Reformasi Administrasi Publik: Agus Hendrayady [PDF]

Citation preview

REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK Agus Hendrayady



1



ABSTRACT



Government basically is a civil servant to his people. He can not be available to serve himself only, but he is available to serve the people to create the possible condition that every people develop their ability and creativity to get their goal together. Because of that he need public administration reform. Key Word : Reform, Civil Servant.



Pendahuluan atau ketatausahaan belaka. Dengan demikian Reformasi di Indonesia sedang berada keahlian dalam bidang administrasi publik dalam suatu gelombang yang cukup besar. belum dipandang sebagai suatu kemampuan Tantangan akan adanya perubahan dan kritik profesional atau keahlian, melainkan hanya datang bertubi-tubi. Selama lebih dari dua dianggap sebagai suatu keterampilan yang belas tahun setelah Presiden Soeharto jatuh, tidak perlu didalami, cukup dikembangkan pucuk pimpinan pemerintahan di Indonesia berdasarkan pengalaman saja. telah lima kali berganti dengan Soesilo Akibatnya, urusan-urusan publik ditangani Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat untuk tidak secara profesional, melainkan secara yang kedua kalinya dengan Wakil Presiden yangcommon sense belaka. Salah satu contoh dari berbeda. pengabaian peran administrasi publik dapat Kelemahan-kelemahan yang masih ada dilihat pada belum adanya pengakuan bagi terutama pada posisi atau peran administrasi gelar kesarjanaan ilmu administrasi publik publik dalam proses pengelolaan pemerin(S.Sos, ini karena gelar sarjana administrasi tahan. Pengelolaan pemerintahan masih ken- publik sekedar hanya digolongkan sebagai tal terpengaruh oleh pendekatan bisnis dari- bagian dari sarjana ilmu sosial). Meskipun gelar pada sebagai fungsi pelayanan publik. Hal ini pasca sarjana dari luar negeri tetap diakui diakibatkan sejak dahulu administrasi publik penggunaannya (MPA). di Indonesia tidak mendapat posisi yang sigIndikasi lain dari pengabaian profesionanifikan dalam proses pengelolaan pemerinlisme administrasi publik terlihat pada batahan, administrasi publik di Indonesia hanya nyaknya jabatan publik yang tidak diduduki oleh dipandang sebagai urusan kesekretariatan para ahli administrasi publik, sementara sarja1.



Penulis Adalah Dosen FISIP UMRAH Tanjungpinang. Saat ini menjabat sebagai PD I



108



Reformasi Administrasi Publik



na lain yang tidak punya keahlian di bidang Dari beberapa pendapat tentang pengertian administrasi publik menduduki jabatan-jabatan reformasi didapat suatu kesimpulan bahwa lain di luar profesinya. Sebab itu tidak heran proses reformasi ini bermula sebagai akibat jika banyak fungsi pelayanan dan tugas-tugas dari adanya kesenjangan yang luas antara publik lainnya ditangani secara tidak profesio- aspirasi dan keinginan masyarakat dengan nal, dengan organisasi dan prosedur yang cen- kenyataan yang ada. Berbeda dengan revolusi, tang-perenang. Karena itu, ketika pemerintah ketika kesenjangan tidak mungkin lagi menghadapi kesulitan baru yang belum per- dijembatani sehingga menimbulkan gejolak nah terjadi sebelumnya, tidak terdapat aturan perubahan yang dapat menjungkirbalikkan main yang tepat dan baku untuk menangani- landasan berfikir yang ada, reformasi jelas tidak nya. Satu-satunya yang dapat diandalkan ada- memerlukan timbulnya perombakan secara lah ketangguhan pribadi presiden dan wakil menyeluruh. Namun karena perubahan itu presiden dan legitimasi politik yang diperoleh terjadi pada bidang-bidang yang strategis, sebagai hasil dari pilihan rakyat secara lang- dampaknya juga terasa di semua bidang sung. kehidupan, sehingga reformasi sering dipanAda tiga hal yang perlu mendapat perhatian dang sebagai sebuah revolusi. dalam tulisan ini, yaitu (1) Pengertian ReforSatu hal yang harus diingat oleh kita, masi; (2) Reformasi Administrasi Publik; (3) sebagai suatu proses, reformasi tidak terjadi Strategi Reformasi Administrasi Publik. dalam sekejap mata, tetapi berlangsung dalam suatu jangka waktu yang lamanya tergantung Reformasi pada berbagai faktor yang mempengaruhi Kata reformasi berasal dari kata bahasa proses itu. Diantara faktor-faktor tersebut adalah asing “reformation” (Inggris) atau “reformatie” tingkat kesadaran masyarakat akan hak-hak (Belanda). Kata dasar reformation berasal dari demokrasi, konsep dan ide yang terkandung kata reform, yang berarti membentuk kembali. dalam reformasi tersebut serta kepemimpinan Reform berasal dari kata form, yang berarti yang baik dan dapat diterima masyarakat. bentuk atau membentuk. Konsepsi dasar reformasi adalah melaku- Reformasi Administrasi Publik kan perubahan, perbaikan, penataan dan Reformasi Administrasi Publik menurut Suk pengaturan secara komprehensif dan sistem- Choon Cho (dalam Zauhar, 1996:10) adalah atik terhadap banyak hal, terutama yang ber- “Administrative reform as a consious human kaitan dengan pimpinan dan kepemimpinan, effort to introduce changes into the behavior serta sistem bernegara, berorganisasi dan ber- and performances of administrators”. Dan pemerintahan. Reformasi Administrasi Publik menurut Reformasi diartikan sebagai proses perMontgomery (dalam Hidayat, 2007:1), adalah ubahan dari kondisi lama menuju kondisi baru suatu proses politik yang didesain untuk yang dikehendaki (Abidin, 2006:17). Sedang- menyesuaikan hubungan antara birokrasi dan kan menurut pendapat Wibawa (2005:207elemen-elemen lain dalam masyarakat, atau 208) adalah gerakan untuk mengubah bentuk di dalam birokrasi itu sendiri, dengan kenyataan dan perilaku suatu tatanan, karena tatanan politik. Sedangkan menurut Ibrahim (2008:13), tersebut tidak lagi disukai atau tidak sesuai dan Zauhar (1996:11), Reformasi Administrasi kebutuhan zaman – baik karena tidak efisien, Publik adalah usaha yang sadar dan terencana tidak bersih, tidak demokratis, dll. Menurut Hi- untuk mengubah struktur dan prosedur dayat (2007:1), reformasi adalah perbaikan birokrasi (aspek reorganisasi kelembagaan, atau perubahan bentuk. sikap, dan perilaku birokrat/aspek perilaku atau



Jurnal Fisip UMRAH Vol. I, No. 1, 2011 : 107-113



kinerja), meningkat efektivitas organisasi (aspek program), sehingga dapat diciptakan administrasi publik yang sehat dan terciptanya tujuan pembangunan nasional. Reformasi Administrasi Publik diartikan secara sederhana oleh Abidin (2006:19) adalah proses reformasi atas paradigma dan sistem administrasi publik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Reformasi Administrasi Publik adalah suatu upaya perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana dari segala aspek kehidupan terutama aspek penyelenggaraan administrasi negara sehingga dapat mencapai tujuan secara rasional. Walaupun kegiatan terencana merupakan ciri utama dari reformasi administrasi, namun konsep tersebut belum menjadi sosok yang jelas, apalagi baku. Sebagai contoh misalnya, dapatkah setiap kegiatan terencana dalam tubuh administrasi pemerintahan dikategorikan sebagai reformasi administrasi publik? Terhadap permasalahan ini Dror (dalam Zauhar, 1996:11), dengan tegas dan berani mengatakan bahwa perubahan tersebut hanya sebatas pada aspek utama, yang secara lebih khusus ia sebut sebagai perubahan yang : 1). Kekomprehensifannya sedang dan keinovatifannya tinggi. 2). Kekomprehensifannya tinggi dan keinovatifannya sedang.



109 ngat berguna di dalam memahami karakteristik dan masalah reformasi. Secara umum tujuan reformasi administrasi publik diklasifikasikan ke dalam 6 kelompok, 3 bersifat intra-administrasi yang ditujukan untuk menyempurnakan administrasi internal, dan 3 lagi berkenaan dengan peran masyarakat di dalam sistem administrasi. Tiga tujuan internal reformasi administrasi publik adalah sebagai berikut : 1. Efisiensi administrasi, dalam arti penghematan uang, yang dapat dicapai melalui penyederhanaan formulir, perubahan prosedur, penghitungan duplikasi dan kegiatan organisasi metode yang lain. 2. Penghapusan kelemahan atau penyakit administrasi seperti korupsi, pilih kasih dan sistem teman dalam sistem politik dan lainlain. 3. Pengenalan dan penggalakan sistem merit, pemakaian PPBS, pemrosesan data melalui sistem informasi yang otomatis, peningkatan penggunaan pengetahuan ilmiah dan lain-lain. Sedangkan 3 tujuan lain yang berkaitan dengan masyarakat adalah : 1. Menyesuaikan sistem administrasi terhadap meningkatnya keluhan masyarakat. 2. Mengubah pembagian pekerjaan antara sistem administrasi dan sistem politik, seperti misalnya meningkatkan otonomi profesional dari sistem administrasi dan meningkatkan pengaruhnya pada suatu kebijakan. 3. Mengubah hubungan antara sistem administrasi dan penduduk, misalnya melalui relokasi pusat-pusat kekuasaan (sentralisasi versus desentralisasi, demokratisasi dan lain-lain).



Lebih lanjut Dror mengatakan bahwa walaupun istilah sedang (medium) tinggi, komprehensif dan inovatif masih merupakan istilah yang melahirkan perbedaan interpretasi, namun reformasi administrasi secara tegas mengeluarkan atau mengesampingkan perubahan-perubahan organisasi dan prosedur administrasi yang kecil (minor). Keuntungannya dari adanya kualifikasi ini adalah bahwa reformasi administrasi hanya mengkonsentrasikan pada perubahan-perubahan yang utama atau men- Strategi Reformasi Administrasi Publik dasar. Sehingga perubahan-perubahan yang Pada awalnya, konsep strategi digunakan sifatnya kurang mendasar akan diabaikan, dalam kalangan militer, yang diartikan sebagai walaupun seharusnya perubahan tersebut sa- seni memenangkan peperangan melawan



110



Reformasi Administrasi Publik



musuh dengan pemanfaatan kekuatan yang 3. Penetapan pejabat publik melalui kriteria dimiliki secara maksimal. Reformasi adminisdan prosedur terbuka dengan menempattrasi publik pun berkaitan erat dengan pengerkan persyaratan ketaatan, kejujuran dan tian strategi, karena pada hakekatnya reformakeahlian sebagai syarat pokok. si administrasi publik merupakan aktivtas untuk meningkatkan kemampuan memenangSedangkan reformasi administrasi sendiri kan “peperangan” melawan ketidakberesan menurut Abidin (2006:28) dilakukan melalui : administrasi dan beberapa jenis penyakit ad- 1. Perubahan paradigma administrasi publik. ministrasi yang lain yang banyak dijumpai di Seperti yang telah disebutkan, orientasi kebanyakan negara sedang berkembang. ekonomi administrasi publik cenderung Berbicara tentang strategi reformasi mengabaikan nilai-nilai sosial, sementara administrasi publik pada dasarnya sangat orientasi sosial yang berlebihan memperberagam dalam ruang lingkupnya, mulai dari sulit penilaian mengenai kinerja keberhayang paling luas, sampai yang paling sempit. silan. Karena itu dalam perubahan paraFokus strategi reformasi administrasi publik digma itu diupayakan adanya keseimyang komprehensif adalah pada keseluruhan bangan antara kedua orientasi itu. perangkat administrasi pemerintah, buka pada 2. Menempatkan peran administrasi publik satu instansi khusus maupun pada satu secara proporsional, sehingga administrasi prosedur tertentu. Dengan kata lain, perubahan publik mendapat tempat sebagai salah satu atau inovasi yang dilakukan ialah pada seluruh sarana pokok dalam merealisasikan projajaran birokrasi pemerintah, dan bukanlah gram-program reformasi. Kesan yang yang bersifat bagian per bagian. Ini artinya salah tentang administrasi publik harus dibahwa apabila reformasi administrasi publik hilangkan melalui penyebaran informasi dilaksanakan secara komprehensif, maka yang benar dan luas. Untuk itu, perlu diharus didasarkan pada pertimbangan yang upayakan lebih banyak lagi buku-buku tenmasak dengan memperhatikan faktor waktu, tang administrasi publik yang harus diterpersonel dan keuangan. Konsekuensi logisnya bitkan, baik yang sudah ditulis oleh penulis ialah bahwa reformasi administrasi publik yang dalam negeri maupun dengan memperkomprehensif hanya dilakukan secara berkala banyak masuknya buku-buku administrasi saja, jika kondisi umum memungkinkan. publik yang baru dari luar negeri, dan peStrategi reformasi terhadap administrasi nerbitan jurnal-jurnal administrasi publik reformasi menurut Abidin (2006:27) dapat yang lebih banyak lagi. Lebih dari itu adadilakukan melalui : lah penghargaan bagi gelar kesarjanaan 1. Peningkatan kemampuan birokrasi agar bidang administrasi publik (mungkin diberi mampu mewujudkan kebijakan-kebijakan gelar S.Adm) yang setara dengan gelaryang normatif menjadi kenyataan di lagelar kesarjanaan lainnya. pangan. Hal ini dapat dilakukan melalui perbaikan institusi publik, perbaikan proseSedangkan menurut penulis, strategi yang dur pelayanan dan peningkatan kemam- mutlak dilakukan bagi reformasi administrasi puan sumber daya manusia aparatur. publik ini adalah sebagai berikut : 2. Perbaikan prosedur dan tata laksana 1. Kelembagaan pengelolaan kekayaan negara dengan Kelembagaan merupakan hal pertama mendahulukan kepentingan publik, keseyang harus kita reformasi. Ini dikarenakan lamatan kekayaan negara dan kebenaran di dalam organisasi, struktur merupakan secara hukum. salah satu hal krusial. Karena dengan struk-



Jurnal Fisip UMRAH Vol. I, No. 1, 2011 : 107-113



111



tur organisasi merupakan kerangka yang merupakan permasalahan yang pelik, hal dipergunakan sebagai tata aliran proses ini diawali dari munculnya angka kelebihan bagaimana kultur bisa diterapkan dan dipegawai sehingga terkadang tidak diperwujudkan. Disamping struktur, ada lagi faklukan oleh organisasi, disisi lain kita mengtor kultur didalam organisasi. Kultur merualami kekurangan pegawai yang kompepakan perpaduan tata nilai, kepercayaan tensinya dibutuhkan organisasi. dan kebiasaan yang diyakini kebenaranDisisi lain, rasio sumber daya manusia nya untuk diperjuangkan. Dengan kultur aparatur jika dibandingkan dengan jumlah maka akan terbentuk suatu boundary yang masyarakat sangat tidak seimbang, dimembedakan sebuah lembaga dengan samping tingkat pendidikan dan pelatihan lembaga yang lainnya. pada masing-masing jenjang jabatan, keHal lain mengatakan bahwa sistem ototerampilan, prasarana dan sarana kerja nomi daerah menuntut adanya lembaga yang tersedia serta tingkat kesejahteraan. pemerintah daerah yang sesuai dengan Hal lain adalah berhubung dengan semlingkungan yang bersifat khusus agar mampitnya lapangan kerja dan rendahnya pu mendukung pelaksanaan tugas-tugas pendapatan masyarakat serta pengaruh pemerintahan yang sesuai dengan itu. budaya masa lampau yang feodalistis, baTidak semua dinas yang ada pada suatu nyak aparat daerah yang lebih menghayati daerah diperlukan di daerah lain. Begitu dirinya sebagai pejabat daripada pelayan juga sebaliknya. Sistem kelembagaan publik. daerah harus diperlakukan secara spatial. Pelayanan lebih dihayati sebagai peArtinya, sesuai dengan tempat dan waktu kerjaan bisnis, karena itu pelayanan yang tertentu. diberikan dianggap sebagai pengadaan 2. Ketatalaksanaan barang atau jasa yang harus dibayar oleh Ketatalaksanaan menyangkut tentang rakyat. Sebaliknya, rakyat juga masih merasistem dan prosedur, yaitu suatu upaya unsa berkewajiban untuk membayar harga tuk menyempurnakan sistem dan prosedari pelayanan yang diterima. Kondisi dur dari berbagai dimensi pekerjaan yang aparatur yang demikian menjadi lebih ada. Salah satu upaya yang dilakukan deberkembang dengan maraknya pemengan membuat Standard Operating Prokaran daerah-daerah baru yang pendacedures (SOP) yang memadai bagi semua patan daerahnya belum mampu menutupi aktivitas tugas/pekerjaan. Meskipun tiap anggaran rutin. Karena itu kesejahteraan instansi mempunyai SOP yang baku dalam aparatur daerah “diserahkan pada inisiatif pelayanan, namun ada daerah yang mammasing-masing” pu berkreasi untuk menyederhanakan dan Strategi-strategi yang ada ini hendakada daerah yang tidak mampu. Bahkan ada nya dilaksanakan dengan sungguh-sungdaerah yang cenderung mempersulit dariguh sehingga kita jangan sampai melakpada mempermudah pelayanan. Sangat sanakan reformasi sekedarnya dan lebih tergantung pada kreatifitas masing-masing cenderung bersifat status quo, tetapi reforpimpinan sebagai perwujudan dari dedimasi yang menyeluruh tanpa mendapat kasi, kompetensi dan moralitas aparatur. pengaruh dominan dari luar. Selain SOP, yang perlu juga disusun yaitu job Description 3. Sumber Daya Manusia Penutup Permasalahan sumber daya manusia Bertolak dari paparan sebelumnya, maka



112



Reformasi Administrasi Publik



berikut ini akan penulis kemukakan kesimpat dikatakan sangat singkat, tetapi mempulan, yaitu : butuhkan waktu. 1. Reformasi administrasi publik merupakan 2. Reformasi administrasi publik sangat suatu upaya perubahan yang dilakukan membutuhkan strategi dalam melakukansecara sadar dan terencana dari segala nya, dan strategi yang dibutuhkan bukanaspek kehidupan terutama aspek penyelah sekedar sebuah strategi. lenggaraan administrasi negara sehingga 3. Strategi reformasi administrasi publik yang dapat mencapai tujuan secara rasional. paling tepat adalah reformasi kelemOleh karena itu, waktu yang dibutuhkan bagaan, reformasi ketatalaksanaan dan untuk melakukan reformasi ini tidaklah dareformasi sumber daya manusia.



Jurnal Fisip UMRAH Vol. I, No. 1, 2011 : 107-113



113



Daftar Pustaka



Abidin, Said Zainal, 2006, Dinamika Reformasi Governance Vol. 2 No. 1, Maret Tahun 2003, dan Revitalisasi di Indonesia, Suara Bebas. Jakarta, STIA-LAN. Jakarta Sedarmayanti, 2003, Good Governance Dwiyanto, Agus, dkk, 2003, Reformasi Tata (Kepemrintahan Yang Baik) dalam rangka Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Otonomi Daerah : Upaya Membangun Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Organisasi Efektif dan Efisien melalui Kebijakan UGM. Restrukturisasi dan Pemberdayaan, Frinces, Z. Heflin, 2008, Manajemen Reformasi Bandung, CV. Mandar Maju. Birokrasi, Mida Pustaka, Yogyakarta. Wibawa, Samodra, 2005, Reformasi Hidayat, L. Misbah, 2007, Reformasi Administrasi : Bunga Rampai Pemikiran Administrasi : Kajian Komparatif Administrasi Negara/ Pemerintahan Tiga Presiden, PT. Publik, Yogyakarta, Gava Media. Gramedia Pustka Utama, Jakarta. Zauhar, Soesilo, 1996, Reformasi Administrasi Said, Ismail, 2003, Tantangan Sumber Daya : Konsep, Dimensi dan Strategi, Bumi Aparatur, dalam Jurnal Ilmiah Good Aksara, Jakarta.