalkan terdapat pegawai pemerintahan yangmelakukan kesalahan dan ketidakdisiplinan hanya diberi teguran ringan, dan tidakdiberikan sanksi yang berat agar dia jera, dan mampu bekerja lebih baik. 9) Pemerintah Desentralisasi Pemerintah desentralisasi adalah suatu pemerintahan yang mendorong wewenang daripusat melimpah ke daerah melalui organisasi atau sistem yang ada. Mendorong pejabatatau pegawai di tingkat bawah atau daerah untuk langsung memberi pelayanan, atausebagai pelaksana, atau lebih berani membuat keputusan. Seorang camat harus jugamampu memberikan atau melimpahkan sebagian kewenangan yang ada padanya kepadastaf atau pegawainya, bukannya semua hal harus ditangani sendiri. Kesulitan Dalam Penerapan : Diperlukan kerjasama dan komitmen untuk mau bertugas sesuai dengan tugas pokok danfungsinya antar lembaga pemerintah atau personel didalamnya untuk tujuan yang samayaitu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. 10)Pemerintahan Berorientasi Pasar Pemerintah yang berorientasi pasar acap kali memanfaatkan struktur pasar swasta untukmemecahkan masalah daripada menggunakan mekanisme administratif, sepertimenyampaikan pelayanan atau perintah dan kontrol dengan memanfaatkan peraturan.Mereka menciptakan insentif keuangan-insentif pajak, pajak hijau, affluent fees. Dengan cara ini, organisasi swasta atau anggota masyarakat berperilaku yang mengarah padapemecahan masalah sosial. Kesulitan Dalam Penerapan : Sepuluh prinsip ini Reinventing Government Entrepreneurship  diterapkan dalam rangkamelakukan pembaruan birokrasi pemerintah mencoba mengubah kinerja yang tidakproduktif bisa berproduksi yang baik.A. Yang Paling Buruk/Sulit Penerapannya di Indonesia



• Pemerintah Yang Tanggap (Antisipatif) Pemerintah di daerah saat ini, jarang yang memiliki rasa antisipasi yang tinggi dalammencegah terjadi permasalahan dalam daerah, baik itu dari segi infrastruktur, keamanandan kenyamanan. Pemerintah cenderung bergerak setelah adanya laporan dari masyarakatmaupun menjadi sorotan di media massa, sehingga sering kali permasalahann yangterjadi lambat dalam proses penyelesaiannya.B. Yang paling Baik Penerapannya di Indonesia • Pemerintah Desentralisasi  Pelaksanaan pemerintah yang desentralisisasi dari segi sistem sudah berjalan baik,dengan adanya koordinasi dari pusat dengan daerah. Pelaksanaan desentralisasi dalampemerintahan ini juga dapat dilihat dari segi adanya pembagian tugas yang jelas antarbagian, sehingga tidak ada kesan bahwa tugas tersebut hanya dikerjakan oleh bidang itu-itu saja. Selain itu juga dapat dilihat bahwa pemerintah daerah saat ini memilikikewenangan masing-masing untuk mengelola daerahnya, dan hal tersebut dapat menjadisuatu kompetisi bagi setiap daerah untuk dapat maju dan berkembang seperti daerahlainnya