Peran Birokrat Garda Depan Dalam Implementasi Kebijakan [PDF]

Citation preview

Peran Birokrat Garda Depan dalam Implementasi Kebijakan • Melakukan interprestasi terhadap tujuan kebijakan • Menjalin komunikasi antar lembaga • Berhadapan secara langsung dengan kelompok sasaran • Frontline bureaucrats/street-level bureaucrats • Mmereka inilah yang secara langsung menjalankan peran untuk mewujudkan tujuan kebijakan



• Mendata kelompok sasaran • Melakukan sosialisasi • Mendistribusikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran • Memastikan bahwa keluaran kebijakan dimanfaatkan oleh kelompok sasaran secara benar agar tujuan kebijakan dapat tercapai



Birokrat garda depan dan penyampaian informasi • Implementer menjelaskan latar belakang mengapa kebijakan dibuat, tujuan kebijakan, siapa yang berhak mendapatkan manfaat kebijakan, apa bentuk-bentuk kegiatan yang akan dilakukan agar tujuan kebijakan tersebut dapat dicapai, apa saja bentuk pelayanan atupun bantuan yang akan diberikan pemerintah melalui implementasi kebijakan tersebut agar kelompok sasaran memperoleh manfaat dari implementasi kebijakan tsb, bagaimana kelompok sasaran terlibat dalam monitoring untuk mencegah terjadinya penyimpangan kebijakan.



• Sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk : 1. Tatap muka langsung 2. Melalui media cetak dalam bentuk selebaran, pengumuman, stiker, pamflet 3. Media elektronik tv, radio dikemas dalam bentuk ceramah, drama, film pendek 4. Media internet melalui media jejaring sosial, website



• Sosialisasi terbaik dengan melibatkan kelompok sasaran dalam proses perumusan kebijakan yang akan berimplikasi terhadap mereka • Tujuan pokok sosialisasi adalah untuk menjelaskan kepada masyarakat, terutama kelompok sasaran kebijakan tentang isi kebijakan • Kecenderungan terjadinya informastion gap • Suatu kondisi dimana informasi tentang tujuan kebijakan tidak tersampaikan secara baik kepada kelompok sasaran sehingga terjadi perbedaan pemahaman tentang kebijakan antara kelompok sasaran dengan implementer.



Tiga Tipologi Birokrat Garda Depan



berkaitan dengan penyampaian informasi kebijakan yang mereka lakukan



• Suppress information bureaucrats : mereka justru menyembunyikan sebagian informasi yang seharusnya disampaikan kepada kelompok sasaran. Dalam hal ini birokrasi garda depan tidak menyampaikan informasi secara detail hal-hal ang berkaitan dengan kebijakan yang sedang diimplementasikan.



• Provide inadequate information bereaucrats : menyampaikan informasi dengan tidak lengkap sehingga kelompok sasaran kurang memiliki pemahaman yang komperhensif tentang tujuan dan manfaat kebijakan yang membuat kelompok sasaran mengalami kebingungan. • Provide supportive informastion bureaucrats :memberikan informasi secara akurat, memadai kepada masyarakat. Memberikan waktu lebih untuk melayani kelompok sasaran kebijakan. Memberikan kontribusi positif terhadap upaya pencapaian tujuan kebijakan.



Kejelasan Prosedur VS Diskresi • Diskresi yang diberikan kepada para birokrat garda depan merupakan elemen penting untuk memberikan keleluasaan para birokrat dalam menyesuaikan panduan implementasi kebijakan dengan realitas yang mereka temui dilapangan • Diskresi diberikan dengan asumsi bahwa keterbatasan pembuat kebijakan memiliki informasi terbatas dan tidak lengkap tentang berbagai hal yang berkaitan dengan persoalan kebijakan yang akan dipecahkan, karakteristik kelompok sasaran, kondisi sosial, ekonomi dan politik dimana kebijakan akan diimplementasikan



• Ketidak sesuaian juklak dan juknis (SOP) dengan realitas yang dihadapi oleh pelaksana dilapangan • Dampak negatif yang tidak pernah diperkirakan apabila implementasi dilakukan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan • Diskresi (Street level bureaucrats) = menambal “kelemahaan bawaan” suatu kebijakan • Ex: pelayanan obat-obatan kesehatan puskemas, pengaturan



Administrative Implementation • Apabila SOP disusun secara baik dan kondisi yang ada dilapangan sesuai dengan SOP yang telah disusun.



• Diskresi



• Ketika realitas yang ada dilapangan berubah jauh lebih cepat dan menjadi lebih komplok dibanding kondisi sebelumnya yang dipakai sebagai acuan dalam menyusun SOP namun implementasi. • Mengikuti SOP namun impelemntasi tidak dapat dilakukan secara optimal karena kenyataannya dilapangan berbeda jauh dibanding dengan SOP yang ada. • Menyimpang dari SOP, agar implementasi kebijakan dapat mencapai hasil yang optimal namun dengan resiko dipersalahkan secara hukum apabila penyimpangan dari SOP tersebut tidak mampu merai h hasil yang lebih baik dari implementasi yang mengikuti SOP. • Apakah Implementor diberi kewenangan untuk melakukan diskresi atas SOP yang sudah ditentukan oleh pembuat kebijakan dan keberanian menyimpang dari SOP dengan tujuan positif...?



KLASIFIKASI DISKRESI • Diskresi yang berorientasi pada perwujudan kepentingan publik. Lebih diarahkan sebagai upaya untuk mewujudkan nilai-nilai publik/kepentingan publik agar tujuan kebijakan dapat diwujudkan. • Diskresi lebih berorientasi kepada kepentingan para implementer. Diskresi jenis ini dikatakan sebagai penyimpangan kewenangan.perubahan yang berkaitan dengan input, output, dan instrumen kebijakan tidak didasarkan pada pertimbangan untuk mencapai tujuan kebijakan



Mengukur kinerja birokrat garda depan dalam implementasi kebijakan • Sejauh mana aparat birokrat garda depan tersebut mendukung pencapaian tujuan organisasi yang diberi mandat untuk mengimplementasikan suatu kebijakan • Menilai apakah cara pencapaian hasil pekerjaan yang dilakukan oleh para birokrat garda depan tersebut memenuhi prinsi-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) (program berupa pelayanan) (pendekatan)