Pre Test 2 CAT PEMILU 2022 [PDF]

Citation preview

KISI-KISI SOAL CAT PENYELENGGARA PEMILU TAHUN 2022 BAWASLU/KPU Tata tertib : 1. Lingkarilah pada jawaban yang benar pada lembar soal; 2. Waktu mengerjakan 90 menit; 3. Close book. ============================SELAMAT MENGERJAKAN=================================



1.) Salah satu persyaratan Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah: a. Memperoleh akreditasi dari Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya b. Mempunyai kantor tetap sampai ke tingkat kecamatan c. Memiliki kepengurusan sampai ke tingkat kecamatan d. Tedaftar di Kementerian Hukum dan HAM e. Bersifat independen 2.) Idealnya pemilu berfungsi sebagai: (1) mekanisme seleksi pemimpin; (2) sarana penilaian prestasi pemerintah dan pertanggungjawabannya kepada rakyat; (3) prosedur penggantian kepemimpinan dan resolusi konflik secara damai; (4) indikator untuk mengetahui peta kekuatan politik; (5) saluran akses ke kekuasaan. Agar pemilu dapat terwujud secara ideal dibutuhkan beberapa persyaratan. Dibawah ini yang bukan merupakan persyaratan dalam mewujudkan pemilu yang ideal adalah: a. Adanya kebebasan untuk memilih b. Adanya pemerataan bobot suara semua rakyat c. Adanya lembaga pengawas pemilu yang mandiri d. Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan e. Adanya prosedur pencoblosan dan penghitungan surat suara serta pelaporan hasil penghitungan suara secara akurat 3.) Keterwakilan perempuan sekurangnya 30% dalam pencalonan sebagai anggota DPR dan DPRD untuk pertama kalinya diterapkan pada pemilu... a. 1997 b. 1999



c. 2004 d. 2009 e. 2014 4.) Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan dengan sistem... a. Suara terbanyak b. Proporsional terbuka c. Distrik berwakil banyak d. First Past The Post (FPTP) e. List Proportional Representation (LPR) 5.) Sistem pemilu digunakan untuk mengkonversi suara rakyat menjadi kursi. Setiap sistem pemilu setidaknya memerlukan 5 unsur yaitu, kecuali: a. Besaran Dapil (distric magnitude) dan Ambang Batas (threshold) b. Formula Pembagian Kursi atau Penentuan Calon Terpilih c. Pola Pencalonan (nominating) d. Model Penyuaraan (bolloting) e. Sistem Kepartaian 6.) Tahapan penyelenggaraan Pemilu dimulai paling lambat... bulan sebelum hari pemungutan suara. a. 25 (dua puluh lima) b. 22 (dua puluh dua) c. 20 (dua puluh) d. 18 (delapan belas) e. 12 (dua belas) 7.) Menurut Pasal 350 UU No. 7 Tahun 2017 dan Pasal 87 UU No. 8 Tahun 2015, jumlah pemilih untuk Pemilu dan Pemilihan di setiap TPS ditetapkan paling banyak... orang a. 300 dan 250 b. 500 dan 300 c. 300 dan 500 d. 500 dan 800 e. 800 dan 500



8.) Pemberhentian Anggota KPU dan Bawaslu secara administratif dilakukan oleh: a. Pengadilan b. Mendagri c. Presiden d. DKPP e. DPR 9.) Peserta Pemilihan dalam hal ini pasangan calon dapat diperbolehkan melaksanakan kampanye pada waktu: a. Sejak ditetapkan sebagai pasangan calon hingga dimulai hari tenang b. 3 hari sejak penetapan pasangan calon hingga dimulai masa tenang c. 5 bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara d. 14 hari sebelum dimulainya masa tenang e. 21 hari sebelum dimulainya masa tenang 10.) Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada Pemilu 2009 ditetapkan berdasarkan calon yang... a. Berada di nomor urut 1 dalam Daftar Calon b. Memperoleh suara terbanyak berdasarkan urutan di Daftar Calon c. Memperoleh suara minimal 30% dari Bilangan Pembagi Pemilih d. Memperoleh suara melebihi Bilangan Pembagi Pemilih yang ditetapkan e. Memperoleh suara sama dengan Bilangan Pembagi Pemilih yang ditetapkan 11.) Hari yang dimaksud dalam penanganan pelanggaran Pemilihan adalah: a. Hari Nasional b. Hari Kalender c. Hari Khusus d. Hari Kerja e. Hari Libur 12.) Daerah pemilihan untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah... a. Desa/kelurahan, atau gabungan desa/kelurahan b. Gabungan desa/kelurahan dan kecamatan c. Kecamatan, atau gabungan kecamatan d. Kabupaten, atau gabungan kabupaten e. Kota, atau gabungan kota



13.) Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan calon perseorangan untuk ikut serta dalam Pemilihan kepala daerah adalah: a. Putusan MK No. 5/PUU-V/2007 b. Putusan MK No. 6/PUU-V/2007 c. Putusan MK No. 7/PUU-V/2007 d. Putusan MK No. 8/PUU-V/2007 e. Putusan MK No. 9/PUU-V/2007 14.) Berapa jumlah partai peserta Pemilu pada Pemilu 2004? a. 48 b. 38 c. 24 d. 16 e. 12 15.) “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis” tercantum dalam... a. UUD 1945 Pasal 18 ayat (4) b. UUD 1945 Pasal 18 ayat (1) c. UUD 1945 Pasal 22 ayat (1) d. UUD 1945 Pasal 22E ayat (1) e. UUD 1945 Pasal 22E ayat (4) 16.) Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPS dalam wilayah kerja PPK, wajib ditandatangani oleh: a. Ketua PPS dan Ketua PPK b. Ketua PPK dan seluruh anggota c. Ketua PPK dan seluruh anggota serta calon yang hadir dan bersedia tanda tangan d. Paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK serta saksi calon yang hadir yang bersedia tanda tangan e. Paling sedikit 4 (empat) orang anggota PPK serta saksi calon yang hadir dan bersedia tanda tangan 17.) Berdasarkan UU No. 10/2016 partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kuranganya ... dari jumlah kursi DPRD atau ... dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.



a. 15% dan 15% b. 15% dan 20% c. 20% dan 15% d. 20% dan 25% e. 25% dan 20% 18.) Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di provinsi dengan penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas) juta jiwa harus didukung sekurang-kurangnya ... dari jumlah penduduk. a. 10% b. 8,5% c. 7,5% d. 6,5% e. 6% 19.) Dibawah ini Tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali: a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan b. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya c. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota d. Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi 20.) Dibawah ini yang merupakan kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu adalah a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan b. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya c. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota d. Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya



21.) Pernyataan berikut yang paling tepat. UU Nomor 7 tahun 2017 tentang... a. Pemilu b. Pemilihan Umum c. Pemilu Presiden, DPR, DPD, dan DPRD d. Pemilihan Umum Presiden, DPR, DPD dan DPRD e. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 22.) Hari yang dimaksud dalam penanganan pelanggaran Pemilu adalah: a. Hari Nasional b. Hari Kalender c. Hari Khusus d. Hari Kerja e. Hari Libur 23.) Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih adalah... a. Sudah/pernah kawin b. Sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun c. Sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin d. Sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atas sudah lulus SLTA/sederajat e. Sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan tidak pernah menjadi tahanan politik 24.) Pernyataan berikut yang paling tepat adalah untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus... a. Menjadi anggota Parpol b. Terdaftar sebagai pemilih c. Bukan anggota TNI/POLRI d. Sudah pernah memilih pada pemilu sebelumnya e. Memiliki Kartu Keluarga atau kartu identitas lainnya



25.) Berapa lama masa kerja PPK? a. PPK dibentuk ole KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara



b. PPK dibentuk ole KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara c. PPK dibentuk ole KPU Kabupaten/Kota paling lambat 8 (delapan) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara d. PPK dibentuk ole KPU Kabupaten/Kota paling lambat 8 (delapan) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara e. PPK dibentuk ole KPU Kabupaten/Kota paling lambat 10 (sepuluh) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara 26.) Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat berapa bulan setelah pemungutan suara? a. 1 (satu) bulan b. 2 (dua) bulan c. 3 (tiga) bulan d. 4 (empat) bulan e. 5 (lima) bulan 27.) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri, maka: a. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan dapat mengusulkan calon pengganti b. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti c. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan didiskualifikasi d. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan bisa saja mengganti dengan membuat surat pernyataan e. Partai Politik boleh saja mengusulkan kembali 28.) Sebelum berlaku UU No. 7 tahun 2017, Penyelenggara Pemilu diatur dalam undang-undang... a. UU Nomor 22 tahun 2007 b. UU Nomor 8 tahun 2012 c. UU Nomor 12 tahun 2003



d. UU Nomor 15 tahun 2011 e. UU Nomor 2 tahun 2011 29.) Institusi apakah yang berwenang untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap Tindak Pidana Pemilihan Serentak? a. Polri sesuai tingkatannya b. Komisi Pemilihan Umum c. Kejaksaan Negeri d. Pengadilan Negeri e. Pengadilan Tinggi 30.) Pemilihan lanjutan dapat direkomendasikan dalam hal terjadi berikut: a. Bencana alama, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan b. Gangguan yang menyebabkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan c. Jumlah surat suara yang tidak sah lebih banyak dibandingkan dengan jumlah surat suara yang sah d. Jumlah pemilih yang hadir memberikan suara tidak mencapai 25% e. Tidak ada calon yang memperoleh suara 30% atau lebih 31.) Terhadap ketidakkonsistenan KPPS dalam menentukan surat suara yang tidak sah maka tindakan Pengawas TPS: a. Meminta KPPS mencatat sebagai kejadian khusus b. Meminta salinan Berita Acara Penghitungan Suara c. Mengusulkan Penghitungan suara ulang d. Mengusulkan pemungutan suara ulang e. Mengusulkan Pemilihan lanjutan 32.) Jumlah keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik sekurang-kurangnya adalah... a. 30% di tingkat pusat b. 30% di tingkat daerah c. 30% di tingkat pusat dan daerah d. 30% di tingkat pusat dan 20% di tingkat daerah e. 30% di semua tingkatan



33.) Berikut ini merupakan pernyataan yang salah, dalam pelaksanaan kampanye: a. Materi Kampanye Calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat b. Pemasangan alat peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta tak perlu atas seizin pemilik tempat tersebut c. Pasangan calon berhak untuk mendapatkan dukungan dan fasilitasi maupun informasi dan data yang sama dan setara dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan d. Penyampaian materi Kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif e. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye 34.) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada: a. KPU b. KPU Provinsi c. 4 Anggota KPU Kabupaten/Kota lainnya d. Rapat Rutin e. Rapat Pleno 35.) Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2014 di Provinsi Aceh adalah... a. 3 partai politik b. 4 partai politik c. 5 partai politik d. 6 partai politik e. 7 partai politik 36.) Di bawah ini yang tidak termasuk Lembaga Negara di Indonesia setelah amandemen UUD 1945 adalah... a. Majelis Permusyawaratan Rakyat b. Dewan Perwakilan Rakyat c. Dewan Perwakilan Daerah d. Dewan Pertimbangan Agung e. Presiden



37.) Pada Pemilu 2009, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan sistem... a. Distrik berwakil banyak b. Proporsional terbuka c. First past the post d. Two round system e. Proporsional 38.) Ketua DKPP dipilih dari dan oleh anggota DKPP melalui rapat pemilihan Ketua DKPP yang dipimpin oleh... a. Anggota tertua b. Anggota termuda c. Anggota tertua dan termuda d. Salah satu anggota dari 7 anggota e. Kementerian dalam negeri 39.) Salah satu larangan kampanye yang dapat langsung diberikan peringatan tertulis untuk menghentikan kegiatan kampanye walaupun belum menimbulkan gangguan dan/atau penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain adalah: a. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum b. Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan melakukan pawai dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya c. Menggunakan dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah d. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye e. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah 40.) DKPP memberikan sanksi kepada setiap Penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu atas pelanggaran kode etik yang bersifat berat adalah: a. Teguran tertulis b. Peringatan keras c. Pemberhentian sementara d. Pemberhentian tetap e. Pemberhentian tetap dan denda



41.) Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017. Berapa hari jangka waktu pembentukan Pengawas TPS sebelum hari pemungutan suara: a. 7 (tujuh) hari b. 14 (empat belas) hari c. 21 (dua puluh satu) hari d. 23 (dua puluh tiga) hari e. 30 (tiga puluh) hari 42.) Dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu, KPU RI memberikan laporan kepada... a. Presiden b. DPR dan MPR c. DPR dan DPD d. DPR dan Presiden e. Mahkamah Konstitusi 43.) DKPP yang berwenang menjatuhkan sanksi etik terhadap penyelenggara pemilu memiliki keanggotaan terdiri atas: a. 1 (satu) ketua merangkap anggota dan 4 (empat) anggota b. 1 (satu) ketua merangkap anggota dan 5 (lima) anggota c. 1 (satu) ketua merangkap anggota dan 6 (enam) anggota d. 1 (satu) ketua merangkap anggota dan 4 (empat) anggota ditambah anggota ditingkat provinsi e. 1 (satu) ketua merangkap anggota dan 1 (satu) wakil ketua merangkap anggota dan 5 (lima) anggota 44.) Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, setiap orang yang sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling lama... a. 3 tahun, dan denda paling banyak Rp. 36 juta. b. 4 tahun, dan denda paling banyak Rp. 48 juta. c. 5 tahun, dan denda paling banyak Rp. 60 juta. d. 6 tahun, dan denda paling banyak Rp. 72 juta. e. 7 tahun, dan denda paling banyak Rp. 96 juta. 45.) Hingga saat ini perubahan UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali. Perubahan pertama dilakukan pada tahun... a. 1998



b. 1999 c. 2000 d. 2001 e. 2002 46.) Pengawas Pemilu meneruskan laporan pelanggaran administrasi Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilu adalah: a. Pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu b. Pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam UU Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum c. Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan diluar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan d. Pelanggaran terhadap Kode Etik Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU bersama-sama dengan Bawaslu e. Pelanggaran pemilu yang penanganan dan penyelesaiannya dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara 47.) Menurut UUD 1945, Gubernur, Walikota, dan Bupati dipilih secara... a. Demokratis melalui mekanisme internal partai politik b. Aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah c. Langsung oleh rakyat d. Penetapan Presiden e. Demokratis 48.) Asas pemilihan umum menurut Paal 22E UUD 1945 adalah berikut ini, kecuali... a. Adil b. Terbuka c. Bebas d. Langsung e. Rahasia



49.) Dalam hal salah seorang calon dari pasangan calon perseorangan meninggal dunia sejak penetapan pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lambat... sebelum hari pemungutan suara untuk ditetapkan sebagai pasangan calon dalam pemilihan. a. 35 hari b. 30 hari c. 25 hari d. 20 hari e. 14 hari 50.) Dalam hal apa pemilihan putaran kedua pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan? a. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih 30% dari jumlah suara sah b. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih 30% dari jumlah suara c. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih 30% dari jumlah suara sah d. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih 50% dari jumlah suara e. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih 50% dari jumlah suara sah 51.) Pada pemilihan kepala daerah jumlah pemilih disetiap TPS ditetapkan paling banyak... a. 300 orang b. 500 orang c. 600 orang d. 700 orang e. 800 orang 52.)Verifikasi dan rekapitulasi persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan untuk pemilu gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan oleh... a. KPU Provinsi b. KPU Kabupaten/Kota c. KPU Provinsi dibantu Bawaslu Kabupaten/Kota d. Bawaslu Provinsi dibantu Bawaslu Kabupaten/Kota e. KPU Provinsi dibantu oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS 53.) Pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara dapat mendaftarkan diri ke PPS dan dicatat dalam... a. Daftar Pemilih Baru b. Daftar Pemilih Potensial c. Daftar Peserta Pemilih



d. Daftar Pemilih tambahan e. Daftar Anggota Pemilih 54.) Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan ditetapkan sebagai... a. Daftar semua pemilih b. Daftar pemilih sementara c. Daftar Pemilih Akhir d. Daftar Potensi Pemilih e. Daftar pemilih tetap 55.) Daftar pemilih tetap disahkan dan diumumkan oleh... a. KPU Kab/Kota b. KPU c. PPK d. PPS e. KPPS 56.) Untuk menyelenggarakan Pemilu ditingkat kecamatan, dibentuk PPK. Apa kepanjangan dari PPK? a. Petugas Pemungutan Kecamatan b. Panitia Pemungutan Kecamatan c. Petugas Pemilihan Kecamatan d. Panitia Pemilihan Kecamatan e. Panitia Pemilu Kecamatan 57.) PPK berkedudukan dimana? a. Kantor Kecamatan b. Pendopo Kecamatan c. Ibu kota Kecamatan d. Ibu kota desa/kelurahan e. Kantor Polsek Kecamatan 58.) Berdasarkan Anggota PPK adalah sebanyak... orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang. Berapa jumlah anggota PPK? a. 3 (tiga) orang b. 5 (lima) orang



c. Minimal 3 (orang) dan maksimal 5 (lima) orang d. sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang e. 7 (tujuh) orang 59.) Tugas, wewenang dan kewajiban PPK meliputi dibawah ini, kecuali: a. Mmebantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota dalam melakukan pemuktahiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap b. Membantu KPU Kab/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu ditingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota d. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya e. Melakukan pengawasan dan menerima laporan terhadap adanya pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan 60.) Perilaku di bawah ini yang sesuai dengan pengalaman sila kedua dari Pancasila adalah... a. Menilai baik hasil kerja orang lain b. Berani membela kebenaran dan keadilan c. Menghormati dan menghargai orang lain d. Suka memberikan pertolongan kepada orang lain e. Meminta dengan hormat untuk melaksanakan keinginan 61.) Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan merupakan salah satu pengamalan Pancasila sila... a. Ketuhanan Yang Maha Esa b. Kemanusiaan yang adil dan beradab c. Persatuan Indonesia d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 62.) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya, merupakan pengamalan Pancasila sila... a. Ketuhanan Yang Maha Esa b. Kemanusiaan yang adil dan beradab c. Persatuan Indonesia



d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 63.) Prinsip sila kelima mencoba menempatkan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan, selain itu sikap saling menghargai sesama manusia merupakan wujud dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar pandangan kemanusiaan, maka pandangan bangsa Indonesia terhadap manusia adalah... a. Bangsa Indonesia tidak menghendaki adanya penindasan manusia oleh manusia yang lain, baik oleh bangsa sendiri maupun bangsa lain b. Menghormati hak asasi manusia sebagai hak elementer manusia di seluruh dunia c. Terciptanya kehidupan yang setinggi-tingginya bagi individu d. Tidak ada jawaban yang benar e. Semua jawaban benar 64.) Pengalaman pancasila dapat dilakukan secara kritis, kreatif dan dinamis yang dilaksanakan berdasarkan konsepsi nasional, merupakan karakteristik Pancasila sebagai... a. Dasar Negara b. Idiologi bangsa c. Idiologi terbuka d. Kepribadian nasional e. Pendidikan Pancasila 65.) Berikut adalah syarat-syarat untuk menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota, kecuali... a. Warga Negara Indonesia b. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun c. Berpendidikan paling rendah S-1 d. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan pemeriksaan secara menyeluruh dari rumah sakit e. Bersedia bekerja paruh waktu 66.) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh PPK harus sudah disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat... a. 2 (dua) hari setelah ada hasil rekapitulasi b. 3 (tiga) hari setelah ada hasil rekapitulasi c. 4 (empat) hari setelah ada hasil rekapitulasi d. 5 (lima) hari setelah ada hasil rekapitulasi e. 6 (enam) hari setelah ada hasil rekapitulasi



67.) Siapa yang mempunyai kewenangan dan tugas untuk membentuk KPPS? a. PPS b. PPK c. KPU Kab/Kota d. KPU Provinsi e. KPU 68.) Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi dibawah ini, kecuali... a. Mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS b. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS d. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS e. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada KPU Kab/Kota dan Bawaslu Kab/Kota 69.) Permohonan kasasi sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dapat diajukan ke Mahkamah Agung sejak dibacakannya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam waktu: a. Paling lama 7 (tujuh) hari b. Paling lama 6 (enam) hari c. Paling lama 5 (lima) hari d. Paling lama 4 (empat) hari e, Paling lama 3 (tiga) hari 70.) Apabila pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terdapat Calon Petahana yang melakukan penggantian pejabat, dan menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir, dikenai sanksi... a. Pidana b. Kode Etik c. Administrasi d. Teguran tertulis e. Pembatalan sebagai calon 71.) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, paslon yang terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih, berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi...



a. Pidana pemilihan b. Pembatalan sebagai paslon c. Kode etik dan pidana pemilihan d. Administrasi dan pembatalan sebagai paslon e. Pidana Pemilihan dan pembatalan sebagai paslon 72.) Tim kampanye yang terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih, berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi... a. Administrasi b. Kode etik c. Pidana d. Teguran tertulis e. Teguran lisan 73.) Berdasarkan UU No. 10 tahun 2016. Pengajuan permohonan penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan dilengkapi dengan alat bukti berupa: a. Saksi b. Surat keputusan c. Alat/Dokumen bukti d. Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan pemenang pemilihan e. Alat/dokumen bukti dan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi perhitungan suara 74.) Berdasarkan UU No. 10 tahun 2016. Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar... a. 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir oleh KPU Provinsi b. 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi c. 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir oleh KPU Provinsi d. 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir oleh KPU Provinsi e. 2,5% (dua koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir oleh KPU Provinsi



75.) Berdasarkan UU No. 10 tahun 2016. Dalam hal pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota kepada MK kurang lengkap,pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama: a. 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Pengadilan Tinggi b. 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Pengadilan Tinggi c. 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Pengadilan Tinggi d. 4 x 24 (empat kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Pengadilan Tinggi e. 5 x 24 (lima kali dua puluh empat ) jam sejak diterimanya permohonan oleh Pengadilan Tinggi 76.) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar: a. 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir oleh KPU Kab/Kota b. 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir oleh KPU Kab/Kota c. 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir oleh KPU Kab/Kota d. 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir oleh KPU Kab/Kota e. 2,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir oleh KPU Kab/Kota 77.) Perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dengan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara pemilihan, adalah: a. Sengketa Pemilihan b. Sengketa Pemilu c. Sengketa Hasil Pemilihan d. Perselisihan Hasil Pemilihan e. Perselisihan Pemilihan



78.) Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan, setelah dilakukan seluruh upaya administratif di: a. Bawaslu Provinsi b. Bawaslu Kabupaten/Kota c. Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota



d. KPU Provinsi e. KPU Kabupaten/Kota 79.) Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan paling lama: a. 1 (satu) hari setelah dikeluarknnya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kab/Kota b. 2 (dua) hari setelah dikeluarknnya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kab/Kota c. 3 (tiga) hari setelah dikeluarknnya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kab/Kota d. 7 (tujuh) hari setelah dikeluarknnya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota e. 14 (empat belas) hari setelah dikeluarknnya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota 80.) Dalam hal pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, kurang lengkap penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama: a. 14 (empat belas) hari sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara b. 7 (tujuh) hari sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara c. 3 (tiga) hari sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara d. 2 (dua) hari sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara e. 1 (satu) hari sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 81.) Dalam hal pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan kurang lengkap dan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya pengajuan gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Penggugat belum menyempurnakan gugatan, Hakim memberikan putusan bahwa: a. Gugatan diterima b. Gugatan dikabulkan c. Gugatan tidak dikabulkan d. Gugatan dikabulkan sebagian e. Gugatan tidak dapat Diterima 82.) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindak lanjuti Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau Putusan Mahkamah Agusng RI paling lama: a. 30 (tiga puluh) hari kerja b. 15 (lima belas) hari kerja c. 14 (empat belas) hari kerja



d. 7 (tujuh) hari kerja e. 3 (tiga) hari kerja 83.) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya terkait Tindak Pidana yang diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, beserta berkas perkara kepada Penuntut Umum paling lama: a. 5 (lima) hari sejak diterimanya laporan b. 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan c. 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan d. 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya laporan e. 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan 84.) Tindak Pidana pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, oleh Bawaslu Kabupaten/Kota diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama: a. 1 x 24 jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Kab/Kota b. 2 x 24 jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Kab/Kota c. 3 x 24 jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Kab/Kota d. 4 x 24 jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Kab/Kota e. 5 x 24 jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Kab/Kota 85.) Yang dimaksud dengan Tindak Pidana pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah: a. Pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam UU yang mengatur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota b. Pelanggaran terhadap ketentuan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam UU yang mengatur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota c. Kejahatan terhadap ketentuan pemilihansebagaimana diatur dalam UU yang mengatur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota d. Pidana terhadap ketentuan tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam UU yang mengatur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota e. Pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU



86.) Berdasarkan UU No. 10 tahun 2016. Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama: a. 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan b. 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan c. 35 (tiga puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan d. 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan e. 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya permohonan 87.) Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan Bawaslu tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan UU, pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh siapa? a. KPU b. DKPP c. Menteri Dalam Negeri d. Mekopolhukam e. Sekretaris Jenderal Bawaslu 88.) DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Penyelenggara Pemilu. Siapakah yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilu dalam kasus ini? a. KPU, Bawaslu, Lembaga Pemantau Pemilu dan Partai Politik b. KPU, Bawaslu dan lembaga Pemantau Pemilu c. KPU, Bawaslu dan Partai Politik d. KPU, Bawaslu dan DKPP e. KPU Dan Bawaslu 89.) Yang termasuk tantangan dalam pengawasan Pemilu Kepala Daerah adalah sebagai berikut, kecuali: a. Tidak ada saksi-saksi dari pasangan calon yang hadir di TPS b. Potensi pelanggaran dalam pemilu kepala daerah sangat tinggi c. Tingkat kompetisi antar pasangan calon yang sangat tinggi dengan jumlah calon yang juga cukup banyak d. Sebagian anggota Bawaslu Kab/Kota merupakan “orang baru” sehingga memiliki pengalaman yang kurang memadai dalam pengawasan pemilu e. Potensi konflik kepentingan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu



90.) Di bawah ini termasuk pejabat pengelola anggaran di Bawaslu, kecuali: a. Bendahara b. Kepala Sekretariat c. Pejabat Pembuat Komitmen d. Ketua dan Anggota Bawaslu e. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) 91.) Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak: a. 3 orang b. 5 orang c.7 orang d. 3 atau 5 orang e. 5 atau 7 orang 92.) Pancasila merupakan karakteristik bangsa Indonesia yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan bisa membedakannya dari bangsa yang lain. Pernyataan ini merupakan salah satu bukti bahwa Pancasila merupakan... a. Dasar Negara b. Idiologi bangsa c. Kepribadian nasional d. Pendidikan pancasila e. Manifestasi cita-cita bangsa Indonesia 93.) Di dalam UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015 dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota an Wakil Walikota dilaksanakan secara serentak pada: a. 2015, 2016, dan 2017 b. 2015, 2017, 2018, dan 2020 c. Feb 2017, Juni 2018, Sept 2020, dan Nov 2024 d. 2015, Feb 2017, Juni 2018, Sept 2020, dan Nov 2024 e. 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2024 94.) Apa kepanjangan dari singkatan PKPU? a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum b. Perubahan Keputusan Pemilihan Umum c. Peraturan Khusus Perundang-undangan



d. Perubahan Khusus Perundang-undangan e. Penambahan Keputusan Pemilihan Umum 95.) Untuk dapat memperoleh kursi DPR/DPRD, partai politik peserta pemilu harus memperoleh jumlah suara minimal tertentu dalam pemilu, Syarat tersebut dikenal dengan istilah: a. Electoral colege b. Electoral threshold c. Ambang batas suara d. Parlementary threshold e. Tidak ada jawaban yang benar 96.) Perbuatan berikut merupakan tindak pidana pemilu, kecuali: a. Seseorang yang dengan sengaja menyebbakan orang lain kehilangan hak pilihnya b. Saksi peserta pemilu dengan sengaja tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara c. Petugas PPS yang dengan sengaja tidak memperbaiki DPS setelah mendapat masukan dari masyarakat dan Peserta Pemilu d. Seseorang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang sesuatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih e. Seseorang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalanghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu menurut UU ini UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 389 ayat 3, BA pemungutan dan penghitungan suara ditandatangani oleh saksi yang bersedia saja 97.) Dalam hal musyawarah sengketa Pemilu/Pemilihan tidak mencapai kesepakatan, maka tugas Bawaslu adalah: a. Menyerahkan keputusan kepada pihak yang bersengketa b. Meneruskan proses sengketa Pemilihan kepada PTUN c. Melanjutkan ke proses pengambilan keputusan d. Menghentikan proses sengketa Pemilihan e. Melaporkan ke sentra Gakkumdu 98.) Penyelesaian sengketa Pemilihan oleh bawaslu Provinsi merupakan: a. Keputusan terakhir dan mengikat



b. Keputusan yang dapat dibanding ke DKPP c. Keputusan mengikat yang dapat di banding d. Keputusan yang dapat di banding ke bawaslu e. Keputusan yang dapat di banding ke pengadilan negri 99.) Sengketa Pemilihan antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dengan KPU Kab/Kota diselesaikan oleh: a. KPU Kabupaten b. Panwas kecamatan c. Bawaslu Kab/Kota d. Bawaslu provinsi e. PTUN 100.) Lembaga manakah yang berwenang untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu terhadap pelanggaran Pidana Pemilu? a. Kepolisian republik Indonesia sesuai tingkatannya b. Kejaksaan negri c. pengadilan negri d. pengadilan tinggi e. Komisi Pemilihan Umum 101.) Menurut UUD 1945, kedaulatan rakyat berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Ketentuan ini tertuang dalam: a. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 b. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 c. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 d. Pasal 2 ayat (1) UUD 1945] e. Tidak ada jawaban yang benar 102.) Menurut Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, syarat untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam: a. UUD b. UU c. Peraturan Pemerintah d. Peraturan KPU e. Peraturan Bawaslu



103.) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPU Provinsi bertanggungjawab kepada: a. KPU b. Anggota KPU Provinsi lainnya c. Gubernur dan DPRD Provinsi d. Rapat rutin e. Rapat pleno 104.) PPS dibentuk oleh... untuk melaksanakan Pemilu ditingkat Desa/Kelurahan. a. KPU b. KPU Kab/Kota c. Bawaslu Kab/Kota d. PPK e. Bupati/Walikota 105.) Setelah melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS, maka kegiatan selanjutnya yang dilakukan PPS adalah a. Mengumumkan daftar pemilih tetap b. Mengangkat petugas pemuktahiran data pemilih c. Menyampaikan DPS akhir kepada KPU melalui PPK d. Menetapkan hasil perbaikan DPS e. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS 106.) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dibentuk oleh ..... a. KPU Kabupaten/Kota b. PPK c. PPS d. Panwaslu e. Bawaslu 107.) Dalam melaksanakan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh ..... pemutkhiran data pemilih, a. Pantarlih b. Pantarlih dan PPS c. Pantarlih, PPS, dan PPK d. Pantarlih, KPPS, PPS, dan PPK



e. Pantarlih, KPPS, PPS, PPK dan Pengawas Pemilu 108.) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN meliputi dibawah ini, kecuali : a. Warga Negara Indonesia b. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun c. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil d. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang- kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan. 109.) Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS merupakan lembaga pengawasan penyelenggaraan Pemilu yang bersifat .... a. Permanen b. Ad hoc c. Tetap d. Tahunan e. Ad interim 110.) Berikut ini adalah tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota, kecuali .... a. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu c. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU untuk ditindaklanjuti Kabupaten/Kota e. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang mengandung unsur pidana



SEMOGA MEMBANTU  TETAP OPTIMIS DAN SEMANGAT