Penganggaran Dan Pengendalian Sektor Publik [PDF]

  • 0 0 0
  • Suka dengan makalah ini dan mengunduhnya? Anda bisa menerbitkan file PDF Anda sendiri secara online secara gratis dalam beberapa menit saja! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK



Penganggaran dan Pengendalian Sektor Publik



Oleh: Kelompok 7 Muhammad Ichsan (08) - A31115758 Irmawati (10) – A31115760



PROGRAM S1-STAR BPKP JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HASANUDDIN 2016



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb. Puji serta syukur kami panjatkan atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT. sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan makalah ini dengan baik dan tepat waktu. Kami berterimakasih kepada dosen pengajar yang telah memberikan tugas penyusunan makalah ini. Kami menyadari banyak kekurangan yang ada pada makalah ini. oleh karena itu, kami berharap kedepan Bapak / Ibu dapat membimbing dan mengarahkan kami terkait pembahasan yang terdapat pada makalah ini. Kami juga berterimakasih kepada rekan-rekan Kelas B Angkatan II Program S1-STAR BPKP Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan doa dan dukungan serta bantuan selama proses penyusunan makalah ini. Wassalamualaikum Wr. Wb.



Makassar, Oktober 2016



Tim Penyusun



1



DAFTAR ISI



Kata Pengantar………………………………………......…………..............……………..….....



i



Daftar Isi........................................................................................................................................ Bab I Pendahuluan……………..……………………………………….............….……… 1.1 Latar Belakang……………………………………………....……........……. 1.2 Rumusan Materi Pembelajaran………………………………................…… 1.3 Tujuan Materi Pembelajaran…………………….........………….....………. Bab II Pembahasan......................................................…….....………………..........……… 2.1 Pengangaran Sektor Publik..............................................................................



ii 1 1 1 2 3 3



2.2 Pengendalian Manajemen Sektor Publik......................................................... Penutup……….........……………….........………..................................................… 3.1 Kesimpulan……….....……………………………….…..…................…….. 3.2 Saran..………......……………………................................………………… Daftar Pustaka………………......…………………………………................……...……..….....



8 16 16 16 17



Bab III



2



BAB I PENDAHULUAN



1.1



Latar Belakang Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Hal tersebut tercermin pada komposisi dan besarnya anggaran secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan masyarakat yang diharapkan. Sejak pertengahan tahun 1980an telah terjadi perubahan manajemen sektor publik yang cukup signifikan dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarki menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Sebagai sebuah sistem, perencanaan anggaran sektor publik juga telah mengalami banyak perkembangan. Sistem perencanaan anggaran publik berkembang dan berubah sesuai dengan dinamika perkembangan tuntutan yang muncul di masyarakat. Anggaran sektor publik di buat untuk menentukan tingkat kebutuhan masyarakat, seperti air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan , dan sebagainya agar terjamin secara layak. Anggaran juga merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada. Oleh sebab itu, makalah ini akan membahas tentang Penganggaran Sektor Publik yang ada di Indonesia. Apa saja fungsi anggaran sektor publik, tujuan, karakteristik, serta bagaimana penyusunannya.



1.2



Rumusan Materi Pembelajaran



Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan materi pembelajaran sebagai berikut: 1



1. Menjelaskan apakah yang dimaksud dengan penganggaran sektor publik ? 2. Menjelaskan apakah konsep penganggaran sektor publik ? 3. Menjelaskan apa sajakah fungsi, jenis, karakteristik, tujuan serta siklus penganggaran sektor publik ? 4. Menjelaskan Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik ? 5. Menjelaskan Tipe Pengendalian Manajemen ? 6. Menjelaskan Struktur Pengendalian Manajemen ? 1.3



Tujuan Materi Pembelajaran Tujuan dari pembelajaran makalah ini yaitu mampu: 1. 2.



Mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan penganggaran sektor publik Mengetahui konsep yang terdapat dalam penganggaran sektor publik 3. Mengetahui tentang fungsi, tujuan, jenis, karakteristik, tujuan serta siklus 4. 5. 6.



penganggaran sektor publik Mengetahui Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik Mengetahui Tipe Pengendalian Manajemen Mengetahui Struktur Pengendalian Manajemen



BAB II PEMBAHASAN



2



2.1 Pengangaran Sektor Publik 2.1.1 Konsep dan Pengertian Penganggaran Sektor Publik Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran moneter. Dalam organisasi sektor publik anggaran merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh uang publik. Anggaran Sektor Publik juga merupakan perencanaan finansial tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang dengan melihat data yang diperoleh dari masa lalu sebagai acuan penetapan anggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan aktivitas yang penting karena berkaitan dengan proses penentuan alokasi dana untuk setiap program maupun aktivitas. Tiga aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi : 1. 2. 3. Secara



Aspek Aspek Aspek rinci,



Perencanaan Pengendalian Akuntabilitas Publik anggaran sektor publik berisi tentang besarnya



belanja yang harus dikeluarkan untuk membiayai program dan aktivitas yang direncanakan serta cara untuk medapatkan dana untuk membiayai program dan aktivitas tersebut.



2.1.2 Pentingnya Anggaran Sektor Publik Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat



kebutuhan masyarakat,



seperti



listrik,



air



bersih,



kualitas



kesehatan, pendidikan, dan sebagainya agar terjamin secara layak . Merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan kegiatan masyarakat



3



Menentukan



penerimaan



dan



pengeluaran



departemen-



departemen pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah. Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu : a. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan ekonomi nasional, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. b. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan kegiatan masyarakat



yang



tidak



terbatas



dan



terus



berkembang,



sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya. c. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada. 2.1.3 Fungsi Anggaran Sektor Publik Anggaran dalam akuntansi berada di dalam lingkup akuntansi manajemen. Mardiasmo ( 2009 ) mengidentifikasi beberapa fungsi anggaran dalam manajemen sektor publik sebagai berikut : 1. Anggaran sebagai Alat Perencanaan Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen



untuk



mencapai tujuan organisasi sehingga organisasi akan mengetahui apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan akan dibuat. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunkan untuk : 1) Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang diterapkan 2) Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta alternatif pembiayaannya 3) Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun 4



4) Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi 2. Anggaran sebagai Alat Pengendalian Anggaran sebagai instrumen pengendalian



digunakan



untuk



menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar, terlalu rendah, salah sasaran, atau adanya penggunaan yang tidak semestinya. Sebagai alat pengendalian manajerial, anggaran sektor publik digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Pengendalian anggaran sektor publik dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu : a) Membandingkan kinerja akrual dengan kinerja yang dianggarkan b) Menghitung selisih anggaran c) Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan atas suatu varians d) Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya 3. Anggaran sebagai Alat Kebijakan Fiskal Anggaran sebagai kebijakan fiskal pemerintah, digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran sektor publik dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi dan estimasi ekonomi. 4. Anggaran sebagai Alat Politik Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tertentu. Anggaran tidak sekedar masalah



teknik,



melainkan



diperlukan



keterampilan



berpolitik,



membangun koalisi, keahlian bernegosiasi, dan pemahaman tentang manajemen keuangan sektor publik yang memadai oleh para manajer publik. 5. Anggaran sebagai alat Koordinasi dan Komunikasi Melalui dokumen anggaran yang komprehensif, sebuah bagian atau unit kerja atau departemen yang merupakan sub-organisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh bagian/unit kerja lainnya. Oleh karena, anggaran dapat digunakan 5



sebagai alat koordinasi dan komunikasi antara dan seluruh bagian dalam pemerintahan. 6. Anggaran sebagai Alat Penilaian Kinerja Kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer public dinilai berdasarkan berapa hasil yang dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilain kerja. 7. Anggaran sebagai Alat Motivasi Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar dapat bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat challenging but attainable atau demanding but achieveable. Maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai. 8. Anggaran sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik Masyarakat dan elemen masyarakat lainnya non pemerintah, seperti LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Keagamaan, dan Organisasi Masyarakat lainnya harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Keterlibatan mereka dapat bersifat langsung dan tidak langsung. Keterlibatan langsung masyarakat dalam proses penganggaran dalam proses penganggaran dapat dilakukan mulai dari proses penyusunan perencanaan pembangun maupun rencana kerja pemerintah (daerah), sedangkan keterlibatan secara tidak langsung dapat melalui perwakilan mereka di lembaga legislative (DPR/DPRD). 2.1.4 Tujuan Dan Karakteristik Anggaran Sektor Publik Anggaran bagi sektor public adalah alat untuk mencapai tujuan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat/rakyat yang



6



tujuannya



adalah



untuk



meningkatkan



pelayanan



public



dan



kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan penggaran merupakan proses yang terintegrasi, karena output dari perencanaan adalah penganggaran. Berdasarka definisi di atas dan tujuan dari anggaran sektor public, maka anggaran sektor public memiliki karakteristik sebagai 1. 2.



berikut : Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan Anggaran umumnya mencakup jangkauan tertentu, satu atau beberapa



3.



tahun, jangka pendek, dan menengah atau panjang. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai



4.



sasaran yang ditetapkan. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih



5.



tinggi dari penyusun anggaran Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Anggaran sektor public mencakup semua aspek kehidupan masyarakat namun ada beberapa aspek yang tidak tersentuh oleh anggaran sektor public baik nasional maupun lokal. Oleh karena itu, dengan adanya anggaran sektor publik ini dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat misalnya air bersih, listrik, kesehatan, dan pendidikan. Keputusan pemerintah berpengaruh melalui anggaran sangat berpengaruh dalam kesejahteraan masyarakat. Maka, anggaran sektor public menjadi penting karena : 1. Sebagai alat bagi pemerintah



untuk



mengarahkan



pembangunan, menjalin kesinambungan dan meningkatkan 2.



kualitas hidup masyarakat. Adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang



3.



ada terbatas. Untuk menyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat, dalam hal ini anggaran berperan sebagai instrument akuntabilitas publik.



2.1.5



Prinsip-Prinsip Dalam Penganggaran Sektor Publik



7



Mengingat begitu pentingnya peranan dan fungsi anggaran, di perlukan prinsip-rinsip yang menjadi pedoman bagi organisasi public atau pemerintah dalam penyusunannya. Beberapa prinsip tersebut adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2009 : 67 – 68 ) : 1.



Otorisasi oleh legislative. Anggaran public harus mendapatkan otorisasi dari legislative sebelum eksekutif dapat menggunakan anggaran tersebut.



2.



Komprehensif / menyeluruh Anggaran harus menunjukan semua menerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana nonbudgetair pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.



3.



Keutuhan anggaran Semua penerimaan dan mengeluaran pemerintah tercakup dalam dana umum



4.



Nondiscretionary uppropriation Jumlah yang di setujui oleh dewan legislative harus termanfaatkan secara ekonomis, efisiensi, dan efektif.



5.



Periodik Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan atau multitahunan



6.



Akurat Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukan cadangan yang tersembunyi yang dapat menyebabkan terjadinya pemborosan dan ketidak efisienan anggaran, serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan oferestimate pengeluaran.



7.



Jelas



8



Anggaran hendaknya sederhana, dapat di pahami oleh masyarakat, dan tidak membingungkan. 8.



Transparan Anggaran harus di informasikan kepada masyarakat luas.



2.2 Pengendalian Manajemen Sektor Publik 2.2.1 Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik Setiap organisasi publik maupun swasta memiliki tujuan yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan organisasi tersebut diperlukan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program atau aktivitas. Organisasi



memerlukan



sistem



pengendalian



manajemen



untuk



memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisisen sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas, yaitu: (1) Perencanaan, (2) Koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi, (3) Komunikasi informasi, (4) Pengambilan keputusan, (5) Memotivasi orang-orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi, (6) Pengendalian, (7) Penilaian kinerja. Kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat terjadi karena adanya kelemahan atau kegagalan pada salah satu atau beberapa tahap dalam proses pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen sektor publik berfokus pada bagaimana melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efesien sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Sistem pengendalian manajemen tersebut harus didukung dengan perangkat yang lain berupa struktur organisasi yang sesuai dengan tipe pengendalian manajemen yang digunakan, manajemen sumber daya manusia, dan lingkungan yang mendukung.



9



Struktur



organisasi



harus



sesuai



dengan



desain



sistem



pengendalian manajemen, karena sistem pengendalian manajemen berfokus pada unit-unit organisasi sebagaui pusat pertanggungjawaban tersebut merupakan basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Manajemen sumber daya manusia harus dilakukan sejak proses seleksi dan rekruitmen, training, pengembangan, dan promosi hingga pemberhentian karyawan. Faktor lingkungan meliputi kestabilan politik, ekonomi, sosial, keamanan, dan sebagainya. Kesemua unsur tersebut hendaknya dapat mendukung pelaksanaan strategi organisasi. 2.2.2 Tipe Pengendalian Manajemen Tipe pengendalian manajemen dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu: 1.



Pengendalian preventif (preventif control) Dalam



tahap



ini



pengendalian



manajemen



terkait



dengan



perumusan strategi perenanaan strategik yang dijabarkan dalam bentuk program-program. 2.



Pengendalian operasional (operational control) Dalam



tahap



ini



pengendalian



manajemen



terkait



dengan



pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa



anggaran.



Anggaran



digunakan



untuk



menghubungkan



perencanaan dengan pengendalian. 3.



Pengendalian kinerja Pada tahap ini pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan.



2.2.3 Struktur Pengendalian Manajemen Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk 10



struktur



pusat



pertanggungjawaban



(responsibility



centers).



Pusat



pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggungjawab terhadap aktivitas pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Suatu organisasi merupakan kumpulan dari berbagai pusat pertanggungjawaban tersebut adalah: 1. Sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya; 2. Untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi; 3. Memfasilitasi terbentuknya goal congruence; 4. Mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat; 5. Mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan; 6. Sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisisen; dan Sebagai alat pengendalian anggaran; Tanggung jawab manajer pusat pertanggungjawaban adalah untuk menciptakan hubungan yang optimal antara sumber daya input yang digunakan dengan output dihasilkan, kemudian dikaitkan dengan target kinerja. input diukur dengan jumlah sumber daya yang digunakan sedangkan output diukur dengan jumlah produk/output yang dihasilkan.



2.2.4 Proses Pengendalian Manajemen Sektor Publik Proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi formal dalam organisasi yang meliputi: 1.



Rumusan strategi (strategy formulation)



2.



Perencanaan startegik (strategic plannning)



3.



Penganggaran



4.



Operasional (pelaksanaan anggaran), dan



5.



Evaluasi kinerja



11



Saluran komunikasi informal dapat dilakukan melalui komunikasi langsung, pertemuan informal, diskusi, atau melalui metoda management by walking around. Sistem pengendalian manajemen suatu organisasi dirancang untuk mempengaruhi orang-orang didalam organisasi tersebut agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi. Pengendalian organisasi dapat berupa aturan dan prosedur birokrasi atau melalui pengendalian dan manajemen informasi yang dirancang secara formal. Dalam tujuan organisasi setiap orang memiliki tujuan personal (individual goal). Untuk menyikapi hal tersebut perlu adanya suatu “jembatan” yang mampu mengantarkan organisasi mencapai tujuannnya, yaitu tercapainya keselarasan antara individual goal dengan organization goal. Dalam hal ini, sistem pengendalian manajemen hendaknya dapat menjadi jembatan dalam mewujudkan adanya goal congruence, yaitu keselarasan antara tujuan organisasi dengan tujaun personal. Faktor-faktor yang mempengaruhi goal congruence tersebut dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu faktor pengendalian formal dan faktor informal. Faktor pengendalian formal misalnya adalah sistem pengendalian manajemen, sistem aturan (rules of the game), dan reward & funishment system. Sementara itu, faktor informal terdiri atas faktor eksternal dan internal. Faktor pengendalian informal misalnya etos kerja dan loyalitas karyawan (dalam sistem pemerintahan dikenal istilah “abdi negara dan abdi masyarakat”, sedangkan yang bersifat internal misalnya: kultur organisasi, gaya manajemen (management style), dan gaya komunikasi (communication style).



Perumusan Strategi (Strategy Formulation) Perumusan strategi merupakan proses penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, target (outcome), arah dan kebijakan, serta strategi organisasi. 12



Perumusan strategi merupakan tugas dan tanggung jawab manajemen puncak (top management). Dalam organisasi pemerintahan, perumusan straegi dilakukan oleh dewan legislatif yang hasilnya berupa Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang akan menjadi acuan bagi eksekutif dalam bertindak. Strategi yang dihasilkan dari proses perumusan strategi merupakan strategi global (makro) atau dalam perusahaan disebut corporate level strategy. Strategi organisasi ditetapkan untuk memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan organisasi. Salah satu metode penentuan strategi adalah



dengan



menggunakan



analisis



SWOT



(strenght,



weakness,



opportunity, threath). Berdasarkan analisis SWOT tersebut, organisasi dapat menentukan strategi terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi perusahaan dapat beruabah atau mengalami revisi (strategy revision), jika terdapat lingkungan yang berubah yang dipengaruhi oleh adanya ancaman (threat) dan kesempatan (opportunity) misalnya adanya inovasi teknologi baru, peraturan pemerintah baru, atau perubahan lingkungan politik dan ekonomi lokal dan global. Proses perumusan strategi pada organisasi sektor publik banyak dipengaruhi oileh sektor swasta. Sama halnya dengan sektor swasta, tahap paling awal dari manajeen strategik pada sektor publik adalah perencanaan. Perencanaan dimulai dari perumusan strategi. Olsen dan Eadie (1982) menyatakan proses perumusan strategi terdiri atas lima komponen dasar, yaitu: 



Pernyataan misi dan tujuan umum organisasi yang dirumuskan oleh manajemen







eksekutif



organisasi



dan



memberikan



kerangka



pengembangan strategi serta target yang akan dicapai. Analisis atau scanning lingkungan, terdiri dari pengidentifikasian dan pengukuran (assessment) faktor-faktor eksternal yang sedang dan akan terjadi dan kondisi yang harus dipertimbangkan pada saat merumuskan strategi organisasi.



13







Profil internal dan audit sumber daya, yang mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan organisasi dalam hal berbagai



 



faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan strategik. Perumusan, evaluasi, dan pemilihan strategi Implementasi dan pengendalian rencana strategik



Sementara itu, Bryson (1995) membuat model delapan langkah untuk memfasilitasi proses perumusan strategi, yaitu: 1.



Memulai dan menyetujui proses perencanaan strategik



2.



Identifikasi apa yang menjadi mandat organisasi



3.



Klarifikasi misi dan nilai-nilai organisasi



4.



Menilai lingkungan eksternal (peluang dan ancaman)



5.



Menilai lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan)



6.



Identifikasi isu strategik yang sedang dihadapi organisasi



7.



Perumusan strategi untuk me-manage isu-isu



8.



Menetapkan visi organisasi untuk masa depan



Perencanaan Strategik (Strategic Planning) Sistem



pengendalian



manajemen



diawali



dari



perencanaan



strategik (strategic planning), perencanaan strategik adalah proses penentuan



program-program,



aktivitas,



atau



proyek



yang



akan



dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. Perbedaannya dengan perumusan strategi adalah perumusan strategi merupakan proses untuk menentukan strategi, sedangkan perencanaan



strategik



berupa



rencana-rencana



strategik



(strategic



plans). Dalam proses perumusan strategi, manajemen memutuskan visi, misi, dan tujuan organisasi serta strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan strategik merupakan proses menurunkan stratgi dalam bentuk program-program. Proses strategik merupakan proses yang sistematik yang memiliki prosedur dan skedul yang jelas. Organisasi yang tidak memiliki atau tidak 14



melakukan perencanaan strategik akan mengalami masalah dalam penganggaran, misalnya



terjadinya



beban kerja



anggaran



(budget



workload) yang terlalu berat, alokasi sumber daya yang tidak tepat sasaran,



dan



dilakukannya



pilihan



strategi



yang



salah.



Orientasi



dilakukannya manajemen strategik pada organisasi publik menuntut adanya strategic



vision,



strategic



thinking,



strategic



leadership, dan strategic organization. Manfaat perencanaan strategik bagi organisasi Perencanaan strategik sangat penting bagi organisasi. Manfaat perencanaan strategik bagi organisasi adalah: a. Sebagai sarana untuk memfasilitasi terciptanya anggaran yang efektif; b. Sebagai sarana untuk memfokuskan manajer pada pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan; c. Sebagai sarana untuk memfasilitasi dilakukannnya alokasi sumber daya yang optimal (efektif dan efisien); d. Sebagai kerangka untuk pelaksanaan tindakan jangka pendek (short term action); e. Sebagai sarana bagi manajemen untuk dapat memahami strategi organisasi secara lebih jelas, dan f. Sebagai alat untuk memperkecil rentang alternatif strategi. Tujuan utama perencanaan strategik adalah untuk meningkatkan komunikasi antara manajer puncak dengan manajer level bawahannya. Adanya komunikasi ini akan memungkinkan terjadi persetujuan antara manajer puncak dengan manajer level bawah mengenai strategi terbaik untuk mecapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Hal ini akan mendorong terwujudnya good congruence. Mengubah Perencanaan Strategik Menjadi Tindakan Nyata Perencanaan



strategik



dapat



digunakan



untuk



membantu



mengantisipasi dan memberika arahan perubahan. Perencanaan strategik 15



perlu ditranslasikan dalam bentuk tindakan-tindakan konkrit. Untuk itu, perencanaan strategik harus didukung oleh hal-hal sebagai berikut: a.



Struktur pendukung, baik secara manajerial maupun political will.



b.



Proses dan praktik implementasi di lapangan; dan



c.



Kultur organisasi Struktur organisasi hendaknya dapat mendukung pelaksanaan



strategi. Desain sistem pengendalian manajemen harus didukung oleh struktur organisasi yang sesuai. Visi, misi, tujuan, dan strategi yang sudah disusun secara baik dapat gagal dicapai apabila struktur organisasi tidak mendukung strategi. Oleh karena itu perlu dilakukan restrukturisasi dan reorganisasi (institutional reform) agar selaras dengan strategi dan desain sistem pengendalian manajemen. Restrukturisasi tersebut didasarkan pada prinsip: g. Perubahan struktur organisasi hendaknya dapat meningkatkan kapasitas untuk mencapai strategi yang efektif. h. Pimpinan eksekutif bertanggung jawab untuk melaksanakan strategi dan arahan kebijakan hingga level bawah. i. Dewan bertang jawab secara kolektif untuk merencanakan strategi, kebijakan dan otorisasi alokasi sumber daya, dan menilai kinerja manajemen (eksekutif). Proses dan praktik implementasi di lapangan terkait dengan prosedur dan sistem pengendalian. Perencanaan strategik harus didukung dengan budaya organisasi yang kuat. Perencanaan strategik harus diikuti dengan



perubahan



perilaku



dan



sikap



anggota



organisasi



untuk



melaksanakan program-program secara efektif dan efisien. Penganggaran Apabila tahap perencanaan strategik telah selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah menentukan anggaran. Tahap penganggaran dalam proses pengendalian manajemen sektor publik merupakan tahap yang dominan. Proses penganggaran pada organisasi sektor publik memiliki 16



karakteristik yang agak berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta. Perbedaan tersebut terutama adalah adanya pengaruh politik dalam proses penganggaran. Penilaian Kinerja Tahap akhir dari proses pengendalian manajemen adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen



yang



dapat



digunakan



sebagai



alat



pengendalian.



Pengendalian manajemen melalui sistem penilaian kinerja dilakukan dengan cara menciptakan mekanisme reward & punishment. Sistem pemberian penghargaan (rewards) dan hukuman (punishment) digunakan sebagai pendorong bagi pencapaian strategi. Pemberian imbalan (reward) dapat berupa finansial dan nonfinansial seperti pshycologoical reward dan social reward. Imbalan atau penghargaan yang sifatnya finansial misalnya berupa kenaikan gaji, bonus, dan tunjangan. Imbalan yang bersifat psikologis dan sosial misalnya berupa promosi jabatan, penambahan tanggung jawab dan kepercayaan, otonomi yang lebih besar, penempatan kerja di lokasi yang lebih baik, dan pengakuan. Mekanisme pemberian sanksi dan hukuman untuk kondisi tertentu diperlukan.



BAB III PENUTUP



3.1 Kesimpulan Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran moneter. Dalam organisasi sektor publik anggaran merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh uang publik. 17



Anggaran Sektor Publik juga merupakan perencanaan finansial tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang dengan melihat data yang diperoleh dari masa lalu sebagai acuan penetapan anggaran. Pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas, yaitu: (1) perencanaan, (2) koordinasi, (3) komunikasi informasi, (4) pengambilan keputusan, (5) memotivasi, (6) pengendalian, dan (7) penilaian kinerja. Akuntansi manajemen sektor publik memegang peran kunci sebagai penyedia informasi bagi manajer untuk perencanaan dan pengendalian. Proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi formal maupun informal. Sistem pengendalian manajemen suatu organisasi dirancang untuk mempengaruhi orang-orang di dalam organisasi tersebut agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi. Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang baik. Struktur



organisasi



termanifestasi



dalam



bentuk



struktur



pusat



pertanggungjawaban (responsibility centers).



3.2 Saran Demikianlah Makalah yang dapat kami sajikan. Kami sadar makalah ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, memiliki banyak kekeliruan dan kesalahan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dapat dijadikan bahan perbaikan dikemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA



Halim, Abdul. 2013. Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah. Jakarta: Salemba Empat. 18



Lestari, Suci. 2013. Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik. (online), http://lestachi.blogspot.co.id/2013/10/sistem-pengendalian-manajemen-sektor.html, (Diakses pada tanggal 31 oktober 2016)



19