Pre-Test Sertifikasi Bendahara - Print - Quizizz [PDF]

Citation preview

NAME : CLASS :



Pre-Test Serti kasi Bendahara



DATE :



30 Questions



1.



Asas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu



2.



a) Asas kesatuan



b) Asas tahunan



c) Asas universalitas



d) Asas spesialitas



Pejabat yang melaksanakan kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN:



3.



a) Bendahara Pengeluaran



b) PPK



c) PPSPM



d) PPHP



PA menunjuk kepala satker sebagai KPA dan penunjukan KPA:



4.



a) terikat tahun anggaran



b) terikat dengan pejabat yang memangku jabatan PA



c) bersifat ex-o cio



d) Semua benar



Dalam meningkatkan efektivitas dan e siensi pelaksanaan anggaran, kepala Satker dapat menunjuk beberapa BPP sesuai kebutuhan. BPP harus menyampaikan laporanpertanggungjawaban kepada : a) Bendahara Pengeluaran



b) KPA



c) PPK



d) BUN



Help



5.



Bendahara Pengeluaran dapat membagi pengelolaan Uang Persediaan kepada



6.



a) Bendahara Pengeluaran Pembantu



b) Bendahara Penerimaan;



c) Bendahara Umum Negara



d) Kuasa Pengguna Anggaran



Pembebanan Uang Persediaan yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran



7.



a) Membebani akun



b) Membebani akun



Belanja Barang;



Belanja Modal;



c) Belum membebani akun Belanja



d) Membebani akun Belanja Pegawai



Berdasarkan Peraturan, SPM UP dapat diajukan oleh satuan kerja a) Setelah ada transaksi;



b) Pada triwulan pertama



c) Menjelang akhir tahun



d) Segera setelah DIPA



anggaran



8.



9.



diterima



Mekanisme LS bendahara dibayarkan dengan cara a) Dibayar dari rekening Kas Negara langsung ke rekening pihak ketiga



b) Dibayar langsung dari rekening Bendahara



c) Dibayar lewat KPPN melalui rekening kas negara



d) Dibayar dari rekening kas negara melalui rekening Bendahara Pengeluaran dan selanjutnya dibayar oleh Bendahara kepada pihak ketiga



Akun dengan nomor 52 XXXX adalah akun untuk a) Uang lembur



b) Tunjangan



c) Honor



d) Belanja Barang



10.



Pembayaran oleh bendahara pengeluaran atas belanja barang sebesar Rp.1.800.000,00 dari penyedia yang tidak ber NPWP dan telah dikukuhkan sebagai PKP dikenakan a) PPN dengan tarif 10%



b) PPh pasal 22 dengan tarif 1,5 % dan PPN.



c) PPH pasal 22 sebesar 3% dan PPN



11.



d) PPh pasal 23



Kode akun dan jenis setoran untuk penyetoran PPh atas pembelian barang sebesar Rp. 5.000.000,00 oleh bendahara pengeluaran adalah



12.



a) 411122 / 100



b) 411122 / 900



c) 411122 / 910



d) 411122 / 920



Faktur pajak adalah a) Bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak atau sebagai bukti pemungutan pajak karena impor barang kena pajak c) Bukti pelaporan pajak pertambahan nilai barang/ jasa dan pajak penjualan barang mewah yang dibuat oleh pengusaha kena pajak



b) Bukti setoran Pajak pertambahan nilai barang / jasa atau pajak penjualan barang mewah yang dibuat oleh pengusaha kena pajak



d) Bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajakyang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa KenaPajak (JKP)



13.



Apabila penyedia bara/jasa yang dikenakan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 tidak memiliki NPWP dikenakan sanksi berupa



14.



a) Denda sebesar 2% per bulan



b) Tambahan tarif sebesar 100% dari penghasilan bruto



c) Denda sebesar 100% dari pajak yang seharusnya dipungut



d) Denda sebesar 20% dari pajak yang seharusnya dipungut



Uang yang tidak perlu ditatausahakan oleh bendahara pengeluaran



15.



a) UP



b) Pajak melalui potongan SPM LS



c) LS bendahara



d) Pajak dari pembayaran dengan UP



Yang direkonsiliasi antara bendahara pengeluaran dengan UAKPA



16.



17.



a) Semua pengeluaran



b) LS Bendahara



c) Pajak



d) UP



SP2D UP tidak dibukukan di buku a) BKU



b) Buku Pembantu Kas Tunai



c) Buku Pembantu Bank



d) Buku Pembantu UP



Fasilitas aplikasi terkait Backup Data Pagu dan Transaksi merupakan bagian dari modul a) Modul Bendahara Pengeluaran



b) Modul Admin



c) Modul PPK



d) Modul PPSPM



18.



Berikut ini adalah sub-sub menu bendahara pengeluaran pada modul bendahara pengeluaran, kecuali



19.



a) Transfer Pagu dan Revisi Pagu



b) RUH Saldo Awal



c) RUH Pajak



d) RUH Kuitansi



Pencatatan nomor SP2D atas SPM yang telah disahkan oleh KPPN menjadi SP2D dilakukan pada menu



20.



a) RUH Transaksi



b) Catat Nomor SP2D



c) RUH DRPP



d) RUH Kuitansi



Cetak laporan LPJ bendahara pengeluaran dapat dicetak, dengan syarat telah



21.



22.



a) Dibuat DRPP



b) Dicatat Saldo Awal



c) Dibuat pemeriksaan kas dan rekonsiliasi bendahara pengeluaran



d) Jawaban A, B dan C salah



Yang tidak termasuk unsur dalam perjalanan dinas, yaitu: a) Uang transportasi dari kedudukan sampai tujuan



b) Uang penginapan



c) Uang Makan



d) Tambahan uang representasi khusus pejabat pada level tertentu



Fitur Microsoft O ce yang perlu diketahui oleh Bendahara, kecuali: a) Microsoft O ce Word



b) Microsoft Outlook



c) Microsoft O ce Excel



d) Microsoft PowerPoint



23.



Fungsi Shortcut pada microsoft word yang berfungsi untuk menebalkan huruf, adalah:



24.



a) Ctrl + Z



b) Ctrl + X



c) Ctrl + B



d) Ctrl + Z



Besaran denda akibat keterlambatan melaporkan PPN adalah:



25.



a) Rp 100.000,00



b) Rp 500.000,00



c) Rp 1000.000,00



d) Rp 2.000.000,00



Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun, dinamakan:



26.



27.



28.



a) Arsip Inaktif



b) Arsip Dinamis



c) Arsip Aktif



d) Arsip Statis



Penggantian UP Tunai dapat dilakukan apabila a) Telah dipergunakan paling sedikit 75%



b) Telah dipergunakan 100%



c) Telah dipergunakan paling sedikit 50%



d) Jawaban semua benar



Proporsi besaran Uang Persediaan, dibagi menjadi: a) 60% UP Tunai dan 40% UP KKP



b) 40% UP Tunai dan 60% UP KKP



c) 50% UP Tunai dan 50% UP KKP



d) 75% UP Tunai dan 25% UP KKP



Peraturan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dan penggunaan UP KKP, yaitu a) PMK 178/PMK.05/2018



b) PMK 196/PMK.05/2018



c) PMK 190/PMK.05/2012



d) PMK 126/PMK.05/2016



29.



Batasan belanja (limit) Kartu Kredit Pemerintah dalam rangka keperluan belanja perjalanan dinas jabatan adalah sebesar: a) Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)



b) Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)



untuk setiap kartu kredit



untuk setiap kartu kredit



c) Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk setiap kartu kredit



30.



d) Semua jawaban tidak benar



Aplikasi yang digunakan untuk menginput data rekening Satker untuk keperluan LPJ adalah: a) SAIBA



b) SILABI



c) SPRINT



d) SAS



Answer Key 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.



b b c a a c d c



9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.



d a b d b b d b



17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.



b a b c c b c b



25. 26. 27. 28. 29. 30.



a c a b a c