Pengertian Ancaman Di Bidang Pertahanan Dan Keamanan: Faktor Internal [PDF]

  • 0 0 0
  • Suka dengan makalah ini dan mengunduhnya? Anda bisa menerbitkan file PDF Anda sendiri secara online secara gratis dalam beberapa menit saja! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

Pengertian Ancaman di Bidang Pertahanan dan Keamanan Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan adalah ancaman yang mencantum terhadap integrasi bangsa yang perlu kita waspadai yang mengancam segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negaradan keselamatan segenap bangsa dapat berasal dari luar maupun dalam negeri. Faktor Penyebab Ancaman di Bidang Pertahanan dan Keamanan 1.



Kurangnya penerapan dan penegakkan hukum dan HAM



2.



Kurangnya penerapan keadlian



3.



Adanya suatu kelompok yang bertujuan untuk memecahkan bangsa Indonesia



4.



Kurangnya kesiapan pelaksanaan Otonomi Daerah



5.



Lambatnya pemulihan ekonomi



6.



Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing



7.



Kemerosotan wibawa para penegak hukum



8. Ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan di masalah SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan). Faktor Internal dan Eksternal Ancaman Pertahanan dan Keamanan Negara Faktor Internal ·



Aksi Teror, misalnya kejadian teror BOM di Sarinah yang dilakukan oleh warga Indonesia sendiri



· Konflik Horisontal, yaitu konflik yang terjadi antara individu atau kelompok organisasi yang memiliki kedudukan yang sama atau setara. Contohnya tawuran antara mahasiswa fakultas teknik dengan mahasiswa fakultas hukum ·



Sabotase, yaitu tindakan pengrusakan terencana terhadap kelengkapan negara.



· Aksi Kekerasan yang berbau SARA, biasanya terjadi karena adanya egositas seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan dengan jalan kekerasan · Gerakan Separatis, yaitu gerakan yang bertujuan untuk memisahkan diri atau mendirikan Negara sendiri. Misalnya usaha pelepasan Timor-timur dulu , waktu pemerintahan Pak Habbie ·



Pemberontak bersenjata, misalnya Pemberontakan G-30-S/PKI



·



Pengrusakan lingkungan



Faktor Eksternal ·



Agresi, yaitu penyerangan militer terhadap suatu negara



·



Pelanggaran wilayah oleh negara lain



·



Spionase atau mencari dan mendapat rahasia militer dari negara lain



·



Sabotas, yaitu tindakan pengrusakan terencana terhadap kelengkapan negara



· Aksi Teror dari jaringan Internasional , yaitu teror yang dilakukan oleh orang atau kelompok luar negeri kepada suatu Negara. Cara Mengatasi Ancaman Ancaman Dari Dalam Perang antar suku Melakukan mediasi terhadap pihak yang bertikai dengan mempertemukan perwakilan setiap pihak yang bertikai -



Melakukan sosialisasi tentang pentingnya perdamaian dan kerugian adanya pertikaian



-



Pemerataan pembangunan agar tidak terjadi kecemburuan antar suku.



Korupsi -



Menanamkan jiwa anti korupsi diikuti dengan peningkatan iman dan takwa



-



Menciptakan pemerintah bersih dan berwibawa serta bebas KKN



-



Melakukan pengawasan yang ketat pada jalannya pemerintah terutama bidang keuangan



Terorisme -



Meningkatkan rasa nasionalisme



-



Penarikan peredaran persenjataan yang dimiliki masyarakat sipil



-



Melaporkan warga yang diduga teroris



Pemberontakan -



Mengakui persamaan derajat dan HAM



Meningkatkan rasa nasionalisme dengan mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan dan Sejarah Perjuangan Indonesia dalam merebut NKRI -



Meningkatkan keamanan dari pusat hingga satuan terkecil daerah sesuai prinsip



Ancaman Dari Luar Agresi militer -



Menjalin hubungan persahabatan antar Negara



Meningkatkan peralatan, pertahanan militer, dan pertahanan nasional diiringi dengan peningkatan dari kualitas TNI sebagai inti dari sistem HANKAMRATA -



Selalu waspada terhadap segala yang dapat membahayakan keutuhan NKRI



Penorobosan wilayah -



Mengadakan patroli secara rutin pada daerah rawan penerobosan



-



Membangun pos-pos pertahanan dan memperjelas tapal batas yang lebih kuat



-



Mensejahterakan penduduk di wilayah perbatasan agar tidak bergantung pada Negara lain



Spionase -



Meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme



-



Meningkatkan keimanan para pemimpin dan pejabat Negara



-



Tetap waspada terhadap segala ancaman yang mungkin terjadi



Contoh Kasus Ancaman dalam bidang Pertahanan dan Keamanan OPM atau Operasi Papua Merdeka Jenis ancamannya adalah ancaman terpisahnya Papua dari bagian kesatuan Negara Republik Indonesia. Klasifikasinya adalah Ancaman di bidang militer dan non militer. Dimensi yang terjadi adalah terjadi di aspek sosial di mana banyak warga papua yang terprovokasi untuk memisahkan diri dari NKRI, kemudian dimensi ekonomi di mana banyak kegiatan usaha di papua menjadi tidak kondusif karena adanya ancaman keributan dan kekacauan. Kemudian pada dimensi keamanan di mana orang menjadi tidak nyaman dan terntram. Solusi penyelesaiannya adalah dengan mengajak perwakilan OPM untuk berdiskusi bersama dengan pikiran terbuka. Memang saaat ini papua dieksploitasi oleh amerika seperti tambang emas grassberg yang dioperasikan oleh Freeport tidak banyak memberikan kesejahteraan bagi warga asli Papua. Oleh karena itu pemerintah juga harus introspeksi diri dan bertindak tegas kepada freeport untuk menyatakan papua merupakan kedaulatan Indonesia dan pemerintah berhak untuk memutus kontrak kepada freeport apabila memang bagi hasil yang ada tidak adil baik bagi pemerintah maupun penduduk asli papua. Di sisi lain pemerintah juga perlu membangun infrastruktur dan menjadikan Papua tidak lagi sebagai wilayah tertinggal. Pemberontakan PRRI/Permesta PRRI adalah singkatan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, sementara Permesta adalah singkatan dari Perjuangan Semesta atau Perjuangan Rakyat Semesta. Pemberontakan keduanya sudah muncul saat menjelang pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949. Akar masalahnya yaitu saat pembentukan RIS tahun 1949 bersamaan dengan dikerucutkan Divisi Banteng hingga hanya menyisakan 1 brigade saja. Kemudian, brigade tersebut diperkecil menjadi Resimen Infanteri 4 TT I BB. Kejadian itu membuat para perwira dan prajurit Divisi IX Banteng merasa kecewa dan terhina, karena mereka merasa telah berjuang hingga mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan Indonesia. Selain itu, ada pula ketidakpuasan dari beberapa daerah seperti Sumatera dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kondisi ini pun diperparah dengan tingkat kesejahteraan prajurit dan masyarakat yang sangat rendah. PRRI selanjutnya membentuk Dewan Perjuangan dan sekaligus tidak mengakui kabinet Djuanda, maka terbentuklah kabinet PRRI. Pada saat dimulainya pembangunan pemerintahan, PRRI mendapat dukungan dari PERMESTA dan rakyat setempat. Dengan bergabungnya PERMESTA dengan PRRI, gerakan kedua kelompok itu disebut PRRI/PERMESTA. Untuk menumpas pemberontakan, pemerintah melancarkan operasi militer gabungan yang diberi nama Operasi Merdeka, dipimpin oleh Letnan Kolonel Rukminto Hendraningrat. Operasi ini sangat kuat karena musuh memiliki persenjataan modern buatan Amerika Serikat. Terbukti dengan ditembaknya Pesawat



Angkatan Udara Revolusioner (Aurev) yang dikemudikan oleh Allan L. Pope seorang warga negara Amerika Serikat. Akhirnya, pemberontakan PRRI/Permesta baru dapat diselesaikan pada bulan Agustus 1958, dan pada tahun 1961 pemerintah membuka kesempatan bagi sisa-sisa anggota Permesta untuk kembali Republik Indonesia. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) 1950 Pemberontakan yang dilakukan oleh APRA ini meletus pada 23 Januari 1950 di Bandung. Pada saat itu APRA melakukan serangan dan menduduki Kota Bandung. Latar belakang pemberontakan APRA ini dipicu oleh adanya friksi dalam tubuh Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS). Friksi yang terjadi itu antara tentara pendukung unitaris (TNI) dengan tentara pendukung federalis (KNIL/KL). Pemberontakan APRA ini menjadi tragedi politik dan ideologis nasional, tepatnya di masa perjuangan Republik Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. APRA sendiri dipimpin oleh Raymond Westerling dan memiliki 800 serdadu bekas KNIL. Gerakan yang dipimpin oleh Raymond Westerling ini berhasil mengusai markas Staf Divisi Siliwangi, sekaligus membunuh ratusan prajurit Divisi Siliwangi. Setelah mengusasi Siliwangi, Westerling bekerja sama dengan Sultan Hamid II merencanakan untuk menyerang Jakarta. Tujuannya adalah untuk menculik dan membunuh menteri-menteri Republik Indonesia Serikat (RIS) yang saat itu tengah bersidang. Tapi usaha yang direncanakan oleh Westerling itu bisa digagalkan berkat pasukan APRIS. APRIS mengirimkan kesatuan-kesatuannya yang berada di Jawa. Perdana Menteri RIS pada waktu itu Drs. Moh. Hatta, melakukan perundingan dengan Komisaris Tinggi Belanda dalam merespon hal tersebut. Berkat perundingan yang diadakan oleh Drs. Moh. Hatta dengan Komisaris Tinggi Belanda, akhirnya Mayor Jenderal Engels yang merupakan Komandan Tinggi Belanda di Bandung, mendesak Westerling untuk meninggalkan Kota Bandung. Berkat hal itu, APRA pun berhasil dilumpuhkan oleh pasukan APRIS. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Gerakan Aceh Merdeka atau yang biasa disebut dengan GAM, merupakan organisasi separatisme yang telah berdiri di Aceh sejak tahun 1976. Tujuan didirikannya GAM ini ialah agar Aceh dapat lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan membuat negara kesatuan sendiri dengan nama Nanggroe Aceh Darussalam. Gerakan Aceh Merdeka juga dikenal dengan nama Aceh Sumatera National Liberation Front (ASNLF). Munculnya kelompok GAM ditanggapi oleh pemerintahan orde baru dengan cara yang represif. GAM dipandang sebagai gerakan pengacau liar sehingga harus dibasmi. Dimasa orde baru, tidak ada toleransi bagi kaum pemberontak yang dapat menyebabkan instabilitas politik. Hampir tidak ada kebijakan orba yang mencoba untuk mengintegrasikan pihak-pihak yang memberontak, bahkan terhadap keluarga mereka sekalipun. Pendekatan militer menyebabkan terjadinya kekerasan dan pelanggaran HAM di Aceh, seperti penghilangan orang, pembunuhan, pemerkosaan, dan penculikan. Sedangkan Hasan Tiro, sebagai ketua kelompok GAM, diasingkan di Swiss.