![Peta Permasalahan PDAM - 2010 [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/peta-permasalahan-pdam-2010.jpg)
12 0 1 MB
REVISI 10 MEI 2O1O
PETA MASALAH PDAM RINGKASAN EKSEKUTIF
PERSATUAN PERUSAHAAN AIR MINUM SELURUH INDONESIA
2
Pengantar Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) adalah asosiasi perusahaan air minum terbesar di Asia Tenggara. Berdiri sejak 1972, PERPAMSI mewadahi perjuangan PDAM di seluruh nusantara untuk memajukan pelayanan air minum perpipaan bagi rakyat Indonesia. Diakui bahwa pelayanan air minum oleh para anggota PERPAMSI belum mampu mengimbangi perkembangan kebutuhan masyarakat secara nasional, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Masalah-masalah yang kompleks dan multidimensional dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi masih dihadapi oleh mayoritas anggota PERPAMSI. Peta Masalah ini dibuat untuk menggambarkan situasi terkini dari masalah-masalah tersebut, sehingga pihak-pihak yang berwenang memiliki informasi dasar yang memadai untuk memahaminya, dan kemudian dapat mengambil langkah-langkah stra tegis yang diperlukan. Tujuan pemetaan adalah: • menginventarisasi dan mengklasifikasi masalah-masalah yang dihadapi PDAM • menjelaskan hubungan sebab akibat di antara masalah-masalah tersebut dan menemukan sumber masalahnya • menentukan posisi/letak dan derajat masalah • menentukan otoritas yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mengatasi masalah.
Daftar isi 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 25 29 37
Fakta angka Langkah pemetaan Struktur masalah kinerja teknis Masalah bidang teknik Struktur masalah kinerja manajemen dan keuangan Masalah bidang manajemen dan keuangan Masalah regulasi dan kebijakan Peta Masalah PDAM Masalah pengenaan PPN Non-air Beban tarif dasar listrik dan solar Masalah air baku dan kehilangan air Nilai kinerja PDAM tahun 2009 Fokus penyehatan PDAM Laporan perkembangan pengajuan restrukturisasi utang PDAM Jumlah pelanggan PDAM seluruh Indonesia
PERSATUAN PERUSAHAAN AIR MINUM SELURUH INDONESAI
ANGGOTA PERPAMSI
394
(April 2010)
badan penyelenggara pelayanan air perpipaan
Bentuk badan
78 di Kota 316 di Kabupaten
Ukuran
fakta >>angka
382 PDAM 1 PERUSDA 2 BLU/BLUD 5 BPAB/BPAM 4 PT
31 Besar lebih dari 50.000 pelanggan 53 Sedang 20.000 - 50.000 pelanggan 310 Kecil kurang dari 20.000 pelanggan
KINERJA
103 Kurang sehat 115 Sakit 119 Sehat
Evaluasi BPPSPAM (2009) atas 337 PDAM. Belum ada data penilaian atas 57 anggota Perpamsi lainnya.
Target 2014: minimum 70% SEHAT
3
60.492
608.254 246.310
796.121
83.302
110.777
56.129
32.028
96.234
62.385
(Februari 2010)
306.657
144.066
340.441
224.648
287.954
1.246.182
112.883 1.001.159
996.548
217.114
187.236
133.033
16.798
43.839
JUMLAH PELANGGAN PADA SETIAP DPD
Perpamsi memiliki 29 Dewan Pengurus Daerah (DPD) meliputi 33 Provinsi di Indonesia
160.186
199.548
119.131
54.398
4
62.961
5
8.006.814
Jumlah Pelanggan Nasional (Februari 2010)
Cakupan Layanan Nasional Data Ditjen Cipta Karya 2009
24%
47% PERKOTAAN 11% PERDESAAN
LANGKAH PEMETAAN
IDENTIFIKASI MASALAH
1. Inventarisasi & identifikasi 2. Klasifikasi masalah 3. Analisis struktur sebab akibat 4. Pemetaan masalah berdasar kan relasi stakeholders.
META MASALAH
PDAM SAKIT PENCARIAN MASALAH
• • • • • • • • • • •
SITUASI MASALAH Utang jangka panjang Angka kehilangan air tinggi Kesulitan air baku Tarif tidak full cost recovery SDM tidak kompeten Infrastruktur minim Biaya operasional tinggi: bahan kimia, BBM dan tarif dasar listrik Dikenai PPN Non-air Kurang dukungan stakeholder Regulasi menghambat dsb
PENDEFINISIAN MASALAH
MASALAH SUBSTANTIF • Kinerja teknis rendah, K3 tidak terpenuhi • Kinerja manajemen rendah • Kinerja keuangan rendah
SPESIFIKASI MASALAH PENGENALAN MASALAH
MASALAH FORMAL
Penyehatan PDAM
dengan peningkatan kinerja
6
PDAM SAKIT Kinerja teKnis rendah Kinerja ManajeMen rendah
Kinerja KeuanGan rendah
STRUKTUR MASALAH KINERJA TEKNIS Tidak ada lagi sumber air yang dapat dieksplorasi di wilayah administrasi Konflik antarwilayah dalam pemanfaatan air baku lintas wilayah
Sumber air baku terbatas
Konflik dengan pengguna SDA lainnya (petani, pengusaha) Kemarau Kerusakan lingkungan/ gangguan pada catchment area dan DAS
Debit sumber tidak mencukupi
Bencana alam Jaringan sudah tua Jenis pipa mudah rusak
Kebocoran fisik jaringan perpipaan
Daerah rawan air Kondisi sosial ekonomi masyarakat
Pencurian/illegal connection
Modus kriminal (mencari keuntungan) Pencemaran limbah industri dan rumah tangga Sedimentasi akibat erosi/ kerusakan lingkungan di hulu Tidak ada dana investasi (lihat STRUKTUR MASALAH KINERJA KEUANGAN)
Kualitas air baku buruk
Infrastruktur minim
Kinerja teknis rendah, K3 tidak terpenuhi
7 MASALAH BIDANG TEKNIK NO MASALAH 1
PENYEBAB MASALAH
Kualitas air baku memburuk
Sumber air baku terbatas/debit tidak memadai
Kerja sama regional pengadaan air baku Membangun bendungan/embung
Konflik antar wilayah
Mediasi oleh Pemerintah Pusat dalam koridor otonomi
Kementerian PU Dewan SDA Nasional Kementerian PPN Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri Dewan SDA Nasional
Catchment area terganggu sehingga debit turun drastis pada musim kemarau
Mekanisme pembayaran jasa lingkungan Perbaikan sistem manajemen DAS Kebijakan perlindungan hutan
LSM Pemerintah Daerah Kehutanan, LH, PU
Pencemaran limbah industri dan rumah tangga Sedimentasi akibat erosi di hulu
Perlindungan catchment area, penegakan hukum lingkungan, Rencana Tataruang dan Wilayah, dan AMDAL.
Pemerintah Daerah BPLHD LSM
Jaringan pipa sudah tua
Penggantian pipa
Kementerian PU
Jenis pipa rentan kebocoran
Penggantian jenis pipa
Kementerian PU
Bencana alam
Bantuan teknis deteksi dan perbaikan kebocoran
Kementerian PU Lembaga donor
Meter tidak akurat/tidak berfungsi
Penggantian meter secara berkala dengan meter yang memenuhi standar
BSN Balai Metrologi
Infrastruktur dan anggaran minim
Penyertaan modal, investasi mandiri, hibah, kredit perbankan, kerja sama operasi
Pemerintah Daerah Perbankan PKPS Bappenas
WTP Paket kapasitasnya tidak real dan cepat turun kapasitasnya
Audit kapasitas sebelum operasi, pemeliharaan berkala
PDAM, Pemda
Posisi pipa distribusi di badan jalan
Reposisi pipa
Bina Marga Pemda
KEHILANGAN AIR (TEKNIS) TINGGI
Kebocoran
Konsumsi pelanggan lebih besar daripada yang tercatat 3
INSTANSI TERKAIT
AIR BAKU
Kuantitas air baku tidak mencukupi
2
USULAN PEMECAHAN
PRODUKSI DAN DISTRIBUSI Kapasitas produksi rendah, distribusi terbatas Kendala perbaikan jaringan
Struktur Sebab-Akibat Masalah Kehilangan air
Kinerja keuangan rendah
Kehilangan pendapatan/ Pendapatan menurun
Meter air tidak akurat dan/atau tidak ada meter induk
Kebocoran jaringan pipa
Pencurian/ illegal connection
Kesalahan baca meter/human error
NRW
(Non-Revenue Water) Kehilangan air/air tak berekening
Kontraktor tidak memenuhi spesifikasi teknis
Tekanan air lemah
Penambahan pelanggan terhambat
PDAM SAKIT
Kinerja teknis rendah
Cakupan layanan rendah
8
STRUKTUR MASALAH KINERJA MANAJEMEN Rekrutmen direksi dan pegawai tidak akuntabel Tidak tersedia tenaga dengan kualifikasi yang dibutuhkan
Kualitas/kompetensi SDM rendah
SDM kurang wawasan dan kurang penguasaan teknologi
Sistem Informasi Manajemen lemah
Budaya kerja
Pengabaian prinsipprinsip GCG
Permendagri No. 2/2007 pasal 12 ayat 5 paragraf 4: Biaya pegawai tidak boleh lebih dari 40% realisasi belanja operasional perusahaan tahun sebelumnya
Kendala peningkatan kesejahteraan pegawai
Keppres No. 80 Tahun 2003
Kendala pengadaan barang dan jasa yang sifatnya segera
UU No. 5 Tahun 1962
Ketidakpastian pengelolaan PDAM sebagai BUMD
Kepmendagri No. 47 Tahun 1999 tidak memperhitungkan nilai kinerja PDAM yang tidak punya utang lagi
Kinerja Nol
Kinerja MANAJEMEN rendah
STRUKTUR MASALAH KINERJA KEUANGAN Kurangnya komitmen Pemda dan DPRD untuk kemajuan pelayanan publik
PDAM tidak mendapat alokasi APBD/penyertaan modal yang memadai Tarif tidak full cost recovery Masih terlilit beban utang
Perda yang mewajibkan PDAM menyetor PAD dan membayar berbagai retribusi
PDAM terbebani kewajiban PAD dan berbagai retribusi
PLN memberlakukan tarif listrik golongan industri bagi PDAM dan disinsentif pada jam puncak
PDAM terbebani Tarif Dasar Listrik yang tinggi
Pertamina memberlakukan tarif BBM golongan industri bagi PDAM
PDAM terbebani harga BBM (solar) yang tinggi
Diskriminasi dan inkonsistensi pengenaan PPN barang strategis oleh Kantor Pajak
Terbebani pengenaan PPN Non-air
Kinerja KEUANGAN rendah
9 MASALAH BIDANG MANAJEMEN DAN KEUANGAN NO MASALAH 1
PENYEBAB MASALAH
USULAN PEMECAHAN
SUMBER DAYA MANUSIA Rekrutmen Direksi dan karyawan tidak akuntabel Kompetensi SDM tidak memadai/tidak sesuai kebutuhan
SOP rekrutmen dengan fit and proper test yang akuntabel Komitmen Pemda, Direksi dan karyawan Diberikan fasilitas capacity building
Tidak tersedia tenaga dengan kualifikasi yang dibutuhkan
Diklat dengan biaya murah atau gratis Sertifikasi profesi bidang air minum
2
5
PERPAMSI Kementerian PU Lembaga donor LSP DPP dan DPD PERPAMSI Lembaga donor Mitra twinning
Studi banding, twinning, dsb.
Human error
Penggunaan teknologi maju
Sambungan ilegal/pencurian
Melakukan pendekatan sosial dan tindakan hukum yang tegas
Tokoh agama/masyarakat Kepolisian Kejaksaan
Tertinggal dalam penggunaan teknologi informasi atau sistem informasi yang ada tidak terpadu/terintegrasi
PDAM mendapat bantuan untuk membangun Sistem Informasi Manajemen terpadu dengan teknologi yang lebih maju, termasuk implementasi GIS
Lembaga donor Perbankan
Tunggakan tidak tertangani
Kelemahan administrasi penagihan, data tagihan tidak akurat
Pembenahan sistem administrasi dan pelatihan tambahan bagi staf administrasi penagihan
Internal PDAM Perpamsi YPTD
Pelanggan tidak mendapat kemudahan untuk melakukan pembayaran
PDAM tidak memiliki solusi alternatif yang memudahkan cara pembayaran
Inovasi dalam pelayanan pembayaran, sistem online, kerja sama (misalnya dengan PT Pos), insentif bagi pelanggan yang membayar tepat waktu, dsb.
Mitra kerja sama sistem pembayaran online
Pelanggan VIP yang menunggak tidak dapat dieksekusi/diputus
PDAM tak berani melakukan upaya paksa untuk eksekusi
PDAM melibatkan pihak kepolisian dan kejaksaan
Kepolisian Kejaksaan
Tidak memahami teknis penyusunan Business/ Corporate Plan
PDAM mendapat bantuan teknis penyusunan Business/Corporate Plan
Kementerian Keuangan PERPAMSI
KEHILANGAN AIR NONTEKNIS TINGGI
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN LEMAH Sistem informasi manajemen tidak efisien, meliputi manajemen aset, manajemen meter air, manajemen produksi, monitoring, billing system, pelaporan, dokumentasi, dsb.
4
Pemerintah Daerah PDAM
SDM kurang wawasan dan kurang penguasaan teknologi
Pembacaan meter tidak sesuai dengan pemakaian pelanggan
3
INSTANSI TERKAIT
EFISIENSI PENAGIHAN RENDAH
BUSINESS/CORPORATE PLAN Kesulitan menyusun Business/Corporate Plan yang dipersyaratkan untuk restrukturisasi utang
10 MASALAH REGULASI DAN KEBIJAKAN NO MASALAH 1
2
PPN Non-air
Perubahan pada pedoman akuntansi PDAM untuk menyamakan persepsi
Kementerian Keuangan Direktorat Pajak
Perda tentang PAD dan retribusi daerah
PDAM dibebani kewajiban menyetor PAD dan membayar berbagai retribusi lainnya
Perda tentang kewajiban menyetor PAD direvisi dan retribusi dihapus
Kementerian Dalam Negeri Pemerintah Daerah
Penyesuaian tarif tidak disetujui stakeholder
Sosialisasi PP No. 16 Tahun 2005 kepada Pemerintah Daerah dan DPRD langsung oleh Pemerintah Pusat dan DPP Perpamsi
DPP Perpamsi Kementerian Dalam Negeri
TARIF AIR
ORGAN DAN KEPEGAWAIAN
Kesejahteraan pegawai sulit ditingkatkan
Kepastian karir pegawai PDAM hingga mencapai jenjang Direksi
Belum ada ketentuan untuk mengutamakan Direksi dari internal PDAM
Ditambahkan ketentuan bahwa Direksi Kementerian Dalam Negeri diutamakan dari internal PDAM
Ketentuan pemberhentian Direksi dalam Permendagri No.2/2007 pasal 15, 16, 17
Jika Direksi masih memiliki potensi untuk memimpin PDAM, perlu ada ketentuan tambahan yang memungkinkan yang bersangkutan melanjutkan karir sebagai Direksi, misalnya dengan dimutasi ke PDAM lain yang dapat menerima.
Kementerian Dalam Negeri
UU No. 5/1962 tentang BUMD yang masih berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan pengelolaan PDAM pada masa sekarang
Perpamsi dilibatkan dalam pembahasan RUU BUMD yang baru.
DPR RI Kementerian Dalam Negeri
Tarif B to B yang diterapkan PLN bagi PDAM
PLN memberikan tarif khusus kepada PDAM
Kementerian ESDM PT PLN
Kepmendagri No. 47 Tahun 1999 tidak memperhitungkan nilai kinerja PDAM yang tidak punya utang lagi
Revisi Kepmendagri No. 47/1999
Kementerian Dalam Negeri
Harus mengikuti tahapan-tahapan sesuai Keppres No. 80 Tahun 2003
Ada regulasi khusus untuk pengadaan barang dan jasa PDAM
Kementerian Dalam Negeri Kementerian Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam Negeri
TARIF DASAR LISTRIK
PEDOMAN PENILAIAN KINERJA Nilai kinerja PDAM yang telah melunasi utang sebelum kebijakan penghapusan utang nonpokok menjadi nol
7
Permendagri juga memuat aturan menyangkut kesejahteraan pegawai, bukan hanya kesejahteraan direksi
UU BUMD
Biaya listrik yang tinggi memberatkan biaya operasional PDAM 6
Revisi Permendagri agar biaya gaji diatur sesuai kemampuan dan karakteristik PDAM
Permendagri No. 2/2007 pasal 12 ayat 5 paragraf 4: Biaya pegawai tidak boleh lebih dari 40% realisasi belanja operasional perusahaan tahun sebelumnya
Ketidakpastian dalam pengelolaan PDAM sebagai BUMD 5
INSTANSI TERKAIT
Terdapat perbedaan persepsi antara PDAM dan Direktorat Pajak dalam penetapan PDAM sebagai PKP atas pendapatan non-air
Direksi dari internal PDAM tidak dapat diangkat kembali jika sudah dua kali menjabat meskipun belum mencapai usia pensiun 4
USULAN PEMECAHAN
PAJAK DAN RETRIBUSI
Tarif tidak full cost recovery 3
PENYEBAB MASALAH
PENGADAAN BARANG DAN JASA PDAM mengalami kesulitan dalam pengadaan barang dan jasa yang sifatnya segera
PERPAMSI
Kebijakan, regulasi, konsultasi, koordinasi, evaluasi, aspirasi
Lembaga donor, mitra
Pemerintah Daerah
BPK/BPKP
Komunikasi, koordinasi, pelayanan
Komitmen
Kantor Pajak
Pengenaan PPN Non-air
PDAM
Pelanggan, masyarakat
Perbankan
Supplier/produsen: Bahan kimia, pipa, meter air, dsb.
Pengadaan barang dan jasa, standar produk
Tingginya TDL dan harga BBM
UU Perlindungan Konsumen, komunikasi publik, pencitraan PDAM
Pembiayaan pengembangan SPAM
DPRD
Kualitas pelayanan
APBD, penetapan tarif, Perda
Masalahmasalah internal
Audit keuangan
Restrukturisasi Utang, SDA, evaluasi
Sosialisasi, advokasi
Otonomi, APBN
Bantuan capacity building, twinning, dsb
Kebijakan, regulasi, konsultasi, aspirasi
Komite II
DPD RI
Komisi V dan VII
DPR RI
APBN, legislasi
PU, DN, Keu, PPN, dll
Pemerintah Pusat
Relasi Stakeholders
PETA MASALAH PDAM
PLN, Pertamina
YLKI, LSM, pers
11
12
Masalah Pengenaan PPN Non-air • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, pada pasal 1 ayat 1 huruf g dan pasal 2 ayat 2 huruf g dinyatakan bahwa salah satu barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis adalah air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum, sehingga dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. • Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-539/PJ/2001 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Air Bersih oleh Perusahaan Air Minum antara lain mengatur: a. Pasal 2: penyerahan air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. b. Pasal 3 ayat (1): Perusahaan Air Minum yang semata-mata melakukan penyerahan air bersih yang dialirkan melalui pipa tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. • Terdapat perbedaan persepsi antara PDAM dengan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di mana PDAM menyatakan bahwa kegiatan pemasangan baru, penyambungan kembali, perbaikan/penggantian meter dan pendapatan nonair lainnya (di luar pendapatan denda) adalah bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan menghasilkan air bersih yang kemudian diserahkan kepada pelanggan, dan PDAM semata-mata hanyalah menyerahkan air bersih, tidak melakukan penyerahan lain karena komponen pasang baru dan sejenisnya adalah aktiva tetap PDAM, bukan aset pelanggan. Oleh karena itu, tidak tepat jika atas kegiatan tersebut dikenakan PPN karena bertentangan dengan PP No. 7 Tahun 2007 dan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-539/PJ/2001. • Putusan Pengadilan Pajak di Jakarta yang memenangkan gugatan banding PDAM Tirtanadi Sumatera Utara kepada Kantor Pelayanan Pajak Medan atas pengenaan PPN Non-air seharusnya menjadi yurisprudensi bagi kasus serupa lainnya. • Pada saat pengadaan pipa dan meter air, PDAM sudah dikenai PPN. Pengenaan PPN atas Pendapatan Non-air berarti pengenaan pajak ganda yang jika ditagihkan oleh PDAM kepada pelanggan akan menjadi beban tambahan yang kontraproduktif bagi Program 10 Juta Sambungan Baru. • PDAM di seluruh Indonesia adalah aktor utama yang berperan strategis dalam pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2015 di bidang penyediaan akses air minum. Pengenaan PPN Non-air ini telah memberatkan PDAM sehingga menjadi hambatan dalam memaksimalkan pelayanan.
13
Beban Tarif Dasar Listrik • PDAM adalah pelaksana pelayanan publik yang melayani semua golongan masyarakat, baik industri, rumah tangga, maupun sosial. Pelanggan rumah tangga meliputi hampir 90% dari total jumlah pelanggan PDAM secara nasional. • Biaya terbesar dalam operasional PDAM adalah untuk biaya listrik perpompaan. • Tarif yang diberlakukan PDAM kepada pelanggan tidak signifikan dengan tarif yang diberlakukan PLN kepada PDAM, yaitu tarif industri (B to B). Sedangkan mayoritas pelanggan PDAM membayar tarif golongan rumah tangga. • Sejak 2005, PLN memberlakukan disinsentif bagi pemakaian listrik pada waktu beban puncak, bersamaan dengan beban puncak pemakaian air oleh pelanggan PDAM (pukul 18.00 - 22.00), sehingga biaya listrik yang ditanggung PDAM meningkat 35%. • Biaya listrik yang tinggi menjadi beban sangat berat yang melemahkan kinerja keuangan PDAM. • Perlu pemberlakuan tarif khusus yang adil untuk membantu PDAM meningkatkan pelayanan.
Tarif Bahan Bakar Solar • Tidak kurang dari 280 PDAM beroperasi di berbagai Ibu Kota Kecamatan (IKK) atau perdesaan. • Banyak instalasi pengolahan PDAM yang tersebar di IKK yang belum terjangkau aliran listrik, sehingga instalasi itu harus digerakkan dengan genset yang banyak mengkonsumsi bahan bakar solar. • Solar bagi kebutuhan PDAM dikenai tarif industri yang sangat mahal. • PDAM tidak dibolehkan membeli solar di stasiun pengisian BBM dengan harga umum seperti pelanggan umum. • Mahalnya biaya bahan bakar solar membuat sebagian besar instalasi IKK tidak mampu menutup biaya solar, sehingga banyak instalasi IKK yang tidak beroperasi. • Perlu kebijakan khusus agar tarif bahan bakar solar untuk PDAM adalah tarif biasa (tarif umum). Alasannya, instalasi IKK di perdesaan mempunyai pelanggan dari kalangan rakyat berpenghasilan rendah, sehingga tarif air yang mereka bayar pun sangat rendah.
14
Pointer Masalah Air baku • Mayoritas PDAM saat ini menghadapi kesulitan memperoleh air baku untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan peningkatan cakupan layanan. • Terwujudnya target penambahan 10 juta sambungan hingga tahun 2013 sangat bergantung pada tersedianya sumber air baku, yang diperkirakan sekitar 130 ribu liter per detik. Sekitar 70% dari kebutuhan itu harus diperoleh dari eksplorasi sumber baru. • Masalah air baku juga menyangkut kualitas yang memburuk. Sumber air permukaan yang dimanfaatkan PDAM saat ini banyak yang tercemar oleh limbah industri dan rumah tangga, juga sedimentasi yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan di hulu Daerah Aliran Sungai. Keadaan ini memperberat biaya dan proses pengolahan air. • Konflik antar wilayah dalam pemanfaatan air baku turut memperparah situasi. • Tanggung jawab dan kewenangan dalam penyediaan dan pemanfaatan air baku berada di pundak pemerintah, bukan PDAM.
Kehilangan air (Air Tak Berekening) • Secara nasional, tingkat kehilangan air rata-rata masih tinggi, antara 38 - 40%. • Tingginya angka kehilangan air adalah salah satu penyebab utama PDAM menjadi tidak sehat (suplai air terganggu dan mengalami kerugian finansial yang besar). • Sejumlah PDAM bahkan masih memiliki jaringan pipa peninggalan zaman Belanda. • Untuk menanggulangi kehilangan teknis yang disebabkan kebocoran pada jaringan perpipaan dan meter air yang tidak akurat, dibutuhkan biaya yang besar. • Di wilayah Jakarta, kehilangan air yang tinggi disebabkan oleh pencurian (modus kriminal) dan/atau sambungan ilegal di kawasan rawan air oleh masyarakat yang ka rena masalah administrasi kependudukan tak dapat dilayani PDAM. • Tidak tersedianya alternatif untuk memperoleh akses air bersih selain dari pipa PDAM, cenderung mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan pencurian/sambungan ilegal.
15
NILAI KINERJA PDAM
Sumber : Kinerja PDAM 2009 (BPPSPAM) Catatan : - Evaluasi kinerja PDAM oleh BPPSPAM pada tahun 2009 menggunakan data audit tahun 2008. - Karena belum memiliki data terbaru, beberapa PDAM masih dinilai berdasarkan data audit sebelum 2008.
DPD PERPAMSI RIAU DAN KEPULAUAN RIAU 1. PDAM TIRTA INDRA KAB. INDRAGIRI HULU
DPD PERPAMSI SUMATERA BARAT 1. PDAM KOTA PAYAKUMBUH 2. PDAM KOTA PADANG PANJANG 3. PDAM KOTA SOLOK 4. PDAM KAB. PASAMAN
DPD PERPAMSI SUMATERA UTARA 1. PDAM TIRTA NADI KOTA MEDAN 2. PDAM TIRTA NAULI KOTA SIBOLGA 3. PDAM MUAL NATIO KAB. TAPANULI UTARA 4. PDAM KOTA PADANGSIDEMPUAN
DPD PERPAMSI NANGROE ACEH DARUSSALAM 1. PDAM TIRTA MOUNTALA KAB. ACEH BESAR
SEHAT
1. PDAM KAB. BENGKALIS 2. PDAM TIRTA BINTAN KAB. TANJUNG UBAN 3. PDAM TIRTA INDRAGIRI KAB. TEMBILAHAN 4. PDAM TIRTA NUSA NATUNA
1. PDAM KOTA PADANG 2. PDAM KOTA BUKIT TINGGI 3. PDAM KAB. PASAMAN BARAT 4. PDAM KAB. SOLOK 5. PDAM KAB. PESISIR SELATAN
1. PDAM TIRTA KUALO KOTA TANJUNG BALAI 2. PDAM TIRTA BULIAN KAB. TEBING TINGGI
1. PDAM TIRTA DAROY KOTA BANDA ACEH 2. PDAM TIRTA ANEUK LAOT KOTA SABANG 3. PDAM TIRTA MONPASE KAB. ACEH UTARA 4. PDAM TIRTA TAWAR KAB. ACEH TENGAH 5. PDAM TIRTA NAGA TAPAKTUAN KAB. ACEH SELATAN 6. PDAM KRUENG PEUSANGAN KAB. BIREUN
KURANG SEHAT
1. PDAM TIRTA SIAK KOTA PEKANBARU 2. PDAM TIRTA KEPRI KOTA TANJUNG PINANG 3. PDAM TIRTA KAMPAR KAB. KAMPAR
1. PDAM KOTA SAWAHLUNTO 2. PDAM TIRTA SANJUNG BUANA KAB. SAWAHLUNTO 3. PDAM KAB. LIMA PULUH KOTA 4. PDAM TIRTA ANTOKAN KAB. AGAM 5. PDAM TIRTA ALAMI KAB.TANAH DATAR 6. PDAM KAB. PADANG PARIAMAN
1. PDAM TIRTA ULI KOTA PEMATANG SIANTAR 2. PDAM TIRTA SARI KOTA BINJAI 3. PDAM TIRTA DELI KAB. DELI SERDANG 4. PDAM KAB. ASAHAN 5. PDAM TIRTA BINA KAB. LABUHAN BATU 6. PDAM TIRTA LIHOU KAB. SIMALUNGUN 7. PDAM TIRTA NCIHO KAB. DAIRI 8. PDAM MUAL NAULI KAB. TAPANULI TENGAH 9. PDAM TIRTA WAMPU KAB. LANGKAT
1. PDAM TIRTA KEUMUNENG KOTA LANGSA 2. PDAM TIRTA PEUSADA KAB. ACEH TIMUR 3. PDAM TIRTA AGARA KUTACANE KAB. ACEH TENGGARA 4. PDAM TIRTA MEULABOH KAB. ACEH BARAT 5. PDAM TIRTA MON KRUENG BARO KAB. PIDIE
SAKIT
KINERJA PDAM (evaluasi oleh BPPSPAM 2009)
1. BPAP KODYA DUMAI 2. PT ADHYA TIRTA BATAM 3. BPAM KAB. ROKAN HILIR 4. PDAM KAB.PELALAWAN UPT.PANGKALAN KERINCI 5. PRUSDA KARIMUN 6. BPAM KAB. KUANTAN SINGINGI 7. BPAB SRI INDRAPURA KAB. SIAK 8. BPAB KAB. ROKAN HULU 9. PDAM DABO SINGKEP
1. PDAM KAB. SOLOK SELATAN
1. PDAM TIRTA SINGKIL KOTA SINGKIL 2. PDAM TIRTA FULAWAN KAB. SEUMELUE 3. PDAM KAB. ACEH TAMIANG 4. PDAM TIRTA BENGI KAB. BENER MERIAH 5. PDAM TIRTA SEJUK KAB. GAYO LUES 6. BLUD SPAM TIRTA MON MATA, ACEH JAYA 7. PDAM TIRTA KRUENG MEUREUDU PIDIE JAYA
BELUM ADA DATA PENILAIAN
16
2. PDAM TIRTA BATANGHARI KAB. BATANGHARI 3. PDAM TIRTA SAKO BATUAH KAB. SAROLANGUN
1. PDAM TIRTA MAYANG KOTA JAMBI
1. PDAM TIRTA RATU SAMBAS KAB.BENGUKU UTARA 2. PDAM KAB. KEPAHYANG
KURANG SEHAT
DPD PERPAMSI BANTEN 1. PDAM KOTA TANGERANG 2. PDAM KOTA CILEGON 3. PDAM KAB. SERANG 4. PDAM TIRTA KERTA RAHARJA KAB. TANGERANG 5. PDAM KAB. PANDEGLANG
DPD PERPAMSI DKI JAKARTA
DPD PERPAMSI LAMPUNG
1. PDAM KAB. TULANG BAWANG
DPD PERPAMSI SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 1. PDAM TIRTA MUSI KOTA PALEMBANG 1. PDAM KAB. MUSI RAWAS 2. PDAM KAB. OGAN KOMERING ULU 2. PDAM LEMATANG ENIM KAB. MUARA ENIM 3. PDAM KAB. BANYUASIN 3. PDAM KAB. MUSIBANYUASIN TIRTA RANDIK 4. PDAM KOTA PRABUMULIH TIRTA PRABUJAYA 5. PDAM KAB. OGAN ILIR 6. PDAM KAB. BANGKA TIRTA BANGKA
DPD PERPAMSI JAMBI
DPD PERPAMSI BENGKULU
SEHAT
1. PDAM KAB. LEBAK
1. PAM DKI JAYA
1. PDAM WAY RILAU KOTA BANDAR LAMPUNG 2. PDAM TIRTA JASA KAB. LAMPUNG SELATAN 3. PDAM WAY BUMI KAB. LAMPUNG UTARA 4. PDAM WAY IRANG KAB. LAMPUNG TENGAH 5. PDAM LIMAU KUNCI KAB. LAMPUNG BARAT 6. PDAM WAY AGUNG KAB. TANGGAMUS
1. PDAM TIRTA SAKA SELABUNG KAB. OKU SELATAN 2. PDAM KAB. LAHAT 3. PDAM OKU TIMUR 4. PDAM PANGKAL PINANG 5. PDAM KOTA LUBUK LINGGAU TIRTA BUKIT SULAP 6. PDAM KAB. BELITUNG 7. PDAM KAB. OGAN KOMERING ILIR TIRTA AGUNG
1. PDAM TIRTA PENGABUAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT 2. PDAM PANCURAN TELAGO KAB. BUNGO 3. PDAM TIRTA SAKTI KAB. KERINCI 4. PDAM TIRTA MUARO KAB. MUARO JAMBI 5. PDAM TIRTA MUARO KAB. TEBO 6. PDAM TIRTA BUANA KAB. MERANGIN
1. PDAM KOTA BENGKULU 2. PDAM KAB. BENGKULU SELATAN 3. PDAM KAB. REJANG LEBONG 4. PDAM TIRTA SELAGAN KAB. MUKO-MUKO
SAKIT
1. PDAM KOTA SERANG 2. PT KRAKATAU TIRTA INDUSTRI
1. PDAM WAY KANAN KOTA METRO 2. PDAM KAB. LAMPUNG TIMUR
1. PDAM KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR
1. PDAM KAB. LEBONG 2. PDAM KAB. SELUMA 3. PDAM KAB. KAUR
BELUM ADA DATA PENILAIAN
17
DPD PERPAMSI JAWA BARAT 1. PDAM KOTA CIREBON 2. PDAM TIRTA PATRIOT KOTA BEKASI 3. PDAM TIRTA KAMUNING KAB. KUNINGAN 4. PDAM KAB. BEKASI 5. PDAM TIRTA GALUH KAB. CIAMIS 6. PDAM TIRTA SUKAPURA KAB. TASIKMALAYA 7. PDAM TIRTA RAHARJA KAB. BANDUNG 8. PDAM TIRTA RANGGA KAB. SUBANG 9. PDAM KAB. MAJALENGKA 10. PDAM TIRTA JAYA KAB. SUKABUMI 11. PDAM KAB. PURWAKARTA 12. PDAM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR 13. PDAM TIRTA KAHURIPAN KAB.BOGOR DPD PERPAMSI JAWA TENGAH 1. PDAM KOTA SALATIGA 2. PDAM KOTA MAGELANG 3. PDAM KOTA TEGAL 4. PDAM KOTA PEKALONGAN 5. PDAM KAB. KENDAL 6. PDAM KAB. BOYOLALI 7. PDAM KAB. MAGELANG 8. PDAM KAB. KLATEN 9. PDAM KAB. SUKOHARJO 10. PDAM KAB. WONOGIRI 11. PDAM KAB. TEMANGGUNG 12. PDAM KAB. KEBUMEN 13. PDAM KAB. PURBALINGGA 14. PDAM KAB. BANJARNEGARA 15. PDAM KAB. TEGAL 16. PDAM KAB. KARANGANYAR 17. PDAM KAB. WONOSOBO 18. PDAM KAB. JEPARA 19. PDAM KAB. BANYUMAS 20. PDAM KAB. BATANG 21. PDAM KAB. SRAGEN 22. PDAM KAB. PEMALANG 23. PDAM KAB. KUDUS 24. PDAM KAB. CILACAP
SEHAT
1. PDAM KOTA BANDUNG 2. PDAM TIRTA BUMI WIBAWA KOTA SUKABUMI 3. PDAM KAB. CIREBON 4. PDAM KAB. SUMEDANG
1. PDAM KOTA SEMARANG 2. PDAM KOTA SURAKARTA 3. PDAM KAB. GROBOGAN 4. PDAM KAB. SEMARANG 5. PDAM KAB. REMBANG 6. PDAM KAB. BLORA
1. PDAM KAB. DEMAK 2. PDAM KAB. PATI 3. PDAM KAB. PEKALONGAN 4. PDAM TIRTA PERWITASARI KAB. PURWOREJO 5. PDAM KAB. BREBES
SAKIT
1. PDAM TIRTA ANOM KOTA BANJAR 2. PDAM KAB. GARUT 3. PDAM TIRTA TARUM KAB.KARAWANG 4. PDAM TIRTA DARMA AYU KAB. INDRAMAYU 5. PDAM KAB. CIANJUR
KURANG SEHAT
BELUM ADA DATA PENILAIAN
18
DPD PERPAMSI NUSA TENGGARA TIMUR 1. PDAM MATAWAI AMAHU KAB. SUMBA TIMUR 2. PDAM TIRTA KOMODO KAB. MANGGARAI
DPD PERPAMSI D.I. YOGYAKARTA 1. PDAM TIRTA MARTA D.I. YOGYAKARTA 2. PDAM KAB. GUNUNG KIDUL DPD PERPAMSI JAWA TIMUR 1. PDAM KOTA SURABAYA 2. PDAM KOTA MALANG 3. PDAM KOTA MADIUN 4. PDAM KOTA PROBOLINGGO 5. PDAM KOTA KEDIRI 6. PDAM KOTA PASURUAN 7. PDAM KAB. PROBOLINGGO 8. PDAM KAB. JEMBER 9. PDAM KAB. GRESIK 10. PDAM KAB. SIDOARDJO 11. PDAM KAB. BANYUWANGI 12. PDAM KAB. SITUBONDO 13. PDAM KAB. MAGETAN 14. PDAM KAB. MALANG 15. PDAM KAB. MOJOKERTO DPD PERPAMSI BALI 1. PDAM KOTA DENPASAR 2. PDAM KAB. BADUNG 3. PDAM KAB. KARANGASEM 4. PDAM KAB. BULELENG DPD PERPAMSI NUSA TENGGARA BARAT 1. PDAM MENANG MATARAM KAB. LOMBOK BARAT 1. PDAM KAB. LOMBOK TIMUR
SEHAT
1. PDAM KAB. TABANAN 2. PDAM KAB. BANGLI
1. PDAM KAB. LOMBOK TENGAH
1. PDAM KAB. KLUNGKUNG 2. PDAM KAB. JEMBRANA 3. PDAM KAB. GIANYAR
1. PDAM KAB. SUMBAWA 2. PDAM KAB. BIMA 3. PDAM KAB. DOMPU
1. PDAM KAB. ENDE 2. PDAM TIRTA CENDANA KAB. TIMOR TENGAH UTARA 3. PDAM KAB. FLORES TIMUR
1. PDAM KOTA MOJOKERTO 2. PDAM KOTA BLITAR 3. PDAM KAB. PONOROGO 4. PDAM KAB. KEDIRI 5. PDAM KAB. TULUNGAGUNG 6. PDAM KAB. PAMEKASAN 7. PDAM KAB. NGANJUK 8. PDAM KAB. LUMAJANG 9. PDAM KAB. BANGKALAN 10. PDAM KAB. TRENGGALEK 11. PDAM KAB. SUMENEP 12. PDAM KAB. LAMONGAN 13. PDAM KAB. PASURUAN 14. PDAM KAB. BLITAR 15. PDAM KAB. NGAWI
1. PDAM KOTA BATU 2. PDAM KAB. JOMBANG 3. PDAM KAB. BOJONEGORO 4. PDAM KAB. BONDOWOSO 5. PDAM KAB. TUBAN 6. PDAM KAB. SAMPANG 7. PDAM KAB. PACITAN 8. PDAM KAB. MADIUN
1. PDAM KAB. BELU 2. PDAM KAB. KUPANG 3. PDAM KAB. NGADA 4. PDAM KAB. SIKKA 5. PDAM KAB. ALOR 6. PDAM KAB. TIMOR TENGAH SELATAN 7. PDAM KAB. ROTE NDAO
1. PDAM KAB. SLEMAN
SAKIT
1. PDAM KAB. KULON PROGO 2. PDAM KAB. BANTUL
KURANG SEHAT
1. PT. TIRTA ARTHA BUANA MULIA
BELUM ADA DATA PENILAIAN
19
DPD PERPAMSI SULAWESI UTARA
DPD PERPAMSI KALIMANTAN SELATAN 1. PDAM BANDARMASIH KOTA BANJARMASIN 2. PDAM KAB. HULU SUNGAI UTARA 3. PDAM KAB. KOTABARU 4. PDAM KAB. BANJAR
DPD PERPAMSI KALIMANTAN TENGAH 1. PDAM KAB. KOTAWARINGIN TIMUR 2. PDAM KAB. KAPUAS
DPD PERPAMSI KALIMANTAN TIMUR 1. PDAM KOTA BONTANG 2. PDAM KOTA TARAKAN 3. PDAM KAB. NUNUKAN 4. PDAM KAB. BULUNGAN 5. PDAM KAB. KUTAI KARTANEGARA
DPD PERPAMSI KALIMANTAN BARAT 1. PDAM KAB. SANGGAU
SEHAT
1. PDAM KAB. TALAUD 2. PDAM KAB. TOMOHON
1. PDAM KAB. TAPIN 2. PDAM KAB. TABALONG 3. PDAM KAB. HULU SUNGAI SELATAN 4. PDAM KAB. HULU SUNGAI TENGAH 5. PDAM KAB. BARITO KUALA 6. PDAM KAB. BALANGAN 7. PDAM KAB. TANAH BUMBU
1. PDAM KOTA PALANGKARAYA 2. PDAM KAB. KOTAWARINGIN BARAT 3. PDAM KAB. BARITO SELATAN 4. PDAM KAB. BARITO UTARA 5. PDAM KAB. BARITO TIMUR 6. PDAM KAB. MURUNG RAYA 7. PDAM KAB. LAMANDAU 8. PDAM KAB. SERUYAN
1. PDAM KOTA SAMARINDA 2. PDAM KOTA BALIKPAPAN 3. PDAM KAB. KUTAI BARAT 4. PDAM KAB. MALINAU 5. PDAM KAB. BERAU 6. PDAM KAB. PASIR 7. PDAM PENAJAM PASER UTARA
1. PDAM KOTA PONTIANAK 2. PDAM KAB. KAPUAS HULU 3. PDAM KAB. PONTIANAK 4. PDAM KAB. KETAPANG 5. PDAM KAB. BENGKAYANG 6. PDAM KAB. SINTANG
KURANG SEHAT
1. PT. AIR MANADO 2. PDAM KOTA BITUNG 3. PDAM KAB. MINAHASA 4. PDAM KAB. BOLAANG MONGONDOW 5. PDAM KAB. KEPULAUAN SANGIHE
1. PDAM KAB. TANAH LAUT
1. PDAM KAB. PULANG PISAU 2. PDAM KAB. GUNUNG MAS 3. PDAM KAB. SUKAMARA 4. PDAM KAB. KATINGAN
1. PDAM KAB. KUTAI TIMUR
1. PDAM KAB. SAMBAS
SAKIT
1. PDAM KAB. MINAHASA UTARA 2. PDAM KAB. MINAHASA SELATAN 3. PDAM KAB. SITARO
1. PDAM KAB. LANDAK 2. PDAM KAB. MELAWI 3. PDAM KAB. KUBU RAYA 4. PDAM KAB. SEKADAU 5. PDAM KAB. KAYUNG UTARA
BELUM ADA DATA PENILAIAN
20
DPD PERPAMSI MALUKU UTARA 1. PDAM KAB. HALMAHERA BARAT 2. PDAM KAB. HALMAHERA SELATAN
DPD PERPAMSI MALUKU 1. PDAM KAB. KEPULAUAN ARU
DPD PERPAMSI SULAWESI SELATAN DAN BARAT 1. PDAM KAB. ENREKANG 2. PDAM KAB. LUWU UTARA 3. PDAM KAB. LUWU TIMUR 4. PDAM KAB. BANTAENG 5. PDAM KAB. MAMUJU
DPD PERPAMSI SULAWESI TENGGARA 1. PDAM KAB. BUTON
DPD PERPAMSI SULAWESI TENGAH 1. PDAM KAB. TOLI -TOLI 2. PDAM KAB. BANGGAI
DPD PERPAMSI GORONTALO
SEHAT
1. PDAM KAB. MALUKU TENGAH 2. PDAM KAB. BURU
1. PDAM KOTA MAKASSAR 2. PDAM KOTA PARE - PARE 3. PDAM KAB. BARRU 4. PDAM KAB. SIDRAP 5. PDAM KAB. GOWA 6. PDAM KAB. TAKALAR 7. PDAM KAB. BULUKAMBA 8. PDAM KAB. POLEWALI MANDAR
1. PDAM KOTA BAU BAU 1. PDAM KAB. KOLAKA
1. PDAM KOTA PALU 2. PDAM KAB. DONGGALA 3. PDAM KAB. POSO 4. PDAM KAB. MOROWALI 5. PDAM KAB. BUOL
1. PDAM KAB. PUHUWATO
KURANG SEHAT
1. PDAM KOTA TERNATE 2. PDAM KOTA KEP. TIDORE 3. PDAM KAB. HALMAHERA TENGAH
1. PDAM KOTA AMBON 2. PDAM KAB. MALUKU TENGGARA 3. PDAM KAB. MALUKU TENGGARA BARAT
1. PDAM KOTA PALOPO 2. PDAM KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN 3. PDAM KAB. WAJO 4. PDAM KAB. SOPPENG 5. PDAM KAB. BONE 6. PDAM KAB. TANA TORAJA 7. PDAM KAB. PINRANG 8. PDAM KAB. JENEPONTO 9. PDAM KAB. SINJAI 10. PDAM KAB. SELAYAR 11. PDAM KAB. MAMASA 12. PDAM KAB. MAJENE
1. PDAM KOTA KENDARI 2. PDAM KAB. KOLAKA 3. PDAM KAB. KONAWE 4. PDAM KAB. MUNA
1. PDAM KAB. TOJO UNO - UNO
1. PDAM KOTA GORONTALO 2. PDAM KAB. GORONTALO
SAKIT
1. PDAM KAB. HALMAHERA UTARA 2. PDAM KAB. HALMAHERA TIMUR 3. PDAM KAB. SULA 4. PDAM KAB. MOROTAI
1. PDAM KAB. MAROS 2. PDAM KAB. MAMUJU UTARA
1. PDAM KAB. KOLAKA UTARA 2. PDAM KAB. KONAWE SELATAN 3. PDAM KAB. WAKATOBI 4. PDAM KAB. BAMBANA
1. PDAM KAB. BANGGAI KEPULAUAN
1. PDAM KAB. BOALEMO 2. PDAM KAB. BONE BOLANGO 3. BLU GORONTALO UTARA
BELUM ADA DATA PENILAIAN
21
DPD PERPAMSI PAPUA DAN PAPUA BARAT 1. PDAM KAB. JAYAPURA
SEHAT
1. PDAM KAB. MERAUKE 2. PDAM KAB. NABIRE 3. PDAM KAB. FAK FAK 4. PDAM KAB. YAPEN WAROPEN 5. PDAM KAB. KAIMANA
KURANG SEHAT
1. PDAM KAB. BIAK NUMFOR 2. PDAM KAB. MANOKWARI
SAKIT
1. PDAM KAB. SORONG
BELUM ADA DATA PENILAIAN
22
23 REKAPITULASI NILAI KINERJA PDAM PER DPD PERPAMSI NO.
DPD PERPAMSI
JUMLAH PELANGGAN
NILAI KINERJA
JUMLAH PDAM
Sehat
Kurang Sehat
Sakit
Belum Ada Data Penilaian
1
NANGROE ACEH DARUSALLAM
160.186
19
1
6
5
7
2
SUMATERA UTARA
608.254
17
4
2
9
2
3
SUMATERA BARAT
199.548
16
4
5
6
1
4
RIAU DAN KEPULAUAN RIAU
246.310
17
1
4
3
9
5
BENGKULU
54.398
9
-
2
4
3
6
JAMBI
119.131
10
-
3
6
1
7
SUMATERA SELATAN & KEP. BANGKA BELITUNG
217.114
16
3
6
7
-
8
LAMPUNG
60.492
9
-
1
6
2
9
DKI JAYA
796.121
1
-
-
1
-
10
BANTEN
187.236
8
5
-
1
2
11
JAWA BARAT
996.548
22
13
5
4
-
12
JAWA TENGAH
1.001.159
35
24
5
6
-
13
D.I. YOGYAKARTA
112.883
5
2
2
1
-
14
JAWA TIMUR
1.246.182
38
15
8
15
-
15
BALI
306.657
10
4
3
2
1
16
NUSA TENGGARA BARAT
144.066
7
2
3
1
1
17
NUSA TENGGARA TIMUR
96.234
14
2
7
3
2
18
KALIMANTAN BARAT
133.033
14
1
6
1
6
19
KALIMANTAN TIMUR
287.954
13
5
7
1
-
20
KALIMANTAN TENGAH
83.302
14
2
8
4
-
21
KALIMANTAN SELATAN
224.648
12
4
7
1
-
22
SULAWESI UTARA
110.777
10
-
2
5
3
23
GORONTALO
32.028
6
-
1
2
3
24
SULAWESI TENGAH
62.385
9
2
5
1
1
25
SULAWESI TENGGARA
56.129
10
1
2
4
3
26
SULAWESI SELATAN & BARAT
340.441
27
4
8
12
3
27
MALUKU
16.798
7
1
2
3
-
28
MALUKU UTARA
43.839
8
2
-
3
4
29
PAPUA DAN PAPUA BARAT
62.961
9
1
5
2
1
392
103
115
119
55
JUMLAH PELANGGAN
8.006.814
24
25
FOKUS PENYEHATAN PDAM
FOKUS PENYEHATAN PDAM
26
(dianalisis dari hasil evaluasi kinerja PDAM oleh BPPSPAM 2009) PDAM
ASPEK PENILAIAN RENDAH KEUANGAN MANAJEMEN TEKNIS
KETERANGAN
DPD PERPAMSI NANGROE ACEH DARUSALLAM 1. PDAM TIRTA KEUMUNENG KOTA LANGSA
l
l
Konsumsi air, kehilangan air dan efisiensi produksi
2. PDAM TIRTA PEUSADA KAB. ACEH TIMUR
l
l
Konsumsi air, kehilangan air dan efisiensi produksi
3. PDAM TIRTA AGARA KUTACANE KAB. ACEH TENGGARA
l
l
l
Ketiga aspek lemah
4. PDAM TIRTA MEULABOH KAB. ACEH BARAT
l
l
l
Ketiga aspek lemah
l
Kehilangan air dan efisiensi produksi
l
Pendapatan thd total utang dan efisiensi produksi
l
Ketiga aspek lemah, hanya efisiensi distribusi yg baik
5. PDAM TIRTA MON KRUENG BARO KAB. PIDIE DPD PERPAMSI SUMATERA UTARA
l
1. PDAM TIRTA ULI KOTA PEMATANG SIANTAR
l
l
2. PDAM TIRTA SARI KOTA BINJAI
l
l
Keseluruhan aspek keuangan & manajemen lemah
l
Konsumsi air dan struktur pelanggan lemah
3. PDAM TIRTA DELI KAB. DELI SERDANG 4. PDAM KAB. ASAHAN
l
l
Keseluruhan aspek keuangan & manajemen lemah
5. PDAM TIRTA BINA KAB. LABUHAN BATU
l
l
Keseluruhan aspek keuangan & manajemen lemah
6. PDAM TIRTA LIHOU KAB. SIMALUNGUN
l
l
7. PDAM TIRTA NCIHO KAB. DAIRI
l
l
l
Ketiga aspek lemah, hanya efisiensi produksi yg baik
8. PDAM KAB. TAPANULI TENGAH
l
l
l
Ketiga aspek lemah
8. PDAM TIRTA WAMPU KAB. LANGKAT
l
l
l
Ketiga aspek lemah
l
Keseluruhan aspek keuangan & manajemen lemah
DPD PERPAMSI SUMATERA BARAT 1. PDAM KOTA SAWAHLUNTO
l
l
Ketiga aspek lemah
2. PDAM TIRTA SANJUNG BUANA KAB. SAWAHLUNTO
l
l
Konsumsi air, kehilangan air dan efisiensi produksi
3. PDAM KAB. LIMA PULUH KOTA
l
l
Konsumsi air, kehilangan air dan efisiensi produksi
l
l
Ketiga aspek lemah
4. PDAM TIRTA ANTOKAN KAB. AGAM
l
5. PDAM TIRTA ALAMI KAB.TANAH DATAR
l
6. PDAM KAB. PADANG PARIAMAN
Aspek keuangan sangat lemah Konsumsi air dan struktur pelanggan yang kurang baik
l
DPD PERPAMSI RIAU 1. PDAM TIRTA SIAK KOTA PEKANBARU
l
l
l
Ketiga aspek lemah
2. PDAM TIRTA JANGGI KOTA TANJUNG PINANG
l
l
l
Ketiga aspek lemah
3. PDAM TIRTA KAMPAR KAB. KAMPAR
l
l
l
Ketiga aspek lemah
1. PDAM KOTA BENGKULU
l
l
l
Ketiga aspek lemah
2. PDAM KAB. BENGKULU SELATAN
l
l
l
Ketiga aspek lemah, hanya kehilangan air & efisiensi distribusi yang baik
3. PDAM KAB. REJANG LEBONG
l
l
l
Ketiga aspek lemah
l
l
Ketiga aspek lemah
DPD PERPAMSI BENGKULU
4. PDAM TIRTA SELAGAN KAB. MUKO-MUKO DPD PERPAMSI JAMBI 1. PDAM TIRTA PENGABUAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Konsumsi air dan struktur pelanggan lemah
l
2. PDAM PANCURAN TELAGO KAB. BUNGO
l
l
l
Ketiga aspek lemah
3. PDAM TIRTA SAKTI KAB. KERINCI
l
l
l
Ketiga aspek lemah
4. PDAM TIRTA MUARO KAB. MUARO JAMBI
l
l
Kedua aspek lemah
5. PDAM TIRTA MUARO KAB. TEBO
l
l
Kedua aspek lemah
l
l
Ketiga aspek lemah
l
l
Kedua aspek lemah
l
l
Ketiga aspek lemah
l
l
Kedua aspek lemah
6. PDAM TIRTA BUANA KAB. MERANGIN
l
DPD PERPAMSI SUMATERA SELATAN 1. PDAM TIRTA SAKA SELABUNG KAB. OKU SELATAN 2. PDAM KAB. LAHAT
l
3. PDAM OKU TIMUR 4. PDAM PANGKAL PINANG
l
l
l
Ketiga aspek lemah
5. PDAM KOTA LUBUK LINGGAU TIRTA BUKIT SULAP
l
l
l
Ketiga aspek lemah
6. PDAM KAB. BELITUNG
l
l
l
Ketiga aspek lemah
7. PDAM KAB. OGAN KOMERING ILIR TIRTA AGUNG
Aspek manajemen sangat lemah
l
DPD PERPAMSI LAMPUNG 1. PDAM WAY RILAU KOTA BANDAR LAMPUNG
l
l
l
Ketiga aspek lemah, hanya efisiensi distribusi yang baik
2. PDAM TIRTA JASA KAB. LAMPUNG SELATAN
l
l
l
Ketiga aspek lemah, hanya efisiensi distribusi yang baik
3. PDAM WAY BUMI KAB. LAMPUNG UTARA
l
l
l
Ketiga aspek lemah, hanya efisiensi distribusi yang baik
l
l
Kedua aspek lemah
4. PDAM WAY IRANG KAB. LAMPUNG TENGAH 5. PDAM LIMAU KUNCI KAB. LAMPUNG BARAT
l
l
l
Ketiga aspek lemah
6. PDAM WAY AGUNG KAB. TANGGAMUS
l
l
l
Ketiga aspek lemah, hanya efisiensi distribusi yang baik
27 PDAM
ASPEK PENILAIAN RENDAH KEUANGAN MANAJEMEN TEKNIS
KETERANGAN
DPD PERPAMSI DKI JAYA 1. PAM DKI JAYA
Aspek Manajemen lebih menonjol kelemahannya
l
DPD PERPAMSI BANTEN 1. PDAM KAB. LEBAK
l
l
Kedua aspek lemah
DPD PERPAMSI JAWA BARAT 1. PDAM KOTA BANDUNG
l
l
l
Ketiga aspek lemah, hanya operating ratio, pegawai dan efisiensi distribusi yang baik
2. PDAM TIRTA BUMI WIBAWA KOTA SUKABUMI
l
l
l
Ketiga aspek lemah, hanya kehilangan air & efisiensi distribusi yang baik
3. PDAM KAB. CIREBON
l
l
Kedua aspek lemah
l
Aspek manajemen sangat lemah
4. PDAM KAB. SUMEDANG DPD PERPAMSI JAWA TENGAH 1. PDAM KOTA SEMARANG
l
2. PDAM KOTA SURAKARTA
l
3. PDAM KAB. GROBOGAN
l
4. PDAM KAB. SEMARANG
l
5. PDAM KAB. REMBANG
l
6. PDAM KAB. BLORA
l
l
Ketiga aspek lemah, hanya efisiensi distribusi yang baik Aspek keuangan sangat lemah Aspek keuangan sangat lemah
l
l
Ketiga aspek lemah, hanya efisiensi distribusi yang baik Aspek keuangan sangat lemah Aspek manajemen sangat lemah
l
DPD PERPAMSI D.I. YOGYAKARTA 1. PDAM KAB. SLEMAN
l
l
Kedua aspek lemah
DPD PERPAMSI JAWA TIMUR 1. PDAM KOTA MOJOKERTO
l
l
l
Ketiga aspek sangat lemah
2. PDAM KOTA BLITAR
l
l
l
Ketiga aspek sangat lemah
3. PDAM KAB. PONOROGO
l
l
l
4. PDAM KAB. KEDIRI
l
l
l
5. PDAM KAB. TULUNGAGUNG
l
Ketiga aspek lemah hanya efisiensi distribusi yang baik Ketiga aspek lemah hanya kehilangan air dan efisiensi distribusi yang baik Aspek keuangan sangat lemah
6. PDAM KAB. PAMEKASAN
l
l
l
Ketiga aspek lemah, hanya efisiensi distribusi yang baik
7. PDAM KAB. NGANJUK
l
l
l
Ketiga aspek lemah, hanya efisiensi distribusi yang baik
8. PDAM KAB. LUMAJANG
l
l
l
Ketiga aspek lemah, hanya efisiensi distribusi yang baik
9. PDAM KAB. BANGKALAN
l
l
l
Ketiga aspek lemah, hanya efisiensi distribusi yang baik Aspek manajemen sangat lemah Ketiga aspek lemah, hanya efisiensi produksi dan distribusi yang baik Ketiga aspek sangat lemah
10. PDAM KAB. TRENGGALEK
l
11. PDAM KAB. SUMENEP
l
l
l
12. PDAM KAB. LAMONGAN
l
l
l
13. PDAM KAB. PASURUAN
l
14. PDAM KAB. BLITAR
l
l
l
15. PDAM KAB. NGAWI
l
Aspek keuangan sangat lemah Ketiga aspek sangat lemah Aspek keuangan sangat lemah
DPD PERPAMSI BALI 1. PDAM KAB. TABANAN
l
l
l
Ketiga aspek lemah hanya efisiensi distribusi yang baik
2. PDAM KAB. BANGLI
l
l
l
Ketiga aspek lemah
l
l
l
Ketiga aspek lemah hanya efisiensi distribusi yang baik
DPD PERPAMSI NUSA TENGGARA BARAT 1. PDAM KAB. LOMBOK TENGAH DPD PERPAMSI NUSA TENGGARA TIMUR 1. PDAM KAB. ENDE
l
Aspek manajemen sangat lemah
2. PDAM TIRTA CENDANA KAB. TIMOR TENGAH UTARA
l
Aspek manajemen sangat lemah
3. PDAM KAB. FLORES TIMUR
l
Aspek manajemen sangat lemah
DPD PERPAMSI KALIMANTAN BARAT 1. PDAM KAB. SAMBAS
l
Aspek teknis sangat lemah
DPD PERPAMSI KALIMANTAN TIMUR 1. PDAM KAB. KUTAI TIMUR
l
Aspek manajemen sangat lemah
28 PDAM
ASPEK PENILAIAN RENDAH KEUANGAN MANAJEMEN TEKNIS
KETERANGAN
DPD PERPAMSI KALIMANTAN TENGAH 1. PDAM KAB. PULANG PISAU
l
2. PDAM KAB. GUNUNG MAS
l
3. PDAM KAB. SUKAMARA
l
l
Kedua aspek lemah
4. PDAM KAB. KATINGAN
l
l
Kedua aspek lemah
l
l
Kedua aspek lemah
l
l
l
l
l
Kedua aspek lemah Aspek manajemen sangat lemah
DPD PERPAMSI KALIMANTAN SELATAN 1. PDAM KAB. TANAH LAUT DPD PERPAMSI SULAWESI UTARA 1. PT. AIR MANADO
l
2. PDAM KOTA BITUNG
l
3. PDAM KAB. MINAHASA
l
4. PDAM KAB. BOLAANG MONGONDOW
l
5. PDAM KAB. KEPULAUAN SANGIHE
Aspek keuangan sangat lemah Ketiga aspek sangat lemah Aspek keuangan sangat lemah Ketiga aspek lemah hanya efisiensi distribusi yang baik
l
Aspek manajemen sangat lemah
1. PDAM KOTA GORONTALO
l
Aspek manajemen sangat lemah
2. PDAM KAB. GORONTALO
l
Aspek manajemen sangat lemah
l
Aspek manajemen sangat lemah
DPD PERPAMSI GORONTALO
DPD PERPAMSI SULAWESI TENGAH 1. PDAM KAB. TOJO UNO - UNO DPD PERPAMSI SULAWESI TENGGARA 1. PDAM KOTA KENDARI
l
l
2. PDAM KAB. KOLAKA
l
l
3. PDAM KAB. KONAWE
l
l
l
Ketiga aspek sangat lemah
l
l
Kedua aspek sangat lemah
4. PDAM KAB. MUNA
l
Ketiga aspek lemah, hanya efisiensi distribusi yang baik Kedua aspek sangat lemah
DPD PERPAMSI SULAWESI SELATAN & BARAT 1. PDAM KOTA PALOPO
l
2. PDAM KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN
l
l
l
Aspek keuangan sangat lemah Ketiga aspek sangat lemah
3. PDAM KAB. WAJO
l
l
l
Ketiga aspek sangat lemah
4. PDAM KAB. SOPPENG
l
l
l
Ketiga aspek sangat lemah
5. PDAM KAB. BONE
l
l
6. PDAM KAB. TANA TORAJA
l
l
7. PDAM KAB. PINRANG
l
l
Kedua aspek lemah
8. PDAM KAB. JENEPONTO
l
l
Kedua aspek lemah
9. PDAM KAB. SINJAI
l
Kedua aspek lemah l
Ketiga aspek lemah, hanya efisiensi distribusi yang baik
Aspek keuangan sangat lemah
10. PDAM KAB. SELAYAR
l
11. PDAM KAB. MAMASA
l
Aspek manajemen sangat lemah
12. PDAM KAB. MAJENE
l
l
Kedua aspek lemah
Aspek manajemen sangat lemah
DPD PERPAMSI MALUKU 1. PDAM KOTA AMBON
l
l
Ketiga Aspek Lemah, hanya efisiensi distribusi yang baik
2. PDAM KAB. MALUKU TENGGARA
l
l
Kedua aspek lemah
3. PDAM KAB. MALUKU TENGGARA BARAT
l
l
Kedua aspek lemah
1. PDAM KOTA TERNATE
l
l
Kedua aspek lemah
2. PDAM KOTA KEP. TIDORE
l
l
Kedua aspek lemah
3. PDAM KAB. HALMAHERA TENGAH
l
l
Kedua aspek lemah
l
DPD PERPAMSI MALUKU UTARA
DPD PERPAMSI PAPUA DAN PAPUA BARAT 1. PDAM KAB. BIAK NUMFOR
l
2. PDAM KAB. MANOKWARI
l
l
Kedua aspek lemah Aspek keuangan sangat lemah
29
LAPORAN PERKEMBANGAN PENGAJUAN RESTRUKTURISASI UTANG PDAM BERDASARKAN PMK 120/2008 (PER APRIL 2010)
30
LAPORAN PERKEMBANGAN PENGAJUAN RESTRUKTURISASI UTANG PDAM SESUAI PMK 120/2008 PER MARET 2010 Perkembangan proses atas pengajuan permohonan restrukturisasi utang PDAM sesuai PMK 120 per April 2010, dari total 175 PDAM, dengan rincian sebagai berikut:
1. Pengajuan yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan
15 PDAM
2. Pengajuan yang belum disetujui oleh Menteri Keuangan, tetapi: a. Telah dipresentasikan dan dibahas oleh Komite Teknis (KOMTEK) 50 PDAM b. Sedang dalam pembahasan Kelompok Kerja 31 PDAM 3. Pengajuannya ditolak karena tidak memenuhi syarat 7 PDAM Subjumlah 103 PDAM Sedangkan yang belum melengkapi data adalah sebagai berikut: 1. Belum mengajukan dan nantinya akan mengajukan 63 PDAM a. telah memberikan tanggapan atas quesioner yang diberikan 52 PDAM b. belum memberikan tanggapan atas quesioner yang diberikan 11 PDAM 2. Tidak ikut dalam pengajuan PMK 120, terdiri: a. PDAM berbentuk KSO 6 PDAM b. Tunggakan kecil/lancar 2 PDAM c. Diambil alih oleh PDAM lain 1 PDAM Subjumlah 72 PDAM Jumlah 175 PDAM
DAFTAR 15 PDAM YANG TELAH DISETUJUI OLEH MENTERI KEUANGAN NO.
NAMA PDAM
NO.
NAMA PDAM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PDAM KABUPATEN CIAMIS PDAM KOTA BANJARMASIN PDAM KABUPATEN SLEMAN PDAM KOTA PALOPO PDAM KABUPATEN WONOSOBO PDAM KABUPATEN CILACAP PDAM KABUPATEN MADIUN PDAM KABUPATEN BADUNG PDAM KOTA PALANGKARAYA PDAM KOTA TERNATE
11 12 13 14 15
PDAM KABUPATEN MOJOKERTO PDAM KOTA SAMARINDA PDAM KABUPATEN INTAN BANJAR PDAM KABUPATEN JOMBANG PDAM KABUPATEN JAYAPURA
DAFTAR 50 PDAM YANG TELAH DIPRESENTASIKAN DAN DIBAHAS OLEH KOMITE TEKNIS DALAM RESTRUKTURISASI UTANG SESUAI PMK-120 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
NAMA PDAM PDAM KABUPATEN KUNINGAN PDAM KOTA PADANG PDAM KABUPATEN MAGETAN PDAM KABUPATEN BOJONEGORO PDAM KABUPATEN PURWAKARTA PDAM KABUPATEN BLORA PDAM KABUPATEN GARUT PDAM KOTA BANDUNG PDAM KOTA SIBOLGA PDAM KABUPATEN PURBALINGGA PDAM KABUPATEN BLITAR PDAM KABUPATEN GOWA PDAM KOTA PONTIANAK PDAM KABUPATEN SUBANG PDAM KOTA BANDAR LAMPUNG PDAM KOTA DENPASAR PDAM KABUPATEN KUPANG PDAM KABUPATEN TULUNGAGUNG PDAM KABUPATEN KARANG ASEM PDAM KABUPATEN GIANYAR PDAM KOTA PEMATANG SIANTAR PDAM KOTA SURAKARTA PDAM KABUPATEN TABANAN PDAM KABUPATEN KLUNGKUNG PDAM KABUPATEN INDRAMAYU PDAM KABUPATEN SUKABUMI PDAM KOTA PALEMBANG PDAM KOTA TEBING TINGGI PDAM KABUPATEN GROBOGAN PDAM KOTA PEKALONGAN PDAM KABUPATEN SRAGEN PDAM KOTA SOLOK PDAM KABUPATEN PASAMAN PDAM KABUPATEN JEMBRANA PDAM KABUPATEN TAGERANG PDAM KABUPATEN MUNA PDAM KABUPATEN PADANG PANJANG PDAM KABUPATEN TANAH DATAR PDAM KABUPATEN PAMEKASAN PDAM KOTA BLITAR PDAM KABUPATEN BONE PDAM KOTA SAWAHLUNTO PDAM KOTA SEMARANG PDAM KOTA MAKASAR PDAM KABUPATEN KARAWANG PDAM KABUPATEN GRESIK PDAM KABUPATEN BANGKALAN PDAM KOTA GORONTALO PDAM KABUPATEN BEKASI PDAM KABUPATEN REMBANG
JUMLAH PDAM
KETERANGAN
31
Siap dipresentasikan kepada Komjak
19
Telah dibahas di Komtek masih dalam proses perbaikan Business Plan (sesuai hasil rapat Komtek)
31
32 DAFTAR 31 PDAM SEDANG DALAM PEMBAHASAN KELOMPOK KERJA DALAM RESTRUKTURISASI UTANG SESUAI PMK-120
NO.
NAMA PDAM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
PDAM KABUPATEN MANOKWARI PDAM KABUPATEN TANA TORAJA PDAM KABUPATEN MAMUJU PDAM KABUPATEN MALANG PDAM KABUPATEN ENREKANG PDAM KABUPATEN MEULABOH PDAM KOTA PASURUAN PDAM KABUPATEN BARRU PDAM KOTA JAMBI PDAM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PDAM KOTA BOLAANG MONGONDOW PDAM KABUPATEN LAMONGAN PDAM KOTA SUKABUMI PDAM KABUPATEN LUMAJANG PDAM KABUPATEN CIREBON PDAM KABUPATEN BUTON PDAM KABUPATEN JEMBER PDAM KABUPATEN DONGGALA PDAM KABUPATEN PADANG PARIAMAN PDAM KABUPATEN KOLAKA PDAM KABUPATEN SUMBAWA PDAM KOTA BITUNG PDAM KOTA LUBUK LINGGAU PDAM KABUPATEN POLMAS PDAM KABUPATEN ACEH SELATAN PDAM KOTA BANDA ACEH PDAM KOTA TANJUNG BALAI PDAM KABUPATEN BULUKUMBA PDAM KABUPATEN MAJALENGKA PDAM KABUPATEN TAKALAR PDAM KABUPATEN LEBAK
JML PDAM
KETERANGAN
14
MENUNGGU PERBAIKAN ASUMSI BUSINESS PLAN
3
SIAP DIAJUKAN KE KOMTEK
7
ASISTENSI PENYUSUNAN BUSINESS PLAN
7
BARU DITERIMA SETELAH 15 DESEMBER 2009
33 DAFTAR 7 PDAM DITOLAK KARENA BELUM MEMENUHI SYARAT DALAM RESTRUKTURISASI UTANG SESUAI PMK-120 NO.
NAMA PDAM
JUMLAH PDAM
KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7
PDAM KABUPATEN SANGIHE PDAM KABUPATEN BUOL TOLITOLI PDAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PDAM KABUPATEN PONOROGO PDAM KABUPATEN NGAWI PDAM KABUPATEN AGAM PDAM KABUPATEN NGANJUK
7
TARIF MASIH DI BAWAH BIAYA
DAFTAR 9 PDAM TIDAK MENGIKUTI RESTRUKTURISASI UTANG SESUAI PMK-120 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
NAMA PDAM PDAM KABUPATEN SORONG PDAM KABUPATEN MANADO PDAM KABUPATEN PATI PDAM PAM JAYA PDAM KOTA PEKAN BARU PDAM KABUPATEN BIAK PDAM KABUPATEN BANDUNG PDAM KABUPATEN TASIKMALAYA PDAM KABUPATEN TAPANULI SELATAN
JUMLAH PDAM
KETERANGAN
6
KSO
2
TUNGGAKAN KECIL/ LANCAR
1
Diambil alih PDAM Tirtanadi
NAMA DPD/PDAM
170,000 28,733,300,000 2,179,460,000
77,600,000 1,793,400,000 22,770,000 9,999,300,000 838,600,000 583,600,000 769,230,000
14 9 PDAM KABUPATEN TAPANULI UTARA 15 10 PDAM KABUPATEN LABUAN BATU DPD PERPAMSI SUMATERA BARAT 16 1 PDAM KOTA BUKIT TINGGI IV. DPD PERPAMSI RIAU 17 1 PDAM KOTA TANJUNG PINANG 18 2 PDAM KABUPATEN INDRAGIRI HULU
19 20
3 4
PDAM KABUPATEN BENGKALIS PDAM KABUPATEN KAMPAR
99,900,000 7,131,340,000
2,310,300,000 4,498,180,000
PDAM KABUPATEN ASAHAN PDAM KABUPATEN DAIRI
12 13
2,100,400,000 1,070,900,000
10,023,630,000 10,426,590,000
31,440,000,000 23,694,420,000 22,551,060,000 13,978,290,000 14,657,500,000 10,327,270,000
159,191,000,000 14,651,000,000 11,357,140,000 5,304,700,000 5,854,600,000 7,088,040,000
7 8
5,853,710,000 356,250,000
27,311,890,000 27,173,622,734
2,506,600,000 461,470,000
7,949,200,000 8,865,000,000
DATA BPKP UTANG NON UTANG POKOK POKOK
4 4 PDAM KABUPATEN ACEH TENGGARA 5 5 PDAM KABUPATEN ACEH TENGAH DPD PERPAMSI SUMATERA UTARA 6 1 PDAM TIRTANADI PROPINSI SUMUT 7 2 PDAM KOTA BINJAI 8 3 PDAM KABUPATEN LANGKAT 9 4 PDAM KABUPATEN DELI SERDANG 10 5 PDAM KABUPATEN SIMALUNGUN 11 6 PDAM KABUPATEN KARO
DPD PERPAMSI NAD 1 1 PDAM KABUPATEN ACEH TIMUR 2 2 PDAM KABUPATEN LANGSA 3 3 PDAM KABUPATEN ACEH TAMIANG
NO.
Ingin mengikuti
Ingin mengikuti
Tidak mengikuti
Ingin mengikuti Ingin mengikuti
Ingin mengikuti
Ingin mengikuti Ingin mengikuti Ingin mengikuti
Ingin mengikuti Ingin mengikuti
Ingin mengikuti Ingin mengikuti Ingin mengikuti
Mengikuti/Tidak
Belum ada keterangan dari PDAM Business Plan sedang dalam proses penyusunan, tarif belum FCR
Belum ada keterangan dari PDAM Business Plan sedang dalam proses penyusunan, tarif belum FCR
Utang lunas
Belum ada keterangan dari PDAM Belum ada keterangan dari PDAM Belum menyusun Business Plan dan belum mengajukan Business Plan telah disusun dan telah dikirim ke PDAM Tirtanadi Belum ada keterangan dari PDAM Business Plan sedang dalam proses penyusunan & laporan audit disclaimer Belum ada keterangan dari PDAM Business Plan sedang dalam proses penyusunan & tarif jauh dari FCR Belum menyusun Business Plan Belum menyusun Business Plan
Belum menyusun Business Plan dan belum mengajukan Business Plan telah disusun namun tarif belum FCR Business Plan sedang disusun namun Kinerja PDAM belum diaudit Belum menyusun Business Plan dan belum mengajukan Business Plan telah disusun namun belum diaudit BPKP
Kendala
KESIMPULAN RESTRUKTURISASI
LAPORAN PERKEMBANGAN PENGAJUAN RESTRUKTURISASI UTANG PDAM BERDASARKAN PMK 120/2008 (APRIL 2010)
34
1,188,100,000 1,212,000,000
3 4
5
30 31
32
11,209,680,000
6,654,090,000 4,560,010,000 4,050,400,000 184,600,000
39 40 41
5,214,650,000 7,806,600,000 433,600,000
35,229,380,000
22,443,180,000
PDAM KABUPATEN KEDIRI PDAM KABUPATEN SUMENEP PDAM KABUPATEN TUBAN
3,741,570,000
3,837,850,000
2 3 4
8,040,400,000 15,000,000 1,390,640,000
3,782,800,000 16,000,000 410,200,000
1,767,400,000
2,118,870,000 2,657,000,000
DPD PERPAMSI LAMPUNG 33 1 PDAM KABUPATEN LAMPUNG UTARA 34 2 PDAM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 35 3 PDAM KABUPATEN TANGGAMUS DPD PERPAMSI JAWA BARAT 36 1 PDAM KABUPATEN SUMEDANG DPD PERPAMSI JAWA TENGAH 37 1 PDAM KABUPATEN SEMARANG DPD PERPAMSI JAWA TIMUR 38 1 PDAM KABUPATEN PROBOLINGGO
PDAM KABUPATEN BELITUNG
1,091,090,000
2,417,700,000 1,037,700,000
DPD PERPAMSI SUMATERA SELATAN 28 1 PDAM KABUPATEN MUSIRAWAS 29 2 PDAM KOTA PANGKAL PINANG
PDAM KABUPATEN LAHAT PDAM KABUPATEN BANGKA
571,850,000 13,201,000,000
330,100,000 8,414,000,000
7,285,720,000 2,198,800,000
18,680,000,000 12,427,477,934
44,852,750,000 14,565,000,000 4,000,050,000
8,183,000,000 6,441,847,575
10,898,100,000 8,313,400,000 1,470,400,000
DPD PERPAMSI JAMBI 24 1 PDAM KABUPATEN BUNGO TEBO 25 2 PDAM KABUPATEN SAROLANGUN BANGKO 26 3 PDAM KABUPATEN BATANGHARI 27 4 PDAM KABUPATEN KERINCI
DPD PERPAMSI BENGKULU 21 1 PDAM KOTA BENGKULU 22 2 PDAM KABUPATEN BENGKULU SELATAN 23 3 PDAM KABUPATEN REJANG LEBONG
Tidak mengikuti
Ingin mengikuti
Ingin mengikuti
Ingin mengikuti
Ingin mengikuti Ingin mengikuti Ingin mengikuti
Ingin mengikuti
Ingin mengikuti Ingin mengikuti
Ingin mengikuti Ingin mengikuti
Tidak mengikuti Ingin mengikuti
Ingin mengikuti Ingin mengikuti
Ingin mengikuti Ingin mengikuti Ingin mengikuti
Business Plan sedang dalam proses penyusunan & tarif belum FCR Belum ada keterangan dari PDAM Belum ada keterangan dari PDAM Utang kecil dan lancar
Business Plan telah disusun namun dan telah dikirim ke Depkeu
Business Plan telah disusun dan telah dikirim ke Depkeu
Business Plan telah disusun namun tarif PDAM yang tidak FCR Belum menyusun Business Plan Business Plan sedang dalam penandatanganan Bupati
Belum menyusun Business Plan Business Plan sedang dalam proses penyusunan & tarif belum FCR Belum menyusun Business Plan Business Plan sedang dalam proses penyusunan & tarif belum FCR Business Plan sedang dalam proses penyusunan & tarif belum FCR
Persyaratan terlalu banyak Business Plan sedang dalam proses penyusunan & tarif belum FCR
Belum menyusun Business Plan Belum menyusun Business Plan
Business Plan telah disusun namun opini audit disclaimer. Belum menyusun Business Plan Business Plan sedang dalam proses penyusunan & tarif belum FCR
35
5,299,200,000
DPD PERPAMSI KALIMANTAN BARAT 45 1 PDAM KABUPATEN PONTIANAK
9,000,370,000 7,581,400,000 7,167,630,000 496,300,000 892,670,000 5,091,660,000 3,970,070,000 3,403,980,000 3,080,600,000
3,065,600,000 2,877,900,000 2,727,400,000 231,900,000 340,000,000 1,463,500,000 1,228,400,000 1,937,370,000 3,777,800,000 968,600,000 582,600,000 406,313,957,575
62 10 PDAM KABUPATEN SINJAI 63 11 PDAM KABUPATEN JENEPONTO JUMLAH
2,450,290,000 1,395,470,000 589,186,840,668
35,871,830,000 606,180,000
11,439,900,000 266,600,000
20,546,450,000
5,738,500,000
1,447,130,000
8,607,350,000 1,402,140,000
3,171,700,000 473,200,000
1,342,120,000
15,615,940,000
5,917,800,000
DPD PERPAMSI SULAWESI TENGAH 50 1 PDAM KABUPATEN BANGGAI XVIII. DPD PERPAMSI SULAWESI TENGGARA 51 1 PDAM KOTA KENDARI 52 2 PDAM KABUPATEN KENDARI DPD PERPAMSI SULAWESI SELATAN 53 1 PDAM KABUPATEN MAROS 54 2 PDAM KABUPATEN PANGKAJENE 55 3 PDAM KABUPATEN PINRANG 56 4 PDAM KABUPATEN MAJENE 57 5 PDAM KABUPATEN SINDENRENG RAPPANG 58 6 PDAM KOTA PARE PARE 59 7 PDAM KABUPATEN SOPENG 60 8 PDAM KABUPATEN WAJO 61 9 PDAM KABUPATEN POSO
46 2 PDAM KABUPATEN SAMBAS DPD PERPAMSI KALIMANTAN TIMUR 47 1 PDAM KABUPATEN BULUNGAN 48 2 PDAM KABUPATEN KUTAI XVI. DPD PERPAMSI SULAWESI UTARA 49 1 PDAM KABUPATEN MINAHASA
5,703,030,000 1,150,980,000
8,383,700,000 441,700,000
12,966,750,000
4,221,480,000
3,580,170,000
DPD PERPAMSI BALI 42 1 PDAM KABUPATEN BANGLI DPD PERPAMSI NUSA TENGGARA BARAT 43 1 PDAM KABUPATEN LOMBOK TENGAH 44 2 PDAM KABUPATEN BIMA
Ingin mengikuti Ingin mengikuti
Ingin mengikuti Ingin mengikuti Ingin mengikuti Ingin mengikuti
Ingin mengikuti Ingin mengikuti Ingin mengikuti Ingin mengikuti Ingin mengikuti
-
Ingin mengikuti
Ingin mengikuti
Ingin mengikuti -
Ingin mengikuti
Ingin mengikuti
Ingin mengikuti Ingin mengikuti
Ingin mengikuti
Business Plan sudah disusun, namun tarif belum FCR Dalam proses penyusunan Business Plan Belum menyusun Business Plan, tarif belum FCR Dalam proses penyusunan Business Plan dan belum selesainya Pemeriksaan BPKP Business Plan dalam proses penyusunan, tarif belum FCR Business Plan dalam proses penyusunan, tarif belum FCR
Business Plan dalam proses penyusunan, tarif belum FCR Business Plan sudah disusun dan telah dikirim ke Depkeu Belum menyusun Business Plan, tarif belum FCR Belum menyusun Business Plan, tarif belum FCR Belum menyusun Business Plan, tarif belum FCR
Belum ada keterangan dari PDAM Belum ada keterangan dari PDAM
Belum menyusun Business Plan
Business Plan dalam proses penyusunan, Tarif belum FCR & Opini Audit Disclaimer
Belum menyusun Business Plan Belum ada keterangan dari PDAM
Belum menyusun Business Plan karena adanya pemekaran, masing-masing belum mengakui utang yang ada Belum menyusun Business Plan
Business Plan hampir selesai, masih menunggu hasil audit BPKP Business Plan telah disusun dan telah dikirim ke Depkeu namun tarif belum FCR
Business Plan sudah disusun namun tarif belum FCR
36
37
JUMLAH PELANGGAN PDAM SELURUH INDONESIA (FEBRUARI 2010) JUMLAH PELANGGAN
PDAM
KOTA
KABUPATEN
JUMLAH
DPD PERPAMSI NANGROE ACEH DARUSALLAM
52,089
108,097
160,186
1
PDAM TIRTA DAROY KOTA BANDA ACEH
37,185
-
37,185
2
PDAM TIRTA ANEUK LAOT KOTA SABANG
4,735
-
4,735
3
PDAM TIRTA KEUMUNENG KOTA LANGSA
8,194
-
8,194
4
PDAM TIRTA SINGKIL KOTA SINGKIL
1,975
-
1,975
5
PDAM TIRTA MONPASE KAB. ACEH UTARA
-
22,286
22,286
6
PDAM TIRTA FULAWAN KAB. SIMEULUE
-
2,500
2,500
7
PDAM KAB. ACEH TAMIANG
-
7,513
7,513
8
PDAM TIRTA PEUSADA KAB. ACEH TIMUR
-
6,852
6,852
9
PDAM TIRTA AGARA KUTACANE KAB. ACEH TENGGARA
-
5,269
5,269
10
PDAM TIRTA TAWAR KAB. ACEH TENGAH
-
10,750
10,750
11
PDAM TIRTA MOUNTALA KAB. ACEH BESAR
-
14,765
14,765
12
PDAM TIRTA MEULABOH KAB. ACEH BARAT
-
9,642
9,642
13
PDAM TIRTA MON KRUENG BARO KAB. PIDIE
-
6,000
6,000
14
PDAM TIRTA NAGA TAPAKTUAN KAB. ACEH SELATAN
-
2,794
2,794
15
PDAM KRUENG PEUSANGAN KAB. BIREUN
-
11,000
11,000
16
PDAM TIRTA BENGI KAB. BENER MERIAH
-
4,257
4,257
17
PDAM TIRTA SEJUK KAB. GAYO LUES
-
2,033
2,033
18
BLUD SPAM TIRTA MON MATA, ACEH JAYA
-
2,000
2,000
19
PDAM TIRTA KRUENG MEUREUDU PIDIE JAYA
-
436
436
DPD PERPAMSI SUMATERA UTARA
492,963
115,291
608,254
1
PDAM TIRTA NADI KOTA MEDAN
398,500
-
398,500
2
PDAM TIRTA NAULI KOTA SIBOLGA
12,083
-
12,083
3
PDAM TIRTA KUALO KOTA TANJUNG BALAI
17,362
-
17,362
4
PDAM TIRTA ULI KOTA PEMATANG SIANTAR
53,143
-
53,143
5
PDAM TIRTA SARI KOTA BINJAI
11,340
-
11,340
6
PDAM KOTA PADANGSIDEMPUAN
535
-
535
7
PDAM TIRTA BULIAN KAB. TEBING TINGGI
-
8,973
8,973
8
PDAM MUAL NATIO KAB. TAPANULI UTARA
-
6,169
6,169
9
PDAM TIRTA MALEM KAB. KARO
-
16,026
16,026
10
PDAM TIRTA DELI KAB. DELI SERDANG
-
4,106
4,106
11
PDAM KAB. ASAHAN
-
19,978
19,978
12
PDAM TIRTA BINA KAB. LABUHAN BATU
-
7,221
7,221
13
PDAM MUAL NAULI KAB. TAPANULI TENGAH
-
3,538
3,538
14
PDAM TIRTA LIHOU KAB. SIMALUNGUN
-
19,352
19,352
15
PDAM TIRTA NCIHO KAB. DAIRI
-
9,552
9,552
16
PDAM TIRTA WAMPU KAB. LANGKAT
-
13,876
13,876
17
PDAM KAB. NIAS
-
6,500
6,500
125,229
74,319
199,548
DPD PERPAMSI SUMATERA BARAT 1
PDAM KOTA PADANG
78,000
-
78,000
2
PDAM KOTA PAYAKUMBUH
16,559
-
16,559
3
PDAM KOTA PADANG PANJANG
5,713
-
5,713
4
PDAM KOTA SAWAH LUNTO
5,087
-
5,087
5
PDAM KOTA SOLOK
6
PDAM KOTA BUKIT TINGGI
9,870
-
9,870
10,000
-
10,000
7
PDAM KAB. LIMA PULUH KOTA
-
3,550
3,550
8
PDAM TIRTA ANTOKAN KAB. AGAM
-
10,086
10,086
9
PDAM KAB. PASAMAN
-
10,781
10,781
10
PDAM TIRTA ALAMI KAB.TANAH DATAR
-
14,028
14,028
11
PDAM TIRTA SANJUNG BUANA KAB. SAWAHLUNTO
-
5,885
5,885
12
PDAM KAB. PADANG PARIAMAN
-
11,736
11,736
13
PDAM KAB. SOLOK
-
7,883
7,883
14
PDAM KAB. PESISIR SELATAN
-
6,870
6,870
15
PDAM KAB. PASAMAN BARAT
-
3,500
3,500
38
JUMLAH PELANGGAN
PDAM 16
PDAM KAB. SOLOK SELATAN
DPD PERPAMSI RIAU DAN KEPULAUAN RIAU
KOTA
KABUPATEN
-
-
JUMLAH -
201,881
44,429
246,310
1
PDAM TIRTA SIAK KOTA PEKANBARU
13,398
-
13,398
2
PDAM TIRTA KEPRI KOTA TANJUNG PINANG
17,079
-
17,079
3
BPAP KODYA DUMAI
4
PT. ADHYA TIRTA BATAM
1,404
-
1,404
170,000
-
170,000
5 6
PDAM KAB. BENGKALIS
-
11,637
11,637
BPAM KAB. ROKAN HILIR
-
400
400
7
PDAM TIRTA KAMPAR KAB. KAMPAR
-
3,200
3,200
8
PDAM KAB.PELALAWAN UPT.PANGKALAN KERINCI
-
265
265
9
PDAM TIRTA INDRA KAB. INDRAGIRI HULU
-
5,226
5,226
10
PDAM TIRTA BINTAN KAB. TANJUNG UBAN
-
2,017
2,017
11
PRUSDA KARIMUN
-
1,835
1,835
12
BPAM KAB. KUANTAN SINGINGI
-
1,775
1,775
13
PDAM TIRTA INDRAGIRI KAB. TEMBILAHAN
-
11,761
11,761
14
BPAB SRI INDRAPURA KAB. SIAK
-
2,005
2,005
15
BPAB KAB. ROKAN HULU
-
1,094
1,094
16
PDAM DABO SINGKEP
-
1,389
1,389
17
PDAM TIRTA NUSA NATUNA
-
1,825
1,825
DPD PERPAMSI BENGKULU
22,069
32,329
54,398
1
PDAM KOTA BENGKULU
22,069
-
22,069
2
PDAM KAB. BENGKULU SELATAN
-
3,088
3,088
3
PDAM KAB. REJANG LEBONG
-
7,431
7,431
4
PDAM TIRTA RATU SAMBAS KAB.BENGUKU UTARA
-
9,125
9,125
5
PDAM TIRTA SELAGAN KAB. MUKO-MUKO
-
2,230
2,230
6
PDAM KAB. KEPAHYANG
-
2,744
2,744
7
PDAM KAB. LEBONG
-
4,099
4,099
8
PDAM KAB. SELUMA
-
349
349
9
PDAM KAB. KAUR
-
3,263
3,263
DPD PERPAMSI JAMBI
55,567
63,564
119,131
1
PDAM TIRTA MAYANG KOTA JAMBI
55,567
-
55,567
2
PDAM TIRTA BATANGHARI KAB. BATANGHARI
-
3,894
3,894
3
PDAM TIRTA PENGABUAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
-
2,108
2,108
4
PDAM PANCURAN TELAGO KAB. BUNGO
-
5,023
5,023
5
PDAM KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR
-
1,875
1,875
6
PDAM TIRTA SAKO BATUAH KAB. SAROLANGUN
-
4,379
4,379
7
PDAM TIRTA SAKTI KAB. KERINCI
-
34,622
34,622
8
PDAM TIRTA MUARO KAB. MUARO JAMBI
-
3,318
3,318
9
PDAM TIRTA MUARO KAB. TEBO
-
2,134
2,134
10
PDAM TIRTA BUANA KAB. MERANGIN
-
6,211
6,211
DPD PERPAMSI SUMATERA SELATAN & BANGKA BELITUNG
157,409
59,705
217,114
1
PDAM TIRTA MUSI KOTA PALEMBANG
145,151
-
145,151
2
PDAM TIRTA BUKIT SULAP KOTA LUBUK LINGGAU
9,392
-
9,392
3
PDAM KOTA PANGKAL PINANG
2,866
-
2,866
4
PDAM TIRTA AGUNG KAB. OGAN KOMERING ILIR
-
1,893
1,893
5
PDAM LEMATANG ENIM KAB. MUARA ENIM
-
15,628
15,628
6
PDAM KAB. BELITUNG
-
1,900
1,900
7
PDAM TIRTA SAKA SELABUNG KAB. OKU SELATAN
-
3,601
3,601
8
PDAM KAB. LAHAT
-
3,776
3,776
9
PDAM KAB. OGAN KOMERING ULU
-
9,554
9,554
10
PDAM KAB. MUSI BANYUASIN
-
15,433
15,433
11
PDAM KAB. BANGKA TIRTA BANGKA
-
6,045
6,045
12
PDAM OKU TIMUR
-
1,875
1,875
13
PDAM TIRTA BETUAH KAB. BANYU ASIN
-
-
-
14
PDAM KABUPATEN MUSI RAWAS
-
-
-
15
PDAM KOTA PRABUMULIH TIRTA PRABUJAYA
-
-
-
16
PDAM KABUPATEN OGAN ILIR
-
-
-
DPD PERPAMSI LAMPUNG
34,110
26,382
60,492
33,175
-
33,175
935
-
935
1
PDAM WAY RILAU KOTA BANDAR LAMPUNG
2
PDAM WAY KANAN KOTA METRO
3
PDAM TIRTA JASA KAB. LAMPUNG SELATAN
-
6,338
6,338
4
PDAM WAY BUMI KAB. LAMPUNG UTARA
-
4,224
4,224
JUMLAH PELANGGAN
PDAM
KOTA
KABUPATEN
JUMLAH
5
PDAM WAY IRANG KAB. LAMPUNG TENGAH
-
2,200
2,200
6
PDAM LIMAU KUNCI KAB. LAMPUNG BARAT
-
4,200
4,200
7
PDAM WAY AGUNG KAB. TANGGAMUS
-
5,300
5,300
8
PDAM KAB. TULANG BAWANG
-
2,620
2,620
9
PDAM KAB. LAMPUNG TIMUR
-
1,500
1,500
DPD PERPAMSI DKI JAYA
796,121
-
796,121
1
796,121
-
796,121
32,024
155,212
187,236
PAM DKI JAYA
DPD PERPAMSI BANTEN 1
PDAM KOTA SERANG
-
-
-
2
PDAM KOTA TANGERANG
17,453
-
17,453 14,571
3
PDAM KOTA CILEGON
14,571
-
4
PT KRAKATAU TIRTA INDUSTRI
-
-
-
5
PDAM KAB. SERANG
-
23,431
23,431
6
PDAM TIRTA KERTA RAHARJA KAB. TANGERANG
-
104,155
104,155
7
PDAM KAB. PANDEGLANG
-
11,673
11,673
8
PDAM KAB. LEBAK
-
15,953
15,953
DPD PERPAMSI JAWA BARAT
328,787
667,761
996,548
1
145,288
-
145,288
PDAM KOTA BANDUNG
2
PDAM KOTA CIREBON
54,405
-
54,405
3
PDAM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
87,573
-
87,573
4
PDAM TIRTA PATRIOT KOTA BEKASI
11,339
-
11,339
5
PDAM TIRTA BUMI WIBAWA KOTA SUKABUMI
21,613
-
21,613
6
PDAM TIRTA ANOM KOTA BANJAR
8,569
-
8,569
7
PDAM TIRTA KAMUNING KAB. KUNINGAN
-
15,504
15,504
8
PDAM KAB. BEKASI
-
141,347
141,347
9
PDAM TIRTA GALUH KAB. CIAMIS
-
19,374
19,374
10
PDAM TIRTA SUKAPURA KAB. TASIKMALAYA
-
32,756
32,756
11
PDAM KAB. GARUT
-
26,360
26,360
12
PDAM TIRTA RAHARJA KAB. BANDUNG
-
53,245
53,245
13
PDAM TIRTA TARUM KAB.KARAWANG
-
40,847
40,847
14
PDAM TIRTA RANGGA KAB.SUBANG
-
27,007
27,007
15
PDAM KAB. MAJALENGKA
-
14,156
14,156
16
PDAM TIRTA JAYA KAB. SUKABUMI
-
17,849
17,849
17
PDAM TIRTA DARMA AYU KAB. INDRAMAYU
-
61,609
61,609
18
PDAM KAB. PURWAKARTA
-
19,113
19,113
19
PDAM KAB. CIREBON
-
25,851
25,851
20
PDAM TIRTA KAHURIPAN KAB.BOGOR
-
117,418
117,418
21
PDAM KAB. CIANJUR
-
28,849
28,849
22
PDAM KAB. SUMEDANG
-
26,476
26,476
DPD PERPAMSI JAWA TENGAH
286,590
714,569
1,001,159
1
PDAM KOTA SEMARANG
152,733
-
152,733
2
PDAM KOTA SALATIGA
24,480
-
24,480
3
PDAM KOTA SURAKARTA
54,885
-
54,885
4
PDAM KOTA MAGELANG
24,619
-
24,619
5
PDAM KOTA TEGAL
14,143
-
14,143
6
PDAM KOTA PEKALONGAN
15,730
-
15,730
7
PDAM KAB. GROBOGAN
-
16,776
16,776
8
PDAM KAB. DEMAK
-
30,903
30,903
9
PDAM KAB. KENDAL
-
42,811
42,811
10
PDAM KAB. BOYOLALI
-
21,026
21,026
11
PDAM KAB. MAGELANG
-
40,148
40,148
12
PDAM KAB. KLATEN
-
26,140
26,140
13
PDAM KAB. SUKOHARJO
-
12,817
12,817
14
PDAM KAB. PATI
-
20,500
20,500
15
PDAM KAB. SEMARANG
-
24,809
24,809
16
PDAM KAB. WONOGIRI
-
20,500
20,500
17
PDAM KAB. TEMANGGUNG
-
25,731
25,731
18
PDAM KAB. KEBUMEN
-
16,713
16,713
19
PDAM KAB. PEKALONGAN
-
5,972
5,972
20
PDAM KAB. PURBALINGGA
-
24,321
24,321
21
PDAM KAB. BANJARNEGARA
-
7,813
7,813
22
PDAM KAB. TEGAL
-
12,610
12,610
39
40
JUMLAH PELANGGAN
PDAM
KOTA
KABUPATEN
JUMLAH
23
PDAM KAB. REMBANG
-
15,552
15,552
24
PDAM TIRTA PERWITASARI KAB. PURWOREJO
-
15,760
15,760
25
PDAM KAB. KARANGANYAR
-
34,466
34,466
26
PDAM KAB. WONOSOBO
-
54,897
54,897
27
PDAM KAB. BREBES
-
16,377
16,377
28
PDAM KAB. JEPARA
-
22,817
22,817
29
PDAM KAB. BANYUMAS
-
44,773
44,773
30
PDAM KAB. BATANG
-
22,361
22,361
31
PDAM KAB. SRAGEN
-
35,184
35,184
32
PDAM KAB. PEMALANG
-
20,118
20,118
33
PDAM KAB. BLORA
-
11,119
11,119
34
PDAM KAB. KUDUS
-
21,017
21,017
35
PDAM KAB. CILACAP
-
50,538
50,538
DPD PERPAMSI D.I. YOGYAKARTA
34,420
78,463
112,883
1
PDAM TIRTA MARTA D.I. YOGYAKARTA
34,420
-
34,420
2
PDAM KAB. GUNUNG KIDUL
-
34,472
34,472
3
PDAM KAB. SLEMAN
-
18,600
18,600
4
PDAM KAB. KULON PROGO
-
12,312
12,312
5
PDAM KAB. BANTUL
-
13,079
13,079
DPD PERPAMSI JAWA TIMUR
581,582
664,600
1,246,182
1
PDAM KOTA SURABAYA
405,268
-
405,268
2
PDAM KOTA MALANG
96,752
-
96,752
3
PDAM KOTA BATU
9,380
-
9,380
4
PDAM KOTA MADIUN
31,611
-
31,611
5
PDAM KOTA MOJOKERTO
4,277
-
4,277
6
PDAM KOTA BLITAR
6,521
-
6,521
7
PDAM KOTA PROBOLINGGO
14,860
-
14,860
8
PDAM KOTA KEDIRI
12,913
-
12,913
9
PDAM KOTA PASURUAN
-
-
-
10
PDAM KAB. JOMBANG
-
14,236
14,236
11
PDAM KAB. PROBOLINGGO
-
12,352
12,352
12
PDAM KAB. BOJONEGORO
-
18,894
18,894
13
PDAM KAB. PONOROGO
-
15,275
15,275
14
PDAM KAB. JEMBER
-
24,356
24,356
15
PDAM KAB. GRESIK
-
60,794
60,794
16
PDAM KAB. KEDIRI
-
10,750
10,750
17
PDAM KAB. SIDOARDJO
-
85,674
85,674
18
PDAM KAB. TULUNGAGUNG
-
17,727
17,727
19
PDAM KAB. BANYUWANGI
-
35,222
35,222
20
PDAM KAB. BONDOWOSO
-
11,432
11,432
21
PDAM KAB. TUBAN
-
23,422
23,422
22
PDAM KAB. PAMEKASAN
-
9,078
9,078
23
PDAM KAB. SAMPANG
-
11,339
11,339
24
PDAM KAB. SITUBONDO
-
20,239
20,239
25
PDAM KAB. MALANG
-
78,811
78,811
26
PDAM KAB. NGANJUK
-
14,689
14,689
27
PDAM KAB. LUMAJANG
-
19,631
19,631
28
PDAM KAB. BANGKALAN
-
13,815
13,815
29
PDAM KAB. MOJOKERTO
-
10,891
10,891
30
PDAM KAB. TRENGGALEK
-
4,783
4,783
31
PDAM KAB. SUMENEP
-
11,254
11,254
32
PDAM KAB. LAMONGAN
-
12,207
12,207
33
PDAM KAB. PACITAN
-
10,045
10,045
34
PDAM KAB. MAGETAN
-
47,513
47,513
35
PDAM KAB. PASURUAN
-
19,483
19,483
36
PDAM KAB. BLITAR
-
8,368
8,368
37
PDAM KAB. MADIUN
-
22,315
22,315
38
PDAM KAB. NGAWI
DPD PERPAMSI BALI
-
20,005
20,005
89,667
216,990
306,657
1
PDAM KOTA DENPASAR
66,667
-
66,667
2
PT.TIRTA ARTHA BUANA MULIA
23,000
-
23,000
3
PDAM KAB. BADUNG
-
29,278
29,278
JUMLAH PELANGGAN
PDAM
KOTA
KABUPATEN
JUMLAH
4
PDAM KAB. TABANAN
-
38,665
38,665
5
PDAM KAB. KARANGASEM
-
19,789
19,789
6
PDAM KAB. KLUNGKUNG
-
19,851
19,851
7
PDAM KAB. JEMBRANA
-
17,762
17,762
8
PDAM KAB. BULELENG
-
33,907
33,907
9
PDAM KAB. GIANYAR
-
46,500
46,500
10
PDAM KAB. BANGLI
-
11,238
11,238
DPD PERPAMSI NUSA TENGGARA BARAT
-
144,066
144,066
1
PDAM MENANG MATARAM KAB. LOMBOK BARAT
-
65,379
65,379
2
PDAM KAB. LOMBOK TIMUR
-
15,634
15,634
3
PDAM KAB. LOMBOK TENGAH
-
24,544
24,544
4
PDAM KAB. SUMBAWA
-
11,843
11,843
5
PDAM KAB. BIMA
-
11,566
11,566
6
PDAM KAB. DOMPU
-
11,850
11,850
7
PDAM KAB. SUMBAWA BARAT
-
3,250
3,250
DPD PERPAMSI NUSA TENGGARA TIMUR
2,125
94,109
96,234 2,125
1
PDAM KOTA KUPANG
2,125
-
2
PDAM ‘MATAWAI AMAHU KAB. SUMBA TIMUR
-
8,079
8,079
3
PDAM TIRTA KOMODO KAB. MANGGARAI
-
10,458
10,458
4
PDAM KAB. BELU
-
3,571
3,571
5
PDAM KAB. KUPANG
-
27,164
27,164
6
PDAM KAB. NGADA
-
8,089
8,089
7
PDAM KAB. ENDE
-
7,494
7,494
8
PDAM KAB. SIKKA
-
9,024
9,024
9
PDAM KAB. ALOR
-
3,269
3,269
10
PDAM KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
-
5,740
5,740
11
PDAM TIRTA CENDANA KAB. TIMOR TENGAH UTARA
-
3,416
3,416
12
PDAM KAB. SUMBA BARAT
-
1,923
1,923
13
PDAM KAB. FLORES TIMUR
-
4,980
4,980
14
PDAM KAB. ROTE NDAO
-
902
902
83,616
49,417
133,033
DPD PERPAMSI KALIMANTAN BARAT 1
PDAM KOTA PONTIANAK
71,075
-
71,075
2
PDAM KOTA SINGKAWANG
12,541
-
12,541
3
PDAM KAB. SANGGAU
-
9,380
9,380
4
PDAM KAB. KAPUAS HULU
-
7,879
7,879
5
PDAM KAB. PONTIANAK
-
3,998
3,998
6
PDAM KAB. KETAPANG
-
5,929
5,929
7
PDAM KAB. BENGKAYANG
-
3,331
3,331
8
PDAM KAB. SINTANG
-
3,777
3,777
9
PDAM KAB. LANDAK
-
767
767
10
PDAM KAB. MELAWI
-
1,916
1,916
11
PDAM KAB. KUBU RAYA
-
-
-
12
PDAM KAB. SEKADAU
-
-
-
13
PDAM KAB. SAMBAS
-
12,440
12,440
14
PDAM KAB. KAYUNG UTARA
-
-
-
DPD PERPAMSI KALIMANTAN TIMUR
194,449
93,505
287,954
1
PDAM KOTA SAMARINDA
97,281
-
97,281
2
PDAM KOTA BALIKPAPAN
72,484
-
72,484
3
PDAM KOTA BONTANG
11,576
-
11,576
4
PDAM KOTA TARAKAN
13,108
-
13,108
5
PDAM KAB. KUTAI BARAT
-
5,131
5,131
6
PDAM KAB. NUNUKAN
-
3,986
3,986
7
PDAM KAB. BULUNGAN
-
5,581
5,581
8
PDAM KAB. MALINAU
-
3,124
3,124
9
PDAM KAB. KUTAI KARTANEGARA
-
44,752
44,752
10
PDAM KAB. BERAU
-
10,500
10,500
11
PDAM KAB. PASIR
-
10,531
10,531
12
PDAM PENAJAM PASER UTARA
-
3,095
3,095
13
PDAM KAB. KUTAI TIMUR
-
6,805
6,805
DPD PERPAMSI KALIMANTAN TENGAH
16,011
67,291
83,302
1
PDAM Kota Palangkaraya
16,011
-
16,011
2
PDAM KAB. KOTAWARINGIN BARAT
-
6,360
6,360
41
42
JUMLAH PELANGGAN
PDAM
KOTA
KABUPATEN
JUMLAH
3
PDAM KAB. KOTAWARINGIN TIMUR
-
20,545
20,545
4
PDAM KAB. KAPUAS
-
11,600
11,600
5
PDAM KAB. BARITO SELATAN
-
9,011
9,011
6
PDAM KAB. BARITO UTARA
-
7,247
7,247
7
PDAM KAB. BARITO TIMUR
-
3,291
3,291
8
PDAM KAB. PULANG PISAU
-
1,799
1,799
9
PDAM KAB. GUNUNG MAS
-
1,729
1,729
10
PDAM KAB. MURUNG RAYA
-
1,867
1,867
11
PDAM KAB. SUKAMARA
-
319
319
12
PDAM KAB. LAMANDAU
-
584
584
13
PDAM KAB. KATINGAN
-
2,047
2,047
14
PDAM KAB. SERUYAN
-
892
892
DPD PERPAMSI KALIMANTAN SELATAN
117,199
107,449
224,648
1
PDAM BANDARMASIH KOTA BANJARMASIN
117,199
-
117,199
2
PDAM KAB. HULU SUNGAI UTARA
-
11,755
11,755
3
PDAM KAB. KOTABARU
-
6,747
6,747
4
PDAM KAB. TAPIN
-
9,189
9,189
5
PDAM KAB. TABALONG
-
11,042
11,042
6
PDAM KAB. BANJAR
-
24,671
24,671
7
PDAM KAB. HULU SUNGAI TENGAH
-
10,060
10,060
8
PDAM KAB. HULU SUNGAI SELATAN
-
10,667
10,667
9
PDAM KAB. TANAH LAUT
-
5,480
5,480
10
PDAM KAB. BARITO KUALA
-
8,776
8,776
11
PDAM KAB. BALANGAN
-
4,833
4,833
12
PDAM KAB. TANAH BUMBU
-
4,229
4,229
43,680
67,097
110,777
DPD PERPAMSI SULAWESI UTARA 1
PT. AIR MANADO
27,000
-
27,000
2
PDAM KOTA BITUNG
16,680
-
16,680
3
PDAM KAB. MINAHASA
-
16,041
16,041
4
PDAM KAB. BOLAANG MONGONDOW
-
15,223
15,223
5
PDAM KAB. KEPULAUAN SANGIHE
-
10,796
10,796
6
PDAM KAB. TALAUD
-
3,020
3,020
7
PDAM KAB. MINAHASA UTARA
-
9,004
9,004
8
PDAM KAB. MINAHASA SELATAN
-
6,991
6,991
9
PDAM KAB. SITARO
-
1,599
1,599
10
PDAM KAB. TOMOHON
-
4,423
4,423
DPD PERPAMSI GORONTALO
17,663
14,365
32,028
1
PDAM KOTA GORONTALO
17,663
-
17,663
2
PDAM KAB. GORONTALO
-
5,715
5,715
3
PDAM KAB. BOALEMO
-
2,225
2,225
4
PDAM KAB. PUHUWATO
-
4,084
4,084
5
PDAM KAB. BONE BOLANGO
-
1,475
1,475
6
BLU GORONTALO UTARA
-
866
866
DPD PERPAMSI SULAWESI TENGAH
1,500
60,885
62,385
1
PDAM KOTA PALU
1,500
-
1,500
2
PDAM KAB. DONGGALA
-
16,998
16,998
3
PDAM KAB. TOLI -TOLI
-
9,780
9,780
4
PDAM KAB. POSO
-
6,610
6,610
5
PDAM KAB. MOROWALI
-
2,010
2,010
6
PDAM KAB. BANGGAI
-
14,427
14,427
7
PDAM KAB. BANGGAI KEPULAUAN
-
5,310
5,310
8
PDAM KAB. TOJO UNO - UNO
-
1,522
1,522
9
PDAM KAB. BUOL
-
4,228
4,228
DPD PERPAMSI SULAWESI TENGGARA
20,892
35,237
56,129
1
PDAM KOTA KENDARI
18,652
-
18,652
2
PDAM KOTA BAU BAU
2,240
-
2,240
3
PDAM KAB. KOLAKA
-
9,746
9,746
4
PDAM KAB. BUTON
-
13,767
13,767
5
PDAM KAB. KONAWE
-
1,748
1,748
6
PDAM KAB. MUNA
-
4,852
4,852
7
PDAM KAB. KOLAKA UTARA
-
2,809
2,809
8
PDAM KAB. KONAWE SELATAN
-
-
-
JUMLAH PELANGGAN
PDAM 9
PDAM KAB. WAKATOBI
10
PDAM KAB. BAMBANA
KOTA
KABUPATEN
JUMLAH
-
2,315
2,315
-
-
-
DPD PERPAMSI SULAWESI SELATAN & BARAT
191,183
149,258
340,441
1
PDAM KOTA MAKASSAR
161,180
-
161,180
2
PDAM KOTA PARE - PARE
15,953
-
15,953
3
PDAM KOTA PALOPO
14,050
-
14,050
4
PDAM KAB. MAROS
-
9,375
9,375
5
PDAM KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN
-
6,272
6,272
6
PDAM KAB. BARRU
-
6,142
6,142
7
PDAM KAB. SIDRAP
-
5,172
5,172
8
PDAM KAB. WAJO
-
6,080
6,080
9
PDAM KAB. SOPPENG
-
6,659
6,659
10
PDAM KAB. BONE
-
10,715
10,715
11
PDAM KAB. ENREKANG
-
5,120
5,120
12
PDAM KAB. TANA TORAJA
-
12,504
12,504
13
PDAM KAB. LUWU UTARA
-
1,423
1,423
14
PDAM KAB. LUWU TIMUR
-
1,023
1,023
15
PDAM KAB. PINRANG
-
6,668
6,668
16
PDAM KAB. GOWA
-
16,068
16,068
17
PDAM KAB. JENEPONTO
-
5,560
5,560
18
PDAM KAB. TAKALAR
-
5,127
5,127
19
PDAM KAB. BANTAENG
-
8,500
8,500
20
PDAM KAB. BULUKAMBA
-
6,737
6,737
21
PDAM KAB. SINJAI
-
5,429
5,429
22
PDAM KAB. SELAYAR
-
4,161
4,161
23
PDAM KAB. POLEWALI MANDAR
-
7,342
7,342
24
PDAM KAB. MAMASA
-
1,682
1,682
25
PDAM KAB. MAJENE
-
4,625
4,625
26
PDAM KAB. MAMUJU
-
4,374
4,374
27
PDAM KAB. MAMUJU UTARA
-
2,500
2,500
DPD PERPAMSI MALUKU
8,527
8,271
16,798
1
PDAM KOTA AMBON
8,527
-
8,527
2
PDAM KAB. MALUKU TENGGARA
-
2,570
2,570
3
PDAM KAB. MALUKU TENGAH
-
5,701
5,701
4
PDAM KAB. MALUKU TENGGARA BARAT
-
-
-
5
PDAM KAB. BURU
-
-
-
6
PDAM KAB. KEPULAUAN ARU
-
-
-
DPD PERPAMSI MALUKU UTARA
19,083
24,756
43,839
16,728
-
16,728
2,355
-
2,355
1
PDAM KOTA TERNATE
2
PDAM KOTA KEP. TIDORE
3
PDAM KAB. HALMAHERA BARAT
-
15,295
15,295
4
PDAM KAB. HALMAHERA UTARA
-
2,760
2,760
5
PDAM KAB. HALMAHERA TIMUR
-
-
-
6
PDAM KAB. HALMAHERA SELATAN
-
3,771
3,771
7
PDAM KAB. HALMAHERA TENGAH
-
450
450
8
PDAM KAB. KEP. SULA
-
1,913
1,913
9
PDAM KAB. MOROTAI
-
567
567
DPD PERPAMSI PAPUA & PAPUA BARAT
-
62,961
62,961
1
PDAM KAB. MERAUKE
-
3,403
3,403
2
PDAM KAB. BIAK NUMFOR
-
5,696
5,696
3
PDAM KAB. JAYAPURA
-
27,010
27,010
4
PDAM KAB. NABIRE
-
2,520
2,520
5
PDAM KAB. FAK FAK
-
4,033
4,033
6
PDAM KAB. YAPEN WAROPEN
-
4,277
4,277
7
PDAM KAB. MANOKWARI
-
4,545
4,545
8
PDAM KAB. SORONG
-
10,523
10,523
9
PDAM KAB. KAIMANA
-
954
954
4,006,436
4,000,378
8,006,814
JUMLAH PELANGGAN NASIONAL
43
44
SEKRETARIAT: GRAHA PERPAMSI Jalan Dewi Sartika 287 Jakarta 13630 INDONESIA
TELEPHONE: 62 21 8093777 (hunting) FAKS: 62 21 80881876 e-mail: [email protected] website: www.perpamsi.org
