Rangkuman Soal Simulasi Tes Tertulis [PDF]

Citation preview

RANGKUMAN SOAL SIMULASI TES TERTULIS PELATIHAN SHE LEADS INDONESIA 2021 1. Jumlah tahapan pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 adalah: a. 14 (empat belas) b. 12 (dua belas) c. 11 (sebelas) d. 7 (tujuh) e. 3 (tiga) 2. Pencegahan dan penindakan atas sengketa proses pemilu adalah tugas Bawaslu. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal: a. 90 b. 91 c. 92 d. 93 e. 94 3. Yang merupakan provinsi termuda di Indonesia adalah: a. Kalimantan Utara b. Kalimantan Timur c. Sulawesi Utara d. Sulawesi Timur e. Gorontalo 4. Lembaga yang dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan, dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggaraan pemilu adalah: a. DK Bawaslu b. DK KPU c. MK d. DKPP e. MKD 5. Yang bukan merupakan tugas Sekretariat Jenderal KPU menurut pasal 86 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 adalah: a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu b. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU c. Memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa pemilu d. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU e. Memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU



6. Dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menurut UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015, yang menjadi pemegang tanggung-jawab akhir atas pengawasan penyelenggaraan Pemilihan adalah: a. Bawaslu Provinsi b. Panwaslu Kabupaten/Kota c. Presiden d. Bawaslu RI e. Menteri Dalam Negeri 7. Pasal yang mengatur tentang tahapan pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 adalah: * a. Pasal 167 b. Pasal 172 c. Pasal 176 d. Pasal 178 e. Pasal 179 8. Menurut pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 , sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya: a. Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota b. Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan Bawaslu c. Keputusan KPU, Keputusan Bawaslu dan Keputusan Panwaslu d. Keputusan KPU, Keputusan Bawaslu dan Keputusan DKPP e. Keputusan KPU, Keputusan DKPP dan Keputusan Mahkamah Konstitusi 9. Jumlah daerah otonom di Indonesia adalah: a. 441 b. 448 c. 535 d. 538 e. 548 10. Keanggotaan DKPP ditetapkan oleh: a. KPU b. Presiden c. Bawaslu d. DPR e. MK



11. Berikut ini adalah kewenangan Sekretariat Jenderal KPU, kecuali: a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai Pemilu. b. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU c. Mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU d. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. e. Mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 berisi tentang: a. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota b. Penyelenggara Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota c. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota d. Pemerintahan Daerah e. Semua pernyataan di atas salah 13. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh: a. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI b. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi atas nama Sekretaris Jenderal Bawaslu RI c. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi d. Ketua Bawaslu Provinsi atas nama ketua Bawaslu e. Mahkamah Konstitusi 14. DKPP menyusun kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas para penyelenggara pemilu. Penyusunan kode etik itu dilakukan dengan melibatkan: a. KPU dan Bawaslu b. MK dan Presiden c. KPU dan MK d. Bawaslu dan MK e. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota 15. Jumlah daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 adalah: a. 270 b. 275 c. 280 d. 273 e. 277



16. Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 3 hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 hal itu diatur di pasal: a. 466 b. 467 c. 468 d. 469 e. 470 17. Urutan tahapan pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 adalah: a. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu; Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu; penetapan Peserta Pemilu; masa Kampanye Pemilu b. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu; penetapan Peserta Pemilu; masa kampanye pemilu; Penetapan hasil Pemilu c. Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu; penetapan Peserta Pemilu; masa Kampanye Pemilu; pemungutan dan perhitungan suara d. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu; Pemutakhiran data Pemilih dan Penyusunan daftar Pemilih; Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu; penetapan Peserta Pemilu e. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu; Pemutakhiran data Pemilih dan Penyusunan daftar Pemilih; Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu; pemungutan dan perhitungan suara 18. Yang berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu menurut peraturan perundangan adalah: * a. Peserta pemilu dan/atau calon peserta pemilu b. DKPP dan KPU Provinsi c. DKPP dan Bawaslu d. KPU Provinsi dan Bawaslu e. KPU dan calon Peserta Pemilu 19. Nama negara kita menurut Pembukaan UUD 1945 adalah: * a. Negara Kesatuan Republik Indonesia b. Negara Republik Indonesia c. Indonesia Raya d. Republik Indonesia e. Semua jawaban di atas salah



20. Yang tidak termasuk dalam asas pelaksanaan pemilu adalah: a. Umum b. Rahasia c. Adil d. Terbuka e. Langsung 21. Dalam melaksanakan tugas pemberian dukungan administratif dan teknis operasional terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: * a. Memberhentikan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota b. Mengangkat Pengganti Antar Waktu (PAW) Bawaslu Kabupaten/Kota c. Menyusun Program kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota d. Mengangkat dan memberhentikan tim asistensi e. Mengusulkan pengangkatan tenaga ahli 22. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri dari lembaga-lembaga berikut, kecuali: * a. Bawaslu Provinsi b. Kepolisian Negara Republik Indonesia c. Kejaksaan Agung Republik Indonesia d. Kejaksaan Tinggi e. KPU Provinsi 23. Menurut Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan, Sekretariat Bawaslu Provinsi menyelenggarakan fungsi berikut, kecuali: a. Koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan sekretariat Bawaslu Provinsi b. Memberikan dukungan administratif kepada Bawaslu Provinsi c. Pelaksanaan perencanaan pengawasan internal d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian e. Mengusulkan calon Anggota Bawaslu Provinsi kepada Bawaslu RI untuk ditetapkan menjadi Anggota Bawaslu Provinsi



24. DKPP memberikan sanksi kepada setiap penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu atas pelanggaran kode etik yang bersifat berat adalah: * a. Teguran tertulis b. Pemberhentian sementara c. Pemberhentian tetap d. Pemberhentian tetap dan denda e. Peringatan keras 25. Di kabupaten/kota Jakarta tidak dilaksanakan pemilihan bupati dan walikota, sebab daerah-daerah tersebut merupakan: a. Daerah istimewa b. Daerah ibu kota negara c. Daerah otonom d. Daerah perencanaan e. Daerah administratif 26. Peraturan KPU Tentang Tahapan Pemilu Legislatif yang berlaku pada Pemilu 2019 adalah: * a. PKPU Nomor 1 Tahun 2019 b. PKPU Nomor 7 Tahun 2019 c. PKPU Nomor 8 Tahun 2019 d. PKPU Nomor 13 Tahun 2019 e. PKPU Nomor 10 Tahun 2019 27. Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses bersifat final dan mengikat, kecuali berkaitan dengan: * a. Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu; Penetapan Daftar Calon Tetap Presiden dan Wakil Presiden, b. Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu; Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; Penetapan Pasangan Calon c. Penyusunan Anggaran Pemilu; Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; Penetapan Pasangan Calon d. Penyusunan Anggaran Pemilu; Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD dan DPRD; Penetapan Daftar Calon Pemilih e. Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu; Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD dan DPRD; Penetapan Daftar Calon Pemilih



28. Jumlah provinsi di Indonesia saat negara ini berdiri tanggal 18 Agustus 1945 adalah: a. 34 provinsi b. 16 provinsi c. 18 provinsi d. 8 provinsi e. 11 provinsi 29. Sesuai Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Nomor 2 Tahun 2017, penyelenggara pemilu yang netral atau tidak berpihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, dan/atau peserta pemilu termasuk dalam prinsip: * a. Mandiri b. Jujur c. Adil d. Terbuka e. Tertib 30. Untuk mendapat kepala sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, lembaga yang paling relevan diajak berkoordinasi adalah: * a. DPRD b. Pemerintah Daerah c. Bawaslu d. Bawasda e. BKD 31. Jumlah surat suara yang dicetak untuk keperluan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah: * a. 1000 surat suara b. 1500 surat suara c. 2000 surat suara d. 2500 surat suara e. 3000 surat suara 32. Tindakan penyelenggara pemilu memberikan akses dan pelayanan yang mudah kepada publik untuk mendapatkan informasi atau data yang berkaitan dengan keputusan yang telah diambil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan termasuk dalam prinsip: * a. Mandiri b. Jujur c. Adil d. Terbuka e. Tertib



33. Indonesia dipimpin oleh seorang presiden yang merupakan Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan, karena Indonesia menganut sistem: * a. Demokrasi b. Presidensial c. Kesatuan d. Liberal e. Desentralisasi 34. Keberatan atas keputusan KPU yang tidak bisa diselesaikan secara administratif dengan Bawaslu dapat diselesaikan melalui: * a. Mahkamah Konstitusi b. DKPP c. DPR d. Pengadilan Tata Usaha Negara e. Pengadilan Umum 35. Lembaga yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan pemilu adalah: * a. KPU Kabupaten/Kota b. Bawaslu Provinsi c. KPU Provinsi d. Bawaslu RI e. Mahkamah Konstitusi 36. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, penyelesaian sengketa tata usaha negara dalam pemilu diatur dalam pasal: * a. 466 b. 467 c. 468 d. 469 e. 470 37. Yang dimaksud dengan Perselisihan Hasil Pemilihan adalah: * a. Perselisihan mengenai perolehan suara hasil pemilihan b. Perselisihan antara peserta Pemilihan dan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan c. Perselisihan antara peserta Pemilih dan Peserta Pemilihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan d. Perselisihan antar Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan b. Perselisihan antara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan



38. Ada beberapa tipologi pemilu yang dikenal, yaitu kompetitif, dominan partai, pilihankandidat dan aklamasi. Definisi yang tepat dari tipologi pemilu kompetitif adalah: * a. Pemilih diberikan kebebasan memilih partai dan pemilih mungkin diberi atau tidak diberi kesempatan untuk menyatakan secara spesifik kandidat dalam partai tetapi hal itu tidak menjadi aspek penting dalam pilihan b. Pemilih memiliki hak untuk memilih partai-partai yang ada tetapi dalam praktek partai menggunakan sumber-sumber pemerintah untuk mempengaruhi pemilih agar mendukungnya c. Pemilih memiliki sedikit atau tidak sama sekali pilihan partai tetapi pemilih dapat memilih kandidat dari daftar yang dibuat partai yang sama d. Pemilih sama sekali tidak memiliki pilihan terhadap kandidat, partai maupun kebijakan e. Pemilih hanya ditawarkan kandidat dari partai tunggal 39. Yang bukan merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah: * a. Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota KPU b. Anggota KPPS memberitahukan pilihannya kepada orang lain c. Keberpihakan terhadap salah satu peserta Pemilu d. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu e. Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan 40. Yang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tata usaha pemilu adalah: a. Majelis Khusus Tata Usaha Negara Pemilu b. Majelis Khusus Tata Kelola Pemilu c. Dewan Kehormatan Pengawasan Penyelenggara Pemilu d. Bawaslu RI e. Bukan lembaga-lembaga di atas 41. Bawaslu berwenang mengawasi tahapan pemilu. Hal itu diatur dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017: a. Pasal 90 b. Pasal 91 c. Pasal 92 d. Pasal 93 e. Pasal 94 42. Perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional disebut dengan: * a. Perselisihan kepengurusan partai politik b. Perselisihan hasil pemilu c. Perselisihan atas putusan Mahkamah Partai d. Perselisihan dalam pemutakhiran data e. Perselisihan penetapan daftar pemilih



43. Pernyataan yang benar mengenai pengawas TPS adalah: * a. Petugas yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten untuk membantu Panwas Kecamatan b. Petugas yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi untuk membantu Bawaslu Kabupaten c. Petugas yang dibentuk oleh PPL untuk membantu PPL d. Petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL e. Petugas yang dibentuk oleh PPS untuk membantu PPL 44. Di bawah ini adalah tujuan Pemilu Indonesia, kecuali: * a. Pemilu diselenggarakan untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan secara tertib dan damai b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan c. Sarana untuk melakukan referendum sebelum amandemen d. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat e. Untuk melaksanakan prinsip hak asasi warga negara 45. Perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional diselesaikan melalui: * a. DKPP b. Mahkamah Konstitusi c. Bawaslu d. Panwas e. Presiden 46. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 mewajibkan Bawaslu melaporkan pengawasan sesuai tahapan pemilu kepada: * a. DKPP b. Presiden dan DPR c. Presiden dan DKPP d. DPR dan DKPP e. DKPP dan Kemendagri 47. Menurut peraturan perundangan yang berlaku saat ini, komposisi tim seleksi KPU/Bawaslu RI adalah: * a. 3 pemerintah, 3 akademisi dan 4 masyarakat b. 3 pemerintah, 2 akademisi dan 3 masyarakat c. 3 pemerintah, 3 akademisi dan 3 masyarakat d. 3 pemerintah, 4 akademisi dan 4 masyarakat e. 3 pemerintah, 2 akademisi dan 4 masyarakat



48. Menurut Pasal 131 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan dapat dilakukan dalam bentuk berikut ini, kecuali: * a. Pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan b. Sosialisasi Pemilihan dan pendidikan politik bagi Pemilih c. Survei atau jajak pendapat tentang Pemilih d. Perhitungan cepat hasil Pemilihan e. Pengumuman hasil Pemilihan 49. Di bawah ini bentuk-bentuk kampanye menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kecuali: * a. Pertemuan terbatas b. Pertemuan tatap muka c. Kuliah umum d. Rapat umum e. Pemasangan alat peraga di tempat umum 50. Definisi kampanye pemilu menurut pasal 267 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 adalah: * a. Bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab b. Sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin negara c. Bagian dari tanggung-jawab pemerintah terhadap masyarakat d. Sosialisasi Pemilihan dan pendidikan politik bagi peserta Pemilu e. Sarana untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan



51. Mana pernyataan berikut ini yang bukan merupakan syarat pembentukan partai politik untuk menjadi badan hukum sebagaimana diatur dalam UU No.2 Tahun 2008: A. Keterwakilan 30% perempuan sebagai pendiri partai politik B. Didirikan oleh 50 WNI berusia minimal 18 tahun C. Memiliki kantor tetap D. Memiliki kepengurusan pada tiap provinsi E. Rekening atas nama partai politik 52. Partai politik yang memiliki badan hukum terdaftar di: A. Direktorat Politik Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri B. Komisi Pemilihan Umum C. Kementerian Hukum dan HAM D. Sekretariat Negara E. Mahkamah Konstitusi



53. Asas pemilihan umum menurut Pasal 22E UUD 1945 adalah berikut ini, kecuali.... A. Adil B. Terbuka C. Bebas D. Langsung E. Rahasia 54. Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 di Provinsi Aceh adalah ......... A. 3 dan 4 B. 6 dan 4 C. 4 dan 4 D. 8 dan 3 E. 3 dan 3 55. Di bawah ini yang bukan merupakan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah: A. Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota B. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan perundang-undangan C. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya D. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya E. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi



56. Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi, kecuali: A. Pemutakhiran data pemilih B. Proses dan penetapan calon C. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan D. Pelaksanaan kampanye E. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara 57. Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung yang diatur dalam Pasal 6A UUD 1945 merupakan perubahan UUD 1945 yang ke berapa? A. Perubahan ke satu B. Perubahan ke dua C. Perubahan ke tiga D. Perubahan ke empat E. Perubahan ke lima



58. Amandemen UUD 1945 pertama kali dilakukan pada tahun: A. 2001 B. 2000 C. 1999 D. 2004 E. 2003 59. Menurut UUD 1945, gubernur, walikota, dan bupati dipilih secara .... A. Langsung oleh rakyat B. Langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah C. Penetapan Presiden D. Demokratis E. Demokratis yang diatur oleh Tata Tertib DPRD 60. Partai politik lokal di Provinsi Aceh diatur dalam.... A. MoU Helsinki B. UU No. 7 tahun 2017 C. UU No. 11 tahun 2016 D. UU No. 2 tahun 2008 E. UU No. 10 tahun 2016 61. Berapa hari jangka waktu pembentukan pengawas TPS sebelum hari pemungutan suara? A. 7 hari B. 21 hari C. 23 hari D. 14 hari E. 3 hari 62. Di bawah ini yang tidak termasuk lembaga negara setelah amandemen UUD 1945 adalah: A. MPR B. DPA C. BPK D. MA E. MK 63. Jumlah kursi anggota DPR yang diperebutkan partai politik peserta pemilu pada Pemilu 1997 adalah... A. 500 kursi B. 550 kursi C. 450 kursi D. 475 kursi E. 425 kursi



64. Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah merupakan amandemen UUD 1945 yang ke berapa? A. Satu B. Empat C. Dua D. Tiga E. Lima 65. Pilih mana dari pernyataan-pernyataan berikut ini yang paling benar: A. Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota didasarkan pada jumlah pemilih, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan. B. Masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota adalah 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali pada tingkatan yang sama. C. Jabatan ketua KPU, ketua KPU Provinsi, dan ketua KPU Kabupaten/Kota terhitung sejak dipilih oleh anggota. D. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPU, ketua KPU Provinsi, dan ketua Kabupaten/kota bertanggung jawab kepada rapat pleno. E. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan. 66. Dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu, KPU RI memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemilu dalam waktu 30 hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat kepada.... A. DPR, DPR, dan Presiden B. Presiden C. Bawaslu D. MPR E. Presiden dan DPR 67. Ambang batas suara untuk kursi DPR (Parliamentary Threshold) pertama kali diterapkan pada pemilu tahun? A. 2004 B. 2009 C. 2014 D. 2019 E. 1999



68. Apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan maka menurut undang-undang dapat dilakukan... A. Pemilu susula B. Pemilu lanjutan C. Pemungutan suara ulang D. Pemungutan suara susulan E. Pemilu ulang 69. Jumlah anggota KPU Provinsi, jumlah anggota Kabupaten/Kota, jumlah anggota Bawaslu Provinsi, dan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/kota ditentukan berdasarkan... A. PKPU dan Peraturan Bawaslu B. Lampiran UU No. 7 tahun 2017 C. Lampiran UU No. 15 tahun 2011 D. Peraturan Pemerintah E. Keputusan Presiden 70. Kelembagaan pengawas pemilu pertama kali dikenal pada pemilu tahun... A. 1982 B. 1987 C. 1992 D. 1997 E. 1999 71. Berikut ini yang termasuk tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana diatur dalam UU N0. 8 tahun 2015 adalah: A. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS B. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih C. Perencanaan program dan anggaran D. Pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah E. Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan 72. Pasal 21 ayat 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memuat salah satu prinsip pemilu demokratis yaitu: A. Kebebasan berpendapat B. Hak pilih universal C. Hasil yang cepat D. Media yang bebas E. Sistem yang mudah dipahami



73. Berapa jumlah anggota DKPP yang berasal dari tokoh masyarakat? A. 3 orang B. 4 orang C. 7 orang D. 5 orang E. 2 orang 74. Berikut ini adalah ciri-ciri sistem pemerintahan Presidensial, kecuali: A. Presiden memegang jabatan kepala negara B. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden C. Presiden bertanggung jawab kepada DPR D. DPR tidak dapat memberhentikan Presiden kecuali terbukti melanggar konstitusi E. Presiden memegang jabatan kepala pemerintahan 75. Laporan dana kampanye partai politik peserta pemilu diaudit oleh..... A. KAP yang ditunjuk peserta pemilu B. KPU C. KAP yang ditunjuk KPU D. BPK E. Asosiasi akuntan publik 76. Di bawah ini yang termasuk varian dari sistem pemilu pluralitas/mayoritas adalah: A. First Past The Post (FPTP) B. Parralel C. Single Transferable Vote (STV) D. Mixed member proportional E. Single Non Transferable Vote (SNTV) 77. Pemilihan Anggota DPD menerapkan varian sistem pemilu lainnya yang disebut? A. Popular Vote B. Block Vote C. First Past The Post (FPTP) D. Majority E. Single Non Transferable Vote (SNTV) 78. Berapa jumlah syarat dukungan minimal yang harus dipenuhi oleh Calon anggota DPD DKI Jakarta yang berpenduduk di atas 10 juta jiwa? A. 3000 pemilih B. 4000 pemilih C. 4000 penduduk D. 3000 penduduk E. 2000 pemilih



79. Dana kampanye pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari sumbangan perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah adalah maksimal sebesar? A. Rp 2.500.000.000 B. Rp 5.000.000.000 C. Rp 10.000.000.000 D. Rp 12.500.000.000 E. Rp 25.000.000.000 80. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan calon perseorangan menjadi peserta dalam Pemilihan Kepala Daerah adalah: A. Putusan MK No. 5/PUU-V/2007 B. Putusan MK No. 6/PUU-V/2007 C. Putusan MK No. 7/PUU-V/2007 D. Putusan MK No. 8/PUU-V/2007 E. Putusan MK No. 9/PUU-V/2007 81. Berapa jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah penduduk lebih dari tiga juta orang? A. 45 kursi B. 55 kursi C. 75 kursi D. 85 kursi E. 100 kursi 82. Jumlah anggota DKPP dari unsur tokoh masyarakat yang diusulkan Presiden A. 3 orang B. 5 orang C. 6 orang D. 7 orang E. 2 orang 83. Syarat calon kepala daerah dan calon wakil kepala yang tidak memiliki konflik dengan petahana diatur dalam undang-undang? A. UU No. 1 tahun 2015 B. UU No. 32 tahun 2014 C. UU No.10 tahun 2016 D. UU No. 8 tahun 2015 E. UU No. 2 tahun 2012



84. Berikut adalah perlengkapan pemungutan suara sebagaimana ketentuan Pasal 341 UU No. 7 tahun 2018, kecuali... A. Tinta B. Bilik pemungutan suara C. Segel D. Kotak suara E. Paku untuk mencoblos pilihan 85. Putusan Mahkamak Konstitusi yang menetapkan enam pilihan model keserentakan pemilu yang tetap dapat dinilai konstitusional diterbitkan pada tahun .... A. 2013 B. 2015 C. 2019 D. 2017 E. 2014 86. Jumlah pemilih setiap TPS paling banyak berjumlah? A. 500 orang B. 400 orang C. 800 orang D. 1000 orang E. 100 orang 87. Hak penyandang disabilitas untuk memilih, dipilih, dan sebagai penyelenggara pemilu diatur dalam UU No 7 tahun 2017 pada pasal berapa? A. Pasal 3 B. Pasal 2 C. Pasal 5 D. Pasal 4 E. Pasal 6 88. Sebutkan pasal dalam UU Nomor 10 tahun 2008 yang digugat ke Mahkamah Konstitusi dan dikabulkan melalui Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 sehingga mengubah penetapan calon anggota DPR dan DPRD terpilih menjadi berdasarkan urutan suara terbanyak: A. Pasal 210 B. Pasal 201 C. Pasal 222 D. Pasal 212 E. Pasal 214



89. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang adalah bunyi pasal berapa dalam UUD 1945? A. Pasal 20 ayat 1 B. Pasal 20 ayat 2 C. Pasal 19 D. Pasal 20A E. Pasal 21 90. Sistem pemilu yang mengonversi proporsi suara partai menjadi proporsi kursi di lembaga legislatif adalah.... A. Distrik B. Pluralitas C. Proporsional D. Mayoritas E. Lainnya 91. Jumlah partai peserta Pemilu 1999 adalah.... A. 24 partai B. 12 partai C. 16 partai D. 48 partai E. 38 partai 92. Jika suara terbanyak diperoleh dua orang calon anggota legislatif atau lebih dengan jumlah suara yang sama, maka caleg terpilih sesuai undang-undang pemilu adalah... A. Penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mengutamakan keterwakilan perempuan. B. Penentuan calon terpilih pada daerah pemilihan dilihat dari yang perolehan suaranya paling mendekati 100% Bilangan Pembagi Pemilih C. Penentuan calon terpilih pada daerah pemilihan dilihat berdasarkan nomor urut paling kecil. D. Penentuan calon terpilih pada daerah pemilihan dilakukan dengan cara pengundian dua calon yang perolehan suara sama. E. Penentuan calon terpilih pada daerah pemilihan diserahkan pada keputusan partai politik 93. Ketentuan yang menyebutkan bahwa “seluruh jumlah anggota DPD tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR”, dapat ditemukan pada UUD 1945 pasal berapa? A. Pasal 22E B. Pasal 18 C. Pasal 22C D. Pasal 19 E. Pasal 20A



94. Hari yang dimaksud dalam proses penanganan pelanggaran Pemilihan adalah: A. Hari nasional B. Hari kerja C. Hari kalender D. Hari khusus E. Hari yang ditetapkan 95. Peserta Pemilihan dapat mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota kepada Bawaslu provinsi atau kabupaten/kota dalam jangka waktu berapa hari kerja terhitung sejak keputusan KPU provinsi atau kabupaten/kota ditetapkan? A. 3 hari kerja B. 5 hari kerja C. 7 hari kerja D. 9 hari kerja E. 14 hari kerja 96. Pada undang-undang pemilu tahun berapakah yang mengatur caleg terpilih adalah yang memperoleh suara sebesar 30% dari Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), dan jika tidak ada caleg yang memperoleh suara 30% ke atas maka berlaku nomor urut? A. 2008 B. 2012 C. 1999 D. 2013 E. 2004 97. Partai politik pemenang Pemilu 1999 adalah.... A. Golkar B. PDI Perjuangan C. Demokrat D. PPP E. Gerindra 98. Perilaku penyelenggara pemilu yang tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun peserta pemilu, calon peserta pemilu, perusahaan atau individu yang dapat menimbulkan keuntungan dari keputusan lembaga penyelenggara pemilu, merupakan pelaksanaan dari prinsip? A. Adil B. Tertib C. Mandiri D. Jujur E. Profesional



99. Undang-Undang Pemilu yang pertama kali memuat ketentuan bahwa “setiap tiga calon terdapat sekurang-kurangnya satu perempuan” adalah.... A. UU No. 12 tahun 2003 B. UU No. 8 tahun 2012 C. UU No. 3 tahun 1999 D. UU N0. 10 tahun 2008 E. UU No. 7 tahun 2017 100. Bram merupakan merupakan ketua PPK kecamatan Madurasa, yang sedang melaksanakan pemilihan anggota DPRD Kabupaten Maduhitam. Bram memiliki saudara (adik) yakni Maimun, seorang calon anggota DPRD Kabupaten Maduhitam nomor urut 10 yang tinggal di kecamatan berbeda namun dalam satu dapil dengan kecamatan Bram. Tiga hari sebelum hari pemungutan suara berlangsung, Bram mengumpulkan seluruh anggota PPS di rumahnya. Dalam pertemuan itu, Bram memberikan arahan kepada seluruh anggota PPS dan KPPS terkait pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara. Namun dalam pertemuan itu, Bram tidak mengumumkan hubungannya dengan caleg nomor 10 yang merupakan adik kandungnya. Mencermati ilustrasi kasus tersebut, asas kode etik apa yang potensial dilanggar oleh Bram berdasarkan Peraturan DKPP No 2 tahun 2017? A. Proporsional B. Adil C. Mandiri D. Profesional E. Jujur