Pola Tata Kelola BLU UB PDF [PDF]

Citation preview

Departemen Pendidikan Nasional  Universitas Brawijaya  Malang ‐ 2008 



KATA PENGANTAR  Kata Pengantar dari Rektor  Dewasa  ini,  seiring  dengan  perubahan  pesat  pada  konstelasi  komunitas  global,  Universitas  Brawijaya  (UB)  menghadapi  banyak  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  manajemen  keuangannya.  Sistem  keuangan  yang  ada  sekarang  tidak  sesuai  dengan  tuntutan upaya  perkembangan  sistem  yang  transparan  dan akuntabel  yang  sangat  penting  dalam  rangka  membangun  organisasi  yang  efektif  dan  efisien,  memperoleh  dukungan  masyarakat,  dan  mendapatkan  posisi  sebagai  kekuatan  moral  yang  diperhitungkan.  Kesimpulan  umum  tentang  keadaan  organisasi  tersebut  di  atas  adalah  sebuah  hasil  dari  kajian evaluasi diri yang dipakai sebagai landasan utama bagi UB untuk mengajukan sebuah  perubahan  dalam  sistem  keorganisasian  dan  telah  disetujui  oleh  Direktorat  Jendral  Pendidikan  Tinggi  menjadi  Perguruan  Tinggi  BHMN  melalui  SK  Dirjen  Dikti  Nomor:  4022/D/T/2007  tertanggal  29  Nopember  2007.  Namun  demikian  karena  permasalahan  Perundangan tentang BHMN yang tidak kunjung selesai, maka UB melalui Rapat Pleno Senat  pada  17  Maret  2008,  menetapkan untuk  membuat usulan  menjadi  Badan  Layanan  Umum  (BLU)  yang  telah  memliki  dasar  hukum  yang  lebih  jelas.  Pada  dasarnya,  usulan  ini  merupakan  upaya  UB  memperoleh  status  hukum  sebagai  Badan  yang  lebih  otonom  khususnya dalam pengelolaan keuangannya.  Badan  Layanan  Umum  pada  prinsipnya  adalah  Enterprising  the  government  yang  merupakan  paradigma  baru  yang  menjadi  jiwa  pengelolaan  keuangan  sektor  publik.  Undang‐Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menekankan basis  kinerja  dalam  penganggaran,  memberikan  landasan  yang  penting  bagi  orientasi  baru  tersebut  di  Indonesia.  Selanjutnya,  Undang‐Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara  membuka  koridor  baru  bagi  penerapan  basis  kinerja  ini  di  lingkungan  instansi  pemerintah.  Dalam  pasal  68  dan  pasal  69  Undang‐Undang  Nomor  1  Tahun  2004  disebutkan  bahwa  instansi  pemerintah  yang  tugas  pokok  dan  fungsinya  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat,  termasuk  pelayanan  pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh  UB,  dapat  menerapkan  pola  pengelolaan  keuangan  yang  fleksibel  dengan  menonjolkan  produktivitas,  efisiensi,  dan  efektivitas.  Instansi  demikian,  dengan  sebutan  umum  sebagai  Badan  Layanan  Umum,  diharapkan  menjadi  implementasi  konkrit  dari  sistem  penerapan  manajemen  keuangan  berbasis  kinerja.  Dengan  pengelolaan  keuangan  dalam  pola  BLU,  fleksibilitas  diberikan  dalam  rangka  pelaksanaan  anggaran,  termasuk  pengelolaan  pendapatan  dan  belanja,  pengelolaan  kas,  dan  pengadaan 



i 



barang/jasa.  Seiring  dengan  itu,  perlu  sistem  kendali  ketat  dalam  perencanaan  dan  penganggarannya, serta dalam pertanggungjawabannya.  Sehubungan dengan hal‐hal tersebut di atas, UB bermaksud menerapkan Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  (PK‐BLU)  dengan  menyusun  dokumen  Pola  Tata  Kelola  sebagaimana  dipersyaratkan  dalam  pasal  4  ayat  4  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum.  Untuk  ini  UB  menyatakan diri  untuk  bersedia  menjalani  audit  keuangan  oleh  auditor  independen  sesuai dengan  standar  Sistem Akuntansi Indonesia.  Pola  Tata  Kelola  juga  telah  dibenahi  untuk  diseuaikan  dengan  harapan  bahwa  penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum tidak sekedar sebagai format baru  dalam pengelolaan keuangan UB, tetapi diharapkan dapat menyuburkan perwadahan baru  bagi  pembaharuan  manajemen  keuangan  sektor  publik  demi  meningkatkan  pelayanan  UB  kepada masyarakat.  Selaku Rektor UB, saya menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada segenap pihak  yang  telah  terlibat  dalam  persiapan  dokumen‐dokumen  tersebut.  Saya  juga,  sangat  menghargai  partisipasi  segenap  elemen  Universitas  dan  juga  dukungan  mereka  dalam  rencana perubahan organisasi ini.    Malang, 25 Juli 2008  Rektor Universitas Brawijaya,    Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito   



 



 



 



 



 



 



   NIP. 130 704 136 



                   



ii 



DAFTAR ISI   



KATA PENGANTAR ________________________________________________ i  Kata Pengantar dari Rektor _________________________________________________________ i 



DAFTAR ISI _____________________________________________________ iii  BAB I.  A.  B.  C.  D. 



PENDAHULUAN  __________________________________________ 1 



Pengertian Tata Kelola  _______________________________________________________ 1  Prinsip Tata Kelola yang Baik __________________________________________________ 1  Tujuan Penerapan Tata Kelola _________________________________________________ 2  Klausula Tentang Perubahan Tata Kelola_________________________________________ 2 



BAB II. 



ORGANISASI DAN TATA LAKSANA____________________________ 3 



A.   Struktur Organisasi UB Saat Ini_________________________________________________ 4  1.  Dewan Penyantun __________________________________________________________________ 6  2.  Senat ____________________________________________________________________________ 6  3.  Pimpinan Universitas  _______________________________________________________________ 8  4.  Fakultas __________________________________________________________________________ 9  5.  Jurusan atau Bagian  _______________________________________________________________ 10  6.  Program Studi ____________________________________________________________________ 11  7.  Laboratorium dan Studio  ___________________________________________________________ 11  8.  Lembaga  ________________________________________________________________________ 11  9.  Direktur Pasca sarjana______________________________________________________________ 12  10.  Biro  ____________________________________________________________________________ 12  11.  Unit Pelaksana Teknis ______________________________________________________________ 12  12.  Pusat Jaminan Mutu _______________________________________________________________ 12  B.   Perubahan Struktur Organisasi UB Setelah Menjadi BLU ___________________________ 13  C.  Tugas Pokok dan Wewenang dalam Organisasi BLU _______________________________ 15  1.  Dewan Pengawas  _________________________________________________________________ 15  2.  Unsur Pimpinan ___________________________________________________________________ 17  3.  Senat Universitas__________________________________________________________________ 22  4.  Unsur Pelaksana Akademik __________________________________________________________ 24  5.  Lembaga  ________________________________________________________________________ 29  6.  Unsur Pelaksana Administrasi ________________________________________________________ 30  7.  Unsur Pelayanan Administrasi  ________________________________  Error! Bookmark not defined.  8.  Unsur Penunjang __________________________________________________________________ 34  9.  Institusi Fungsional ________________________________________________________________ 39  10.  Unsur Pelayanan Umum ____________________________________________________________ 42  D.  Prosedur Kerja _____________________________________________________________ 42  E.  Ketersediaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia ___________________________ 43  1.  Ketersediaan Sumberdaya Manusia ___________________________________________________ 43  2.  Pengembangan Sumberdaya Manusia _________________________________________________ 47 



BAB III.  AKUNTABILITAS _________________________________________ 51  iii 



A.  1.  2.  3.  4. 



B.  1.  2.  3.  4. 



C. 



Akuntabilitas Program  ______________________________________________________ 51  Bidang Akademik __________________________________________________________________ 51  Bidang Administrasi Umum__________________________________________________________ 52  Bidang Kemahasiswaan _____________________________________________________________ 52  Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama _____________________________________ 52  Akuntabilitas Kegiatan  ______________________________________________________ 54  Bidang Akademik __________________________________________________________________ 54  Bidang Administrasi Umum__________________________________________________________ 54  Bidang Kemahasiswaan _____________________________________________________________ 54  Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama _____________________________________ 55  Akuntabilitas Keuangan  _____________________________________________________ 57 



BAB IV. TRANSPARANSI ___________________________________________ 63  A.  Penyelenggaraan Sistem manajemen berbasis TIK untuk peningkatan Transparansi_____ 64  B.  Penyebarluasan Informasi melalui Website dan Media Cetak _______________________ 65  C.  Penyebarluasan Informasi melalui Sosialisasi, Rapat Periodik, Brosur, Selebaran dan  Media Massa  __________________________________________________________________ 67  D.  Audit Internal  _____________________________________________________________ 67 



BAB V.  ETIKA DAN INTEGRITAS ___________________________________ 69  A.   B.  C.  D.  E.  F.   G.   H.   I.   J.   K.   L.  



Menjaga Komitmen Etika Akademik  ___________________________________________ 69  Pengertian Integritas Akademik _______________________________________________ 69  Pengertian Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan __________________________ 69  Pengertian Loyalitas kepada Universitas ________________________________________ 70  Pengertian Gratifikasi _______________________________________________________ 70  Kewajiban Menghindari Suap _________________________________________________ 71  Perlindungan Aset dan Informasi ______________________________________________ 71  Kesadaran terhadap Efisisensi Biaya  ___________________________________________ 71  Membangun Integritas Pelaporan _____________________________________________ 72  Larangan Aktivitas Politik ____________________________________________________ 72  Pemeliharaan Nama Baik Universitas  __________________________________________ 72  Pengenaan Sanksi __________________________________________________________ 73 



BAB VI. DAFTAR REFERENSI RUJUKAN _______________________________ 74  BAB VII. PENUTUP _______________________________________________ 75  Lampiran 1. Statuta UB ___________________________________________ 76  Lampiran 2. Organisasi dan Tata Kerja UB ____________________________ 93 



iv 



BAB I.  PENDAHULUAN  A.  Pengertian Tata Kelola  Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 pasal 5, pola tata  kelola merupakan peraturan internal universitas yang menetapkan:  1.



2.



3.



Organisasi  dan  tata  laksana,  mencakup  struktur  organisasi,  prosedur  kerja,  pengelompokan  fungsi  yang  logis,  ketersediaan  dan  pengembangan  sumberdaya  manusia, serta efisiensi biaya.  Akuntabilitas, mencakup kebijakan, mekanisme/prosedur, media pertanggungjawaban,  dan  periodisasi  pertanggungjawaban  program,  kegiatan,  dan  keuangan  dalam  rangka  mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  Transparansi,  dengan  menerapkan  asas  keterbukaan  yang  dibangun  atas  dasar  kemudahan memperoleh informasi bagi yang membutuhkan. 



B.  Prinsip Tata Kelola yang Baik 



1. 2.



3. 4.



5.



Transparansi,  yaitu  mengikuti  asas  keterbukaan  agar  informasi  mengenai  Universitas  secara langsung dapat diterima bagi pihak‐pihak yang membutuhkan.  Akuntabilitas,  yaitu  mempertanggungjawabkan  pengelolaan  sumberdaya  serta  pelaksanaan  kebijakan  yang  dipercayakan  kepada  Universitas  dalam  mencapai  tujuan  yang telah ditetapkan secara periodik.  Responsibilitas,  yaitu  kesesuaian  pengelolaan  Universitas  terhadap  peraturan  perundang‐undangan yang berlaku dan prinsip‐prinsip organisasi yang sehat.  Kewajaran,  yaitu  keadilan  dan  kesetaraan  dalam  memenuhi  hak‐hak  stakeholder  Universitas  yang  timbul  berdasarkan  perjanjian  maupun  peraturan  perundang‐ undangan yang berlaku.  Kemandirian, yaitu keadaan pengelelolaan Universitas tanpa benturan kepentingan dan  pengaruh/tekanan  dari  pihak  manapun  yang  tidak  sesuai  dengan  kepentingan  organisasi maupun peraturan perundang‐undangan.    



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



Dalam  sebuah  Badan  Layanan  Umum  pengelolaan  organisasi  berbasis  kinerja  hanya  dapat  dilakukan  bila  organisasi  dilaksanakan  atas  dasar  prinsip‐prinsip  Tata  Kelola  yang  menjamin terselenggaranya praktek‐praktek baik (good Practices) sebagai berikut: 



  1



C.  Tujuan Penerapan Tata Kelola  Tata  Kelola  UB  diupayakan  memenuhi  prinsip‐prinsip  Tata  Kelola  yang  menjamin  terselenggaranya  praktek‐praktek  baik,  agar  dapat  mendorong  pengelolaan  Universitas  menjadi  lebih  profesional,  berdaya  dalam  mengemban  fungsi  misi  dan  visinya.  Dalam  hal  Implementasi  sistem  Tata  Kelola,  setiap  pihak  dalam  organisasi  UB  harus  dapat  secara  mudah  didorong  agar  memiliki  kesadaran  atas  adanya  tanggung  jawab  sosial  Universitas  terhadap  stakeholder.  Dalam  struktur  pengelolaan  UB  sebagaimana  saat  ini,  terdapat  beberapa  potensi  yang  memungkinkan  terjadinya  inefisiensi  pengelolaan  sumberdaya.  Perbaikan  perlu  dilakukan  terutama  menyangkut  kejelasan  prosedur  dan  kewenangan  administrasi  dengan  posisi  pengelolaan  kegiatan  akademik.  Dalam  hal  pengelolaan  arus  informasi,  pengendalian  kegiatan  maupun  pengelolaan  asset  khususnya  keuangan  dan  sumberdaya  manusia  terdapat  sejumlah  titik‐titik  pokok  yang  memerlukan  perbaikan  mendesak.  



D.  Klausula Tentang Perubahan Tata Kelola  Pola  Tata  Kelola  Universitas  ini  akan  direvisi  apabila  terjadi  perubahan  terhadap  Statuta  Universitas  Brawijaya  (UB)  maupun  perundang‐undangan  yang  terkait  dengan  pola  tata  kelola universitas,  serta  disesuaikan  dengan  fungsi,  tanggung  jawab,  dan  kewenangan  organ universitas serta perubahan lingkungan universitas.  



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



Perubahan  Tata  Kelola  Universitas  untuk  memperbaiki  mekanisme  kerja  khususnya  terkait  dengan  isu‐isu  krusial  tersebut  di  atas,  UB  memerlukan  landasan  hukum  untuk  melakukan transformasi keorganisasian. Status sebagai BLU diharapkan dapat memberikan  peluang  lebih  baik  bagi  UB  untuk  melakukan  pembenahan  Tata  Kelola  yang  mendorong  peningkatan  kualitas  layanan  dengan  menumbuh‐kembangkan  efisiensi,  relevansi,  transparansi,  akuntabilitas.  Diharapkan  dengan  menjadi  BLU,  leadership  dapat  tumbuh  di  semua  jenjang  posisi  dalam  organisasian.  Untuk  tujuan ini  perbaikan  sistem  informasi  dan  kejelasan  Manual  Keja  mutlak  diperlukan  agar  dapat  mendorong  organ‐organ  Universitas  memiliki  kapasitas  dan  kecepatan  yang  memadai  dalam  membuat  perencanaan  dan  keputusan.  Outcome  yang  diharapkan  adalah  ketercapaian  misi  dan  visi  UB  serta  peningkatan  peran  UB  dalam  mendukung  kemajuan  bangsa  dan  negara  serta  mampu  mengangakat  kualitas  kinerja  akademik  yang  diperhitungkan  pada  tataran  persaingan  global.  



  2



BAB II. ORGANISASI DAN  TATA LAKSANA 



Pengusulan  menjadi  BLU  dilakukan  dengan  memperhatikan  situasi  internal  maupun  eksternal UB termasuk semua sistem perundangan yang terkait dengan UB. Saat ini, sebagai  sebuah  instansi  pemerintah,  hal‐hal  yang  menyangkut  penyelenggaraan  UB  secara  fungsional dibina oleh Menteri Pendidikan Nasional cq. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.  Untuk bidang kepegawaian di bawah pembinaan Menteri Aparatur Negara, dan pembinaan  di bidang pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. Usulan menjadi BLU  ini dikemas dengan memperhatikan ketentuan‐ketentuan pemerintah terkait dengan fungsi  ketiga  departemen  pemerintahan  tersebut  diatas.  Semua  perubahan  sistem  organisasi  termasuk  tata  Kelola  harus  memperoleh  persetujuan  dari  ketiga  departemen  tersebut  di  atas.  Langkah  pertama  adalah  mendapatkan  ijin  dari  Menteri  Pendidikan  Nasional,  dilanjutkan  ke  perolehan  ijin  Menteri  Keuangan  untuk  asapek  keuangan,  dan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara untuk aspek SDM. 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



Saat  ini  UB  adalah  Perguruan  Tinggi  Negeri  (PTN)  yang  berada  di  lingkungan  Departemen  Pendidikan  Nasional.  UB  dipimpin  oleh  Rektor  yang  berada  di  bawah  koordinasi, dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan Nasional. Dalam organisasi  UB saat ini segala hal menyangkut pengelolaan keuangan diatur selayaknya sebuah instansi  (jawatan)  pemerintah  yang  seringkali  tidak  bersesuaian  dengan  tuntutan  situasi  eksternal  sehingga  sering  mengalami  berbagai  kesulitan  dalam  memenuhi  kepentingan  pengelolaan  universitas dalam menjalankan misinya. Perkembangan pengelolaan ke arah organisasi yang  lebih  otonom  merupakan  tuntutan  situasi  yang  tidak  terhindarkan.  Untuk  ini  UB  berusaha  melakukan  berbagai  pembenahan  Tata  Laksana  (sistem  pengelolaan)  dengan  terlebih  dahulu  melakukan  evaluasi  diri  secara  menyeluruh.  Berbagai  usulan  perubahan  sistem  pengelolaan  organisasi  tersebut  dikembangkan  dengan  mengacu  pada  ketentuan  perundangan  yang  berlaku.  Upaya  pembenahan  telah  diupayakan  sejak  sepuluh  tahun  terakhir,  dan  pada  tahun  2003,  UB  mengusulkan  ke  pemerintah  untuk  menjadi  Perguruan  Tinggi  BHMN,  dan  pada  tahun  2007,  telah  berhasil  memperoleh  ijin  dari  Direktorat  Pendidikan  Tinggi  (DIKTI),  Departemen  Pendidikan  Nasional  untuk  berubah  status  menjadi  Perguruan  Tinggi  Badan  Hukum  Milik  Negara  (PT  BHMN).  Namun  demikian  surat  ijin  dari  Direktur  Jendral  DIKTI  tersebut  belum  dapat  direalisasikan  karena  sistem  perundangan  untuk  itu  belum  memungkinkan.  Untuk  itulah  UB,  atas  saran  dari  Direktur  Jendral  DIKTI,  mengusulkan  menjadi  Badan  Layanan  Umum  yang  telah  memiliki  landasan  hokum  yang  memadai  untuk  melakukan  berbagai  perubahan  keorganisasian  sesuai  dengan  perkembangan yang dikehendaki seperti tersebut di atas.   



  3



A.   Struktur Organisasi UB Saat Ini   Organisasi  UB  saat  ini  ditetapkan  berdasarkan  atas  Keputusan  Menteri  Pendidikan  nasional no: 080/0/2002 tentang Statuta UB. Organisasi Universitas  Barwijaya (lihat gambar  1) terdiri dari:  a.  b.  c.  d.  e.  f.  g. 



Dewan Penyantun  Unsur pimpinan: rektor dan pembantu rektor  Senat universitas  Unsur pelaksana akademik: fakultas dan lembaga  Unsur pelaksana khusus: program pasca sarjana  Unsur pelaksana administrasi: biro  Unsur penunjang: unit pelaksana teknis (UPT) 



Selama  ini,  Universitas  Brawijaya  telah  berupaya  meningkatkan  mutu,  relevansi  dan  efisiensi  layanan.  Salah  satunya  adalah  sebuah  Tata  Kelola  untuk  mengembangkan  sistem  penjaminan  mutu.  Awal dari upaya  yang dilakukan  adalah  ketika  pada  tahun  2002,  Rektor  membentuk  Tim  Monitoring  dan  Evaluation  (Monev)  dengan  tugas  melaksanakan  sistem  pembinaan dan pemantauan Program Hibah Kompetisi (PHK) yang diperoleh pendanaannya  dari  Dirjen  DIKTI.  Kemudian,  karena  kegiatan  Tim  Monev  internal  dirasa  masih  terbatas,  maka  pada  tahun  2003  dibentuk  Tim  Benefit  dan  Monitoring  Evaluation  (BME)  dengan  SK  Rektor  No.  022/SK/2003.  Implementasi  dari  SK  Rektor  ini  telah  mendorong  upaya‐upaya  penyehatan institusi dengan mendorong perluasan ruang lingkup sistem penjaminan mutu.  Dari  kegiatan  implementasi  Monev  PHK  yang  lebih  bersifat  quality  control,  berkembang  menjadi  kegiatan  yang  lengkap  dengan  quality  assurance  dan  quality  improvement  bidang  akademik  termasuk  akreditasi  program  studi  (PS).  Untuk  selanjutnya  untuk  lebih  memantapkan  sistem  jaminan  mutu,  diterbitkanlah  SK  Rektor  No.  017A/SK/2005  tentang  Pusat  jaminan  Mutu  (PJM),  yang  kelembagaan dan  tugasnya  direvisi  kembali pada  tanggal  13 Pebruari 2006, melalui SK Rektor nomor: 023A/SK/2006.   



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



Rincian  tugas,  fungsi  dan  hal‐hal  lain  yang  menyangkut  detail  rinciannya  ditetapkan  dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 080/0/2002 tentang Organisasi  Tata  Kerja  (OTK).  Melalui  persetujuan  rapat  Senat  Universitas,  OTK  diusulkan  kembali  setelah  ada  bagian  yang  diperbaharui  sesuai  dengan  perkembangan  yang  terjadi  di  UB.   Secara  garis  besar,  struktur  organisasi  UB  dipaparkan  dalam  Gambar  1.    Untuk  itu,  Universitas  Brawijaya  sedang  memproses  draft  naskah  usulan  pembaharuan  OTK  yang  nantinya  akan  disampaikan  kepada  Menteri  Pendidikan  Nasional  sesuai  dengan  tuntutan  penyempurnaan struktur organisasi UB PK‐BLU.  



  4



Senat Universitas



R E K T O R



Dewan Penyantun



Pembantu Rektor : I.      Bidang Akademik II. Bidang Administrasi dan Keuangan III. Bidang Kemahasiswaan dan Alumni



Pusat Jaminan Mutu



Unit Pelaksana Teknis (UPT) 1. 2. 3. 4. 5.



Biro



Bahasa Perpustakaan Mata Kuliah Umum (MKU) Pusat Komputer (Puskom) Unit Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi  (UPPTI) 6. Pusat Pengembangan E‐Learning (PPE) 7. Laboratorium Sentral Ilmu Hayati (LSIH)



Program P ascasarjana



1. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan  (BAAK) 2. Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) 3. Biro Administrasi Perencanaan, Kerjasama dan  Sistem Informasi (BAPSI)



Fakultas/Program



Lembaga



Fakultas Hukum (FH) Fakultas Ekonomi (FE) Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Fakultas Pertanian (FP) Fakultas Peternakan (FPt) Fakultas Teknik (FT) Fakultas Perikanan  dan Ilmu  Kelautan (FPIK) 8. Fakultas Kedokteran (FK) 9. Fakultas Matematika dan Ilmu  Pengetahuan Alam (FMIPA) 10. Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) 11. Fakultas  Ilmu Sosial (FIS) 12. Program Bahasa dan Sastra



1. Lembaga Penelitian (Lemlit) 2. Lembaga Pengabdian kepada  Masyarakat (LPM) 3. Lembaga Pengkajian dan  Pengambangan Pendidikan (LP3)



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.



 



Gambar 1. Struktur Organisasi UB  yang ada saat ini (2008) 



Di bidang administrasi umum, Universitas saat ini sedang merencanakan pembentukan  Satuan  Pengendali  Internal  (SPI)  yang  merupakan  aparat  intern  Universitas  untuk  membantu Pimpinan Universitas dalam mendukung terciptanya sistem pengendalian kinerja  administrasi  yang  efektif  di  lingkungan  Universitas.  Untuk  menginisiasi  ini  sudah  ditunjuk  staf ahli Pembantu Rektor II untuk mengembangkan SPI di lingkungan UB. Meskipun hal‐hal  semacam  ini  memiliki  dasar  pemikiran  yang  benar  dari  prinsip‐prinsip  keorganisasian,  namun  ternyata  tidak  sepenuhnya  memiliki  landasan  dalam  statuta  terkait  dengan  statusnya  sebagai  PTN.  Selain  itu,  masih  banyak  aspek  lain  khususnya  aspek  pengelolaan  keuangan  dan  asset.  Kedua  hal  ini  mengalami  berbagai  kendala  dalam  implementasi  perbaikannya.  Sistem  penganggaran  yang  harus  dilakukan  dengan  mekanisme  tata  kelola  sebagai instansi pemerintah tidak lagi sesuai dengan tuntutan kinerja UB yang menghadapi  persaingan  global.  Setiap  perubahan  dalam  pola  tata  kelola  harus  dikonsultasikan  kepada 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



 



  5



Mendiknas  dan  harus  memenuhi  ketentuan  peraturan  kepegawaiaan  dari  Kementerian  Aparatur  Negara  (Menpan)  menyebabkan  kapasitas  UB  dalam  merespon  tuntutan  jaman  dan perubahan masyarakat menjadi kurang cepat.  



1.



Dewan Penyantun  Dewan  Penyantun  adalah  dewan  yang  beranggotakan  tokoh‐tokoh  masyarakat.  Anggota  dewan  penyantun  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  rektor  atas  persetujuan  senat universitas.   Organisasi Dewan Penyantun   Dewan  penyantun dipimpin  oleh  seorang  ketua  dan  dibantu  oleh  seorarig  sekretaris  yang dipilih dari para anggotanya. Masa jabatan Dewan Penyantun adalah 4 tahun dan  dapat diangkat kembali untuk masa jabatan 4 tahun berikutnya  Tugas Dewan Penyantun    a).   Membina  dan  meningkatkan  hubungan  baik  antara  masyarakat,  instansi  pemerintah dan badan swasta dengan universitas;  b).   Membantu memecahkan permasalahan universitas;   c).  Menampung  aspirasi  dan  pengembangan universitas. 



partisipasi 



masyarakat 



dalam 



Senat   Senat  merupakan  badan  normatif  dan  perwakilan  di  Universitas  yang  menjalankan  fungsi  membangun  dan  menjaga  penegakan  nilai‐nilai  dan  etika  akademik.  Senat  Universitas  adalah  perwakilan  tertinggi  di  tingkat  Universitas,  sedangkan  Senat  Fakultas adalah perwakilan tertinggi di tingkat Fakultas.  a) Organisasi Senat   1)



2)



3) 4)



Senat  Universitas  terdiri  atas  wakil  Guru  Besar,  Rektor,  Pembantu  Rektor,  Dekan,  Ketua  Jurusan,  dan  wakil  dosen.  Senat  Fakultas  terdiri  dari  Guru  Besar,  Dekan,  Sekretaris  atau  Pembantu  Dekan  Fakultas,  Ketua  Jurusan  dan  Wakil Dosen   Senat  baik  di  tingkat  Universitas  maupun  Fakultas  diketuai  oleh  salah  satu  anggota,  didampingi  oleh  seorang  Sekretaris  yang  dipilih  diantara  para  anggota Senat.  Tata cara pemilihan serta persyaratan Perwakilan unsur Guru Besar dan wakil  dosen non guru besar ditetapkan dengan surat Keputusan Senat Universitas  Pemililihan  wakil  dosen  dilakukan  dengan  pemilihan  langsung  oleh  seluruh  dosen biasa pada fakultas atau jurusan yang bersangkutan. 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



2.



mendorong 



  6



1)



2) 3)



4) 5) 6)



7) 8) 9)



10)



11) 12)



13) 14)



15)



Mengusulkan  perubahan  statuta  Universitas  kepada  Menteri  Pendidikan  Nasional  dan  memberikan  persetujuan  mengenai  hal‐hal  yang  belum  diatur  dalam statuta dengan peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Rektor.  Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Universitas.  Memberikan pertimbangan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan akademik  dan  pengembangan  Universitas,  termasuk  akreditasi  internal  Universitas  dalam hal pembukaan dan/atau penutupan jurusan/program studi yang telah  ditetapkan  oleh  Senat  Universitas,  serta  penambahan  dan/atau  penutupan  laboratorium/studio pada setiap jurusan.  Merumuskan  kebijakan  penilaian  prestasi  akademik  dan  kecakapan  serta  kepribadian sivitas akademika.  Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan perguruan tinggi.  Memberikan  pertimbangan  dan  persetujuan  atas  program  kerja  selama  periode  jabatan  dan  program  kerja  tahunan  Universitas  yang  diajukan  oleh  Rektor atau Dekan.  Menetapkan  aturan  mengenai  tata  tertib  pelaksanaan  pencalonan  dan  pemilihan Rektor atau Dekan.  Melaksanakan  pemilihan  Rektor  atau  Dekan  berdasarkan  tata  tertib  pemilihan yang telah ditetapkan.  Senat Universitas memberikan pertimbangan atas calon Rektor yang diajukan  kepada  Menteri  Pendidikan Nasional  untuk diangkat oleh  Presiden  Republik  Indonesia  menjadi  Rektor.  Senat  fakultas  memberikan  pertimbangan  atas  calon Dekan untuk diajukan kepada Rektor untuk diangkat menjadi Dekan  Senat  Universitas  memberikan  pertimbangan  atas  para  calon  Pembantu  Rektor atau Pembantu/sekretaris Dekan untuk Senat fakultas, yang kemudian  diajukan kepada Rektor untuk diangkat menjadi Pembantu Rektor.  Memberikan  pertimbangan  terhadap  calon  Direktur  dan  Kepala  Lembaga  yang akan diangkat dengan penetapan SK Rektor  Senat  Universitas  memberikan  persetujuan  mengenai  pendirian  lembaga‐ lembaga  nonstruktural  serta  memberikan  pertimbangan  atas  pengangkatan  pejabat lembaga non‐struktural yang dilakukan oleh Rektor.  Senat  Universitas  menetapkan  penjabaran  pelaksanaan  prinsip  manajemen  berbasis kinerja dan tata kelola Universitas yang baik.  Mengusulkan  kepada  Rektor  mengenai  program  perkembangan  dalam  jabatan  dan  kriteria  untuk  promosi  serta  menetapkan  prioritas  pembinaan  tenaga kependidikan dengan memperhatikan pengembangan kelembagaan.  Menetapkan ketentuan mengenai laporan dan akuntabilitas pejabat/pegawai  yang  berada  di  bawah  pejabat  yang  bertanggung  jawab  secara  langsung  kepada Rektor. 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



b) Tugas Senat  



  7



16) Menilai pertanggungjawaban  Rektor atau  Dekan  atas  pelaksanaan  kebijakan  yang telah ditetapkan.  17) Merumuskan  peraturan  pelaksanaan  integritas  akademik,  kebebasan  akademik, dan otonomi keilmuan pada Universitas.  18) Menetapkan  kode  etik  Universitas  dan  kepengurusan  Dewan  Kehormatan  Kode Etik.  19) Menetapkan  ketentuan  mengenai  prosedur  Pengendalian  dan  sanksi  bagi  mahasiswa,  dosen,  atau  pegawai  yang  diduga  melanggar  ketentuan  dalam  kode etik.  20) Mengukuhkan pemberian  gelar  Doktor  Kehormatan  oleh  Universitas  kepada  seseorang yang memenuhi persyaratan.  21) Menjabarkan  Statuta  Universitas  ke  dalam  rincian  tugas  unit  dan  uraian  jabatan di semua jenjang struktur organisasi Universitas.  22) Membentuk  komisi‐komisi  yang  beranggotakan  anggota  Senat  dan  apabila  dianggap perlu dapat ditambah dengan anggota lain.  23) Menetapkan  lebih  lanjut  tugas‐tugas  dan  kewenangan  lainnya  dari  Senat  sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat Statuta Universitas.  c)



Tanggung Jawab Senat   Senat  baik  di  tingkat  Universitas  maupun  Fakultas  mempunyai  tanggung  jawab  menjaga nilai‐nilai dan etika akademik serta menetapkan standar mutu akademik  



d) Masa Tugas anggota Senat  Masa tugas anggota Senat dari unsur wakil guru besar dan wakil dosen adalah 4  (empat) tahun. 



1)



2) 3) f)



Senat  Universitas  maupun  Fakultas  dapat  menyelenggarakan  rapat‐rapat  khusus sesuai dengan bidang/pokok pembahasan tertentu yang dihadiri oleh  anggota Senat Universitas tertentu pula.  Pengambilan  keputusan  dalam  rapat  Senat  dilakukan  dengan  musyawarah  untuk mencapai mufakat atau melalui pemungutan suara.  Senat bersidang sekurang‐kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun. 



Pembiayaan  Segala  biaya  yang diperlukan  dalam  rangka pelaksanaan  tugas  Senat  dibebankan  pada anggaran Universitas.  



3.



Pimpinan Universitas  Pimpinan Universitas terdiri dari Rektor yang dibantu oleh beberapa orang Pembantu  Rektor.  Rektor  adalah  pimpinan  dan  penanggung  jawab  utama  Universitas.  Rektor 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



e) Penyelenggaran Rapat/Sidang 



  8



diangkat  dan  diberhentikan oleh Menteri  Pendidikan  Nasional  melalui  pertimbangan  Senat  Universitas  dengan  cara  pungutan  suara  dalam  forum  Pleno  Rapat  Senat  Universitas. Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali  dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut‐turut. Rektor  dalam  melaksanakan  tugas  bertanggung  jawab  di  bidang  akademik  kepada  Menteri  Pendidikan Nasional, di bidang administrasi dan keuangan kepada Menteri Pendidikan  Nasional, Menteri Lain atau pimpinan Lembaga Pemerintah lain.   Rektor  dalam  melaksanakan  tugas  sehari‐hari  dibantu  oleh  Pembantu  Rektor  Bidang  Akademik,  Pembantu  Rektor  Bidang  Administrasi  Umum,  dan  Pembantu  Rektor  Bidang  Kemahasiswaa.  Bilamana  Rektor  berhalangan  tidak  tetap,  Pembantu  Rektor  Bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.  Tugas  a) Memimpin   penyelenggaraan   pendidikan,   penelitian   dan   pengabdian  kepada  masyarakat, serta hubungan dengan lingkungannya ;  b) Membina   dan   melaksanakan   kerja   sama  dengan  instansi, badan  swasta dan  masyarakat    untuk    memecahkan    persoalan    yang    timbul,    terutama    yang  menyangkut bidang tanggung jawabnya. 



Fakultas     Fakultas adalah unit pelaksana akademik meliputi kegiatan Pendidikan, Penelitian dan  Pengabdian Masyarakat.  Organisasi fakultas terdiri dari:  a).   Unsur pimpinan: Dekan dan Pembantu Dekan  b).  Senat Fakultas  c).    Unsur  pelaksana  akademik:  jurusan,  laboratorium,  bengkel,  studio,  kelompok  dosen  d).   Unsur pelaksana adminlstrasi: bagian Tata Usaha.   e).   Unsur  penunjang:  ruang  baca,  kebun  percobaan,  tambak,  taman,  ternak,  rumah  sakit,  fasiiitas  kesehatan  lain,  dan  bentuk  penunjang  lainnya  yang  diperlukan  fakultas.  a) Pimpinan Fakultas   Dekan adalah  pemimpin  dan  penanggung  jawab uiarna  fakultas.    Dekan  mempunyai  tugas  mengatur  penyelenggaraan  pendidikan,  penelitian,  pengabdian  kepada  masyarakat,  dan  melakukan  pembinaan  kepada  mahasiswa,  dosen  dan  tenaga  kependidikan  fakultas.  Dekan  dan pembantu  dekan diangkat dan  diberhentikan  oleh  rektor melalui pertimbangan senat fakultas. Masa jabatan dekan dan pembantu dekan  adalah 4 tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari  dua kali masa jabatan berturut‐turut.   



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



4.



  9



b) Senat Fakultas 



Senat fakultas mempunyai tugas pokok:  a).   Merumuskan  baku  mutu  pendidikan,  kebijakan  akademik  dan  pengembangan  fakultas;   b).   Merumuskan  kebijakan  penilaian  prestasi  akademik,  kecakapan  dan  kepribadian  sivitas akademika;   c).  Merumuskan norma,   etika   dan   tolok ukur penyelenggaraan fakultes;   d).   Menilai pertanggungjawaban  dan  pelaksanaan  kebijakan  yang  telah  diditetapkan  oleh dekan;   e).   Memberikan  pertimbangan  atas  dosen  yang  dicalonkan  memangku  jabatan  fungsional akademik lebih tinggi;   f).    Mengusulkan  pemberian  gelar  doktor  kehormatan  bagi  seseorang  yang  memenuhi  persyaratan      sesuai      dengan      peraturan      atau  ketentuan  yang  berlaku.   g).   Memberikan    pertimbangan    dan    persetujuan    rencana    anggaran  pendapatan  dan  belanja  fakultas  yang  diajukan  oleh  dekan  h.  Memiiih  dan  memberikan  pertimbangan  atas  dosen  yang  diusulkan  mendapat  tugas  tambahan  sebagai  dekan,   i).    Memberikan  pertimbangan  untuk  dosen  yang  diangkat  sebagai  pembantu  dekan,ketua jurusan/bagian  dan sekretaris jurusan/bagian;   j).    Tatacara  pertimbangan  senat  fakultas  dalam  hal  pengangkatan  dan  pemberhentian  Dekan,  pembantu  dekan,  ketua  dan  sekretaris  jurusan/bagian   serta  pengusulan  kenaikan  jabatan  fungsional  akademik  diatur  dalam  keputusan  senat universitas. 



5.



Jurusan atau Bagian  Jurusan  atau  bagian  merupakan  unit  peiaksana  akademik  yang  melaksanakan  pendidikan  akademik  pada  program  sarjana  dan  program  pascasarjana  pendidikan  profesi,  dan  pendidikan  profesional  (vokasional).  Jurusan  atau  bagian  dipimpin  oleh  seorang  ketua  dan  didampingi  seorang  sekretaris  yang  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  rektor  atas  usul  dekan,  serta bertanggung jawab langsung  kepada  dekan.  Ketua 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



Senat  fakultas  merupakan  badan  normatif  tertinggi  di  fakultas.  Keanggotaan  senat  fakultas terdiri atas dosen tetap dengan jabatan guru besar, pimpinan fakultas, ketua  jurusan  dan  sepuluh  orang  wakil  dosen.  Keanggotaan  s  Ketua  senat  fakultas  adalah  dekan dan didampingi  oleh‐  seorang  sekretaris  yang  dipilih  dari  para  anggota  senat.  Dalam  melaksanakan  tugasnya,  senat  fakultas  dapat  membentuk  komisi‐komisi  yang  beranggotakan  anggota  senat.  Tatacara  pengambilan  keputusan  dalam  rapat  senat'  diatur  dalam  tatatertib  rapat  senat.  Senat  fakultas  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Rektor atas usulan Dekan selaku Ketua Senat.   



  10



jurusan/bagian mengkoordinasikan semua program siudi terkait untuk menjamin baku  mutu  pendidikan.  Jurusan  atau  bagian  dalam  melaksanakan  tugasnya  membentuk  bengkel,  laboratorium/studio,  program  studi  akademik,  profesi  dan  profesional  (vokasional),  serta  bentuk  lain  yang  dianggap  perlu  untuk  menyelenggarakan  pendidikan  oleh  fakultas.  Tatacara  pembentukan  bengkel,  laboratorium/studio,  program  studi  reguler  dan  ekstensi,  serta  bentuk‐bentuk  lain  yang  dianggap  perlu  seperti dimaksud pada ayat (4) diatur melalui Keputusan Rektor. 



6.



Program Studi  Program studi merupakan penyelenggaraan program‐program pendidikan tinggi yang  diselenggarakan  atas  dasar  suatu  kurikulum.  Program‐program  pendidikan  tinggi  berupa:  program  studi  diploma,  sarjana  dan  pascasarjana  serta  profesi,  dapat  diselenggarakan  di  fakultas/jurusan  yang  memenuhi  syarat.  Program  studi  pascasarjana  yang  bersifat  lintas  jurusan  dapat  diselenggarakan  di  bawah  fakultas  yang  memiliki/menggunakan  sumber  daya  terbanyak  dan/atau  berada  di  bawah  tanggung jawab program pascasarjana selaku unit pelaksana khusus. 



Laboratorium dan Studio  Laboratorium  atau  studio  adalah  wadah  bagi  sivitas  akademika  melakukan  pengembangan ilmu melalui penelitian dan melakukan praktek belajar. Laboratorium  atau studio dipimpin oleh seorang ketua laboratorium/studio yang ditunjuk atas dasar  kompetensi  bidang  ilmunya  serta  kemampuannya  melakukan  pengembangan  ilmu.  Tugas  seorang  ketua  laboratorium  atau  studio  adalah  melakukan  pengelolan  laboratorium atau studio, melakukan koordinasi serta memimpin pengembangan ilmu  pada bidang kajian tertentu melalui kegiatan penelitian. Laboratorium beranggotakan  kelompok dosen. Dalam satu laboratorium  dapat dibentuk lebih  dari  satu  keiompok  dosen.  Laboratorium  didukung  oleh  tenaga  penunjang  akademik  yang  terdiri  dari  peneliti, teknisi, laboran, dan tenaga adrninistrasi. 



8.



Lembaga  Lembaga  merupakan  unsur  pelaksana  akademik  di  universitas  yang  melakukan  koordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan tri dharma perguruan tinggi  yang  diselenggarakan  oleh  pusat‐pusat  pengkajian,  penelitian  dan/atau  pusat  pelayanan,  serta  ikut  serta  mengusahakan  dan  mengendalikan  administrasi  sumber  daya  yang  diperlukan.  Di  dalam  lembaga  dibentuk  pusat‐pusat  secara  fungsional  sesuai  dengan  kebutuhan.  Pimpinan  lembaga  bertanggung  jawab  kepada  rektor.  Pimpinan lembaga diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali  untuk sebanyak‐banyaknya dua kali masa jabatan. 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



7.



  11



Lembaga terdiri atas:  a).   Pimpinan yang terdiri dari ketua dan sekretaris   b).   Tenaga ahli, dan   c).    Tenaga kependidikan 



9.



Direktur Pasca sarjana  Direktur  program  pascasarjana  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  rektor  setelah  mendapat  pertimbangan  senat  universitas.  Direktur  program  pascasarjana  bertanggung  jawab  kepada  rektor.  Direktur  program  pascasarjana  diangkat  untuk  masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk sebanyak‐banyaknya dua kali  masa  jabatan.  Direktur  program pascasarjana  melakukan  koordinasi  terhadap  semua  program studi pascasarjana untuk menjamin baku mutu pendidikan. 



10. Biro  Biro adalah unsur pelaksana administrasi universitas yang bertugas menyelenggarakan  pelayanan  teknis  administrasi  yang  terdiri  dari  administrasi  akademik,  keuangan,  umum,  kemahasiswaan,  perencanaan  dan  sistem  informasi.  Biro  dipimpin  seorang  kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada  Rektor.  Di  dalam  biro  dibentuk  bagian‐bagian  sesuai  dengan  perkembangan  administrasi.  



Unit Pelaksana Teknis adalah unsur penunjang dan merupakan perangkat pelengkap di  bidang  pendidikan,  penelitian,  dan  pengabdian  kepada  masyarakat  yang  berada  di  tingkat  Universitas  dan  fakultas.  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  yang  diangkat  dan  diberhentikan  serta  bertanggung  jawab  kepada  Rektor  dengan  masa  jabatan  adalah  4  (empat)  tahun,  dapat  diangkat  kembali  dengan  ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut‐turut. Unit Pelaksana  Teknis  dapat  terdiri:  Perpustakaan,  Pusat  Komputer,  Pusat  Pembinaan  Agama,  dan  unsur  atau  bentuk  penunjang  lain  yang  diperlukan  guna  menyelenggarakan  pendidikan di Universitas.  



12. Pusat Jaminan Mutu  Pusat Jaminan Mutu (PJM) adalah unit pelaksana penjaminan mutu penyelenggaraan  kegiatan  akademik.  PJM  merupakan  unit  yang  tidak  tercantum  dalam  statuta  universitas,  dan  dibentuk  atas  instruksi  Direktorat  Jendral  Pendidikan  Tinggi.  PJM  memiliki  tugas  melaksanakan  monitoring  dan  evaluasi  kegiatan  akademik  yang  diselenggarakan  oleh  Universitas.  PJM  diketuai  oleh  seorang  Ketua  dibantu  seorang  sekretaris.  



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



11. Unit Pelaksana Teknis  



  12



B.  P erubahan Struktur Organisasi UB Setelah Menjadi BLU  Organisasi  UB  BLU dikembangkan dari  organisasi  yang  saat  ini ada.  Perubahan paling  mendasar  dilakukan  untuk  membenahi  aspek  pengelolaan  keuangan,  pengawasan,  monitoring dan evaluasi. Sedangkan bagian lain hanya akan berubah secara minor atau tidak  dilakukan  perubahan  sama  sekali.  Penguatan  dalam  akuntabilitas  dan  transparansi  organisasi  menjadi  tujuan  utama  dalam  pembenahan  organisasi.  Dalam  hal  ini  akan  dilakukan  penguatan  pada  posisi  pejabat  keuangan,  dengan  demikian  Biro  Administrasi  Umum dan Keuangan akan dipecah menjadi Biro Administrasi Umum dan Biro Administrasi  Keuangan.  Perubahan  ini  sudah  dikonsultasikan  dan  disetujui  oleh  Senat  Universitas  dan  dalam  tahap  diajukan  ke  Biro  Hukum  dan  Organisasi  Sekretariat  Jenderal  Departemen  Pendidikan  Nasional.  Untuk  selanjutnya,  akan  dimintakan  pengesahannya  ke  Kementerian  Pendayagunaan Aparatur Negara.  Dalam  rangka  implementasi  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  (PK‐BLU),  maka  organisasi  UB  perlu  disesuaikan  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum,  sebagai  berikut: 



Struktur Organisasi  UB PKBLU Senat  Universitas



Dewan  Pengawas



REKTOR PR‐I



PR‐II



PR‐III



Pemimpin BLU Ka. PJM



Ka. SPI



Institusi Fungsional Ka. BAU Ka. LPPM



Ka. LP3



Ka. BAAK



Ka. BAPSI



Ka. BAK



Biro, Unsur Pelaksana Administrasi



Lembaga Ka Penerbitan



Ka PPA



Ka. LSIH



Ka. UTIK



Ka. InBis



Ka. LMKU



Ka. Pusat Bahasa



Unsur Penunjang



Ka. Pusat Usaha Komersial



Unsur Pelayanan Umum Dekan FH



Dekan FE



Dekan FIA



Dekan FP



Dekan FT



Dekan FPt



Dekan FK



Dekan FPIK



Dekan FMIPA



Dekan FTP



Dekan FIS



Kaprog Bahasa



Fakultas /Program, Unsur Pelaksana Akademik Telah ada saat ini



Ditata sesuai kebutuhan BLU



Dir. prog Pasca sarjana



Baru dibentuk pada saat BLU



  Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Layanan Umum UB (BLU‐UB)  Keterangan:  PR‐I:  Pembantu  Rektor  Bidang  Akademik;  PR‐II:  Pembantu  Rektor  Bidang  Administrasi  Umum;  PR‐III:  Pembantu  Rektor  Bidang   Kemahasiswaan;  Ka.PJM:  Kepala  Pusat  Jaminan  Mutu;  Ka.SPI:  Kepala  Satuan  Pengendali  Internal;  Ka.BAU:  Kepala  Biro  Administrasi  Umum;  Ka.BAAK:  Kepala  Biro  Administrasi  Akademik  dan  Kemahasiswaan;  Ka.BAPSI:  Kepala  Biro  Administrasi  Perencanaan  dan  Sistem  Informasi;  Ka.BAK:  Kepala  Biro  Administrasi  Keuangan;  Ka.  LPPM:  Kepala  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat;  Ka.  LP3:  Kepala  Lembaga  Pengkajian  dan  Pengembangan  Pendidikan;  Ka.  LSIH:  Kepala  Laboratorium  Sentral  Ilmu  Hayati;  Ka.  UTIK:  Kepala  Unit Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi;  Ka.  UIBPM:  Kepala Unit Inkubator Bisnis dan Pelayanan Masyarakat; Ka. LMKU: Kepala Unit Layanan Mata Kuliah Umum; Ka.PPA: Kepala Pusat Pembinaan Agama. 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



Ka Asrama



Ka. Perpus takaan



  13



Unit‐unit  yang  secara  khusus  dibuat untuk  mengawasi  jalannya organisasi  atas  nama  stake  holder  adalah Dewan  Pengawas.  Satuan  Pengendali  Internal  (SPI)  dan  Pusat  Jaminan  Mutu  (PJM)  adalah  unit  di  bawah  pimpinan  untuk  membantu  melakukan  monitoring  dan  evaluasi.  Unit‐unit  tersebut  diharapkan  dapat  membantu  penguatan  akuntabilitas  dan  transparansi untuk membangun kesehatan organisasi dan perbaikan layanan. Pembenahan  di bidang pengelolaan keuangan dirancang dengan memperkuat Biro Administrasi Keuangan  sebagai  penanggung  jawab  utama  pengelolaan  keuangan.  Di  harapkan  organisasi  UB‐BLU  nantinya mampu secara cermat melakukan Rancangan Bisnis Anggaran. Selain unit‐unit baru  tersebut yang merupakan perubahan mendasar dibandingkan organisasi UB lama, ada pula  perbaikan minor untuk tujuan peningkatan efektivitas kinerja.  



a. b. c. d.



e.



f.



g.



h.



Dewan Pengawas   Unsur Pimpinan (Rektor dan Pembantu Rektor)  Senat Universitas  Unsur Pelaksana Akademik  1) Fakultas  2) Pascasarjana  3) Lembaga  Unsur Pelaksana Administrasi  1) Biro Administrasi Keuangan  2) Biro Administrasi Umum  3) Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan  4) Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi  Unsur Penunjang  1) Perpustakaan  2) Laboratorium Sentral Ilmu Hayati  3) Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi  4) Unit Inkubator Bisnis   5) Unit Layanan Mata Kuliah Umum  6) Pusat Bahasa  7) Pusat Usaha Komersial  Institusi Fungsional  1) Pusat Jaminan Mutu  2) Satuan Pengendali Internal  Unsur‐unsur lain  1) Unit Pembinaan Agama  2) Unit Penerbitan  3) Asrama  4) Unit‐unit lain yang diperlukan 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



Organisasi  UB  yang  baru  seperti  yang  digambarkan  di  atas  memperlihatkan  bahwa  pejabat dalam organisasi Universitas terdiri atas enam penggolongan jabatan yaitu: 



  14



C.  Tugas Pokok dan Wewenang dalam Organisasi BLU  Pemisahan  fungsi  dan  tugas  pokok  yang  tegas  antara  unsur  Dewan  Pengawas,  Senat  dan Pejabat Pengelola Universitas sangat perlu. Demikian pula pemisahan fungsi dan tugas  pokok pengelola yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis dan Pejabat  Fungsional. 



Dewan Pengawas  Dewan  Pengawas  adalah  Satuan  Fungsional  yang  bertugas  melakukan  pengawasan  terhadap pengurusan BLU.   Pembentukan  Tata  cara,  tugas  dan  fungsi  serta  pembentukan  Dewan  Pengawas  ditetapkan  dalam  Statuta  Universitas  dengan  mengacu  pada  ketentuan  Peranturan  Menteri  Keuangan  nomor:  109/PMK.05/2007.  Pembentukan  Dewan  Pengawas  dilakukan  karena  UB  telah  memenuhi  ketentuan  minimum  realisasi  nilai  omzet  tahunan dan nilai aset menurut neraca (lihat buku RSB).    a) Tugas dan Kewajiban  1) Dewan  Pengawas  bertugas  melakukan  pengawasan  terhadap  pengurusan  Universitas yang dilakukan oleh Rektor mengenai pelaksanaan Rencana Bisnis  dan  Anggaran  Universitas,  Rencana  Strategis  Universitas,  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang‐undangan yang berlaku.  2) Dewan Pengawas berkewajiban:  ƒ Memberikan  pendapat  dan  saran  kepada  Menteri  Pendidikan  Nasional  dan  Menteri  Keuangan  mengenai  Rencana  Bisnis  dan  Anggaran  yang  diusulkan oleh Rektor;  ƒ Mengikuti  perkembangan  kegiatan  Universitas,  memberikan  pendapat  dan  saran  kepada  Menteri  Pendidikan  Nasional  dan  Menteri  Keuangan  mengenai  setiap  masalah  yang  dianggap  penting  bagi  pengurusan  Universitas;  ƒ Melaporkan kepada Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Keuangan  apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Universitas; dan  ƒ Memberikan  nasihat  kepada  Rektor  dalam  melaksanakan  pengurusan  Universitas.   ƒ Memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan.  3) Dewan  Pengawas  melaporkan  pelaksanaan  tugasnya  kepada  Menteri  Pendidikan  Nasional  dan  Menteri  Keuangan  secara  berkala  paling  sedikit  1  (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu‐waktu apabila diperlukan.     



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



1.



 



  15



b) Keanggotaan  1) Anggota  Dewan  Pengawas  diusulkan  oleh  Senat  Universitas  dan  ditetapkan  dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional dengan Persetujuan Menteri  Keuangan.  2) Anggota Dewan Pengawas sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas unsur pejabat  Departemen  Pendidikan  Nasional,  Departemen  Keuangan,  dan  tenaga  ahli  yang sesuai dengan kegiatan Universitas.  3) Masa  jabatan  anggota  Dewan  Pengawas  ditetapkan  selama  5  (lima)  tahun  dan  dapat  diangkat  kembali  untuk  masa  jabatan  berikutnya,  dan  sebanyak‐ banyaknya dua kali masa jabatan.  4) Dewan  Pengawas  dipimpin  oleh  seorang  Ketua  dan  dibantu  oleh  seorang  Sekretaris yang dipilih dari para anggotanya. 



d) Pemberhentian  1) Anggota  Dewan  Pengawas  diberhentikan  oleh  Menteri  Pendidikan  Nasional  sesuai  dengan  kewenangannya,  setelah  masa  jabatan  anggota  Dewan  Pengawas berakhir.  2) Anggota  Dewan  Pengawas  dapat  diberhentikan  sebelum  habis  masa  jabatannya  oleh  Menteri  Pendidikan  Nasional  atas  persetujuan  Menteri  Keuangan.  3) Pemberhentian  anggota  Dewan  Pengawas  sebelum  habis  masa  jabatannya  dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas terbukti:  4) Anggota  Dewan  Pengawas  dapat  diberhentikan  dari  jabatannya  karena  hal‐ hal sebagai berikut:  ƒ Berhenti atas permintaan sendiri;  ƒ Tidak dapat melaksanakan tugas secara terus‐menerus;  ƒ Tidak melaksanakan tugas dengan baik;  ƒ Melakukan tindak pidana; 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



c) Pembentukan/Pengangkatan  1) Dewan  Pengawas  Universitas  dibentuk  dengan  keputusan  Menteri  Pendidikan Nasional atas persetujuan Menteri Keuangan.  2) Anggota  Dewan  Pengawas  Universitas  terdiri  dari  unsur‐unsur  pejabat  dari  Departemeni  Pendidikan  Nasional  dan  Departemen  Keuangan,  serta  tenaga  ahli yang sesuai dengan kegiatan Universitas.  3) Keanggotaan  Dewan  Pengawas  diusulkan  oleh  Senat  Universitas  dan  ditetapkan  oleh  Menteri  Pendidikan  Nasional  setelah  memperoleh  persetujuan Menteri Keuangan  4) Masa  jabatan  anggota  Dewan  Pengawas  ditetapkan  selama  5  (lima)  tahun  dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.  5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan  pengangkatan Pejabat Pengelola Universitas. 



  16



ƒ ƒ



Tidak melaksanakan ketentuan perundang‐undangan;  Terlibat dalam tindakan yang dapat merugikan Universitas. 



e) Penggantian  1) Apabila  terdapat  anggota  Dewan  Pengawas  yang  diberhentikan,  dapat  dilakukan  penggantian  anggota  Dewan  Pengawas  dengan  tetap  memenuhi  ketentuan.  2) Masa  jabatan  anggota  Dewan  Pengawas  pengganti  ditetapkan  selama  sisa  masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.  f) Standar Kompetensi Anggota Dewan Pengawas  1) Memiliki dedikasi dan memahami masalah‐masalah yang berkaitan dengan  kegiatan Universitas, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk  melaksanakan tugasnya;  2) Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit  atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan  Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan  usaha pailit, dan orang yang tidak pernah dipidana penjara.  g) Pembiayaan  Segala biaya  yang diperlukan  dalam  rangka  pelaksanaan  tugas  Dewan  Pengawas  dibebankan pada anggaran Universitas, dan dimuat dalam RBA Universitas.  



Unsur Pimpinan  Rektor adalah pemimpin dan penanggung jawab utama Universitas;  Rektor  berfungsi  mengatur  penyelenggaraan  pendidikan,  penelitian,  pengabdian  kepada  masyarakat,  dan  melakukan  pembinaan  terhadap  dosen,  mahasiswa,  tenaga  administrasi, dan tenaga penunjang akademik;  Rektor dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan yang berlaku;  Rektor  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Presiden  berdasarkan  pertimbangan  Senat  Universitas;  Dalam melaksanakan tugasnya Rektor  dibantu oleh beberapa Pembantu Rektor;  Pembantu  Rektor  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Rektor  atas  pertimbangan  Senat  Universitas;  Masa  jabatan  Rektor  dan  Pembantu  Rektor  adalah  4  (empat)  tahun  dan  dapat  diangkat  kembali  dengan  ketentuan  tidak  boleh lebih  dari  2  (dua)  kali  masa  jabatan  berturut‐turut.     



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



2.



  17



a) Tugas  1) Mengkoordinasikan  penyelenggaraan  pendidikan,  penelitian,  pengabdian  kepada masyarakat;  2) Mengelola  seluruh  kekayaan  Universitas  dan  memanfaatkannya  secara  optimal untuk kepentingan Universitas;  3) Melakukan  pembinaan  terhadap  Dosen,  Tenaga  Penunjang  Akademik,  Tenaga Administrasi, dan Mahasiswa  4) Melakukan kerja sama dengan pihak lain;  5) Menyusun  Rencana  Strategis  yang  hendak  dicapai  dalam  waktu  5  (lima)  tahun;  6) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas;  7) Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Menteri Pendidikan  Nasional dan Menteri Keuangan.  8) Menyelenggarakan pencatatan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan  standar akuntansi keuangan yang diterima umum.  9) Menyiapkan Rencana Strategis Bisnis BLU  10) Menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan Universitas.  11) Mengusulkan  calon  pejabat  keuangan  dan  pejabat  teknis  sesuai  dengan  ketentuan yang berlaku.  12) Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLU.  13) Melakukan  perjanjian  hutang‐piutang  dalam  jumlah  tertentu  atas  nama  Universitas  14) Mewakili Universitas di dalam dan di luar pengadilan untuk kepentingan dan  tujuan Universitas, kecuali apabila:  • Terjadi perkara di depan pengadilan antara Universitas dengan Pimpinan  bersangkutan.  • Pimpinan  yang  bersangkutan  mempunyai  kepentingan  yang  bertentangan dengan kepentingan Universitas. 



1) Rektor  a) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.  b) Berusia  maksimal  60  tahun  pada  saat  yang  bersangkutan  diusulkan  menjadi Rektor.  c) Sehat  jasmani  dan  rohani  yang  dibuktikan  dengan  surat  keterangan  dari  dokter.  d) Memiliki track record dan kepribadian yang baik.  e) Berpendidikan Doktor/Strata Tiga (S‐3).  f) Menduduki jabatan fungsional serendah‐rendahnya Lektor Kepala.  g) Pernah  memangku  jabatan  tambahan,  seperti  Pembantu  Rektor/Dekan/  Kepala Pusat/Pembantu Dekan/Ketua Jurusan atau Jabatan Struktural yang 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



b) Standar Kompetensi 



  18



setara  dengan  jabatan‐jabatan  tersebut,  baik  di  dalam  maupun  luar  Universitas.  h) Bersedia dicalonkan menjadi Rektor secara tertulis.  i) Pimpinan harus cakap melaksanakan perbuatan hukum.  j) Memiliki  visi,  misi,  dan  program  yang  jelas  dan  dapat  diterapkan,  diantaranya meliputi:  • Peningkatan  mutu  lulusan  Universitas  selama  periode  kepemimpinannya ke depan.  • Peningkatan kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia mahasiswa.  • Penciptaan suasana lingkungan kampus yang asri, islami, dan ilmiah.  • Peningkatan kualitas dosen dan staf.  • Pelaksanaan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas program. 



c)



Kriteria Benturan Kepentingan (Conflict of Interest)  1) Antara Rektor dan para Pembantu Rektor serta antar Pembantu Rektor tidak  boleh  ada  hubungan  keluarga  sedarah  sampai  derajat  ketiga,  baik  menurut  garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau  ipar).  2) Rektor dan para Pembantu Rektor tidak boleh merangkap jabatan.  3) Rektor  dan  para  Pembantu  Rektor  dilarang  melakukan  transaksi  yang  mempunyai  benturan  kepentingan  dan  mengambil  keuntungan  pribadi  dari  kegiatan  Universitas  yang  dikelolanya  selain  gaji  dan  fasilitas  sebagai  Pimpinan Universitas berdasarkan ketentuan yang berlaku.  4) Rektor  dan  para  Pembantu  Rektor  beserta  keluarganya  dilarang  menerima,  menawarkan,  atau  memberikan  sesuatu  yang  berharga  dari/kepada  pihak  ketiga, baik langsung ataupun tidak langsung, yang:  • diyakini  atau  diinterpretasikan  oleh  pihak  lain  memiliki  keterkaitan  fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan di Universitas; dan/atau 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



2) Pembantu Rektor  a) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.  b) Berusia maksimal 61 tahun pada saat yang bersangkutan dilantik menjadi  Pembantu Rektor.  c) Sehat  jasmani  dan  rohani  yang  dibuktikan  dengan  surat  keterangan  dari  dokter pemerintah.  d) Berpendidikan serendah‐rendahnya Doktor/Strata (S‐3).  e) Menduduki jabatan fungsional serendah‐rendahnya Lektor Kepala.  f) Pernah  memangku  jabatan  tambahan,  seperti  Dekan/Kepala  Pusat/Pembantu Dekan/Ketua Jurusan atau jabatan struktural yang setara  dengan jabatan tersebut, baik di dalam maupun luar Universitas.  g) Menyatakan  bersedia  dan  dapat  bekerjasama  dangan  Rektor  secara  tertulis. 



  19



•



mengarahkan  suatu  tindakan  pemihakan  secara  tidak  wajar  kepada  pihak‐pihak  tertentu,  perlakuan  istimewa,  ataupun  pengambilan  keputusan  di  Universitas  yang  bertentangan  dengan  peraturan  perundang‐undangan dan nilai‐nilai etika. 



d) Staf Ahli Pimpinan  Kebijakan  pembentukan.  Staf  Ahli  ini  didasarkan  pada  kenyataan  bahwa  mayoritas  tenaga  kependidikan  yang  ada  saat  ini  dinilai  belum  memiliki  kompetensi sesuai yang dituntut dalam sistem manajemen baru.  Staf  ahli  adalah  Staf  Rektor,  Staf  Pembantu  Rektor  I  (Bidang  Akademik,  Bidang  Kerjasama,  Bidang  Perencanaan  dan  Pengembangan),  Staf  Pembantu  Rektor  II  (Bidang Keuangan/akuntan, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bidang  Logistik  dan  Pembangunan,  Bidang  Pemberdayaan  Aset  dan  Ventura,  Bidang  Satuan Pengendalian Internal), Staf Pembantu Rektor III (Bidang Minat dan Bakat,  Bidang  Penalaran,  Bidang  Kesejahteraan  dan  Soft  Skill,  Bidang  Penempatan  Tenaga Kerja Alumni). 



Staf  Ahli  PR  I  Bidang  Kerjasama  mempunyai  tugas  membantu  PR  I  dalam  melaksanakan,  mengkoordinasikan,  memantau  dan  mengevaluasi  kegiatan‐ kegiatan:  1. Kerjasama  dengan  instansi  serta  lembaga  swadaya  masyarakat  di  dalam  dan  atau di luar negeri.  2. Inventarisasi  dan  menganalisis  data  bidang‐bidang  kerjasama  yang  telah,  sedang dan akan dilaksanakan.  3. Penyelenggaraan hubungan masyarakat.  Staf  Ahli  PR  I  Bidang  Data,  Perencanaan  dan  Pengembangan  mempunyai  tugas  membantu  PR  I  dalam  melaksanakan,  menkoordinasikan,  memantau  dan  mengevaluasi kegiatan‐kegiatan:  1. Perencanaan strategis dan operasional di tingkat universitas. 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



Staf  Ahli  PR  I  Bidang  Akademik  mempunyai  tugas  membantu  PR  I  dalam  melaksanakan,  mengkoordinasikan,  memantau  dan  mengevaluasi  kegiatan‐ kegiatan:  1. Perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan evaluasi pendidikan, penelitian  dan pengabdian kepada masyarakat.  2. Penelaahan pembukaan program studi baru di berbagai strata.  3. Inventarisasi  kegiatan  pendidikan,  penelitian  dan  pengabdian  kepada  masyarakat.  4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar setiap semester.  5. Evaluasi system penerimaan mahasiswa baru.  6. Pengandalian  standarisasi  dan  atau  baku  mutu  pendidikan  akademik  dan  professional. 



  20



2. Sistem  Informasi  Manajemen,  Sistem  Pendataan  Akademik,  Keuangan,  Kepegawaian dan Kerumahtanggaan serta publikasinya.  3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Universitas.  Staf  Ahli  PR  II  Bidang  Keuangan  mempunyai  tugas  membantu  PR  II  dalam  melaksanakan,  mengkoordinasikan,  memantau  dan  mengevaluasi  kegiatan‐ kegiatan:  1. Bersama‐sama PR I dan PR III serta pimpinan Fakultas merencanakan anggaran  universitas.  2. Pengelolaan anggaran Universitas.  3. Pengkoordinasian  hasil  Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP)  di  lingkungan unit kerja.  4. Pengkoordinasian  penyusunan  Daftar  Usulan  Kegiatan  (DUK),  Daftar  Isian  Proyek(DIP) serta Daftar Isian Kegiatan (DIK) setiap unit kerja.  Staf  Ahli  PR  II  Bidang  Pengembangan  sumberdaya  Manusia  mempunyai  tugas  membantu  PR  II  dalam  melaksanakan,  mengkoordinasikan,  memantau  dan  mengevaluasi  kegiatan‐kegiatan:   1. Pengembangan kualitas pegawai (dosen dan staf administrasi).  2. Monitoring dan evaluasi system kinerja pegawai.  3. Pembinaan kepegawaian dan kesejahteraan.  4. Kenaikan Pangkat Dosen dan Tenaga Kependidikan serta promosi jabatan. 



Staf  Ahli  PR  III  Bidang  Pengembangan  Soft  Skill  Mahasiswa  mempunyai  tugas  membantu  PR  III  dalam  melaksanakan,  mengkoordinasikan,  memantau  dan  mengevaluasi  kegiatan‐kegiatan  Pembinaan  mahasiswa  oleh  Himpunan  Mahasiswa  dan  alumni  terutama  berkaitan  dengan  peningkatan  kemampuan  mahasiswa mempersiapkan diri untuk berwirausaha dan bersaing di bursa kerja.  Staf Ahli PR III Bidang Penalaran Mahasiswa mempunyai tugas membantu PR III  dalam melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan‐ kegiatan:  1. Pengembangan daya penalaran mahasiswa yang sudah diprogramkan.  2. Pelaksanaan kegiatan ilmiah mahasiswa.  3. Pembinaan  kemahasiswaan  berkaitan  dengan  peningkatan  iklim  pendidikan  yang kondusif dalam kampus. 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



Staf  Ahli  PR  II  Bidang  Ventura  dan  Pengelolaan  Aset  mempunyai  tugas  membantu  PR  II  dalam  melaksanakan,  mengkoordinasikan,  memantau  dan  mengevaluasi kegiatan‐kegiatan:  1. Pengelolaan aset universitas.  2. Pengurusan kerumahtanggaan dan pemeliharaan ketertiban.  3. Pengurusan ketatausahaan.  4. Pengelolaan data yang menyangkut bidang administrasi umum. 



  21



4. Peningkatan  kerjasama  dengan  semua  pihak  dalam  setiap  usaha  kemahasiswaan.  Staf  Ahli  PR  III  Bidang  Minat  dan  Kesejahteraan  Mahasiswa  mempunyai  tugas  membantu  PR  III  dalam  melaksanakan,  megkoordinasikan,  memantau  dan  mengevalusi kegiatan‐kegiatan:  1. Kesejahteraan  mahasiswa  serta  usaha  bimbingan  dan  penyuluhan  bagi  mahasiswa.  2. Olahraga dan kegiatan seni.  3. Peningkatan  kerjasama  dengan  semua  pihak  dalam  setiap  usaha  kemahasiswaan.  4. Pembinaan Unitas yang berkaitan dengan bidang minat dan bakat. 



Senat Universitas   Senat  merupakan  badan  normatif  dan  perwakilan  di  Universitas  yang  menjalankan  fungsi  membangun  dan  menjaga  penegakan  nilai‐nilai  dan  etika  akademik.  Senat  Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Universitas.  Keanggotaan  Senat  Universitas  terdiri  dari  para  Dosen  biasa  bergelar  guru  besar,  pimpinan  Universitas,  Dekan,  dan  2  (dua)  orang  Dosen  tetap  dari  masing‐masing  Fakultas.  Anggota  Senat  Universitas  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Rektor  sebagai  Ketua  Senat sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.  Ketua  Senat  adalah  Rektor  dan  didampingi  oleh  seorang  Sekretaris  yang  dipilih  di  antara anggota Senat Universitas.  a) Organisasi Senat   1) Senat  Universitas  terdiri  atas  wakil  Guru  Besar,  Rektor,  Pembantu  Rektor,  Dekan, Ketua Jurusan, dan wakil dosen. Senat Fakultas terdiri dari Guru Besar,  Dekan,  Sekretaris  atau  Pembantu  Dekan  Fakultas,  Ketua  Jurusan  dan  Wakil  Dosen   2) Senat  baik  di  tingkat  Universitas  maupun  Fakultas  diketuai  oleh  salah  satu  anggota,  didampingi  oleh  seorang  Sekretaris  yang  dipilih  diantara  para  anggota Senat.  3) Tata cara pemilihan serta persyaratan Perwakilan unsur Guru Besar dan wakil  dosen non guru besar ditetapkan dengan surat Keputusan Senat Universitas  4) Pemililihan  wakil  dosen  dilakukan  dengan  pemilihan  langsung  oleh  seluruh  dosen biasa pada fakultas atau jurusan yang bersangkutan.  b) Tugas Senat   1) Mengusulkan  perubahan  Statuta  Universitas  kepada  Menteri  Pendidikan  Nasional; 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



3.



  22



4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13)



14)



15)



16)



17)



18) 19)



Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Universitas;  Merumuskan  kebijakan  penilaian  prestasi  akademik,  kecakapan,dan  kepribadian sivitas akademika;  Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik;   Merumuskan norma, etika, dan tolok ukur penyelenggaraan Universitas;   Menilai  pertanggungjawaban  dan  pelaksanaan  kebijakan  yang  telah  dijalankan oleh Rektor;   Memberikan  pertimbangan  dan  persetujuan  rencana  anggaran  pendapatan  dan belanja Universitas yang diajukan oleh Rektor;  Memilih  dan  memberikan  pertimbangan atas  Dosen  yang diusulkan  menjadi  Rektor  Memberikan  pertimbangan  untuk  Dosen  yang  diusulkan  menjadi  Pembantu  Rektor, Direktur, atau Ketua Lembaga;  Memberikan pertimbangan untuk Dosen yang diusulkan menjadi guru besar;  Menegakkan norma yang berlaku bagi sivitas akademika;  Mengukuhkan  pemberian  gelar  doktor  kehormatan  dan  guru  besar  bagi  seseorang yang memenuhi persyaratan.  Memberikan pertimbangan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan akademik  dan  pengembangan  Universitas,  termasuk  akreditasi  internal  Universitas  dalam hal pembukaan dan/atau penutupan jurusan/program studi yang telah  ditetapkan  oleh  Senat  Universitas,  serta  penambahan  dan/atau  penutupan  laboratorium/studio pada setiap jurusan.  Memberikan  pertimbangan  dan  persetujuan  atas  program  kerja  selama  periode  jabatan  dan  program  kerja  tahunan  Universitas  yang  diajukan  oleh  Rektor atau Dekan.  Senat Universitas memberikan pertimbangan atas calon Rektor yang diajukan  kepada  Menteri  Pendidikan Nasional  untuk  diangkat  oleh  Presiden  Republik  Indonesia  menjadi  Rektor.  Senat  fakultas  memberikan  pertimbangan  atas  calon Dekan untuk diajukan kepada Rektor untuk diangkat menjadi Dekan  Senat  Universitas  memberikan  pertimbangan  atas  para  calon  Pembantu  Rektor atau Pembantu/sekretaris Dekan untuk Senat fakultas, yang kemudian  diajukan kepada Rektor untuk diangkat menjadi Pembantu Rektor.  Senat  Universitas  memberikan  persetujuan  mengenai  pendirian  lembaga‐ lembaga  nonstruktural  serta  memberikan  pertimbangan  atas  pengangkatan  pejabat lembaga non‐struktural yang dilakukan oleh Rektor.  Senat  Universitas  menetapkan  penjabaran  pelaksanaan  prinsip  manajemen  berbasis kinerja dan tata kelola Universitas yang baik.  Mengusulkan  kepada  Rektor  mengenai  program  perkembangan  dalam  jabatan  dan  kriteria  untuk  promosi  serta  menetapkan  prioritas  pembinaan  tenaga kependidikan dengan memperhatikan pengembangan kelembagaan. 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



2) 3)



  23



20) Menetapkan ketentuan mengenai laporan dan akuntabilitas pejabat/pegawai  yang  berada  di  bawah  pejabat  yang  bertanggung  jawab  secara  langsung  kepada Rektor.  21) Merumuskan  peraturan  pelaksanaan  integritas  akademik,  kebebasan  akademik, dan otonomi keilmuan pada Universitas.  22) Menetapkan  kode  etik  Universitas  dan  kepengurusan  Dewan  Kehormatan  Kode Etik.  23) Menetapkan  ketentuan  mengenai  prosedur  Pengendalian  dan  sanksi  bagi  mahasiswa,  dosen,  atau  pegawai  yang  diduga  melanggar  ketentuan  dalam  kode etik.  24) Menjabarkan  Statuta  Universitas  ke  dalam  rincian  tugas  unit  dan  uraian  jabatan di semua jenjang struktur organisasi Universitas.  25) Membentuk  komisi‐komisi  yang  beranggotakan  anggota  Senat  dan  apabila  dianggap perlu dapat ditambah dengan anggota lain.  26) Menetapkan  lebih  lanjut  tugas‐tugas  dan  kewenangan  lainnya  dari  Senat  sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat Statuta Universitas.  c)



Tanggung Jawab Senat   Senat  baik  di  tingkat  Universitas  maupun  Fakultas  mempunyai  tanggung  jawab  menjaga nilai‐nilai dan etika akademik serta menetapkan standar mutu akademik  



d) Masa Tugas anggota Senat 



e) Penyelenggaran Rapat/Sidang  1) Senat  Universitas  maupun  Fakultas  dapat  menyelenggarakan  rapat‐rapat  khusus sesuai dengan bidang/pokok pembahasan tertentu yang dihadiri oleh  anggota Senat Universitas tertentu pula.  2) Pengambilan  keputusan  dalam  rapat  Senat  dilakukan  dengan  musyawarah  untuk mencapai mufakat atau melalui pemungutan suara.  3) Senat bersidang sekurang‐kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun.  f)



Pembiayaan  Segala  biaya  yang diperlukan  dalam  rangka pelaksanaan  tugas  Senat  dibebankan  pada anggaran Universitas, dan dimuat dalam RBA Universitas.  



4.



Unsur Pelaksana Akademi k  a) Fakultas  Organisasi Fakultas terdiri atas,  1) Pimpinan Fakultas: Dekan dan Pembantu Dekan.  2) Senat Fakultas. 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



Masa  tugas  anggota  Senat dari  unsur  wakil  guru besar  dan  wakil dosen adalah  4  (empat) tahun. 



  24



3) 4)



Unsur Pelaksana akademik antara lain jurusan, laboratorium, bengkel, studio,  kelompok dosen.  Unsur Pelaksana Administrasi: bagian tata usaha.  



Unsur  penunjang:  ruang  baca,  kebun  percobaan,  tambak,  taman,  ternak,  rumah  sakit,  fasilitas  kesehatan  lain,  dan  bentuk  penunjang  lainnya  yang  diperlukan  Fakultas.  Fakultas adalah pelaksana kegiatan akademik yang meliputi kegiatan pendidikan,  penelitian  dan  pengabdian  masyarakat.  Fakultas  menyelenggarakan  kegiatan  akademik  dalam  suatu  lingkup  bidang  ilmu  tertentu.  Dalam  hal  keluasan  bidang  ilmu, dalam suatu Fakultas, penyelenggaraan kegiatan akademik dapat dilakukan  oleh jurusan. Dalam satu Fakultas dapat terdiri dari lebih dari satu Jurusan. Dalam  satu Fakultas atau satu Jurusan, dapat menyelenggarakan lebih dari satu Program  Studi (Lihat gambar 6 ). 



Pimpinan Fakultas Senat  Fakultas



DEKAN Pembantu Dekan/Sekretaris  Fakultas



GJM GJM



Ketua Program Studi



Ketua Laboratorium



Ketua Jurusan Ketua Jurusan Ketua Jurusan UJM Ketua Jurusan Ketua Program Studi



Ketua Jurusan Ketua Laboratorium



  Gambar 7.  Struktur Organisasi Fakultas    Untuk  menjalankan  fungsi  akademiknya,  Fakultas  atau  Jurusan  memiliki  laboratorium  atau  studio  yang  merupakan  wadah  untuk  mengembangkan  ilmu,  kegiatan  pengabdian  masyarakat  serta  tempat  praktek  mahasiswa.  Sebagai  pelaksana kegiatan, Fakultas atau jurusan merupakan penjamin terselenggaranya  kegiatan  sesuai  dengan  standar  kerja  yang  telah  ditetapkan  oleh  universitas.  Untuk  ini  di  dalam  Fakultas  ada  Gugus  Jaminan  Mutu,  dan  di  Jurusan  ada  Unit 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



Organisasi Fakultas  pelaksana akademik



  25



Jaminan  Mutu  yang  masing‐masing  bekerja  atas  nama  Dekan dan  Ketua Jurusan  untuk  melakukan  monitoring  dan  evaluasi  terhadap  pelaksanaan  kegiatan  akademik.  Ketua  Jurusan  dan  Sekretaris  Jurusan  adalah  Pimpinan  Jurusan.  Baik  Pimpinan  fakultas  maupun  Pimpinan  Jurusan  dalam  menjalankan  kegiatan  wajib  memperhatikan  pendapat  Senat  Fakultas  yang  merupakan  lembaga  normatif  di  tingkat  Fakultas.  Dalam  satu  Fakultas  terdapat  satu  atau  lebih  Pembantu  Dekan  atau hanya seorang Sekretaris Fakultas tergantung dari kebutuhan.   Laboratorium  adalah  wadah  bagi  sekelompok  akademisi  dalam  satu  atau  lebih  disiplin  ilmu  tertentu  untuk  menjalankan  kegiatan  akademik  (pendidikan,  penelitian  dan  pengabdian  masyarakat).  Laboratorium  dipimpin  oleh  seorang  tenaga  akademik  yang  memiliki  kompetensi  paling  tinggi  di  dalam  komunitas  akademik di laboratorium tersekait.  



Berikut adalah ketentuan‐ketentuan tentang Senat Fakultas  1) Senat Fakultas merupakan badan normatif tertinggi di Fakultas.  2) Keanggotaan  Senat  Fakultas  terdiri  atas  dosen  biasa  dengan  jabatan  guru  besar, pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan dan 10 (sepuluh) orang wakil Dosen.  3) Keanggotaan  Senat  Fakultas  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Rektor  atas  usulan Dekan selaku Ketua Senat.  4) Ketua  Senat  Fakultas  adalah  Dekan  dan  didampingi  oleh  seorang  Sekretaris  yang dipilih dari para anggota Senat Fakultas.  5) Dalam  melaksanakan  tugasnya,  Senat  Fakultas  dapat  membentuk  komisi‐ komisi yang beranggotakan anggota Senat Fakultas.  6) Tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat Senat diatur dalam tata tertib  Rapat Senat Fakultas.  7) Senat Fakultas mempunyai tugas pokok: 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



Berikut adalah ketentuan‐ketentuan tentang Pimpinan Fakultas  1) Dekan adalah pemimpin dan penanggung jawab utama Fakultas.  2) Dekan  mempunyai  tugas  mengatur  penyelenggaraan pendidikan,  penelitian,  pengabdian  kepada  masyarakat,  dan  melakukan  pembinaan  kepada  mahasiswa, dosen dan tenaga administrasi Fakultas.  3) Dekan  dalam  melaksanakan  tugasnya  berpedoman  pada  peraturan  atau  ketentuan yang berlaku.  4) Dalam  melaksanakan  tugasnya,  Dekan  dibantu  oleh  beberapa  orang  Pembantu Dekan.  5) Dekan dan Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor melalui  pertimbangan Senat Fakultas.  6) Masa jabatan Dekan dan Pembantu Dekan adalah 4 (empat) tahun, dan dapat  diangkat  kembali  dengan  ketentuan  tidak  boleh  lebih  dari  dua  kali  masa  jabatan berturut‐turut. 



  26



ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ



ƒ ƒ ƒ ƒ



Merumuskan baku mutu pendidikan, kebijakan akademik dan  pengembangan Fakultas;   Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan dan  kepribadian sivitas akademika;   Merumuskan norma, etika dan tolok ukur penyelenggaraan Fakultas;   Menilai pertanggungjawaban dan pelaksanaan kebijakan yang telah  ditetapkan oleh Dekan;   Memberikan pertimbangan atas dosen yang dicalonkan memangku  jabatan fungsional akademik lebih tinggi;   Mengusulkan pemberian gelar doktor kehormatan bagi seseorang yang  memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang  berlaku;  Memberikan pertimbangan dan persetujuan rencana anggaran  pendapatan dan belanja Fakultas yang diajukan oleh Dekan.  Memilih dan memberikan pertimbangan atas Dosen yang diusulkan  mendapat tugas tambahan sebagai Dekan,   Memberikan pertimbangan untuk Dosen yang diangkat sebagai  Pembantu Dekan, Ketua Jurusan/Bagian dan Sekretaris Jurusan/Bagian;   Tata cara pertimbangan Senat Fakultas dalam hal pengangkatan dan  pemberhentian Dekan, Pembantu Dekan, Ketua dan Sekretaris  Jurusan/Bagian serta pengusulan kenaikan jabatan fungsional akademik  diatur dalam Peraturan Senat Universitas. 



Berikut adalah ketentuan‐ketentuan tentang Jurusan/Bagian:  1) Jurusan atau Bagian merupakan unit pelaksana akademik yang melaksanakan  pendidikan  akademik  pada  program  sarjana  dan  program  pascasarjana  pendidikan profesi, atau pendidikan vokasional.  2) Jurusan  atau  Bagian  dipimpin  oleh  seorang  Ketua  dan  didampingi  seorang  Sekretaris  yang  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Rektor  atas  usul  Dekan,  serta bertanggung jawab langsung kepada Dekan.  3) Ketua Jurusan/Bagian mengkoordinasikan semua program studi terkait untuk  menjamin baku mutu pendidikan.  4) Jurusan  atau  Bagian  dalam  melaksanakan  tugasnya  membentuk  bengkel,  laboratorium/studio,  program  studi  akademik,  profesi  dan  vokasional,  serta  bentuk  lain  yang  dianggap  perlu  untuk  menyelenggarakan  pendidikan  oleh  Fakultas.  5) Tata cara pembentukan bengkel, laboratorium/studio, program studi reguler  dan ekstensi, serta bentuk‐bentuk lain yang dianggap perlu seperti dimaksud  pada Ayat (4) dalam pasal ini diatur melalui keputusan Rektor.  Berikut adalah ketentuan‐ketentuan tentang Program Studi: 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



ƒ



  27



1) 2)



Program  Studi  merupakan  penyelenggaraan  program‐program  pendidikan  tinggi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum.  Program‐program  pendidikan  tinggi  berupa:  program  studi  diploma,  sarjana  dan  pascasarjana  serta  profesi,  dapat  diselenggarakan  di  Fakultas/Jurusan  yang memenuhi syarat. 



Berikut adalah ketentuan‐ketentuan tentang Laboratorium/Studio:  1) Laboratorium  atau  studio  adalah  wadah  bagi  sivitas  akademika  melakukan  pengembangan ilmu melalui penelitian dan melakukan praktik belajar.  2) Laboratorium  atau  studio  dipimpin  oleh  seorang  ketua  laboratorium/studio  yang  ditunjuk  atas  dasar  kompetensi  bidang  ilmunya  serta  kemampuannya  melakukan pengembangan ilmu.  3) Tugas seorang ketua laboratorium atau studio adalah melakukan pengelolaan  laboratorium  atau  studio,  melakukan  koordinasi  serta  memimpin  pengembangan ilmu pada bidang kajian tertentu melalui kegiatan penelitian.  4) Laboratorium beranggotakan kelompok dosen.  5) Dalam satu laboratorium dapat dibentuk lebih dari satu kelompok dosen.  6) Laboratorium  didukung  oleh  tenaga  penunjang  akademik  yang  terdiri  dari  peneliti, teknisi, laboran, dan tenaga administrasi. 



Standar Kompetensi  1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  2) Berusia maksimal 61 tahun pada saat dicalonkan;  3) Berpendidikan minimal Strata Tiga (S3);  4) Memiliki kepangkatan akademik serendah‐rendahnya Lektor;  5) Bersedia dicalonkan, dan mencalonkan diri menjadi Dekan secara tertulis;  6) Memiliki  wawasan  kependidikan,  komitmen pada  kualitas  tinggi  lulusan  dan  hasil  penelitian  dan  pengabdian  masyarakat,  kemampuan  manajerial  yang  efektif, dan integritas akademik maupun pribadi;  7) Memiliki visi, misi dan program yang jelas dan dapat diterapkan, diantaranya  meliputi :  ƒ Peningkatan  mutu hasil  Tri  Dharma  Perguruan Tinggi  di  Fakultas  selama  periode kepemimpinannya kedepan;  ƒ Peningkatan  kualitas,  kreativitas,  prestasi,  dan  akhlak  mulia  sivitas  akademika; 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



Berikut adalah ketentuan‐ketentuan tentang Kelompok Dosen:  1) Kelompok  Dosen  adalah  sekelompok  Dosen  yang  mempunyai  kompetensi  pada bidang ilmu/kajian tertentu di dalam satu laboratorium/studio/Jurusan/  Fakultas.  2) Kelompok  Dosen  dipimpin  oleh  seorang  ketua  kelompok  yang  bertugas  melakukan  koordinasi  dan  memimpin  aktivitas  pendidikan,  penelitian,  dan  pengabdian kepada masyarakat. 



  28



ƒ



Pelaksanaan program yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 



Standar Kompetensi  1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  2) Berusia maksimal 61 tahun pada saat dicalonkan;  3) Berpendidikan minimal Strata Tiga (S3);  4) Memiliki kepangkatan akademik serendah‐rendahnya Lektor;  5) Bersedia dicalonkan, dan mencalonkan diri menjadi Dekan secara tertulis;  6) Memiliki  wawasan  kependidikan,  komitmen pada  kualitas  tinggi  lulusan  dan  hasil  penelitian  dan  pengabdian  masyarakat,  kemampuan  manajerial  yang  efektif, dan integritas akademik maupun pribadi;  7) Memiliki visi, misi dan program yang jelas dan dapat diterapkan, diantaranya  meliputi :  • Peningkatan mutu hasil Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas selama  periode kepemimpinannya kedepan;  • Peningkatan  kualitas,  kreativitas,  prestasi,  dan  akhlak  mulia  sivitas  akademika;  • Pelaksanaan program yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 



5.



Lembaga  Lembaga terdiri atas:  (a) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan   (b) Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan (LP3)  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  terdiri  atas  2  (dua)  bidang:  Bidang Penelitian dan Bidang Pengabdian kepada Masyarakat.  Lembaga  merupakan  unsur  pelaksana  akademis  di  Universitas  yang  bertugas  melakukan  koordinasi,  memantau,  dan  menilai  pelaksanaan  kegiatan  Tri  Dharma 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



b) Direktur Program Pascasarjana  1) Program  Pascasarjana berfungsi  mengkoordinasikan  administrasi  pendidikan  semua program studi Pascasarjana.  2) Program Pascasarjana berfungsi untuk menjamin baku mutu pendidikan.  3) Penyelenggaraan  Program  Pascasarjana  dapat  dilaksanakan  pada  Jurusan  yang memenuhi syarat.  4) Program  Pascasarjana  yang  bersifat  lintas  jurusan  dapat  berada  di  bawah  Fakultas  yang  memiliki  sumber  daya  terbanyak  yang  digunakan  dalam  penyelenggaraannya.  5) Program Pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur.  6) Direktur  Pascasarjana  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Rektor  untuk  masa  jabatan  4  (empat)  tahun  dan  dapat  diangkat  kembali  untuk  sebanyak‐ banyaknya dua kali masa jabatan. 



  29



perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh pusat‐pusat pengkajian, penelitian, dan atau  pusat  pelayanan  serta  ikut  serta  mengusahakan  dan  mengendalikan  administrasi  sumber daya yang diperlukan.  Lembaga  dapat  membentuk  pusat‐pusat  kajian  secara  fungsional  sesuai  dengan  kebutuhan.  Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang Sekretaris.  Direktur  Lembaga  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Rektor  berdasarkan  atas  pertimbangan Senat Universitas.  Sekretaris,  Ketua  Bidang,  dan  Kepala  Pusat  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Rektor  atas usul Direktur Lembaga.  Pimpinan lembaga diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali  untuk sebanyak‐banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan.  Standar Kompetensi  1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  2) Berusia maksimal 61 tahun;  3) Berpendidikan minimal strata tiga (S‐3);  4) Memiliki  rekam  jejak  kegiatan  penelitian  dan  pengabdian  masyarakat  yang  memadai  untuk  dipandang  mampu  menjalankan  pembinaan  dan  pengambilan kebijakan di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat  5) Memiliki kemampuan manajerial di bidang Sumber Daya Manusia  6) Menduduki jabatan fungsional serendah‐rendahnya Lektor Kepala.    Unsur  Pelak sana A dminis tr as i  a) Biro Administrasi Keuangan (BAK)  Biro Administrasi Keuangan (BAK) adalah Biro baru dengan tugas khusus di bidang  keuangan.  Bagian  keuangan ini  sebelumnya  hanya  setingkat  Kepala  Bagian  yang  tergabung  dalam  Biro  Administrasi  Umum  dan  Keuangan  (BAUK).  Dalam  organisasi  BLU,  BAUK  dipecah  menjadi  BAK  dan  BAU  (Biro  Administrasi  Umum).  Organisasi  BAK  diperkuat  dengan  pembentukan  sub‐bagian  baru  yang  sebelumnya  belum  ada  seperti  Sub‐bag  Akuntansi.  Kepala  Biro  Administrasi  Keuangan  merupakan  pejabat  keuangan  Universitas  yang  berfungsi  sebagai  penanggung jawab keuangan dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut:  1) 2) 3) 4) 5) 6)



Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis bisnis (RBA),  Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran Universitas,   Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja.  Menyelenggarakan pengelolaan kas.  Melakukan pengelolaan hutang dan piutang.  Menyusun  kebijakan  pengelolaan  barang,  aset  tetap,  dan  investasi  Universitas. 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



6.



  30



7) Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan.  8) Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.   



Ka.BAK



Kabag. Akuntansi



Ka.Sub.Bag. Monitoring



Ka.Sub.Bag. Akuntansi Keuangan



Ka.Ur. Hutang dan Perpajakan



Ka.Ur. Pelaporan Akuntansi



Kabag. Anggaran dan Perbendaharaan



Ka.Sub.Bag. Akuntansi Manajemen



Ka.Ur. Aset



Ka.Sub.Bag. PNBP



Ka.Ur. SPP, DPP



Ka.Ur. SPFP, SPIP



Ka.Sub.Bag. APBN



Ka.Ur. Dana Kerjasama



Ka.Ur. Dana Hibah Kompetisi



  Gambar 3. Struktur Organisasi Biro Administrasi Keuangan BLU‐UB  Standar Kompetensi:  1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.  2) Berumur maksimal 60 Tahun.  3) Berijazah minimal S1, diutamakan bidang akuntansi atau keuangan.  4) Mampu  mengkoordinasikan  penyusunan  anggaran  dan  penyiapan  dokumen  pelaksanaan anggaran.  5) Mampu melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja.  6) Mampu menyelenggarakan pengelolaan kas dan hutang, dan piutang.  7) Memiliki  kemampuan  dalam  menyusun  kebijakan  pengelolaan  barang,  aset  tetap, dan inventaris Universitas.  8) Memiliki  kemampuan  menyelenggarakan  sistem  informasi  manajemen  keuangan.  9) Memiliki kemampuan menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan  keuangan.  b) Biro Administrasi Umum (BAU)  Tugas dan Fungsi Biro Administrasi Umum:  1) Melakukan  pengelolaan  peralatan  dan  gedung,  keamanan,  kebersihan  dan  keindahan kampus.   2) Bertanggung jawab dalam pengadaan dan perawatan aset tetap dan barang.   3) Menjalankan  pengelolaan basis  data  serta  sistem  informasi, pencatatan  dan  pendokumentasian aset tetap, barang, dan dokumen.  



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



 



  31



4) Melakukan  sistem  informasi  termasuk  pendokumentasian  kepegawaian termasuk rekam jejak kinerja dan karier karyawan.   



berkas 



Ka.BAU



Kabag. Umum



KasubBag UHTL



KasubBag Rumah Tangga



Ka.Ur. Keamanan



KasubBag Tata Usaha



Ka.Ur. Kebersihan, Keindahan & Pertamanan



Kabag. Pengadaan



KasubBag Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset



Ka.Ur. Kendaraan



Ka.Ur. Gedung, Jalan



KasubBag Gedung



Ka.Ur. Listrik, Telepon dan Jaringan TI



KasubBag Peralatan



Ka.Ur. Inventarisasi, Gudang & Penghapusan



Kabag. Kepegawaian



KasubBag Sarana Lain



KasubBag Dosen



Ka.Ur. Mutasi



KasubBag Tenaga Administrasi



Ka.Ur. Data & Statistik



KasubBag Pengembangan SDM



Ka.Ur. Pengembangan Karir



Ka.Ur. Pendidikan& Latihan



 



Gambar 4. Struktur Organisasi Biro Administrasi Umum BLU‐UB    Standar Kompetensi  1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.  2) Berumur maksimal 60 Tahun.  3) Berlatar belakang minimum sarjana S1 diutamakan bidang manajemen   4) Memiliki  kemampuan  untuk  mengkoordinasikan  penyelenggaraan  administrasi di bidang umum, pengadaan dan kepegawaian.   Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)  Tugas dan Fungsi Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan  1) Menjalankan Sistem Informasi Akademik (SIAKAD)  2) Memberikan layanan registrasi mahasiswa, pengelolaan dan pencatatan data  akademik   3) Menyiapkan  dan  mengarsipkan  dokumen  akademik  (pendidikan,  penelitian,  dan pengabdian masyarakat, kemahasiswaan dan alumni  4) Melakukan  monitoring  dan  evaluasi  terhadap  penyelenggaraan  kegiatan  akademik  5) Mengkoordinasikan survei tentang alumni   6) Memeberikan  layanan  informasi  tentang  pekerjaan,  mengkoordinasikan  kegiatan bursa kerja dan bertindak sebagai Job Placement Centre    



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



c)



  32



Ka. BAAK



KaBag.  Akademik



KaSubBag Penerimaan  dan  Promosi



KaSubBag Registrasi  dan  Statistik



KaSubBag KaSubBag Monev dan  Sarana  Akreditasi Pendidikan



KaBag.  Kemahasiswaan



KaSubBag Minat dan  Penalaran



KaSubBag Kesejahteraan



Ka.Ur.  Mhs.  Domestik



KaBag. Alumni  dan JPC



KaSubBag Ketrampilan  Hidup



KaSubBag Alumni



KaSubBag Job  Placement  Center



Ka.Ur.  Mhs.  Asing



 



Gambar 5. Struktur Organisasi Biro Administrasi Akademik dan  Kemahasiswaan BLU‐UB    Standar Kompetensi  1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.  2) Berumur maksimal 60 Tahun.  3) Berlatar belakang minimum sarjana S1 diutamakan bidang manajemen   4) Memiliki  kemampuan  untuk  mengkoordinasikan  penyelenggaraan  administrasi di bidang akademik, kemahasiswaandan kealumian.    



Tugas dan Fungsi Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi (BAPSI)  1) Melaksanakan administrasi perencanaan akademik ;   2) Melaksanakan administrasi sistem informasi ;  3) Menyusun   rencana   dan program kerja yang berkaitan dengan perencanaan  dan sistem informasi Universitas ;  4) Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data di bidang perencanaan dan  sistem informasi Universitas ;  5) Melaksanakan  administrasi  berkaitan  dengan    kerjasama  dalam  dan  luar  negeri;  6) Melaksanakan kegiatan kehumasan.     



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



d) Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi (BAPSI) 



  33



Ka.BAPSI



KaBag. Perencanaan,  Kerjasama dan Sistem  Informasi



KaSubBag Perencanaan  dan  Pengembangan



Ka.Ur. Perencanaan Akademik



Ka.Ur. Perencanaan Fisik



KaSubBag Sistem Informasi



Ka.Ur. Data



Ka.Ur. Pelayanan  Informasi



KaBag. Hubungan  Masyarakat



KaSubBag Kerjasama



Ka.Ur. Dalam  Negeri



KaSubBag Protokoler



KaSubBag Kehumasan



Ka.Ur. Luar Negeri



 



Gambar 6. Struktur Organisasi Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem  Informasi BLU‐UB    Standar Kompetensi  1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.  2) Berumur maksimal 60 Tahun.  3) Berlatar belakang minimum sarjana S1 diutamakan bidang manajemen   4) Memiliki  kemampuan  untuk  mengkoordinasikan  penyelenggaraan  administrasi  di  bidang  perencanaan,  sistem  informasi,  kerjasama  dan  kehumasan. 



Unsur Penunjang  a) Perpustakaan  Perpustakaan  adalah  tempat  pelayanan  informasi  ilmiah  bagi  sivitas  akademika  yang  dapat  berupa  sebagai  bahan  pustaka,  jurnal  ilmiah,  skripsi,  tesis,  dan  disertasi  tersimpan  dalam  bentuk  hasil  cetak,  mikrofilm,  maupun  dalam  media  elektronik.  Perpustakaan berfungsi mendukung kegiatan Universitas. Perpustakaan dipimpin  oleh  seorang  Kepala  yang  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Rektor  serta  bertanggung jawab kepada Rektor.  Direktur Perpustakaan  diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat  kembali untuk sebanyak‐banyaknya dua kali masa jabatan.  UPT  Perpustakaan  memiliki  tugas  untuk  mengelola  dan  pelayanan  kepustakaan,  referensi  dan  hasil‐hasil  karya  akdemik  dalam  bentuk  buku,  majalah,  perangkat 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



7.



  34



lunak  (soft  copy)  maupun  dokumen  paten.  UPT  Perpustakaan  bertugas  untuk  mengembangkan jaringan layanan Pustaka dan informasi ilmiah di dalam kampus  maupun dengan melakukan jalinan kerja dengan perpustakaan di luar UB.  Standar Kompetensi  1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  2) Berusia maksimal 60 tahun;  3) Berpendidikan minimal strata dua (S2);  4) Menduduki  jabatan  fungsional  serendah‐rendahnya  Pustakawan  Madya  (untuk Perpustakaan Pusat);  5) Memenuhi persyaratan keahlian yang ditetapkan oleh Rektor.  b) Laboratorium Sentral Ilmu Hayati  Laboratorium  Sentral  Ilmu  Hayati adalah  tempat  pelayanan  kegiatan  ilmiah  bagi  sivitas  akademika  dan  mempunyai  tugas  melakukan  koordinasi  penelitian  dalam  ilmu‐ilmu hayati dengan Program Studi.  Laboratorium Sentral Ilmu Hayati melakukan kegiatan penelitian dengan teknologi  tinggi yang berskala nasional dan atau global. Laboratorium Sentral lainnya dapat   dibentuk berdasarkan kebutuhan.  Laboratorium Sentral Ilmu Hayati dapat bekerja sama dengan Lembaga Penelitian  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat,  Program  Studi,  dan  lembaga  lain  di  luar  Universitas.  Laboratorium Sentral Ilmu Hayati dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan  diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor. 



Direktur  LSIH  memiliki  tugas  untuk  menjalankan  kegiatan  penelitian  dan  melakukan  koordinasi  penelitian  di  bidang  ilmu‐ilmu  hayati  (Biologi  Pertanian,  Peternakan,  Perikanan,  Kedokteran  dan  Teknologi  Pangan)  yang  memerlukan  fasilitas  berteknologi  tinggi  dan  mahal.  LSIH  bertanggungjawab  terhadap  kemajuan  kegiatan  penelitian  dengan  melibatkan  teknologi  tinggi  untuk  meningkatkan  reputasi  Universitas  dalam  pengembangan  ilmu‐ilmu  hayati  di  lingkup  nasional  dan  global.  LSIH  terdiri  atas  enam  Divisi  yang  masing‐masing  mewakili  enam  disiplin  Ilmu  dari  enam  Fakultas.  Devisi‐divisi  tersebut  adalah  Devisi Biologi Molekuler dan Sel, Devisi Biomedik, Devisi Hayati Pertanian, Devisi  Hayati Peternakan, Devisi hayati Perikanan serta Devisi Teknologi pangan.  Standar Kompetensi  1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  2) Berusia maksimal 55 tahun;  3) Berpendidikan strata tiga (S‐3); 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



Direktur  Laboratorium  Sentral  Ilmu  Hayati  diangkat untuk  masa  4  (empat)  tahun  dan dapat diangkat kembali untuk sebanyak‐banyaknya dua kali masa jabatan. 



  35



4) 5) 6)



7) c)



Memiliki  kemampuan  manajerial  yang  efektif, inovatif dan  integritas  pribadi  tinggi;  Memiliki kemampuan entrepreunership dan mengembangkan usaha  Memiliki  program  pencapaian visi dan  misi  Universitas  yang  jelas  dan  dapat  diterapkan  untuk  meningkatkan  mutu  kinerja  organisasi  (efektif,  efisien,  kredibel dan akuntabel).  Memiliki Pemahaman dan Penguasaan pengetahuan di bidang tugasnya 



Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi  Unit  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  berfungsi  membantu  Universitas  melakukan  kegiatan  akademik  dan  non  akademik  di  bidang  teknologi  informasi  dan komunikasi.  Unit  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  yang  diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor.  Direktur  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  diangkat  untuk  masa  4  (empat)  tahun  dan  dapat  diangkat  kembali  untuk  sebanyak‐banyaknya  dua  kali  masa  jabatan.  Unit  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  dapat  bekerja  sama  dengan  unit  dan  lembaga lain di dalam dan di luar Universitas. 



Standar Kompetensi  1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  2) Berusia maksimal 55 tahun;  3) Berpendidikan minimal strata dua (S2);  4) Memenuhi persyaratan keahlian yang ditetapkan oleh Rektor.  d) Unit Inkubator Bisnis dan Pelayanan Masyarakat  Unit Inkubator Bisnis dan Pelayanan Masyarakat berfungsi membantu Universitas  melakukan kegiatan pendidikan kewirausahaan dan kegiatan  bisnis.  Unit  Inkubator  Bisnis  dan  Pelayanan  Masyarakat  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  yang  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Rektor  serta  bertanggung  jawab  kepada  Rektor. 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



Direktur  TIK  memiliki  tugas  untuk  menyenggarakan  penerapan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  untuk  kepentingan  manajemen  internal,  layanan  akademik  serta  sistem  komunikasi.  Direktorat  TIK  juga  bertugas  melakukan  layanan  kepada  pihak‐pihak  eksternal  yang  memerlukan  jasa  konsultasi  maupun  jasa  lainnya  terkait  dengan  TIK.  Direktur  TIK  bertanggung‐jawab  terhadap  keamanan  data  elektronik  dan  terselenggaranya  sistem  layanan  TIK  dengan  kualitas  tinggi  seiiring  dengan  perkembangan  TIK  di  dunia  internasional  yang  sangat  cepat.  Direktorat  TIK  terdiri  atas  tiga  Divisi  yaitu  Divisi  Pengembangan  Aplikasi, Divisi Jaringan dan Pelayanan serta Devisi Bisnis dan layanan eksternal.  



  36



Direktur  Inkubator  Bisnis  dan  Pelayanan  Masyarakat  diangkat  untuk  masa  4  (empat)  tahun  dan  dapat  diangkat  kembali  untuk  sebanyak‐banyaknya  dua  kali  masa jabatan.  Unit Inkubator Bisnis dan Pelayanan Masyarakat dapat bekerja sama dengan unit  dan lembaga lain di dalam dan di luar Universitas. 



Pusat  INBIS  dan  layanan  Masyarakat  juga  diberi  tugas  untuk  mengembangkan  pendidikan entrepreunership di dalam kampus terkait dengan keinginan UB untuk  menjadi  entrepreunerial  University,  serta  melaksanakan  inkubator  bisnis  untuk  hasil‐hasil karya sivitas akademika agar lebih mudah dan lebih memiliki nilai bagi  peningkatan  peran  UB  di  masyarakat.  INBIS  terdiri  atas  tiga  divisi  yaitu:  Devisi  Pendidikan Entreperneurship, Devisi Bisnis dan Devisi Inkubator Bisnis.  Standar Kompetensi  1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  2) Berusia maksimal 55 tahun;  3) Berpendidikan minimal strata dua (S2);  4) Memenuhi persyaratan keahlian yang ditetapkan oleh Rektor.       



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



Pusat  INBIS  dan  Layanan  Masyarakat  memiliki  tugas  mengembangkan  kegiatan  bisnis  terkait  dengan  kegiatan  akademik  dan  hasil‐hasilnya  sebagai  upaya  universitas meningkatkan fungsi Universitas di masyarakat sekaligus dalam rangka  meningkatkan pendapatan  di luar  subsidi  pemerintah  dan  biaya pendidikan  dari  mahasiswa.  Pertimbangan  pembentukan  dan  rambu‐rambu  Pusat  INBIS  dan  Layanan Masyarakat adalah sebagai berikut:  1) Meningkatkan nilai komersial hasil‐hasil karya akademik.  2) Menghasilkan keuntungan yang sepenuhnya untuk kepentingan–kepentingan  akademik Universitas.  3) Memberikan  implikasi  langsung  atau  tidak  langsung  untuk  pengembangan  pendidikan Universitas.  4) Adanya  transparansi  keuangan  dan  kebijakan  pengembangan  usaha  komersial akademik pada Universitas.  5) Usaha‐usaha komersial bertanggung jawab kepada Rektor   6) Rektor atas persetujuan Dewan Pengawas menetapkan bentuk organisasi dan  sistem menejemen usaha‐usaha komersial akademik  7) Pembentukan  usaha‐usaha  komersial  akademik  dan  penetapan  personalia  pengelola  diatur  dalam  Statuta  Universitas  dan  lebih  lanjut  diatur  dalam  Keputusan Rektor. 



  37



e) Unit Layanan Mata Kuliah Umum  Unit  Layanan  Mata  Kuliah  Umum  berfungsi  membantu  Universitas  melakukan  kegiatan akademik untuk mata kuliah tertentu yang bersifat lintas fakultas.  Unit Layanan Mata Kuliah Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan  diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor.  Ketua Unit Layanan Mata Kuliah Umum diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan  dapat diangkat kembali untuk sebanyak‐banyaknya dua kali masa jabatan.  Rincian  tugas  Unit  Layanan  Mata  Kuliah  Umum  dan  syarat  menjadiKetua  Unit  Mata Kuliah Umum diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas.  Standar Kompetensi  1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  2) Berusia maksimal 60 tahun;  3) Berpendidikan minimal strata dua (S2);  4) Memenuhi persyaratan keahlian yang ditetapkan oleh Rektor.  f)



Pusat Bahasa  Pusat  Bahasa  berfungsi  membantu  Universitas  melakukan  kegiatan  peningkatan  kemampuan berbahasa dan pelayanan sertifikasi bahasa.  Pusat Bahasa dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh  Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor.  Direktur  Pusat  Bahasa diangkat  untuk  masa  4  (empat)  tahun  dan dapat  diangkat  kembali untuk sebanyak‐banyaknya dua kali masa jabatan.  Pusat  Bahasa dapat bekerja  sama  dengan unit  dan  lembaga lain  di  dalam  dan  di  luar Universitas. 



Standar Kompetensi  1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  2) Berusia maksimal 60 tahun;  3) Berpendidikan minimal strata dua (S2);  4) Memenuhi persyaratan keahlian yang ditetapkan oleh Rektor.  g) Pusat Usaha Komersial  Pusat  Usaha  Komersial  berfungsi  membantu  Universitas  melakukan  kegiatan   bisnis  dan  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  yang  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Rektor  serta  bertanggung  jawab  kepada  Rektor.  Pusat  Usaha  Komersial  dapat  bekerja sama dengan unit dan lembaga lain di dalam dan di luar Universitas. 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



Rincian  tugas  Pusat  Bahasa  dan  syarat  menjadi  Direktur  Inkubator  Bisnis  dan  Pelayanan Masyarakat diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas. 



 



  38



Kepala  Pusat  Usaha  Komersial  diangkat  untuk  masa  4  (empat)  tahun  dan  dapat  diangkat kembali untuk sebanyak‐banyaknya dua kali masa jabatan.  Pusat Usaha Komersial memiliki tugas mengembangkan kegiatan bisnis yang tidak  terkait  dengan  kegiatan  akademik  sebagai  upaya  meningkatkan  pendapatan  di  luar  subsidi  pemerintah  dan  biaya  pendidikan  dari  mahasiswa.  Pertimbangan  pembentukan dan rambu‐rambu Pusat Usaha Komersial adalah sebagai berikut:  1) Menghasilkan  keuntungan  yang  sepenuhnya  untuk  kepentingan–kepentingan  Universitas.  2) Adanya  transparansi  keuangan dan  kebijakan  pengembangan usaha  komersial  akademik pada Universitas.  3) Pengelolaan usaha‐usaha komersial dilakukan secara terpisah dengan kegiatan  akademik.  4) Kepala Pusat  Usaha Komersial bertanggung jawab kepada Rektor   5) Rektor  atas  persetujuan Dewan  Pengawas  menetapkan bentuk organisasi  dan  sistem menejemen usaha‐usaha komersial   6) Pembentukan  usaha‐usaha  komersial  dan  penetapan  personalia  pengelola  diatur  dalam  Statuta  Universitas  dan  lebih  lanjut  diatur  dalam  Keputusan  Rektor.  Standar Kompetensi  5) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  6) Berusia maksimal 55 tahun;  7) Berpendidikan minimal strata dua (S2);  8) Memenuhi persyaratan keahlian yang ditetapkan oleh Rektor. 



Institusi Fungsional  a) Pusat Jaminan Mutu (PJM)  Pusat  Jaminan  Mutu  adalah  Institusi  Fungsional  yang  bertugas  mendukung  kegiatan Universitas dalam memberikan jaminan mutu lulusan Universitas.  Pusat  Jaminan  Mutu  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  yang  diangkat  dan  diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor.  Ketua  Pusat  Jaminan  Mutu  diangkat  untuk  masa  4  (empat)  tahun  dan  dapat  diangkat kembali untuk sebanyak‐banyaknya dua kali masa jabatan.  PJM memiliki tugas Melakukan evaluasi kegiatan, dan menyusun laporan kegiatan  akademik dalam rangka memberikan jaminan mutu lulusan Universitas. Untuk ini  PJM  bertanggungjawab  terhadap  pembuatan  Manual  Mutu,  Manual  Prosedur,  Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Akademik.  Sejalan dengan fungsinya, PJM melaksanakan audit sistem dan kepatuhan secara  rutin  terhadap  seluruh  kegiatan‐kegiatan  akademik  di  seluruh  unit  kerja  di 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



8.



  39



lingkungan  Universitas.  Selanjutnya  menyampaikan  laporan  hasil  audit  beserta  rekomendasi  yang  diusulkan  secara  tertulis  kepada  Rektor,  serta  memantau,  mengevaluasi,  dan  menganalisis  tindak  lanjut  atas  rekomendasi  yang  telah  disetujui oleh Rektor.  Kewenangan  a) Mendapatkan akses secara penuh dan tidak terbatas terhadap unit‐unit kerja  Universitas,  aktivitas,  catatan‐catatan,  dokumen,  personel,  aset  Universitas,  serta  informasi  relevan  lainnya  sesuai  dengan  tugas  yang  ditetapkan  oleh  Rektor.  b) Menetapkan  ruang  lingkup  kerja  dan  menerapkan  teknik‐teknik  audit  yang  diperlukan untuk mencapai efektivitas sistem pengendalian intern.  c) Memperoleh bantuan, dukungan, maupun kerjasama dari personel unit kerja  yang terkait, terutama dari unit kerja yang diaudit.  d) Mendapatkan  kerjasama  penuh  dari  seluruh  unsur  Pejabat  Pengelola  Universitas, tanggapan terhadap laporan, dan langkah‐langkah perbaikan.  e) Mendapatkan  dukungan  sumberdaya  yang  memadai  untuk  keperluan  pelaksanaan tugasnya.  Standar Kompetensi  a) Memiliki pendidikan dan pengetahuan menilai di bidang tatalaku akademik.  b) Memiliki reputasi kerja dengan kualifikasi DP3 sangat baik.  b) Satuan Pengendali Intern (SPI)  Satuan Pengendali Internal adalah Institusi Fungsional yang bertugas mendukung  kegiatan Universitas dalam pengawasan internal Universitas.  Satuan  Pengendali  Internal  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  yang  diangkat  dan  diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor. 



Fungsi dan Tugas  a) Membantu Rektor dalam melakukan pengawasan internal Universitas.  b) Memberikan  rekomendasi  perbaikan  untuk  mencapai  sasaran  Universitas  secara ekonomis, efisien, dan efektif.  c) Membantu efektivitas penerapan pola tata kelola di Universitas.  d) Menangani  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  indikasi  terjadinya  KKN  (kolusi,  korupsi,  dan  nepotisme)  yang  menimbulkan  kerugian  Universitas,  bekerja sama dengan unit kerja terkait.  e) Membantu  menciptakan  sistem  pengendalian  intern  yang  efektif  di  Universitas dan memastikan bahwa pengendalian intern telah tersebut telah  dipatuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



Kepala  Satuan  Pengendali  Internal  diangkat  untuk  masa  4  (empat)  tahun  dan  dapat diangkat kembali untuk sebanyak‐banyaknya dua kali masa jabatan 



  40



Melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian intern yang berlaku serta  pelaksanaannya  di  semua  kegiatan,  fungsi,  dan  program  Universitas  yang  mencakup:  • Audit  atas  keuangan  dan  ketaatan  pada  peraturan  perundangundangan  yang berlaku.  • Penilaian  tentang  daya  guna  dan  kehematan  dalam  penggunaan  sarana  dan prasarana Universitas.  • Penilaian  tentang  hasil  guna  atau  manfaat  yang  direncanakan  dari  suatu  kegiatan atau program Universitas.  • Penilaian  atas  pendayagunaan  dan  pengembangan  sumber  daya  manusia  di Universitas.  • Melakukan kajian terhadap kecukupan pelaksanaan manajemen risiko (risk  management) di lingkungan Universitas.  • Mengadakan koordinasi dengan auditor eksternal.  • Menyusun peraturan  Universitas  di bidang audit  serta  pedomanpedoman  yang  berkaitan  dengan  kelengkapan  prosedur  untuk  kelancaran  pelaksanaan tugas.  • Menyampaikan  laporan  hasil  audit  beserta  rekomendasi  yang  diusulkan  secara tertulis kepada Rektor.  • Memantau,  mengevaluasi,  dan  menganalisis  tindak  lanjut  atas  rekomendasi hasil audit yang telah disetujui oleh Rektor. 



Kewenangan  a) Mendapatkan akses secara penuh dan tidak terbatas terhadap unit‐unit kerja  Universitas,  aktivitas,  catatan‐catatan,  dokumen,  personel,  aset  Universitas,  serta  informasi  relevan  lainnya  sesuai  dengan  tugas  yang  ditetapkan  oleh  Rektor.  b) Menetapkan  ruang  lingkup  kerja  dan  menerapkan  teknik‐teknik  audit  yang  diperlukan untuk mencapai efektivitas sistem pengendalian intern.  c) Memperoleh bantuan, dukungan, maupun kerjasama dari personel unit kerja  yang terkait, terutama dari unit kerja yang diaudit.  d) Mendapatkan  kerjasama  penuh  dari  seluruh  unsur  Pejabat  Pengelola  Universitas, tanggapan terhadap laporan, dan langkah‐langkah perbaikan.  e) Mendapatkan  dukungan  sumberdaya  yang  memadai  untuk  keperluan  pelaksanaan tugasnya.  f) Mendapatkan  bantuan  dari  tenaga  ahli,  baik  dari  dalam  maupun  luar  Universitas, sepanjang hal tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya.  Standar Kompetensi  a) Memiliki  pendidikan  dan  pengetahuan  yang  memadai  di  bidang  akuntansi,  keuangan,  manajemen  dan  atau  teknik  operasional  di  bidang  kegiatan  Universitas. 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



f)



  41



b) Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang audit.  c) Memiliki  pengetahuan  dan/atau  pengalaman  di  bidang  kegiatan  Universitas  untuk dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.  d) Secara  terus‐menerus  mengembangkan  pengetahuan  dan  keahlian  dalam  rangka menjamin kualitas hasil audit dan rekomendasi. 



9.



Unsur Pelayanan Umum   Unsur Pelayanan Umum adalah unit  yang bertugas mendukung kegiatan Universitas  dalam pelayanan umum yang tidak terkait dengan tugas utama Universitas.  Unsur Pelayanan Umum terdiri atas Penerbitan, Pusat Pembinaan Agama, Sekolah,  Asrama, dan unit‐unit lain yang diperlukan.  Unsur Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan  oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor.  Kepala Unsur Pelayanan Umum diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat  kembali untuk sebanyak‐banyaknya dua kali masa jabatan  Rincian tugas Unsur Pelayanan Umum diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas. 



Standar Kompetensi  a) Minimal bergelar sarjana  b) Memiliki pengalaman kerja yang cukup di bidang yang akan dipimpinnya  c) Memiliki  pengetahuan  dan/atau  pengalaman  di  bidang  kegiatan  Universitas  untuk dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.   



Prosedur  kerja  di  berbagai  unit  di  Universitas  Brawijaya  yang  telah  dibakukan  dituangkan dalam bentuk dokumen standart operating procedur (SOP).  Dokumen SOP yang  ada  dalam  dokumen  lampiran  (Lampiran  terpisah  dalam  Dokumen  Standart  Operating  Procedure  yang  disertakan  dalam  proposal  ini).    Dalam  dokumen  tersebut  meliputi  SOP  Bidang  Akademik,  Bidang  Sumberdaya Manusia,  Bidang  Keuangan,  dan  Bidang  Sarana  dan  Prasarana.           



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



D. Prosedur Kerja 



  42



E.  Ketersediaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia  Keter s ediaan Sum ber daya Manus ia  UB  saat  ini  memiliki  1419  orang  dosen  dan  739  orang  tenaga  non‐dosen.  Perkembangan jumlah dosen disajikan pada grafik di bawah ini: 



Perkembangan Jumlah Dosen 1,450 1,400 1,350 1,300 1,250



1,398



1,200 1,150



1,234



1,434



1,419



1,419



2006



2007



2008 *



1,271



1,100



2003



2004



2005



*Prognosa untuk tahun 2008  Gambar 8. Jumlah Dosen UB Tahun 2003‐2008  Dengan  jumlah  dosen  sebagaiman  tergambar  dalam  grafik  di atas  maka  rasio  dosen  per mahasiswa selama kurun waktu 2003‐2008 adalah sebagaimana tercantum dalam  tabel di bawah ini:  Tabel 1.  Ratio Jumlah Mahasiswa/Dosen  Ratio  Uraian 



2003/  2004/  2005/  2006/  2007/  2004  2005  2006  2007  2008 



Jumlah Mahasiswa Diploma 



3.735  3.251  2.892  2.508 



1978 



Jumlah Mahasiswa S‐1 



22.931  22.959  23.388  23.556  23807 



Jumlah Mahasiswa Pascasarjana 



1.915  1.884  1.877  2.274 



Jumlah Mahasiswa Keseluruhan 



28.581  28.094  28.157  28.348  27472 



Jumlah Dosen 



1.224  1.271  1.398  1.434 



1687 



1419 



Ratio Jumlah Mahasiswa S‐1 / Dosen 



19 



18 



17 



16 



17 



Ratio Jumlah Mahasiswa Diploma dan S‐1 / Dosen 



22 



21 



19 



18 



18 



Ratio Jumlah Mahasiswa Keseluruhan / Dosen 



23 



22 



20 



20 



19 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



1.



  43



  Kualifikasi  dosen  berdasar  tingkat  pendidikan,    terutama  doktor  dan  master    terus  meningkat. Jumlah  dosen  yang  bergelar  doktor  juga  menunjukkan  peningkatan  yang  signifikan.  Peningkatan kualifikasi dosen dapat dilihat pada grafik di bawah ini:   



Perkembangan Jumlah Dosen menurut Jenjang  Pendidikan Tertinggi 1600 1400 1200 1000 800 600



160 724



207 799



257



259



737



763



264



320 S‐3



809



819



S‐1



400 200 0



S‐2



340



265



404



414



346



280



2003



2004



2005



2006



2007



2008 *  



*Prognosa untuk tahun 2008  Gambar 9.  Jumlah Dosen UB berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun  2003‐2008   



Perkembangan Jumlah Dosen berdasar Jabatan  Fungsional



1400 1200



79



1000 800



502



200 0



94



117



124



502



504



501



496



87 494



348



352



339



352



361



217 78



235



2003



2004



94



Guru Besar Lektor Kepala



351



600 400



93



Lektor Asisten Ahli



231



269



309



302



221



217



153



145



2005



2006



2007



2008



Tenaga Pengajar



*



  *Prognosa untuk tahun 2008  Gambar 10.  Jumlah Dosen UB berdasarkan Jabatan Fungsional  Tahun  2003‐2008 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



1600



  44



 



1600



Perkembangan Jumlah Dosen berdasarkan Golongan  Kepangkatan



1400 1200 1000



585



583 521



589



612



569



800



Gol. IV



600 400



703



702



2003



2004



815



851



830



807



2005



2006



2007



2008 *



Gol. III



200 0



  * Prognosa untuk tahun 2008  Gambar 11. Jumlah Dosen berdasarkan golongan kepangkatan   Jumlah  dosen  berdasar  jabatan  fungsional  menunjukkan  dosen  yang  mempunyai  jabatan  fungsional  lektor  menduduki  peringkat  tertinggi  (  Gambar  10),  sedangkan  berdasar  kepangkatan,  golongan  III  menunjukkan  peningkatan  sejalan  dengan  bertambahnya dosen baru (Gambar 11).  Jumlah  guru  besar  juga  menunjukkan  hal  yang  menggembirakan.  Perkembangan  jumlah guru besar dapat dilihat pada grafik di bawah ini:   



Perkembangan Jumlah Guru Besar 180 140



33



120 100 80



17



20



24



31



60 40



79



87



97



2003



2004



2005



36



94



2006



115



124



Non‐ Aktif, wafat  dsb Aktif



20 0 2007



2008



  *Prognosa untuk tahun 2008  Gambar 12. Jumlah Guru Besar UB Tahun 2003‐2007 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



160



  45



Memang  peningkatan  jumlah  kualifikasi  dosen  terus  menunjukkan  indikator  yang  menggembirakan,  namun  jumlah  tersebut  masih  dirasa  kurang.  Idealnya  seluruh  dosen UB sudah bergelar S‐2 dan atau S‐3, namun masih terdapat sekitar 12% dosen  yang berkualifikasi S‐1.   Sedangkan kualifikasi tenaga kependidikan terlihat pada Tabel 2 di bawah ini:    Tabel 2.  Perkembangan  Tenaga  Kependidikan  (termasuk  Tenaga  Administrasi,  Laboran, Teknisi dan Pustakawan) berdasar pendidikan  No.



Pendidikan



2003



2004



2005



2006



   61  



   347      60      173      18    ‐ 



    61       66       333       71       178       19    ‐ 



725



728



1 



SD 



75 



75 



2 



SLTP 



69 



69           66  



3 



SLTA 



357 



358 



4 



DIP/SM 



73 



71 



5 



Sarjana 



143 



142 



6 



Magister 



8 



8 



7 



Doktor 



 ‐ 



 ‐ 



725



723



Total



2007



60  70  329  72  180  25   ‐  736



2008*



   58     66      322      75      188      27    ‐  736



* Prognosa untuk tahun 2008 



Tabel 3.  Perkembangan  Tenaga  Kependidikan  (termasuk  Tenaga  Administrasi,  Laboran, Teknisi dan Pustakawan) berdasar Golongan Kepangkatan  No.



Golongan



1 



Golongan I 



13 



13 



2 



2 



10 



10 



2 



Golongan II 



328 



324 



308 



308 



320 



315 



3 



Golongan III 



363 



364 



386 



387 



379 



381 



4 



Golongan IV 



21 



22 



31 



31 



27 



30 



725



723



727



728



736



736



Total



*Prognosa untuk tahun 2008 



2003



2004



2005



2006



2007



2008



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



Perkembangan  jumlah  tenaga  kependidikan  yang  telah  berstatus    PNS  tahun  2007  mencapai 736 orang dengan rincian 173 orang Teknisi/Laboran, 24 orang Pustakawan  dan  sisanya  539  orang  adalah  staf  administrasi.  Berdasar  golongan  kepangkatan,  tenaga kependidikan terbanyak pada golongan III dan golongan II (Tabel 2).   



  46



2.



Pengem bangan Sum ber daya Manus ia  a) Proyeksi kebutuhan SDM  Proyeksi Mahasiswa Baru, Jumlah Lulusan, dan Total Mahasiswa  Jika  mempertimbangkan  pencapaian  rasio  jumlah  dosen  dan  mahasiswa  sebesar  1:25 dan rata‐rata AEE 17% untuk S‐1, 45% untuk S‐2, 20% untuk S‐3  maka jumlah  mahasiswa  baru  yang  dapat  diterima  oleh  UB  mencapai  8500‐9000  per  tahun  seiring  juga  peningkatan  jumlah  dosen  yang  dimiliki  UB.  Dengan  adanya  peningkatan  kualitas  UB  melalui  pengelolaan  sistem  keuangan  berdasarkan  BLU  maka  diharapkan  jumlah  mahasiswa  baru  akan  meningkat.  Peningkatan  jumlah  mahasiswa  baru  selain  disebabkan  pembukaan  program  studi  baru  juga  disebabkan semakin menariknya UB melalui peningkatan kualitas dan banyaknya  beasiswa yang ditawarkan.   Sedangkan  pertumbuhan  jumlah  mahasiswa  S‐1  yang  lulus  diperkirakan  naik  sebesar  4%  di  tahun  2010  dan  7%  di  tahun  2013.  Pertumbuhan  pertumbuhan  lulusan  ini  seiring  dengan  perbaikan  AEE  dan  menurunnya  masa  studi  yang  diakibatkan  oleh  membaiknya  proses  belajar  mengajar.  Total  Jumlah  yang  lulus  untuk  semua  strata  di  tahun  2011  menurun  hingga  2%  yang  diakibatkan  penutupan beberapa program studi D‐3.  Jumlah mahasiswa baru, jumlah lulusan, dan mahasiswa terdaftar disajikan dalam  Tabel  23.  Jumlah  total  mahasiswa  tiap  tahun  didapat  dari  jumlah  mahasiswa  tahun  sebelumnya  ditambah  dengan  mahasiswa  baru  dikurangi  jumlah  lulusan.  Jumlah  mahasiswa  baru,  jumlah  lulusan,  dan  total  jumlah  mahasiswa  disajikan  dalam tabel di bawah ini: 



Tahun  Mahasiswa Baru  • Diploma  • Sarjana  • Pasca Sarjana & Spesialis  Mahasiswa Lulus  • Diploma  • Sarjana  • Pasca Sarjana & Spesialis  Total Jumlah Mahasiswa  • Mahasiswa diploma  • Mahasiswa S‐1  • Mahasiswa Pasca & Spesialis 



2009  7.755  300  6.410  1.045  6.595  770  5.000  825  29.896  1.001  26.517  2.378 



2010  8.015  250  6.500  1.265  7.120  880  5.200  1,040  30.791  500  27.688  2.603 



2011  8.351  250  6.751  1.350  6.950  350  5.500  1,100  32.191  418  28.920  2.853 



2012  8.685  250  7.000  1.435  7.335  350  5.800  1,185  33.541  318  30.120  3.103 



2013  8.765  250  7.000  1.515  7.870  350  6.200  1,320  34.436  218  30.920  3.298 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



Tabel 4. Proyeksi jumlah MABA, jumlah lulusan dan jumlah total mahasiswa UB Tahun 2009-2013



  47



Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan  UB  memiliki  sasaran  untuk  mempertahankan  rasio  dosen  dengan  mahasiswa  sebesar  1  :  21  selama  5  tahun.  Seiring  dengan  meningkatnya  jumlah  mahasiswa  maka UB akan meningkatkan jumlah dosen terutama dosen‐dosen untuk program  studi  baru.  Sedangkan  untuk  tenaga  kependidikan  UB  hanya  akan  menambah  tenaga  kependidikan  utamanya  untuk  bidang  keuangan  seiring  dengan  meningkatnya  tuntutan  kualitas  sistem  keuangan  dan  pelayanan  program  kelas  berbahasa Inggris, laboratorium dan perpustakaan.   Tabel 5. 



Proyeksi jumlah dosen dan tenaga kependidikan UB Tahun 2009‐2013 



Tahun  Jumlah dosen (orang)  Jumlah Dosen bergelar Doktor  (orang)  Jumlah Dosen berpendidikan S2  (orang)  Persentase Dosen bergelar Doktor  dan Master terhadap total dosen (%)  Jumlah Gurubesar (orang)  Persentase Gurubesar  terhadap  total dosen (%)  Jumlah Tenaga Kependidikan  keseluruhan (orang)  Jumlah Tenaga Administrasi (orang)  Jumlah Teknisi/Laboran (orang)  Jumlah Pustakawan (orang) 



2009  1.435 



2010  1.457 



2011  1.500 



2012  1.550 



2013  1.587 



340  



384  



414  



464  



514  



842  82 



874  86 



936  90 



931  90 



994  95 



128  9 



146  10 



165  11 



186  12 



190  12 



750  550  175  25 



750  542  180  28 



750  535  185  30 



770  547  190  33 



786  551  200  35 



 



Program  pengembangan  sumber  daya  manusia  bagi  dosen  dan  tenaga  kependidikan UB dilakukan dengan upaya‐upaya sebagai berikut:  1) Upaya  pengadaan  tenaga  dosen  sesuai  dengan  tuntutan  rasio  kecukupan  dosen  terhadap  mahasiswa  pada  setiap  jurusan  atau  program  studi  yang  dikembangkan  melalui  rekrutmen  tenaga  dosen  yang  memiliki  kualifikasi  minimum  S2,  kemampuan  berbahasa  Inggris  dan  memiliki  nilai  TPA  tinggi  serta lulus test sesuai persyaratan sebagai PNS.  2) Meningkatkan  profesionalisme  dosen  dengan  cara  meningkatkan  jumlah  dosen melanjutkan studi S2 dan S3.  Dosen muda yang berumur kurang dari  35  tahun  disyaratkan  untuk  melanjutkan  studi  di  Luar  Negeri.    Untuk  itu,  selain  UB  menyediakan  sebagian  dana  untuk  melanjutkan  studi  bagi  dosen,  UB  juga  akan  memperbanyak  kerjasama  beasiswa  dengan  universitas  dan  lembaga penyedia beasiswa di luar negeri. Saat ini di UB terdapat 192 orang  yang sedang studi lanjut baik di dalam negeri maupun luar negeri. 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



b) Program Pengembangan SDM 



  48



3) Mengembangkan  sistem  karir  dosen  dan  peningkatan  percepatan  proses  kenaikan jabatan dosen.   4) Mengirim dosen untuk  melakukan berbagai  macam  pelatihan/seminar/short  course  dan  lain  sebagainya.  Pelatihan  dan  seminar  untuk  meningkatkan  kompetensi/keahlian  bidang  ilmu  dosen.    Pelatihan  juga  ditujukan  untuk  proses sertifikasi dosen.  5) Melakukan  pelatihan  di  bidang  penelitian,  pengabdian  kepada  masyarakat,  pengetahuan  tentang  entrepreneurship,  ketrampilan  komputer  dan  pembelajaran  multimedia bagi dosen.    Diharapkan  akan  terjadi peningkatan  kemampuan mengajar dosen, publikasi ilmiah dan paten yang dilakukan oleh  dosen.  6) Meningkatkan  mutu  staf  administrasi  melalui  pelatihan/kursus  bidang  keahlian  administrasi,  laboratorium  dan  teknisi.    Kebijakan  staffing  akan  didasarkan pada kompetensi dan keahlian.   7) Meningkatkan  pendidikan  dan  keterampilan  staf  administrasi  melalui  studi  lanjut ke S‐2 bagi staf administrasi yang memenuhi syarat.   c) Pola Rekruitmen Dosen  dan  tenaga  kependidikan  Universitas  Brawijaya  dapat  terdiri  dari  negeri  sipil  dan/atau  tenaga  profesional  nonpegawai  negeri  sipil  sesuai  dengan  kebutuhan universitas.  Dosen dan Tenaga Kependidikan PNS  Rekruitmen  Dosen  dan  tenaga  kependidikan  (staf  administrasi,  laboran,  teknisi  dan pustakawan)  yang PNS didasarkan kepada peraturan yang berlaku.  Tahapannya  rekruitmen  PNS  untuk  tenaga  dosen  maupun  tenaga  kependidikan  sebagai berikut: 



2) Berdasar  surat  tersebut  membuat  usulan  kepada  Mendiknas.  Pembuatan  usulan mengacu pada Restra Bisnis.  3) Semua  usulan  dari  berbagai  satker  termasuk  UB  oleh  Mendiknas  kemudian  direkap dan diusulkan ke Menpan  4) Menpan membuat keputusan Formasi PNS untuk Diknas, termasuk didalamnya  Formasi untuk UB  5) Sekjen  Depdiknas  kemudian  menerbitkan  Surat  Edaran  tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Pengadaan  CPNS  Tahun  berjalan  di  lingkungan  Depdiknas  untuk pelamar umum, sedangkan untuk pelamar honorer mengacu pada acuan  tahun  2005‐2005  yang  telah  diajukan  sebelumnya.   Dalam  Surat  Edaran  telah  tercantum  Formasi  tingkat  Golongan  baik  untuk  Dosen  maupun  tenaga  kependidikan. 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



1) Awalnya  UB  akan  menerima  pemberitahuan  dari  DepDiknas  berupa  Surat  Edaran  Sekjen  tentang  Penyusunan  Rencana  Kebutuhan  Ketenagaan  tahun  berjalan. 



  49



6) Berdasar  Acuan  Surat  Edaran point  5,  UB  mengadakan  Rapat  Pimpinan untuk  memutuskan  sebaran  formasi  per  Fakultas  dengan  mengacu  pada  Renstra  Bisnis.   7) UB  mengumumkan  di  Papan  Pengumuman  di  lingkungan  Kampus  dan  di  Website untuk penerimaan CPNS dari Pelamar Umum  8) Seleksi  dilakukan  berdasar  ketentuan  Surat  Edaran  tersebut  (point  5)  dengan  diadakan ujian tulis serentak se Indonesia, termasuk di UB,  dengan materi Test  Pengetahuan  Umum  (TPU)  dan  Test  Bakat  Scholastik  (TBS),  hasilnya  diolah  di  Jakarta  9) Test  materi  substansi dilakukan  di  masing‐masing  unit  kerja di lingkungan  UB  dan hasilnya diolah di UB, kemudian dikirim ke Diknas Jakarta.   10) Berdasarkan  kedua  nilai  tersebut  (nilai  tulis  dan  substansi),  Diknas  c/q  UB  mengumumkan kelulusan tahap I.  11) Mereka  yang  lulus  tahap  I  kemudian  diadakan  test  wawancara  di  UB  dan  hasilnya dikirimkan ke Depdiknas Jakarta untuk diproses dan mereka yang lulus  diumumkan sebagai tahap final.  12) Mereka  yang  lulus  tahap  final  kemudian  diproses  kelengkapan  berkasnya  di  Depdiknas  Jakarta  untuk  bersama‐sama  diajukan  untuk  mendapatkan  NIP  ke  Badan Kepegawaian Negara dan ditetapkan dalam SK Calon PNS.  13) Calon  PNS  yang  telah  mendapatkan  NIP  ini  kemudian  dipanggil  untuk  ditempatkan diunit yang telah ditetapkan sebelumnya.  14) Rekruitmen Calon PNS ini memakan waktu sekitar 3 bulan.  Tenaga Profesional  



Rekruitmen  tenaga  profesional    didasarkan  kepada  analisis  kebutuhan.    Analisis  kebutuhan  berdasar  pada  Rapat  Pimpinan  Universitas  dengan  mempertimbangkan jumlah, spesifikasi tenaga yang dibutuhkan dan ketersediaan  dana  serta  mengacu  pada  perencanaan,  terutama  mengacu  pada  Renstra  Bisnis.  Dari  analisis  kebutuhan  tersebut  Rektor  kemudian  membentuk  Tim  Rekruitmen.   Pengumuman  lowongan  dilakukan  secara  terbuka  melalui  website  UB,  media  cetak dan papan pengumuman di kampus.   Seleksi  dilakukan  berdasarkan  keahlian  yang  dibutuhkan,  test  tertulis,  pengalaman  kerja,  terst  praktek,    serta    test  lainnya  diperlukan  sesuai  bidang  keahlian  yang  dibutuhkan.  Test  berikutnya  berupa  wawancara  bila  test  tulis  dan  test  praktek  dan  test  lainnya  dinyatakan  lulus.  Wawancara  menyangkut  personality (psikotest) dan gaji yang diinginkan. Apabila dinyatakan lulus pada test  yang kedua, yang bersangkutan dipanggil dan dibuatkan kontrak. Masa percobaan  berlaku  selama  3  bulan  dan  masa  kontrak  berlaku  satu  tahun  dan  terus  diperpanjang bila masih dibutuhkan. 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



Tenaga  profesional  nonpegawai negeri  sipil  selanjutnya  disebut  sebagai  Pegawai  BLU.    Rekruitmen  akan  dilakukan  sesuai  dengan  kebutuhan  universitas  dan  bersifat secara terbuka.  



  50



BAB III.  AKUNTABILITAS  Akuntabilitas  di  lingkungan  Universitas  pada  dasarnya  merupakan  pertanggung‐ jawaban  pengelolaan  sumberdaya  serta  pelaksanaan  kebijakan  yang  dipercayakan  kepada  Universitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik sesuai dengan visi  dan  misi  Universitas.  Akuntabilitas  yang  dimaksud  meliputi  akuntabilitas  program,  akuntabilitas kegiatan dan akuntabilitas keuangan.  



A.  Akuntabilitas Program 



Pertanggungjawaban program berupa laporan triwulanan dan laporan tahunan yang terdiri  dari  laporan  keuangan  dan  kinerja  operasional  dilakukan  oleh  Penanggungjawab  Program  Kegiatan.  Laporan  tersebut  selanjutnya  menjadi  bahan  evaluasi  kinerja  Universitas  dan  dikompilasi  menjadi  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP)  yang  merupakan  pertanggungjawaban  Pimpinan  UNIVERSITAS  kepada  Menteri  Pendidikan  Nasional.  Evaluasi  triwulanan  wajib  dilakukan  untuk  melihat  kesesuaian  kegiatan  dengan  perencanaan  dan  juga  melihat  potensi  kegagalan  atau  keberhasilan  program.  Bila  ada  tanda‐tan     Untuk  mengimplementasikan  berbagai  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pimpinan UB, dirancang susunan program sebagai berikut: 



1.



Bidang Akademik  •   Pemberian  beasiswa  untuk  tenaga  pengajar  dan  penelitian  untuk  mengikuti  pendidikan  S2  dan  S3,  penyelenggaraan  berbagai  kegiatan  workshop  maupun  pelatihan pengembangan sumber daya manusia (SDM). 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



Sebagai  perwujudan  akuntabilitas  program,  Rektor  dan  Pembantu  Rektor  sebagai  Pemimpin  Universitas  menyusun  Rencana  Strategis  Universitas  (RENSTRA)  2006‐2011  dengan  mengacu  kepada  Rencana  Strategis  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Tinggi  yaitu  Kerangka  Pengembangan  Pendidikan  Tinggi  Jangka  Panjang  (KPPTJP)  2003‐2010.  Program  disusun berdasarkan aspirasi‐aspirasi dari masing‐masing unit kerja Universitas. Selanjutnya  aspirasi  dari  masing‐masing  unit  tersebut  ditampung  dan  diseleksi  sesuai  dengan  strategi  pengembangan  Universitas  dari  hasil  Evaluasi  Diri.  Program  yang  telah  disusun,  kemudian  ditetapkan  batas  waktu  pencapaian  program  dan harus  diacu  serta  dijabarkan lebih lanjut  menjadi  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  oleh  setiap  unit  kerja.  Untuk  mengukur  tingkat  keberhasilan program, diperlukan parameter/indikator kinerja setiap program.  



  51



•   Penyempurnaan kurikulum dan penerbitan buku ajar.  •   Pembangunan  jaringan  perpustakaan  riset  dengan  koleksi  pustaka  yang  lengkap  sebagai basis penelitian dan proses pendidikan.  •   Penyusunan format kurikulum untuk program studi‐program studi baru.  •   Peningkatan kualitas hasil penelitian.  •   Penyelenggaraan  kegiatan‐kegiatan  pengabdian  masyarakat  yang  berkualitas  oleh  mahasiswa. 



2.



Bidang Administrasi Umum  •   Pengembangan  Sistem  Informasi  Manajemen  Perguruan  Tinggi  (SIMPERTI)  yang  berbasis teknologi komputer.  •   Peningkatan  jumlah  administrasi  yang  berkualitas  melalui  program  pendidikan  strata dan kegiatan‐kegiatan workshop maupun penelitian pengembangan sumber  daya manusia (SDM).  •   Pengadaan dan pengembangan sarana serta pasarana pendidikan.  •   Peningkatan kesejahteraan pegawai.  •   Peningkatan sarana dan prasarana kebersihan kampus. 



3.



Bidang Kemahasiswaan  •   Peningkatan  kualitas  pelayanan  kemahasiswaan  melalui  pegawai  yang  berdisiplin  tinggi dan sistem pelayanan yang cepat.  •   Pembentukan tradisi keilmuan di kalangan mahasiswa di Iingkungan kampus. 



•   Peningkatan kegiatan kesenian, olah raga dan jurnalistik untuk meningkatkan minat  dan bakat mahasiswa.  •   Pemberian beasiswa untuk membantu peningkatan kesejahteraan mahasiswa. 



4.



Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Ker jasama  •   Pembinaan  terhadap  lembaga‐lembaga  struktural  dan non  struktural  agar  mampu  menjadi pusat penelitian baik nasional maupun internasional.  •   Menggalang  kerjasama  dengan  berbagai  perguruan  tinggi  dan  lembaga‐lembaga  eksternal yang saling menguntungkan. 



 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



•   Pembentukan iklim pergaulan mahasiswa yang beretika, bermoral dan mempunyai  integritas yang baik di Iingkungan kampus. 



  52



Mekanisme manajemen dalam melaksanakan akuntabilitas program adalah sebagai berikut:  1.   Perencanaan (planning)  Di  bidang  akademik  perencanaan  program  dilakukan  melalui  Rapat  Pimpinan,  Rektor  beserta Senat dan Rapat Kerja Universitas yang bertujuan membahas dan menetapkan  Garis Besar Akademik yang selanjutnya akan disampaikan ke fakultas dan program studi  untuk  dijabarkan  dan  dikembangkan  menjadi  bahan  ajar  dan  silabus  yang  akan  disampaikan kepada mahasiswa.  Sedangkan untuk perencanaan di bidang non akademik, UB menetapkan bahwa setiap  usulan  program  yang  berasal  dari  masing‐masing  unit  di  universitas  disampaikan  kepada  Bagian  Perencanaan  yang  selanjutnya  akan  dibahas  oleh  Pembantu  Rektor  Bidang  Administrasi  Umum  dan  diajukan  ke  Rektor  untuk  disetujui  dan  dilaksanakan.  Program tersebut harus tercantum dalam DIPA Universitas Brawijaya.  2.   Pelaksanaan (actuating)  Pelaksanaan program dilakukan dengan menunjuk penanggung jawab program (sesuai  dengan DIPA UB), untuk menjalankan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam  Rapat Pimpinan dan melaporkannya kepada Rektor.  3.   Pengukuran (measurement)  Pencapaian  program  diukur  berdasarkan  persentasi  realisasi  capaian  program  oleh  masing‐masing unit serta peningkatan kinerja layanan. 



Pelaporan  program  dilakukan  oleh  penanggung  jawab  program  secara  periodik,  yaitu  secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan. Pelaporan program dan unit‐unit  pelaksana  ditujukan  ke  Bagian  Perencanaan  untuk  dikompilasikan  dan  dilaporkan  menjadi  Laporan  Akuntahilitas  Kinerja  Instansi  (LAKIP)  dan  dilaporkan  ke  Departemen  Pendidikan Nasional serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Tiap akhir tahun,  setelah  menjadi  BLU,  UB  juga  akan  menyusun  Laporan  Kinerja  sesuai  dengan  PP  8  Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan.  5.   Pemantauan (controlling)  Pemantauan dilakukan secara teratur dan berkesinambungan yang dilaksanakan secara  bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan dan penanggung jawab program masing‐ masing  unit  kepada  Pembantu  Rektor  Bidang  Akademik  untuk  program  bidang  akademik,  Pembantu  Rektor  Bidang  Administrasi  Umum  untuk  program  bidang  administrasi  umum,  dan  Pembantu  Rektor  Bidang  Kemahasiswaan  untuk  program  bidang  Kemahasiswaan.  Hasil  pemantauan  ini  secara  triwulanan  akan  dilaporkan  ke  BAPPENAS dan Departemen Pendidikan Nasional. 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



4.   Pelaporan (reporting) 



  53



B.  Akuntabilitas Kegiatan  Akuntabilitas  kegiatan  mencakup  mekanisme/prosedur  pencapaian  tujuan  yang  di  dalamnya  mengandung  kebijakan‐kebijakan  mulai  dari  perencanaan  sampai  dengan  pertanggung‐jawaban.  Akuntabilitas  juga  dibangun  dengan  penetapan  Standard  Layanan  Minimu  serta  Target  kerja  dari  setiap  kegaiatan.    Untuk  mengukur  dan  menjamin  keterlaksanaan dan mempertanggungjawabkan kegiatan‐kegiatan ini UB telah menetapkan  Standard  Operating  Procedure  (SOP)(terlampir).  Pembuatan  SOP  melibatkan  banyak  pihak  mulai  dari  unit  Pelaksana  tingkat  pusat  sampai  dengan  Fakultas  dan  Jurusan.  Untuk  membuat  SOP  ini  UB  mendapatkan  dukungan  dari  Program  IMHERE  yang  merupakan  program DIKTI dengan skema pendanaan Bank Dunia.  Akuntabilitas  kegiatan  merupakan  uraian  kegiatan  UB  sebagai  pengimplementasian dan program yang telah ditetapkan, sebagai berikut: 



1.



wujud 



Bidang Akademik  a.  Menyelenggarakan bantuan beasiswa S2 dan S3 bagi tenaga pengajar.  b.  Penyelenggaraan workshop/peneltian pengembangan sumber daya manusia (SDM)  bagi tenaga pengajar dan peneliti.  c.  Pembangunan jaringan pustaka riset dan penambahan koleksi pustaka.  d.  Penyelenggaraan kegiatan‐kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 



2.



Bidang Administrasi Umum 



b.  Pemberian  beasiswa  program  pendidikan  strata  dan  kegiatan‐kegiatan  workshop  maupun  pelatihan  pengembangan  sumber  daya  manusia  (SDM)  bagi  tenaga  kependidikan.  c.  Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.  d.  Pemberian insentif bagi pegawai.  e.  Pemeliharaan sarana dan prasarana kampus.  f.  Perekrutan tenaga pengajar dan tenaga kependidikan yang berkualitas. 



3.



Bidang Kemahasiswaan  a.  Peningkatan kualitas pelayanan kemahasiswaan  b. Penyelenggaraan pembinaan kehidupan ilmiah mahasiswa di lingkungan kampus. 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



a.  Pemasangan  jaringan  perangkat  keras  (hardware)  dan  perangkat  lunak  (software)  untuk melengkapi pelayanan akademik dan non akademik. 



  54



c.  Pembinaan moral dan integritas mahasiswa di lingkungan kampus.  d.  Pembinaan kegiatan kesenian, olah raga dan jurnalistik.  e.  Pemberian beasiswa untuk mahasiswa S1. 



4.



Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Ker jasama  a.  Pembinaan terhadap lembaga‐lembaga struktural dan non struktural.  b.  Perintisan  kerjasama  perguruan  tinggi  dan  lembaga‐lembaga  eksternal  yang  saling  menguntungkan. 



  Mekanisme manajemen dalam melaksanakan akuntabilitas kegiatan adalah sebagai berikut:  1.  Perencanaan (planning)  Perencanaan kegiatan dalam bidang akademik, dan non akademik dibagi dalam 3 (tiga)  jenis kegiatan yaitu kegiatan rutin, insidentil dan kontraktual.  



Setiap  kegiatan  yang  tertuang  dalam  RKA  juga  harus  menunjukkan  indikator  kinerja  seperti input, proses, dan output terukur untuk masing‐masing kegiatan. Sehingga satu  rupiah anggaran yang dikeluarkan oleh universitas akan dapat dipertanggungjawabkan  dan digunakan untuk mencapai visi universitas. Setiap kegiatan yang direncanakan juga  harus  mencantumkan  rasionalisasi  (alas  an  mengapa  kegiatan  direncanakan),  tujuan,  penanggungjawab, dan mekanisme pelaporan.     Anggaran yang terdapat dalam RKA kemudian diajukan oleh rektor kepada Departemen  Pendidikan Nasional  untuk disetujui.  Selanjutnya  RKA  tersebut  dibahas di  Departemen  Keuangan untuk menentukan pagu anggaran, sehingga dapat diterbitkan DIPA.     2.  Pelaksanaan (actuating)  Kegiatan  dilaksanakan  oleh  unit  yang  mengajukan  proposal,  baik  yang  berhubungan  dengan  metode,  teknis  pelaksanaan,  penggunaan  anggaran  maupun  penempatan  sumber  dayanya.  Kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  unit‐unit  harus  disesuaikan  dengan  RKA  dan  DIPA  yang  telah  disahkan.  Selain  itu  dalam  tahap  pelaksanaan  ini  juga 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



UB  menerapkan  system  bottom‐up  dalam  sistem  perencanaannya.  Kegiatan‐kegiatan  diajukan  oleh  unit‐unit/lembaga‐lembaga  beserta  anggaranya  yang  disertai  oleh  proposal/TOR/RAB  dan  disesuaikan  dengan  satuan  biaya  yang  telah  ditentukan.  Kegiatan  ersebut  dituangkan  dalam  RKA  yang  akan  dibahas  mulai  dari  tingkat  unit  (jurusan),  fakultas,  dan  universitas  yang  dikoordinir  oleh  bagian  perencanaan  dan  berkoordinasi  dengan  bagian  keuangan.  Pembahasan  tersebut  di  tiap  level  ditujukan  untuk  memastikan  skala  prioritas  kegiatan  sesuai  dengan  program  kerja  dan  rencana  strategis universitas. Selain itu pembahasan tersebut juga digunakan untuk memastikan  bahwa anggaran disusun secara realistis dan bertanggungjawab.  



  55



dilakukan  proses  monitoring  dan  evaluasi  (Monevin).  Untuk  kegiatan  akademik,  Monevin  dilakukan  oleh  Pusat  Jaminan  Mutu  Akademik  (PJM),  sedangkan  monevin  kegiatan non‐akademik dilakukan oleh pimpinan unit/lembaga masing‐masing.    3.  Pengukuran (measurement)  Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan harus diukur kinerjanya baik input, proses, dan  output  sebagaimana  telah  tercantum  dalam  perencanaan.  Proses  pengukuran  kinerja  ini  merupakan  proses  membandingkan  rencana  dengan  realisasi  atau  capaian.  Setiap  gap/variance harus dapat dijelaskan mengapa terjadi, sehingga perbaikan kinerja dapat  dilakukan secara terus menerus.   4.  Pelaporan (reporting)  Pelaporan  untuk  kegiatan  yang  bersifat  insidentil  dilakukan  1  (satu)  minggu  setelah  kegiatan  diselesaikan.  Pelaporan  ini  dilakukan  oleh  pelaksana  kegiatan  kepada  penaggung  jawab  kegiatan  (pimpinan  unit/lembaga).  Laporan  kegiatan  ini  disebut  Laporan  Pelaksanaan  Kegiatan  (LPK).    Kegiatan  yang  bersifat  rutin  dilaporkan  setiap  bulan  oleh  pelaksana  kegiatan  kepada  penanggung  jawab  kegiatan  (pimpinan  unit/lembaga).  Sedangkan  kegiatan  yang  dilaporkan  secara  kontraktual  dapat  dilaporkan sesuai dengan termin dan prestasi pekerjaan oleh pelaksana kegiatan.  Setiap  bulan,  pimpinan  unit/lembaga  wajib  memberikan  Laporan  Perkembangan  Pelaksanaan  Kegiatan  (baik  kegiatan  insidentil,  rutin,  maupun  kontraktual)  kepada  pimpinan  Universitas  yang  dikoordinir  oleh  Bagian  Perencanaan  Universitas.    Laporan  Perkembangan  Pelaksanaan  Kegiatan  ini  kemudian  dikonsolidasi  ditingkat  universitas  dan  dilaporkan  ke  Departemen  Pendidikan  Nasional.  Selain  itu  tiap  unit/lembaga  diwajibkan  membuat  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP)  untuk  setiap  bulan,  3  bulanan,  6  bulanan,  dan  tiap  tahun.  LAKIP  tiap  unit  ini  kemudian  dikompilasi di tingkat universitas dan dilaporkan ke Departemen Pendidikan Nasional.  



5.  Pemantauan (controlling)  Pemantauan  kegiatan  secara  keuangan  dilakukan  dengan  melaporkan  Surat  Pertanggung  Jawaban  1  (satu)  minggu  setelah  kegiatan  selesai  dilaksanakan.  Untuk  kegiatan yang sifatnya rutin dilakukan secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran  dan tahunan), sedangkan untuk kegiatan kontraktual dapat dimonitoring sesuai dengan  termin  yang  diajukan.  Satuan  Pengawas  Internal  (SPI)  juga  melakukan  monitoring  pelaksanaan  kegiatan  terutama  dalam  aspek  keuangan.  SPI  melakukan  review  atau  audit setiap unit kerja.  Sedangkan pemantauan  pelaksanaan  kegiatan  akadamik  dilakukan oleh  Pusat Jaminan  Mutu (PJM).  



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



Setiap  laporan  kegiatan  diatas  juga  harus  ditembuskan  ke  Satuan  Pengawas  Internal  (SPI).  



  56



C.  Akuntabilitas Keuangan  Untuk  aspek  keuangan,  PK  BLU  dituntut  untuk  dapat  menyajikan  laporan  keuangan  konsolidasi secara periodik, yang setidaknya terdiri dari:  1. Laporan Realisasi Anggaran  2. Neraca (balance sheet)  3. Laporan Arus Kas (Statement of Cash Flows)  4. Catatan (pengungkapan/penjelasan) atas Laporan Keuangan  5. Laporan Aktivitas  Disamping  laporan‐laporan  di  atas,  terdapat  pula  laporan  keuangan  lain  yang  bermanfaat  bagi  kepentingan  manajemen  Universitas,  misalnya,  laporan  tiap  segmen  (segmented  reporting).  Laporan  ini  dapat  memberikan  gambaran  tentang  keadaan  keuangan dari  masing‐masing unit  yang  terdapat di lingkungan  Universitas  sehingga  dapat  memberikan gambaran kinerja unit/segmen organisasi tertentu.   Manajemen  keuangan  dan  sistem  akuntansi  UB  yang  ada  saat  ini  dikembangkan  berdasarkan  beragam  peraturan  atau  regulasi  untuk  perguruan  tinggi  negeri.  Sistem  tersebut tidak dirancang untuk dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat,  dan  terutama  jika  terjadi  perubahan  status  organisasi  yang  mendasar  seperti  dari  PTN  menuju  PK  BLU.  Contoh  kendala  dalam  manajemen  keuangan  Universitas  adalah  konsekuensi  dari implementasi  UU  nomor  20  th.  1997  tentang  PNBP  (Penerimaan  Negara  Bukan Pajak) serta UU nomor 17 th. 2003 tentang keuangan negara. Kedua undang‐undang  tersebut mengharuskan semua dana yang diperoleh Universitas harus masuk ke kas negara,  dan  baru  dapat digunakan  setelah  melalui prosedur pengusulan  yang  sering kali  memakan  waktu  cukup  lama.  Detail  prosedur  terkait  dengan  pengelolaan  keuangan  dan  aset  dapat  dilihat dalam Lampiran 3. 



Pertama,  sistem  yang  ada  belum  dapat  digunakan  untuk  menghasilkan  laporan  keuangan sebagaimana disebutkan di atas dengan tepat waktu. Memang, pada tahun 2005  ini  telah  dilaksanakan  pembaharuan  dalam  sistem  akuntansi  dan  keuangan  instansi  pemerintah  yaitu  mengacu  pada  PP  24/2005.  Sehingga  instansi  pemerintah,  termasuk  UB  telah  mengimplementasikan  SAI  (Sistem  Akuntansi  Instansi)  dan  Sistem  Akuntansi  Aktiva  Tetap (SAAT)/Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN).   Implementasi  SAI  di  UB  telah  mampu  menghasilkan  Neraca  dan  laporan‐laporan  lain  yang  diperlukan  secara  periodik,  walaupun  masih perlu  disempurnakan,  misalnya  laporan‐ laporan  tersebut  belum  dilengkapi  dengan  pengungkapan  (disclosure).  Sementara  laporan‐ laporan  lain  yang  dihasilkan  dari  sistem  yang  ada  merupakan  laporan  baku  untuk  sebuah  PTN.  Dengan  statusnya  sebagai  perguruan  tinggi  negeri,  UB  memang  tidak  dituntut  untuk  membuat  dan  mempublikasikan  laporan  keuangan  selengkap  yang  disebutkan  di  atas. 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



Berdasar  assessment  yang  telah  dilaksanakan,  terdapat  setidaknya  tiga  kelemahan  pokok dari sistem yang ada.  



  57



Namun,  sebagai  perguruan  tinggi  yang  otonom,  pembuatan  laporan  keuangan  yang  komprehensif dan publikasinya secara periodik akan menjadi suatu keniscayaan.   Kedua,  sistem  yang  ada  saat  ini  masih  belum  dapat  menunjukkan  hubungan  yang  transparan  antara  budget  dan  realisasi.  Meskipun  UB  telah  mampu  menyusun budget dan  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP),  masih  ditemukan  banyak  kekurangan  dalam  laporan  tersebut  karena  LAKIP  belum  di  “link”  secara  langsung  dengan  budget.  Sehingga,  “kinerja”  yang  dicapai–sebagaimana  yang  disajikan  dalam  LAKIP—belum  dapat  menggambarkan  secara  utuh  kinerja  ”riil”  Universitas.  Selain  itu,  dilihat  dari  aspek  proses,  baik  budget  maupun  LAKIP  dibuat  secara  manual  dan  terpisah.  Proses  manual  semacam  ini  selain  menyita  banyak  waktu  dan  memerlukan  upaya  klerikal  yang  intensif,  juga  dapat  membuka  ruang  terjadinya  kesalahan  yang  semestinya  tidak  terjadi,  yang  pada  gilirannya juga dapat memungkinkan terjadinya kesalahan atas laporan yang dihasilkan.   Ketiga,  sistem  yang  ada  belum  ditunjang  oleh  lembaga  audit.  Lembaga  audit  diperlukan  untuk  melaksanakan  monitoring  dan  evaluasi  atas  sistem  keuangan  Universitas  agar  pemanfaatan  sumberdaya  keuangan  Universitas  dapat  dilakukan  secara  optimal  dan  terhindar  dari  misalokasi  maupun  penyalahgunaan  serta  praktek‐praktek  lain  yang  tidak  etis.  



Pembaharuan  dan  pengembangan  manajemen  keuangan  dan  sistem  akuntansi  UB  dilaksanakan  berdasarkan  pada  kelemahan  yang  telah  diuraikan  di  atas.  Disamping  itu,  teknologi  informasi  akan  dimanfaatkan  secara  optimal  dalam  pembaharuan  sistem  dimaksud.  Utilisasi  teknologi  informasi  yang  tepat  dapat  mendukung  upaya  untuk  membangun  manajemen  keuangan  dan  sistem  akuntansi  yang  terintegrasi  dan  dapat  menghasilkan  informasi  yang  cepat  dan  andal.  Aspek  mendasar  lain  dalam  kaitan  dengan  pembaruan  manajemen  keuangan  dan  sistem  akuntansi  adalah  pada  upaya  peningkatan  kemampuan  SDM  yang  inheren  dalam  proses  dan  dilaksanakan  secara  berkelanjutan.  Pembaharuan ini diawali dengan pembaharuan dalam struktur organisasi.   Secara ringkas prioritas utama pembaharuan yang akan dilaksanakan, masing‐masing  adalah melalui mekanisme dan rancangan sebagai berikut:  1.



Organisasi  pengelola  keuangan  di  tata  ulang  untuk  menyesuaikan  dengan  konstruksi  organisasi  PT  yang  berstatus  BLU,  dengan  struktur  organisasi  seperti  tersebut  dalam  bab  1.  Penataan  ulang  ini  merupakan  keniscayaan,  agar  sistem  keuangan  dapat  dijalankan dengan baik.  



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



Secara  umum,  dapat  dinyatakan  bahwa  manajemen  keuangan  dan  sistem  akuntansi  yang ada saat ini perlu untuk diperbaharui. Tujuan mendasar dari pembaharuan manajemen  keuangan  dan  sistem  akuntansi  adalah  untuk  mewujudkan  pengelolaan  keuangan  Universitas yang transparan dan akuntabel, melalui suatu mekanisme penyusunan program,  penganggaran,  pencatatan  dan  pelaporan  yang  tertib  dan  terpercaya,  baik  untuk  kepentingan internal maupun untuk stakeholders Universitas.  



  58



Perangkat lunak (software) untuk penyusunan program dan anggaran diperlukan untuk  meningkatkan  kualitas  perencanaan  dan  mempercepat  proses  penyusunannya.  Perangkat  lunak  ini  juga  akan  difungsikan  untuk  mempercepat  proses  pelaporan  terutama LAKIP dan laporan realisasi anggaran.  



3.



Sistem  ini  diperlukan  untuk  pengelolaan  data  akuntansi  dan  keuangan  untuk  dapat  dimanfaatkan  dalam  menghasilkan  laporan  keuangan  standar,  maupun  laporan‐ laporan  keuangan  internal  yang  diperlukan  oleh  manajemen  menengah  dan  manajemen puncak.  



4.



Pengembangan  SPI  diperlukan  untuk  menjamin  terlaksananya  sistem  pengelolaan  keuangan  yang  baik  dan  dilaksanakannya  praktik‐praktik  akuntansi  yang  sehat.  SPI  berfungsi untuk melaksanakan audit internal, dan memberikan rekomendasi perbaikan  sistem. Jika SPI dapat menjalankan perannya secara baik, maka good governance pada  aspek keuangan dapat dilaksanakan. Pada tahap awal SPI difungsikan untuk menyusun  rencana atau mekanisme pengelolaan keuangan UB yang komprehensif. 



5.



Peningkatan  kualitas  SDM  bidang  akuntansi  dan  keuangan  diperlukan  secara  berkelanjutan  melalui  pelatihan  yang  inheren  dalam  program  pengembangan  staf.  Disamping  itu  diperlukan  pula  peningkatan  kuantitas  tenaga  profesional  bidang  akuntansi  dan  keuangan  untuk  memperkuat  direktorat  keuangan  dan  atau  akuntansi  yang direncanakan akan dibangun selama masa transisi.  



6.



Pengembangan  sistem  setidaknya  mencakup  pengembangan  perangkat  lunak,  perangkat keras  (hardware)  dan  pengembangan  SDM.  Seiring  dengan pengembangan  perangkat  lunak  dan  SDM  yang  diuraikan  sebelumnya,  maka  penambahan  perangkat  keras  yang  memadai  diperlukan,  agar  pengembangan  sistem  pengelolaan  keuangan  mencapai hasil seperti dicita‐citakan.  



Aspek‐aspek  tersebut  akan  dikembangkan  secara  simultan  oleh  karena  terkait  satu  sama  lain.  Terwujudnya  pengembangan  dan  atau  pembangunan  aspek‐aspek  di  atas  diharapkan akan dapat mendukung pengelolaan keuangan Universitas yang transparan dan  akuntabel,  mulai  dari  proses  perumusan  program  yang  di  “link”  dengan  alokasi  anggaran  yang  berkeadilan,  tracking  transaksi  keuangan  yang  dilaksanakan  secara  sistemik,  sampai  dengan  berfungsinya  mekanisme  pengendalian  (control)  atas  keuangan  Universitas.  Berjalannya  manajemen  keuangan  dan  sistem  akuntansi  tersebut  didukung pula oleh  SDM  yang memadai dari segi kualitas dan kuantitas, yang dalam implementasinya berpijak pada  the  right  person  in  the  right  place.  Selain  akuntabilitas  dan  transparansi  akan  dapat  terwujud, pada gilirannya trust atau kepercayaan dari stakeholders juga akan dapat dicapai.  Bentuk  pertanggungjawaban  keuangan  yang  dilaporkan  dalam  laporan  keuangan  UB  terdiri  dari  Laporan  realisasi  Anggaran,  Neraca  dan  Catatan  atas  Laporan  Keuangan  yang  disusun secara tersentral memuat:  1.   Jenis dan periode pelaporan  2.   Tata cara penyusunan laporan keuangan 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



2.



  59



3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.  



Verifikasi dan rekonsiliasi  Waktu penyampaian laporan keuangan  Lain‐lain pendukung laporan keuangan  Isi catatan atas laporan keuangan  Pos‐pos laporan keuangan  Sistematika isi laporan keuangan  Rincian laporan keuangan dan penyusunan laporan barang 



Sistem  Akuntansi  Instansi  (SAI)  terdiri  dari  sistem  akuntansi  keuangan  dan  sistem  akuntansi  milik  negara  yang  disusun  secara  bulanan,  triwulan,  semester  dan  akhir  tahun.  Basis  akuntansi  yang  digunakan dalam laporan keuangan  pemerintah yaitu  basis  kas  (cash  basis)  untuk  pengakuan  pendapatan  belanja  dan  basis  akrual  (accrual  basis)  untuk  pengakuan  aset,  kewajiban  dan  ekuitas  dana.  Khusus  pengeluaran  melalui  bendahara  pengeluaran,  pengakuan  belanja  terjadi  pada  saat  pertanggung  jawaban  atas  pengeluaran  tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).  Mekanisme  manajemen  dalam  melaksanakan  akuntabilitas  keuangan  adalah  sebagai  berikut:  1.   Perencanaan (planning) 



Anggaran  yang  tercantum  dalam  RKA  ini  kemudian  oleh  Rektor  akan  dimintakan  persetujuan  ke  Departemen  Pendidikan  Nasional.  Setelah  persetujuan  Diknas  didapatkan  pembahasan  di  Departemen  Keuangan  dilakukan  untuk  menentukan  pagu  anggaran yang tertuang dalam DIPA.       2.   Pelaksanaan (actuating)  Sebagai lembaga BLU, UB akan memiliki dua sumber pendanaan yaitu APBN dan PNBP.  Mekanisme pencairan dana APBN rupiah murni (RM) melalui prosedur pengajuan SPP,  SPM,  sampai dengan  SP2D.    Sedangkan  dana dari  PNBP,  menggunakan  prosedur  SPM  Pengesahan  dan  SP2D  Pengesahan  kepada  KPPN  untuk  pertanggungjawaban  atas  pendapatan dan belanja yang terjadi.  



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



Perencanaan  keuangan  dilakukan  secara  bottom‐up.  Berdasarkan  kebijakan  umum  anggaran (KUA) yang ditetapkan oleh Rapat Senat Universitas, unit‐unit atau lembaga‐ lembaga di lingkungan UB mengajukan anggaran berdasarkan rencana yang dituangkan  dalam RKA. Pembahasan anggaran dilakukan secara berjenjang dari unit terkecil seperti  Jurusan  dan  selanjutnya  di  tingkat  Fakultas  dan  Universitas.  Pembahasan  anggaran  berjenjang ini ditujukan agar anggaran benar‐benar ditujukan untuk mencapai visi dan  misi Universitas.  Selain itu melalui pembahasan berjenjang ini prioritas anggaran dapat  ditentukan  sesuai  dengan  program  kerja  dan  rencana  strategis  yang  dibuat  oleh  UB.  Setiap anggaran yang disusun oleh unit juga harus mencantumkan indikator kinerja baik  indikator  input,  proses,  dan  output,  sehingga  setiap  rupiah  yang  nantinya  akan  dibelanjakan dapat dipertangungjawabkan dengan baik. 



  60



Untuk  prosedur  keuangan  internal  UB,  diawali  dengan  pengajuan  proposal  kegiatan  oleh  Pelaksanan  Kegiatan  (PPTK)  yang  dilengkapi  dengan  rincian  anggaran  kegiatan  kepada  pimpinan  unit.  Setelah  pimpinan  unit  memberikan  persetujuan  pelaksanaan  kegiatan  beserta  anggarannya,  biro  keuangan  dapat  mencairkan  anggaran.  Terdapat  dua  sistem  pencairan  anggaran  yaitu  1)  pemberian  uang  muka  kerja  (sistem  tidak  langsung)  dan  2)  pembayaran  langsung  berdasarkan  faktur.  Untuk  kegiatan  tertentu  seperti  pelatihan  maka  uang  muka  kerja  diperlukan  untuk  membiayai  kegiatan  yang  nantinya harus dipertangungjawabkan. Pembayaran langsung didasarkan kepada faktur  atau  tagihan  pihak  ketiga.  Semua  tagihan  (faktur)  harus  melalui  bagian  keuangan.  Faktur  harus  disetujui/diotorisasi  oleh  pimpinan  unit  dan  pelaksana  kegiatan  untuk  memastikan  bahwa  pengeluaran  memang  benar‐benar  dilakukan.  Bila  pengeluaran  anggaran dilakukan untuk pembelian barang maka dokumen penerimaan barang harus  dilampirkan  dalam  faktur.  Setelah  faktur  disetujui  oleh  pimpinan  unit  dan  pelaksana  kegiatan, bagian keuangan harus memverifikasi apakah belanja melebihi anggaran yang  telah  ditentukan  atau  tidak.  Selain  itu  bagian  keuangan  harus  memastikan  bahwa  semua  pajak  telah  ditunaikan  dengan  baik  dan  semua  dokumen  telah  dilampirkan  sesuai SOP. UB juga akan menerapkan sistem otorisasi pembayaran berdasarkan jumlah  atau nilai pembayaran.   3.   Pengukuran (measurement)  Ukuran  keberhasilan  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  dapat  dilihat  dari  beberapa  indikator  antara  lain  Total  Penerimaan,  Proporsi  Dana  Mahasiswa  dari  Total  Penerimaan,  Proporsi  Dana  APBN  dari  Total  Penerimaan,  dan  Indeks  Produktivitas.  Selain itu indicator akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat juga diukur dengan opini  audit yang dikeluarkan oleh Auditor Independen.  



Setelah penetapan BLU, UB akan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK  Nomor  45  untuk  menjadi  acuan  dalam  penerapan  praktek  bisnis  yang  sehat  dalam  rangka  peningkatan  produktivitas  organisasi.  Laporan  keuangan  eksternal  UB  terdiri  dari:  1)  Neraca,  2)  Laporan  Aktivitas,  3)  Laporan  Arus  Kas,  4)  Catatan  atas  Laporan  Keuangan.  Laporan  keuangan  tersebut  dibuat  setiap  bulan,  triwulan,  semester,  dan  tahunan.  Laporan  akan  disampaikan  kepada  DitJen  Dikti  Departemen  Pendidikan  Nasional  dan  DitJen  Perbendaharaan  Departemen  Keuangan.  Sebelum  disampaikan  kepada  pihak‐pihak  tersebut,  laporan  terlebih  dahulu  akan  direview  oleh  Tim  SPI  UB.  Laporan  keuangan  tahunan  juga  harus  diaudit  oleh  Kantor  Akuntan  Publik  (KAP)  yang  independen.  Dalam  rangka  konsolidasi  pelaporan  keuangan  UB  dengan  laporan  keuangan  Kementerian  Pendidikan  Nasional,  UB  tetap  akan  menggunakan  aplikasi  SAI  (Sistem  Akuntansi  Instansi).  Dasar  penyusunan  laporan  keuangan  adalah  SAI  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan.  Bentuk 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



 4.   Pelaporan (reporting) 



  61



laporan  keuangan  yang  dilaporkan  adalah  1)Laporan  Realisasi  Anggaran,  2)Neraca  dan  3)Catatan atas Laporan Keuangan. Sebelum disampaikan ke Diknas dan Depkeu, laporan  keuangan  SAI  akan  dicocokkan/  direkonsiliasi  dengan  KPPN.  Laporan  keuangan  SAI  ini  akan dibuat dan disampaikan secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan.   Oleh karena UB menggunakan PSAK sebagai dasar penyusunan laporan keuangan maka  diperlukan  konversi  dan  rekonsiliasi  laporan  keuangan  berdasarkan  PSAK  dengan  laporan  keuangan  berdasarkan  SAI.  Sesuai  dengan  yang  dituangkan  dalam  RSB,  UB  berencana  membangun  sistem  akuntansi  dan  penatausahaan  keuangan  terkomputerisasi  yang  nantinya  akan  dapat  menghasilkan  laporan  keuangan  berdasarkan  SAK  dan  SAI.  Pembuatan  dan  rekonsiliasi  laporan  keuangan  ini  akan  dilakukan  oleh  biro  keuangan  melalui  konsolidasi  laporan  keuangan  yang  dibuat  oleh  bagian‐bagian  keuangan  di  fakultas/unit.  Selain  itu,  semua  laporan  tersebut  harus  ditembuskan ke SPI untuk dilakukan fungsi pemantauan.   5.   Pemantauan (controlling) 



Selain itu secara periodik dan berdasarkan resiko (risk‐based), SPI akan melakukan audit  dan  review  internal  atas  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  UB  termasuk  laporan  keuangan  UB.  Audit dan  review internal ini  akan digunakan untuk  memastikan bahwa  semua  peraturan  UB  telah  ditaati  terutama  dalam  pengelolaan keuangan,  semua  data  dan laporan disajikan secara handal dan tepat waktu, serta asset yang dimiliki oleh UB  terjaga  dengan  baik.    SPI  juga  akan  berfungsi  sebagai  liason  (penghubung)  antara  UB  dengan  eskternal  auditor.  SPI  akan  membuat  laporan  audit  yang  ditujukan  kepada  Rektor.       



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



Pemantauan  keuangan  dilakukan  pada  unit  masing‐masing  melalui  Surat  Pertanggung  Jawaban (Laporan SPJ) yang dibuat. SPJ berisi pelaporan pengeluaran uang yang disertai  dengan  bukti‐bukti  pengeluaran  yang  mendukung.  Laporan  ini  dikirimkan  ke  Biro  Keuangan  universitas  untuk  diteliti  dan  dievaluasi.  Biro  keuangan  harus  memastikan  bahwa  setiap  belanja  telah  didasarkan  pada  anggaran  yang  telah  dibuat  sebelumnya,  kelengkapan  dokumen  pembayaran  sebagaimana  diatur  dalam  SOP,  otorisasi  pembayaran  telah  dilakukan  sebagaimana  diatur  dalam  SOP,  kewajiban  pajak  dan  kewajiban lainnya telah dipenuhi. 



  62



BAB IV. TRANSPARANSI    UB  telah  berupaya  menerapkan  prinsip‐prinsip  transparansi  dalam  penyelenggaraan  kegiatan  Universitas  dengan  menerapkan  asas  keterbukaan  yang  dibangun  atas  dasar  kebebasan  arus  informasi  agar  informasi  yang  terkait  dengan  penyelenggaraan  kegiatan  Universitas  dapat  diakses  secara  cepat  dan  jelas  bagi  pihak‐pihak  yang  membutuhkan.  Untuk  ini  UB  akan  menerapkan  sistem  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  untuk  mendukung penerapan aspek‐aspek transparansi penyelenggaraan organisasi.   SIM  dikembangkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  operasional  sampai  dengan  pengambilan  keputusan.  Data‐data  transaksional  yang  selalu  dinamis  dan  data‐data  untuk  dukungan  sistem  pengambilan  keputusan  yang  bersifat  historis  akan  dikembangkan  bersamaan dalam berbagai aspek manajemen Universitas.  



Transparansi penyelenggaraan kegiatan Universitas merupakan pelaksanaan tugas dan  kegiatan  yang  bersifat  terbuka  bagi  semua  pihak  baik  anggota  organisasi  maupun  masyarakat luas pengguna jasa layanan UB (Stake holder). Hal ini meliputi proses kebijakan,  perencanaan,  pelaksanaan  maupun  pengawasan  dan  pengendaliannya.  Hal‐hal  yang  dimaksud meliputi seluruh kegiatan layanan seperti tersebut di bawah.  ƒ Prosedur pelayanan  ƒ Persyaratan teknis dan administratif pelayanan  ƒ Rincian biaya pelayanan  ƒ Waktu penyelesaian pelayanan  ƒ Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab  ƒ Lokasi pelayanan  ƒ Janji pelayanan  ƒ Standar pelayanan publik  ƒ Informasi pelayanan 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



Pengembangan  SIM  sumberdaya  manusia,  keuangan,  akademik,  asset  dan  aspek‐ aspek  lain  sebagai  bagian  informasi  manajemen  dikembangkan  atas  dasar  masing‐masing  isu  strategis.  Dalam  kaitan  ini  maka  pengembangan  sumber  daya  manusia  untuk  mendukung pengembangan dan impelementasi sistem yang direncanakan dimasing‐masing  bagian  manajemen  dilakukan  secara  khusus.  Sehubungan  dengan  ini,  kemampuan  dan  kecakapan  para  tenaga  teknis  dan  administratif  perlu  ditingkatkan  sebagaimana  mestinya  untuk  mempertahankan  kelanjutan  pengembangan  TIK  sejalan  dengan  kebutuhan  Universitas. 



  63



Penyelenggaraan  sistem  manajemen  berbasis  TIK  didukung  oleh  dua  Unit  Pelaksana  Teknis (UPT) yaitu Pusat Komputer (PUSKOM) dan Unit Pengkajian dan Penerapan Teknologi  Informasi  (UPPTI).  Keduanya  berada  di  bawah  koordinasi  Direktur  TIK.  Dasar  yuridis  pendirian  UPT  Pusat  Komputer  dan  UPPTI  adalah  Keputusan  Rektor  UB  Nomor:  009/SK/2001  tentang  pendirian  Pusat  Komputer  dan  UPPTI  sebagai  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT) di bidang komputer dan sistem informasi  Pusat  Komputer  dan  UPPTI  mempunyai  tugas  melaksanakan  pengelolaan  sistem  komputer  dan  pelayanan informasi.  Dalam  melaksanakan  tugas  tersebut,  Pusat  Komputer  dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi pelaksanaan dan pelayanan operasionalisasi  sistem informasi, pengembangan sistem dan program komputer, serta pelayanan informasi.  Di  dalam  kegiatannya,  fungsi  UPT  Pusat  Komputer  dan  UPPTI  dimaksudkan  untuk  mendukung kegiatan administrasi dan akademik dengan mengembangkan sistem informasi  terpusat.  Dengan  sistem  informasi  terpusat  ini  data  administrasi  dan  akademik  akan  terintegrasi  secara  menyeluruh  dengan  memanfaatkan  jaringan  komputer  (Wide  Area  Network)  yang  memudahkan  pelayanan  akses  bagi  seluruh  sivitas  akademika  UB  baik  di  dalam  lingkungan  kampus  maupun  di  luar  kampus.  Dengan  sistem  informasi  akademik  terpusat  yang  memanfaatkan  teknologi  komputer  ini  pula,  Pusat  Komputer  dan  UPPTI  UB  Malang  diharapkan  mampu  menghasilkan  informasi  dalam  waktu  yang  singkat,  mempermudah pekerjaan rutin. Fasilitas komputer di UPT Pusat Komputer dan UPPTI selain  digunakan  untuk  mengembangkan  Sistem  Informasi  Manajemen  Perguruan  Tinggi,  juga  dipergunakan oleh UB untuk melaksanakan sasaran utama program pembinaan Tri Dharma  Perguruan Tinggi.  TIK  dirancang  untuk  peningkatan  kualitas  layanan  oprasional  manajemen  khususnya  untuk  aspek  perencanaan  dan  pengambilan  keputusan.  Pengembangan  database  untuk  mendukung Sistem Informasi Manajemen (SIM) terintegrasi secara keseluruhan diharapkan  mampu  memberikan  dukungan  dalam  kegiatan  operasional  staf  maupun  manajerial  pimpinan.  Rancangan  pengembangan  sistem  database  yang  bersifat  menyeluruh  dan  dinamis untuk tujuan mengatasi keberagaman data dan sistem.   Interface  pengguna  sebagai  bagian  dari  SIM  (Sistem  Informasi  manajemen)  dikembangkan  paralel  dengan  pengembangan  database.  Interface  software  (perangkat  lunak)  yang  berguna  untuk  menghubungkan  keberagaman  data  disusun  untuk  menjembatani  struktur  data  yang  sekarang  ada  dengan  struktur  data  yang  baru  jika  terdapat  perbedaan  diantara  keduanya.  Sistem  database  yang  penyebarannya  tersentralisasi  akan  dibuat  untuk  memenuhi  kebutuhan  yang  beragam  antar  fakultas  di  lingkungan Universitas. Rancangan sistem dan implementasi yang sesuai meliputi lalu lintas  jaringan dan keamanan data akan dihitung selama proses pengembangan. Aspek‐aspek MIS  secara  detail  akan  dijelaskan  di  bagian  lain  rencana  pengembangan  yang  diusulkan  yang  berhubungan dengan masalah‐masalah manajemen Universitas.  



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



A. Penyelenggaraan Sistem manajemen berbasis TIK untuk  peningkatan Transparansi 



  64



1.



Website Resmi Universitas Brawijaya  September  1996,  Universitas  Brawijaya  membuka  pelayanan  akses  ke  jaringan  komputer  global  (internet)  bagi  warganya  dalam  bentuk  pengiriman  dan  penerimaan  electonic  mail  (e‐mail)  dengan  rintisan  website  melalui  provider  Mega.net  dan  Wasantara.net.    Saat  ini  website  resmi  UB  yang  beralamatkan  www.brawijaya.ac.id  telah  menampilkan  berbagai  informasi,  baik  versi  bahasa  Indonesia  maupun  bahasa  Inggris.  Isi  dari  website  tersebut    mulai dari informasi  tentang  UB,  aturan‐aturan  yang  berkaitan dengan proses akademik, berita, lowongan kerja, laporan kemajuan, maupun  berisi “forum diskusi” yang berisi bahasan tentang berbagai macam hal terkini yang ada  di  Universitas  Brawijaya.  Berdasarkan  peringkat  di  tingkat  Internasional  yaitu  versi  Webometrics, website Universitas Brawijaya menduduki peringkat 41 besar tingkat Asia  Tenggara atau peringkat 4 di Indonesia pada tahun 2007.   Di  Website  Universitas  Brawijaya  juga  tersedia  dokumen‐dokumen  resmi  kampus,  misalnya  buku pedoman, naskah akademik dan informasi lainnya yang dapat diunduh  sewaktu‐waktu.  



2.



Mimbar, Koran Kampus  Berbentuk  tabloid,  terbit  setiap  bulan  sejak  tahun  1971,  sebelumnya  bernama  Buletin  Universitas  Brawijaya  yang  terbit  mulai  Oktober  1970.  Mimbar,  merupakan  satu‐ satunya koran yang terbit di kota Malang waktu itu dan koran kampus di Indonesia yang  tidak  pernah  berhenti  terbit  selama  hampir  4  dasa  warsa  ini.  Sampai  dengan  bulan  Maret  2008  telah  mencapai  edisi  ke‐353.  Mimbar  selain  berisi  kegiatan  kampus,  juga  memuat  aritkel‐artikel  ilmiah  populer,reportase,  feature,  inverstigative  news,  dan  sebaginya. Pada tahun 1977, koran ini sempat jadi tuan rumah Lokakarya nasional Pers  Kampus  se  Indonesia  yang  diikuti  45  Universitas  se  Indonesia.  Lokakarya  ini  merumuskan  Pola  Pers  Kampus  yang  sampai  saat  ini  dipakai  oleh  Pers  kampus  se‐ Indonesia. 



3.



Prasetya  Pertama kali diterbitkan tahun 1990, buletin yang terbit mingguan ini,  berisikan berita  (spot  news)  kegiatan  sivitas  akademika,  dengan  tujuan  komunikasi  informasi  internal.   Pada Juli 2006, Prasetya memperoleh ISSN dengan Nomor register 1970‐6428. Sampai  saat ini telah terbit sebanyak 491 nomor.  



4.



Prasetya Online  Sejak  tahun  1996,  selain  dalam  bentuk  cetak,  buletin  Prasetya  juga  dikemas  dalam  bentuk  Online.  PRASETYA  Online  dapat  diakses  melalui  situs  http://prasetya.brawijaya.ac.id.  Tahun  2006,  Prasetya  online  meraih  juara  tiga  dalam  ajang  Anugrah  Media  Humas  yang  diselenggarakan  Badan  koordinasi  Kehumasan 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



B. Penyebarluasan Informasi melalui Website dan Media  Cetak  



  65



5.



Buku Tahunan  Diterbitkan secara berkala setiap akhir tahun berisi laporan perkembangan dan kegiatan  yang terjadi selama satu tahun. Buku tahunan diterbitkan pertama kalinya tahun 1973. 



6.



Buku Bunga Rampai  Buku  Bunga  Rampai  ini  disusun  dari  ringkasan  pidato  pengukuhan  Guru  Besar,  untuk  mendokumentasikan  dan  mempublikasikan  pemikiran‐pemikiran  para  guru  besar  Universitas  Brawijaya.  Dibuat  secara  periodik  setahun  sekai  sejak  tahun  1998  sampai  pada  akhir  tahun  2007,  bunga  rampai  ini  juga  dipublikasikan  secara  online  melalui  website www.brawijaya.ac.id. 



7.



Buku Pidato Ilmiah  Buku yang berisi orasi ilmiah dari doktor baru Universitas Brawijaya, yang disampaikan  dalam rapat senat tebuka dalam rangka dies natalis. 



8.



Buku Profil Guru Besar dan Doktor  Merupakan buku yang berisi profil Guru Besar dan Doktor, bidang keahlian yang diasuh  maupun penelitian‐penelitian penting yang dilakukan lima thuan terakhir. Selain dalam  bentuk cetak juga dapat diakses melaui website Universitas Brawijaya. 



9.



Buku Prospectus  Buku  yang  diterbitkan  secara  berkala  pada  setiap  pergantian  pimpinan  di  tingkat  universitas  Brawijaya,  berisi  profil  singkat  tentang  Universitas  Brawijaya  dan  dibuat  dalam bahasa inggris. Prospectus merupakan pengembangan dari leaflet “Brawijaya in  Brief”. 



10. Brawijaya Dalam Angka  Buku  yang  diterbitkan  secara  berkala  setiap  tahun  berisi  perkembangan  Universitas  Brawijaya  dalam  lima  tahun  terakhir  yang  dilaporkan  dalam  bentuk  tabel‐tabel  baik  yang berkaitan dengan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat,  anggaran, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan laporan keuangan terbatas.   11. Buku Pedoman Pendidikan  Diterbitkan  setiap  tahun  ajaran  baru  dan  dibagikan  kepada  mahasiswa  baru  guna  mempercepat  penyebarluasan  informasi  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  Proses  Belajar Mengajar di Universitas Brawijaya.  12. Buku Panduan Probinmaba  Diterbitkan  setiap  tahun  ajaran  baru,  dibagikan  kepada  mahasiswa  baru  untuk  memberikan  bekal,  wawasan  dan  pengetahuan  mahasiswa  baru  tentang  bidang  kemahasiswaan Universitas Brawijaya.   



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



Pemerinta  (Bakohumas).  Tahun  2007,  Prasetya  Online  yang  selama  ini  berbahasa  Indonesia, mulai dikemas  dalam edisi bahasa Inggris.   



 



  66



13. LAKIP  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah ini  dibuat  secara  berkala  pada  akhir  tahun,  merupakan  laporan  pertanggungjawaban  kinerja  Universitas  Brawijaya  kepada  Pemerintah,  juga  menjadi  dokumen  penting  dalam  siklus  perencanaan,  pemantauan  dan umpan balik untuk tahun berikutnya.  14. Media Karya Imiah  Media  Karya  Imiah  (MKI),  terbit  sejak  1996,  diterbitkan  untuk  mempublikasikan  hasil‐ hasil penelitian mahasiswa yang meraih pretasi dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI),  Lomba  Karya  Inovatif  Produktif  (LKIP),  di  tingkat  wilayah  maupun  tingkat  nasiona  (PIMNAS).  15. Buku Laporan setiap 5 tahunan  Diterbitkan  setiap  5    tahun  sekali  berupa  buku  yang  berisikan  berbagai  aktivitas,  kemajuan  dan  pendapat  publik  ,  disebarluaskan  baik  di  kalangan  sendiri  maupun  kepada publik. 



C. Penyebarluasan Informasi melalui Sosialisasi, Rapat  Periodik, Brosur, Selebaran dan Media Massa 



Brosur  dan  Selebaran  dilakukan  terutama  untuk  masalah  pendaftaran  mahasiswa,  uang SPP dan uang pendaftaran, pengumuman tentang fasilitas, informasi tentang layanan,   informasi‐informasi yang berbau promosi yang ada di tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan,  laboratorium  maupun  di  unit‐unit  layanan  lainnya,  termasuk  yang  ada  di  unit  bisnis  akademik dan non akademik. Informasi demikian juga tersedia di website resmi Universitas  Brawijaya.   Berita  yang  berkaitan dengan  hasil‐hasil  penelitian,  teknologi  tepat  guna  serta  berita  tentang kemajuan Universitas Brawijaya juga diliput oleh pers baik lokal maupun nasional. 



D. Audit Internal  Kegiatan  ini  diawali  dengan  pembentukan  Pusat  Jaminan  Mutu  (PJM)  tahun  2005  di  tingkat Universitas, Gugus Jaminan Mutu (GJM) di tingkat Fakultas dan Unit Jaminan Mutu  (UJM)  di  tingkat  Jurusan  serta  pembentukan    Satuan  Pengendali  Internal  (SPI)  tahun  2007  dimaksudkan  untuk    mendukung  terciptanya  sistem  pengendalian  internal  yang  efektif  di 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



Sosialisasi  kemajuan  yang  dicapai  Universitas  Brawijaya  dan  informasi  lainnya  juga  dilakukan  melalui  Rapat  Kerja,  Rapat  Senat,  Rapat  Pimpinan,  Rapat  Sosialisasi  ke  Fakultas‐ Fakultas  oleh  Pimpinan  Universitas  serta  Rapat  lainnya  yang  secara  pereodik  dilakukan.  Rapat  Sosialisasi  membahas  hasil  yang  telah  dicapai  berdasar  Program  Kerja  Rektor  yang  telah dibukukan.  



  67



lingkungan universitas, baik yang menyangkut masalah akademik, aset, maupun keuangan.  Keberadaan  PJM  dan    SPI  mendukung  perwujudan  penerapan  prinsip‐prinsip  transparansi  dalam  penyelenggaraan  kegiatan  universitas  dengan  melaksanakan  fungsi  (a)  membantu  Rektor  dalam  melakukan  pengawasan  internal  universitas,  (b)    memberikan  rekomendasi  perbaikan  untuk  mencapai  sasaran  universitas  secara  ekonomis,  efisien,  dan  efektif,  (c)  membantu  efektivitas  penerapan  pola  tata  kelola  di  universitas,  dan  (d)  menangani  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  indikasi  terjadinya  KKN  (kolusi,  korupsi,  dan  nepotisme) yang menimbulkan kerugian universitas, bekerja sama dengan unit kerja terkait.  Di  samping  hal‐hal  yang  telah  diuraikan  di  atas,  dalam  rangka  mewujudkan  transparansi dalam pengelolan keuangan universitas, Universitas Brawijaya secara periodik    telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), yakni  meliputi:  • Neraca  • Laporan Aktivitas  • Laporan Arus Kas  • Catatan atas Laporan Keuangan 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



Khusus  Laporan  keuangan  tahunan  berdasarkan  SAK,  akan  dapat  diakses  melalui  website Universitas Brawijaya. 



  68



BAB V. ETIKA DAN  INTEGRITAS  A.   Menjaga Komitmen Etika Akademik  1.   Universitas memiliki Kode Etik Akademik yang wajib dihayati dan dijadikan acuan dalam  berperilaku bagi sivitas akademika dan/atau warga Universitas.  2.   Segenap  unsur  pimpinan  Universitas  wajib  menunjukkan  komitmen pribadi  yang  kuat  dan  memberikan  contoh  keteladanan  kepada  seluruh  warga  Universitas  tentang  bagaimana harus bersikap dan berperilaku sesuai dengan Kode Etik Akademik.  3.   Universitas  dapat  membentuk  Dewan  Kehormatan  Etika  Akademik  yang  kepengurusannya ditentukan oleh Senat Universitas. 



B.  Pengertian Integritas Akademik  1.   Integritas  akademik  merupakan prinsip dasar yang  harus  dijadikan  acuan  bagi  seluruh  kegiatan akademik di Universitas.  Sivitas akademika wajib menjaga integritas akademik, dengan tidak melakukan hal‐hal  seperti  memperoleh  ijazah  dari  lembaga  pendidikan  yang  tidak  kredibel,  melakukan  plagiasi karya ilmiah, menggunakan ijazah atau gelar akademik untuk berbagai tindakan  lain yang menyimpang dari prinsip dasar integritas akademik. 



C.  Pengertian Kebebasan Akademik dan Otonomi  Keilmuan  1.   Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi  keilmuan, setiap anggota sivitas akademika bertanggung jawab secara pribadi dan tidak  merugikan Universitas.  2.   Pelaksanaan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diarahkan  untuk perwujudan pemantapan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta  seni yang bernafaskan Islam, dan pembangunan kemanusiaan.  3.   Universitas  menjunjung  tinggi  kebebasan  dan  etika  akademik  serta  toleransi  dalam  perbedaan pendapat. 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



2. 



  69



4. 



Setiap  warga  Universitas  wajib  menjunjung  tinggi  etika  akademik  dan  menghargai  pendapat dan penemuan akademisi lainnya. 



5.   Kebebasan  dan  etika  akademik  ditanamkan  oleh  UB  kepada  mahasiswa  sejak  masa  awal perkuliahan dan dalam berbagai kegiatan akademik lainnya.  6.   Perwujudan  kebebasan  akademik,  kebebasan  mimbar  akademik,  otonomi  keilmuan,  dan kode etik Universitas dirumuskan dan diatur oleh Rektor dengan persetujuan Senat  Universitas. 



D.  Pengertian Loyalitas kepada Universitas  1.   Pimpinan  dan  pegawai  Universitas  wajib  melaksanakan  tugas  dan  kewajiban  sebagaimana ditentukan dalam surat pengangkatannya.  2.   Pimpinan dan pegawai Universitas yang melakukan kegiatan rangkap di luar Universitas  wajib memperoleh izin dari Rektor.  3. 



Kegiatan  sivitas  akademika  Universitas  di  luar  kampus  yang  mengatasnamakan  Universitas harus mendapatkan izin dari Rektor. 



4. 



Kegiatan  sivitas  akademika  Universitas  atas  nama  pribadi  atau  kelompok  menjadi  tanggung jawab pribadi atau kelompok yang bersangkutan. 



E.  Pengertian Gratifikasi 



1. 



Honorarium,  tiket  perjalanan,  fasilitas  antar  jemput  sebagai  peserta,  narasumber/pembicara dalam kegiatan seminar, lokakarya, ataupun diskusi yang tidak  bertentangan dengan peraturan perundang‐undangan serta mendapatkan persetujuan  tertulis dari pejabat yang berwenang. 



2.   Honorarium  atau  imbalan atas  hasil  karya  tulis  yang  dimuat  di  media  massa  ataupun  dipublikasikan  dalam  bentuk  buku  sebagai  sarana  peningkatan  kapasitas  atau  pengembangan profesi.  3.   Hadiah  yang  didasarkan  pada  hubungan  keluarga/kekerabatan  yang  jelas,  yang  diberikan  atau  diterima  dengan  maksud‐maksud  yang  tidak  ada  kaitannya  dengan  kepentingan  perusahaan,  misalnya  dalam  acara  resepsi  perkawinan,  ulang  tahun,  syukuran, sakit, duka cita, dan sejenisnya). 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



Pimpinan dan pegawai Universitas beserta keluarganya tidak diperbolehkan menerima  gratifikasi,  baik  langsung  maupun  tidak  langsung,  dari  pihak  ketiga  yang  diyakini  atau  diinterpretasikan  oleh  pihak  lain  memiliki  keterkaitan  fungsi,  tanggung  jawab,  dan  kewenangan di Universitas, kecuali: 



  70



4.   Barang‐barang untuk tujuan promosi seperti buku agenda, kalender, gantungan kunci,  pensil/alat tulis, kaos, dan barang sejenis lainnya yang berlogo/beratribut tertentu yang  secara intrinsik bernilai rendah. 



F.   Kewajiban Menghindari Suap  Pimpinan dan pegawai Universitas beserta keluarganya wajib menghindarkan diri dari  tindakan suap dengan tidak menerima atau memberi dalam bentuk apapun yang bertujuan  untuk  mengarahkan  suatu  tindakan  keberpihakan  secara  tidak  wajar  kepada  pihak‐pihak  tertentu,  perlakuan  istimewa,  ataupun  pengambilan  keputusan yang  bertentangan  dengan  peraturan perundang‐undangan dan nilai‐nilai etika. 



G.   Perlindungan Aset dan Informasi  Warga Universitas berkewajiban:  1.   Melindungi  aset  Universitas  dari  pengambilalihan,  perusakan,  kebakaran,  pencurian/perampokan, atau penyalahgunaan untuk keuntungan pribadi.  2.   Peminjaman aset/fasilitas Universitas seperti kendaraan dinas, mess, dan rumah dinas  untuk  keperluan  pribadi  dan  anggota  keluarganya  dapat  dibenarkan  dengan  persetujuan  tertulis  dari  pejabat  yang  berwenang,  serta  dilaksanakan  dengan  penuh  tanggung jawab dan memenuhi prinsip kewajaran. 



H.   Kesadaran terhadap Efisisensi Biaya  Setiap  warga  Universitas  wajib  melakukan  upaya‐upaya  efisiensi  biaya,  sebagai  berikut:  1.   Menggunakan  sumberdaya  Universitas  secara  hemat  sesuai  dengan  kebutuhan,  termasuk  penghematan  pemakaian  air,  listrik,  telepon,  dan  alat  tulis/perlengkapan  kantor.  2.   Tidak  mengajukan  usulan  kegiatan  yang  tidak  memiliki  keterkaitan  dengan  kegiatan  Universitas. 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



3.   Informasi Universitas yang bersifat rahasia (misalnya strategi bisnis, proyeksi keuangan,  atau hasil penelitian dan pengabdian masyarakat) tidak diperbolehkan untuk diberikan  atau  diberitahukan  kepada  pihak  yang  tidak  berkepentingan  terhadap  informasi  tersebut  tanpa  sepengetahuan  pejabat  yang  berwenang,  kecuali  untuk  kepentingan  Universitas dan negara. 



  71



3.   Meminta  penggantian/pembebanan  biaya  dengan  dilandasi  kejujuran  dan  tanggung  jawab  serta  didukung  dengan  dokumen  yang  lengkap  sesuai  dengan  aturan  dan  kebijakan Universitas. 



I.   Membangun Integritas Pelaporan  Setiap pimpinan dan pegawai Universitas wajib menjaga integritas pelaporan dengan:  1.   Melakukan  dan  mencatat  transaksi  keuangan  dan  non‐keuangan  dengan  benar  dan  tidak menyesatkan berdasarkan otorisasi dari pejabat yang berwenang.  2.   Menyusun  laporan  sesuai  dengan  standar  pelaporan  yang  berlaku  serta  bertanggung  jawab sepenuhnya atas isi laporan tersebut sesuai dengan tanggung jawab dan tingkat  kewenangannya.  3.   Tidak  memberikan  keterangan  palsu  yang  merugikan  Universitas  misalnya  mengubah  data  akademik  atau  memalsu  tanda  tangan  dan  identitas  diri  beserta  anggota  keluarganya. 



J.   Larangan Aktivitas Politik 



2.   Universitas  tidak  memperbolehkan  dana  atau  aset  universiats  digunakan  secara  langsung ataupun tidak langsung untuk kontribusi kepada partai politik, calon anggota  legislatif,  dan  eksekutif,  baik  di  tingkat  pusat  maupun  daerah  misalnya  pemberian  sumbangan  dana  secara  langsung,  kegiatan  kampanye, dan  penggalangan  dana  untuk  aktivitas politik. 



K.   Pemeliharaan Nama Baik Universitas  Dalam  rangka  menjaga  dan  memelihara  citra/nama  baik  Universitas,  setiap  warga  Universitas tidak diperbolehkan:  1.   Melakukan  perbuatan/tindakan  yang  menyebabkan  tercemarnya  nama  baik  Universitas.  2.   Memberikan  keterangan  yang  bukan  wewenangnya  kepada  pihak  lain  yang  dapat  menimbulkan keresahan di lingkungan Universitas. 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



1.   Pimpinan  dan  pegawai  Universitas  tidak  diperkenankan  menjadi  pengurus  partai  politik,  calon  legislatif,  dan  eksekutif.  Pimpinan  dan  pegawai  Universitas  yang  aktif  dalam  aktivitas  politik  wajib  mengundurkan  diri  dari  Universitas  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang‐undangan yang berlaku. 



  72



L.   Pengenaan Sanksi  1.   Sivitas akademika Universitas dan/atau warga Universitas yang melakukan pelanggaran  terhadap  kode  etik  Universitas  dikenakan  sanksi  sesuai dengan  peraturan  perundang‐ undangan.  2.   Pengenaan  sanksi  terhadap  terhadap  sivitas  akademika  Universitas  dan/atau  warga  Universitas  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap  kode  etik  Universitas  merupakan  kewenangan Rektor dengan memperhatikan pertimbangan dari Senat Universitas.  3.   Pengenaan  sanksi  dilakukan  sesuai  dengan  bobot  atau  tingkat  pelanggaran  yang  dilakukan, berupa:  a. Teguran lisan  b. Peringatan tertulis I, II, dan III  c. Skorsing  d. Pencabutan gelar akademik/sebutan lulusan  e. Tuntutan ganti rugi  f. Penundaan kenaikan pangkat/golongan  g. Penurunan pangkat/golongan  h. Pembebasan dari jabatan  i. Pemecatan (bagi mahasiswa)  j. Pemberhentian  atau  pemutusan  hubungan  kerja  (bagi  pimpinan  dan  pegawai  Universitas)  k. Diserahkan  kepada  yang  berwajib  untuk  proses  penyelidikan  lebih  lanjut  untuk  pelanggaran  yang  mengakibatkan  kerugian  Universitas  dengan  jumlah  yang  material/besar dan dikategorikan sebagai tindakan pidana. 



5.   Pencabutan  gelar  akademik  dan/atau  sebutan lulusan  yang  diperoleh  dari  Universitas  karena pelanggaran kode etik Universitas hanya dapat dilakukan oleh Rektor atas dasar  pertimbangan  hasil  Tim  yang  ditunjuk  untuk  itu  dan  berdasarkan  persetujuan  Senat  Universitas.  6.   Pemecatan  mahasiswa  dengan  alasan  non‐akademik  hanya  dapat  dilakukan  oleh  Rektor atas persetujuan Senat Fakultas atau Senat Universitas. 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



4.   Warga  Universitas  yang  akan  dikenakan  sanksi  wajib  diberikan  kesempatan  atau  hak  secara  adil  untuk  membela  diri  maupun  menyatakan  pendapatnya  atas  dugaan  pelanggaran  yang  dilakukan  pada  forum  Senat  Universitas  pada  forum  Senat  Universitas. 



  73



BAB VI. DAFTAR REFERENSI  RUJUKAN  1.



Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan Institut Agama Islam  Negeri  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta  menjadi  Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang Menjadi UB. 



2.



Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. 



3.



Undang‐Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 



4.



Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  389  Tahun  2004  tentang  Organisasi  dan Tata Kerja UB. 



5.



Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 5 Tahun 2005 tentang Statuta UB. 



6.



Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan Umum. 



7.



Peraturan  Pemerintah Nomor  8 Tahun  2006  tentang  Pelaporan  Keuangan  dan  Kinerja  Instansi Pemerintah. 



8.



Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  08/PMK.02/2006  tentang  Kewenangan  Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum. 



9.



Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  09/PMK.02/2006  tentang  Pembentukan  Dewan  Pengawas pada Badan Layanan Umum. 



11. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  119/PMK.05/2007  tentang  Persyaratan  Administratif  dalam  Rangka  Pengusulan  dan  Penetapan  Satuan  Kerja  Instansi  Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.  12. Pedoman Pendidikan UB Tahun Akademik 2007/2008.  13. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) UB Tahun 2006.  14. Pola Tata Kelola Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2007.  15. Keputusan  Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  No.  KEP‐117/MMBU/2002  tentang  Penerapan  Praktik‐Praktik  Good  Corporate  Governance  (GCG)  di  Lingkungan  BUMN.  16. Praktik‐praktik  terbaik  (best  practices)  Pola  Tata  Kelola  dari  beberapa  Universitas  ternama di Indonesia (UGM, UI, IPB) dengan status sebagai Badan Hukum Milik Negara  (BHMN) serta praktik‐praktik terbaik penerapan etika bisnis dalam dunia usaha. 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



10. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  10/PMK.02/2006  tentang  Pedoman  Penetapan  Remunerasi  bagi  Pejabat  Pengelola,  Dewan  Pengawas,  dan  Pegawai  Badan  Layanan  Umum. 



  74



BAB VII. PENUTUP    Universitas  Brawijaya  (UB)  senantiasa  terus  membenahi  dirinya  untuk  meningkatkan  layanan  melalui  pembenahan  dibidang  Pola  Tata  Kelola.  Selama  lima  tahun  terakhir  UB  memang telah menunjukkan peningkatan kinerja, baik dalam bidang layanan, organisasi dan  SDM,  sarana  dan  prasarana,  serta  keuangan.    Indikator  peningkatan  kinerja  dapat  dilihat  dari  perubahan  organisasi  tata  laksana  yang  berkembang  secara  dinamis  sesuai  dengan  perkembangan jumlah dan kualitas sumberdaya manusia (SDM) baik dosen maupun tenaga  kependidikan.  



Perubahan  dalam  pola  tata  kelola  perlu  dilakukan  sejalan  akan  adanya  perubahan  status Universitas Brawijaya menjadi PK‐BLU yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  rangka  memajukan  kesejahteraan  umum  dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Untuk  memberikan  pelayanan  yang  prima  kepada  stakeholder  dan  mahasiswa  diperlukan  organisasi  yang  efektif  dan  efisien.    Tujuan  demikian  bisa  tercapai  apabila  terdapat  pola  tata  kelola  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  perkembangan  organisasi  sesuai dengan visi dan misinya.  Diharapkan,  adanya  perubahan  dalam  tata  kelola  di  Universitas  Brawijaya  akan  meningkatkan  kinerja  layanan,  akuntabilitas  dan  transparansi,  sehingga  tercipta  kehidupan  kampus  yang  bernuansa  akademik  yang  pada  akhirnya  akan  membawa  Universitas  Brawijaya  menuju  entrepreneurial  university,  menjadi  universitas  unggul  yang  berkelas  dunia  dan  mampu  berperan  aktif  dalam  pembangunan  bangsa  melalui proses  pendidikan,  penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.   



 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



Namun  demikian,  mengingat  tuntutan  peningkatan  kualitas  yang  semakin  tinggi,  UB  bertekad  meningkatkan  kinerjanya  secara  signifikan.    Penyusunan  Pola  Tata  Kelola  UB‐BLU  bertujuan untuk  menjamin terselenggaranya praktek‐praktek baik (good Practices) berdasar   asas  transparansi,  akuntabilitas,  responsibilitas,  kewajaran,  dan  kemandirian.  Dalam  hal  Implementasi  sistem  Tata  Kelola,  setiap  pihak  dalam  organisasi  UB  harus  dapat  secara  mudah  didorong  agar  memiliki  kesadaran  atas  adanya  tanggung  jawab  sosial  Universitas  terhadap stakeholder. 



  75



   



Lampiran 1.  Statuta UB    



UNIVERSITAS BRAWIJAYA Ditetapkan Di Jakarta Pada Tanggal 17 Mei 2002 Oleh Menteri Pendidikan Nasional



Departemen Pendidikan Nasional



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



STATUTA



  76



SALINAN Lampiran: KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR: 080/O/2002 TANGGAL 17 MEI 2002. STATUTA UB



MUKADIMAH Bahwa sesungguhnya upaya mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945; Bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan merupakan bagian dari satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, yakni manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berwawasan pengetahuan yang luas, terampil, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan; Bahwa UB dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi bertugas menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional (vokasional), serta wajib berperan dalam penerapan. pengembangan dan penciptaan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan mempe'rkaya kebudayaan nasional; Bahwa untuk menyelenggarakan tugas di atas, diperlukan pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang menjadi acuan bagi p.erencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan program, serta penyelenggaraan kegiatan fungsiona! sesuai dengan tujuan universitas. Untuk itu disusunlah Statuta UB sebagai berikut:



BAB-I



KETENTUAN UMUM



Pasal 1  1.



Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dari pada jenjang pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah,



2.



Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.



3.



Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.



4.



Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah pendidikan sarjana yang diselenggarakan bekerjasama dengan organisasi profesi.



5.



Pendidikan profesional (vokasional) adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.



6.



Universitas adalah UB.



7.



Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan. kegiatan yang dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pengembangan program, dan penyelenggaraan kegiatan fungsional, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.



8.



Senat Universitas adalah senat UB



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



Dalam statuta ini, yang dimaksud dengan :



  77



9.



Senat fakultas adalah senat fakultas di lingkungan UB



10. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional. 11. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional. 12. Tenaga kependidikan adalah dosen dan tenaga penunjang akademik. 13. Dosen adalah tenaga pendidik dengan tugas utama mengajar, mengembangkan ilmu melalui penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 14. Tenaga penunjang akademik adalah tenaga yang bertugas membantu dan memperlancar proses belajar mengajar. 15. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar. 16. Sivitas akademika adalah dosen dan mahasiswa. 17. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan kajian, pelajaran, dan cara-penyampaian serta penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di Universitas. 18. Baku mutu adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat pendidikan. 19. Tri dharma perguruan tinggi adalah bentuk-bentuk kegiatan pokok yang terdiri dari penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 20. Dewan Penyantun adalah kelompok tckoh masyarakat yang berfungsi ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan Universitas.



BAB-II



VISI, MISI DAN TUJUAN



Pasal 2  Visi universitas adalah menjadi universitas yang terkemuka di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, berperan aktif dalam peningkatan peradaban, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mampu memecahkan berbagai masalah kemasyarakatan.



Misi universitas adalah : a.



Menyelenggarakan proses pendidikan untuk membantu peserta didik menjadi manusia yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkemampuan akademik dan/atau profesional sehingga mampu berperan secara bermakna di segala aspek kehidupan masyarakat;



b.



Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.



Pasal 4  Tujuan universitas adalah: a.



Menjadi penghasil sumberdaya manusia yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu membelajarkan diri, memiliki wawasan yang luas, memiliki disiplin dan etos kerja,



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



Pasal 3 



  78



sehingga menjadi tenaga profesional yang tangguh dan mampu bersaing melewati batas wilayah nasional; b.



Menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mendorong pengembangan budaya;



c.



Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah.



BAB-III



IDENTITAS



Pasal 5  (1) Nama perguruan tinggi ini adalah UB, disingkat Unibraw, dan berkedudukan di Malang. (2) Universitas berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (3) Universitas menyelenggarakan fungsi pendidikan akademik, pendidikan profesional (vokasional), dan pendidikan profesi. (4) Lambang universitas adalah segi lima berwarna kuning emas dengan dasar hitam dan di dalamnya gambar area Raden Wijaya berwarna kuning emas. (5) Dasar hitam bermakna abadi, tidak mudah terkena gelombang perubahan zaman.Kuning emas bermakna kebebasan, kemuliaan atau kehormatan. Segilima bermakna Pancasila, dan Raden Wijaya melambangkan sifat kebesaran universitas. Pasal 6  Lagu universitas adalah Hymne dan Mars UB sebagai jelmaan dari rasa cinta terhadap almamater. Pasal 7  (1) Bendera universitas berwarna dasar hitam dan di tengahnya ada lambang yang bertuliskan UB. (2) Setiap fakultas di lingkungan universitas mempunyai warna bendera tersendiri yang di tengahnya ada lambang yang bertuliskan UB.



BAB-IV



PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI



Pasal 8  (1) Universitas menyelenggarakan pendidikan tinggi dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. (2) Universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan profesional (vokasional) dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan teknologi dan/atau kesenian tertentu. (3) Pendidikan tinggi merupakan upaya pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri untuk menghantarkan peserta didik mencapai kualifikasi tertentu sesuai dengan tujuan pendidikan universitas



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



(3) Warna bendera fakultas di lingkungan universitas ditetapkan berdasarkan peraturan atau ketentuan yang belaku.



  79



(4) Penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian. (5) Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Pasal 9  (1) Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik yang terdiri atas Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor (2) Universitas juga menyelenggarakan pendidikan profesional (vokasional) yang terdiri atas sejumlah Program Diploma. (3) Program profesi dapat diselenggarakan atas dasar kerjasama dengan ikatan profesi dan instansi lain yang terkait (4) Pendidikan akademik adalah pendidikan, yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mehguasai, menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. (5) Pendidikan profesional (vokasional) adalah pendidikan yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menguasai dan menerapkari keahlian tertentu (6) Pendidikan profesi adalah program pendidikan yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan layanan profesi kepada masyarakat atas dasar etika profesi Pasal 10  (1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di universitas adalah bahasa Indonesia. (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau keterampilan. Pasal 11  (1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi dimulai bulan September.



(3) Admin.istrasi akademik pendidikan tinggi diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester (SKS). (4) Pendidikan tinggi - diselenggarakan melalui proses pembelajaran dengan mengembangkan kemampuan belajar mandiri. (5) Penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat dilakukan dalam bentuk kuliah, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, praktikum dan kegiatan ilmiah lain. Pasal 12  (1) Universitas mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru. (2) Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan memperhatikan kekhususan universitas. (3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa universitas.



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



(2) Tahun akademik dibagi menjadi minimum 2 (dua) semester dan masing-masing semester terdiri dari minimum 16 minggu.



  80



(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh rektor. (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan atau ketentuan yang berlaku.



BAB-V



KURIKULUM



Pasal 13  (1) Kurikulum universitas terdiri atas kurikulum inti dan kurikulum institusional. (2) Kurikulum inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara nasional. (3) Kurikulum institusional adalah kurikulum yang ditetapkan oleh senat fakultas dan atau senat universitas atas dasar hasil identifikasi kebutuhan belajar mahasiswa yang disesuaikan dengan visi, misi dan tujuan universitas (4) Kurikulum yang diberlakukan pada setiap program studi ditetapkan oleh senat fakultas dan/atau senat universitas setelah menerima pertimbangan dari ketua jurusan dan/atau ketua program studi (5) Kurikulum yang diberlakukan untuk program profesi ditetapkan atas dasar kesepaqkatan dengan organisasi profesi terkait (6) Evaluasi, penyesuaian dan/atau pembaharuan kurikulum dilakukan secara berkala oleh senat fakultas dan/atau senat universitas.



BAB-VI



PENILAIAN HASIL BELAJAR



Pasal 14  (1) Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkaia yang dapat diselenggarakan dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan/atau pengamatan oleh dosen. (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, ujian skripsi, ujian thesis, dan/atau ujian disertasi.



(4) Untuk mendorong pencapaian prestasi akademik yang lebih tinggi dapat dikembangkan sistem penghargaan bagi mahasiswa dan lulusan yang memperoleh prestasi tinggi. (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur oleh universitas dengan keputusan rektor. Pasal 15  (1) Ujian akhir program profesional (vokasional) hanya diselenggarakan pada jenjang diploma III dan IV berupa ujian komprehensif atau ujian karya.tulis. (2) Ujian akhir program sarjana (strata 1), terdiri dari ujian komprehensif, ujian karya tulis, atau ujian skripsi untuk memperoleh gelar sarjana. (3) Bentuk ujian akhir untuk program profesi ditentukan atas dasar kesepakatan dari organisasi profesi terkait



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



(3) Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan cara yang sesuai dengan karakteristik program pendidikan yang bersangkutan.



  81



(4) Dalam bidang-bidang tertentu penilaian hasil belajar untuk program sarjana dapat dilaksanakan tanpa ujian karya tulis atau ujian skripsi. (5) Ujian akhir program pasca sarjana (strata 2) untuk memperoleh gelar magisterdilakukan dalam bentuk ujian tesis. (6) Ujian akhir program doktor (strata 3) untuk memperoleh gelar doktor dilakukan dalam bentuk ujian disertasi. Pasal 16  (1) Syarat kelulusan, jumlah satuan kredit semester (SKS) yang harus ditempuh, dan indeks prestasi kumulatif (IPK) minimum ditetapkan oleh universitas setelah mendapat persetujuan senat universitas. (2) Universitas menetapkan jumlah SKS yang harus ditempuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan berpedoman pada kisaran beban studi bagi masing-masing program studi. Pasal 17  (1) Predikat kelulusan terdiri atas 3 tingkat yaitu: memuaskan, sangat memuaskan, dan cumlauds, yang dinyatakan pada transkrip akademik. (2) Penetapan predikat kelulusan dan tata caranya ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan senat universitas



BAB-VII



KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN



Pasal 18  (1) Kebebasan akademik, termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan, merupakan kebebasan yang dimiliki oleh anggota sivitas akademika dalam rangka melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, secara bertanggung jawab dan mandiri.



Pasal 19  (1) Kebebasan mimbar akademik merupakan bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan sivitas akademika menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di universitas/fakultas sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan. (2) Universitas/fakultas dapat mengundang tenaga ahli dari luar untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik dan diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pasal 20  Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni universitas dan sivitas akademik berpedoman pada otonomi keilmuan yang perwujudannya diatur oleh senat universitas.



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



(2) Pimpinan universitas/fakultas mengupayakan dan menjaniin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.



  82



BAB-VIII GELAR LULUSAN DAN PENGHARGAAN Pasal 21  (1) Lulusan pendidikan akademik diberikan hak untuk menggunakan gelar akademik (2) Lulusan pendidikan profesi diberikan hak untuk menggunakan gelar profesi. (3) Lulusan pendidikan profesional (vokasional) berhak untuk menggunakan gelar profesional (vokasional). (4) Jenis gelar akademik, gelar profesi, dan gelar profesional (vokasional), singkatan dan penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Syarat pemberian gelar akademik, gelar profesional (vokasional), dan gelar profesi, diatur oleh senat universitas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (6) Universitas berhak mencabut gelar akademik, gelar profesi, maupun gelar profesional (vokasional) yang dicapai secara tidak sah setelah melalui pertimbangan senat universitas Pasal 22  (1) Gelar doktor kehormatan dapat diberikan kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, tcknologi, kebudayaan, kemasyarakatan atau kemanusiaan. (2) Pemberian gelar doktor kehormatan diusulkan oleh senat fakultas dan disetujui serta dikukuhkan oleh senat universitas. (3) Prosedur pengusulan, pemberian, dan penggunaan gelar doktor kehormatan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Pengukuhan gelar doktor kehormatan setagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang diatur melalui keputusan senat universitas. (5) Gelar doktor kehormatan, disingkat Dr. (H.C), ditempatkan di depan nama penerima hak atas gelar tersebut.



(1) Universitas dapat memberikan penghargaan kepada seseorang atau lembaga yang dipandang mempunyai prestasi yang sangat menonjol di bidang non akademik. (2) Kriteria dan bentuk penghargaan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 24  Ukuran, bentuk, isi, warna ijazah serta lambang/logo yang terdapat dalam ijazah diatur dengan peraturan atau ketentuan universitas.



BAB-IX



SUSUNAN ORGANISASI UB



Pasal 25 



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



Pasal 23 



Organisasi universitas terdiri dari:



  83



a.



Dewan Penyantun



b.



Unsur pimpinan: rektor dan pembantu rektor



c.



Senat universitas



d.



Unsur pelaksana akademik: fakultas dan lembaga



e.



Unsur pelaksana khusus: program pasca sarjana



f.



Unsur pelaksana administrasi: biro



g.



Unsur penunjang: unit pelaksana teknis (UPT)



Pasal 26  (1) Dewan Penyantun adalah dewan yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat (2) Anggota dewan penyantun diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas persetujuan senat universitas. (3) Dewan penyantun dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorarig sekretaris yang dipilih dari para anggotanya (4) Masa jabatan 'dewan penyantun adalah 4 tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan 4 tahun berikutnya (5) Dewan penyantun mempunai tugas pokok: a. Membina dan meningkatkan hubungan baik antara masyarakat, instansi pemerintah dan badan swasta dengan universitas; b. Membantu memecahkan permasalahan universitas; c. Menampung aspirasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan universitas. Pasal 27  (1) Rektor adalah pemimpin dan penanggung jawab utama universitas (2) Rektor mempunyai tugas mengatur penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan melakukan pembinaan terhadap dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan tenaga penunjang akademik. (4) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh presiden berdasarkan pertimbangan senat universitas. (5) Dalam melaksanakan tugasnya, rektor dibantu oleh beberapa pembantu rektor (6) Pembantu Rektor diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas pertimbangan senat universitas. (7) Rincian tugas rektor dan pembantu rektor diatur dalam organisasi dan tata kerja universitas. (8) Masa jabatan rektor dan pembantu rektor adalah 4 tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut. Pasal 28  (1) Senat universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi dosen di universitas. (2) Keanggotaan senat universitas terdiri dari dosen tetap bergelar guru besar, pimpinan universitas, dekan fakultas dan dua orang dosen tetap perwakilan dari masing-rnasing fakultas.



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



(3) Rektor dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada peraturan atau ketentuan yang berlaku



  84



(3) Keanggotaan senat universitas diangkat dan diberhentikan oleh rektor sebagai ketua senat sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. (4) Rektor adalah ketua senat dan didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih dari antara para anggota senat. (5) Senat universitas mempunyai tuas pokok: a. Merumuskan baku mutu pendidikan, kebijakan akademik dan pengembangan universitas; b. Merumuskan peraturan pelaksana&n kebebasan akademik; c. Merumuskan norrna, etika dan tolok ukur penyelenggaraan universitas; d. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan,dan kepribadian sivilas akademika; e. Menilai pertanggungjawaban dan pelaksan'aan kebijakan yang telah dijalankan oleh rektor; f. Memberikan pertimbangan dan persetujuan rencana anggaran pendapatan dan belanja universitas yang diajukan oleh rektor; g. memilih dan memberikan pertimbangan atas dosen yang diusulkan mendapat tugas tambahan sebagai rector h. Memberikan pertimbangan untuk dosen yang diusuikan menjadi pernbantu rektor dan menjadi guru besar; i. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika; j. Mengukuhkan pemberian gelar doktor kehormatan dan guru besar bagi seseorang yang memenuhi persyaratan. (6) Senat universitas dapat membentuk komisi-komisi senat. (7) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat diatur dalam tata tertib senat. Pasal 29  Organisasi fakultas terdiri dari: a. Unsur pimpinan: dekan dan pernbantu dekan c. Unsur pelaksana akademik: jurusan, laboratorium, bengkel, studio, kelompok dosen d. Unsur pelaksana adminlstrasi: bagian tata usaha. e. Unsur penunjang: ruang baca, kebun percobaan, tambak, taman, ternak, rumah sakit, fasiiitas kesehatan lain, dan bentuk penunjang lainnya yang diperlukan fakultas. Pasal 30  (1) Dekan adalah pemimpin dan penanggung jawab uiarna fakultas. (2) Dekan mempunyai tugas mengatur penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan melakukan pembinaan kepada mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan fakultas. (3) Dekan, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan atau ketentuan yang berlaku (4) Dalam melaksanakan tugasnya, dekan dibantu oleh beberapa pernbantu dekan.



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



b. Senat fakultas



  85



(5) Dekan dan pembantu dekan diangkat dan diberhentikan oleh rektor melalui pertimbangan senat fakultas. (6) Masa jabatan dekan dan pembantu dekan adalah 4 tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut. Pasal 31  (1) Senat fakultas merupakan badan normatif tertinggi di fakultas. (2) Keanggotaan senat fakultas terdiri atas dosen tetap dengan jabatan guru besar, pimpinan fakultas, ketua jurusan dan sepuluh orang wakil dosen. (3) Keanggotaan senat fakultas diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usulan dekan selaku ketua senat (4) Senat fakultas mempunyai tugas pokok: a. Merumuskan baku mutu pendidikan, kebijakan akademik dan pengembangan fakultas; b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan dan kepribadian sivitas akademika; c. Merumuskan norma, etika dan tolok ukur penyelenggaraan fakultes; d. Menilai pertanggungjawaban dan pelaksanaan kebijakan yang telah diditetapkan oleh dekan; e. Memberikan pertimbangan atas dosen yang dicalonkan memangku jabatan fungsional akademik lebih tinggi; f. Mengusulkan pemberian gelar doktor kehormatan bagi seseorang yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. g. Memberikan pertimbangan dan persetujuan rencana anggaran pendapatan dan belanja fakultas yang diajukan oleh dekan h. Memiiih dan memberikan pertimbangan atas dosen yang diusulkan mendapat tugas tambahan sebagai dekan, i. Memberikan pertimbangan untuk dosen yang diangkat sebagai pembantu dekan,ketua jurusan/bagian dan sekretaris jurusan/bagian;



(5) Ketua senat fakultas adalah dekan dan didampingi oleh- seorang sekretaris yang dipilih dari para anggota senat. (6) Dalam melaksanakan tugasnya, senat fakultas dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota senat. (7) Tatacara pengambilan keputusan dalam rapat senat' diatur dalam tatatertib rapat senat. Pasal 32  (1) Jurusan atau bagian merupakan unit peiaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik pada program sarjana dan program pascasarjana pendidikan profesi, dan pendidikan profesional (vokasional). (2) Jurusan atau bagian dipimpin oleh seorang ketua dan didampingi seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul dekan, serta bertanggung jawab langsung kepada dekan.



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



j. Tatacara pertimbangan senat fakultas dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Dekan, pembantu dekan, ketua dan sekretaris jurusan/bagian serta pengusulan kenaikkan jabatan fungsional akademik diatur dalam keputusan senat universitas.



  86



(3) Ketua jurusan/bagian mengkoordinasikan semua program siudi terkait untuk menjamin baku mutu pendidikan. (4) Jurusan atau bagian dalam melaksanakan tugasnya membentuk bengkel, laboratorium/studio, program studi akademik, profesi dan profesional (vokasional), serta bentuk lain yang dianggap perlu untuk menyelenggarakan pendidikan oleh fakultas. . (5) Tatacara pembentukan bengkel, laboratorium/studio, program studi reguler dan ekstensi, serta bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu seperti dimaksud pada ayat (4) diatur melalui keputusan rektor. Pasal 33  (1) Program studi merupakan penyelenggaraan program-program pendidikan tinggi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum. (2) Program-program pendidikan tinggi berupa: program studi diploma, sarjana dan pascasarjana serta profesi, dapat diselenggarakan di fakultas/jurusan yang memenuhi syarat. (3) Program studi pascasarjana yang bersifat lintas jurusan dapat bernsung di bawah fakultas yang memiliki/menggunakan sumber daya terbanyak dan/atau berada di bawah tanggung jawab program pascasarjana selaku unit peiaksana khusus. Pasal 34  (1) Laboratorium atau studio adalah wadah bagi sivitas akademika melakukan pengembangan ilmu melalui penelitian dan melakukan praktek belajar. (2) Laboratorium atau studio dipimpin oleh seorang ketua laboratorium/studio yang ditunjuk atas dasar kompetensi bidang ilmunya serta kemampuannya melakukan pengembangan ilmu. (3) Tugas seorang ketua laboratorium atau studio adalah melakukan pengelolan laboratorium atau studio, melakukan koordinasi serta memimpin pengembangan ilmu pada bidang kajian tertentu melalui kegiatan penelitian. (4) Laboratorium beranggotakan kelompok dosen. (5) Dalam satu laboratorium dapat dibentuk lebih dari satu keiompok dosen.



Pasal 35  (1) KelompoK dosen adalah sekelompok dosen yang mempunyai kompetensi pada bidang ilmu/kajian tertentu di dalam satu laboratorium/studio/jurusan/fakultas. (2) Kelompok dosen dipimpin oleh seorang kttua keiompok yang bertugas melakukan koordinasi dan memimpin aktifitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pasal 36  (1) Lembaga merupakan unsur pelaksana akademik di universitas yang melakukan koordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan tri dharma perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pusat-pusat pengkajian, penelitian dan/atau pusat pelayanan, serta ikut serta mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



(6) Laboratorium didukung oleh tenaga penunjang akademik yang terdiri dari peneliti, teknisi, laboran, dan tenaga adrninistrasi.



  87



(2) Lembaga terdiri atas : a. Pimpinan yang terdiri dari ketua dan sekretaris b. Tenaga ahli, dan c. Tenaga kependidikan (3) Di dalam lembaga dibentuk pusat-pusat secara fungsional sesuai dengan kebutuhan. (4) Pimpinan lembaga bertanggung jawab kepada rektor. (5) Pimpinan lembaga diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk sebanyak-banyaknya dua kali masa jabatan. Pasal 37  (1) Direktur program pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh rektor setelah mendapat pertimbangan senat universitas. (2) Direktur program pascasarjana bertanggung jawab kepada rektor. (3) Direktur program pascasarjana diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk sebanyak-banyaknya dua kali masa jabatan. (4) Direktur program pascasarjana melakukan koordinasi terhadap semua program studi pascasarjana untuk menjamin baku mutu pendidikan: Pasal 38  (1) Biro adalah unsur pelaksana administrasi universitas yang bertugas menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi yang terdiri dari administrasi akademik, keuangan, umum, keraahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi. (2) Biro dipimpin seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor serta bertanggung jawab kepada rektor. (3) Di dalam biro dibentuk bagian-bagian sesuai dengan perkembangan administrasi. (4) Rincian tugas biro diatur dalam organisasi dan tatakerja universitas.



(1) Pimpinan organisasi di universitas dan fakultas dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokoknya menggunakan prinsip menjunjung tinggi kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan. (2) Pengangkatan pimpinan organisasi di tingkat universitas/fakultas dilakukan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, setelah mendapat pertimbangan dari senat universitas/fakultas. (3) Pimpinan organisasi di universitas dan fakultas melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Pasal 40  (1) Hubungan kerja internal di universitas secara umum bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif. (2) Hubungan kerja antara pimpinan universitas dengan dewan penyantun dan senat bersifat konsultatif dan informatif.



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



Pasal 39 



  88



(3) Hubungan kerja antara pimpinan universitas dengan pimpinan unsur pelaksana (administrasi dan akademik) bersifat instruktif, koordinatif, konsultatif, dan informatif. (4) Hubungan kerja antara pimpinan yang sederajat dalam unsur pelaksana dapat bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. (5) Hubungan kerja antara pimpinan unsur pelaksana dengan unit pelaksana di bawahnya bersifat instruktif, koordinatif, konsultatif, dan informatif. (6) Hubungan kerja eksternal antara instansi luar yang sederajatxJengan atau lebih tinggi daripada universitas secara umum dilakukan oleh rektor. (7) Hubungan kerja eksternal yang bersifat teknis-administratif antara instansi luar dengan universitas, dapat dilakukan oleh pimpinan unsur pelaksana.



BAB-X



TENAGA KEPENDIDIKAN



Pasal 41  (1) Tenaga kependidikan di universitas terdiri dari dosen dan tenaga penunjang akademik. (2) Dosen terdiri dari dosen biasa, dosen luar biasa, dan dosen tamu. (3) Dosen biasa adalah dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga tetap pada universitas (4) Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada universitas (5) Dosen biasa seperti yang dimaksud dalam ayat (3) diangkat melalui keputusan menteri atas usul rektor setelah menerima pertimbangan ketua jurusan atau dekan terkait. (6) Dosen luar biasa seperti yang dimaksud dalam ayat (4) diangkat oleh rektor setelah menerima pertimbangan dari ketua jurusan atau dekan terkaic. (7) Dosen tamu adalah seorang yang diundang untuk mengajar pada universitas selama jangka waktu tertentu. Pasal 42 



(2) Wewenang dan tatacara pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (3) Jabatan fungsional doscn terdiri dari dosen pada program pendidikan akademik, pada program pendidikan profesional (vokasional), dan pada program pendidikan profesi. (4) Jenjang jabatan dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi diatur sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Pasal 43  (1) Syarat untuk menjadi dosen adalah: a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Berwawasan Pancasila dan UUD 1945; c. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar;



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



(1) Jenjang jabatan fungsional dosen pada dasarnya terdiri dari asisten ahli, lektor, lektor kepala dan guru besar.



  89



d. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi; e. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara. (2) Dosen berkedudukan sebagai pejabat fungsional dengan tugas utama mengajar, mengembangkan ilmu pengetahuan/teknologi/seni, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. (3) Syarat untuk menjadi guru besar selain sebagaimana tercantum pada ayat (1) adalah memiliki kemampuan akademik membimbing calon doktoryang ditunjukkan dengan kualifikasi sebagai berikut: a. Memiliki gelar akademik doktor atau spesialis II yang telah diakreditasi oleh Dirjen Pendidikan Tinggi; b. Memiliki berbagai karya ilmiah serta karya-karya lain yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan dan ketentuan yang berlaku. (4) Untuk dapat diangkat menjadi guru besar, harus diperoleh persetujuan dari senat universitas melalui usulan dari jurusan/fakultas yang bersangkutan. (5) Guru besar diangkat oleh menteri atas usul pimpinan universitas setelah mendapat persetujuan dari senat universitas. (6) Sebutan guru besar/profesor hanya dapat digunakan selama bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen di perguruan tinggi. (7) Guru besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi guru besar di universitas sebagai penghargaan istimewa dengan sebutan guru besar emeritus. (8) Syarat pengangkatan dan tanggung jawab guru besar emeritus diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (9) Hak dan kewajiban guru besar emeritus diatur melalui surat keputusan rektor, Pasal 44  (1) Tugas pokok, wewenang, tanggung jawab dan etika dosen diatur dengan surat keputusan Rektor dengan memperhatikan hasil rumusan senat universitas (2) Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, dosen perlu memperhatikan etika yang berlaku (3) Hak, kewajiban, dan sanksi, bagi dosen yang berstatus sebagai dosen biasa dan luar biasa diatur sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku.



(1) Tenaga penunjang akademik terdiri dari peneliti, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, pranata komputer, laboran, dan teknisi. (2) Persyaratan, tatacara pengangkatan, hak, dan wewenang tenaga penunjang akademik diatur oleh universitas dengan berpedoman pada peraturan atau ketentuan yang berlaku



BAB-XI



MAHASISWA DAN ALUMNI



Pasal 46  (1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, kenalaran, minat, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada universitas dibentuk organisasi kemahasiswaan.



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



Pasal 45 



  90



(2) Organisasi dan tatakerja kemahasiswaan diselenggarakan dari, oleh, dan, untuk mahasiswa diatur sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Pasal 47  Hak dan kewajiban mahasiswa diatur dalam Keputusan tersendiri Pasal 48  Sanksi administrasi dan/atau sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan administrasi dan/atau pelanggaran ketentuan akademik, diatur dalam ketentuan atau peraturan universitas Pasal 49  (1) Alumni adalah seseorang yang menamatkan pendidikannya di universitas. (2) Alumni dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan memajukan, dan mengembangkan lmunya untuk kepentingan alumni, dan almamater dalam kerangka pembangunan nasional dan kemanusiaan. (3) Hubungan organisasi alumni dengan universitas dan/atau fakultas diatur atas dasar kesepakatan bersama antara pimpinan universitas dan/atau fakultas dengan organisasi alumni. (4) Pimpinan universitas dan fakultas mempunyai tanggung jawab moral untuk memajukan dan mengembangkan organisasi alumni guna mencapai tujuan organisasi alumni



BAB-XII



PRASARANA DAN SARANA



Pasal 50  Ruang kuliah adalah ruang untuk kegiatan kuliah/seminar/diskusi dalam proses pembelajaran.



BAB XIII PEMBIAYAAN



(1) Pembiayaan universitas berasal dari anggaran psmerintah, anggaran yang berasal dari dana masyarakat atau penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dana bantuan luar negeri, dan dana yang diperoleh dari usaha legal universitas. (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 55  (1) Untuk menunjang pengembangan universitas, perlu digali sumber-sumber dana dari masyarakat, termasuk ikatan orang tua mahasiswa (IOM), dalam bentuk sumbangan dan hibah, bantuan beasiswa, jasa, penjualan produk dan lain-lain. (2) Universitas dapat mendirikan unit usaha dalam berbagai bentuk usaha sampingan dan usaha komersial



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



Pasal 54 



  91



BAB-XIV PENGAWASAN DAN EVALUASI Pasal 56  (1) Evaluasi mutu dan efisiensi pelaksanaan universitas menjadi tanggung jawab rektor sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang diemban. (2) Senat sebagai badan normatif ikut berkewajiban melakukan pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap mutu dan efisiensi pelaksanaan universitas.



BAB-XV



KERJASAMA DENGAN PIHAK LUAR



Pasal 57  (1) Untuk meningkatkan mutu akademik, universitas dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai lembaga, baik perguruan tinggi" maupun nonperguruan tinggi, dari dalam maupun luar negeri. (2) Bentuk kerjasama tersebut dapat berupa pehelitian, pertukaran staf/mahasiswa dan bantuan staf, pertukaran informasi ilmiah, dan lain-lain yang dianggap menguntungkan bagi pengembangan universitas. (3) Bentuk kerjasama dengan universitas atau lembaga pendidikan maupun non pendidikan luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB-XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal58  Perubahan dan/atau penyempurnaan statuta ini dilaksanakan atas persetujuan dan usul dari anggota senat, sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota senat Pasal 59 



MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TTD. A. MALIK FADJAR



Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Departemen Pendidikan Nasional.



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



Statuta ini bersifat mengikat bagi seluruh warga universitas dan hanya dapat diubah atas persetujuan senat universitas.



  92



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



Lampiran 2. Organisasi dan  Tata Kerja UB 



  93



  94



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



  95



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



  96



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



  97



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



  98



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



  99



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



  100



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



  101



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



  102



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



  103



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



  104



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



  105



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



  106



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



  107



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



  108



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



  109



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



  110



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



  111



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



  112



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



  113



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



  114



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



  115



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



  116



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



  117



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



  118



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



  119



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



  120



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



  121



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008



 



  122



Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008