Rencana Aksi Perubahn Iklim Nasional PDF [PDF]

Citation preview

Republic Republik of Indonesia Indonesia



Rencana Rencana Aksi Aksi Nasional Nasional Adaptasi Adaptasi Perubahan Perubahan Iklim Iklim (RAN-API) (RAN-API)



Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) 2014 2014



Republik Indonesia



Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API)



Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) 2014



ii



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



Kata Pengantar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim. Secara umum, model perubahan iklim global memprediksi semua wilayah Indonesia akan mengalami kenaikan temperatur termasuk temperatur permukaan laut yang meningkatkan dan mengubah pola serta intensitas curah hujan yang akan meningkatkan risiko banjir dan kekeringan pada musim kemarau. Hal ini memberikan dampak antara lain kekeringan berkepanjangan, banjir, bertambahnya frekuensi peristiwa iklim ekstrim yang mempengaruhi kesehatan dan mata pencaharian masyarakat serta biodiversitas dan kestabilan ekonomi yang pada akhirnya dapat meningkatkan ancaman terhadap keberhasilan pencapaian pembangunan sosial ekonomi Indonesia. Upaya dan strategi adaptasi, baik untuk jangka pendek, menengah, maupun untuk jangka panjang dirasakan perlu untuk melindungi masyarakat termiskin dan menghindari kerugian ekonomi yang lebih besar di kemudian hari akibat perubahan iklim. Di Indonesia dampak ekonomi perubahan iklim diperkirakan sangat besar walaupun masih sulit diperhitungkan secara pasti. Pembangunan nasional dengan agenda adaptasi terhadap dampak perubahan iklim memiliki tujuan akhir agar tercipta sistem pembangunan yang adaptif atau tahan terhadap perubahan iklim yang terjadi saat ini. Untuk mengantisipasi dampak negatif perubahan iklim, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya adaptasi perubahan iklim, termasuk penyusunan dokumen kebijakan nasional untuk mengatasi dampak perubahan iklim, seperti Indonesia Adaptation Strategy (Bappenas, 2011), Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim Indonesia (DNPI, 2011), Indonesia Climate Change Sectoral Road Map (Bappenas, 2010), Rencana Aksi Nasional Menghadapi Perubahan Iklim (Kementerian Lingkungan Hidup, 2007) dan rencana adaptasi sektoral oleh Kementerian/Lembaga. Dokumen Strategi Pengarusutamaan Adaptasi dalam Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas, 2012) juga telah disusun. Namun demikian, masih banyak kegiatan adaptasi sektor-sektor yang dapat, perlu, dan harus disinergikan pelaksanaannya dengan sektor lain, serta diintegrasikan ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan (RPJMN dan RKP) agar sasaran adaptasi dapat dicapai dan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dapat ditingkatkan. Untuk itu, dalam mewujudkan harmonisasi dan operasionalisasi berbagai dokumen kebijakan tersebut, maka diperlukan satu rencana aksi nasional adaptasi perubahan iklim (RAN-API), yang bersifat lintas bidang untuk jangka pendek, menengah, dan juga memberikan arahan adaptasi untuk jangka panjang. Akhir kata, Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini dan berharap dokumen ini dapat bermanfaat bagi para pelaku di tingkat nasional dan lokal.



Jakarta, Februari 2014 Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, SE, MA



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



iii



Kata Pengantar Menteri Negara Lingkungan Hidup Sebagai wilayah yang berada diantara benua Asia dan Australia serta lautan Hindia dan Pasific, Indonesia mempunyai tingkat kerentanan yang tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Data hasil kajian yang dilakukan menunjukkan kecenderungan kenaikan temperatur permukaan mencapai sekitar 1.0°C selama abad 20. Salah satu dampak perubahan iklim lain berupa perubahan pola presipitasi yang bervariasi dan cukup ekstrim mempunyai pengaruh signifikan dan meluas ke berbagai sektor pembangunan seperti ketahanan pangan, kesehatan, infrastruktur dan pemukiman, energi, ekosistem, kehutanan, perkotaan, dan pesisir. Potensi risiko iklim pada sektor-sektor tersebut semakin tinggi dari waktu ke waktu, dan hal tersebut dapat digambarkan dari hasil Kajian Risiko dan Adaptasi Perubahan Iklim (KRAPI) yang telah dilakukan di beberapa kota dan provinsi oleh berbagai lembaga. Hasil kajian risiko yang ada dalam dokumen ICCSR (Bappenas 2010) dan the Second National Communication/SNC (KLH 2010) menunjukkan distribusi wilayah dengan tingkat risiko iklim dari rendah sampai sangat tinggi pada beberapa bidang. Dalam dokumen tersebut juga dinyatakan bahwa Pulau Jawa, Bali dan Sumatera merupakan wilayah dengan tingkat risiko iklim yang tinggi dan sangat tinggi, dikarenakan oleh faktor non-iklim seperti demografi, geografi dan infrastruktur. Peningkatan kapasitas adaptasi menjadi sangat penting untuk diperhatikan, karena dengan kapasitas adaptasi yang kuat dapat mengurangi dampak perubahan iklim. Disamping itu, pengarusutamaan isu adaptasi perubahan iklim kedalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah harus dilakukan supaya terwujud program dan kegiatan pembangunan yang tahan dan adaptif terhadap dampak perubahan iklim. Sinergi, koordinasi, dan komunikasi semua pihak menjadi penting dalam mewujudkan upaya adaptasi yang baik dan terintegrasi antar sektor dan antar wilayah. Dengan adanya RAN API, proses sinergi, komunikasi dan koordinasi diharapkan dapat berjalan dengan baik karena adanya arahan dalam proses pengarusutamaan dan penyusunan rencana pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang. Pemerintah daerah perlu menindaklanjuti arahan nasional dalam adaptasi perubahan iklim dengan menyusun strategi adaptasi perubahan iklim daerah. Strategi tersebut disusun berdasarkan rekomendasi hasil kajian kerentanan/ risiko dan adaptasi perubahan iklim di daerah dan mengintegrasikannya kedalam penyusunan rencana pembangunan di daerah. Dengan adanya strategi adaptasi perubahan iklim di tiap provinsi dan kabupaten/ kota, maka diharapkan dampak perubahan iklim dapat diminimalisasi, serta mempunyai arahan dan strategi daerah untuk meningkatkan ketahanan dan menurunkan tingkat kerentanan wilayah, meningkatkan tatanan kehidupan dan kesejahteraan melalui program pembangunan yang tanggap terhadap dampak perubahan iklim.



iv



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



Pengembangan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi publik yang baik dapat mendukung implementasi pembangunan yang adaptif karena dapat meningkatkan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat melalui berbagai inisiatif lokal yang telah berkembang di lingkungan sosial kemasyarakatan. Proses adaptasi yang baik adalah suatu proses penyesuaian yang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi setempat dan menggali potensi dan inisiatif lokal. Program Kampung Iklim (ProKlim) dan berbagai upaya peningkatan inisiatif lokal lain merupakan contoh-contoh yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung pengurangan dampak perubahan iklim dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Akhir kata, saya ucapkan terimakasih atas partisipasi dan kerjasama berbagai pihak dalam penyusunan dokumen RAN API. Semoga dokumen ini dapat menjadi kontribusi nasional dalam penanggulangan dampak perubahan iklim melalui arahan kebijakan dan strategi adaptasi perubahan iklim. Dengan demikian sasaran RAN API yaitu peningkatan ketahanan ekonomi, ketahanan sistem kehidupan, ketahanan ekosistem, ketahanan wilayah khusus, dan sistem pendukung yang lain dapat terwujud.



Jakarta, Februari 2014 Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



v



Kata Pengantar Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Peristiwa fenomena cuaca dan iklim ekstrim semakin terasa meningkat dalam hal frekuensi dan intensitasnya. Berdasarkan pengalaman BMKG kenaikan suhu udara di wilayah Indonesia yang telah terjadi dalam kurun wakti 100 tahun terakhir ini berkisar 0,76°C serta senantiasa disertai kejadian-kejadian ekstrim yang menjadi pemicu terjadinya bencana hidrometeorologi. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebanyak 87% bencana yang terjadi di Indonesia pada tahun 2013 adalah bencana hidrometeorolgi, seperti banjir, longsor, kekeringan, dan lain-lain. Bukti-bukti tersebut sesuai dengan hasil kajian global dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Hasil kajian BMKG terhadapa konsentrasi gas rumah kaca (GRK) pada Hari Raya Nyepi di pulau Bali menunjukkan secara nyata bahwa aktifitas manusia menjadi penyebab utama peningkatan konsentrasi GRK sebagai sumber utama pemanasan global yang memicu terjadinya perubahan iklim. Peningkatan kapasitas dalam menekan kenaikan konsentrasi GRK dan dampak perubahan iklim harus menjadi prioritas utaman dalam rencana pembangunan berbagai sektor ke depan. Dampak perubahan ikim ini akan menjadi tantangan dalam pembangunan nasional kedepan akan tergerus oleh dampak perubahan iklim. Salah satu contoh nyata adalah bagaimana pola pembangunan infrastruktur merespon secara adaptif terhadap perubahan pola hujan yang menjadi lebih ekstrim. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT dengan tersusunnya Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API). Dokumen ini adalah langkah awal dalam pembangunan bangsa ke depan dimana langkah lebih besar menanti ketika bersama kita akan melakukan implementasi RAN-API di semua sektor. BMKG akan selalu menempatkan diri di sektor hulu untuk implementasi ini dengan memberikan informasiinformasi terkait bukti, proses dan basis ilmiah perubahan iklim yang diharapkan menjadi rekomendasi untuk mendukung para sektor dalam dalam berbagai upaya adaptasi. Informasi yang disediakan BMKG seyogyanya dapat menjelaskan proses historis, perubahan yang kini terjadi dan proyeksi mendatang dari perubahan iklim di wilayah Indonesia secara local. Aksi adaptasi perubahan iklim bersifat solutif terhadap akibat perubahan iklim dan diperlukan sebagai respon saat ini terhadap keragaman paparan eksposu dampak perubahan iklim yang diterima masyarakat. Respons adaptif terhadap dampak perubahan iklim dapat dilakukan dengan memanfaatkan informasi BMKG pada sektor yang sensitif tehadap perubahan iklim. Secara tematik informasi BMKG berguna untuk peningkatan kapasitas adaptasi, pengurangan dampak, pengurangan kerentanan dan peningkatan daya tahan masyarakat. Sedangkan aksi perubahan iklim bersifat variatif dalam ruang dan waktu sehingga terus dibutuhkan informasi yang dinamis untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang. Dalan hal ini BMKG akan terus berupaya untuk meningkatkan keragaman dan cakupan informasi perubahan iklim hingga dapat menjangkau lebih banyak sektor dan skala kewilayahan yang lebih luas dan lebih detail. Selain itu BMKG juga akan terus berupaya untuk menjawab tantangan kebutuhan akan “common but differentiated responsibility” dimana semua pihak menerima dampak perubahan iklim dengan porsi adaptasi yang berbeda beda. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya untuk seluruh pihak terkait yang memungkinkan tersusunnya dokumen ini. Semoga ini menjadi langkah awal kita damalam menyelematkan sekitar 250 juta rakyat Indonesia dar dampak perubahan iklim. Banyak hal yang kita tidak bisa hindari tetapi akan lebih bik apabila kita lebih siap menghadapinya Jakarta, Februari 2014 Dr. Andi Eka Sakya, M.Eng



vi



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



Kata Pengantar Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim / Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim Assalammualaikum wr.wb., Tidak dapat dipungkiri lagi, perubahan iklim telah menjadi salah satu tantangan dan ancaman terbesar bagi kehidupan saat ini. Pembangunan yang telah direncanakan dan dijalankan di berbagai tingkatan dan sektor pun tidak terlepas dari tantangan dan ancaman ini. Di satu sisi, kita pahami bahwa pembangunan yang dilakukan dapat meningkatkan tantangan dan ancaman dalam bentuk semakin cepat dan meningkatnya perubahan iklim yang terjadi, sementara di sisi lain justru sebaliknya, proses pembangunan beserta hasilnyalah yang akan mendapatkan ancaman dalam bentuk dampak perubahan iklim yang semakin parah. Atas nama Dewan Nasional Perubahan Iklim, Saya menyambut gembira diterbitkannya dokumen Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) yang telah dihasilkan melalui proses konsultasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Diterbitkannya dokumen RAN-API ini akan menjadi basis serta memberikan arah dalam mengatasi dampak perubahan iklim secara antisipatif dan lebih terencana sebagai bagian dari proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pendekatan ini pada akhirnya akan memberikan manfaat yang lebih besar dengan biaya yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan pendekatan yang selama ini lebih banyak dilakukan yang bersifat reaktif, yang dilaksanakan setelah dampak terjadi. Penerbitan dokumen RAN-API ini juga akan memberikan kontribusi bagi peran Indonesia dalam proses internasional yang selama ini dijalani di bawah United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Dokumen ini memberikan gambaran kesiapan Indonesia dalam melaksanakan upaya adaptasi dan juga akan menjadi sumber informasi mengenai dukungan yang diperlukan oleh Indonesia dalam melaksanakannya. Perubahan iklim beserta dampaknya memiliki dinamika yang sangat tinggi. Hal yang sama juga terjadi dalam upaya adaptasi dampak. Karenanya, RAN-API tidak dapat menjadi dokumen yang statis melainkan harus mampu mengikuti dinamika yang ada. RAN-API hendaknya selalu menjadi living document yang mengantisipasi berbagai perkembangan yang terjadi dengan tidak meninggalkan kekhususan secara sektor dan bidang kegiatan, lokasi, kondisi sosial, ekomoni serta budaya masyarakat. Akhir kata, apreasiasi Saya sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dan penerbitan dokumen ini. Kiranya koordinasi dan kontribusi yang baik ini pun dapat terus terjadi dalam upaya menjaga kekinian RAN-API sebagai living document, serta yang tidak kalah pentingnya juga dalam pelaksanaan aksi adaptasi terhadap dampak perubahan iklim di Indonesia. Wassalammualaikum wr.wb Jakarta, Februari 2014 Prof. Dr. Rachmat Witoelar



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



vii



Tim Penyusun Publikasi Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) ini dapat terlaksana melalui komitmen yang tinggi dan kerjasama yang baik antara semua pihak yang terlihat. Kementerian PPN/ Bappenas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Tim Penyusun dan seluruh pihak yang terlibat atas kerja keras dan kontribusinya sehingga Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim ini dapat tersusun dengan baik. Penghargaan dan ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada: • TIM PENGARAH



Dr. Ir. Rr. Endah Murniningtyas, M.Sc, Ir. Arief Yuwono, M.A., Ir. Imam Santoso Ernawi MCM.MSc, Dr. Widada Sulistya, DEA



• TIM PENYUSUN



Ir. Wahyuningsih Darajati, MSc (BAPPENAS); Ir. Emma Rahmawati, M.Sc (KLH); Dr. Edvin Aldrian (BMKG); Ir. Ari Muhammad (DNPI); Dr. Hadiat, MA (BAPPENAS); Ir. Montty Girianna, M.Sc., MCP, Ph.D (BAPPENAS); Ir. Nono Rusono, PG.DIP.Agr. Sci.Msi (BAPPENAS); Ir. Basah Hernowo, MA (BAPPENAS); Dr. Ir. Sri Yanti JS.MPM (BAPPENAS); Dr. Ir. Mesdin Kornelis Simarmata, MSc (BAPPENAS); Ir. R. Aryawan Soetiarso Poetro, MSi (BAPPENAS); Ir. M. Donny Azdan, MS, MA, Ph.D (BAPPENAS); Ir. Deddy Koespramoedyo, MSc (BAPPENAS); Ir. Nugroho Tri Utomo, MRP (BAPPENAS); Ir. Bambang Prihartono, MSCE (BAPPENAS); Ir. Hayu Parasati, MPS (BAPPENAS); Tri Dewi Virgiyanti, ST, MEM (BAPPENAS); Drs. Budi Suhardi, DEA (BMKG); Henda Sri Mulyanto (KLH); Rachmi Yuliantri (DNPI); Togu Pardede, ST, MIDS (BAPPENAS); Setyawati, ST, M.NatResEcon (BAPPENAS); Ir. J Rizal Primana, MSc (BAPPENAS); Dr. Drg. Theresia Ronny Andayani, MPH (BAPPENAS); Ir. Juari, ME (BAPPENAS); Ir. Nita Kartika, M.Ec (BAPPENAS); Mia Amalia, ST, MSi, Ph.D (BAPPENAS); Roby Fadillah, S.Pi, MEP (BAPPENAS); Khairul Rizal, ST, MPP (BAPPENAS); Yogi Harsudiono, SE (BAPPENAS); Ade Candradijaya, STP, M.Si, MSc (BAPPENAS); Ewin Sofian Winata, ST (BAPPENAS); Syifaa Tresnaningrum, ST (BAPPENAS); Liana Nur Fajar Utami, ST (BAPPENAS); Rudi Pakpahan (BAPPENAS); Nurul W (BAPPENAS)



• KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT PENYUSUNAN RAN-API Kementerian Pertanian; Kementerian Kehutanan; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Perindustrian; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Pekerjaan Umum; Kementerian Kesehatan; Kementerian Perumahan Rakyat; Kementerian Riset dan Teknologi; Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; Badan Pertanahan Nasional; Badan Informasi Geospasial; Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Badan Koordinasi Keluarga Berencana; Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.



viii



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



• TENAGA AHLI PENYUSUN



Prof. Dr. Rizaldi Boer; Ir. Djoko Santoso Abi Suroso, M.PSt, Ph.D; Wilmar Salim, ST., M.Reg.Dev., Ph.D.; Ir. Wahyu Mulyana, MA.; Prof. Dr. Ridad Agoes, MD., MPH; Dr. Saut Sagala; Dr. Tri Wahyu Hadi; Hamzah Latief, Ph.D (Eng.)., Ph.D; Hadi Kardhana, ST., MT., Ph.D; M.Suhardjono Fitriyanto, M.Sc; Prof. Dr. Irsal Las; Dr. Damayanti Buchori; Dr. Akhmad Faqih; Dr. Ario Damar; Dr. Dodik Ridho Nurrochmat; Dr. Tania June; Dr. Siti Amanah; Dr. Yuli Suhartono; Dr. Muhammad Ardiansyah



• EDITOR



Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr



• LEMBAGA NON-PEMERINTAH



Mercy Corps; Plan Indonesia; UN-Habitat; UN-Women; WWF; Center for International Forestry Research (CIFOR); Ikatan Ahli Perencana (IAP); COMMIT



• TIM INVENTARISASI DATA RAN-API



Dr. Arzyana Sunkar; Sigit Santosa, S.Si, M.App.Sc; Nova Anika, S.TP, M.Si; Ramanditya Wimbardana, ST



• TIM PENDUKUNG Fatimah Kamila, ST; Anna Amalia, ST; Irfan Darliazi Yananto, SE; Eko Wibisono, ST; Andria Anria; Adi Rakhman, Amin Budiarjo, ST,M.Sc; Riga Anggarendra,SSi;Nadia Amelia Ridwan, SSi. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada mitra pembangunan Japan International Cooperation Agency (JICA), Asian Development Bank (ADB), dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) yang telah membantu penyusunan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim. Semoga Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim ini dapat menjadi panduan yang baik dalam melaksanakan upaya adaptasi baik di tingkat nasional dan daerah, sebagai upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang adaptif perubahan iklim.



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



ix



x



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



Ringkasan Eksekutif LATAR BELAKANG Telah banyak bukti-bukti ilmiah menunjukkan perubahan iklim sudah terjadi dan dirasakan oleh seluruh masyarakat dunia. Penyusunan program aksi adaptasi perubahan iklim bertujuan untuk menjamin atau mengamankan pencapaian sasaran utama pembangunan serta meningkatkan ketahanan (resillience) masyarakat, baik secara fisik, maupun ekonomi, sosial dan lingkungan terhadap dampak perubahan iklim. Pembangunan nasional dengan agenda adaptasi terhadap dampak perubahan iklim memiliki tujuan akhir agar tercipta sistem pembangunan yang adaptif atau tahan terhadap perubahan iklim yang terjadi saat ini. Pembangunan berkelanjutan yang mengakomodasi kegiatan adaptasi perubahan iklim diharap dapat mengurangi kerentanan saat ini sehingga tidak mengorbankan kapasitas generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini diperlukan karena perubahan iklim akan mempengaruhi dan berdampak pada semua aspek dari pembangunan setiap sektor. Diharapkan dengan disusunnya Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) ini upaya-upaya adaptasi dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan terintegrasi serta memberikan dampak yang lebih besar dalam mendukung capaian tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan adaptif atau tahan terhadap perubahan iklim.



MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari penyusunan RAN-API ini adalah menghasilkan sebuah rencana aksi nasional untuk beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim, yang terkoordinasi secara terpadu dengan semua pemangku kepentingan yang terlibat, baik dari pemerintah, organisasi kemasyarakatan, masyarakat, swasta, dll. Tujuan utama dari adaptasi perubahan iklim dalam RAN-API adalah terselenggaranya sistem pembangunan yang berkelanjutan dan memiliki ketahanan (resiliensi) tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Tujuan utama tersebut akan dicapai dengan membangun ketahanan ekonomi, ketahanan tatanan kehidupan, baik secara fisik, maupun ekonomi dan sosial, dan menjaga ketahanan ekosistem serta ketahanan wilayah khusus seperti pulau-pulau kecil untuk mendukung sistem kehidupan masyarakat yang tahan terhadap dampak perubahan iklim.



RAN-API DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL RAN-API merupakan bagian dari kerangka pembangunan nasional Indonesia. Dari sisi perencanaan pembangunan nasional, RAN-API merupakan rencana tematik lintas bidang yang lebih spesifik dalam mempersiapkan rencana pembangunan yang memiliki daya tahan terhadap perubahan iklim (climate proof/ resilient development) di tingkat nasional. RAN-API diharapkan dapat memberikan arahan pada Rencana Kerja Pemerintah maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di masa depan, agar lebih tanggap terhadap dampak perubahan iklim. RAN-API tidak menjadi dokumen terpisah yang memiliki kekuatan legal formal tersendiri, namun menjadi masukan utama dan bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan Kementerian/Lembaga (K/L). RAN-API juga merupakan acuan bagi



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



xi



pemerintah daerah dalam menyusun Strategi/Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim sebagai arahan dalam menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan yang tahan perubahan iklim. Untuk pelaksanaan adaptasi perubahan iklim di daerah perlu disusun Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-API) di tingkat Provinsi yang penyusunannya merupakan tanggung jawab daerah masing-masing dengan koordinasi dari Kementerian Dalam Negeri. RAD-API disusun dengan melibatkan dinas teknis terkait dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah berdasarkan kemampuan APBD dan masyarakat.



ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM Dengan memperhatikan pengertian adaptasi perubahan iklim serta tujuannya, adaptasi dapat dikatakan sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan (resiliensi) suatu sistem terhadap dampak perubahan iklim. Sehingga adaptasi perubahan iklim di Indonesia diarahkan sebagai: 1. Upaya penyesuaian dalam bentuk strategi, kebijakan, pengelolaan/manajemen, teknologi dan sikap agar dampak (negatif) perubahan iklim dapat dikurangi seminimal mungkin, dan bahkan jika memungkinkan dapat memanfaatkan dan memaksimalkan dampak positifnya. 2. Upaya mengurangi dampak (akibat) yang disebabkan oleh perubahan iklim, baik langsung maupun tidak langsung, baik kontinu maupun diskontinu dan permanen serta dampak menurut tingkatnya. Dengan memperhatikan sektor-sektor dan aspek pembangunan yang terkena dampak perubahan iklim dapat dikatakan bahwa untuk memastikan pencapaian sasaran pembangunan nasional dengan adanya dampak perubahan iklim diperlukan ketahanan di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Selain itu, mengingat bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang rentan terhadap perubahan iklim diperlukan pula ketahanan di wilayah khusus seperti pulau-pulau kecil, pesisir dan perkotaan. Untuk itu, dalam kaitan ini, Sasaran Strategis RAN-API diarahkan untuk: (i) membangun ketahanan ekonomi, (ii) membangun tatanan kehidupan (sosial) yang tangguh terhadap dampak perubahan iklim (ketahanan sistem kehidupan), (iii) menjaga keberlanjutan layanan jasa lingkungan ekosistem (ketahanan ekosistem) dan (iv) penguatan ketahanan wilayah khusus di perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk mendukung penguatanpenguatan di berbagai bidang tersebut, dibutuhkan sistem pendukung penguatan ketahanan nasional menuju sistem pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh terhadap perubahan iklim.



STRATEGI DAN RENCANA AKSI ADAPTASI PER BIDANG Sasaran pembangunan setiap sektor tidak mungkin dapat dicapai dengan optimal tanpa didukung oleh sektor lain. Oleh karena itu, penetapan langkah aksi adaptasi setiap sektor dalam rangka membangun ketahanan ekonomi, tatanan kehidupan, ekosistem dan wilayah khusus terhadap dampak perubahan iklim perlu melihat keterkaitan program antar sektor. Hal ini dapat dijadikan sebagai landasan dalam membangun sinergitas dan mengisi gap kegiatan aksi adaptasi yang perlu dikembangkan agar sasaran RAN-API dapat dicapai.



MEKANISME PELAKSANAAN • MEKANISME KOORDINASI Penyusunan dokumen RAN-API diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dan juga pelibatan pemangku kepentingan lainnya baik swasta, lembaga swadaya masyarakat, lembaga kerjasama internasional, universitas dan lembaga penelitian. Dalam rangka memudahkan koordinasi dalam penanganan perubahan iklim baik mitigasi maupun adaptasi dan untuk meningkatkan



xii



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



efisiensi dan efektivitas pencapaian perencanaan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, Menteri PPN/Kepala Bappenas telah mengeluarkan SK Menteri PPN/Kepala Bappenas No Kep.38/M.PPN/ HK/03/2012 tentang pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Perubahan Iklim, yang terdiri dari 6 (enam) kelompok kerja, diantaranya Kelompok Kerja Adaptasi. Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam pelaksanaan adaptasi sesuai dengan kondisi wilayah dan tingkat kerentanan yang dimilikinya. Pada dasarnya dampak langsung perubahan iklim terjadi pada skala lokal sehingga tindakan adaptasi dilakukan pada tingkatan dan kondisi lokal setempat. Untuk menghasilkan upaya adaptasi yang efektif diperlukan upaya menyeluruh pada berbagai tingkatan pemerintah, dipandu dan didukung dengan adanya strategi dan kebijakan adaptasi di tingkat pusat. Penyusunan dan pelaksanaan RAN-API dan RAD-API perlu memperhatikan pembagian kewenangan dan urusan pemerintahan pada bidang yang terkait dengan adaptasi perubahan iklim.



• MEKANISME PENDANAAN ADAPTASI Sampai saat ini belum ada kebijakan pendanaan adaptasi perubahan iklim yang secara khusus dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi adaptasi di Indonesia. Di dalam perencanaan jangka menengah, isu perubahan iklim telah mendapatkan prioritas pendanaan melalui mekanisme APBN. Selain itu, kebijakan pendanaan perubahan iklim tidak hanya berasal dari sumber pendanaan domestik, namun dikembangkan dari berbagai sumber pendanaan lain termasuk kerjasama internasional dan sektor swasta. Berbagai program adaptasi perubahan iklim selama ini banyak didukung oleh pendanaan yang berasal dari kerjasama internasional, baik dalam bentuk peningkatan kapasitas maupun pembiayaan proyek percontohan. Pendanaan dalam negeri yang menjadi prioritas utama dalam pendanaan RAN-API bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan RPJMN 2010-2014 dan RKP tahun berjalan. Sumber pendanaan dalam negeri lainnya, seperti APBD, hutang pemerintah, investasi swasta (perbankan dan non-perbankan), dan corporate social responsibility (CSR). Sumber dana dari internasional lainnya secara luas dapat dipakai baik oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta. Pemakaian sumber ini sangat bergantung kepada mekanisme pengusulan yang berlaku pada masing-masing institusi penyedia dana.



• MEKANISME MONITORING, EVALUASI, KAJI ULANG DAN PELAPORAN Proses pemantauan dan evaluasi RAN-API diperlukan untuk memastikan pencapaian target dan sasaran penurunan emisi yang telah ditetapkan. Proses pemantauan pelaksanaan kegiatan RAN-API dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait dan secara berkala dilaporkan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas. Mekanisme Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan yang berlaku.Upaya monitoring dan evaluasi yang dilakukan harus sejalan dengan sistem monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan. Kementerian PPN/Bappenas akan melakukan proses evaluasi dan kaji ulang RAN-API yang terintegrasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan nasional dan perkembangan global terkini.



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



xiii



Daftar Isi iii



Kata Pengantar



viii



Tim Penyusun



xi



Ringkasan Eksekutif



xiv



Daftar Isi



xvi



Daftar Gambar



xvii Daftar Tabel xviii Daftar Singkatan



xiv



xxi



Glossary



1



Bab 1. Pendahuluan



2



1.1



Latar Belakang



3



1.2



Maksud dan Tujuan



3



1.3



Kerangka Hukum



4



1.4



Kedudukan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API)



6



1.5



Pendekatan dan Kerangka Kerja



7



Bab 2. Perubahan Iklim dan Dampaknya di Indonesia



8



2.1



Iklim Indonesia



8



2.1.1



Pola Tahunan Curah Hujan dan Temperatur Permukaan



9



2.1.2



Keragaman Iklim (Climate Variability)



11



2.1.3



Iklim Maritim dan Variasi Tinggi Muka Air Laut



12



2.2



Analisis Perubahan Iklim di Indonesia Berdasarkan Data Pengamatan



12



2.2.1



Tren Perubahan Temperatur Permukaan



13



2.2.2



Tren Perubahan Curah Hujan



15



2.2.3



Tren Kenaikan Suhu permukaan laut (SPL)



16



2.2.4



Tren Kenaikan Tinggi Muka Laut (TML)



17



2.2.5



Tren Kejadian Cuaca dan Iklim Ekstrem



17



2.3



Proyeksi Perubahan Iklim Berdasarkan Model-Model AR4-IPCC



17



2.3.1



Proyeksi Kenaikan Temperatur Permukaan



18



2.3.2



Proyeksi Perubahan Curah Hujan



19



2.3.3



Proyeksi Kenaikan Suhu permukaan laut dan Tinggi Muka Laut



21



2.3.4



Proyeksi Kejadian Cuaca dan Iklim Ekstrem



21



2.4



Potensi Dampak Perubahan Iklim



29



2.5



Wilayah Rentan Terhadap Perubahan Iklim



31



Bab 3. Arah Kebijakan dan Sasaran Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim



32



3.1



Arah Kebijakan RAN-API



34



3.2



Sasaran RAN-API



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



39



Bab 4. Strategi dan Rencana Aksi Adaptasi Per Bidang



40



4.1



Bidang Ketahanan Ekonomi



40



4.1.1



Rencana Aksi Sub Bidang Ketahanan Pangan



42



4.1.2



Rencana Aksi Sub Bidang Kemandirian Energi



42



4.2



Bidang Ketahanan Sistem Kehidupan



42



4.2.1



Rencana Aksi Sub Bidang Kesehatan



43



4.2.2



Rencana Aksi Sub Bidang Permukiman



44



4.2.3



Rencana Aksi Sub Bidang Infrastruktur



45



4.3



Bidang Ketahanan Ekosistem



48



4.4



Bidang Ketahanan Wilayah Khusus



48



4.4.1



Rencana Aksi Sub Bidang Perkotaan



49



4.4.2



Rencana Aksi Sub Bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil



50



4.5



Bidang Sistem Pendukung



55



Bab 5. Mekanisme Pelaksanaan



56



5.1



Mekanisme Koordinasi



58



5.2



Mekanisme Pendanaan Adaptasi



58



5.2.1



Sumber Pendanaan Domestik



59



5.2.2



Sumber Pendanaan Internasional



61



5.3



Mekanisme Monitoring, Evaluasi, Kaji Ulang dan Pelaporan



61



5.3.1



Monitoring Evaluasi dan Pelaporan



61



5.3.2



Mekanisme Kaji Ulang RAN-API



63



Bab 6. Pemilihan Lokasi Percontohan Kegiatan RAN-API



72



Lampiran 1







Matrik Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API)



158 Lampiran 2



Ringkasan Dampak Perubahan Iklim



167 Lampiran 3



Area Prioritas dan Pertimbangan Mengintegrasikan Aspek Gender dalam Program







Aksi Adaptasi Perubahan Iklim 173 Referensi



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



xv



Daftar Gambar 5 8 9



12 12 13 13



14



15



Gambar 1.1



Bagan Kedudukan Rencana Aksi Nasional dalam Kerangka Pembangunan Nasional2







Maksud dan Tujuan



Gambar 2.1



Peta tipe hujan di Indonesia yang digunakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi,







dan Geofisika (BMKG; Makmur, 2012)



Gambar 2.2



Citra satelit pada kanal Visible yang memperlihatkan evolusi aktivitas konvektif







diurnal dengan berbagai skala. Masing-masing kolom kiri, tengah, dan kanan,







menunjukkan waktu pengamatan pagi, siang, dan sore hari, sedangkan setiap baris







memperlihatkan tanggal yang berbeda



Gambar 2.3



Hasil analisis serupa dengan dengan Gambar 2.3 tetapi untuk Tinggi Muka Laut (TML)







dengan (a) DMI dan (b) indeks NINO 3.4



Gambar 2.4



Tren temperatur rata-rata tahunan untuk wilayah daratan di Indonesia (6°LU -







11°08’LS dan 95°’BT - 141°45’BT) berdasarkan data dari CRU TS3.1



Gambar 2.5



Tren Perubahan Curah Hujan Musiman pada Bulan (a) DJF dan (b) JJA di Wilayah







Indonesia (KLH, 2010)



Gambar 2.6



Perubahan Nilai Curah Hujan Rerata 30-tahun Untuk Setiap Bulan (a) pada Beberapa







Kurun Waktu dan (b) Grafik Moving Average-nya Untuk Bulan-Bulan Basah DJF







(Bappenas, 2010c)



Gambar 2.7



Contoh hasil analisis tren curah hujan bulan Januari dari data GPCC: (a) nilai rata-







rata baseline 1961–1990 dan (b) selisih nilai rata-rata periode 1980–2010 (data sampai







2007) dengan baseline (Bappenas, 2010c)



Gambar 2.8



Time-series anomali SPL relatif terhadap rata-rata SPL pada 1901–2000 dan







trennya, secara global (biru), di daerah tropis (hijau), dan perairaran Indonesia







(merah) yang dihitung berdasarkan data NOAA hasil rekonstruksi untuk periode



1854–2010 15 16



16



17



18



xvi



Gambar 2.9



Tren linier kenaikan SPL selama 30 tahun dari tahun 1982 sampai 2011 yang dihitung







dari data hasil rekonstruksi NOAA dengan resolusi 0.5⁰ lat/lon12



Gambar 2.10



Variasi anomali TML rata-rata di perairan Indonesia tahun 1860–2010, yang dihitung







dari data SODA (garis penuh hijau), ROMS-SODA (garis putus-putus merah), dan







altimeter (garis putus-putus biru). Selain itu juga diperlihatkan garis tren linier yang







dihitung untuk tiap-tiap data tersebut



Gambar 2.11



Pola spasial SLR di perairan Indonesia yang ditunjukkan oleh: (a) tren kenaikan TML







pada periode 1993–2011, dan (b) selisih rata-rata TML periode 2005–2011 relatif







terhadap rata-rata TML periode 1993–2005



Gambar 2.12



(a) Kurva cumulative distribution function (CDF) dengan nilai ambang untuk peluang







curah hujan harian 1% tertinggi berdasarkan data satelit TRMM selama periode







1998–2008. (b) Sebaran nilai perubahan peluang curah hujan harian ekstrem pada







data TRMM periode 2003-2008 relatif terhadap nilai peluang pada periode 1998–2002



Gambar 2.13 Proyeksi temperatur permukaan untuk rata-rata wilayah Malang, Jawa Timur



berdasarkan keluaran model AR4-IPCC setelah melalui proses downscaling dan







perata-rataan ensemble. Diperlihatkan pula data historis sejak tahun 1951 sampai







dengan 2010 dan hasil simulasi model GCM untuk abad ke-20 serta proyeksi untuk







tiga skenario SRES B1, A1B, dan A2. Data time series bulanan telah dihaluskan terlebih







dahulu agar memperlihatkan tren jangka panjang (KLH, 2012a)



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



20 24



25



26



Gambar 2.14



Estimasi Laju Kenaikan TML di Indonesia Berdasarkan Model dengan Penambahan







Dynamic Ice Melting (Bappenas, 2010b)



Gambar 2.15



Risiko penurunan ketersediaan air (kiri-atas), banjir (kanan-atas), kekeringan (kiri-







bawah), dan tanah longsor (kanan-bawah) berdasarkan skenario SRA2 pada periode







2020-2025 (Bappenas, 2010)



Gambar 2.16



Risiko penggenangan air laut di pesisir akibat bahaya kenaikan muka air laut,







variabilitas iklim La-Nina, dan gelombang badai yang disertai dengan kejadian air







pasang tertinggi perigee (Bappenas, 2010)



Gambar 2.17 Risiko Dampak Perubahan Iklim terhadap Kejadian Penyakit Malaria, Demam



Berdarah Dengue, dan Diare (Bappenas, 2010)



Gambar 2.18



Perkiraan perubahan produksi padi per kabupaten di Pulau Jawa pada tahun 2025







dibandingkan dengan produksi saat ini (2010) akibat kenaikan temperatur dan







konsentrasi CO2 untuk skenario SRESB1 dan SRESA2 pada berbagai skenario







perubahan luas lahan sawah dan indeks penanaman padi (Bappenas, 2010)



27



Gambar 2.19



Klasifikasi Region Berdasarkan Pola Densitas Hot-Spot Kebakaran Hutan (KLH, 2010)



29



Gambar 2.20



Klasifikasi Wilayah berdasarkan Kerentanan terhadap Perubahan Iklim (SIDA, 2009)



34



Gambar 3.1



Tujuan dan Sasaran Strategis RAN-API



56



Gambar 5.1



Struktur Tim Koordinasi Penanganan Perubahan Iklim



70



Gambar 6.1



Daerah Percontohan Kegiatan RAN-API



26



Daftar tabel 10



Tabel 2.1



Tren Perubahan Temperatur Permukaan dari Beberapa Kajian Iklim Indonesia



14



Tabel 2.2



Proyeksi perubahan curah hujan rata-rata di wilayah Indonesia untuk periode 2010–







2020 (relatif terhadap 1980–2000) berdasarkan analisis tren polinomial data observasi







(Bappenas, 2010a)



19



Tabel 2.3



Ringkasan kajian terkait proyeksi curah hujan di Indonesia



20



Tabel 2.4



Proyeksi Kenaikan Rata-Rata TML Tanpa Penambahan Dynamic Ice Melting di Perairan







Indonesia (Bappenas, 2010b)



22



Tabel 2.5



Ringkasan Dampak Perubahan Iklim pada Bidang-Bidang Terkait



28



Tabel 2.6



Tingkat Risiko Perubahan Iklim Berdasarkan Wilayah di Indonesia (modifikasi dari







dokumen ICCSR – Bappenas, 2010 dengan masukan dari dokumen SNC – KLH, 2010)



30



Tabel 2.7



Lima puluh Wilayah Terentan terhadap Perubahan Iklim Indonesia (Sida, 2009)



51



Tabel 4.1



Alur Pemikiran RAN-API



65



Tabel 6.1



Daerah Percontohan Kegiatan RAN-API



66



Tabel 6.2



Ringkasan Penilaian VA untuk Lokasi







(hasil preliminary)



Kegiatan Percontohan RAN-API



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



xvii



Daftar Singkatan ADB



Bank Pembangunan Asia



APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara AR4-IPCC



Laporan Evaluasi Keempat dari Panel Antar-Pemerintah untuk Perubahan Iklim



ASEAN Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASPL Anomali Suhu Permukaan Laut BAPPENAS



Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



BATAN Badan Tenaga Nuklir Nasional BBN Bahan Bakar Nabati BIG Badan Informasi Geospasial BKKBN Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BMI Benua Maritim Indonesia BMKG Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana BPPT Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BUMN Badan Usaha Milik Negara CDF Fungsi Distribusi Kumulatif CH Curah Hujan CH4 Metana CIFOR Pusat Penelitian Hutan Internasional CMAP Rencana Mitigasi dan Adaptasi Iklim CO2 Karbondioksida COP Konferensi Multipihak CRU Unit Penelitian Iklim CRV Desa Pesisir Tangguh CSO Organisasi Masyarakat Sipil CSR Tanggung Jawab Sosial Perusahaan DAS Daerah Aliran Sungai DBD Demam Berdarah Dengue DJF Desember – Januari - Februari DME Desa Mandiri Energi DMI Dipole Mode Index DMP Desa Mandiri Pangan DNPI Dewan Nasional Perubahan Iklim ENSO El Nino-Southern Oscillation GCM Model Iklim Global GEF Fasilitas Lingkungan Global GHGs Gas Rumah Kaca GIZ Badan Kerja Sama Internasional Jerman GPCC Pusat Presipitasi Klimatologi Global HKm Hutan Kemasyarakatan HPH Hak Pengusahaan Hutan HTI Hutan Tanaman Industri HTR Hutan Tanaman Rakyat IAP Ikatan Ahli Perencanaan ICCSR Peta Jalan Perubahan Iklim Sektoral Indonesia



xviii



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



ICCTF Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia IOD



Indian Ocean Dipole



IPCC Panel Antar-Pemerintah untuk Perubahan Iklim IPO



Interdecadal Pacific Oscillation



ISV Variasi Intra-musim JAS Juli – Agustus - Desember JICA Badan Kerja Sama Internasional Jepang JIDES Jaringan Irigasi Desa JITUT Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani JJA Juni – Juli - Agustus K/L Kementerian/Lembaga Kemenhut



Kementerian Kehutanan



Kemenkes



Kementerian Kesehatan



Kemenpera



Kementerian Perumahan Rakyat



Kementan



Kementrian Pertanian



Kemen ESDM



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



Kemen PPN



Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional



Kemen PU



Kementerian Pekerjaan Umum



KKP Kementerian Kelautan dan Perikanan KLH Kementerian Lingkungan Hidup KLHS Kajian Lingkungan Hidup Strategis KPH Kesatuan Pengelola Hutan KRPL Kawasan Rumah Pangan Lestari LAPAN Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional LIPI Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Litbang Penelitian dan Pengembangan LPND Lembaga Penelitian Non Departemen LSM Lembaga Swadaya Masyarakat NGOs Organisasi-Organisasi Non Pemerintah NIE Entitas Pelaksana Nasional NOAA Badan Kelautan dan Atmosfer Amerika Serikat NSPK Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria N2O Nitrogen dioksida OPT Organisme Pengganggu Tanaman O3 Ozon PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa PDB Produk Domestik Bruto PDO Pacific Interdecadal Oscillation Pemda Pemerintah Daerah PHBM Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat PHLN Pinjaman/Hibah Luar Negeri PKA Penurunan Ketersediaan Air PLTA Pembangkit Listrik Tenaga Air PLTPB Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Pokja Kelompok Kerja PP Peraturan Pemerintah



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



xix



PPK Pulau-Pulau Kecil PPP Kemitraaan Publik Swasta PTT Pengelolaan Tanaman Terpadu PUG Pengarusutamaan Gender RAD Rencana Aksi Daerah RAD-API



Rencana Aksi Daerah – Adaptasi Perubahan Iklim



RAN Rencana Aksi Nasional RAN-API



Rencana Aksi Nasional - Adaptasi Perubahan Iklim



RAN-GRK



Rencana Aksi Nasional – Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca



RAN-MAPI



Rencana Aksi Nasional - Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim



RDTR Rencana Detail Tata Ruang REDD Reducing Emission from Deforestation and Degradation Renja Rencana Kerja Renja K/L



Recana Kerja Kementerian/Lembaga



Renja SKPD



Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah



Renstra Rencana Strategis Renstra K/L



Rencana Strategis Kementerian/Lembaga



RKP Rencana Kerja Pemerintah RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah ROMS-SODA



Regional Ocean Modelling System - Simple Ocean Data Assimilation



RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJPD Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPPLH Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup RTH Ruang Terbuka Hijau RTRW Rencana Tata Ruang Wilayah RTRWN Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional RTRWP Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi SDM Sumber Daya Manusia SIARANG



Sistem Informasi Kebakaran Hutan Berbasis Keruangan



SJII Sistem Jaringan Informasi Iklim SK Surat Keputusan SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah SLR Kenaikan Permukaan Laut SNC Dokumen Komunikasi Nasional Kedua SON September - Oktober - November SPL Suhu Permukaan Laut SRA Agenda Penelitian Strategis SRES Laporan Khusus tentang Berbagai Skenario Emisi SRI Sistem Intensifikasi Padi SUT Sistem Usaha Tani TML Tinggi Muka Laut TRMM Misi Pengukuran Curah Hujan Tropis TTO Osilasi 10-12 tahun UNDP Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNFCCC



Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim



UU Undang-Undang VIM Variasi Intra-musim WMO Organisasi Meteorologi Dunia WWF Dana Margasatwa Dunia



xx



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



Glossary Adaptasi



Penyesuaian dalam sistem alam atau sistem buatan manusia untuk menjawab rangsangan atau pengaruh iklim, baik yang bersifat aktual ataupun perkiraan, dengan tujuan mengontrol bahaya yang ditimbulkan atau memberikan kesempatan yang menguntungkan. Adaptasi dapat juga didefinisikan sebagai usaha alam atau manusia menyesuaikan diri untuk mengurangi dampak perubahan iklim yang sudah atau mungkin terjadi.



Altimeter



Alat untuk mengukur ketinggian atau tinggi suatu tempat dari permukaan bumi berdasarkan tekanan udara (biasa digunakan di dalam pesawat terbang).



Antropogenik



Sesuatu yang diakibatkan aktivitas manusia.



Bencana Hidro-meteorologi Bencana yang terjadi akibat faktor cuaca dan iklim, baik berasal dari atmosfer (seperti curah hujan dan suhu udara) dan dari laut (seperti hempasan gelombang/ombak, kenaikan level muka air laut). Climate Proof



Pembangunan atau pengembangan sistem kehidupan manusia yang sudah memperhitungkan perubahan factor-faktor iklim sehingga sistem tersebut dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan pada berbagai skenario kondisi iklim.



Climate Smart Agriculture UUpaya-upaya yang dilakukan dalam sektor pertanian untuk mengurangi dampak perubahan Iklim, dengan cara beradaptasi terhadap perubahan iklim melalui berbagai cara,metode, dan alat, pengetahuan, dan teknologi. Cuaca



Keadaan udara/atmosfer (faktor temperatur, cahaya matahari, kelembaban, kecepatan angin, dan sebagainya) pada satu tempat tertentu dengan jangka waktu yang terbatas.



Dampak Perubahan Iklim Akibat yang ditimbulkan dari proses perubahan iklim terhadap alam dan manusia, seperti terjadinya banjir rob di pesisir akibat kenaikan permukaan air laut. Dipole Mode Index (DMI)



Indeks yang dihitung berdasarkan perbedaan (selisih) antara anomali suhu permukaan laut (ASPL) di Samudra Hindia Barat (sekitar lepas pantai timur Afrika) dan Samudra Hindia Timur (sekitar lepas pantai barat daya Pulau Sumatera).



Diurnal



Siklus yang berlangsung secara harian (dalam waktu satu hari).



Ekosistem



Sistem yang terdiri dari organisme makhluk hidup yang saling berinteraksi dengan lingkungan fisik di sekitar mereka.



Ekstrapolasi



Perluasan atau estimasi data di luar data yang tersedia, tetapi tetap mengikuti pola kecenderungan data yang tersedia tersebut.







Ekstrapolasi polinomial adalah tipe ekstrapolasi yang mempergunakan asumsi bahwa pola kecenderungan data mengikuti bentuk fungsi matematika polinom



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



xxi



El Nino



Peristiwa meningkatnya suhu permukaan air laut mulai dari bagian timur tengah hingga timur Samudra Pasifik (sekitar pantai daerah Amerika Latin), yang kemudian diikuti dengan mendinginnya suhu permukaan air laut di perairan Indonesia dan sekitarnya sehingga menimbulkan penurunan curah hujan (potensi terjadi kekeringan).







El-Nino ini merupakan salah satu fase dari El Nino-Southern Oscillation (ENSO) yaitu kombinasi antara variasi suhu permukaan air laut di sebelah timur Samudra Pasifik dengan variasi tekanan udara permukaan di sebelah barat samudra tersebut.



Emisi



Zat yang dilepaskan ke atmosfer yang bersifat sebagai pencemar udara.



Food Mixed Policy



Kebijakan untuk meragamkan pangan atau disebut pula kebijakan diversifikasi pangan.



Gas Rumah Kaca (Greenhouse gases/GHGs)



Gas-gas di atmosfer, baik alami maupun buatan manusia, yang menyerap dan melepas radiasi infra merah (panas). Gas rumah kaca utama adalah uap air (H2O), karbon dioksida (CO2), metana (CH4), oksida nitrat (N2O) dan ozon (O3).



Geostrofik



Aliran atmosfer atau arus laut yang digerakkan oleh perbedaan tekanan secara ruang spasial dan dipengaruhi arahnya oleh gaya Coriolis.



Heat Island



Kondisi udara/atmosfer di suatu daerah (umumnya adalah perkotaan) dimana suhu permukaannya lebih hangat dibandingkan dengan kondisi di sekelilingnya, sehingga jika digambarkan di peta suhu maka akan membentuk formasi “pulau panas”..



Iklim



Secara umum iklim didefinisikan sebagai kondisi rata-rata suhu, curah hujan, tekanan udara, dan angin dalam jangka waktu yang panjang, antara 30 dan 100 tahun (inter-centennial). Pada intinya iklim adalah pola cuaca yang terjadi selama bertahun-tahun.



Indian Ocean Dipole



Osilasi tak-teratur dari suhu permukaan air laut di Samudra Hindia bagian Barat (sekitar lepas pantai timur Afrika) dan bagian Timur (sekitar lepas pantai barat daya Pulau Sumatera).







Indeks IOD dihitung berdasarkan perbedaan (selisih) antara anomali suhu permukaan laut di kedua bagian Samudra Hindia tersebut. Fase (indeks) positif terjadi jika suhu itu terjadi lebih tinggi di bagian barat yang disertai dengan pendinginan permukaan air laut di bagian timur, sehingga menurunkan curah hujan di sebagian daerah Indonesia dan Australia (potensi terjadi kekeringan).



Integrated Forest



Upaya pengelolaan kebakaran hutan yang terintegrasi merupakan suatu



Fire Management



kerangkan kerja yang melibatkan adanya integraasi antara ekologi, sosioekonomi dan teknologi yang berkaitan dengan upaya pengelolaan kebakaran



Kawasan Pengelolaan Hutan



Suatu kawasan hutan tertentu yang di dalamnya terdapat kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam



Keanekaragaman Hayati



Keanekaragaman mahluk hidup dan hal-hal yang berhubungan dengan ekologi



(biological diversity/biodiversity) yang merupakan tempat tinggal mahluk hidup tersebut. Keanekaragaman hayati mencakup keanekaragaman genetik, spesies dan ekosistem.



xxii



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



Kejadian Iklim Ekstrem



Kejadian iklim anomali (tidak seperti kondisi rata-rata iklim) pada suatu wilayah



(Extreme Climate Event)



dalam kurun waktu tertentu, dimana biasanya hanya memiliki peluang yang kecil untuk terjadi. Kejadian ini mencakup gelombang panas, badai, peristiwa El-Nino, La Nina, dan lain sebagainya.



Kekeringan



Kekeringan meteorologis timbul saat curah hujan



jauh di bawah kondisi



normal untuk jangka waktu yang lama.



Di samping itu, kekeringan hidrologis dapat dipengaruhi juga oleh kondisi penyerapan air hujan pada permukaan tanah



Kenaikan Permukaan Laut



Pertambahan ketinggian permukaan air laut secara kontinu relatif terhadap



(Sea Level Rise)



suatu level yang tetap atau rata-rata jangka panjang tahunan.



Kerentanan (Vulnerability) Suatu derajat dimana sebuah sistem sensitif terhadap, atau tidak dapat menghadapi, pengaruh buruk perubahan iklim, seperti variabilitas iklim dan iklim ekstrem. Kerentanan merupakan fungsi dari sifat, skala/derajat, dan tingkat variasi iklim yang menunjukan sensitivitas dan kemampuan adaptasi suatu sistem. Ketahanan (Resilience)



Besaran perubahan yang membuat suatu sistem tetap dapat berjalan tanpa merubah kondisi.



Ketahanan juga dapat diartikan sebagai kemampuan



sistem sosial dan ekologi untuk menyerap gangguan, sementara sistem tetap mempertahankan struktur dan fungsinya. Ketahanan Ekonomi



Perubahan iklim memberikan dampak terhadap stabilitas ekonomi dan upaya pencapaian tujuan pembangunan bidang ekonomi. Ketahanan ekonomi adalah kemampuan sistem ekonomi untuk mempertahankan fungsinya dan memulihkan secara cepat pada saat terjadinya gangguan. Bidang ketahanan ekonomi RAN-API memberikan penekanan pada aspek ketahanan pangan dan kemandirian energi.



Ketahanan Ekosistem



Terjaganya ekosistem hutan dan ekosistem esensial dari dampak perubahan iklim sehingga keberadaan keanekaragaman hayati serta layanan jasa ekosistem dapat lestari. Keanekaragaman hayati, sebagai komponen inti dalam ekosistem, menjadi penyedia jasa lingkungan yang memegang kunci keberlanjutan ekosistem. Jasa lingkungan yang berperan adalah jasa penyedia (provisioning), pengatur (regulating), budaya (cultural) dan penunjang (supporting).



Ketahanan Sistem Kehidupan Perubahan iklim memberikan dampak terhadap sistem kehidupan masyarakat dan upaya pencapaian tujuan pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat (livelihood). Ketahanan sistem kehidupan adalah kemampuan masyarakat untuk mempertahankan kehidupannya dan memulihkan secara cepat pada saat terjadinya gangguan. Ketahanan Sistem Pendukung Kemampuan aspek-aspek pendukung untuk bertahan dan pulih saat terjadi gangguan. Pelaksanaan adaptasi perubahan iklim didukung berbagai aspek dengan penekanan pada peningkatan kapasitas, pengembangan informasi iklim yang handal, penelitian dan pengembangan, serta perencanaan dan penganggaran.



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



xxiii



Ketahanan Wilayah Khusus



Perubahan iklim memberikan dampak yang berbeda pada tiap wilayah sesuai dengan paparan, tingkat kerentanan dan karakteristik wilayah masing-masing. Ketahanan wilayah khusus merujuk pada kemampuan beberapa wilayah yang menghadapi ancaman perubahan yang khusus untuk bertahan dan pulih pada saat terjadinya gangguan. Perubahan khusus dalam hal ini berkaitan dengan wilayah yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi, misalnya wilayah yang didiami masyarakat marjinal, sehingga memerlukan perhatian yang lebih besar secara seksama. Terkait dengan perubahan iklim, bidang ketahanan wilayah khusus ditekankan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta perkotaan.



Komunikasi Nasional



Dokumen yang disusun dan dikirimkan sesuai dengan Konvensi dan Protokol



(National Communication)



Kyoto dengan tujuan agar pihak lain menerima informasi tentang aktivitas penanganan perubahan iklim di suatu negara.



Konferensi Multipihak



Badan tertinggi pada Konvensi. Saat ini bertemu sekali setahun untuk meninjau



(Conference of the Parties/COP) kemajuan Konvensi. Kata “konferensi” di sini tidak digunakan dalam artian “pertemuan” tetapi lebih mengarah kepada arti kata “asosiasi”. Konveksi



Salah satu proses pembentukan awan akibat naiknya udara lembap dari lapisan bawah hingga mencapai lapisan yang cukup tinggi di atmosfer. Hujan sangat lebat dapat terjadi dari awan konveksi ini



La Nina



Kondisi iklim ekstrem sebaliknya dari El-Nino, yaitu peristiwa menurunnya suhu permukaan air laut mulai dari bagian tengah hingga timur Samudra Pasifik (sekitar pantai daerah Amerika Latin), yang kemudian diikuti dengan terjadinya “kolam air hangat” (warm pool) akibat meningkatnya suhu permukaan air laut di perairan Indonesia dan sekitarnya, sehingga dapat menimbulkan penambahan curah hujan (potensi terjadinya banjir).



Lat/lon



Posisi geografis suatu lokasi di permukaan bumi yang ditandai dengan koordinat lintang (latitude atau lat) dan koordinat bujur (longitude atau lon). Posisi ini dapat ditentukan dengan menggunakan alat GPS (Global Positioning System).



Lembaga Swadaya



Organisasi yang bukan merupakan bagian dari struktur pemerintah. Kelompok



Masyarakat



ini termasuk kelompok lingkungan, lembaga penelitian, kelompok bisnis, dan



(Non-governmental



asosiasi pemerintah desa dan lokal. Banyak LSM menghadiri perbincangan



Organizations/NGOs)



tentang iklim sebagai pengamat. Agar dapat menghadiri pertemuan Konvensi Perubahan Iklim, LSM haruslah nirlaba (non-profit).



Mitigasi



Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi gas rumah kaca di atmosfer. Contohnya, pembangkitan listrik dengan emisi gas rumah kaca yang lebih sedikit, atau pengurangan kebutuhan listrik.



Model Iklim



Persamaan yang dapat menjelaskan perubahan dinamika



sistem iklim



pada atmosfer, aspek fisika, kimia dan biologi yang saling berinteraksi mempengaruhi. Monsun



Iklim yang ditandai oleh pergantian arah angin dan musim hujan atau kemarau selang lebih kurang enam bulan, mengikuti posisi matahari pada bulan Juni dan Desember, terdapat di daerah tropis dan subtropis yang diapit oleh benua dan samudra.







Monsun musim dingin adalah monsun yang berasal dari benua dan bertiup di musim dingin; sedangkan monsun musim panas adalah monsun yang berasal dari samudra dan bertiup dalam musim panas.



xxiv



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



Non-Annex I Parties



Merujuk ke negara-negara yang telah meratifikasi atau menyetujui Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim namun tidak termasuk ke dalam daftar negara Annex I konvensi tersebut.



Panel Antar-Pemerintah



Suatu panel ilmiah yang terdiri dari para ilmuwan dari seluruh dunia. Panel



untuk Perubahan Iklim



ini bertugas untuk mengkaji atau meneliti semua aspek masalah perubahan



(Intergovernmental Panel



iklim.



on Climate Change/IPCC)



Pemanasan Global



Kenaikan suhu permukaan bumi secara rata-rata di seluruh dunia.



(Global Warming)



Pemanasan global ini diyakini oleh para ilmuwan seluruh dunia yang tergabung di dalam IPCC diakibatkan oleh faktor antropogenik (diakibatkan oleh manusia) dan menyebabkan timbulnya perubahan iklim pada hampir seluruh dunia.



Pembangunan



Pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan



Berkelanjutan



kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka.



(Sustainable Development) Pengembangan Kapasitas Dalam konteks perubahan iklim, pengembangan kapasitas adalah proses mengembangkan keterampilan dan sumberdaya manusia serta lembaga agar mereka mampu berpartisipasi dalam semua aspek adaptasi, mitigasi, dan penelitian yang terkait dengan perubahan iklim. Perubahan Iklim



Perubahan signifikan pada iklim yang berlangsung selama minimal 30 tahun atau lebih lama.



Proyeksi Iklim



Proyeksi tanggapan (perubahan) sistem iklim terhadap pemanasan global (global warming) yang diakibatkan oleh emisi gas rumah kaca dan polutan lain, dimana proses proyeksinya dibuat berdasarkan perhitungan dari Model Iklim Global (Global Climate Model -GCM).



Proyeksi Sea Level Rise



Proyeksi tanggapan (perubahan) kondisi fisik air laut terhadap pemanasan global, yaitu berupa kenaikan muka air laut (sea-level rise).







Mengingat proses proyeksinya menggunakan model-model dinamika maka ketelitian







perhitungan perlu dicantumkan, misalnya 22.5 ± 1.5 cm yang menunjukkan bahwa kenaikan muka air laut sebesar 22,5 cm dengan galat (kesalahan) perhitungan sekitar 1,5 cm



Sistem Silvikultur



Sistem budidaya hutan atau teknik bercocok tanam hutan yang dimulai dari pemilihan bibit, pembuatan tanaman, sampai pada pemanenan atau penebangannya



(SK



Menteri



Kehutanan



No.309/Kpts-II/1999).



Sistem



silvikultur merupakan serangkaian kegiatan terencana mengenai pengelolaan hutan yang meliputi penebangan, peremajaan dan pemeliharaan tegakan hutan guna menjamin kelestarian produksi kayu dan hasil hutan lainnya Pembangkit Listrik Tenaga Air Skala Piko



Pembangkit listrik tenaga air yang menghasilkan keluaran daya listrik tidak lebih dari 5 kW. Pembangkit ini memiliki beberapa keunggulan, seperti : biaya pembuatannya relatif murah, bahan pembuatannya mudah ditemukan di pasaran, ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar fosil, pembangunannya dapat dipadukan dengan pembangunan jaringan irigasi, dan perkembangan teknologinya relatif masih sedikit, sehingga cocok digunakan dalam jangka waktu yang lama



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



xxv



Pembangkit Listrik



Pembangkit listrik tenaga air yang menghasilkan keluaran daya listrik dengan



Tenaga Air Skala Mikro



kisaran 5 - 100 kW.



Skenario Emisi



Cara memperkirakan bagaimana emisi gas rumah kaca (dan polutan lain) akibat aktivitwas manusia akan berubah di masa depan. Perkiraan ini dibuat berdasarkan beberapa asumsi perubahan penduduk bumi, di mana mereka tinggal, pertumbuhan ekonomi, jumlah energi yang digunakan, bagaimana energi tersebut dihasilkan, dan lain-lain.



Spesies Invasif



Spesies hewan maupun tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sangat pesat di satu kawasan, sehingga mengganggu pertumbuhan/perkembangan spesies lainnya



Transfer Teknologi



Rangkaian proses yang meliputi aliran pengetahuan, pengalaman dan peralatan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di antara berbagai pemangku kepentingan.



United Nations Framework



Perjanjian yang ditandatangani oleh lebih dari 150 negara pada tahun 1992.



Convention on Climate



Tujuan perjanjian ini adalah untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca



Change (UNFCC)



di atmosfer agar berada pada tingkat yang dapat mencegah bahaya akibat



Variabilitas Iklim



intervensi manusia terhadap sistem iklim’. Variasi pada kondisi rata-rata iklim antar-tahunan, bahkan antar-dekade. Kejadian ekstrem seperti El Nino, La Nina, atau Indian Ocean Dipole dapat menyebabkan variabilitas iklim.



Visible Canal Wilayah Khusus



Bagian kanal sensor satelit inderaja yang merupakan kisaran spektrum yang dapat dilihat oleh



indera manusia



Dalam



RAN-API,



kerangka



wilayah



khusus



merupakan



daerah



yang



penanganannya perlu diprioritaskan akibat paling terkena dampak dan rentan terhadap perubahan iklim, yaitu kawasan pesisir dan wilayah perkotaan.



xxvi



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



bab 1



PENDAHULUAN



Bab 1



Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Telah banyak bukti-bukti ilmiah menunjukkan perubahan iklim sudah terjadi dan dirasakan oleh seluruh masyarakat dunia. Berbagai upaya dan strategi baik jangka pendek, menengah maupun antisipasi jangka panjang mulai dilakukan di banyak Negara. Hal ini dirasakan perlu, karena penundaan pelaksanaan upaya adaptasi diperkirakan akan meningkatkan kerugian ekonomi yang lebih besar di kemudian hari. Di Indonesia dampak ekonomi perubahan iklim diperkirakan sangat besar walaupun masih sulit diperhitungkan secara pasti. Namun demikian beberapa kajian menunjukkan bahwa kerugian ekonomi akibat perubahan iklim baik langsung maupun tidak langsung di Indonesia tahun 2100 dapat mencapai 2,5%, yaitu empat kali kerugian PDB rata-rata global akibat perubahan iklim (World Bank, 2010). Bahkan, apabila peluang terjadinya bencana akibat perubahan iklim turut diperhitungkan maka kerugian ekonomi dapat mencapai 7% dari PDB (World Bank, 2010; ADB, 2010). Untuk melindungi masyarakat termiskin dan munculnya biaya ekonomi yang tidak diinginkan, kegiatan adaptasi perlu segera dilakukan melalui disusunnya suatu rencana aksi adaptasi berskala nasional. Penyusunan program aksi adaptasi perubahan iklim bertujuan untuk menjamin atau mengamankan pencapaian sasaran utama pembangunan serta meningkatkan ketahanan (resillience) masyarakat, baik secara fisik, maupun ekonomi dan sosial terhadap dampak perubahan iklim. Pada saat ini, sebagian Kementerian/Lembaga telah menyusun Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim. Namun demikian masih banyak kegiatan aksi adaptasi di sektor-sektor tersebut yang dapat, perlu, dan harus disinergikan pelaksanaannya dengan sektor lain, agar sasaran adaptasi dapat dicapai dan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dapat ditingkatkan. Sehingga sasaran pembangunan di masing-masing sektor tetap dapat tercapai. Oleh karena itu, pengarusutamaan (mainstreaming) isu adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan nasional dan daerah merupakan sebuah keniscayaan. Isu ini harus menjadi bagian yang integral dan tidak terpisahkan dalam penyusunan rencana pembangunan nasional maupun sektoral, yang diturunkan dalam program-program rencana aksi adaptasi yang terpadu dan berkesinambungan. Pembangunan nasional dengan agenda adaptasi terhadap dampak perubahan iklim memiliki tujuan akhir agar tercipta sistem pembangunan yang adaptif atau tahan terhadap perubahan iklim yang terjadi saat ini. Pembangunan berkelanjutan yang mengakomodasi kegiatan adaptasi perubahan iklim diharap dapat mengurangi kerentanan saat ini sehingga tidak mengorbankan kapasitas generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini diperlukan karena perubahan iklim akan mempengaruhi dan berdampak pada semua aspek dari pembangunan setiap sektor dalam jangka pendek dan panjang. Pembangunan setiap sektor berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat, laki-laki dan perempuan secara adil dan merata. Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) sebagai bagian integral dari pembangunan disusun dengan mengintegrasikan aspek gender. Hal ini mengingat perubahan iklim memiliki pengaruh spesifik dan berbeda terhadap perempuan dan laki-laki. Di dalam kertas kerja kebijakan pengarusutamaan gender dalam adaptasi perubahan iklim di Indonesia (Bappenas 2012) dikemukakan bahwa aksi adaptasi perubahan iklim harus memperhatikan kebutuhan, aspirasi, potensi, dan pengalaman laki-laki dan perempuan di berbagai bidang. Untuk itu, RAN-API disusun dengan memperhatikan pengaruh perubahan iklim terhadap gender. Rencana aksi adaptasi setiap sektor utamanya yang bersifat jangka menengah dan panjang serta fundamental sangat memerlukan dukungan kajian ilmiah, baik kajian dari dampak yang bersifat langsung, baik pada tingkat bidang atau sektor maupun yang bersifat tidak langsung pada tingkat yang lebih tinggi (wilayah dan nasional). Misalnya kajian dampak perubahan iklim terhadap kondisi sosial dan pertumbuhan ekonomi nasional.



2



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



Demikian juga kajian tentang implikasi dari adanya perubahan kebijakan dalam merespon masalah perubahan iklim, terhadap kemampuan sektor untuk memenuhi target dalam menyumbang laju pertumbuhan ekonomi nasional. Diharapkan dengan disusunnya RAN-API ini upaya-upaya adaptasi termasuk kajian ilmiah adaptasi yang diperlukan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan terintegrasi serta memberikan dampak yang lebih besar dalam mendukung capaian tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan adaptif atau tahan terhadap perubahan iklim.



1.2 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan RAN-API ini adalah menghasilkan sebuah rencana aksi nasional untuk beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim, yang terkoordinasi secara terpadu dengan semua pemangku kepentingan yang terlibat, baik dari pemerintah, organisasi kemasyarakatan, masyarakat, swasta, dll. Tujuan utama dari adaptasi perubahan iklim dalam RAN-API adalah terselenggaranya sistem pembangunan yang berkelanjutan dan memiliki ketahanan (resiliensi) tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Tujuan utama tersebut akan dicapai dengan membangun ketahanan ekonomi, ketahanan tatanan kehidupan, baik secara fisik, maupun ekonomi dan sosial, dan menjaga ketahanan ekosistem serta ketahanan wilayah khusus untuk mendukung sistem kehidupan. Adapun tujuan khusus penyusunan dokumen RAN-API ialah untuk: • Memberikan arahan untuk pengarusutamaan isu adaptasi perubahan iklim dalam proses perencanaan pembangunan nasional. • Menyediakan arahan bagi aksi adaptasi perubahan iklim sektor, serta aksi adaptasi perubahan iklim terintegrasi (lintas sektor) di dalam perencanaan jangka pendek (2013-2014), jangka menengah (20152019), dan jangka panjang (2020-2025). • Menyediakan arahan bagi langkah aksi adaptasi prioritas jangka pendek untuk diusulkan, agar mendapatkan perhatian khusus dan dukungan pendanaan internasional. • Sebagai arahan bagi sektor dan daerah dalam mengembangkan langkah aksi adaptasi yang sinergis dan upaya membangun sistem komunikasi serta koordinasi yang lebih efektif. RAN-API diharapkan dapat memberikan manfaat dalam: • Mendorong terbangunnya sinergitas pelaksanaan program antar-sektor dan antar-daerah untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. • Mendorong terbentuknya sistem koordinasi yang lebih baik antar-sektor dan antara pemerintah pusat dengan daerah dalam mengembangkan kebijakan dan rencana aksi adaptasi perubahan iklim.



1.3 Kerangka Hukum Penyusunan RAN-API dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut : 1.



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change;



2.



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;



3.



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Perubahan Iklim;



4.



Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



5.



Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



3



6.



Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);



7.



Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



8.



Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);



9.



Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);



10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 11. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 12. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagiaan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);



1.4 Kedudukan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) RAN-API merupakan bagian dari kerangka perencanaan pembangunan nasional Indonesia. Penjabaran kedudukan RAN-API ditunjukkan dalam Gambar 1.1. Dari sisi perencanaan pembangunan nasional, RAN-API merupakan rencana yang lebih spesifik bersifat lintas sektor dalam mempersiapkan rencana pembangunan yang memiliki daya tahan terhadap perubahan iklim (climate proof/resilient development) di tingkat nasional, dimana RAN-API sendiri diharapkan dapat memberikan arahan pada Rencana Kerja Pemerintah maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di masa depan, agar lebih tanggap terhadap dampak perubahan iklim. RAN-API tidak menjadi dokumen terpisah yang memiliki kekuatan legal formal tersendiri, namun menjadi masukan utama dan bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan



4



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



nasional dan perencanaan Kementerian/Lembaga (K/L). RAN-API juga merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Aksi/Strategi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim sebagai arahan dalam menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tahan perubahan iklim. Untuk memastikan keterlibatan dan kepemilikan RAN-API oleh Kementerian dan Lembaga terkait dari Pemerintah Indonesia, penyusunan RAN-API telah dilakukan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga yang difasilitasi oleh empat Kementerian/Lembaga utama, yaitu Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) didukung oleh Tim Tenaga Ahli. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan prioritas yang difokuskan dalam RAN-API merupakan bentuk penguatan rencana strategis dari masingmasing Kementerian dan Lembagadalam melakukanadaptasi terhadap perubahan iklim. Kementerian PPN/ Bappenas, KLH, BMKG dan DNPI serta Tim Tenaga Ahli bertindak terutama sebagai fasilitator dari proses analitik dan kebijakan pembangunan. Selain itu, terdapat keterlibatan Community Service Organization (CSO) dan Development Partners di dalam proses penyusunannya. Secara nasional, RAN-API akan berada di bawah Tim Koordinasi Penanganan Perubahan Iklim, khususnya Kelompok Kerja Adaptasi, yang dibentukan berdasarkan SK Menteri PPN/Kepala Bappenas No Kep.38/M. PPN/HK/03/2012 tentang pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Perubahan Iklim. Kelompok Kerja ini bertanggungjawab dalam sinkronisasi rencana maupun implementasi program maupun kegiatan terkait dengan adaptasi perubahan iklim sehingga mempunyai fokus dan lokus yang lebih terarah.



Gambar 1.1 Bagan Kedudukan Rencana Aksi Nasional dalam Kerangka Pembangunan Nasional



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



5



Untuk pelaksanaan adaptasi perubahan iklim di daerah perlu disusun strategi adaptasi daerah di tingkat Provinsi yang penyusunannya merupakan tanggung jawab daerah masing-masing dengan koordinasi dari Kementerian Dalam Negeri. Strategi Adaptasi Daerah disusun dengan melibatkan dinas teknis terkait dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah berdasarkan kemampuan APBD dan masyarakat. Adapun pengaturan kewenangan pemerintahaan pada level daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 38 Tahun 2007. Penyusunan program dan rencana aksi adaptasi dalam beberapa bidang/sektor perlu diselaraskan dengan pengaturan kewenangan sebagaimana diatur dalam PP No. 38 Tahun 2007.



1.5 Pendekatan dan Kerangka Kerja RAN-API disusun dengan mengacu kepada dokumen-dokumen dan rencana kerja yang telah ada. Penyusunan dimulai dengan melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen yang telah ada, mengidentifikasi risiko perubahan iklim terhadap berbagai bidang kehidupan, dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan rencana aksi untuk mengantisipasi risiko perubahan iklim di masa depan, yang disinkronisasikan dengan program kerja Kementerian/Lembaga (K/L). Dengan memperhatikan tujuan utama adaptasi perubahan iklim dalam RAN-API yaitu tercapainya sistem pembangunan nasional yang memiliki ketahanan atau resiliensi terhadap dampak perubahan iklim dan mempertimbangkan hasil kajian ilmiah yang ada, kajian gap analysis antara dokumen akademik ICCSR (Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap) dengan dokumen RPJMN dan Renstra masing-masing Kementerian/ Lembaga terkait, dan konsultasi dengan sektor dan stakeholder lainnya, maka disusun rencana-rencana aksi adaptasi perubahan iklim nasional termasuk pengarusutamaan ke dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN) berikutnya (2015-2019 dan 2020-2025). Dokumen RAN-API yang telah disusun selanjutnya akan ditinjau kembali secara periodik untuk terus disempurnakan dengan didukung oleh kajian ilmiah yang lebih terarah. Sumber pendanaan utama pelaksanaan RAN-API adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) namun RAN-API juga dapat dikaitkan dengan sumber-sumber pendanaan non-APBN seperti Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) dan lainnya. Karena itu, perlu diidentifikasi kegiatan-kegiatan aksi yang dapat dilaksanakan melalui APBN dan sulit didanai oleh APBN, sehingga pendanaannnya dapat dilakukan melalui sumber-sumber non APBN. Sebagai sebuah konsep yang menunjang RPJMN dan Renstra, RAN-API menjadi payung bagi dokumen rencana dan hasil kegiatan-kegiatan yang terdapat di dalam kementerian-kementerian yang ada, seperti RAN-MAPI dan Vulnerability Analysis yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Peta Kerentanan dan Dampak Perubahan Iklim Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan pilar (strategi) adaptasi bidang kesehatan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. RAN-API juga berperan untuk memandu pencatatan dan pelaporan sektor-sektor adaptasi kepada UNFCCC terkait inisiatif-inisiatif perubahan iklim. Sementara itu, berkaitan dengan pengurangan risiko bencana, maka RAN-API menjadi penyambung dengan RAN dan RAD (Rencana Aksi Daerah) Pengurangan Risiko Bencana untuk sumber-sumber kebencanaan yang terkait dengan dampak perubahan iklim, seperti bencana hidrometeorologi.



6



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



bab 2



PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA DI INDONESIA



Bab 2 Perubahan Iklim dan Dampaknya di Indonesia Penyusunan RAN-API didasarkan kepada suatu keyakinan ilmiah tentang perubahan iklim itu sendiri. Salah satu landasan ilmiah yang penting dalam membahas isu perubahan iklim saat ini adalah laporan penilaian keempat (Fourth Assessment Report, AR4), yang diterbitkan oleh Panel antar Pemerintah mengenai Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC) pada tahun 2007. Dengan menggunakan berbagai data observasi dan hasil keluaran model iklim global, laporan tersebut menegaskan peran kontribusi kegiatan manusia (faktor antropogenik) dalam meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer yang mempercepat laju peningkatan temperatur permukaan rata-rata global hingga mencapai 0.74°C ± 0.18° selama periode 1906–2005 (IPCC, 2007). Tren kenaikan temperatur global (global warming) tersebut diyakini telah mengakibatkan perubahan iklim di berbagai tempat di dunia saat ini.



2.1 Iklim Indonesia Iklim di Indonesia secara umum dipengaruhi oleh sirkulasi muson yang mengendalikan pola tahunan curah hujan di sebagian besar wilayah.



2.1.1 Pola Tahunan Curah Hujan dan Temperatur Permukaan Curah hujan di Indonesia sangat bervariasi secara spasial dan temporal. Secara umum terdapat siklus tahunan dan setengah tahunan di dalam pola musiman curah hujan di Indonesia (Chang dan Wang, 2005). Beberapa kajian mencoba menggolongkan pola musiman curah hujan di berbagai wilayah di Indonesia berdasarkan tiga tipe hujan, yakni monsunal, ekuatorial, dan lokal (Boerema, 1938; Aldrian and Susanto, 2003). Hingga kini pembagian ini juga dianut oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) seperti terlihat dalam Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Peta tipe hujan di Indonesia yang digunakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG; Makmur, 2012)



8



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



Namun demikian, beberapa wilayah memerlukan klasifikasi iklim yang lebih detil mengingat faktor-faktor lokal seperti topografi dan sebagainya.



2.1.2 Keragaman Iklim (Climate Variability) Secara rata-rata, variasi harian dari aktivitas konveksi awan merupakan pola cuaca harian yang dominan mempengaruhi wilayah kepulauan Indonesia. Konveksi adalah salah satu proses pembentukan awan dan hujan akibat naiknya udara lembap dari lapisan bawah hingga mencapai lapisan yang cukup tinggi di atmosfer. Variasi diurnal umumnya menyebabkan hujan di wilayah Indonesia terjadi pada sore hingga malam hari di atas daratan dan malam hingga pagi hari di atas lautan (e.g. Nitta dan Sekine, 1994). Serangkaian citra satelit dalam Gambar 2.2 mengilustrasikan bagaimana aktivitas konvektif diurnal mempengaruhi evolusi cuaca harian di atas Pulau Jawa. Meskipun skala waktu harian lebih terkait dengan pola cuaca yang bersifat jangka pendek, perubahan karakteristik variasi diurnal dari aktivitas konveksi berkaitan erat dengan perubahan iklim. Kitoh dan Arakawa (2005) menunjukkan bahwa pemanasan global akan mengurangi kekuatan konveksi diurnal dan berakibat kepada berkurangnya jumlah curah hujan di daratan. Selain itu, karakteristik aliran udara pada skala meso dapat dipengaruhi oleh perubahan tutupan lahan di wilayah pesisir yang pada akhirnya memodifikasi karakteristik konveksi diurnal.



Gambar 2.2 Citra satelit pada kanal Visible yang memperlihatkan evolusi aktivitas konvektif diurnal dengan berbagai skala. Masing-masing kolom kiri, tengah, dan kanan, menunjukkan waktu pengamatan pagi, siang, dan sore hari, sedangkan setiap baris memperlihatkan tanggal yang berbeda.



2.1.2.1 Variasi Intra-musim (Intra-seasonal Variations) Secara umum fenomena terkait dengan gangguan meteorologis yang mempengaruhi aktivitas konvektif dan sifat hujan musiman dikenal sebagai variasi intra-musim (VIM; intra-seasonal variation; ISV). Aktivitas dari berbagai fenomena atmosfer terkait VIM tersebut menyebabkan apa yang mungkin sering dipersepsikan masyarakat sebagai ketidakteraturan musim (adanya hujan di musim kemarau atau kekeringan di musim penghujan). Beberapa kajian juga menengarai VIM sebagai pemicu kejadian cuaca ekstrem di wilayah Indonesia.



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



9



Kajian yang cukup komprehensif mengenai pengaruh VIM terhadap sirkulasi muson di wilayah IndonesiaAustralia disampaikan oleh Wheeler dan McBride (2005). Meskipun demikian, interaksi antara berbagai fenomena terkait VIM di wilayah Indonesia belum sepenuhnya dipahami dan masih banyak lagi kajian harus dilakukan untuk itu. Sebagai gambaran, rangkuman informasi mengenai fenomena terkait VIM dapat dilihat dalam Tabel 2.1. Adanya VIM menjadikan pola iklim di wilayah Benua Maritim Indonesia (BMI) menjadi lebih kompleks dan analisis mengenai perubahan iklim harus dilakukan dengan data yang lebih detail dan cara yang seksama. Tabel 2.1 Tren Perubahan Temperatur Permukaan dari Beberapa Kajian Iklim Indonesia



No.



Literatur sumber



Tren linier



Periode data



Keterangan



1



Harger (1995)



1.35°–1.64°C selama



1949 – 1992



Data observasi dari 33 stasiun di



100 tahun 2



KLH (2007)



0.047° C/tahun



Indonesia 1980 – 2002



Analisis tren dari temperatur



(minimum) dan 0.017°



maksimum dan minimum untuk



C/tahun (maksimum)



33 stasiun (jika dihitung secara rata-rata maka didapatkan nilai sekitar 3.2 °C/100 tahun)



3



Bappenas (2010c)



0.5° C /100 tahun



abad ke-20



Data observasi di Jakarta dan Ampenan (Lombok) yang, dari segi panjang rekaman data, dianggap paling representatif



4



KLH



0.63° C /100 tahun di



abad ke-20



Kajian di daerah Malang,



Malang (KLH, 2012a),



Tarakan dan Palembang



0.20° C /100 tahun di



berdasarkan data University



Tarakan (KLH, 2012c),



of Delaware dan pengamatan



-0.14° C /100 tahun



lokal selama abad ke-20 (1910



di Palembang (KLH,



– 2010); nilai tren umumnya



2012d)



positif untuk 25 tahun terakhir



2.1.2.2 Variasi Antar-tahunan (Inter-annual Variations) Pola curah hujan di Indonesia juga mempunyai ciri keragaman (variabilitas) antar-tahunan (interannual) yang sudah terdokumentasikan sejak lama oleh Braak (1929). Berbagai kajian hingga saat ini (e.g., Chang et al., 2004; Hendon, 2003; Wang et al., 2000) membuktikan bahwa variasi curah hujan antar-tahunan di Indonesia dipengaruhi oleh fenomena iklim terkait dengan variasi anomali suhu permukaan laut (ASPL) di Pasifik Tengah dan Timur serta anomali tekanan permukaan laut di Pasifik Barat (utara Australia) dan dikenal sebagai fenomena El Nino Southern Oscillation (ENSO). Peningkatan (penurunan) ASPL di wilayah tersebut menandai kejadian El Nino (La Nina) yang dapat menyebabkan bertambah panjangnya periode musim kering (basah) dan berakibat kepada penurunan (peningkatan) jumlah curah hujan musiman dan tahunan di sebagian besar wilayah di Indonesia. Selain pengaruh ENSO dari S. Pasifik, variasi antar-tahunan curah hujan di wilayah muson juga disebabkan oleh fenomena serupa di S. Hindia, yang dikenal dengan fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) (Saji et al., 1999). Kejadian Dipole Mode (DM) positif (negatif) berkaitan dengan penurunan (peningkatan) curah hujan di Indonesia (terutama bagian barat). Kejadian El Nino yang bersamaan dengan DM positif seperti pada tahun 1997/98 dapat menyebabkan kekeringan hebat di hampir seluruh wilayah Indonesia. IOD lebih berpengaruh terhadap sebagian wilayah Indonesia di sekitar S. Hindia dekat Selat Sunda sampai Laut Jawa. Di lain pihak, pengaruh ENSO lebih meluas di hampir seluruh wilayah Indonesia kecuali sebagian kecil wilayah P. Sumatera dekat S. Hindia bagian timur Perlu dicatat bahwa curah hujan di sebagian wilayah pantai barat Sumatera secara umum bahkan tidak menunjukkan korelasi yang signifikan baik dengan ENSO maupun IOD.



10



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



Kejadian El Nino umumnya berkaitan dengan kondisi kekeringan di wilayah Indonesia. Misalnya, dari 37 kejadian El Nino sejak tahun 1850 menurut catatan D’Arrigo et al. (2008) sebanyak 21 di antaranya berkaitan dengan kekeringan. Falcon et al. (2004) bahkan telah mengaitkan indeks Nino 3.4 langsung dengan produksi padi. Namun demikian, perlu dicatat bahwa dampak kejadian El Nino terhadap kondisi iklim di wilayah Indonesia tergantung kepada kekuatan atau intensitasnya. Dari Gambar 2.2 juga perlu dicatat bahwa meskipun La Nina dalam banyak hal membawa dampak yang berlawanan dari El Nino, tetapi tidak selalu berarti terkait dengan bencana banjir. Banjir-banjir besar yang terjadi di Jakarta, misalnya, tidak terjadi di tahun-tahun La Nina kuat. Oleh karena itu, keberulangan kejadian banjir agak sulit dikaitkan langsung dengan (sebagai dampak langsung dari) kejadian ENSO maupun IOD.



2.1.2.3 Variasi Antar-dasawarsa (Inter-decadal Variations) Fenomena atmosfer dengan periode osilasi 10–12 tahun (ten-to-twelve oscillation; TTO) telah lama diidentifikasi oleh para peneliti (e.g., Labitzke and Van Loon, 1995). Hasil analisis data curah hujan di banyak tempat juga seringkali memperlihatkan sinyal dengan periode ulang serupa, yang juga berkorelasi dengan periode aktivitas bintik hitam di Matahari (sun spot). Akan tetapi, mekanisme fisis yang menjelaskan hubungan antara aktivitas bintik matahari dengan curah hujan masih menjadi perdebatan. Penelitian terkait keragaman iklim dalam skala antar-dasawarsa saat ini lebih banyak didasari oleh temuan tentang variasi ASPL di Pasifik, yang dikenal sebagai Pacific Interdecadal Oscillation (PDO; Mantua et al., 1997; Mantua dan Hare, 2002) atau Interdecadal Pacific Oscillation (IPO; Folland et al., 1999; Power et al., 1999). Telekoneksi (keterkaitan berdasarkan korelasi statistik) antara curah hujan di wilayah muson dengan PDO juga telah cukup banyak dikaji (e.g., Krishnan dan Sugi, 2003), meskipun mekanisme fisis yang menjelaskan hubungan keduanya masih belum terlalu jelas.



Kajian serupa belum banyak dilakukan untuk wilayah



Indonesia, tetapi data pengamatan curah hujan dari beberapa tempat menunjukkan adanya periode anomali basah dan kering yang cukup signifikan dalam skala waktu antar-dasawarsa. Keterkaitan antara keragaman iklim dengan kejadian iklim ekstrem masih perlu diteliti secara seksama.



2.1.3



Iklim Maritim dan Variasi Tinggi Muka Air Laut



Seperti halnya di atas daratan, kondisi cuaca dan iklim di atas perairan laut di wilayah Indonesia sangat dipengaruhi oleh sirkulasi muson Asia-Australia tetapi dengan karakteristik yang mungkin sangat berbeda. Berlainan dengan daratan, suhu permukaan laut (SPL) tidak hanya ditentukan oleh radiasi matahari tetapi juga dipengaruhi arus laut dan gerak vertikal air laut baik gerak naik (upwelling) maupun turun (downwelling). Seperti dapat dilihat dalam Gambar 2.3, SPL di Laut Jawa bernilai minimum di bulan September, meskipun temperatur udara hampir maksimum. Secara umum, SPL di Perairan Indonesia pada bulan Januari bernilai di atas 28°C dan pada bulan Agustus SPL lebih rendah dari 27°C. Tinggi muka laut (TML) berfluktuasi secara harian akibat adanya pasang surut (pasut) laut. Selain itu, sirkulasi muson juga mempengaruhi TML musiman di perairan Indonesia. Secara umum, TML naik pada bulan Januari dan rendah pada bulan Agustus. Dalam Bappenas (2010b) dilaporkan bahwa pada saat terjadi El Nino, TML di wilayah Indonesia turun sekitar 20 cm di bawah normal dan pada periode La Niña naik sebesar 10 – 20 cm. Menurut Sofian et al. (2007), peningkatan TML pada masa transisi antara El Nino dan La Nina, dan juga pada kondisi La Nina ini disebabkan oleh penguatan angin pasat (trade wind) di Samudra Pasifik sehingga membawa massa air dari Pasifik Timur di sekitar Peru ke daerah Perairan Indonesia.



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



11



Gambar 2.3 Hasil analisis serupa dengan dengan Gambar 2.3 tetapi untuk Tinggi Muka Laut (TML) dengan (a) DMI dan (b) indeks NINO 3.4



Kenaikan TML secara sesaat dan dalam periode tertentu disebabkan juga oleh fenomena cuaca dan iklim yang lebih tidak teratur kejadiannya seperti badai tropis dan gangguan cuaca lainnya. Badai tropis yang terjadi di perairan dekat pantai dapat mengakibatkan kenaikan tinggi muka laut yang dikenal dengan storm surge. Kejadian storm surge, meskipun berdurasi cukup pendek dapat menyebabkan kerusakan yang cukup besar di wilayah pesisir. Beberapa wilayah pesisir juga mengalami kejadian naiknya muka air laut sesaat yang dikenal dengan fenomena banjir rob.



2.2 Analisis Perubahan Iklim di Indonesia Berdasarkan Data Pengamatan Menurut IPCC (2007), kajian mengenai perubahan iklim dan dampaknya dapat dilakukan dengan pendekatan bottom-up, yang didasarkan kepada data pengamatan maupun secara top-down, yang bertumpu kepada hasil simulasi model iklim. Berdasarkan Meehl et al. (2000), perubahan iklim dapat dikatakan terjadi apabila nilai rerata (mean) dan/atau variansi dari parameter iklim yang diamati dalam satu periode iklim (30 tahun, berdasarkan definisi operasional WMO) mengalami perubahan dibandingkan dengan pada periode iklim sebelumnya. Pada prinsipnya, data historis pengamatan iklim yang lebih panjang akan memberikan informasi yang lebih baik mengenai seberapa jauh perubahan iklim di suatu wilayah sudah terjadi.



2.2.1 Tren Perubahan Temperatur Permukaan Pengaruh pemanasan global dalam kenaikan temperatur permukaan di Indonesia dapat diperkirakan tidak lebih besar dari 1.0 °C selama abad ke-20. Sekali lagi perlu dicatat bahwa nilai yang lebih pasti agak sulit didapatkan mengingat kurangnya rekaman data yang konsisten di wilayah Indonesia. Kecenderungan tersebut dapat dilihat dari Gambar 2.4 yang memperlihatkan variasi temperatur rata-rata untuk seluruh wilayah Indonesia yang dihitung dari data CRU, yakni salah satu basis data iklim global dari University of East Anglia yang sering digunakan sebagai alternatif untuk data pengamatan lokal. Selain itu, tren perubahan temperatur lokal akibat dari efek heat island juga ditengarai cukup dominan mempengaruhi data yang diamati di perkotaan (Bappenas, 2010c).



Gambar 2.4 Tren temperatur rata-rata tahunan untuk wilayah daratan di Indonesia (6°LU - 11°08’LS dan 95°’BT - 141°45’BT) berdasarkan data dari CRU TS3.1.



12



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



2.2.2 Tren Perubahan Curah Hujan Berdasarkan analisis curah hujan musiman di wilayah Indonesia dalam laporan Indonesia Second National Communication (KLH, 2010), kenaikan curah hujan untuk Desember–Januari–Februari (DJF) terjadi di hampir seluruh P. Jawa dan Indonesia bagian timur, seperti Bali, NTB, dan NTT. Untuk curah hujan Juni–Juli–Agustus (JJA), tren penurunan yang signifikan dapat ditemui di hampir seluruh wilayah Indonesia, kecuali Pandeglang (Jawa Barat), Makassar (Sulawesi Selatan), Manokwari, Sorong (Papua), dan Maluku (Gambar 2.5).



Gambar 2.5 Tren Perubahan Curah Hujan Musiman pada Bulan (a) DJF dan (b) JJA di Wilayah Indonesia (KLH, 2010)



Dalam kajian lain oleh Bappenas (2010c), ditunjukkan bahwa tren perubahan curah hujan bukan hanya berbeda setiap musim tetapi dapat pula berbeda untuk setiap bulan. Gambar 2.6 menunjukkan perubahan nilai rerata 30-tahun curah hujan dihitung secara berjalan (moving) untuk setiap 5 tahun dari data stasiun Jakarta. Berdasarkan gambar tersebut, kenaikan curah hujan bulan Januari pada periode tahun 1970-an lebih signifikan dibandingkan dengan tahun 1900-an, dengan selisih nilai rerata 30-tahunan sekitar 100 mm. Perubahan yang terjadi pada setiap bulannya berbeda satu sama lain dan secara umum curah hujan di bulan Januari–April lebih sensitif terhadap perubahan dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Selain itu, dapat terlihat juga bahwa curah hujan Januari cenderung menurun kembali menuju tahun 2000-an, sedangkan curah hujan Februari cenderung naik. Dapat disimpulkan bahwa pada taraf tertentu Jakarta telah mengalami perubahan iklim ditinjau dari adanya perubahan nilai rerata (mean) pada data curah hujan dari satu periode 30-tahun ke periode 30-tahun lainnya.



Gambar 2.6 Perubahan Nilai Curah Hujan Rerata 30-tahun Untuk Setiap Bulan (a) pada Beberapa Kurun Waktu dan (b) Grafik Moving Average-nya Untuk Bulan-Bulan Basah DJF (Bappenas, 2010c)



Tren perubahan curah hujan untuk tiap-tiap bulan bervariasi pula secara ruang. Gambar 2.5(b) dan Gambar 2.7(a) memberikan pola tren curah hujan yang cukup bervariasi untuk bulan basah (Januari dianggap mewakili bulan basah DJF). Perubahan curah hujan di hampir seluruh bagian P. Sumatera digambarkan mengalami kenaikan oleh Gambar 2.5(b), sedangkan penurunan dan kenaikan curah hujan cenderung merata pada Gambar 2.7(a). Sama halnya dengan Gambar 2.5(b), Gambar 2.7(a) juga mengindikasikan adanya variasi



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



13



spasial dalam tren perubahan curah hujan untuk wilayah Jawa–Bali, dengan kecenderungan kenaikan curah hujan di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali, dan kecenderungan penurunan curah hujan di wilayah Banten dan Jawa Tengah. Wilayah P. Sulawesi bagian utara dan P. Papua bagian tengah hingga Selatan mengalami penurunan curah hujan berdasarkan kedua gambar. Namun, terdapat perbedaan pada tren perubahan curah hujan untuk wilayah P. Kalimantan. P. Sulawesi bagian tengah, P. Halmahera, dan Kepulauan Nusatenggara. Gambar 2.5(b) menunjukkan tren naik untuk wilayah tersebut, sedangkan Gambar 2.7(a) menunjukkan sebaliknya. Dapat disimpulkan bahwa, meskipun masih terdapat beberapa perbedaan, kedua kajian menunjukkan tren perubahan curah hujan sangat bervariasi secara spasial untuk wilayah Indonesia. Menurut, terjadi perubahan nilai curah hujan rata-rata yang tidak seragam untuk wilayah Indonesia pada bulan Januari periode 1980–2010 dibandingkan terhadap baseline. Di P. Sumatera, sebagian besar daerah mengalami kenaikan nilai curah hujan rata-rata sebesar 10–50 mm. Untuk wilayah lainnya, terdapat daerah yang curah hujan rata-ratanya naik, tetapi ada pula yang nilainya turun.



Gambar 2.7 Contoh hasil analisis tren curah hujan bulan Januari dari data GPCC: (a) nilai rata-rata baseline 1961– 1990 dan (b) selisih nilai rata-rata periode 1980–2010 (data sampai 2007) dengan baseline (Bappenas, 2010c).



Selain meninjau perubahan curah hujan yang terjadi dibandingkan dengan periode baseline, Bappenas (2010a) juga melakukan ekstrapolasi polinomial untuk memperlihatkan kecenderungan curah hujan yang mungkin terjadi sampai dengan tahun 2020. Tabel 2.2 merangkum proyeksi perubahan curah hujan yang terjadi di wilayah Indonesia hingga tahun 2020 tersebut. Secara temporal, tren kenaikan curah hujan mengindikasikan bahwa di seluruh Indonesia terjadi kenaikan pada bulan-bulan Maret dan Desember dan untuk wilayah Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera curah hujan bahkan cenderung naik untuk periode Desember sampai dengan April. Sebaliknya, tren penurunan curah hujan untuk periode Juli–Oktober terlihat di sebagian wilayah kecuali Papua dan Sumatera. Tabel 2.2 Proyeksi perubahan curah hujan rata-rata di wilayah Indonesia untuk periode 2010–2020 (relatif terhadap 1980– 2000) berdasarkan analisis tren polinomial data observasi (Bappenas, 2010a).



14



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



2.2.3 Tren Kenaikan Suhu permukaan laut (SPL) Efek pemanasan global juga tercermin di dalam tren perubahan SPL dalam jangka panjang. Gambar 2.8 memperlihatkan perubahan nilai SPL rata-rata global, wilayah tropis, dan perairan Indonesia dari tahun 1854– 2010, yang dihitung berdasarkan data National Oceanic and Atmospheric Agency (NOAA) hasil rekonstruksi (Smith dan Reynolds, 2004). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa tren kenaikan SPL semakin tinggi seiring waktu sejak 1905 dengan laju kenaikan rata-rata sebesar 0.7 °C/100 tahun. Untuk wilayah Indonesia, tren kenaikan sedikit lebih tinggi dari rata-rata global maupun wilayah tropis, yakni berkisar 0.8 °C/100 tahun atau 1.5 °C/100 tahun jika dihitung dari tahun 1945. Tren kenaikan ini masih sebanding dengan tren kenaikan temperatur global sebesar 0.78 ± 0.18 °C (IPCC, 2007).



Gambar 2.8.Time-series anomali SPL relatif terhadap rata-rata SPL pada 1901–2000 dan trennya, secara global (biru), di daerah tropis (hijau), dan perairaran Indonesia (merah) yang dihitung berdasarkan data NOAA hasil rekonstruksi untuk periode 1854–2010.



Gambar 2.9 Tren linier kenaikan SPL selama 30 tahun dari tahun 1982 sampai 2011 yang dihitung dari data hasil rekonstruksi NOAA dengan resolusi 0.5⁰ lat/lon



Secara umum, kenaikan SPL di S. Pasifik lebih tinggi dibandingkan dengan S. Hindia. Kenaikan SPL selama 30 tahun terakhir berkisar antara -0.2°C sampai 1°C dengan kenaikan tertinggi terjadi di S. Pasifik sebelah utara Pulau Papua. Sementara, kenaikan terendah terjadi di utara Australia. Kenaikan SPL di Laut Jawa, Banda, Arafura dan sebagian besar perairan di Indonesia Timur relatif tinggi dibandingkan dengan kenaikan SPL di Laut Cina Selatan yang hanya 0–0.25 °C. Rendahnya kenaikan SPL di Laut Cina Selatan mungkin disebabkan oleh gerakan massa air laut naik (upwelling) dan aliran massa air tawar (fresh water flux) dari sungai dan hujan. Selanjutnya rendahnya kenaikan SPL di selatan Jawa dan Sumatera lebih disebabkan oleh intensifnya upwelling akibat tingginya frekuensi El Nino dibandingkan La Nina dari tahun 1982 hingga pertengahan tahun 2000. Sementara itu, kenaikan SPL di pantai selatan Jawa sebelah timur, selatan Bali, Lombok dan kepulauan Nusa Tenggara relatif tinggi akibat transpor air hangat dari S. Pasifik melalui Selat Makassar, Banda, dan Timor.



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



15



2.2.4 Tren Kenaikan Tinggi Muka Laut (TML) Gambar 2.10 menunjukkan dinamika TML dari tahun 1860 sampai 2010. Dari karakteristik tinggi muka laut di Indonesia, terlihat pola 30 sampai 50 tahunan (1860–1910, 1910–1950, 1950–1990) atau variasi multi dasawarsa (decadal), meskipun variabilitas ini tidak terlihat secara jelas sejak tahun 1990. Jika dihitung dari tahun 1960 sampai 2008, berdasarkan data Simple Ocean Data Assimilation (SODA), maka SLR di Indonesia sebesar 0.8 mm/tahun, kemudian meningkat menjadi 1.6 mm/tahun sejak tahun 1960 dan melonjak menjadi 7 mm/tahun dari tahun 1993.



Gambar 2.10. Variasi anomali TML rata-rata di perairan Indonesia tahun 1860–2010, yang dihitung dari data SODA (garis penuh hijau), ROMSSODA (garis putus-putus merah), dan altimeter (garis putus-putus biru). Selain itu juga diperlihatkan garis tren linier yang dihitung untuk tiap-tiap data tersebut.



Pola spasial SLR di Indonesia ditunjukkan pada Gambar 2.11, yang dihitung berdasarkan data altimeter. Dari Gambar 2.11(a) dapat dilihat bahwa peningkatan SLR tertinggi terjadi di utara Pulau Papua, Laut Jawa, Banda, S. Hindia, dan sebagian besar wilayah perairan di Indonesia bagian timur, dengan SLR tertinggi mencapai 2.5 cm/tahun. Selain itu, Gambar 2.11(b) memperlihatkan bahwa TML mengalami peningkatan secara signifikan pada 2005–2011 relatif terhadap SLR tahun 1993–2004. Secara umum, data altimeter menunjukkan kenaikan TML tertinggi terjadi di bagian barat S. Pasifik lebih dari 12 cm, sedangkan kenaikan terkecil terjadi di S. Hindia selatan Pulau Jawa dan Sumatera, Laut Cina Selatan, dan utara Sumatera. Secara umum, perbedaan tingkat kenaikan TML antara S. Pasifik dan S. Hindia dapat menyebabkan perubahan karakteristik arus geostrofik dari Pasifik ke S. Hindia. Dan pada akhirnya, mungkin dapat menyebabkan perubahan SPL secara regional, karena peningkatan intensitas transport air hangat dari Pasifik ke S. Hindia, yang dapat memicu perubahan pola hujan lokal di seluruh Indonesia.



Gambar 2.11 Pola spasial SLR di perairan Indonesia yang ditunjukkan oleh: (a) tren kenaikan TML pada periode 1993–2011, dan (b) selisih rata-rata TML periode 2005–2011 relatif terhadap rata-rata TML periode 1993–2005.



16



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



2.2.5 Tren Kejadian Cuaca dan Iklim Ekstrem Kejadian cuaca dan iklim ekstrem adalah bagian intrinsik dari sistem iklim yang bersifat kaotik (chaotic). Namun demikian, perubahan iklim yang tengah terjadi saat ini ditengarai berpotensi meningkatkan frekuensi kejadian ekstrem di berbagai wilayah di dunia. Untuk mempersingkat, kejadian cuaca dan iklim ekstrem disebut sebagai “kejadian ekstrem” saja. Jadi, pendefinisian kejadian ekstrem tergantung dari suatu nilai ambang yang ditentukan dari statistik data pengamatan dan mungkin bersifat relatif terhadap tempat, waktu, maupun keperluan. Gambar 2.12 memperlihatkan tren perubahan peluang curah hujan ekstrem harian berdasarkan analisis cumulative distribution function (CDF) dari data satelit TRMM. Hasil ini mengindikasikan adanya peningkatan peluang curah hujan ekstrem harian di sebagian wilayah Indonesia, kecuali beberapa wilayah di Maluku, dalam kurun waktu kurang lebih selama 10 tahun selama 1998–2008.



Gambar 2.12.(a) Kurva cumulative distribution function (CDF) dengan nilai ambang untuk peluang curah hujan harian 1% tertinggi berdasarkan data satelit TRMM selama periode 1998–2008. (b) Sebaran nilai perubahan peluang curah hujan harian ekstrem pada data TRMM periode 2003-2008 relatif terhadap nilai peluang pada periode 1998–2002.



2.3 Proyeksi Perubahan Iklim Berdasarkan Model-Model AR4-IPCC Proyeksi iklim dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk mendapatkan gambaran mengenai tanggapan (response) sistem iklim terhadap perubahan gaya radiatif (radiative forcing), terutama akibat kenaikan konsentrasi GRK dan aerosol di atmosfer hingga waktu yang jauh ke depan. Hasil simulasi menggunakan berbagai model iklim global digunakan untuk analisis proyeksi iklim hingga tahun 2100 oleh IPCC (2007). Hasil proyeksi iklim sangat tergantung kepada skenario peningkatan konsentrasi GRK di atmosfer yang didasarkan kepada asumsi perkembangan kondisi sosio-ekonomi global serta teknologi utama yang mendukungnya. Di dalam AR4-IPCC, skenario yang digunakan adalah berdasarkan Special Report on Emission Scenarios (SRES).



2.3.1 Proyeksi Kenaikan Temperatur Permukaan Proyeksi kenaikan temperatur permukaan berdasarkan model-model AR4-IPCC umumnya memperlihatkan tren linier dengan laju kenaikan yang hampir seragam untuk ketiga skenario B1, A1B, dan A2 sampai dengan menjelang tahun 2030. Sebagai contoh, dapat dilihat dalam Gambar 2.13 adalah hasil proyeksi rata-rata kenaikan temperatur untuk wilayah Malang di Jawa Timur. Tren ini umumnya sama untuk seluruh wilayah Indonesia karena model-model AR4-IPCC mengasumsikan bahwa kenaikan temperatur disebabkan secara dominan oleh efek GRK yang tersebar di dalam atmosfer secara merata. Dengan demikian, proyeksi kenaikan rata-rata temperatur permukaan di seluruh Indonesia akibat GRK sampai dengan periode 2020–2050 adalah sekitar 0.8–1°C relatif terhadap periode iklim terakhir di abad ke-20 (Bappenas, 2010c). Seperti telah dibahas sebelumnya, pola perubahan musiman sangat ditentukan oleh posisi semu matahari sehingga perbedaan temperatur bulanan di dalam satu tahun tetap berkisar 0–2 °C.



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



17



Gambar 2.13 Proyeksi temperatur permukaan untuk rata-rata wilayah Malang, Jawa Timur berdasarkan keluaran model AR4-IPCC setelah melalui proses downscaling dan peratarataan ensemble. Diperlihatkan pula data historis sejak tahun 1951 sampai dengan 2010 dan hasil simulasi model GCM untuk abad ke-20 serta proyeksi untuk tiga skenario SRES B1, A1B, dan A2. Data time series bulanan telah dihaluskan terlebih dahulu agar memperlihatkan tren jangka panjang (KLH, 2012a)



2.3.2 Proyeksi Perubahan Curah Hujan Keluaran model-model AR4-IPCC umumnya memperlihatkan pola perubahan curah hujan yang lebih bervariasi di Indonesia, baik secara temporal maupun spasial. Meskipun hasil analisis data historis dan ekstrapolasi sampai dengan tahun 2020 memperlihatkan adanya tren perubahan curah hujan yang cukup signifikan, analisis proyeksi berdasarkan keluaran tujuh GCM secara rata-rata tidak menunjukkan perubahan yang signifikan untuk periode 2020–2050 (Bappenas, 2010c). Hal ini mengindikasikan bahwa, sampai dengan periode 2020–2050, keragaman iklim alami masih lebih berperan dibandingkan dengan efek GRK dalam menentukan perubahan curah hujan. Namun demikian, perubahan curah hujan menjelang dan pasca 2050 perlu lebih mendapat perhatian. Untuk melengkapi ulasan ini, ringkasan hasil beberapa kajian terkait proyeksi curah hujan di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2.3 Laporan Second National Communication (SNC; KLH, 2010) menunjukkan kecenderungan 14 model GCM terhadap perubahan curah hujan musiman di Indonesia berdasarkan dua skenario emisi, yaitu SRES A2 dan B1 untuk periode 2025 dan 2050. Ditinjau dari “kesepakatan” antar model iklim, antara lain terdapat kecenderungan akan berkurangnya curah hujan di musim kering Juni–Juli–Agustus (JJA) dan peralihan September–Oktober–November (SON) di P. Jawa dan Kepulauan Nusa Tenggara serta bertambahnya curah hujan di musim penghujan Desember–Januari–Februari (DJF). Tren ini cenderung berkebalikan dengan hasil proyeksi untuk sebagian besar wilayah di pulau-pulau lain. Sementara itu, hasil proyeksi curah hujan di wilayah Malang (KLH, 2012a) juga menunjukkan tren pengurangan curah hujan di bulan-bulan JJA, yang mengindikasikan penguatan muson Australia. Hasil ini konsisten dengan analisis proyeksi dari Naylor et al. (2007) yang menyatakan bahwa pada tahun 2050 musim hujan di P. Jawa akan mengalami keterlambatan sampai dengan 30 hari.



18



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



Tabel 2.3 Ringkasan kajian terkait proyeksi curah hujan di Indonesia



No. 1



Literatur



Tren linier



Periode data



Keterangan



Naylor et



Penurunan curah hujan yang



2050



Output model AR4-IPCC dengan



al. (2007)



cukup besar pada musim kering



skenario A2 dan B1; analisis



(bulan Juli–Agustus–September;



skala regional dengan empirical



JAS)



downscaling; hasil proyeksi



sumber



relatif terhadap observasi pada 1979–2004 2



Li et al.



Penurunan curah hujan pada



2050–2099



Output standar model AR4-



(2007)



musim kering (JAS)



(dan 2101–



IPCC dengan skenario A1B



30)



menggunakan 11 model (dan 3 model); hasil proyeksi relatif terhadap data CMAP pada 1979–1999 (dan 1970–99)



3



KL1H



Peningkatan curah hujan



2050 dan



Konsolidasi output 14 model



(2010)



Desember–Januari–Februari



2080



AR4-IPCC dengan skenario



(DJF), kecuali di bagian utara



A2 dan B1 (Second National



Sumatera dan Kalimantan;



Communication)



penurunan curah hujan pada Juni–Juli–Agustus (JJA), khususnya di Jawa Barat dan Sumatera Selatan 4



Bappenas



Perubahan yang signifikan



2001–2100



Output model AR4-IPCC dengan



(2010c)



terutama terjadi pada



dengan



skenario A1B, A2, dan B1 dengan



periode 2080-an dengan



analisis



penekanan pada skenario A2;



kecenderungan bertambahnya



time-slice



menggunakan metode selective



curah hujan di bulan-bulan



2020–50 dan



ensemble averaging terhadap



basah dan berkurangnya curah



2070–2100



7 model (diambil rata-rata



hujan di bulan-bulan transisi.



dari 4 terbaik); hasil proyeksi relatif terhadap observasi pada 1961–1990



5



KLH



Umumnya perubahan curah



(2012a,



hujan rata-rata hingga



dengan skenario A1B, A2, dan



2012c,



2030 tidak terlalu besar; di



B1; analisis lokal/regional dari



2012d)



Malang terdapat indikasi tren



beberapa metode statistical



penurunan curah hujan setelah



downscaling



2001–2100



Output model AR4-IPCC



tahun 2030-an konsisten dengan Naylor (2007)



2.3.3 Proyeksi Kenaikan Suhu Permukaan Laut dan Tinggi Muka Laut Hasil analisis proyeksi SPL memperlihatkan adanya kenaikan rata-rata mencapai 1–1.2 °C pada tahun 2050 relatif terhadap SPL tahun 2000 (Bappenas, 2010b). Tren kenaikan ini masih dalam rentang kenaikan temperatur global sehingga cukup konsisten dengan hasil analisis model-model AR4-IPCC untuk temperatur permukaan. Meskipun demikian, seperti dijelaskan sebelumnya, pengaruh keragaman iklim global terhadap variasi SPL di perairan Indonesia sangat signifikan. Sebagai contoh, kejadian El Nino dan DM (+) kuat pada tahun 1997/98 menyebabkan perubahan yang sangat besar terhadap lingkungan perairan Indonesia yang berakibat kepada kerusakan terumbu karang.



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



19



Kenaikan TML atau sea lever rise (SLR) memberikan potensi ancaman yang sangat besar terhadap Indonesia yang terdiri dari banyak pulau besar dan kecil. Pada tahun 2050, SLR akibat pemanasan global diproyeksikan mencapai 35–40 cm relatif terhadap nilai tahun 2000. Berdasarkan hasil ini, SLR maksimum di Indonesia dapat mencapai 175 cm pada tahun 2100 (Bappenas, 2010b). Berdasarkan hasil tersebut, dan dengan memperhitungkan faktor variabilitas iklim, rangkuman proyeksi SLR untuk wilayah Indonesia dapat dilihat dalam Tabel 2.4. Tren ini kemungkinan tidak linier tetapi dapat bersifat eksponensial apabila faktor pencairan es (dynamic ice melting) diperhitungkan. Error! Reference source not found. memperlihatkan hasil perhitungan laju SLR ratarata untuk wilayah perairan Indonesia apabila memasukkan pengaruh faktor pencairan es. Berdasarkan hasil ini, SLR maksimum di Indonesia dapat mencapai 175 cm pada tahun 2100 (Bappenas, 2010b). Tabel 2.4 Proyeksi Kenaikan Rata-Rata TML Tanpa Penambahan Dynamic Ice Melting di Perairan Indonesia (Bappenas, 2010b)



Periode



Proyeksi SLR



Tingkat kepercayaan



2030



22.5±1.5cm



Sedang



2050



37.5±2.5cm



Sedang



2080



60.0±4.0cm



Tinggi



2100



80.0±5.0cm



Tinggi



Gambar 2.14 Estimasi Laju Kenaikan TML di Indonesia Berdasarkan Model dengan Penambahan Dynamic Ice Melting (Bappenas, 2010b)



20



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



2.3.4 Proyeksi Kejadian Cuaca dan Iklim Ekstrem Selain SLR, informasi mengenai proyeksi kejadian cuaca dan iklim ekstrem (kejadian ekstrem) sebenarnya sangat penting bagi penyusunan rencana adaptasi. Namun demikian, analisis proyeksi kejadian ekstrem tidak mudah untuk dilakukan karena memerlukan data yang lebih detil serta waktu yang sangat banyak (time consuming). Oleh karena itu dapat dipahami bahwa kajian yang komprehensif terkait kejadian ekstrem di wilayah Indonesia masih sangat terbatas. Kajian terhadap perubahan peluang kejadian ekstrem untuk wilayah Indonesia lebih banyak difokuskan kepada kejadian curah hujan ekstrem. Adapun kejadian ekstrem terkait perubahan temperatur seperti gelombang panas (heat wave) tidak menunjukkan tren yang signifikan baik dari data historis (e.g. Manton et al., 2001) maupun dari hasil keluaran GCM, setidaknya hingga tahun 2050.



2.4 Potensi Dampak Perubahan Iklim Secara teoretis terjadinya perubahan pada indikator-indikator iklim seperti temperatur permukaan, curah hujan, suhu permukaan laut, tinggi muka laut, serta kejadian iklim dan cuaca ekstrem seperti yang telah diproyeksikan di atas akan menimbulkan berbagai potensi dampak pada bidang-bidang yang terkait dengan sistem pembangunan nasional baik dari sisi ekonomi (economic), tatanan kehidupan (livelihood), ekosistem (ecosystem), serta wilayah khusus (specific region). Tabel 2.5 berikut mengilustrasikan potensi dampak perubahan iklim menurut indikator yang digunakan, serta mengidentifikasi bidang dan sub bidang yang dapat terkena dampaknya. Secara umum, indikator-indikator perubahan iklim berupa Temperatur Permukaan, Curah Hujan (CH), Suhu permukaan laut (SPL), Tinggi muka laut (TML), Kejadian iklim ekstrem (ENSO, IOD/ DMI, PIO/IPO) serta Kejadian cuaca ekstrem (Hujan lebat, Badai Angin kencang kencang, dan Gelombang badai). Kenaikan temperatur permukaan dapat berakibat langsung pada manusia, tumbuhan, dan hewan seperti serangga. Pada negara-negara yang memiliki musim panas, telah terjadi gelombang panas (heat wave) yang dapat menelan korban jiwa. Meskipun Indonesia tidak memiliki musim panas, namun meningginya temperatur pada siang hari dapat mengakibatkan pemanasan setempat sepanjang hari sehingga penggunaan pendingin ruangan menjadi lebih sering dan meningkatkan konsumsi energi. Kenaikan temperatur juga ditengarai mengakibatkan evapotranspirasi berlebihan pada tumbuhan, timbulnya kebakaran hutan, serta pengembangbiakan serangga lebih cepat dan luas.



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



21



Tabel 2.5 Ringkasan Dampak Perubahan Iklim pada Bidang-Bidang Terkait



22



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



Curah hujan yang berlebihan dapat berakibat pada kejadian banjir dan longsor, namun sebaliknya curah hujan yang terlalu sedikit berakibat pada kekeringan dan penurunan ketersediaan air. Penurunan ketersediaan air akan mempengaruhi pasokan air untuk wilayah perkotaan dan pertanian. Kejadian banjir juga biasanya menimbulkan kerugian di wilayah permukiman, perkotaan, dan pertanian. Sementara kejadian longsor juga terkadang menimbulkan kerugian baik materi maupun jiwa pada wilayah permukiman yang terjal. Kenaikan suhu permukaan laut ditengarai dapat merusak terumbu karang (coral bleaching) dan mengubah arus laut yang berakibat pada pola migrasi ikan di laut yang selanjutnya akan mempengaruhi mata pencaharian nelayan. Sementara itu kenaikan tinggi muka laut berakibat pada meluasnya genangan air laut dan abrasi di wilayah pesisir serta peningkatan intrusi air laut ke daratan. Semuanya akan berakibat negatif bagi masyarakat pesisir khususnya karena sebagian penduduk Indonesia bertempat tinggal di wilayah pesisir, khususnya di perkotaan pesisir. Di samping itu kejadian iklim dan cuaca ektrem ditengarai memiliki beragam dampak yang spontan dan masif sehingga perlu diadaptasi dalam bentuk upaya pengelolaan penanggulangan bencana. Sesuai dengan Hyogo Framework (ISDR, 2005), integrasi adaptasi perubahan iklim dengan pengurangan risiko bencana merupakan suatu tantangan baru untuk disinergikan pada sistem pembangunan nasional. Kajian tentang dampak perubahan iklim di Indonesia sudah cukup banyak dilakukan walaupun wilayah kajiannya umumnya masih bersifat skala nasional. Dua referensi utama di Indonesia yang dapat menjadi acuan yaitu dokumen ICCSR (Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap) yang disusun Bappenas (2010) dan Komunikasi Nasional ke-2 untuk Konvensi Perubahan Iklim (Second National Communication atau SNC) yang disusun KLH (2010).



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



23



Pada dokumen ICCSR disebutkan bahwa potensi bahaya iklim tersebut berdampak pada sektor-sektor utama seperti sektor air, kelautan dan perikanan, kesehatan, pertanian, dan kehutanan. Pada sektor air, perubahan iklim dapat menimbulkan empat bahaya utama, yaitu penurunan ketersediaan air (PKA), banjir, longsor, dan kekeringan yang umumnya disebabkan oleh parameter curah hujan dan kejadian iklim serta cuaca ekstrem. Dokumen ICCSR juga telah mengkaji dampak dan memetakan risiko dari keempat bahaya perubahan iklim pada sektor air tersebut seperti pada Gambar 2.15.



Gambar 2.15 Risiko penurunan ketersediaan air (kiri-atas), banjir (kanan-atas), kekeringan (kiri-bawah), dan tanah longsor (kanan-bawah) berdasarkan skenario SRA2 pada periode 2020-2025 (Bappenas, 2010)



Risiko penurunan ketersediaan air yang sangat tinggi terdapat di wilayah Jawa-Bali, khususnya di Jawa Barat bagian utara dan selatan, Jawa Tengah dan Jawa Timur bagian tengah dan selatan; di wilayah perkotaan Sumatera; Bali; Nusatenggara; dan Sulawesi Selatan. Pada saat bersamaan, risiko kekeringan sangat tinggi umumnya terdapat di kawasan terbatas di bagian tengah Jawa; Sumatera bagian utara; dan sedikit di Nusa Tenggara. Dengan demikian hal ini dapat mengancam kegiatan pertanian dan perkotaan yang membutuhkan pasokan air. Sementara itu, risiko banjir sangat tinggi terdapat pada daerah retensi, kota-kota di pinggir pantai, bantaran sungai dan daerah-daerah rendah di hilir sungai besar, seperti kota-kota di pinggir sungai besar di Pulau Jawa, Sumatera bagian timur; Kalimantan Barat, Selatan dan Timur; timur Sulawesi, dan selatan Papua. Dan pada saat bersamaan, risiko longsor sangat tinggi umumnya terdapat di Jawa-Bali bagian tengah-selatan, Sumatera bagian tengah-barat, sebagian besar Nusa Tenggara; Sulawesi, dan Papua bagian tengah. Pada sektor kelautan dan perikanan, parameter kenaikan tinggi muka laut, peningkatan suhu air laut, dan kejadian iklim dan cuaca ekstrem telah menimbulkan berbagai bahaya antara lain penggenangan air laut di pesisir, erosi pantai dan sedimentasi, gelombang ekstrem, intrusi air laut baik melalui air sungai dan air tanah, kerusakan terumbu karang akibat coral bleaching, pergeseran ekosistem perairan yang mengganggu produktivitas perikanan. Pada sektor di atas, dokumen ICCSR telah mengidentifikasi distribusi spasial risiko penggenangan pesisir, sebagai kombinasi dari bahaya kenaikan muka air laut, kejadian iklim ekstrem La-Nina, dan gelombang badai yang terjadi pada saat air pasang tertinggi perigee, seperti pada Gambar 2.16.



24



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



Gambar 2.16 Risiko penggenangan air laut di pesisir akibat bahaya kenaikan muka air laut, variabilitas iklim La-Nina, dan gelombang badai yang disertai dengan kejadian air pasang tertinggi perigee (Bappenas, 2010)



Wilayah risiko penggenangan wilayah pesisir meliputi beberapa lokasi antara lain: Di Pulau Sumatra, beberapa lokasi pesisir provinsi Riau, Sumatra Utara, Aceh, Sumatra Barat, dan Lampung. Pesisir utara Pulau Jawa merupakan daerah yang sangat berisiko seperti DKI Jakarta dan Tangerang (Banten) serta daerah Semarang dan Tanjung Muria (Jawa Tengah). Di Nusa Tenggara, tingkat risiko tinggi terdapat di pesisir selatan Pulau Lombok, pesisir Teluk Saleh di Pulau Sumbawa, pantai Ende hingga sekitar pantai Larantuka di Pulau Flores. Di Pulau Kalimantan, beberapa pesisir seperti sekitar Pontianak dan Banjarmasin bahkan memiliki tingkat risiko sangat tinggi, dan di pesisir sekitar Samarinda terdapat risiko tinggi. Di Pulau Sulawesi, beberapa daerah pesisir terdapat tingkat risiko yang tinggi hingga sangat tinggi seperti di pesisir barat Sulawesi Selatan. Di Kepulauan Maluku, beberapa lokasi memiliki tingkat risiko tinggi seperti di pesisir sekitar Ternate (Pulau Halmahera), pesisir kota Ambon, pesisir kota Tual di Pulau Kai Kecil, yang banyak disebabkan oleh adanya infrastruktur vital seperti bandar udara. Di wilayah Papua, meskipun terlihat wilayah berisiko sedang yang cukup luas di bagian Selatan, wilayah bertingkat risiko tinggi hanya terdapat secara lokal di sekitar kota Jayapura dan Pulau Biak. Pada sektor kesehatan, penyebaran berbagai bahaya penyakit, baik melalui vektor serangga, medium udara dan medium air/makanan, dapat dipengaruhi oleh parameter suhu udara, curah hujan, kelembaban udara, serta kejadian iklim dan cuaca ekstrem. Beberapa penyakit menjadi indikator utama adanya dampak perubahan iklim misalnya malaria, demam berdarah dengue (DBD), dan diare. Ketiga penyakit tersebut menjadi indikator yang utama mengingat relatif tersedianya data dan informasi yang representatif untuk kajian risiko sebagaimana yang telah disusun dalam dokumen ICCSR seperti pada Gambar 2.17 berikut.



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



25



Gambar 2.17 Risiko Dampak Perubahan Iklim terhadap Kejadian Penyakit Malaria, Demam Berdarah Dengue, dan Diare (Bappenas, 2010)



Daerah yang berisiko sangat tinggi terhadap penyakit malaria adalah Papua; sedangkan daerah yang risiko tinggi meliputi: Maluku, sebagian kecil wilayah Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Daerah yang memiliki risiko tinggi dan sedang terhadap penyakit DBD masih terkonsentrasi pada daerah Indonesia Timur, khususnya Pulau Papua dan sebagian Nusa Tenggara. Beberapa kota dan kabupaten di Pulau Jawa memiliki risiko rendah terhadap penyakit DBD. Daerah berisiko sangat tinggi terhadap penyakit diare juga berada di pulau Papua. Sebagian Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara memiliki risiko tinggi terhadap penyakit diare. Pada sektor pertanian, potensi penurunan produksi tanaman pangan menjadi bahaya utama yang diakibatkan oleh parameter curah hujan, kejadian iklim dan cuaca ekstrem, suhu udara, serta kenaikan muka air laut di pesisir. Dokumen ICCSR telah memetakan risiko dari bahaya penurunan produksi padi akibat kekeringan, khususnya di Pulau Jawa seperti pada Gambar 2.18.



Gambar 2.18 Perkiraan perubahan produksi padi per kabupaten di Pulau Jawa pada tahun 2025 dibandingkan dengan produksi saat ini (2010) akibat kenaikan temperatur dan konsentrasi CO2 untuk skenario SRESB1 dan SRESA2 pada berbagai skenario perubahan luas lahan sawah dan indeks penanaman padi (Bappenas, 2010).



26



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



Pada sektor kehutanan, potensi kebakaran hutan menjadi bahaya iklim utama yang dipengaruhi oleh penurunan curah hujan dan akibat kejadian iklim ekstrem. Dokumen SNC (KLH, 2010) telah menyajikan peta pola densitas hot-spot dari bahaya tersebut, khususnya di Pulau Sumatra (bagian tengah dan selatan) dan Kalimantan (bagian barat, tengah, dan selatan) seperti pada Gambar 2.19. Ringkasan analisis dampak perubahan iklim dan identifikasi tingkat risiko pada wilayah kepulauan Nusantara menurut sub bidangnya dapat dilihat di Lampiran 2.



Gambar 2.19 Klasifikasi Region Berdasarkan Pola Densitas Hot-Spot Kebakaran Hutan (KLH, 2010)



Sebagai penutup, kajian risiko perubahan iklim pada ICCSR (Bappenas, 2010) dan SNC (KLH, 2010) telah mengindentifikasi distribusi wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat risiko yang diakibatkan oleh beberapa bahaya utama dari perubahan iklim pada beberapa sektor, seperti disajikan pada Tabel 2.6 berikut. Pulau Jawa, Bali dan Sumatra adalah tiga wilayah yang memiliki tingkatan risiko tinggi dan hingga sangat tinggi dibandingkan dengan wilayah yang lain, mengingat tingginya kerentanan yang diakibatkan oleh jumlah penduduk, wilayah permukiman, dan adanya insfrastruktur.



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



27



Tabel 2.6 Tingkat Risiko Perubahan Iklim Berdasarkan Wilayah di Indonesia (modifikasi dari dokumen ICCSR – Bappenas, 2010 dengan masukan dari dokumen SNC – KLH, 2010)



Sumatra



Jawa-Bali



Kalimantan



Sulawesi



Nusa Tenggara



Maluku



Papua



S, T, ST



T, ST



R, S



T, ST



T, ST



R, S



R



Banjir



T, ST



T, ST



R, S, T



R, S, T



R



R



R, S



Kekeringan



T, ST



T, ST



R



R, S



R, S, ST



R



R



Penggenangan air laut di pesisir



S, T



S, T, ST



S, T, ST



S, T



S, T



S, T



S, T



Penyebaran Demam berdarah dengue



R, S, T



R, S, T



R,S



R,S



R,S



R,S



R, S, T



Penyebaran Malaria



R,S



R, S, T



R,S



R, S, T



R,S, T, ST



M, H



S, T, ST



Penyebaran Diare



R, S, T



R, S, T



R, S, T



R, S, T



R, S, T



R, S, T



R, S, T, ST



Penurunan produksi padi



T, ST



T, ST



-



-



T, ST



-



-



ST, T, S



T, S



-



-



-



-



-



Risiko Penurunan ketersediaan air



Kebakaran hutan



28



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



2.5 Wilayah Rentan Terhadap Perubahan Iklim Kerentanan suatu wilayah terhadap perubahan iklim perlu memperhatikan berbagai analisa iklim yang terdiri dari perubahan variabilitas dan proyeksi iklim, serta karakteristik wilayah yang ada seperti kepadatan penduduk, sensitifitas ekologi dan kapasitas adaptif yang merupakan fungsi dari sosio ekonomi, teknologi dan infrastruktur. Berdasarkan beberapa kajian yang ada, wilayah Indonesia yang rentan utamanya adalah wilayah barat dan selatan Sumatera; barat dan timur Jawa; Papua; hampir semua wilayah Bali Nusa Tenggara, Kalimantan bagian utara; serta Sulawesi bagian utara.



Gambar 2.20 Klasifikasi Wilayah berdasarkan Kerentanan terhadap Perubahan Iklim (SIDA, 2009)



Wilayah Jakarta merupakan wilayah sangat rentan dan juga paling rentan di wilayah Asia Tenggara. Kerentanan Jakarta utamanya disebabkan oleh kejadian banjir di wilayah yang padat penduduk meskipun mempunyai kapasitas adaptif yang tinggi. Hal yang sama terjadi untuk wilayah Jawa bagian barat lainnya yang rentan karena bahaya banjir dan longsor serta faktor kepadatan penduduknya. Sedangkan Wilayah Papua khususnya Jayawijaya dan Puncak Jaya juga rentan terutama karena kapasitas adaptifnya yang rendah dan frekuensi dan keterpaparan terhadap bencana longsor yang tinggi. Di samping itu, wilayah pesisir selatannya juga terdampak oleh kenaikan permukaan air laut yang cukup signifikan (hingga mencapai ketinggian 5m). Selanjutnya, hasil identifikasi wilayah rentan yang ada perlu terus diperdalam dan disinergikan antar sektor agar didapat gambaran yang lebih menyeluruh.



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



29



Tabel 2.7 Lima puluh Wilayah Terentan terhadap Perubahan Iklim Indonesia (Sida, 2009)



No.



Wilayah



No.



Wilayah



1.



DKI Jakarta



26.



Kab. Aceh Tenggara



2.



Kota Bandung



27.



Kota Balikpapan



3.



Kota Surabaya



28.



Kab. Bekasi



4.



Kota Bekasi



29.



Kab. Paniai



5.



Kota Bogor



30.



Kab. Bengkulu Selatan



6.



Kota Depok



31.



Kab. Bangkalan



7.



Kota Palembang



32.



Kab. Purwakarta



8.



Kota Tangerang



33.



Kab. Sidoarjo



9.



Kab. Tangerang



34.



Kab. Tanggamus



10.



Kab. Lampung Barat



35.



Kab. Majalengka



11.



Kab. Jayawijaya



36.



Kab. Ponorogo



12.



Kota Malang



37.



Kota Blitar



13.



Kab. Puncak Jaya



38.



Kab. Tasikmalaya



14.



Kab. Jembrana



39.



Kab. Aceh Selatan



15.



Kab. Bogor



40.



Kota Madiun



16.



Kab. Garut



41.



Kab. Serang



17.



Kab. Lebak



42.



Kab. Dairi



18.



Kab. Bandung



43.



Kab. Gorontalo



19.



Kab. Sumedang



44.



Kab. Sampang



20.



Kab. Sukabumi



45.



Kab. Magetan



21.



Kab. Cianjur



46.



Kab. Indramayu



22.



Kab. Buleleng



47.



Kab. Ciamis



23.



Kab. Pandeglang



48.



Kab. Madiun



24.



Kab. Tanjung Jabung



49.



Kab. Lahat



25.



Kab. Karawang



50.



Kab. Lombok TImur



keterangan: data di atas adalah 50 wilayah terentan di Indonesia dari 341 wilayah kabupaten/kota yang dikaji menurut Climate Change Vulnerability Mapping for Southeast Asia, SIDA, 2009



30



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



bab 3



ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM



Bab 3



Arah Kebijakan dan Sasaran Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim Upaya adaptasi adalah penyesuaian dalam sistem ekologi, sosial dan ekonomi dalam merespon dampak perubahan iklim yang sudah terjadi atau yang diramalkan akan terjadi. Ini mengacu pada proses, praktik, dan struktur untuk mengurangi potensi kerugian dan mengambil keuntungan dari perubahan yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Pada dasarnya, upaya adaptasi untuk merespon perubahan iklim seringkali berkaitan dengan pengurangan kerentanan. Tingkat kerentanan suatu sistem terhadap dampak perubahan iklim ditentukan oleh tiga faktor, yaitu tingkat kepaparan (level of exposure), tingkat kepekaan (level of sensitivity), dan kapasitas adaptif (adaptive capacity). Tingkat kepaparan menunjukkan derajat, lama dan atau besarnya peluang suatu sistem untuk kontak dengan guncangan atau gangguan (Adger 2006 dan Kasperson et al. 2005 dalam Gallopin 2006). Tingkat kepekaan merupakan kondisi internal dari sistem yang sangat dipengaruhi oleh kondisi manusia dan lingkungannya. Kondisi manusia dapat dilihat dari tingkatan sosial dan manusianya sendiri seperti populasi, lembaga, struktur ekonomi dan yang lainnya. Sedangkan kondisi lingkungan merupakan perpaduan dari kondisi biofisik dan alam seperti tanah, air, iklim, mineral dan struktur serta fungsi ekosistem. Kondisi manusia dan lingkungan menentukan kemampuan adaptif suatu sistem yang juga sangat dipengaruhi oleh keragaman iklim.



Kapasitas adaptif menunjukkan kemampuan dari suatu sistem untuk melakukan penyesuaian



(adjustment) terhadap perubahan iklim sehingga potensi dampak negatif dapat dikurangi dan dampak positif dapat dimaksimalkan atau dengan kata lain kemampuan untuk mengatasi konsekuensi dari perubahan iklim (to cope with the consequences; IPCC 2007). Jadi upaya adaptasi perubahan iklim dapat dikatakan sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan atau resiliensi suatu sistem, terhadap dampak dari perubahan iklim. Ketahanan atau resiliensi mengacu pada pengertian kemampuan sistem sosial dan ekologi untuk menyerap gangguan, sementara sistem tetap mempertahankan struktur dan fungsinya (Hollings, 1973). Upaya yang dilakukan untuk membangun ketahanan sistem berfokus pada kapasitas untuk menyerap gangguan dan menjaga fungsi sistem. Selain itu upaya yang dilakukan untuk membangun ketahanan sistem, yaitu kapasitas untuk pembaruan, restrukturisasi, dan pengembangan sistem (Berke et al., 2003). Dalam sistem yang tahan, gangguan terhadap sistem dapat diserap menjadi potensi yang bisa dimanfaatkan untuk inovasi dan pengembangan sistem tersebut (Adger, 2006). Pemahaman tentang hal ini akan memberikan acuan bagaimana untuk mengarahkan dan mengalokasikan sumber daya dan membangun kapasitaspada tingkat lokal, regional, maupun nasional.



3.1 Arah Kebijakan RAN-API Dampak perubahan iklim yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya menyadarkan kita akan ancaman perubahan iklim terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi suatu masyarakat. Hal ini menegaskan pentingnya kebijakan secara nasional dalam mengantisipasi ancaman dan dampak perubahan iklim. Upaya yang sistematis dan terintegrasi dengan strategi yang handal, serta komitmen dan tanggung jawab bersama dari berbagai pemangku kepentingan dan para pihak sangat diperlukan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim ke dalam agenda pembangunan nasional atau daerah. Pertimbangan-pertimbangan risiko dan dampak perubahan iklim perlu diterjemahkan ke dalam rencana aksi, rencana strategis jangka menengah, rencana



32



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



pembangunan jangka menengah, kebijakan atau regulasi, dan struktur kelembagaan. Adanya upaya dan strategi adaptasi perubahan iklim yang terdokumentasi dalam RAN-API ini merupakan salah satu upaya untuk menjawab persoalan di atas. Rencana ini merupakan refleksi kesiapan sektor dan lintas sektor dalam merespon dan mengantisipasi ancaman perubahan iklim melalui program yang didasari oleh proyeksi di masa yang akan datang. Dengan memperhatikan pengertian adaptasi perubahan iklim serta tujuannya, adaptasi dapat dikatakan sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan (resiliensi) suatu sistem terhadap dampak perubahan iklim. Sehingga adaptasi perubahan iklim di Indonesia diarahkan sebagai: 1. Upaya penyesuaian dalam bentuk strategi, kebijakan, pengelolaan/manajemen, teknologi dan sikap agar dampak (negatif) perubahan iklim dapat dikurangi seminimal mungkin, dan bahkan jika memungkinkan dapat memanfaatkan dan memaksimalkan dampak positifnya. 2. Upaya mengurangi dampak (akibat) yang disebabkan oleh perubahan iklim, baik langsung maupun tidak langsung, baik kontinu maupun diskontinu dan permanen serta dampak menurut tingkatnya. Secara singkat, rencana aksi diarahkan agar: (a) dampak perubahan iklim dapat dikurangi seminimum mungkin, (b) dapat meningkatkan ketahanan dan/atau menurunkan tingkat kerentanan suatu sistem alam, tatatan kehidupan, program atau kegiatan terhadap dampak perubahan iklim. Masing-masing sektor telah menetapkan secara konkrit arah dan sasaran utama pembangunannya, baik dalam RPJM maupun RENSTRA dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Didukung oleh analisis perkiraan keberhasilan atau ketidak-berhasilannya, salah satu ancamannya adalah variabilitas dan perubahan iklim. Oleh sebab itu, secara filosofis dalam kerangka (kepentingan) pembangunan nasional terkait dengan RPJM, RENSTRA dan RKP tahunan masing-masing sektor atau K/L, pada hakikatnya adaptasi perubahan iklim tidak lain merupakan upaya ”penyelamatan dan pengamanan” agar seluruh sasaran pembangunan dapat dicapai tanpa terpengaruh atau terganggu secara signifikan oleh perubahan iklim”. Dengan memperhatikan sektor-sektor dan aspek pembangunan yang terkena dampak perubahan iklim sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab 1 dan Bab 2 dapat dikatakan bahwa untuk memastikan pencapaian sasaran pembangunan nasional dengan adanya dampak perubahan iklim diperlukan ketahanan di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Selain itu, mengingat bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang rentan terhadap perubahan iklim diperlukan pula ketahanan di wilayah khusus seperti pulau-pulau kecil, pesisir dan perkotaan. Untuk itu, dalam kaitan ini, Sasaran Strategis Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) diarahkan untuk: (i) membangun ketahanan ekonomi, (ii) membangun tatanan kehidupan (sosial) yang tangguh terhadap dampak perubahan iklim (ketahanan sistem kehidupan), (iii) menjaga keberlanjutan layanan jasa lingkungan ekosistem (ketahanan ekosistem) dan (iv) penguatan ketahanan wilayah khusus di perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk mendukung penguatanpenguatan di berbagai bidang tersebut, dibutuhkan sistem pendukung penguatan ketahanan nasional menuju sistem pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh terhadap perubahan iklim. Selain itu, program dan kegiatan aksi adaptasi perubahan iklim perlu mempertimbangkan upaya pengurangan kerentanan, khususnya pada kelompok masyarakat yang rentan terhadap perubahan iklim, seperti wanita, anak, masyarakat berpendapatan rendah, golongan lanjut usia, dan lainnya. Serangkaian sasaran strategis RAN-API tersebut dapat digambarkan ke dalam 5 (lima) bidang ketahanan seperti pada skema berikut (Gambar 3.1).



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



33



Pembangunan Berkelanjutan dan Adaptif Perubahan Iklim



Manajemen Pengetahuan



Perencanaan dan Penganggaran



Ketahanan Ekosistem



Ketahanan Wilayah Khusus



Ketahanan Ekonomi Penguatan Kapasitas



Ketahanan Sistem Kehidupan



Sistem Pendukung



Pengawasan dan Evaluasi



Gambar 3.1 Tujuan dan Sasaran Strategis RAN-API



3.2



Sasaran RAN-API



Memperhatikan sektor-sektor dan aspek pembangunan yang terkena dampak perubahan iklim seperti diuraikan sebelumnya, maka sasaran RAN-API dibagi ke dalam 5 (lima) bidang sebagai berikut: 1. KETAHANAN EKONOMI Perubahan iklim memberikan dampak terhadap stabilitas ekonomi dan upaya pencapaian tujuan pembangunan bidang ekonomi. Bidang ketahanan ekonomi dengan penekanan pada aspek ketahanan pangan dan kemandirian energi.



• Sasaran Sub Bidang Ketahanan Pangan



Sasaran umum Ketahanan Pangan adalah terwujudnya ketahanan pangan yang mantap dan lestari, baik dalam aspek penyediaan, distribusi dan aksesibilitas, maupun dalam konteks kemandirian, kedaulatan dan keamanan pangan. Sasaran umum Ketahanan Pangan akan sulit dicapai apabila sistem pembangunan pertanian pangan tidak memiliki daya lenting (resiliensi) terhadap keragaman dan perubahan iklim. Oleh sebab itu, sasaran utama RAN-API Bidang Ketahanan Pangan adalah:



1. Penurunan tingkat kehilangan produksi pangan akibat kejadian iklim ekstrim dan perubahan iklim.







2. Pengembangan wilayah sumber pertumbuhan baru produksi pangan pada daerah dengan risiko







3. Pengembangan sistem ketahanan pangan petani dan masyarakat (mikro) dengan pola pangan yang



iklim rendah dan dampak lingkungan minimum (low emission). sehat dan bergizi serta seimbang, serta terwujudnya diversifikasi pangan hingga tingkat optimum. Ketiga sasaran tersebut dikembangkan dengan memperhatikan aspek ekonomi dan kesejahteraan petani, serta kontribusinya terhadap mitigasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan (Climate Smart Agriculture).



34



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)







• Sasaran Sub Bidang Kemandirian Energi



Sasaran pembangunan energi nasional, ialah menurunkan pangsa konsumsí mínyak bumi dalam portofolio konsumsi energi nasíonal dan meningkatkan pangsa energi non-minyak bumi. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, pada tahun 2025, kontribusi dari energi terbarukan sebagai salah satu sumber energi non-minyak bumi akan ditingkatkan menjadi 17% dari pemenuhan energi nasional. Dua sumber energi terbarukan yang diperkirakan terpengaruh secara signifikan oleh perubahan iklim ialah hydropower dan biofuel. Kedua sumber energi ini ditargetkan untuk menyumbang sekitar 8% pemenuhan energi nasional. Oleh karena itu upaya rencana aksi adaptasi untuk menjamin kemampuan kedua sumber energi tersebut saat ini dan ke depan dalam mendukung kemandirian energi nasional perlu dilakukan. Dengan demikian Sasaran utama RAN-API sub bidang kemandirian energi adalah:



1. Pengembangan energi bersumber dari tenaga air (hydropower) dan panas (geothermal) bumi pada







2. Pengembangan tanaman untuk bio-energy (biomassa dan bahan bakar nabati) dengan produktivitas







3. Optimalisasi pemanfaatan limbah organik untuk produksi energi dan gas, khususnya di wilayah padat



daerah dengan risiko iklim rendah dengan kondisi ekosistem yang mendukung tinggi dan tahan cekaman iklim penduduk untuk mengurangi tingkat pencemaran lingkungan dan meningkatkan selang toleransi wilayah terhadap kejadian hujan ekstrim tinggi.



4. Peningkatan pemanfaatan sumber energi terbarukan di desa-desa terpencil yang mendorong kelestarian ekosistem dan ketersediaan energi yang berkelanjutan



2. KETAHANAN SISTEM KEHIDUPAN Perubahan iklim memberikan dampak terhadap sistem kehidupan masyarakat dan upaya pencapaian tujuan pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat (livelihood). Sistem kehidupan adalah akses masyarakat pada semua sumberdaya yang dibutuhkan untuk hidup termasuk sumberdaya sosial dan budaya. Bidang ketahanan sistem kehidupan dengan penekanan aspek kesehatan masyarakat, pemukiman dan infrastuktur.



• Sasaran Sub Bidang Kesehatan:



Sebagaimana telah ditengarai, perubahan iklim mengakibatkan kenaikan temperatur permukaan dan beragamnya pola curah hujan, yang keduanya berdampak pada peningkatan dan penyebaran penyakit dan vektornya melalui medium yang beragam. Untuk itu dalam RAN-API ini, perlu disusun beberapa sasaran untuk sub bidang kesehatan masyarakat agar mencapai sasaran bidang ketahanan sistem kehidupan, yaitu pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular akibat perubahan iklim. Agar mencapai sasaran tersebut, beberapa sasaran sub bidang kesehatan masyarakat perlu dipertimbangkan dalam menyusun rencana aksi adaptasi perubahan iklim pada sub bidang kesehatan masyarakat, diantaranya:



1. Identifikasi dan pengendalian faktor-faktor kerentanan dan risiko pada kesehatan masyarakat yang







2. Penguatan sistem kewaspadaan dan pemanfaatan sistem peringatan dini terhadap mewabahnya







3. Penguatan regulasi, peraturan perundangan, dan kapasitas kelembagaan di tingkat pusat dan







4. Peningkatan ilmu pengetahuan, inovasi teknologi, dan partisipasi masyarakat terkait adaptasi



dapat ditimbulkan oleh perubahan iklim. penyakit menular dan penyakit tidak menular yang diakibatkan perubahan iklim. daerah terhadap risiko pada kesehatan masyarakat yang dapat ditimbulkan oleh perubahan iklim. kesehatan terhadap perubahan iklim.



• Sasaran Sub Bidang Permukiman



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



35



Untuk mendukung bidang ketahanan sistem kehidupan yang berkelanjutan dan tahan terhadap dampak perubahan iklim, sasaran utama sub bidang permukiman ini adalah terciptanya aksesibilitas terhadap perumahan adaptif perubahan iklim yang layak dan terjangkau. Sebagaimana telah ditengarai, perubahan iklim mengakibatkan perubahan pola curah hujan dan kejadian cuaca ekstrem yang dapat berdampak pada penurunan kualitas lingkungan permukiman, khususnya pada wilayah di mana tingkat kerentanan sosialnya cukup signifikan. Untuk itu, sasaran sub bidang permukiman tersebut di atas dijabarkan ke dalam beberapa sasaran antara sebagai berikut:



1. Pelaksanaan kajian dan penelitian mengenai peningkatan ketahanan permukiman yang adaptif terhadap perubahan iklim.







2. Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan permukiman yang terintegrasi dengan penanggulangan dampak perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.







3. Pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat mengenai permukiman yang tangguh terhadap perubahan iklim.







4. Peningkatan akses terhadap perumahan yang layak dan terjangkau







• Sasaran Sub Bidang Infrastruktur







Seperti telah diketahui, perubahan iklim mengakibatkan perubahan pola curah hujan, kenaikan tinggi muka laut, serta kejadian cuaca ekstrem, yang berdampak pada kualitas pelayanan infrastruktur nasional. Untuk mendukung bidang ketahanan sistem kehidupan yang berkelanjutan dan tahan terhadap perubahan iklim, sasaran utama sub bidang infrastruktur adalah peningkatan cakupan pelayanan dan penguatan sistem infrastruktur yang handal dan berkualitas dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Sasaran utama tersebut dapat dicapai melalui beberapa sasaran antara sebagai berikut:







1. Pengembangan konsep ketahanan infrastruktur yang adaptif terhadap perubahan iklim







2. Pengembangan prasarana yang adaptif terhadap perubahan iklim







3. Penyediaan dan penyesuaian infrastruktur yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat yang memiliki tingkat aksesabilitas tinggi khususnya bagi kelompok masyarakat yang rentan dan tangguh terhadap perubahan iklim







4. Pengelolaan tata letak infrastrukur yang terintegrasi dengan penataan ruang dalam pembangunan berkelanjutan



3. KETAHANAN EKOSISTEM Sasaran umum ketahanan ekosistem adalah terjaganya ekosistem hutan dan ekosistem esensial dari dampak perubahan iklim sehingga keberadaan keanekaragaman hayati serta layanan jasa ekosistem dapat lestari. Keanekaragaman hayati, sebagai komponen inti dalam ekosistem, menjadi penyedia jasa lingkungan yang memegang kunci keberlanjutan ekosistem. Jasa ekosistem yang berperan adalah jasa penyedia (provisioning), pengatur (regulating), budaya (cultural) dan penunjang (supporting). Terjaganya ekosistem hutan, kawasan esensial serta keanekaragaman hayati akan menjamin ketersediaan air dan layanan jasa ekosistem dan menjadi salah satu komponen kunci terhadap tercapainya ketahanan pangan, kemandirian energi serta tatanan kehidupan masyarakat. Sasaran umum ini dapat dicapai apabila gangguan dan kerusakan utama pada ekosistem hutan dapat dikurangi. Dengan demikian sasaran utama dari RAN-API untuk bidang ketahanan ekosistem adalah:



36



1. Penurunan luas kerusakan ekosistem alami darat dan laut oleh kejadian iklim ekstrim dan perubahan iklim



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)







2. Peningkatan kualitas dan kuantitas terumbu karang dan tutupan hutan pada wilayah DAS prioritas







3. Penurunan tingkat keterancaman spesies-spesies kunci akibat perubahan iklim







4. Peningkatan sistem ketahanan ekosistem



4. KETAHANAN WILAYAH KHUSUS Perubahan iklim memberikan dampak yang berbeda pada tiap wilayah sesuai dengan paparan, tingkat kerentanan dan karakteristik wilayah masing-masing. Bidang ketahanan wilayah khusus dengan penekanan pada pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta perkotaan. • Sasaran Sub Bidang Perkotaan Dalam RAN-API ini, penyusunan sasaran untuk sub bidang perkotaan dilakukan untuk mencapai sasaran bidang ketahanan wilayah khusus, antara lain perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengurangan risiko bencana. Sasaran utama sub bidang perkotaan ini adalah terciptanya kota-kota yang berketahanan iklim, yang dapat dicapai melalui beberapa sasaran antara lain sebagai berikut:



1. Pengintegrasian upaya adaptasi perubahan iklim ke dalam rencana penataan ruang perkotaan.







2. Penyesuaian infrastruktur dan fasilitas perkotaan dengan ancaman perubahan iklim saat ini.







3. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Perkotaan terkait Isu Ancaman Perubahan Iklim



• Sasaran Sub Bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dalam RAN-API ini, penyusunan sasaran untuk sub bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan untuk mencapai sasaran bidang ketahanan wilayah prioritas, yakni pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Untuk mencapai sasaran sub bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tersebut, beberapa sasaran antaranya dapat diuraikan sebagai berikut:



1. Peningkatan kapasitas kehidupan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terkait dengan isu perubahan iklim.







2. Pengelolaan dan pendayagunaan lingkungan dan ekosistem untuk adaptasi perubahan iklim







3. Penerapan tindakan adaptasi struktural dan non struktural di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil







4. Pengintegrasian upaya adaptasi perubahan iklim ke dalam rencana pengelolaan wilayah pesisir dan







5. Peningkatan sistem pendukung adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil



yang rentan terhadap perubahan iklim. pulau-pulau kecil



5. SISTEM PENDUKUNG YANG MEMADAI Upaya adaptasi perubahan iklim perlu didukung berbagai aspek dengan penekanan pada peningkatan kapasitas, pengembangan informasi iklim yang handal, penelitian dan pengembangan, serta perencanaan dan penganggaran.



Besarnya skala ruang dan capaian dari upaya penerapan program dalam RAN-API membutuhkan dukungan sumber daya, metolodogi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja untuk mampu mengatasi fragmentasi fungsi tugas pokok antar Kementerian/Lembaga yang terkait dan meningkatkan koordinasi. Oleh karenanya, komponen-kompen pendukung yang perlu diperkuat adalah berupa peningkatan kapasitas, pengembangan data dan informasi iklim, riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perencanaan dan penganggaran serta pemantauan dan evaluasi untuk mengawal dan mendukung program aksi adaptasi perubahan iklim. Secara spesifik komponen sistem pendukung untuk program adaptasi perubahan iklim harus dapat dicapai dengan sasaran dan diukur dengan lugas, antara lain:







1. Peningkatan kapasitas bagi pemangku kepentingan dalam adaptasi perubahan iklim



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



37







2. Pengembangan informasi iklim yang handal dan mutakhir







3. Peningkatan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait adaptasi perubahan iklim



38







4. Perencanaan dan penganggaran yang dapat merespon perubahan iklim.







5. Pemantauan dan evaluasi kegiatan adaptasi perubahan iklim.



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



bab 4



STRATEGI DAN RENCANA AKSI ADAPTASI PER BIDANG



Bab 4 Strategi dan Rencana Aksi Adaptasi Per Bidang Efektifitas program penanganan perubahan iklim setiap sektor dalam rangka mendukung terlaksananya sistem pembangunan yang berketahanan iklim (climate resilience development), dapat ditingkatkan dengan membangun sinergitas kegiatan aksi adaptasi antar sektor. Sasaran pembangunan setiap sektor tidak mungkin dapat dicapai dengan optimal tanpa didukung oleh sektor lain. Oleh karena itu, penetapan langkah aksi adaptasi setiap sektor dalam rangka membangun ketahanan ekonomi, tatanan kehidupan, ekosistem dan wilayah khusus terhadap dampak perubahan iklim perlu melihat keterkaitan program antar sektor. Hal ini dapat dijadikan sebagai landasan dalam membangun sinergitas dan mengisi kesenjangan kegiatan aksi adaptasi yang perlu dikembangkan agar sasaran RAN-API dapat dicapai. Selanjutnya, rencana aksi yang dilakukan pada setiap kelompok (Klaster) disajikan pada Lampiran 1.



4.1 Bidang Ketahanan Ekonomi Ketahanan ekonomi adalah kemampuan sistem untuk mempertahankan fungsi sistem ekonomi dan memulihkan secara cepat pada saat terjadinya gangguan (Rose, 2009).



Dua faktor utama yang akan



menentukan kemampuan sistem tersebut ialah kondisi ketahanan pangan dan kemandirian energi. Terganggunya kedua faktor ini akibat kurang dibangunnya kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim secara langsung akan mempengaruhi ketahanan ekonomi. RAN-API untuk bidang ketahanan ekonomi hanya memfokuskan pada dua sub bidang ini.



4.1.1 Rencana Aksi Sub Bidang Ketahanan Pangan Strategi utama untuk mencapai sasaran RAN-API Bidang Ketahanan Pangan dilakukan melalui (a) Penyesuaian dan pengembangan sistem usahatani terhadap perubahan iklim, (b) Pengembangan dan penerapan teknologi adaptif terhadap cekaman iklim, (c) Pengembangan dan optimalisasi sumberdaya lahan, air dan genetik. Strategi-strategi tersebut diwujudkan melalui 7 Program Utama (Klaster), yaitu: (1) Klaster Penyesuaian Sistem Produksi Pangan. Klaster penyesuaian sistem produksi pangan (pola tanam, teknologi dan model sistem usahatani dan usaha budidaya perikanan) untuk menurunkan tingkat risiko dan kehilangan hasil akibat keragaman dan perubahan iklim, baik akibat penurunan produktivitas maupun penurunan luas area tanam. Rencana aksi ini dilakukan melalui penyesuaian aktivitas dan teknologi pertanian dan perikanan dengan dukungan sektor lain terkait. (2) Klaster Perluasan Areal Pertanian Pangan dan Budidaya Perikanan. Perluasan areal pertanian baru tidak saja dibutuhkan untuk mengkompensasi alih fungsi lahan dan kehilangan hasil, tetapi juga sangat dibutuhkan untuk mengimbangi laju peningkatan kebutuhan pangan, terutama akibat pertambahan penduduk. Klaster perluasan areal pertanian dan budidaya perikanan baru, dilakukan dengan memperhatikan kemungkinan perubahan tingkat risiko iklim, dan daya dukung lingkungan serta tidak mengurangi fungsi konservasi kawasan dan habitat. Pelaksanaan program ini harus berititik tolak pada tata ruang yang climate proof sejalan dengan UU No. 32/2009 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), terutama dan diprioritaskan untuk memanfaatkan dan sekaligus memperbaiki kondisi lahan terdegradasi dan/atau terlantar



40



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



(3) Klaster Perbaikan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian yang Climate Proof1. Andalan utama pertanian pangan adalah lahan sawah dan lahan budidaya perikanan yang tingkat kerentanan dan daya adaptasinya terhadap dampak perubahan iklim sangat terkait dengan kapasitas irigasi. Saat ini sebagian besar jaringan irigasi di wilayah sentra produksi pangan dan budidaya perikanan mengalami degradasi dan kerusakan dengan potensi luas areal tanam yang makin menurun dan sangat rentan terhadap perubahan iklim, terutama kejadian iklim ekstrim. Selain itu, pengembangan sumber pertumbuhan baru produksi pangan (perluasan areal) membutuhkan atau harus didukung oleh pengembangan jaringan irigasi. Program perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian juga akan memperhatikan



kemungkinan perubahan iklim dan kondisi lingkungan,



khususnya tutupan vegetasi pada wilayah tangkapan hujan (DAS). (4) Klaster Percepatan Diversifikasi Pangan. Klaster percepatan diversifikasi pangan (tanaman, ternak, ikan) dilakukan melalui pengembangan berbagai produk pangan yang sehat dari komoditaskomoditas pangan alternatif yang lebih tahan terhadap cekaman iklim dan hemat sumber daya lahan dan air dibanding tanaman padi, seperti jagung, kacang hijau dan berbagai komoditas lokal (sagu, ganyong, ubi-ubian, kacang-kacanganan, dan pangan lokal lainnya). Untuk mendukung klaster ini, diperlukan adanya food mixed policy yang spesifik lokasi (daerah) serta peningkatan konsumsi ikan di kalangan masyarakat perlu ditingkatkan. (5) Klaster Pengembangan Teknologi Inovatif dan Adaptif. Klaster pengembangan teknologi inovatif diarahkan pada perakitan berbagai teknologi yang adaptif terhadap cekaman iklim dan rekayasa sumberdaya genetik pangan dan ikan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lahan dan air yang beremisi rendah. Selain teknologi inovatif dan frontier, program aksi ini juga diarahkan untuk menggali dan mengembangkan teknologi indigenous, termasuk kearifan lokal. Sasaran utama dari rencana aksi ini adalah: (a) pemanfaatan dan rekayasa sumberdaya genetik (tanaman dan ikan budidaya), (b) optimalisasi sumberdaya lahan dan air melalui pengembangan teknologi budidaya adaptif, dan (c) pemanfaatan dan efisiensi karbon, biomasa dan/atau limbah organik. (6) Klaster Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi (Iklim dan teknologi).



Keberhasilan



program aksi adaptasi perubahan iklim akan ditentukan oleh keberadaan sistem informasi iklim yang efektif dan sistem komunikasi informasi iklim dan teknologi pertanian dan perikanan (budidaya dan tangkap). Dengan demikian klaster ini diarahkan pada upaya peningkatan akurasi dan kelengkapan informasi iklim dan ketersediaan teknologi serta sistem diseminasi dan percepatan arus penyampaian informasinya. (7) Klaster Program Pendukung. Pelaksanaan teknis program-program aksi di atas harus didukung oleh analisis dan kajian-kajian ilmiah terkait dengan kerentanan dan dampak perubahan iklim pada ketahanan pangan, analisis dan sintesis kebijakan pemanfafatan sumberdaya lahan dan air, pengembangan kelembagaan pangan dan sistem produksinya (pertanian dan perikanan) serta memperhatikan aspek sosial ekonomi budaya, aspek gender, dan kondisi spesifik lingkungan. Lampiran 3 dan 4 berturut-turut mendeskripsikan sinergitas rencana aksi lintas Kementerian dan Lembaga untuk sub-bidang Ketahanan Pangan.



1 Climate Proof ialah pembangunan atau pengembangan sistem yang sudah memperhitungkan perubahan iklim sehingga sistem dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan pada kondisi iklim yang akan berubah RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



41



4.1.2 Rencana Aksi Sub Bidang Kemandirian Energi Strategi utama pencapai sasaran-sasaran (goals) RAN-API Bidang kemandirian energi adalah: (a) perbaikan dan konservasi wilayah tangkapan hujan pada DAS yang menjadi sumber pembangkit energi tenaga air dan panas bumi, dan (b) Optimalisasi pemanfaatan limbah organik dan biomassa serta pengembangan sumber energi dari bahan bakar nabati (BBN). Strategi-strategi tersebut diwujudkan melalui 4 Program Utama (Klaster), yaitu: Klaster Perbaikan dan Konservasi Wilayah Tangkapan Hujan. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada upaya percepatan pengukuhan kawasan hutan khususnya di wilayah tangkapan hujan di DAS yang akan menjadi lokasi pengembangan PLTA dan panas bumi dan percepatan rehabilitasi di DAS lokasi PLTA dan Panas Bumi yang memiliki risiko iklim tinggi melalui partisipasi masyarakat. (1) Klaster Perluasan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan limbah organik untuk produksi gas dan energi di wilayah pemukiman padat sehingga mengurangi beban lingkungan dan meningkatkan selang toleransi wilayah terhadap kejadian hujan ekstrim tinggi serta memperluas pemanfaatan sumber energi tenaga air skala pico dan micro pada wilayah-wilayah terpencil sebagai bagian program desa mandiri energi (DME) yang dapat mendorong masyarakat menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan layanan jasa lingkungan. (2) Klaster Pengembangan Teknologi Inovatif dan Adaptif untuk Budidaya Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati dan Hutan Tanaman untuk Energi (Energy Plantation). Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada pengembangan teknologi budidaya tanaman bahan bakar nabati berdaya hasil tinggi dan adaptif terhadap cekaman iklim serta penemuan varietas tanaman pohon tumbuh cepat untuk energy plantation. (3) Klaster Program Pendukung. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada pelaksanaan kajian-kajian ilmiah kerentanan sistem DAS terhadap dampak perubahan iklim dan riset pengembangan teknologi budidaya tanaman BBN.



4.2 Bidang Ketahanan Sistem Kehidupan Ketahanan sistem kehidupan adalah kemampuan masyarakat untuk mempertahankan kehidupannya dan memulihkan secara cepat pada saat terjadinya gangguan (Uy et al., 2012). Hal ini dipengaruhi dan ditentukan oleh sejauh mana masyarakat memiliki sumberdaya yang diperlukan dan mampu mengatur dirinya sendiri baik sebelum dan selama saat dibutuhkan. Ketahanan sistem kehidupan dapat dibagi ke dalam beberapa sub bidang, yaitu kesehatan, permukiman, dan infrastruktur.



4.2.1 Rencana Aksi Sub Bidang Kesehatan Faktor masyarakat di Indonesia yang belum melakukan dan menerapkan budaya hidup sehat dan bersih, berpotensi menjadi penyebab Indonesia rentan dari sisi kesehatan akibat perubahan iklim. Selain itu, faktor keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan karena kendala kewilayahan, belum memadainya sarana dan prasarana kesehatan khususnya di tingkat lokal serta terbatasnya informasi dan data terkait risiko di sektor kesehatan akibat perubahan iklim juga menjadi menjadi penyebab Indonesia rentan dari sisi kesehatan akibat perubahan iklim. Pendekatan penyusunan program aksi RAN-API Sub Bidang Kesehatan dikaitkan dan diintegrasikan terhadap program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan tahun 2010-2014. Di samping itu, Kementrian Kesehatan juga telah menyusun strategi adaptasi sektor kesehatan terhadap perubahan iklim, pedoman faktor risiko perubahan iklim dan modul perubahan iklim.



42



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



Strategi utama pencapai sasaran (goal) RAN-API Bidang Kesehatan adalah: (a) penguatan dan pemutakhiran informasi kerentanan dan risiko kesehatan terhadap perubahan iklim, (b) pengembangan kebijakan, perencanaaan, jejaring, dan kerja sama antar lembaga di tingkat lokal, regional dan nasional terkait risiko kesehatan terhadap perubahan iklim, serta (c) penguatan kapasitas dan kewaspadaan dini terkait ancaman perubahan iklim terhadap kesehatan di tingkat masyarakat dan pemerintah. Strategi-strategi tersebut diwujudkan dalam 4 Program Utama (Klaster): (1) Klaster Identifikasi dan Pengendalian Faktor-Faktor



Kerentanan dan Risiko pada Kesehatan



Masyarakat yang dapat Ditimbulkan oleh Perubahan Iklim. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada pemuktahiran kajian risiko dan adaptasi perubahan iklim bidang kesehatan pada tingkat kabupaten/kota, pengamatan dan pengendalian terhadap agen penyakit, perantara penyakit, kualitas lingkungan dan infeksi pada manusia, khususnya pada kelompok rentan: wanita, anak, lanjut usia dan masyarakat berpenghasilan rendah. (2) Klaster Penguatan Sistem Kewaspadaan dan Pemanfaatan Sistem Peringatan Dini Terhadap Mewabahnya Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular yang Diakibatkan Perubahan Iklim. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada peningkatan sistem tanggap perubahan iklim sektor kesehatan melalui pemantauan dan pengumpulan data secara kontinu, koordinasi dan pelaksanaan tindakan, rencana tanggap darurat bencana untuk penanganan kesehatan dan informasi kepada masyarakat tentang wabah penyakit menular dan penyakit tidak menular yang disebabkan perubahan iklim. (3) Klaster Penguatan Regulasi, Peraturan Perundangan, dan Kapasitas Kelembagaan di Tingkat Pusat dan Daerah Terhadap Risiko pada Kesehatan Masyarakat yang dapat Ditimbulkan oleh Perubahan Iklim. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada penguatan regulasi dan peraturan perundangan dan penguatan kapasitas kelembagaan melalui penyusunan rencana aksi dan road map, koordinasi pelaksanaan tugas, kapasitas lembaga, kemitraan dan jejaring. (4) Klaster Peningkatan Ilmu Pengetahuan, Inovasi Teknologi, dan Partisipasi Masyarakat Terkait Adaptasi Kesehatan terhadap Perubahan Iklim. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada penelitian, pendidikan dan pengembangan teknologi terkait perubahan iklim dan adaptasi terkait kesehatan, pengembangan sumberdaya manusia bidang kesehatan dan partisipasi masyarakat terkait adaptasi kesehatan terhadap perubahan iklim.



4.2.2 Rencana Aksi Sub Bidang Permukiman Pencapaian permukiman yang adaptif terhadap perubahan iklim, layak serta terjangkau dilakukan dengan beberapa strategi. Strategi untuk sub bidang permukiman dilakukan dengan (a) penyediaan fasilitas penunjang aktivitas kajian dan penelitian mengenai ketahanan permukiman yang adaptif terhadap perubahan iklim, (b) pengembangan struktur perumahan yang tangguh terhadap dampak perubahan iklim yang terjangkau, (c) Diseminasi informasi mengenai permukiman yang tangguh terhadap dampak perubahan iklim kepada pemerintah pada berbagai tingkatan, (d) Penyusunan program aksi adaptasi perubahan iklim sub bidang permukiman mengacu pada kebutuhan sub bidang permukiman dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Program aksi ini bertujuan untuk memperkenalkan serta mengembangkan konsep permukiman yang adaptif terhadap perubahan iklim serta terintegrasi dalam rencana pembangunan berkelanjutan dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Strategi-strategi tersebut diwujudkan dalam 4 Program Utama (Klaster), yaitu: (1) Klaster Kajian dan Penelitian Mengenai Peningkatan Ketahanan Permukiman yang Adaptif. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada kajian dan pemetaan risiko dan adaptasi perubahan iklim



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



43



khususnya pada permukiman dan infrastruktur permukiman, kajian pembangunan kawasan perumahan tapak yang berkelanjutan (sustainable landed housing area development) dan kajian dan sosialisasi pembangunan rumah panggung di pesisir yang rentan terhadap kenaikan muka air laut. (2) Klaster Pembangunan dan Pengelolaan Permukiman. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada penyediaan infrastruktur tanggap perubahan iklim di kawasan permukiman di perkotaan dan penyesuaian infrastruktur kawasan permukiman di daerah rawan bencana perubahan iklim. (3) Klaster Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang adaptasi terhadap perubahan iklim pada kawasan perkotaan dan perdesaan terkait permukiman, peningkatan partisipasi dan kapasitas masyarakat akibat perubahan iklim PRB di wilayah rentan, dan kesiapsiagaan terhadap bencana akibat perubahan iklim di wilayah permukiman rentan. Terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat, pada Lampiran 5 dideskripsikan beberapa bentuk pengalaman masyarakat sipil (civil society organization) dalam adaptasi perubahan iklim. (4) Klaster Akses Perumahan Layak dan Terjangkau. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada penyediaan permukiman dengan struktur kuat dan adaptif terhadap perubahan iklim yang layak dan terjangkau termasuk di dalamnya perencanaan relokasi permukiman yang terkena bencana dampak perubahan iklim, standar dan konsep struktur perumahan yang kuat menghadapi dampak perubahan iklim, peningkatan masyarakat yang menggunakan standar struktur perumahan adaptif perubahan iklim, memasukkan perspektif gender dalam perancangan dan rencana konstruksi perumahan adaptif perubahan iklim dan konsep rancangan bangunan yang hemat energi.Pada Lampiran 6 dideskripsikan area prioritas dan pertimbangan mengintegrasikan gender dalam aksi adaptasi perubahan iklim.



4.2.3 Rencana Aksi Sub Bidang Infrastruktur Dampak perubahan iklim pada infrastruktur memberi pengaruh siginifikan pada keberlanjutan aktivitas masyarakat khususnya soial dan ekonomi. Infrastruktur yang ada saat ini, khususnya di wilayah perkotaan maupun wilayah khusus seperti pulau-pulau kecil dan pesisir pada umumnya belum dibangun dengan pertimbangan perubahan iklim dan proyeksi dampak yang mungkin terjadi. Sementara untuk perencanaan infrastruktur baru harus mempertimbangkan proyeksi dampak perubahan iklim yang akan terjadi. Maka, perlu ada arahan pelaksanaan dalam bentuk program aksi adaptasi sub bidang infrastruktur yang tangguh terhadap perubahan iklim. Strategi utama yang perlu dilakukan untuk sub bidang infrastruktur, yaitu (a) Penyesuaian baik dari struktur, komponen, desain maupun lokasi infrastruktur yang tangguh terhadap perubahan iklim, (b) Perbaikan infrastruktur eksisting yang rentan terhadap perubahan iklim baik dari segi struktur, fungsi maupun lokasinya, (c) Fasilitasi aktivitas kajian dan penelitian mengenai konsep ketahanan infrastruktur terhadap perubahan iklim. Penyusunan program aksi adaptasi perubahan iklim sub bidang infrastruktur mengacu pada Rencana Aksi Nasional – Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim (RAN–MAPI) yang disusun oleh Kementerian Pekerjaan Umum 2012 dan Rencana Strategi Kementerian/Lembaga dari berbagai sektor terkait Strategi-strategi tersebut diwujudkan melalui 7 Program Utama (Klaster), yaitu: (1) Klaster Penelitian dan Pengembangan Konsep Ketahanan Infrastruktur. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada pelaksanaan penelitian dan pengembangan mengenai peningkatan ketahanan infrastruktur yang adaptif terhadap perubahan iklim terutama untuk menyediakan database kondisi dan proyeksi semua infrastruktur dan fasilitas vital di wilayah pesisir dan perkotaan serta norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) tentang infrastruktur tangguh terhadap dampak perubahan iklim.



44



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



(2) Klaster Pengembangan Prasarana yang Adaptif Terhadap Perubahan Iklim. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada penyediaan sistem drainase perkotaan yang berwawasan lingkungan, melakukan identifikasi, pembangunan dan pemeliharaan struktur pelindung pantai, melaksanakan pembangunan, operasi, dan pemeliharaan, prasarana dan sarana pengendalian banjir dan kekeringan. (3) Klaster Pengurangan Risiko Terganggunya Fungsi Aksesibilitas Transportasi pada Jalan, Jembatan, Perkeretaapian, Pelabuhan dan Bandara Akibat Dampak Perubahan Iklim. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada pengurangan risiko terganggunya fungsi aksesibilitas pada jalan dan jembatan akibat dampak perubahan iklim, perencanaan, Manajemen dan Sistem operasi transportasi darat, pengelolaan perkeretaapian, pengelolaan transportasi laut dan pengelolaan transportasi udara yang memperhatikan dampak perubahan iklim. (4) Klaster Peningkatan, Penyediaan dan Penyesuaian Infrastruktur yang Berdampak Langsung pada Kesehatan Masyarakat dan Tangguh Terhadap Perubahan Iklim. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada penguatan pengetahuan dan kapasitas pemerintah mengenai infrastruktur tangguh terhadap perubahan iklim yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat (air bersih, air limbah, dan sanitasi) dan penyediaan sarana dan prasarana sistem sanitasi dan pengolahan limbah yang tangguh terhadap perubahan iklim. (5) Klaster Integrasi Terhadap Pembangunan Berkelanjutan. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada penerapan konsep dan struktur kota dan wilayah berdasarkan kajian kerentanan masyarakat dan infrastruktur dan penerapan pembangunan kota-kota hijau (Green Cities) termasuk di dalamnya green building, green energy, green water, green transportation, green waste dan pemanfaatan air permukaan. (6) Klaster Peningkatan Sistem Pendukung Infrastruktur Adaptasi Perubahan Iklim. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada pengumpulan data dan informasi melalui penelitian mengenai perubahan iklim, faktor kerentanan dan risiko lingkungan, faktor kerentanan dan risiko sosial, ekonomi dan geografi; pembangunan sistem informasi tanggap perubahan iklim yang handal dan mutakhir dan pengembangan teknologi yang mendukung manajemen prasarana sumber daya air. (7) Klaster Perancangan, Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Energi sehingga Adaptif terhadap Perubahan Iklim. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah daerah dan masyarakat mengenai infrastruktur penyedia energ yang adaptaif, perlindungan infrastruktur energi dari dampak perubahan iklim dengan mengidentifikasi infrastruktur yang rentan dan tindakan-tindakan perlindungan serta perencanaan infrastruktur energi yang baru baik penyusunan rancangan dan pengadaaan infrastruktur energi baru.



4.3 Bidang Ketahanan Ekosistem Strategi dalam membangun ketahanan ekosistem terhadap perubahan iklim berkaitan langsung dengan interaksi dalam sistem sosial untuk membentuk strategi ketahanan masyarakat. Ketahanan ekosistem adalah bagaimana beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi diantaranya dari kemarau ekstrem yang menyebabkan keterbatasan air, perubahan jenis vegetasi karena perubahan pola cuaca, genangan-genangan akibat kenaikan muka air laut yang menutupi permukiman maupun kawasan tambak dan pertanian. Ketahanan lingkungan bukan bertujuan mengembalikan pola lingkungan yang telah berubah namun mengupayakan mekanisme untuk mengatasi serta menghindari perubahan yang sama terjadi pada lingkungan lainnya. Strategi untuk mencapai



sasaran utama dilakukan dengan (a) Pengamanan ketersediaan air dan



perlindungan terhadap iklim ekstrim (Securing Water Availability and Protecting from Extreme Weather), (b) Pencegahan kehilangan ekosistem dan keanekaragaman hayati (Avoiding Ecosystem and Biodiversity Loss), dan (c) Penjagaan keberlanjutan ketersediaan air dan konservasi ekosistem serta keanekaragaman hayati (Sustainable Water Supply and Conservation of Ecosystem and Biodiversity). RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



45



Strategi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip konservasi dan



kesejahteraan



masyarakat sekitar hutan (termasuk masyarakat adat) serta peran Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim. Pelaksanaan strategi untuk membangun ketahanan ekosistem diwujudkan dalam 7 Program Utama (Klaster), yaitu: (1) Klaster Perbaikan/Penyempurnaan Tata Ruang dan Tataguna Lahan. Perbaikan/penyempurnaan tata ruang ruang diarahkan menuju tata ruang dan tata guna lahan climate proof serta memperhatikan nilai-nilai yang tumbuh dan hidup di masyarakat. Perbaikan rencana makro kawasan hutan yang mempertimbangkan aspek pengelolaan DAS secara terpadu, emisi karbon dan menakar dampak terhadap keberlanjutan jasa dan layanan ekosistem lainnya termasuk dalam menjamin fungsi tata air dalam menunjang ketahanan pangan dan kemandirian energi. Upaya perbaikan/penyempurnaan kawasan hutan serta ekosistem laut perlu dipercepat, khususnya pada wilayah dengan laju pembangunan yang tinggi untuk menghindari pengembangan tata ruang yang mengarah kepada peningkatan kerentanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim. Perbaikan/penyempurnaan kawasan ekosistem laut merupakan perpaduan antara pemantapan fungsi ekologis dengan nilainilai kearifan masyarakat lokal. (2) Klaster Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Produktif secara Lestari. Pengelolaan kawasan produktif hutan dan laut perlu mempertimbangkan aspek pelestarian jasa lingkungan antara lain dengan penerapan multisistem dalam pengelolaannya serta memberikan ruang bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan multistakeholder lainnya untuk ikut berperan dalam pengelolaan kawasan produktif. Pengelolaan kawasan hutan, menjadi tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan daerah, diantaranya melalui penerapan pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat tapak (KPH) misalnya melalui Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan Hutan Desa, sehingga dapat melahirkan inisiatif-inisiatif lokal dalam perlindungan kawasan dan terjaganya kepastian pelayanan jasa ekosistem terpadu Peraturan-peraturan yang jelas dan tegas dalam pemberian insentif dan disinsentif bagi pelaku yang mendorong/melanggar peraturan di lapang perlu dibangun bersama berazaskan stewardship, keadilan dan rasa hormat terhadap fungsi fungsi alami dari hutan. (3) Klaster Peningkatan Tata Kelola Kawasan Konservasi dan Ekosistem Esensial. Tata kelola kawasan konservasi dan ekosistem esensial merupakan salah satu kunci dalam ketahanan jasa lingkungan. Adanya perubahan iklim dapat mengancam keberadaan keanekaragaman hayati dan ekosistem esensial secara langsung maupun tidak langsung. Tingkat keterancaman terhadap keanekaragaman hayati perlu dikurangi dengan meningkatkan upaya-upaya perlindungan flora dan fauna, menurunkan perdagangan satwa liar, mencegah degradasi hutan dan ekosistem laut, serta melakukan upaya penegakan peraturan dan penegakan hukum. Pengembangan pengusahaan berbasis kehutanan dan kelautan skala kecil (untuk diversifikasi penghasilan) perlu dikembangkan untuk meningkatkan livelihood masyarakat yang langsung terkait dengan keanekaragaman hayati lokal. (4) Klaster Rehabilitasi Ekosistem yang Terdegradasi. Rehabilitasi hutan dan lahan dalam jangka panjang tidak saja dapat menghambat laju pemanasan global sehingga frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem dapat berkurang tetapi juga meningkatkan ketahanan ekosistem terhadap dampak perubahan iklim. Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan ini, selain meningkatkan penyerapan dan penyimpanan karbon juga sangat berpotensi menahan air dan memperbaiki fungsi tata air. Perbaikan fungsi tata air sangat diperlukan dalam menunjang ketahanan dan kemandirian energi, baik melalui pemanfaatan energi kinetik air untuk memutar turbin pembangkit tenaga listrik maupun sebagai input air yang menjamin pemanfaatan uap air untuk tenaga listrik tenaga panas bumi (geothermal). Peningkatan penyerapan dan penyimpanan karbon juga akan meningkatkan potensi bioenergi melalui pemanfaatan biopelet dari biomasa. Peningkatan kemampuan penyerapan dan penyimpanan karbon melalui rehabilitasi hutan dan lahan juga memberikan co-benefit berupa tata air yang lebih baik sehingga dapat menghambat terjadinya run-off yang bermuara pada berbagai masalah misalnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Hal ini secara tidak langsung juga akan mempengaruhi ketahanan (durability)



46



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



berbagai sarana dan prasarana misalnya jalan, jembatan, bendungan, dan infrastruktur lainnya yang telah dan direncanakan untuk dibangun. Namun demikian, perlu dicatat bahwa kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan tidak dapat dilakukan di seluruh kawasan hutan. (5) Klaster Pengurangan Ancaman Terhadap Ekosistem. Penurunan Frekuensi Kebakaran Hutan, lahan dan padang rumput dikembangkan secara terpadu lintas sektor, pusat-daerah, dan lintas negara melalui Integrated Forest Fire Management. Oleh karena itu, segala kegiatan yang mempunyai implikasi pada peluang terjadinya kebakaran perlu dipriortiaskan dalam hubungan bilateral dengan negara tetangga. Pengembangan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar (non api), serta teknologi pemantauan dan pengendalian kebakaran perlu menjadi prioritas program pemerintah Pusat dan Daerah. Implementasi pembukaan lahan tanpa bakar bukan hanya masalah adopsi teknologi tetapi juga melekat dengan aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Pada tataran teknis, adopsi teknologi tanpa bakar untuk pembukaan lahan. Apabila hal ini sulit dilakukan, maka alternatif yang dapat dilakukan dalam pembukaan lahan adalah menerapkan sistem pembakaran terkendali (6) Klaster Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi. Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi untuk mendeteksi kerusakan ekosistem serta mendeteksi titik-titik api dan faktorfaktor pemicu kebakaran lainnya secara dini (early warning system) sangat penting untuk mencegah kebakaran hutan yang kronis terjadi tiap tahun. Pemantauan dan pengendalian kebakaran hutan yang efektif merupakan salah satu kegiatan kunci yang perlu dikembangkan di lokasi-lokasi kritis kawasan hutan. Pemantauan juga perlu dilakukan terhadap tutupan hutan serta kerusakan jasa ekosistem (misalnya DAS). Pemantauan yang dilakukan harus mencakup aspek preventif, misalnya implementasi kebijakan pembukaan lahan dan pengembangan teknologi pembukaan lahan non api. Selain informasi yang terkait dengan kebakaran hutan, penguatan sistem informasi dan komunikasi kehutanan secara umum juga perlu memperoleh perhatian. Sebagian besar data dan informasi yang disajikan dalam laporan statistik kehutanan tidak kompatibel dengan standar data dan informasi yang disepakati secara internasional, termasuk standar penyajian data dan informasi kehutanan yang ditentukan oleh Negara-Negara di Kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Demikian pula alur informasi dan komunikasi pelaporan data dari daerah ke pusat dan diseminasi informasi dari pusat ke daerah di sektor kehutanan hingga saat ini masih sangat lemah. Masalah informasi dan komunikasi tidak hanya terkait dengan sistem lalu-lintas data, melainkan juga rendahnya validitas dan reabilitas data dan informasi kehutanan baik di pusat maupun di daerah. Dalam beberapa kasus, sangat beragamnya institusi yang menangani urusan kehutanan di daerah dan kepentingan-kepentingan politik-ekonomi lokal semakin menyulitkan terbangunnya sistem informasi dan komunikasi kehutanan yang efektif. (7) Klaster Program Pendukung. Pelaksanaan teknis program-program aksi tersebut harus didukung oleh kajian-kajian ilmiah kerentanan dan dampak perubahan iklim terhadap ketahanan ekosistem. Penelitian mengenai pengaruh variabilitias iklim dan iklim ekstrem terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati perlu dilakukan agar dapat diketahui kerentanan spesies spesies kunci dan dampak perubahan iklim pada distribusi dan ketahanan spesies alami. Penelitian mengenai penyesuaian Sistem Silvikultur terhadap perubahan iklim perlu dilakukan dengan cermat dengan memperhatikan aspek dampak perubahan iklim terhadap timbulnya hama dan penyakit baru. Topik penelitian lain yang perlu dicermati adalah (i) vegetasi yang tahan terhadap dampak perubahan iklim (Climate-resilient vegetation), (ii) exploitasi variabilitas genetik untuk pangan dan obat obatan, (iii) invasive species dan dampaknya pada keanekaragaman hayati lokal, (iv) strategi adaptasi berbagai flora fauna yang menghadapi risiko kepunahan, (v) arsitektur lansekap yang tahan terhadap perubahan iklim, (vi) modeling berbagai skenario untuk mendapatkan disain yang terbaik untuk adaptasi terhadap perubahan iklim, (vii) strategi adaptasi terhadap perubahan iklim: proteksi/ restorasi habitat dan pengelolaan yang optimal. Selain program penelitian, program pelatihan (training) dan pengembangan kapasitas SDM perlu diprioritaskan karena kualitas SDM adalah kunci dari keberhasilan program. RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



47



4.4 Bidang Ketahanan Wilayah Khusus Perubahan iklim memberikan dampak yang berbeda pada tiap wilayah sesuai dengan paparan, tingkat kerentanan dan karakteristik wilayah masing-masing (lihat Lampiran 7). Ketahanan wilayah khusus dalam konteks adaptasi perubahan iklim meliputi ketahanan perkotaan dan ketahanan pesisir serta pulau-pulau kecil. Ketahanan wilayah perkotaan mencakup ketahanan dari kota itu sendiri dan interaksi dalam sistem perkotaan dimana dampak perubahan iklim memberi pengaruh langsung terhadap spasial, fisik, dan jaringan ekonomi masyarakat perkotaaan. Sementara itu, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki kerentanan yang tinggi akibat kenaikan tinggi muka air laut.



4.4.1 Rencana Aksi Sub Bidang Perkotaan Untuk mencapai sasaran RAN-API Sub Bidang Perkotaan, maka akan dilakukan melalui beberapa strategi, yaitu: (a) Penyesuaian rencana tata ruang kawasan perkotaan terhadap ancaman perubahan iklim, (b) Pengelolaan lingkungan kawasan perkotaan secara berkelanjutan, (c) Peningkatan kualitas infrastruktur dan fasilitas di kawasan perkotaan, (d) Peningkatan kapasitas masyarakat perkotaan dalam menghadapi ancaman perubahan iklim, dan (e) Pengembangan dan optimalisasi riset dan sistem informasi tentang perubahan iklim di kawasan perkotaan. Penyusunan program aksi adaptasi perubahan iklim sub bidang pesisir dan pulau-pulau kecil ini mengacu pada Rencana Aksi Nasional – Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim (RAN–MAPI) yang disusun oleh Kementerian Pekerjaan Umum 2012. Program aksi tersebut dibuat untuk mencapai sasaran sub bidang perkotaan dalam upaya adaptasi terhadap perubahan iklim. Strategi-strategi tersebut diwujudkan melalui 3 Program Utama (Klaster), yaitu: (1) Klaster Pengintegrasian Upaya Adaptasi Perubahan Iklim ke dalam Rencana Tata Ruang Perkotaan. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada upaya mengintegrasikan adaptasi perubahan iklim dalam rencana tata ruang yang dimulai dengan kajian risiko dan adaptasi perubahan iklim di kawasan perkotaan, kajian dan pemetaan risiko dan adaptasi perubahan iklim sektoral/sub-bidang tingkat kabupaten/kota, penyusunan dan revisi dokumen rencana tata ruang kawasan perkotaan berdasarkan hasil kajian risiko dan adaptasi perubahan iklim dan pengawasan dan pengendalian untuk penataan ruang dan zonasi kawasan perkotaan terhadap perubahan iklim. (2) Klaster Penyesuaian Infrastruktur dan Fasilitas Perkotaan untuk Mengantisipasi Ancaman Perubahan Iklim. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada penyusunan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dengan upaya adaptasi perubahan iklim, implementasi pembangunan perkotaan hijau (Green Cities) dan peningkatan kualitas infrastruktur permukiman di kawasan perkotaan. (3) Klaster Peningkatan Kapasitas Masyarakat Perkotaan Terkait Isu Ancaman Perubahan Iklim. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada sosialisasi dan penyadaran masyarakat terhadap fenomena dan dampak perubahan iklim, peningkatan kapasitas penelitian tentang fenomena dan dampak perubahan iklim di kawasan perkotaan, pengembangan sistem peringatan dini bencana klimatologi dan oseanografi dan pengembangan kapasitas kelembagaan dan jaringan terkait adaptasi perubahan iklim.



48



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



4.4.2 Rencana Aksi Sub Bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Untuk mencapai sasaran RAN-API Sub Bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, maka akan dilakukan melalui beberapa strategi, yaitu (a) Stabilitas kehidupan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap ancaman perubahan iklim, (b) Peningkatan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, (c) Pelaksanaan pembangunan struktur adaptasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, (d) Penyesuaian rencana tata kawasan perkotaan terhadap ancaman perubahan iklim, dan (e) Pengembangan dan optimalisasi riset dan sistem informasi tentang perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Penyusunan program aksi adaptasi perubahan iklim sub bidang pesisir dan pulau-pulau kecil ini mengacu pada Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap (Bappenas, 2010) pada sektor Kelautan dan Perikanan. Program aksi tersebut disusun untuk mencapai sasaran sub bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam upaya adaptasi terhadap perubahan iklim. Strategi-strategi tersebut diwujudkan melalui 5 Program Utama (Klaster), yaitu: (1) Klaster Peningkatan Kapasitas Kehidupan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terkait dengan Isu Perubahan Iklim. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada sosialisasi dan penyadaran masyarakat terhadap fenomena dan dampak perubahan iklim, pengembangan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil bagi masyarakat, pemeliharaan dan rehabilitasi sumber daya air di pesisir dan pulau-pulau kecil dan peningkatan infrastruktur (jaringan transportasi listrik, air bersih, dan komunikasi) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar dengan menggunakan teknologi tepat guna. (2) Klaster Pengelolaan dan Pendayagunaan Lingkungan dan Ekosistem untuk Adaptasi Perubahan Iklim. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, melakukan identifikasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil dan melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi daerah pelindung non struktural atau alamiah pantai dan kawasan di belakangnya berdasarkan hasil kajian dan identifikasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. (3) Klaster Penerapan Tindakan Adaptasi Struktural dan Non Struktural untuk Mengantisipasi Ancaman Perubahan Iklim. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada upaya pengembangan Coastal Resilience Village (CRV) atau Desa Pesisir Tangguh, memberikan bantuan sarana dan prasarana dalam pengembangan PPK, melakukan identifikasi serta penyesuaian elevasi dan penguatan struktur bangunan dan fasilitas vital, seperti jalan, dermaga pelabuhan, dan permukiman masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meningkatkan ketahanan sumber daya pertanian dan tambak pesisir terhadap ancaman perubahan iklim dan mengidentifikasi, pembangunan dan pemeliharaan struktur pelindung pantai (tembok laut, groin, pemecah gelombang, beach nourishment, pintu air pasut, dsb). (4) Klaster Pengintegrasian Upaya Adaptasi ke dalam Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada upaya-upaya untuk mengidentifikasi dan pemetaan potensi pulau-pulau kecil, menyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) rehabilitasi dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, melaksanakan kajian risiko dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kajian dan pemetaan risiko dan adaptasi perubahan iklim sektoral/sub-bidang tingkat kabupaten/kota, menyusun dokumen penataan ruang dan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan hasil kajian risiko dan adaptasi perubahan iklim dan melakukan pengawasan dan pengendalian untuk penataan ruang dan zonasi pesisir dan perairan terhadap perubahan iklim.



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



49



(5) Klaster Peningkatan Sistem Pendukung Adaptasi Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada upaya meningkatkan riset dan kajian potensi sumberdaya pesisir, meningkatkan kapasitas penelitian tentang fenomena dan dampak perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, mengembangkan sistem peringatan dini bencana klimatologi dan oseanografi dan penguatan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor bidang mitigasi adaptasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.



4.5 Bidang Sistem Pendukung Strategi adaptasi perubahan iklim di dalam RAN-API diarahkan sesuai lima sasaran sistem pendukung. Peningkatan kapasitas merupakan salah satu sasaran yang bertujuan untuk memperbaiki kemampuan para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam upaya adaptasi perubahan iklim. Peningkatan kapasitas secara sederhana juga berkaitan dengan upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan dari kapasitas yang sebelumnya rendah/lemah atau memiliki kerentanan yang tinggi menjadi meningkat/lebih baik/lebih tinggi terhadap pengetahuan dan keahlian tertentu dan mengurangi faktor-faktor yang dianggap rentan terhadap perubahan iklim. Program peningkatan kapasitas ini mencakup beberapa tingkatan, yaitu tingkat individu, tingkat institusi, dan tingkat komunitas. Selain itu, upaya adaptasi perubahan juga iklim tidak akan memperoleh hasil yang efektif jika tidak diperhitungan mengenai seberapa besar kerentanan dan perkiraan dampak/risiko yang ditimbulkan. Berbagai penelitian juga perlu dilakukan untuk dapat mengidentifikasi berbagai penyebab terjadinya perubahan iklim. Penelitian-penelitian lainnya mengarah pada identifikasi strategi adaptasi bencana perubahan iklim. Untuk itu, diperlukan strategi untuk mengembangkan manajemen pengetahuan terhadap risiko dan kerentanan terkait perubahan iklim. Berbagai perubahan dan konsekuensi yang terukur sangat diperlukan untuk dapat melakukan respon dan adaptasi yang tepat terhadap perubahan iklim. Adaptasi terhadap perubahan iklim juga merupakan salah satu aspek kunci yang harus menjadi terintegrasi dalam perencanaan pembangunan pada tingkat lokal, regional, dan nasional. Hal ini dilakukan dalam rangka mengembangkan pola pembangunan yang tahan terhadap dampak perubahan iklim dan gangguan anomali cuaca yang terjadi saat ini dan antisipasi dampaknya ke depan. Terakhir, upaya pemantauan dan evaluasi bermanfaat bagi untuk memberikan informasi tentang kemajuan dan pencapaian program, berbagai masalah yang harus diantisipasi, pelajaran yang menarik dan baik untuk dipelajari, dan sebagainya. Para pemangku kepentingan yang berhubungan dengan program aksi adaptasi perubahan iklim kemudian akan menganalisis informasi yang dihasilkan dari hasil pemantauan dan evaluasi ini untuk merumuskan strategi masa depan. Strategi-strategi tersebut diwujudkan melalui 5 Program Utama (Klaster), yaitu: (1) Klaster Peningkatan Kapasitas Bagi Pemangku Kepentingan dalam Adaptasi Perubahan Iklim. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada upaya melaksanakan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan tentang adaptasi perubahan iklim; pembentukan forum/jejaring/ aliansi/pokja adaptasi perubahan iklim; dan peningkatan peran aktif Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam adaptasi perubahan iklim dan capaian sasaran kebijakan Pemerintah mengenai perubahan iklim. (2) Klaster Pengembangan Informasi Iklim yang Handal dan Muktahir. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada pembangunan sistem informasi dan tanggap perubahan iklim yang handal dan mutakhir serta melakukan kajian dan pemetaan risiko dan adaptasi perubahan iklim multi-sektoral tingkat nasional dan provinsi. (3) Klaster Peningkatan Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terkait Adaptasi Perubahan Iklim. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada pengumpulan data dan informasi melalui penelitian mengenai perubahan iklim, faktor kerentanan dan risiko lingkungan, faktor kerentanan dan risiko sosial, ekonomi dan geografi dan pengembangan inovasi dan teknologi terkait perubahan iklim dan adaptasinya.



50



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



(4) Klaster Perencanaan dan Penganggaran serta Peraturan Perundangan yang dapat Merespon Perubahan Iklim. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang memasukkan faktor kerentanan, risiko, dan adaptasi perubahan iklim. (5) Klaster Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim. Rencana aksi pada klaster ini diarahkan pada menyusun disain sistem pemantauan dan evaluasi yang akan memberikan informasi tentang kemajuan dan pencapaian program adaptasi perubahan iklim dan melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi kegiatan adaptasi perubahan iklim. Secara skematis alur pemikiran RAN-API dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini.



Tabel 4.1 Alur Pemikiran RAN-API



1. Ketahanan Ekonomi



Sasaran 1.1 Sub-Bidang Ketahanan Pangan • Penurunan tingkat kehilangan produksi pangan dan perikanan. • Pengembangan wilayah sumber pertumbuhan baru produksi pangan dan perikanan darat pada daerah dengan risiko iklim rendah dan dampak lingkungan minimum • Pengembangan sistem ketahanan pangan petani, nelayan dan masyarakat (mikro) dengan pola pangan yang sehat dan bergizi serta seimbang, dan diversifikasi pangan



• Penyesuaian dan pengembangan sistem usahatani terhadap perubahan iklim • Pengembangan dan penerapan teknologi adaptif terhadap cekaman iklim • Pengembangan dan optimalisasi sumberdaya lahan, air dan genetik.



Klaster Rencana Aksi 1. Penyesuaian Sistem Produksi Pangan 2. Perluasan Area Pertanian pangan dan Budidaya Perikanan 3. Perbaikan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian yang Climate Proof 4. Percepatan Difersifikasi Pangan 5. Pengembangan Teknologi Inovatif dan Adaptif 6. Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi (Iklim dan Teknologi)



1.2 Sub Bidang Kemandirian Energi • Pengembangan energi bersumber dari tenaga air (hydropower) dan panas bumi pada daerah dengan risiko iklim rendah • Pengembangan tanaman untuk bioenergi (biomassa dan bahan bakar nabati) • Optimalisasi pemanfaatan limbah organik untuk produksi energi dan gas, • Peningkatan pemanfaatan sumber energi terbarukan di desa-desa terpencil 2.1 Sub Bidang Kesehatan • Identifikasi dan pengendalian faktor-faktor kerentanan dan risiko pada kesehatan • Penguatan sistem kewaspadaan dan pemanfaatan sistem peringatan dini terhadap mewabahnya penyakit menular dan penyakit tidak menular yang diakibatkan perubahan Iklim • Penguatan regulasi, peraturan perundangan, dan kapasitas kelembagaan di tingkat pusat dan daerah • Peningkatan ilmu pengetahuan, inovasi teknologi, dan partisipasi masyarakat



2. Ketahanan Sistem Kehidupan



Strategi



2.2 Sub-Bidang Permukiman • Pelaksanaan kajian dan penelitian mengenai peningkatan ketahanan permukiman yang adaptif terhadap perubahan iklim. • Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan permukiman yang terintegrasi dengan penanggulangan dampak perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. • Pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat mengenai permukiman yang tangguh terhadap perubahan iklim.



• Perbaikan dan konservasi wilayah tangkapan hujan pada DAS yang menjadi sumber pembangkit energi tenaga air dan panas bumi • Optimalisasi pemanfaatan limbah organik dan biomassa serta pengembangan sumber energi dari bahan bakar nabati (BBN).



• Penguatan dan pemutakhiran informasi kerentanan dan risiko kesehatan terhadap perubahan iklim, • Pengembangan kebijakan, perencanaaan, jejaring, dan kerja sama antar lembaga di tingkat lokal, regional dan nasional terkait risiko kesehatan terhadap perubahan iklim • Penguatan kapasitas dan kewaspadaan dini terkait ancaman perubahan iklim terhadap kesehatan di tingkat masyarakat dan pemerintah.



7. Program Pendukung 1. Perbaikan dan Konservasi Wilayah Tangkapan Hujan 2. Perluasan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan 3. Pengembangan Teknologi Inovatif dan Adaptif untuk Budidaya Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati dan Hutan Tanaman untuk Energi (energy plantation) 4. Program Pendukung 1. Identifikasi dan Pengendalian Faktor-Faktor Kerentanan dan Risiko pada Kesehatan Masyarakat yang dapat Ditimbulkan oleh Perubahan Iklim 2. Penguatan Sistem Kewaspadaan dan Pemanfaatan Sistem Peringatan Dini terhadap Mewabahnya Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular yang Diakibatkan Perubahan Iklim 3. Penguatan Regulasi, Peraturan Perundangan, dan Kapasitas Kelembagaan di Tingkat Pusat dan Daerah Terhadap Risiko pada Kesehatan Masyarakat yang dapat Ditimbulkan oleh Perubahan Iklim 4. Peningkatan Ilmu Pengetahuan, Inovasi Teknologi, dan Partisipasi Masyarakat Terkait Adaptasi Kesehatan Terhadap Perubahan Iklim 1. Kajian dan Penelitian Mengenai Peningkatan Ketahanan Permukiman yang Adaptif 2. Pembangunan dan Pengelolaan Permukiman 3. Upaya Pemberdayaan Masyarakat 4. Akses Perumahan yang Layak dan Terjangkau



• Penyediaan fasilitas penunjang aktivitas kajian dan penelitian mengenai ketahanan permukiman yang adaptif terhadap perubahan iklim • Pengembangan struktur perumahan yang tangguh terhadap dampak perubahan iklimRENCANA yang terjangkau AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API) • Diseminasi informasi mengenai permukiman yang tangguh



51



1. K 2. Ketahanan Sistem Kehidupan 1. Ketahanan Ekonomi 2. Ketahanan Sistem Kehidupan



1.2 Sub Bidang Kemandirian Energi • Pengembangan energi bersumber dari tenaga air (hydropower) dan panas bumi pada daerah dengan risiko iklim rendah • Pengembangan tanaman untuk bioenergi (biomassa dan bahan bakar nabati) • Optimalisasi pemanfaatan limbah organik untuk produksi energi dan gas, • Peningkatan pemanfaatan Sasaran sumber energi terbarukan di desa-desa terpencil 1.1 Sub-Bidang Ketahanan Pangan 2.1 Sub Bidangtingkat Kesehatan • Penurunan kehilangan produksi • Identifikasi pengendalian faktor-faktor pangan dandan perikanan. kerentanan dan wilayah risiko pada kesehatan • Pengembangan sumber • Penguatan sistem dan dan pertumbuhan barukewaspadaan produksi pangan pemanfaatan sistem dini risiko perikanan darat padaperingatan daerah dengan terhadap mewabahnya penyakit menular iklim rendah dan dampak lingkungan dan penyakit tidak menular yang minimum diakibatkan perubahan Iklim • Pengembangan sistem ketahanan pangan • Penguatan regulasi, petani, nelayan dan peraturan masyarakat (mikro) perundangan, dan kapasitas kelembagaan dengan pola pangan yang sehat dan bergizidi tingkat pusat dandan daerah serta seimbang, diversifikasi pangan • Peningkatan ilmu pengetahuan, inovasi teknologi, dan partisipasi masyarakat



1.2 Sub Bidang Kemandirian Energi • Pengembangan energi bersumber dari tenaga air (hydropower) dan panas bumi pada daerah dengan risiko iklim rendah 2.2 Sub-Bidang Permukiman • Pengembangan tanaman untuk bioenergi • Pelaksanaan kajian dan penelitian (biomassa dan bahan bakar nabati)mengenai peningkatan pemanfaatan ketahanan permukiman yang • Optimalisasi limbah organik adaptifproduksi terhadapenergi perubahan iklim. untuk dan gas, •• Pelaksanaan pembangunansumber dan pengelolaan Peningkatan pemanfaatan energi permukimandiyang terintegrasi dengan terbarukan desa-desa terpencil penanggulangan dampak perubahan iklim berkelanjutan. 2.1dan Subpembangunan Bidang Kesehatan • Pemahaman pemangku kepentingan dan Identifikasi dan pengendalian faktor-faktor masyarakat dan mengenai permukiman yang kerentanan risiko pada kesehatan terhadap perubahan iklim. • tangguh Penguatan sistem kewaspadaan dan • Peningkatan terhadap perumahan pemanfaatanakses sistem peringatan dini yang layakmewabahnya dan terjangkau terhadap penyakit menular dan penyakit tidak menular yang diakibatkan perubahan Iklim • Penguatan regulasi, peraturan perundangan, dan kapasitas kelembagaan di tingkat pusat dan daerah • Peningkatan ilmu pengetahuan, inovasi teknologi, dan partisipasi masyarakat 2.3 Sub SubBidang BidangInfrastruktur Infrastruktur 2.3 Pengembangankonsep konsep ketahanan •• Pengembangan ketahanan infrastruktur infrastruktur yang adaptif yang adaptif perubahan iklimperubahan iklim



• Pengembangan prasarana yang adaptif terhadap perubahan iklim



• Penyediaan dan penyesuaian infrastruktur yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan tangguh terhadap perubahan 2.2iklim Sub-Bidang Permukiman Pelaksanaantata kajian penelitian mengenai • Pengelolaan letakdan infrastrukur yang peningkatan ketahanan permukiman yang terintegrasi dengan penataan ruang dalam adaptif terhadap perubahan iklim. pembangunan berkelanjutan • Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan permukiman yang terintegrasi dengan penanggulangan dampak perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. • Pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat mengenai permukiman yang tangguh terhadap perubahan iklim. • Peningkatan akses terhadap perumahan yang layak dan terjangkau 3. Bidang Ketahanan Ekosistem



3. Ketahanan Ekosistem



• Penurunan luas kerusakan ekosistem alami



52



darat dan laut akibat perubahan iklim.



• Peningkatan kuantitas & kualitas terumbu



2.3karang Sub Bidang Infrastruktur & tutupan hutan pada wilayah DAS • prioritas; Pengembangan konsep ketahanan infrastruktur yang adaptif perubahan iklim • Penurunan tingkat keterancaman spesiesspesies kunci akibat perubahan iklim;



• Perbaikan dan konservasi wilayah tangkapan hujan pada DAS yang menjadi sumber pembangkit energi tenaga air dan panas bumi • Optimalisasi pemanfaatan limbah organik dan biomassa serta pengembangan sumber energi dari bahan bakar nabati (BBN).



Strategi • Penyesuaian dan pengembangan • Penguatan dan pemutakhiran sistem usahatani terhadap informasi kerentanan dan risiko perubahan iklim kesehatan terhadap • Pengembangan dan perubahan penerapan iklim, teknologi adaptif terhadap • Pengembangan cekaman iklim kebijakan, perencanaaan, jejaring, dan kerja • Pengembangan dan optimalisasi sama antar lembaga didan tingkat sumberdaya lahan, air lokal, regional dan nasional genetik. terkait risiko kesehatan terhadap perubahan iklim • Penguatan kapasitas dan kewaspadaan dini terkait ancaman perubahan iklim terhadap kesehatan di tingkat masyarakat dan pemerintah.



• Perbaikan dan konservasi wilayah tangkapan hujan pada DAS yang menjadi sumber pembangkit energi tenaga air dan panas bumi penunjang •• Penyediaan Optimalisasifasilitas pemanfaatan limbah aktivitas kajian dan penelitian organik dan biomassa serta mengenai ketahanan pengembangan sumber energi permukiman yangnabati adaptif dari bahan bakar (BBN). terhadap perubahan iklim • Pengembangan struktur perumahan yang tangguh terhadap dampak perubahan • Penguatan dan pemutakhiran iklim yangkerentanan terjangkau dan risiko informasi • Diseminasi informasiperubahan mengenai kesehatan terhadap permukiman yang tangguh iklim, dampak perubahan • terhadap Pengembangan kebijakan, iklim kepada pemerintah pada perencanaaan, jejaring, dan kerja berbagai tingkatan sama antar lembaga di tingkat • Penyusunan program aksi lokal, regional dan nasional adaptasi perubahan iklim sub terkait risiko kesehatan terhadap bidang permukiman mengacu perubahan iklim kebutuhan sub bidang • pada Penguatan kapasitas dan permukiman menghadapi kewaspadaandalam dini terkait dampak ancamanperubahan perubahaniklim. iklim terhadap kesehatan distruktur, tingkat Penyesuaian baikdari dari •• Penyesuaian baik struktur, masyarakat desain dan pemerintah. komponen, maupun lokasi komponen, desain maupun lokasi infrastrukturyang yangtangguh tangguh infrastruktur terhadap perubahan iklim. • Perbaikan infrastruktur eksisting yang rentan terhadap perubahan iklim baik dari segi struktur, fungsi maupun lokasinya. • Fasilitasi aktivitas kajian dan • Penyediaan fasilitas penunjang penelitian mengenai konsep aktivitas kajian dan penelitian ketahanan infrastruktur terhadap mengenai ketahanan perubahan iklim permukiman yang adaptif terhadap perubahan iklim • Pengembangan struktur perumahan yang tangguh terhadap dampak perubahan iklim yang terjangkau • Diseminasi informasi mengenai permukiman yang tangguh terhadap dampak perubahan iklim kepada pemerintah pada berbagai tingkatan • Penyusunan program aksi adaptasi perubahan iklim sub • Pengamanan ketersediaan air bidang permukiman mengacu dan perlindungan terhadap iklim pada kebutuhan bidang ekstrim (Securingsub Water permukiman dalam menghadapi Availability and Protecting from dampak perubahan Extreme Weather), iklim. Penyesuaiankehilangan baik dari struktur, •• Pencegahan komponen,dan desain maupun lokasi ekosistem keanekaragaman infrastruktur yang tangguh and hayati (Avoiding Ecosystem Biodiversity Loss) dan



• Penjagaan keberlanjutan



ketersediaan air dan konservasi ekosistem serta keanekaragaman ekosistem; hayati (Sustainable Water Supply and Conservation of Ecosystem and Biodiversity). • Penyesuaian rencana tata ruang RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API) 4.1 Sub Bidang Perkotaan. kawasan perkotaan terhadap • Pengintegrasian upaya adaptasi ke dalam ancaman perubahan iklim rencana tata ruang perkotaan; • Pengelolaan lingkungan kawasan



• Pengembangan sistem Ketahanan



7. Program Pendukung 1. Perbaikan dan Konservasi Wilayah Tangkapan Hujan 2. Perluasan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan 3. Pengembangan Teknologi Inovatif dan Adaptif untuk Budidaya Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati dan Hutan Tanaman untuk Energi (energy plantation) Klaster Rencana Aksi 4. Program Pendukung 1. Penyesuaian Sistem Produksi 1. Identifikasi dan Pengendalian Pangan Faktor-Faktor Kerentanan dan Risiko pada Kesehatan Masyarakat 2. yang Perluasan Pertanianoleh pangan dapatArea Ditimbulkan dan Budidaya Perikanan Perubahan Iklim 2. Penguatandan Sistem Kewaspadaan 3. Perbaikan Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Sarana dan Prasarana Pertanian Peringatan Dini terhadap yang Climate Proof Mewabahnya Penyakit Menular PenyakitDifersifikasi Tidak Menular yang 4. dan Percepatan Pangan Diakibatkan Perubahan Iklim 5. Pengembangan Teknologi Inovatif 3. Penguatan Regulasi, Peraturan dan Adaptif dan Kapasitas Perundangan, Kelembagaan di Tingkat Pusat dan 6. Pengembangan Sistem Informasi Daerah Terhadap Risiko pada dan Komunikasi (Iklim dan Kesehatan Masyarakat yang dapat Teknologi) Ditimbulkan oleh Perubahan Iklim 4. Peningkatan Ilmu Pengetahuan, Pendukung 7. Program Teknologi, dan Partisipasi 1. Inovasi Perbaikan dan Konservasi Wilayah Masyarakat Terkait Adaptasi Tangkapan Hujan Kesehatan Terhadap Perubahan 2. Perluasan Pemanfaatan Sumber Iklim Energi Terbarukan 1.3. Kajian dan Penelitian Mengenai Pengembangan Teknologi Inovatif Peningkatan Ketahanan dan Adaptif untuk Budidaya Permukiman yang Bahan AdaptifBakar Tanaman Sumber 2. Nabati Pembangunan danTanaman Pengelolaan dan Hutan untuk Permukiman Energi (energy plantation) 3.4. Program Upaya Pemberdayaan Masyarakat Pendukung 4. Akses Perumahan yang Layak dan 1. Terjangkau Identifikasi dan Pengendalian Faktor-Faktor Kerentanan dan Risiko pada Kesehatan Masyarakat yang dapat Ditimbulkan oleh Perubahan Iklim 2. Penguatan Sistem Kewaspadaan dan Pemanfaatan Sistem Peringatan Dini terhadap Mewabahnya Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular yang Diakibatkan Perubahan Iklim 3. Penguatan Regulasi, Peraturan Perundangan, dan Kapasitas Kelembagaan dipengembangan Tingkat Pusat dan 1. Penelitian Penelitian danpengembangan 1. dan konsep Daerah ketahanan Terhadap Risiko pada konsep infrastruktur ketahanan infrastruktur Kesehatan Masyarakat yang dapat 2. Pengembangan Prasarana yang 2. Pengembangan Prasarana yang Ditimbulkan oleh Perubahan Iklim Adaptif Terhadap Perubahan Iklim 4. Peningkatan Ilmu Pengetahuan, 3. Pengurangan Risiko Terganggunya Inovasi Teknologi, dan Partisipasi Fungsi Aksesibilitas Transportasi Masyarakat Terkait Adaptasi pada Jalan, Jembatan, Perkeretaapian, Kesehatan Terhadap Perubahan Pelabuhan, dan Bandara Akibat Iklim 1. Dampak Kajian dan Penelitian Mengenai Perubahan Iklim PeningkatanPenyediaan, Ketahanan dan 4. Peningkatan, PermukimanInfrastruktur yang Adaptif Penyesuaian yang 2. Berdampak Pembangunan dan Pengelolaan Langsung pada Kesehatan Permukiman Masyarakat dan Tangguh terhadap 3. Perubahan Upaya Pemberdayaan Masyarakat Iklim 4. Akses Perumahan yang Layak dan 5. Integrasi terhadap Pembangunan Terjangkau Berkelanjutan 6. Peningkatan Sistem Pendukung Infrastruktur Adaptasi Perubahan Iklim 7. Perancangan, Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Energi sehingga Adaptif Terhadap Perubahan Iklim 1. Perbaikan / Penyempurnaan Tata Ruang dan Tataguna Lahan 2. Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Produktif secara Lestari 3.1. Peningkatan Tata Kelola Kawasan Penelitian dan pengembangan Konservasi dan Ekosistem Esensial konsep ketahanan infrastruktur 4.2. Rehabilitasi Ekosistem yangyang Pengembangan Prasarana Terdegradasi 5. Pengurangan Ancaman Terhadap Ekosistem 6. Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi 7. Program Pendukung 1. Pengintegrasian Upaya Adaptasi 2. Perubahan Iklim ke dalam Rencana Tata Ruang Perkotaan 3. Penyesuaian Infrastruktur dan



terintegrasi dengan penataan ruang dalam pembangunan berkelanjutan



1. Ketahanan Ekonomi 3. Ketahanan Ekosistem



Sasaran 1.1 Sub-Bidang Ketahanan Pangan 3. Bidang Ketahanan Ekosistem • Penurunan tingkat kehilangan produksi • pangan Penurunan kerusakan ekosistem alami danluas perikanan. darat dan laut akibat perubahan • Pengembangan wilayah sumber iklim. pertumbuhan baru produksi pangan dan • perikanan Peningkatan kuantitas & kualitas terumbu darat pada daerah dengan risiko karang & tutupan hutan pada wilayah DAS iklim rendah dan dampak lingkungan prioritas; minimum • Pengembangan sistem ketahanan pangan • Penurunan tingkat keterancaman spesiespetani, nelayan dan masyarakat (mikro) spesies kunci akibat perubahan iklim; dengan pola pangan yang sehat dan bergizi serta seimbang, sistem dan diversifikasi • Pengembangan Ketahananpangan ekosistem;



4.1 Sub Bidang Perkotaan. • Pengintegrasian upaya adaptasi ke dalam rencana tata ruang perkotaan; 1.2 Sub Bidang Kemandirian Energi • Penyesuaian infrastruktur dan fasilitas • Pengembangan energi bersumber dari perkotaan untuk mengantisipasi ancaman tenaga air (hydropower) dan panas bumi perubahan iklim; pada daerah dengan risiko iklim rendah Peningkatan Kapasitas Masyarakat •• Pengembangan tanaman untuk bioenergi Perkotaan dan terkait Isu Ancaman Perubahan (biomassa bahan bakar nabati) Iklim. • Optimalisasi pemanfaatan limbah organik



2. Ketahanan Sistem Kehidupan 5. Sistem Pendukung



4. Ketahanan Wilayah Khusus



untuk produksi energi dan gas, • Peningkatan pemanfaatan sumber energi terbarukan di desa-desa terpencil 2.1 Sub Bidang Kesehatan • Identifikasi dan pengendalian faktor-faktor kerentanan dan risiko pada kesehatan 4.2 Sub Bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Penguatan sistem kewaspadaan dan • pemanfaatan Peningkatan kapasitas kehidupandini sistem peringatan masyarakat pesisir dan pulau-pulau; terhadap mewabahnya penyakit menular • dan Pengelolaan penyakit dan tidakpendayagunaan menular yang lingkungan dan ekosistem untuk adaptasi; diakibatkan perubahan Iklim Penerapan regulasi, tindakanperaturan adaptasi struktural dan •• Penguatan non struktural;dan kapasitas kelembagaan di perundangan, pusat danupaya daerah • tingkat Pengintegrasian adaptasi perubahan • Peningkatan ilmu pengetahuan, inovasi iklim ke dalam rencana pengelolaan wilayah teknologi, partisipasikecil; masyarakat pesisir dandan pulau-pulau • Peningkatan sistem pendukung adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;



2.2 Sub-Bidang Permukiman • Pelaksanaan kajian dan penelitian mengenai peningkatan permukiman yang 5. Bidang Sistemketahanan Pendukung adaptif terhadap perubahan iklim. • Berfungsinya sistem pendukung adaptasi • Pelaksanaan dan ini pengelolaan yang efektif; pembangunan sistem pendukung permukiman yang terintegrasi dengan mencakup: peningikatan kapasitas, penanggulangan dampak perubahan iklim informasi iklim, risert, perencanaan, dan pembangunan berkelanjutan. penganggaran; monitoring dan evaluasi. •• Pemahaman pemangku kepentingan dan Adanya mekanisme koordinasi yang mampu masyarakat mengenai permukiman yang mensinergikan upaya-upaya adaptasi antar tangguh terhadap perubahan iklim. K/L dan antar pusat dengan daerah. • Peningkatan akses terhadap perumahan yang layak dan terjangkau



2.3 Sub Bidang Infrastruktur • Pengembangan konsep ketahanan infrastruktur yang adaptif perubahan iklim



perubahan iklim



Strategi • Penyesuaian dan pengembangan • sistem Pengamanan ketersediaan usahatani terhadap air dan perlindungan perubahan iklim terhadap iklim ekstrim (Securingdan Water • Pengembangan penerapan Availability and Protecting teknologi adaptif terhadap from Extreme Weather), cekaman iklim Pencegahan kehilangan •• Pengembangan dan optimalisasi ekosistem dan keanekaragaman sumberdaya lahan, air dan hayati (Avoiding Ecosystem and genetik. Biodiversity Loss) dan • Penjagaan keberlanjutan ketersediaan air dan konservasi ekosistem serta keanekaragaman hayati (Sustainable Water Supply and Conservation of Ecosystem and Biodiversity). • Penyesuaian rencana tata ruang kawasan perkotaan terhadap ancaman perubahan iklim •• Perbaikan dan konservasikawasan wilayah Pengelolaan lingkungan tangkapan hujan pada DAS yang perkotaan secara berkelanjutan sumber pembangkit • menjadi Peningkatan kualitas infrastruktur energi tenagadiair dan panas bumi dan fasilitas kawasan • Optimalisasi pemanfaatan limbah perkotaan dan biomassa • organik Peningkatan kapasitasserta pengembangan sumberdalam energi masyarakat perkotaan dari bahan bakar nabatiperubahan (BBN). menghadapi ancaman iklim • Pengembangan dan optimalisasi riset dan sistem informasi • Penguatan dan pemutakhiran tentang perubahan iklim di informasi kerentanan dan risiko kawasan perkotaan kesehatan terhadap perubahan • iklim, Stabilitas kehidupan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil • Pengembangan kebijakan, terhadap ancaman perubahan perencanaaan, jejaring, dan kerja iklim antar lembaga di tingkat sama • lokal, Peningkatan lingkungan regionalkualitas dan nasional wilayahrisiko pesisir dan pulau-pulau terkait kesehatan terhadap kecil perubahan iklim Pelaksanaan pembangunan •• Penguatan kapasitas dan struktur adaptasi wilayah kewaspadaan diniditerkait pesisir dan pulau-pulau kecil ancaman perubahan iklim kesehatan tingkat • terhadap Penyesuaian rencanaditata masyarakat dan pemerintah. kawasan perkotaan terhadap ancaman perubahan iklim • Pengembangan dan optimalisasi riset dan sistem informasi tentang perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil • Penyediaan fasilitas penunjang aktivitas kajian dan penelitian mengenai ketahanan permukiman yang adaptif terhadap perubahan iklim • Pengembangan struktur perumahan yang tangguh terhadap dampak perubahan iklim yang terjangkau • Diseminasi informasi mengenai permukiman yang tangguh terhadap dampak perubahan iklim kepada pemerintah pada berbagai tingkatan • Penyusunan program aksi adaptasi perubahan iklim sub bidang permukiman mengacu pada kebutuhan sub bidang permukiman dalam menghadapi dampak perubahan iklim. • Penyesuaian baik dari struktur, komponen, desain maupun lokasi infrastruktur yang tangguh



Penyesuaian Infrastruktur yang Berdampak Langsung pada Kesehatan Masyarakat dan Tangguh terhadap Perubahan Iklim 5. Integrasi terhadap Pembangunan Berkelanjutan 6. Peningkatan Sistem Pendukung Infrastruktur Adaptasi Perubahan Iklim 7. Perancangan, Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Energi Klaster Rencana sehingga Adaptif Terhadap Aksi Perubahan Iklim Sistem Produksi Tata 1.1. Penyesuaian Perbaikan / Penyempurnaan Pangan Ruang dan Tataguna Lahan 2.2. Perluasan Pengelolaan danPertanian Pemanfaatan Area pangan Kawasan Produktif secara Lestari dan Budidaya Perikanan 3. Peningkatan Tata Kelola Kawasan 3. Perbaikan Konservasidan danPengembangan Ekosistem Esensial Sarana dan Prasarana Pertanian 4. Rehabilitasi Ekosistem yang yang Climate Proof Terdegradasi Difersifikasi Pangan 5.4. Percepatan Pengurangan Ancaman Terhadap Ekosistem 5. Pengembangan Teknologi Inovatif 6. dan Pengembangan Sistem Informasi Adaptif dan Komunikasi Sistem Informasi 7.6. Pengembangan Program Pendukung dan Komunikasi (Iklim dan 1. Teknologi) Pengintegrasian Upaya Adaptasi 2. Perubahan Iklim ke dalam Rencana Pendukung 7. Program Tata Ruang Perkotaan 1. danInfrastruktur Konservasi Wilayah 3. Perbaikan Penyesuaian dan Hujan untuk 4. Tangkapan Fasilitas Perkotaan 2. Perluasan Pemanfaatan Mengantisipasi AncamanSumber Energi Terbarukan Perubahan Iklim 3. Teknologi Inovatif 5. Pengembangan Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan AdaptifTerkait untuk Isu Budidaya Perkotaan Ancaman Tanaman Sumber Perubahan Iklim Bahan Bakar Nabati dan Hutan Tanaman untuk Energi (energy plantation) 4. Program Pendukung 1. Identifikasi dan Pengendalian Faktor-Faktor Kerentanan dan Risiko pada Kesehatan Masyarakat dapat Ditimbulkan 1. yang Peningkatan Kapasitas oleh Kehidupan Perubahan MasyarakatIklim Pesisir dan Pulau2. Penguatan Kewaspadaan Pulau KecilSistem Terkait dengan Isu dan Pemanfaatan Perubahan Iklim Sistem Peringatan Dini terhadap Menular 2. Mewabahnya Pengelolaan Penyakit dan Pendayagunaan dan Penyakit dan TidakEkosistem Menular yang Lingkungan untuk Diakibatkan Perubahan Iklim Adaptasi Perubahan Iklim 3. Penguatan Regulasi, Peraturan 3. Perundangan, Penerapan dan Tindakan Adaptasi Kapasitas Struktural dan Non Pusat Struktural Kelembagaan di Tingkat dan untuk Terhadap Mengantisipasi Ancaman Daerah Risiko pada Perubahan Iklim Kesehatan Masyarakat yang dapat Ditimbulkan oleh Perubahan Iklim 4. Pengintegrasian Upaya Adaptasi ke 4. Peningkatan Ilmu Pengetahuan, dalam Rencana Pengelolaan Inovasi Teknologi, dan Partisipasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Masyarakat Terkait Adaptasi Kecil Kesehatan Terhadap Perubahan 5. Iklim Peningkatan Sistem Pendukung 1. Kajian dan Penelitian Mengenai Adaptasi Perubahan Iklim di Peningkatan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Permukiman yang Adaptif Kecil 2.1. Pembangunan dan Pengelolaan Peningkatan Kapasitas Bagi Permukiman Pemangku Kepentingan dalam 3. Upaya Pemberdayaan Masyarakat Adaptasi Perubahan Iklim 4.2. Akses Perumahan yang Layak dan Pengembangan Informasi Iklim Terjangkau yang Handal dan Mutakhir 3. Peningkatan Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terkait Adaptasi Perubahan Iklim 4. Perencanaan dan Pengangaran serta Peraturan Perundangan yang dapat Merespon Perubahan Iklim 5. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim



1. Penelitian dan pengembangan konsep ketahanan infrastruktur 2. Pengembangan Prasarana yang



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



53



54



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



bab 5



MEKANISME PELAKSANAAN



Bab 5 Mekanisme Pelaksanaan 5.1 Mekanisme Koordinasi Penyusunan dokumen RAN-API diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dan juga pelibatan pemangku kepentingan lainnya baik swasta, lembaga swadaya masyarakat, lembaga kerjasama internasional, universitas dan lembaga penelitian. Dalam rangka memudahkan koordinasi dalam penanganan perubahan iklim baik mitigasi maupun adaptasi dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian perencanaan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, Menteri PPN/Kepala Bappenas telah mengeluarkan SK Menteri PPN/ Kepala Bappenas No Kep.38/M.PPN/HK/03/2012 tentang pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Perubahan Iklim. Berdasarkan mandat dan komposisi keanggotaannya, tim koordinasi ini memiliki peran yang penting dalam melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga di tingkat pusat. Tim Koordinasi Penanganan Perubahan Iklim terdiri atas Tim Pengarah dan 6 (enam) Kelompok Kerja, yaitu: (1) Bidang Pertanian; (2) Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut; (3) Bidang Energi, Transportasi dan Industri; (4) Bidang Pengelolaan Limbah; (5) Bidang Pendukung lainnya dan Lintas Bidang; dan (6) Bidang Adaptasi



PENANGGUNG JAWAB Menteri PPN/Kepala Bappenas TIM PENGARAH Ketua Sekretaris Pokja I Pokja II Pokja III Pokja IV Pokja V



: Pertanian : Kehutanan dan Lahan Gambut : Energi, Transportasi dan Industri : Limbah : Pendukung dan Lintas Sektor



Pokja VI : Adaptasi Gambar 5.1 Struktur Tim Koordinasi Penanganan Perubahan Iklim Tim Pengarah terdiri dari pejabat eselon I pada Kementerian/Lembaga memiliki tugas: 1.



Memberikan arahan umum terhadap pelaksanaan tugas-tugas kelompok kerja,



2.



Menetapkan rekomendasi kebijakan/strategi penanganan perubahan iklim (mitigasi dan adaptasi) dengan mengacu pada RAN-GRK dan RAN-API serta



3.



56



Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan mitigasi dan adaptasi.



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



Kelompok Kerja (Pokja VI) Bidang Adaptasi merupakan salah satu kelompok kerja yang dibentuk dengan tugas sebagai berikut: 1.



Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan program adaptasi perubahan iklim;



2.



Mensinkronkan rencana kerja masing-masing K/L;



3.



Menyusun Rencana Aksi Nasional untuk Adaptasi Perubahan Iklim;



4.



Menyusun laporan semesteran dan tahunan Kelompok Kerja, dan menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan kepada Ketua Tim Pengarah Penanganan Perubahan Iklim;



5.



Melaksanakan tugas lainnya yang terkait sesuai arahan Ketua Tim Pengarah Penanganan Perubahan Iklim.



Sesuai dengan lingkup tugasnya, penyusunan dan pelaksanaan RAN-API menjadi tugas dari Pokja Bidang Adaptasi termasuk koordinasi pelaksanaan program adaptasi dan sinkronisasi di masing-masing kementerian/lembaga. Untuk itu penyusunan dan pelaksanaan dari RAN-API ini akan dikoordinasikan melalui Pokja Adaptasi di bawah kendali Tim Koordinasi Penanganan Perubahan Iklim yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam pelaksanaan RAN-API ini nantinya masih perlu diatur peran institusi di luar Pokja Adaptasi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Perubahan Iklim utamanya untuk kaitannya dengan aksi adaptasi di daerah. Untuk itu, pembagian tugas RAN-API adalah sebagai berikut: 1.



Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan pelaksanaan dan pemantauan RAN-API dengan melibatkan para Menteri dan Gubernur yang terkait dengan upaya adaptasi perubahan iklim, serta melaporkan pelaksanaan RAN-API yang terintegrasi kepada Presiden paling sedikit 1 tahun sekali



2.



Menteri PPN/Kepala Bappenas bertugas mengkoordinasikan evaluasi dan kaji ulang RAN-API yang terintegrasi, serta menyusun pedoman penyusunan RAD-API.



3.



Menteri Dalam Negeri bertugas memfasilitasi penyusunan RAD-API bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Lingkungan Hidup.



4.



Kementerian/Lembaga lainnya sesuai tupoksi masing-masing bertugas untuk menjalankan RAN-API sehingga dapat diukur, dilaporkan, diverifikasi, baik dengan pendanaan sendiri maupun kerjasama dengan dunia internasional, serta melakukan pemantauan pelaksanaan RAN-API dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.



5.



Pemerintah Provinsi diharapkan menyusun Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RADAPI) yang mengacu pada RAN-API dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah berdasarkan kemampuan APBD dan masyarakat.



6.



Gubernur menyampaikan RAD-API kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk diintegrasikan dalam upaya adaptasi nasional.



Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam pelaksanaan adaptasi sesuai dengan kondisi wilayah dan tingkat kerentanan yang dimilikinya. Pada dasarnya dampak langsung perubahan iklim terjadi pada skala lokal sehingga tindakan adaptasi dilakukan pada tingkatan dan kondisi lokal setempat. Untuk menghasilkan upaya adaptasi yang efektif diperlukan upaya menyeluruh pada berbagai tingkatan pemerintah, dipandu dan didukung dengan adanya strategi dan kebijakan adaptasi di tingkat pusat. Penyusunan dan pelaksanaan RAN-API dan RAD-API perlu memperhatikan pembagian kewenangan dan urusan pemerintahan pada bidang yang terkait dengan adaptasi perubahan iklim. Pengaturan kewenangan RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



57



pemerintahan baik nasional, provinsi, kabupaten/kota mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 38 Tahun 2007. Penyusunan program dan rencana aksi adaptasi dalam beberapa bidang/sektor perlu diselaraskan dengan pengaturan kewenangan sebagaimana diatur dalam PP No. 38 Tahun 2007. Dokumen strategi dan rencana aksi yang dihasilkan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, dalam hal ini RPJMD dan RTRW Provinsi/ Kabupaten/Kota. Selain itu dokumen strategi dan rencana aksi berisikan program dan kegiatan prioritas per bidang dan terkait erat dengan Rencana Strategis masing-masing SKPD terkait. Berdasarkan uraian di atas, beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam rangka integrasi RAN-API dan strategi/rencana aksi API daerah adalah sebagai berikut ini: •



Memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API);



•



Mengintegrasikan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi , Kabupaten dan Kota di semua proses penyusunan;



•



Mengintegrasikan dalam penyusunan RPJMN/D di semua proses penyusunannya, yaitu dari Rancangan Awal RPJMN/D, kemudian Rancangan RPJMN/D, dan Rancangan Akhir RPJMN/D;



•



Memasukan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah.



Pada dasarnya upaya implementasi dari RAN-API mempunyai lokus tertentu, sehingga peran daerah sangat penting. Selain adanya ruang lingkup yang merupakan kewenangan pusat/nasional, ada juga ruang lingkup yang bersifat campuran maupun daerah. Pembagian ruang lingkup kewenangan ini akan memberikan kejelasan akan kepemilikan dan implementasi dari program API.



5.2 Mekanisme Pendanaan Adaptasi Sampai saat ini belum ada kebijakan pendanaan adaptasi perubahan iklim yang secara khusus dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi adaptasi di Indonesia. Kebijakan pendanaan terkait adaptasi perubahan iklim merupakan bagian dari kebijakan pembiayaan pembangunan secara menyeluruh yang didasarkan pada rencana pembangunan tahunan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Di dalam perencanaan jangka menengah, isu perubahan iklim telah mendapatkan prioritas pendanaan melalui mekanisme APBN. Selain itu, kebijakan pendanaan perubahan iklim tidak hanya berasal dari sumber pendanaan domestik, namun dikembangkan dari berbagai sumber pendanaan lain termasuk kerjasama internasional dan sektor swasta. Berbagai program adaptasi perubahan iklim selama ini banyak didukung oleh pendanaan yang berasal dari kerjasama internasional, baik dalam bentuk peningkatan kapasitas maupun pembiayaan proyek percontohan.



5.2.1 Sumber Pendanaan Domestik Pendanaan dalam negeri yang menjadi prioritas utama dalam pendanaan RAN-API bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan RPJMN 2010-2014 dan RKP tahun berjalan. Sumber pendanaan dalam negeri lainnya, seperti APBD, hutang pemerintah, investasi swasta (perbankan dan nonperbankan), dan corporate social responsibility (CSR). Sumber pendanaan terkait APBN dapat berupa rupiah murni maupun PHLN (pinjaman dan hibah luar negeri). Pinjaman luar negeri mengikuti mekanisme yang telah diatur di dalam peraturan yang sama seperti dalam pengelolaan hibah luar negeri. Hibah luar negeri merupakan sumber pendanaan yang memiliki risiko relatif rendah. Hibah dalam negeri dapat menjadi sumber dana yang berpotensi untuk menangani perubahan iklim ini. Hibah dalam negeri yang dikelola pemerintah dapat mengikuti mekanisme yang selaras dengan



58



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



hibah dari luar negeri. Karena sifatnya hibah, pengaturan tersebut diharapkan tidak memberikan terlalu banyak hambatan kepada pemberi hibah dalam penyalurannya. Sumber dana dari APBN pada umumnya akan disalurkan melalui Kementerian/Lembaga pemerintah, pemerintah pusat, maupun BUMN dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, sumber dana dari APBN dapat disalurkan kembali kepada pihak swasta dengan mekanisme tertentu sesuai dengan jenis sumber dananya. Pengaturan pengelolaan hibah yang diterima dari luar negeri diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 2/2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Luar Negeri serta Penerusan PHLN dan Peraturan Menteri No. 05/2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang dibiayai dari PHLN. ICCTF adalah institusi Dana Perwalian Perubahan iklim yang ditujukan untuk menampung dana hibah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pendanaan kegiatan melalui ICCTF akan lebih dapat ditonjolkan aspek ‘insentif’ karena dana hanya diberikan kepada pengusul yang lulus seleksi. Selain itu, ICCTF tidak terikat ‘tahun anggaran’, dimana kegiatan dapat dimulai kapan saja asalkan mendapat pesetujuan dari Steering Committee dan diimplementasikan dalam kurun waktu sesuai dengan proposal. Sistem monitoring dan evaluasi ICCTF  sudah sangat komprehensif. Beberapa sumber dana swasta dalam negeri diantaranya adalah perbankan, non-bank, Corporate Social Responsibility (CSR), Public Private Partnership (PPP), dan asuransi. Sumber dana swasta dalam negeri dapat diidentifikasi untuk mendukung sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah. Perbankan dapat dimobilisasi untuk membiayai investasi swasta dengan financial returns yang menguntungkan. Dana perbankan yang dapat dimobilisasi dapat berupa perbankan umum maupun perbankan syariah. Untuk itu, perlu diterapkan kebijakan pemerintah yang memberikan insentif bagi lembaga perbankan yang memberikan pinjaman lunak kepada industri yang menerapkan teknologi hijau atau mendukung penurunan emisi gas rumah kaca. Dalam hal ini, koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia diperlukan dalam menyusun kebijakan strategis perbankan. Non-perbankan terdiri dari sumber dana dari pasar modal dalam negeri, asuransi, lembaga pembiayaan, maupun lembaga pensiun. Kriteria kegiatan yang dapat dibiayai relatif sama dengan kegiatan yang dibiayai oleh perbankan, yaitu memiliki financial returns yang tinggi. Sama halnya dengan lembaga perbankan, perlu ada koordinasi pihak terkait untuk menerapkan kebijakan insentif yang tepat bagi penggunaan sumber dana dari lembaga non-bank untuk menerapkan teknologi hijau. Selain itu, potensi investasi swasta juga dapat dimanfaatkan melalui kebijakan insentif pada pihak yang mendukung upaya mitigasi. Insentif dapat diberikan pada penggunaan energi yang efisien dengan emisi karbon yang rendah, tetapi seringkali memerlukan pendanaan yang tidak sedikit karena adanya kebutuhan teknologi rendah karbon. Potensi swasta yang dapat memanfaatkan pasar karbon di sektor kehutanan juga mulai terbuka walaupun masih bersifat sukarela. Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kegiatan sukarela badan usaha untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sekitarnya. Karena sifatnya sukarela, pemerintah dapat memberikan arahan agar penggunaan CSR dapat difokuskan kepada memberikan bantuan dalam menangani dampak perubahan iklim. Sampai saat ini, potensi CSR diperkirakan akan besar karena lebih banyak badan usaha yang tertarik untuk melaksanakan CSR di bidang lingkungan.



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



59



5.2.2 Sumber Pendanaan Internasional Sumber dana dari berbagai lembaga internasional cukup tersedia secara luas dan dapat digunakan baik oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta. Pemakaian sumber ini sangat bergantung kepada mekanisme pengusulan yang berlaku pada masing-masing institusi penyedia dana. Terkait perubahan iklim, mekanisme UNFCCC membuka akses bagi negara-negara berkembang untuk mendapatkan dana dari negara-negara maju. Global Environment Facility (GEF) ditunjuk sebagai lembaga yang mengelola dana tersebut dan menyalurkannya melalui badan multilateral (Bank Dunia, UNDP, dan lain-lain) yang bertindak sebagai trustee. Dalam konteks negosiasi UNFCCC, sejak COP 13 di Bali upaya mitigasi perubahan iklim telah memasukkan inisiatif Reducing Emission from Deforestation and Degradation (REDD) yang selanjutnya telah berkembang menjadi REDD+.    Negosiasi ini telah membuka jalan bagi tersedianya dukungan pendanaan internasional bagi inisiatif REDD+ dan melahirkan kesempatan bagi negara-negara berkembang untuk mengambil peluang pendanaan internasional tersebut, termasuk Indonesia.  Namun ada beberapa prakondisi yang harus dipenuhi untuk hal ini, di antaranya kondisi yang mendukung investasi dan mekanisme berbasis kinerja yang efektif. Terkait dengan Copenhagen Accord, diharapkan tersedia dana sekitar USD 30 Miliar hingga 2012 dan USD 100 Miliar sampai tahun 2020 yang dapat digunakan untuk dana adaptasi, mitigasi, serta mekanisme dukungan transfer teknologi dan REDD+. Walaupun Copenhagen Accord ini juga tidak mengikat, potensi pendanaan ini dapat dijajaki. Ke depan, di dunia internasional diperkirakan akan ada beberapa mekanisme dan institusi baru untuk mendanai aksi mitigasi perubahan iklim. Mekanisme pendanaan melalui UNFCCC yang baru masih belum ditetapkan. Meskipun dalam Copenhagen Accord dinyatakan akan adanya Copenhagen Green Climate Fund, belum ada kesepakatan mengenai bentuk, mekanisme penyaluran, kriteria penerimaan dan sebagainya. Mekanisme pendanaan internasional yang lain adalah: Adaptation Fund, Least Developed Countries Fund, Special Climate Change Fund, Climate and Development Knowledge Network, Global Climate Change Aliance, Global Facility for Disaster Reduction and Recovery; International Climate Initiative. Beberapa kerjasama Bilateral dan Multilateral juga dapat dipergunakan untuk mendukung kegiatan adaptasi. Untuk dapat mengakses sumber pendanaan ini perlu dilakukan: peningkatan kapasitas ICCTF sehingga mendapat akreditas NEI; penyusunan daftar prioritas kegiatan jangka menengah dan estimasi biayanya. Di samping itu perlu juga dibangun mekanisme kordinasi horizontal dan vertikal yang efektif untuk implementasi RAN-API; dan sistem Monitoring dan Evaluasi yang baik. Untuk memaksimalkan potensi manfaat dari kerjasama internasional dan pendanaan perubahan iklim, dokumen RAN-API secara jelas menekankan pada aspek-aspek sebagai berikut: •



Mengaitkan hasil adaptasi perubahan iklim dengan program pengentasan kemiskinan dan proyek pembangunan lainnya, pengurangan tingkat risiko dan kerentanan terhadap perubahan iklim (termasuk ancaman lainnya) merupakan suatu upaya pembangunan yang saling memberikan manfaat (co-benefit). Berbagai proyek pembangunan seharusnya berkontribusi pada pengurangan kerentanan dan memperhatikan kelompok masyarakat yang paling rentan.



•



Meningkatkan komunikasi yang lebih baik terkait prioritas dan target adaptasi dengan peluang pendanaan internasional. Prioritas pendanaan dari lembaga kerjasama internasional tidak selalu sama dengan prioritas aksi dari pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dan pemangku kepentingan perlu menentukan rencana aksi prioritas yang dibutuhkan dibandingkan dengan menyesuaikan prioritas sesuai dengan peluang pendanaan yang ada.



60



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



•



Pentingnya upaya ’pengarusutamaan perubahan iklim’. Dalam konteks pembangunan daerah, isu perubahan iklim belum menjadi prioritas utama dibandingkan dengan sektor kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Upaya pengarusutamaan perubahan iklim mendorong peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat tanpa mengubah sumberdaya yang terbatas dari prioritas kebijakan daerah.



•



Dokumen RAN-API diharapkan mampu mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan yang tersedia baik yang berasal dari domestik maupun internasional untuk pelaksanaan rencana aksi adaptasi di Indonesia. Mekanisme pendanaan yang berasal dari sumber domestik mengikuti tata laksana pengelolaan keuangan yang ada. Berkaitan dengan dukungan sumber pendanaan internasional, RAN-API memberikan arahan dalam mengaitkan bagi K/L serta pemangku kepentingan lainnya dengan sumber-sumber pendanaan internasional. Dengan jelas, dokumen RAN-API memberikan arahan bagaimana K/L, lembaga non pemerintah dan masyarakat dapatberkoordinasi satu sama lain dalam menyiapkan proposal pendanaan dari lembaga kerjasama internasional.



5.3 Mekanisme Monitoring, Evaluasi, Kaji Ulang dan Pelaporan Dalam implementasi RAN-API akan dibuat mekanisme monitoring, evaluasi, pelaporan dan kaji ulang yang merupakan bagian siklus penyusunan dan pemutakhiran RAN-API sesuai dengan perkembangan terkini perubahan iklim di tingkat nasional dan global.



5.3.1 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Proses pemantauan dan evaluasi RAN-API diperlukan untuk memastikan pencapaian target dan sasaran penurunan emisi yang telah ditetapkan. Proses pemantauan pelaksanaan kegiatan RAN-API



dilakukan



oleh Kementerian/Lembaga terkait dan secara berkala dilaporkan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas. Mekanisme Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Upaya monitoring dan evaluasi yang dilakukan harus sejalan dengan sistem monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan.



5.3.2 Mekanisme Kaji Ulang RAN-API Adaptasi perubahan iklim memerlukan basis dasar-dasar kajian yang komprehensif dengan mempertimbangkan perkembangan dinamis yang terjadi secara global dan nasional. Selain itu dengan adanya perkembangan iptek yang ada dimungkinkan adanya berbagai terobosan baru pada masa mendatang. Untuk itu dokumen RAN-API dimungkinkan untuk diperbaharui berdasarkan perkembangan yang terjadi serta berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala. Kementerian PPN/Bappenas akan melakukan proses evaluasi dan kaji ulang RAN-API yang terintegrasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan nasional dan perkembangan global terkini.



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



61



62



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



bab 6



PEMILIHAN LOKASI PERCONTOHAN KEGIATAN RAN-API



Bab 6 Pemilihan Lokasi Percontohan Kegiatan RAN-API Penyusunan strategi/rencana adaptasi perubahan iklim bagi daerah berdasarkan kajian kerentanan yang lengkap merupakan hal penting bagi pelaksanaan adaptasi. Namun, mengingat sumber daya dan kapasitas Pemda yang masih terbatas, maka Pemerintah Pusat berinisiatif untuk melakukan kegiatan pilot adaptasi perubahan iklim berdasarkan RAN-API pada daerah rentan. Pemilihan daerah pilot ini dilakukan berdasarkan pemetaan kajian kerentanan yang telah dilakukan oleh berbagai Kementerian/Lembaga, Mitra Pembangunan dan Civil Society Organization (CSO) yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan kegiatan pilot adaptasi perubahan iklim ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang baik dan utuh pelaksanaan adaptasi perubahan iklim di daerah yang merupakan kolaborasi/kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan baik dari pemerintah pusat, daerah maupun mitra pembangunan serta masyarakat. Pelaksanaan pilot ini juga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk menempatkan dampak perubahan iklim sebagai faktor penting dalam pembangunan dan melakukan kajian yang cukup, serta merencanakan dan mengintegrasikannya ke dalam strategi/rencana adaptasi perubahan iklim daerah. Strategi/rencana adaptasi perubahan iklim daerah ini diharapkan pula kemudian diselaraskan dengan perencanaan dan anggaran pemerintah daerah. Untuk memastikan pelaksanaan adaptasi berjalan dengan baik diperlukan pula sistem monitoring dan evaluasi yang akan menjadi umpan balik bagi perencanaan adaptasi selanjutnya. Untuk mendukung pelaksanaan pilot ini diperlukan koordinasi antara K/L Pusat dengan Pemerintah Daerah (SKPD atau Dinas) yang terkait dengan aksi adaptasi. Dengan demikian, berdasarkan aksi adaptasi setiap bidang yang ada di dalam dokumen RAN-API, diperlukan suatu identifikasi kegiatan Quick Wins sebagai Pilot Project di daerah atau lokasi rentan yang tepat dan memerlukan penanganan khusus untuk aksi adaptasi. Pemilihan lokasi pilot dilakukan berdasarkan beberapa kriteria pemilihan, yaitu: 1. Kelengkapan Kajian Kerentanan meliputi Kajian, Sektor dan Klaster Aksi 2. Komitmen Daerah yang meliputi adanya Strategi dan Rencana, Integrasi ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah, serta adanya sumber pendanaan lainnya 3. Aktivitas terkait adaptasi yang sudah atau sedang berjalan, dengan sumber dana dari APBD atau sumber dana lainnya (swasta, mitra pembangunan, dll) 4. Keberadaan Pokja Perubahan Iklim di daerah 5. Kesesuaian dengan RAN-API



64



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 15 daerah dengan hasil penilaian atau scoring tinggi (skor 4 dan 5 dari skala 5), yang menjadi daerah percontohan RAN-API, yaitu:



Tabel 6.1 Daerah Percontohan Kegiatan RAN-API



No.



Provinsi/Kab/Kota



Nilai



1



Provinsi Bali



5



2



Kota Semarang



5



3



Kota Pekalongan



5



4



Provinsi Jawa Barat



5



5



Kota Blitar



5



6



Kota Bandar Lampung



5



7



Provinsi Jawa Timur



4



8



Kabupaten Malang



4



9



Kota Batu



4



10



Kota Malang



4



11



Provinsi Nusa Tenggara Barat



4



12



Pulau Lombok



4



13



K ota Tarakan



4



14



Provinsi Sumatera Selatan



4



15



Provinsi Sumatra Utara



4



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



65



66



Provinsi/ Kabupaten/ Kota



Provinsi Sumatera Selatan



Kabupaten Tarakan



Provinsi Jawa Timur



Kabupaten Malang



Kota Batu



No



1



2



3



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



4



5



V



V



V



V



V



Ketersediaan



Klaster Aksi



Pertani an (wilaya h produk



Pertani an (jagung, apel), Air Bersih, bahaya longsor, dan Kesehat an



Pertani an, Air Bersih



Bibit tersertifika si, pupuk organik, peremajaan



Pembuatan embung, bibit tersertifika si, prasarana pertanian, jaringan irigasi dan air minum, reboisasi, dll



Kesehat Pembangun an an jaringan irigasi dan air minum, penyediaan dan pengelolaa n air baku, dan pembangun an lingkungan sehat



Pertani an, Pesisir, Kesehat an



Sektor



Kajian Kerentanan (VA)



V



V



V



V



V



V



V



V



V



Integrasi ke perencanaan dan penganggaran daerah



V



Strategi/ Rencana Aksi Adaptasi



Tidak ada



Tidak ada



Tidak ada



Tidak ada



Tidak ada



Sumber pendanaan lainnya



Komitmen Pemerintah Daerah



V



V



V



V



V



Pokja Perubahan Iklim



Bidang Ketahanan Ekonomi Sub bidang Ketahanan Pangan



Bidang Ketahanan Ekonomi Sub bidang Ketahanan Pangan; dan Bidang Ketahanan Sistem Kehidupan Sub bidang Infrastruktur; dan Kesehatan



Bidang Ketahanan Ekonomi Sub bidang Ketahanan Pangan



Bidang Ketahanan Sistem Kehidupan Sub bidang (1). Infrastruktur; dan (2). Kesehatan



Bidang Ketahanan Sistem Kehidupan Sub bidang (1). Infrastruktur; dan (2). Kesehatan



Kesesuaian dengan RAN-API



4



4



4



4



4



Penilaian



Hasil



Tabel 6.2 Ringkasan Penilaian VA untuk Lokasi Percontohan Kegiatan RAN-API (hasil preliminary)



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



67



Semarang Kota Batu



8 5



Kota Malang



6



Kabupaten Kota Blitar Malang



Kabupaten Tarakan



2



4 7



Kota Batu Provinsi Sumatera Selatan



5 1



Provinsi Jawa Timur



Provinsi/ Kabupaten/ Kota



No



3



Kabupaten Malang



4



V



Infrastr Pertani uktur an Ekono (wilaya mi, h Permuk produk



Pertani Pertani an an, Air (jagung, Bersih, apel), Kesehat Air an Bersih, bahaya longsor, dan Kesehat an



Pertani an, Air Bersih



V



V V



Kesehat an, Air bersih dan bahaya longsor



Kesehat an



V



V



V V



Pertani Pertani an an, (wilaya Pesisir, h Kesehat produk an si apel)



Tidak ada



V ada Tidak Mercycorp ACCCRN



Ada dalam RPJMD



(APBD)



Tidak ada V



Tidak ada



Tidak ada



Tidak ada



Tidak ada ada Tidak



Sumber pendanaan lainnya



V



V V



V V (Strategi Terpadu Perubahan Iklim Kota Blitar)



V



V



V



V



V



V V



Integrasi ke perencanaan dan penganggaran daerah



V



V V



V



Komitmen Pemerintah Daerah Strategi/ Rencana Aksi Adaptasi



V



Pengendali Bibit V an Banjir tersertifika (Pembangun dan Rob si, pupuk an tanggul organik, laut dan peremajaan



Bibit tersertifika si, pupuk organik, peremajaan dan perluasan Pembangun tanaman an jaringan apel, irigasi sarana-dan air minum, prasarana penyediaan pertanian dan pengelolaa Pembangun n baku, anair jaringan dan irigasi dan pembangun air minum, an penyediaan lingkungan dan sehat pengelolaa n air baku, pembangun an lingkungan sehat, dan reboisasi Pembuatan Sistem embung, produksi bibit pangan, tersertifika prasarana si, adaptif prasarana perubahan pertanian, iklim, jaringan penguatan irigasi dan kewaspada air minum, an wabah reboisasi, penyakit dll



Pertani Pembuatan embung, an (jagung, bibit tersertifika apel), si, Air Bersih, prasarana Kajian Kerentanan pertanian, bahaya (VA) longsor, Ketersediaan Sektor jaringan Klaster irigasi dan Aksi dan Kesehat air minum, an reboisasi, dll



V



V



V V



V



V



V



V V



Pokja Perubahan Iklim



V



Bidang Ketahanan Sistem Kehidupan Ekonomi Sub bidang Sub bidang Pangan Ketahanan Permukiman; dan Bidang Ketahanan



Bidang Ketahanan Bidang Ketahanan Ekonomi Sub bidang Sistem Kehidupan Ketahanan Pangan; Sub Bidang bidang dan Infrastruktur dan Ketahanan Sistem Kesehatan Sub Kehidupan bidang Infrastruktur; dan Kesehatan



Bidang Ketahanan Ekonomi Sub bidang Ketahanan Pangan



Bidang Ketahanan Sistem Kehidupan Sub bidang Infrastruktur dan Kesehatan



Bidang Ketahanan Sistem Kehidupan Sub bidang (1). Infrastruktur; dan (2). Kesehatan



Infrastruktur; dan (2). Kesehatan



Bidang Ketahanan Ketahanan Bidang Ekonomi Sub bidang Sistem Kehidupan Ketahanan Sub bidang Pangan (1).



5 4



4 5



4



4



4



4 4



4 Bidang Ketahanan Ekonomi Sub bidang Ketahanan Pangan; dan Bidang Ketahanan Sistem Kehidupan Sub Kesesuaian dengan Hasil bidang RAN-API Infrastruktur; dan Penilaian Kesehatan



68



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



Provinsi/ Kabupaten/ Kota



Provinsi Kota Semarang Sumatera Selatan



Kabupaten Tarakan



Kota Pekalongan



Kota Bandar Lampung



Provinsi Jawa Timur



Kabupaten Malang



Provinsi NTB



Pulau Lombok



Kota Batu



1 8



2



9



10



3



4



11



12



5



Kota Blitar



No



7



Infrastr uktur (air bersih, drainas Pertani e, an, Air persam Bersih pahan permuk iman, Pesisir, Pertani Perikan an an, (jagung, Kesehat apel), an, Air Pendidi Bersih, kan bahaya longsor, dan Kesehat Pertani an an, perkeb unan, Pertani kehutan an an, (wilaya



V



V



V



V



V



V



Permuk iman, Pekerja an Umum,



Kesehat an



V



V



V



Tidak ada



Tidak ada



V



V



Tidak ada



Tidak ada



V



V



Tidak ada



ACCCRN, APBD dan APBN



GIZ



Tidak ada



Mercycorp ACCCRN



Tidak V ada



V



V



V



V



Ada dalam RPJMD



V



(Strategi (APBD) Terpadu Perubahan Pemerintah Daerah Iklim Komitmen Kota Blitar) Strategi/ Integrasi ke Sumber Rencana perencanaan pendanaan Aksi dan lainnya Adaptasi penganggaran daerah



V



(Pembangun an tanggul laut dan banjir kanal; Relokasi Pembangun sebagian V an jaringan industri) irigasi dan Banjir Rob, V air minum, Air bersih, penyediaan dan sanitasi pengelolaa n air baku, dan Penyediaan V pembangun air bersih, an konservasi (Penyusunan lingkungan strategi air tanah, sehat ketahanan pengelolaa kota V n limbah, pemberday menghadapi perubahan aan iklim) masyarakat pesisir, kualitas Pembuatan V pendidikan embung, dan bibit kesehatan tersertifika si, prasarana pertanian, jaringan V irigasi dan air minum, V Antisipasi reboisasi, kekurangan dll air bersih, antisipasi Bibit V bahaya rob tersertifika dan abrasi si, pupuk



Pertani Infrastr Pengendali an, uktur an Banjir Ekono dan Rob Pesisir, mi, Kesehat an Permuk iman



V



V



V



Pertani Sistem an, Air produksi Bersih, pangan, Kesehat prasarana an adaptif Kajian Kerentanan (VA) perubahan Ketersediaan Sektor iklim, Klaster Aksi penguatan kewaspada an wabah penyakit



V



lingkungan sehat, dan reboisasi



V



V



V



V



V



V



V



V



V



Pokja Perubahan Iklim



V



Ekonomi Sub bidang Ketahanan Pangan



Bidang Ketahanan Wilayah Khusus Sub bidang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Bidang Ketahanan



Bidang Ketahanan Ekonomi Sub bidang Ketahanan Pangan; dan Bidang Ketahanan Sistem Kehidupan Sub bidang Infrastruktur; dan Kesehatan



Bidang Ketahanan Wilayah Khusus Sub bidang Perkotaan; dan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Bidang Ketahanan Ekonomi Sub bidang Ketahanan Pangan



Sub bidang (1). Bidang Ketahanan Infrastruktur ; dan Wilayah Khusus Sub (2). Kesehatan bidang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil



Bidang Ketahanan Sistem Kehidupan Sub bidang (1). Permukiman; dan dan Infrastruktur; (2). Kesehatan Bidang Ketahanan Wilayah Khusus Sub bidang Pesisir dan Bidang Ketahanan Pulau-pulau Kecil Sistem Kehidupan



RAN-API



Bidang Ketahanan Sistem Kehidupan Sub bidang Infrastruktur dan Kesehatan Kesesuaian dengan



4



4



4



4



4



5



5



4



4 5



Penilaian



Hasil



5



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



69



Provinsi Bali



Provinsi Jawa Timur



Kabupaten Provinsi Malang Sumatra Utara



Kota Batu



3



4 15



5



Kabupaten Tarakan



2



14



Pulau Lombok Provinsi Sumatera Selatan



12 1



Provinsi Jawa Barat



Provinsi NTB



11



13



Provinsi/ Kabupaten/ Kota



No



V



V V



V



V



V



V



V



V Antisipasi kekurangan air bersih, antisipasi bahaya rob dan abrasi



Pertani an (wilaya



Bibit tersertifika si, pupuk



Pembangun an jaringan irigasi dan air minum, penyediaan dan pengelolaa n air baku, dan pembangun Pertani an Training an untuk para lingkungan petani, sehat pembentuk Pertani an koperasi an, Air petani, Bersih penyediaan bibit unggul Pertani Pembuatan Pertani embung, Tidak ada an an, air, bibit (jagung, perkota tersertifika apel), an, si, Air daerah prasarana Bersih, pesisir pertanian, bahaya longsor, jaringan irigasi dan dan Kesehat air minum, an reboisasi, dll



Pertani Pertani an, perkeb Pesisir, unan, Kesehat kehutan an an, perikan Kesehat an, dan an pesisir, kesehat an, dan air bersih



bersih, air tanah, drainas pengelolaa e, n limbah, persam pemberday pahan aan permuk masyarakat iman, pesisir, Pesisir, kualitas Perikan pendidikan an, dan Kajian Kerentanan (VA) Kesehat kesehatan Ketersediaan an, Sektor Klaster Aksi Pendidi kan



V



V



V V



V V (pertanian)



V



V



V



V



V



V



V



V



V



V



Integrasi ke perencanaan dan penganggaran V daerah



Strategi/ Rencana Aksi Adaptasi V



Tidak ada



Tidak ada Tidak ada



Tidak ada



APBD



ADB



Tidak ada



Tidak ada



Tidak ada



Sumber pendanaan lainnya



Komitmen Pemerintah Daerah



ketahanan kota menghadapi perubahan iklim)



V



V V



V



V



V



V



V



V



Pokja Perubahan Iklim



Bidang Ketahanan Ekonomi Sub bidang Ketahanan Pangan



Bidang Ketahanan Bidang Ketahanan Ekonomi Sub bidang Ekonomi, sub bidang Ketahanan Pangan; Ketahanan dan BidangPangan Ketahanan Sistem Kehidupan Sub bidang Infrastruktur; dan Kesehatan



Bidang Ketahanan Ekonomi Sub bidang Ketahanan Pangan



Bidang Ketahanan Ekonomi Sub bidang Ketahanan Pangan



Bidang Ketahanan Sistem Kehidupan Sub bidang (1). Infrastruktur; dan (2). Kesehatan



Bidang Ketahanan WilayahKehidupan Khusus Sub Sistem bidang Pesisir Sub bidang (1). dan Pulau-pulau Kecil Infrastruktur; dan (2). Kesehatan



Kesesuaian dengan RAN-API



dan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil



4



4 4



4



5



5



4



4



4



Penilaian



Hasil



Gambar 6.1 Daerah Percontohan Kegiatan RAN-API



70



RENCANA AKSI NASIONAL ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (RAN-API)



LAMPIRAN



Lampiran 1: Matrik Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API)



72



73



Rencana Aksi



Meminimalisasi kehilangan hasil melalui penurunan luas daerah terkena/ puso akibat banjir, kekeringan dan lainnya



Meminimalisasi kehilangan hasil melalui pengendalian OPT dan penanganan DPI (Penurunan luas dan intensitas serangan/ pengendalian OPT dan terkena banjir/kekeringan)



1.



2.



Berkurangnya persentase kehilangan hasil/penurunan produksi akibat serangan OPT sebagai dampak perubahan iklim



Berkurangnya persentase kehilangan hasil/penurunan produksi akibat banjir dan kekeringan sebagai dampak perubahan iklim



Indikator



2013-2014



2013-2014



Periode



< 2% dari luas tanam untuk tiap tahun



< 3% dari luas tanam untuk tiap tahun



Target/Lokasi



2013:210 2014:250



2013: 40 2014: 45



Anggaran (Milliar Rupiah)



Kementan (DJTP)



Kementan (DJTP)



Penanggun g Jawab



SLPHT dan SLI (unit) SLPHT : 5000 SLI : 417



Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada / Penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada / Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman / Pengembangan Sistem



Jumlah bantuan kepemilikan alsintan pompa air



Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesi n pertanian (prioritas Nasional dan Bidang)



Rekomendasi Dampak Perubahan Iklim (Rekomendasi)



Fasilitas Pengelolaan OPT (Kali)



Jumlah informasi peramalan serangan OPT



Jumlah (unit) pengembangan sumber air alternatif skala kecil (melalui pengembangan sumber air permukaan dan air tanah) untuk mendukung tanaman pangan, holtikultura, peternakan dan perkebunan.



Luas areal panen yang bisa diseamatkan



Indikator



Pengelolaan air irigasi untuk pertanian (prioritas Nasional dan Bidang)



Perlindungan bagi petani terhadap reisko iklim (banjir dan kekeringan, serangan OPT)



Program/Kegiatan Prioritas



RKP 2013/Renstra/RPJMN



Penurunan tingkat kehilangan produksi pangan dan perikanan akibat kejadian iklim ekstrim dan perubahan iklim Pengembangan wilayah sumber pertumbuhan baru produksi pangan dan perikanan daratpada daerah dengan risiko iklim rendah dan dampak lingkungan minimum (low emission) Pengembangan sistem ketahanan pangan petani, nelayandan masyarakat (mikro) dengan pola pangan yang sehat dan bergizi serta seimbang, dan terwujudnya diversifikasi pangan hingga tingkat optimum



Klaster 1: Penyesuaian Sistem Produksi Pangan



No



Sasaran: 1. 2. 3.



1.1 Sub-Bidang Ketahanan Pangan



1. Bidang Ketahanan Ekonomi



74 Meningkatnya kualitas data perikanan tangkap



Tersedianya paket percontohan minapadi



Inventarisasi sumberdaya ikan di perairan teritorial dan kepulauan



Pengembangan Sistem Pendataan Perikanan Tangkap



Pengembanagn Minapadi perikanan budidaya



5.



6.



7.



Meningkatnya jumlah perairan territorial dan kepulauan yang teridentifikasi sumberdayanya



Terlindunginya petani dari risiko kerugian dan termotivasinya petani untuk menerapkan system usahatani yang tahan (resilient) dengan dukungan teknologi adaptif



Pengembangan sistem perlindungan usahatani akibat kejadian iklim ekstrim melalui Asuransi Indeks Iklim (Weather Index Insurance)



4.



Tersedianya informasi tingkat kerawanan pangandan kerentanan desa terhadap dampak perubahan iklim



Menurunnya luas serangan OPT tanaman perkebunan sebesar 1% per tahun



Indikator



Identifikasi perkembangan tingkat kerawanan pangan sebagai dampak perubahan iklim terhadap kemampuan/penurunan produksi pangan



Rencana Aksi



3.



No



2013-2014



2013-2014



20 lokasi percontohan



33 Provinsi di Indonesia



a. Pengembangan Asuransi Indeks Iklim untuk tanaman pangan, b. Pilot project Kementan Asuransi Indeks Iklim pada sistem usahatani berbasis padi 33 Provinsi di Indonesia



2014



2013-2014



Pemantapan model Asuransi Indek Iklim pada system usahatani berbasis padi



30 Kabupaten/Kota (SKPG)



14.855 ha/27 provinsi 43.000 ha/27 provinsi



Target/Lokasi



2013



2013-2014



2014



2013



Periode



2013 : 0,4 2014 : 5



2013: 23,38 2014: 25,71 Total: 49,098



2013:15,19 2014: 16 Total:31,8



0,909



175,085



36,642



Anggaran (Milliar Rupiah)



KKP



KKP



KKP



Kementan



Kementan



Kementan (BKP)



Kementan (Ditjenbun)



Penanggun g Jawab



Luas lahan pengembanagan minapadi



Kelengkapan data dan statisitik perikanan tangkap yang akurat di seluruh provinsi dan UPT Pelabuhan Perikanan (Prov)



Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Pengelolaan Tangkap/ sumberdaya ikan (SDI) Peningkatan produksi Perikanan



Jumlah perairan laut teritorial dan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya (WPP)



Jumlah rumah petani yang dibantu/memperoleh polis asuransi Jumlah premi yang terserap dan jumlah (Rp) polis yang diberikan



Luas areal panen yang bisa diseamatkan Jumlah rumah petani yang dibantu/memperoleh polis asuransi Jumlah premi yang terserap dan jumlah (Rp) polis yang diberikan Luas areal panen yang bisa diseamatkan



Jumlah desa yang diberdayakan/Demapan Jumlah penanganan daerah/lokasi rawan Jumlah hasil penyusunan PSVA Jumlah hasil analisis ketersediaan, rawan pangan dan akses pangan dalam antisipasi rawan pangan mencakup karakteristik wilayah, kelompok umur, jenis kelamin, dan social budaya (prov) Jumlah pelatihan aparat yang ditingkatkan pengetahuan dan keterampilan (prov) Jumlah desa yang diberdayakan dalam P2KP Jumlah hasil pemantauan, monitoring, evaluasi dan perumusan kebijakan P2KP Jumlah hasil promosi P2KP (Prov) Jumlah hasil analisis pola konsumsi pangan penduduk (Prov) Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan keamanan pangan (Prov) Jumlah hasil pengembangan olahan pangan



Pesentase Luas areal pengemdalian OPT perkebunan (ha)



Indikator



Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap/ Pengelolaan sumberdaya ikan (SDI)



Perlindungan bagi petani terhadap reisko iklim (banjir dan kekeringan, serangan OPT)



Program peningkatan Diversifikasi danKetahanan Pangan Masyarakat/Pengemba ngan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan



Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Program peningkatan Diversifikasi danKetahanan Pangan Masyarakat/Pengemban gan ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan yang sensitive gender



Perlindungan TanamanHortikultura (PrioritasNasional)



Program/Kegiatan Prioritas



RKP 2013/Renstra/RPJMN



75



Penerapan teknologi anjuran perikanan budidaya pada kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN)



Penyediaan benih unggul



Pengembangan pos kesehatan ikan dan lingkungan terpadu



Pengembangan sentra produksi perikanan budidaya yang terkendali dan terehabilitasi.



Pengembangan pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumber daya ikan di 15 danau prioritas untuk mendukung program industrialisasi Perikanan Budidaya di Perairan Umum



Penanaman mangrove di kawasan budidaya perikanan



Penanganan dampak red tide di kawasan usaha budidaya ikan di keramba jarring apung



Pengembangan alternatif sumber pakan alami



9.



10.



11.



12.



13.



14.



15.



Rencana Aksi



8.



No



Meningkatnya jumlah dan jenis pakan alami



Menurunnya dampak akibat red tide pada usaha budidaya ikan di Karamba Jaring Apung/KJA



Peningkatan kualtas lingkungan di kawasan budidaya



Peningkatan produksi perikanan di pemanfaatan 15 danau prioritas untuk mendukung program industrialisasi Perikanan Budidaya di Perairan Umum



Peningkatan kawasan perikanan budidaya yang sehat serta produk perikanan yang aman dikonsumsi



Tersedianya pos kesehatan ikan dan lingkungan terpadu



Terpenuhinya kestabilan suplai benih ikan untuk produksi dan pasar dengan mutu terjamin dan akurat



Meningkatnya produksi perikanan budidaya sesuai dengan teknologi anjuran



Indikator



2013-2014



2014



2013- 2014



2013-2015



2013-2014



2013-2014



2015-2019



2013-2014



2013-2014



Periode



Klaster perikanan bag. timur 1.Pangkep, Sulsel; 2. Gorontalo, 3. T. Tomini Sulteng; 4. Mamuju, KKP Sulbar



5 Kawasan sentra produksi perikanan budidayaikan di Karamba Jarring Apung/KJA



2013 : 3 Kawasan 2014 : 3 kawasan



15 danau prioritas nasional



91 Kawasan sentra produksi perikanan budidaya



25 kab/kota



33 Provinsi di Indonesia 33 Provinsi di Indonesia



2013 : 132 unit 2014 : 145 unit



Target/Lokasi



2013 : 1,4 2014 : 2,3



2014 : 25,6



2013 : 2,6 2014 : 2,6



2013-2014 :55,7



2013-2014 : 179,6



2013 : 7 2014 : 14



2013 : 38,8 2014 : 86



2013 : 6,6 2014 : 10



Anggaran (Milliar Rupiah)



KKP, LIPI



KKP, LIPI



KKP



KKP, LIPI



KKP, LIPI



KKP



KKP



KKP



Penanggun g Jawab



Peningkatan jumlah sentra produksi budidaya yang terkendali dan terehabilitasi perairannya (sentra budidaya)



Presentase produk perikanan budidaya yang bebas residu atau dibawah ambang batas residu yang diperbolehkan sesuai dengan permintaan pasar



Jumlah jenis pakan ikan terdaftar (jenis)



Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya/Pengembanga n Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan Peningkatan produksi peikanan budidaya/Pengembanga n system produksi pembudidayaan ikan (KKP) Pengembangan Litbang KP Penelitian Oceanografi (LIPI)



Peningkatan jumlah sentra produksi budidaya yang terkendali dan terehabilitasi perairannya (sentra budidaya)



Peningkatan jumlah sentra produksi budidaya yangterkendali dan terehabilitasiperairannya (sentra budidaya)



Peningkatan kesehatan ikan dan lingkungan



Jumlah benih dengan mutu terjamin



Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi anjuran perikanan budidaya



Indikator



Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya/Pengembanga n Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan



Budidaya/Pengembanag nsistem produksi pembudidayaan ikan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya/Pengembanga n system produksi pembudidayaan ikan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya/Pengembanga n system Pembenihan ikan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya/Pengembanga n Sistem Kesehatan Ikan danLingkungan Pembudidayaan Ikan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya/Pengembanga n Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya/Pengembanga n Sistem Kesehatan Ikan danLingkungan Pembudidayaan Ikan



Program/Kegiatan Prioritas



RKP 2013/Renstra/RPJMN



76



Rencana Aksi



Pencetakan sawah sawah baru yang didukung oleh pengembangan system jaringan irigasi yang berkelanjutan untuk layanan air irigasi



Reorientasi perluasan areal pertanian baru dan



1.



2.



Indikator



Termanfaatkannya lahan



Bertambahnya luas areal sawah baru pada daerah dengan kondisi ekosistem yang mendukung



Klaster 2: Perluasan Areal Pertanian Pangandan Budidaya Perikanan



No



2014



Prasertifikasi tanah petani sebanyak 25.000 bidang Di 30 provinsi, 150 kabupaten



Perluasan areal Hortibunnak 15.000 Ha



Prasertifikasi bidang tanah petani, 650 paket di 30 provinsi, 150 kabupaten 27 provinsi, 137 kabupaten (Cetak sawah 100.000 Ha)



Perluasan areal tebu: 3.000 ha, 5 provinsi, 34 kabupaten



Perluasan areal peternakan 3.000 Ha, di 30 provinsi, 149 kabupaten



5



105



1.000



6,5



21



21



46,9



14



Perluarsan areal hortikultura : 2000Ha/ di 28 provinsi, 100 kabupaten Perluasan perkebunan: 6.700 Ha, di 27 provinsi, 120 kabupaten



650



2013 : 1,81 2014 : 2



Anggaran (Milliar Rupiah)



27 propinsi, 137 kabupaten/ 65.000 ha (cetak sawah),



3 paket teknologi, 1 produk biologi, 1 datainformasi (8 lokasi)



2013 - 2014



2013



Target/Lokasi



Periode



Kementan



Kementan (Ditjen PSP)



KKP



Penanggun g Jawab



Program Penyediaan



Program Penyediaan Dan Pengembaganan Prasarana dan Sarana/ Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)



Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan/Penelitian dan Pengembangan IPTEK Perikanan Budidaya



Program/Kegiatan Prioritas



Jumlah informasi/peta potensi sumberdaya



4. Terlaksananya pendataan petani sebanyak 32.500 petani dan lahan sebanyak 32,500 bidang pada tahun 2014



3. Terbukanya lahan hortikultura/perkebunan/peternakan seluas 4.500 ha sisanya terbuka ditriwulan ke 2 2015



1. Persiapan cetak sawah (ha) 2. Terbukanya lahan sawah seluas 25.000 ha, sisanya terbuka ditriwulan ke 2 2015



Terbukanya lahan sawah seluas 15.000 ha, sisanya terbuka ditriwulan ke 2 2014 Terbukanya lahan hortikultura/perkebunan/peternakan seluas 4.200 ha sisanya terbuka ditriwulan ke 2 2014 Terlaksananya pengembangan optimasi lahan seluas 40.000 ha di akhir tahun 2013, sisanya terbuka ditriwulan ke 2 2014 Terlaksananya pendataan petani sebanyak 32.500 petani dan lahan sebanyak 32,500 bidang pada 2013.



Persiapan cetak sawah (ha)



Jumlah Paket Teknologi /Produk Biologi/data informasi Untuk Peningkatan Produksi dan Produktifitas Perikanan Budidaya



Indikator



RKP 2013/Renstra/RPJMN



77



Analisis Pengembangan Daya Dukung (Carrying Capacity) untuk perikanan budidaya dan tangkap



5.



4.



Penelitian dan Pengembangan dalam rangka peningkatan kapasitas produksi pangan melalui perluasan dan pengembangan areal pertanian baru berwawasan lingkungan dan berbasis prinsipprinsip pengembangan wilayah yang berkonfigurasi spasial kepulauan. Identifikasi dan pemetaan lahan terlantar dan/atau lahan gambut potensial dan beresiko kecil untuk perluasan areal pertanian



optimasi lahan (pemanfaatan lahan terlantar/terdegradasi).



Rencana Aksi



3.



No



Tersedianya informasi dan Rekomendasi daya dukung (carrying capacity) untuk kegiatan perikanan budidaya dan perikanan tangkap di Indonesia



Tersedianya peta dan informasi tentang lahan terdegradasi/terlantar dan lahan gambut yang potensi bagi perluasan areal dan sumber pertumbuhan produksi baru



Tersedianya data dan informasi tentang potensi perluasan areal dan sumber pertumbuhan produksi baru yang berkonfigurasi kepulauan



terdegradasi/terlantar untuk perluasan areal pertanian sebagai sumber pertumbuhan baru produksi pangan untuk mengimbangi laju peningkatan kebutuhan dan konpensasi resiko penurunan produksi akibat perubahan iklim



Indikator



2013-2014



2020-2024



2015-2019



2013 - 2014



2013



2013-2014



2014



2013



Periode



2014: 6,9



2013: 10,9 2014: 5,3



2014: 100%



2013: 80% 2014: 100%



2013 : 6,21 2014 : 8,5



2014: 7,5 2013: 12,9



2014: 466 SP 2013: 80%



2013 : 6 rekomendasi, 6 data informasi, 2 WPP



2013: 7,4



630



531



2013: 463 SP



peta SDL kritis dan terlantar untuk pengembangan komoditas bahan baku bioenergi di Papua



Optimasi lahan 300 000 Ha, di 32 propinsi 442 kabupaten hasil-hasil penelitian terkait



Optimasi lahan 253 000 Ha, di 32 propinsi 442 kabupaten.



Target/Lokasi



Anggaran (Milliar Rupiah)



KKP, LIPI



BPN



Jumlah Data Dan Informasi Untuk Peningkatan Produksi dan Produktifitas Perikanan Budidaya



Luas tanah yang terindikasi terlantar



Jumlah analisa ketersediaan tanah untuk kepentingan masyarakat, pemerintah, dan badan usaha



Inventarisasi dan identifikasi tanah terindikasi terlantar (Prioritas Nasional 8)



Luas tanah yang terindikasi terlantar



Jumlah informasi/peta potensi sumberdaya Jumlah Peta Potensi Sumberdaya Lahan Pertanian Tingkat Tinjau dan Peta Semi Detail untuk pembukaan Sawah Baru, Lahan terlantar dan Lahan Terdegradasi Jumlah rekomendasi kebijakan pemanfaatan sumberdaya lahan dan perubahan iklim Inventarisasi dan identifikasi tanah terindikasi terlantar (Prioritas Nasional 8) Jumlah analisa ketersediaan tanah untuk kepentingan masyarakat, pemerintah, dan badan usaha



Data potensi perluasan areal untuk ekstensifikasi/ perluasan areal baru



Terlaksananya pengembangan optimasi lahan seluas 40.000 ha di akhir tahun 2013, sisanya terbuka ditriwulan ke 2 2014 Terlaksananya pengembangan optimasi lahan seluas 50.000 ha di akhir tahun 2013, sisanya terbuka ditriwulan ke 2 2015



Indikator



RKP 2013/Renstra/RPJMN



Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan/Penelitian dan Pengembangan IPTEK Perikanan Budidaya



Pengendalian Pertanahan (Prioritas Bidang)



Pengelolaan Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Tanah Kritis (Prioritas Bidang)



Pengelolaan Pertanahan Propinsi BPN



BPN



Pengelolaan Pertanahan Propinsi Pengelolaan Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Tanah Kritis (Prioritas Bidang) Pengendalian Pertanahan (Prioritas Bidang)



Program Penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan



Penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan



Dan Pengembaganan Prasarana dan Sarana/ Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)



Program/Kegiatan Prioritas



BPN



Kementan, LIPI



Kementan



(Ditjen PSP)



Penanggun g Jawab



78



Pengembangan budidaya ikan di lahan gambut



Analisis kebijakan daya dukung perairan di sumatera barat dalam rangka penerapan kebijakan ekonomi biru



Perluasan areal pertanian pada lahan sub optimal (lahan kering dan rawa) denga resiko iklim dan lingkungan yang minimum



Ekstensifikasi/pengembangan areal baru yang potensi untuk budidaya ikan



Pemantauan dan evaluasi perlindungan dan pengayaan sumberdaya ikan



7.



8.



9.



10.



Rencana Aksi



6.



No



Jumlah lokasi pemantauan dan evaluasi perlindungan dan pengayaan sumberdaya Ikan



Bertambahnya lahan pertanian baru pada lahan-lahan sub-optimal, terutama di lahan terdegradasi dan terlantar Meningkatnya jumlah areal budidaya ikan



Tersedianya rekomendasi pengelolaan dan/model pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir berdasarkan karakteristik daya dukung



Meningkatnya luasan lokasi baru perikanan budidaya di lahan gambut di Indonesia



Indikator



2013



2013-2014



2 WWP, 6 PUD dan 9 KKP



180 hektar di Indonesia bagian Timur



Provinsi Sumatera Barat Sumatera, Sulwesi, Kalimantan,



2015-2019 2015-2019 2020-2024



Provinsi Sumatera Barat



5 produk biologi, 1 paket teknologi



Target/Lokasi



2013-2014



2013-2014



Periode



2013 : 15, 07



2013 : 170 2014 : 210



2013: 0,5



2013 : 1,19 2014 : 1,5



Anggaran (Milliar Rupiah)



KKP, LIPI



KKP



Kementan



KKP



KKP



KKP



Penanggun g Jawab



Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya/ Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan/ Penelitian danPengembangan Pengelolaan



Jumlah rekomendasi pengelolaan dan/atau model pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir



Program Penelitian dan Pengembanga IPTEK Kelautan dan Perikanan/ Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya Laut dan Pesisir Program Penelitian dan Pengembanga IPTEK Kelautan dan Perikanan/ Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan Program Penelitian dan Pengembanga IPTEK Kelautan dan Perikanan/Penelitian dan Pengembangan IPTEK Perikanan Budidaya Program Penelitian dan Pengembanga IPTEK Kelautan dan Perikanan/ Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya Laut dan Pesisir



Jumlah wilayah Pengelolaan Perikanan Laut, PUD, Kawasan Konservasi yang telah teridentifikasi karakteristik biologi perikanan, serta habitat sumberdaya, potensi produksi kapasitas penangkapan ikannya dan/atau kerentanan, kelangkaan dan



Jumlah kawasan potensial perikanan budidaya



Jumlah rekomendasi pengelolaan dan/atau model pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir



Jumlah paket teknologi dan produk biologi Untuk Peningkatan Produksi dan Produktifitas Perikanan Budidaya



Jumlah paket/inovasi teknologi, rancang bangun/desain/data informasi teknologi kelautan dan perikanan (paket)



Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan Laut, PUD , Kawasan Konservasi yang telah teridentifikasi karakteristik biologi perikanan, serta habitat sumberdaya, potensi produksi kapasitas penangkapan ikannya dan/atau kerentanan, kelangkaan dan keterancaman kelestarian sumberdaya ikan dan habitatnya



Indikator



Program Penelitian dan Pengembanga IPTEK Kelautan dan Perikanan/ Penelitian dan pengembangan pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan



Program/Kegiatan Prioritas



RKP 2013/Renstra/RPJMN



79



1



Rencana Aksi



Indikator



Pengembangan teknologi pengelolaan air yang adaptif terhadap perubahan iklim (Teknologi hemat air seperti irigasi kendi, irigasi tetes, irigasi berselang, sistim gilir giring)



Pengembangan jaringan irigasi



Pengembangan system integrasi tanaman-ternak



2.



3.



4.



Tersedianya model usahatani



1. Meningkatnya kinerja jaringan irigasi tersier sehingga dapat meningkatkan fungsi layanan irigasi 2. Meningkatnya areal tanam melalui penambahan indek pertanaman



Meningkatnya daya adaptasi tanaman, penghematan air dan perluasan areal tanam pada berbagai kondisi iklim ekstrim



Meningkatnya ketersediaan dan suplai air melalui embung, dam parit dan sumur serapan bagi tanaman dalam upaya peningkatan luas areal tanam



440 paket



650.000 Ha di 31 Propinsi dan 328 Kabupaten



2014



2013



550.000 Ha di 31 Propinsi dan 328 Kabupaten



Pm



Penambahan luas embung, dam parit dan sumur serapan seluas 71.970 Ha (dari pembangunan embung/dalam parit sebanyak 399 unit (2013) dan 2000 unit (2014)



33 Provinsi di Indonesia



Target/Lokasi



2013



2020-2024



2015-2019



Pm



2020-2024



2015-2019



2013-2014



2015-2019



2014



Periode



650



550



143,9



2014 : 17



Anggaran (Milliar Rupiah)



Kementan



Kementan (Ditjen PSP)



Kementan



Kementan, LIPI



KKP , LIPI



KKP, LIPI



Penanggun g Jawab



Program Penyediaan Dan Pengembaganan Prasarana dan Sarana/ Pengelolaan air irigasi untuk pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang) Penelitian dan



Program Penyediaan Dan Pengembaganan Prasarana dan Sarana/ Pengelolaan air irigasi untuk pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)



Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana / Pengelolaan air irigasi untuk pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)



Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan (KKP)



Program/Kegiatan Prioritas



Jumlah rekomendasi kebijakan pemanfaatan



Menurunnya porsentase areal yang rentan terhadap kekeringan di 5 propinsi dan 99 kabupaten



Terbangunnya jaringan irigasi seluas 550.000 (2013) dan 650.000 Ha (2014)



Jumlah (unit) pengembangan sumbe68ystem68tivernatif skala kecil (melalui pengembangan sumber air permukaan dan air tanah) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan Jumlah pengembangan air dan antisipasi Jumlah pengembangan sumber air Jumlah (Unit) pengembangan kelembagaan petani pemakai air (melalui Pemberdayaan P3A dan Pengembangan Irigasi Partisipatif) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan.



Jumlah (unit) pengembangan sumber system alternatif skala kecil (melalui pengembangan sumber air permukaan dan air tanah) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan Jumlah pengembangan air dan antisipasi Jumlah pengembangan sumber air Jumlah (Unit) pengembangan kelembagaan petani pemakai air (melalui Pemberdayaan P3A dan Pengembangan Irigasi Partisipatif) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan.



keterancaman kelestarian sumberdaya ikan dan habitatnya



Indikator



RKP 2013/Renstra/RPJMN



Climate Proofialah pembangunan atau pengembangan sistem yang sudah memperhitungkan perubahan iklim sehingga sistem dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan pada kondisi iklim yang akan berubah



Pengembangan teknologi panen air (embung, dam parit, dan sumur serapan)



1.



Klaster 3: Perbaikan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian yang Climate Proof 1



No



80



Rehabilitasi dan konservasi DAS hulu untuk meningkatan daya serap air untuk mengurangi ancaman kekeringan dan banjir



Pengembangan sistem penyediaan, penanganan dan penyimpanan air bersih pada kegiatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian



6.



(crop livestock system) untuk mengurangi risiko iklim dan optimalisasi penggunaan sumberdaya lahan.



Rencana Aksi



5.



No



Tersedianya sistem penyediaan, penanganan dan penyimpanan air bersih untuk pasca panen dengan teknologi pemanenan air hujan (1)



Membaiknya kondisi DAS dan berkurangnya ancaman kekeringan dan banjir



integrasi ternak dan tanaman yang tahan cekaman iklim



Indikator



2013-2014



2013



2020-2024



2014 2013-2019



Periode



25 lokasi



32 propinsi (kecuali DKI Jakarta)



540 paket 33 Propinsi



Target/Lokasi



8,482



Bersinergi dengan 4.4.2



Anggaran (Milliar Rupiah)



Kementan



Badan P2SDMK



Badan P2SDMK



Kementan Kemenhut (BPDAS PS)



Penanggun g Jawab



Penyuluhan dan pengembangan SDMK/peningkatan penyuluhan kehutanan Penyuluhan dan pengembangan SDMK / Peningkatan pelayanan penyuluhan kehutanan Penyuluhan dan pengembangan SDMK / Perencanaan pengembangan SDMK Pendidikan dan pelatihan aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan lainnya Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana / Pengelolaan air irigasi untuk pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)



Perencanaan, penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, pengembangan kelembagaan dan evaluasi DAS



pengembangan sumberdaya lahan pertanian



Program/Kegiatan Prioritas



Jumlah (unit) pengembangan sumber air alternatif skala kecil (melalui pengembangan sumber air permukaan dan air tanah) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan Jumlah pengembangan air dan antisipasi Jumlah pengembangan sumber air Jumlah (Unit) pengembangan kelembagaan petani pemakai air (melalui Pemberdayaan P3A dan Pengembangan Irigasi Partisipatif) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan. Jumlah (Ha) pengembangan jaringan dan optimasi air (melalui pengembangan/ rehabilitasi JITUT, JIDES, dan TAM) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, Jumlah (Ha) optimasi pengembangan jaringan tersier ( JITUT, JIDES, dan TAM)



Pendidikan menengah kejuruan kehutanan sebanyak 285 orang



Sertifikasi penuluh kehutanan sebanyak 500 orang



100 kelompok masyarakat produktif mandiri



32 unit percontohan penyuluhan kehutanan (UPPK)



Terbangunnya hutan kemasyarakatan dan hutan desa seluas 500 rb Ha



Terjaminnya hutan kota seluas 1.000 Ha



Terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan mangrove, gambut, rawa dan sempadan pantai pada DAS prioritas seluas 10.000 Ha



Terjaminnya tanaman rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 389.000 Ha



Terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 100.000 Ha



sumberdaya lahan dan perubahan iklim global



Indikator



RKP 2013/Renstra/RPJMN



81



Rehabilitasi saluran tambak



Rehabilitasi sarana pendaratan ikan



Meningkatkan manajemen dan mengembangkan prasarana sumber daya air untuk pengendalian daya rusak air



Meningkatkan tingkat pelayanan dan kinerja prasarana sumber daya air dalam mendukung penyediaan air dan ketahanan pangan



9.



10.



11.



12.



8.



Pengembangan sistem rantai dingin dari kapal (penangkapan dan penanganan hasil tangkap ikan) hingga TPI dan unit pengolahan. Penguatan dan pengembangan manajemen stok/logistik (cold storage/gudang)



Rencana Aksi



7.



No



2012-2014



2015-2020



Terlaksananya pembangunan dan/ atau pemeliharaan prasarana dan sarana pengendalian sedimentasi pada sungai dan/ atau danau/ waduk Terlaksananya pembangunan, pengelolaan dan rehabilitasi prasaraana sumber daya air untuk mengoptimalkan fungsinya



2012-2014



2013 – 2014



2013-2014



2013-2014



2013-2014



Periode



Tersedianya teknologi untuk pengendalian sedimen pada sungai dan/atau danau/waduk



Tersedianya sarana pendaratan ikan sesuai dengan kebutuhan



Terciptanya sistem rantai dingin penanganan hasil tangkap perikanan Terciptanya sistem manajemen stok/logistik pada cold storage dan gudang hasil perikanan tangkap dan budidaya Terciptanya prasarana dan sarana budidaya tambak yang tahan terhadap banjir



Indikator



Kemen.PU, LIPI



1,097



Kemen.PU



Kemen.PU



0,849



1,543



Tersebar seluruh wilayah Indonesia, untuk Pembangunan embung /situ /bangunan penampung air lainnya 426 buah Tersebar seluruh wilayah Indonesia, untuk Rehabilitasi



Kemen.PU



4.889,004



Kemen.PU



Kemen.PU, LIPI



KKP



KKP



KKP



KKP



Penanggun g Jawab



331,766



2013:472 2014: 500



2013 : 400 2014 : 500



2013 : 67,74 2014 : 150



2013 : 9,1 2014 : 15



Anggaran (Milliar Rupiah)



Tersebar seluruh wilayah Indonesia, untuk Pembangunan 19 waduk (6 selesai,13 waduk dalam pelaksanaan pembangunan)



Monitoring dan informasi prototype bangunan penangkap sedimen di Sungai Cibuah dan Sungai Cikamiri Tersebar seluruh wilayah Indonesia untuk Model Sistem Pengembangan Teknologi Bangunan Sabo



2013 : 35 lokasi 2014 : 36 lokasi



Pantura dan Sulsel



2013: 21 provinsi 2014: 31 provinsi



Seluruh provinsi di Indonesia



Target/Lokasi



Program Pengelolaan Sumber Daya Air/ Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya



Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya/ Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap/Pengembanga n Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Program Pengelolaan Sumber Daya Air/ Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai



Fasilitasi Pengembangan Industri Hasil Pengolahan Perikanan Fasilitasi Pengembangan Industri Hasil Pengolahan Perikanan



Program/Kegiatan Prioritas



pengendali



pengendali



Jumlah buah waduk yang direhabilitasi



Jumlah buah Embung/Situ/Bangunan Penampung Air Lainnya yang dibangun



Jumlah buah waduk yang dibangun



Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang dioperasikan dan dipelihara



Jumlah sarana/prasarana lahar/sedimen yang direhabilitasi



Jumlah sarana/prasarana lahar/sedimen yang dibangun



Jumlah lokasi lanjutan pembangunan pelabuhan UPT Daerah untuk mendukung Minapolitan, termasuk lingkar luar dan daerah perbatasan yang potensial



Jumlah kawasan perikanan budidaya yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai



Lokasi sarpras yang dikembangkan dan dibina



Lokasi sarpras yang dikembangkan dan dibina



Indikator



RKP 2013/Renstra/RPJMN



82



No



Rencana Aksi



Periode



2012-2014



Indikator



Terselenggaranya pembangunan, pengelolaan dan rehabilitasi sistem jaringan irigasi (termasuk subak) untuk menjaga ketahanan pangan nasional



Tersebar seluruh wilayah Indonesia, untuk Pengembangan Teknologi Reservoir sungai bawah tanah / Aquifer Storage and Recovery (ASR) Tersebar seluruh wilayah Indonesia, untuk Teknologi Revitalisasi Bangunan Air Utama Tersebar seluruh wilayah Indonesia, untuk Pembangunan jaringan irigasi 318.751 Ha Tersebar seluruh wilayah Indonesia untuk Rehabilitasi jaringan irigasi 942.818,74 jt Ha Tersebar seluruh wilayah Indonesia untuk OP jaringan irigasi 2,315 juta Ha Tersebar seluruh wilayah Indonesia untuk rehabilitasi air tanah titik Tersebar seluruh wilayah Indonesia untuk OP air tanah 20.440 titik



waduk 87 buah Tersebar seluruh wilayah Indonesia, untuk Rehabilitasi embung/situ/ bangunan penampung air lainnya 238 buah Tersebar seluruh wilayah Indonesia, untuk OP Waduk/embung/sit u/ bangunan penampung air lainnya 700 waduk dan embung/situ Terlaksananya konservasi sumber air 52 kawasan



Target/Lokasi



Kemen.PU



Jumlah sumur air tanah yang direhabilitasi



KemenPU



190



Luas jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara



Kemen.PU



1,692



Jumlah sumur air tanah yang dioperasikan dan dipelihara



Luas layanan jaringan irigasi yang direhabilitasi



Kemen.PU



Luas layanan jaringan irigasi yang dibangun/ ditingkatkan



4,561



Program Infrastruktur/ Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya



Jumlah kawasan sumber air yang di konservasi



Jumlah buah waduk/embung/situ yang dioperasikan dan dipelihara



Jumlah buah Embung/Situ/Bangunan Penampung Air Lainnya yang direhabilitasi



Indikator



Kemen.PU



Kemen.PU



1,878



Program/Kegiatan Prioritas



RKP 2013/Renstra/RPJMN



7,411



Kemen.PU



KemenPU



212,9



1,092



Kemen.PU



Kemen.PU



Penanggun g Jawab



1,125



Anggaran (Milliar Rupiah)



83



Rehabilitasi prasarana dan sarana pusat pendaratan ikan di pesisir sebagai antisipasi banjir pasang air laut (rob)



Rencana Aksi



Pengembangan “Kawasan Rumah Pangan Lestari” (KRPL) untuk mewujudkan kemandirian pangan melalui pemanfaatan pekarangan, diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal



Ekplorasi dan pengembangan komoditas pangan lokal alternatif yang lebih tahan cekaman iklim dan hemat input



Pengembangan teknologi dan sistem pengolahan hasil dan produk pangan alternatif



Pengembangan Ragam Produk Berbasis Rumah Kemasan dan Value Added



Pengembangan dan Pembinaan UMKM di Sentra Pengolahan



1.



2.



3.



4.



5.



Klaster 4: Percepatan Diversifikasi Pangan



13.



No



Terciptanya berbagai produk pengolahan hasil perikanan di Indonesia yang mampu bersaing dengan produk impor dan dilakukan dengan melibatkan istri



Meningkatnya volume produk olahan hasil perikanan dengan kemasan dan mutu terjamin



2015-2019



Bebetapa komoditas pangan alternative yang daoat dimanfaatakan untuk penganeka ragaman pamngan utama dan fungsiional Tersedianya informasi berbagai produk olahan dari komoditas pangan lokal alternatif yang potensial untuk susbsitusi beras/pangan dan mempunyai daya saing



2013- 2014



2013



2015-2019



2013-2014



2013-2014



2013 :30 sentra 2014 : 40 sentra



33 provinsi



2013 : 20,9 2014 : 60



2013 : 25,4 2014 : 50



2013 : 0,85 2014 : 1,25



1 (Rp 100 juta x 10 UPT)



Lokasi: 10 UPT yaitu STPP dan SPP dengan lokasi di Medan, Malang, Gowa, Bogor, Yogyakarta, Magelang, Manokwari, Kupang, Sembawa, Palembang, dan Banjarbaru Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi



3 data informasi diversifikasi produk Bali, NTB, NTT, Maluku, Papua



(BKP: 2,35)



50 desa/tahun



Bali, NTB, NTT, Maluku, Papua



2020-2024



2013-2014



Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi



Target/Lokasi



2015-2019



Periode



Beberapa komoditas pangan alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk penganeka ragaman pangan utama dan fungsional



Tersedianya bahan pangan pada wilayah rentan oleh dampak perubahan iklim



Meningkatnya luasan daerah pendaratan ikan yang tahan terhadap banjir pasang naik air laut (rob)



Indikator



Anggaran (Milliar Rupiah)



KKP



KKP



KKP



Kementan



Kementan



Kementan (Badan Penyuluha n dan Pengemb angan SDM Pertanian)



Kementan (BKP )



KKP



KKP



Penanggun g Jawab



Ragam produk olahan hasil perikanan bernilai tambah



Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan / Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan / Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan



Lokasi pengembangan dan pembinaan sentra pengolahan hasil perikanan untuk usaha skala mikro, kecil dan menengah (lokasi)



Jumlah Paket/Inovasi Teknologi, Usulan HKI/Penghargaan Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan



Jumlah varietas atau galur harapan komoditas pertanian yang dihasilkan Jumlah Aksesi SDGP yang dikonversi atau diremajakan



Program Penciptaan Teknologi danVarietas Unggul Berdaya Saing / Penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian



Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan/Penelitian dan Pengembangan IPTEK pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan



Jumlah desa yang terlibat/menerapakan program Jumlah RT petani/masyarakat yang terlibat/menerapakan program Perubahan atau penurunan pengelauaran/biaya komsumsi RT petani Peningkatan produksi pangan dan kergaman pangan



Jumlah TPI yang tahan terhadap banjir pasang naik air laut



Frekuensi kegagalan pelayanan pendaratan ikan saat musim banjir pasang naik air laut



Indikator



Identifikasi dan sosialisasi sumber pangan



Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan



Program/Kegiatan Prioritas



RKP 2013/Renstra/RPJMN



84



Penganekaragaman jenis tanaman dan rotasi tanaman untuk menekan kerugian akibat kegagalan suatu jenis tanaman akibat iklim ekstrim.



Program aksi desa mandiri pangan di desa terkena dampak perubahan iklim dengan pendekatan yang sensitif gender



7.



8.



Pengembangan teknologi pengelolaan tanah dan tanaman untuk meningkatkan daya adaptasi tanaman



Penerapan teknologi pengelolaan lahan untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan (mulsa,rorak, sumur resapan, dan biopori)



SLPTT Tanaman Pangan (Padi non-hibrida, padi hibrida, padi lahan kering, jagung hibrida, dan



2.



3.



4.



kedelai) .



Optimasi lahan rawa lebak termasuk pengembangan tata air mikro (TAM)



1.



Klaster 5: Pengembangan Teknologi Inovatif dan Adaptif



Diseminasi teknologi (varietas, pengelolaan SDL dan air, pupuk), tool (katam, blue print banjir dan kekeringan, Permentan), dan SLPTT/SLPHT/SLI



Rencana Aksi



6.



No



Meningkatnya daya adaptasi dan ketahanan tanaman terhadap ancaman kekeringan melalui penerapan teknologi ,mulsa, rorak, sumur resapan dan biopori Tercapainya target peningkatan produksi padi, jagung, kedelai dan kacang tanah tanpa terpengaruh oleh perubahan iklim (iklim ekstrim) dan perbaikan kondisi/kesuburan tanah



Meningkatnya daya adaptasi tanaman dan ketahanan sisitem usahatani, terutama terhadap resiko kekeringan dan banjir



Termanfaatkannya potensi produksi pangan pada lahan rawa lebak secara optimal, terutama pada musim kemarau dan saat kejadian iklim/kemarau panjang



Terlaksananya program aksi desa mandiri pangan di wilayah rentan dampak perubahan iklim (3)



Tersedianya model SUT yang lebih tahan terhadap kejadian iklim esktrim (1)



Tersebarnya dan diadopsinya berbagai teknologi divesifikasi pangan (4)



nelayan



Indikator



2013-2014



pm



2013 : 5.343.440 ha / 33 propinsi di Indonesia 2014 : 6.941.844 ha/33 propinsi di Indonesia



pm



2013 : 1.496.308 2014 : 1.943.905



Kementan (DJTP)



Kementan



Kementan



2020-2024



2,5 juta Ha x Rp 3 juta



Kementan



Kementan (BKP)



Kementan



Kementan



KKP



Penanggun g Jawab



Kementan



2,5 juta Ha



2020 - 2024



1.650 2 juta Ha x Rp 3 juta



6



Anggaran (Milliar Rupiah)



2015-2019



550.000 ha 2 juta Ha



30 desa mandiri pangan



Pm



Bali, NTB, NTT, Maluku, Papua



Target/Lokasi



2013-2014 2015-2019



2013-2014



2013-2014



2015-2019 2020-2024



2020-2024



Periode



Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan/ Pengelolaan Produksi



Program penyediaan sarana dan prasarana



Program Penyediaan Dan Pengembaganan Prasarana dan Sarana / Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang) Program penelitian dan pengembangan sumber daya lahan



Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya/ Pengawalan dan Penerapan Teknologi Terapan AdaptifPerikanan Budidaya Program pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan P2KP (Percepatan Penganekaragaman Komsumsi Pangan) Program peningkatan Diversifikasi danKetahanan Pangan Masyarakat/Pengemba ngan ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan



Hasil Perikanan



Program/Kegiatan Prioritas



Luas SLPTT Kedelai meningkat produktivitas 0,20 ku/ha (ha)



Jumlah invensi berupa formula atau produk pupuk atau teknologi pemulihan kesuburan lahan yang dihasilkan Jumlah invensi berupa formula atau produk pupuk atau teknologi pemulihan kesuburan yang dihasilkan Jumlah teknologi konservasi tanah dan air serta penerapan/pembuatan biopori, sumur resapan, dll



Nilai ekonomi/amabahn poendapatan dan/ata penurunan biaya komsumsi pangan RT petani



Jumlah desa yang diberdayakan/Demapan Jumlah penanganan daerah/lokasi rawan Jumlah hasil penyusunan PSVA Jumlah hasil analisis ketersediaan, rawan pangan dan akses pangan dalam antisipasi rawan pangan (prov) Jumlah pelatihan aparat yang ditingkatkan pengetahuan dan keterampilan (prov) Jumlah kelompok binaan di 50 desa mandiri pangan yang telah melibatkan peran laki-laki dan perempuan sesuai kebutuhan, minat, dan kemampuan



Jumlah Desa yang melaksanakan program



Jumlah diseminasi teknologi dalam rangka pengembangan kawasan budidaya



Indikator



RKP 2013/Renstra/RPJMN



85



SRI



Pengembangan jenis dan varietas tanaman yang toleran terhadap cekaman lingkungan seperti kenaikan suhu udara, kekeringan, banjr/ genangan, dan salinitas.



Sekolah Lapang-Pengendalian Hama Terpadu (PHT) bagi petani



6.



7.



Rencana Aksi



5.



No



Meningkatnya kemampuan petani kebun dalam memanfaatkan teknologi pengendalian organisme penganggu tanaman secara intergrasi dengan memperhatikan perkembangan kondisi iklim



Ditanami/berkembangnya varietasvarietas unggul yang tahan kenaikan suhu udara kekeringan, baniir, dan salinitas, serta varietas unggul yang rendah emsi



Tercapainya target peningkatan produksi padi, efisiensi air dan perbaikan kesuburan lahan, tanpa terpengaruh oleh perubahan iklim (iklim ekstrim)



Indikator



2013-2014



2013-2014



2013-2014



2020-2024



2015-2019



Periode



5.417 unit di 33 provinsi



1.111.700 ha/tahun



SRI = 300.000 Ha, 29 provinsi, 273 Kabupaten (2014)



(33 Provinsi di Indonesia) (33 Provinsi di Indonesia) SRI = 207.000 Ha, 29 provinsi, 273 kabupaten (2013)



Lokasi: 9 balai pelatihan: lokasi di Cinagara, Lembang, Ketindan, Batu Jatim, Binuang Kalsel, Batangkaluku Sulsel, Kupang NTT, Jambi, dan Lampung)



Target/Lokasi



108,7



2014: 630



2013: 4,47



2,7 (Rp 300.000.00 0 x 9 UPT Balai Pelatihan)



Anggaran (Milliar Rupiah)



Kementan (DJTP)



Kementan



Kementan (DJTP) Kementan (DJTP) Kementan(Dit jen PSP)



Kementan (Badan Penyuluhan dan Pengembang an SDM Pertanian)



Penanggun g Jawab



Program Penciptaan Teknologi danVarietas Unggul Berdaya Saing / Penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada / Penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI



Program Penyediaan Dan Pengembaganan Prasarana dan Sarana/ Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)



Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan/ Pengelolaan Produksi Budidaya Serealia Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan/ Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih



Tanaman Aneka



Program/Kegiatan Prioritas



SLPHT dan SLI (Unit) SLPHT : 5.000 SLI : 417



Terlaksananya pengem,bangan |SRI seluas 60.000 Ha sisanya diselesaikan pada triwulan 2 tahun 2014 Terlaksananya pengembangan SRI seluas 100.000 Ha Sisanya diselesaikan pada triwulan 2 tahun 2014 Jumlah varietas atau galur harapan komoditas pertanian Jumlah Aksesi SDGP yang dikonversi atau diremajakan



Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) untuk kawasan SLPTT dan non SLPTT



Luas SLPTT Padi meningkat produktivitas 0,5-1 Ku/Ha ku/ha (ribu ha) Luas SLPTT jagung meningkat produktivitas 0,10-0,25 ku/ha (ha) Pengembangan, pembinaan dan pengawalan (Paket)



Pengembangan, pembinaan dan pengawalan (Paket)



Indikator



RKP 2013/Renstra/RPJMN



86



Pembangunan model adaptasi kekeringan pada tanaman perkebunan menggunakan istana cacing, irigasi tetes, pembuatan rorak, serta penanaman tanaman pelindung dan rumput pakan ternak



Mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim



Pengembangan galur ternak yang adaptif terhadap lingkungan yang lebih ekstrim.



Pengembangan teknologi silase untuk mengatasi kelangkaan pangan musiman



9.



10.



11.



Rencana Aksi



8.



No



prinsip PHT



Tersedia pakan alternatif bagi ternak pada musim kelangkaan pakan



Tersedianya galur ternak baru yang tahan cekaman tinggi



Tersedianya model sistem usahatani yang adaptif kekeringan



2015-2019



Pembangunan model adaptasi kekeringan pada tanaman perkebunan menggunakan istana cacing, irigasi tetes, pembuatan rorak, serta penanaman tanaman pelindung dan rumput pakan ternak



26 Ha/24 Propinsi, 13 Kabupaten 1355 lokasi 1550 lokasi



2014



2014



400 lokasi 510 lokasi



2013 2014



2013



26 Ha/12 Propinsi, 13 Kabupaten



(33 Provinsi di Indonesia) (33 Provinsi di Indonesia) 150 ha/tahun di 30 prov, 31 Kabupaten



(Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian: Lokasi: 9 balai pelatihan: lokasi di Cinagara, Lembang, Ketindan, Batu Jatim, Binuang Kalsel, Batangkaluku Sulsel, Kupang NTT, Jambi, dan Lampung 202 Poktan/24 provinsi 202 Poktan/24 provinsi



Target/Lokasi



2013



2020-2024



2013 2014



2020-2024



2015-2019



Tersedianya model SUT perkebunan yang adaptif kekeringan



Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dan Sekolah Lapangan Iklim bagi petani



menerapkan PHT)



dan mampu secara mandiri



petani/kelompok tani agar mau



2. Meningkatnya kepedulian



2014



2013



1. Meningkatnya pengetahuan, dan keterampilan petani tentang 4



Periode



Indikator



2,16



1,73



1,719 1,889



19,84



14,6



(Rp 2,7 (Rp 300.000.00 0 x 9 UPT Balai Pelatihan))



Anggaran (Milliar Rupiah)



Kementan



Kementan



Kementan



Kementan (Ditjenbun)



Kementan (DJTP) Kementan (DJTP) Kementan (Ditjenbun)



Kementan (Ditjenbun)



Kementan (Badan Penyuluhan dan Pengembang an SDM Pertanian)



Penanggun g Jawab



Program Pencapaian swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal / Peningkatan produksi pakan ternak dengan



Program Penciptaan Teknologi danVarietas Unggul Berdaya Saing / Penelitian dan pengembangan peternakan



Program Penelitian dan Pengembangan Sumerdaya Lahan Pertanian Program Penelitian dan Pengembangan Sumerdaya Lahan Pertanian Program Penelitian dan Pengembangan Sumerdaya Lahan Pertanian Program Peningkatan Poduksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan



Program Peningkatan Poduksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan



Program/Kegiatan Prioritas



Jumlah galur unggul/harapan ternak dan TPT spesifik lokasi Jumlah inovasi teknologi peternakan dan teknologi veteriner Jumlah SDG ternak, TPT dan veteriner yang dikonversi dan dikarakterisasi Jumlah bibit/benih sumber ternak dan TPT Pengembangan bahan pakan ternak asal tumbuhan dan hewan (klpk) Pengembangan hijauan pakan (klpk) Pengembangan pakan olahan (klpk) Pengawasan mutu pakan dan pengembangan laboratorium pakan daerah Pembinaan dan koordinasi pakan ternak



Persentase peserta SLPHT yang menerapkan PHT



Luas penerapan model SUT perkebunan yang adaptif kekeringan



Luas penerapan model SUT perkebunan yang adaptif kekeringan



Luas penerapan model SUT perkebunan yang adaptif kekeringan



Persentase peserta SLPHT yang menerapkan PHT



Indikator



RKP 2013/Renstra/RPJMN



87



Penyiapan kebijakan Sistem Rantai Dingin (Cool Chain System/ CCS) pada proses pasca panen dan penyimpanan pangan



Pengembangan Sistem Rantai Dingin (Cool Chain System/ CCS) dan pergudangan pada proses pasca panen dan penyimpanan pangan



Perakitan dan pengembangan teknologi pengelolaan SDL, tanah, pupuk, air, tanaman dan ternak adaptif dan atau rendah emisi pada tanah mineral dan gambut. Penelitian dan pengembangan varietas tanaman yang adaptif terhadap perubahan iklim (kekeringan, kenaikan suhu udara, salinitas, banjir/genangan).



Pengembangan inovasi teknologi adaptif, baik varietas unggul, teknik budidaya, dan pengelolaan tanah, pupuk dan air yang sudah dihasilkan pada



13.



14.



15.



17.



16.



Pengembangan tanaman pakan ternak yang tahan kekeringan dan tahan genangan



Rencana Aksi



12.



No



Berkembangnya varietas dan teknologi budidaya yang adaptif perubahan iklim hasil perakitan



Tersedianya teknologi pengelolaan lahan, tanah, air, pupuk, dan budidaya yang adaptif dan rendah emisi Terciptannya dan tersedianya varietas unggul adaptif terhadap kekeringan, banjir, kenaikan suhu dan salinitas



Meningkatnya penerapan model CCS (1)



Tersedianya model penerapan teknologi pasca panen dan penyimpanan pangan dengan tingkat susun panen minimum



Pengembangan tanaman pakan ternak yang tahan kekeringan dan tahan genangan



Tersedianya tanaman pakan ternak yang tahan cekaman kekeringan dan genangan



Pengembangan teknologi silase untuk mengatasi kelangkaan pangan musiman



Indikator



2013-2014



2013-2014



2013-2014



2020-2024



2015-2019



2013-2014



2020-2024



2015-2019



2013-2014



2020-2024



7 varietas tanaman pangan dan 5 varietas hortikultura adaptif untuk tiap tahunnya



10 paket teknologi/ tahun



15 lokasi



pembangunan dan pengembangan di 5 lokasi per-tahun



pm



2014



2015-2019



pm



Target/Lokasi



2013



2020-2024



2015-2019



Periode



Anggaran (Milliar Rupiah)



Kementan



Kementan



Kementan



Kementan



Kementan



Kementan



Kementan



Penanggun g Jawab



Jumlah varietas atau galur harapan komoditas pertanian Jumlah Aksesi SDGP yang dikonversi atau diremajakan



Program Penciptaan Teknologi danVarietas Unggul Berdaya Saing / Penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian Program Penellytian dan Oengembangan Tanaman Pangan



Jumlah varietas atau galur harapan komoditas pertanian yang diterapkan



Jumlah teknologi pengelolaan lahan, tanah, air, pupuk, dan budidaya yang adaptif dan rendah emisi



Jumlah inovasi teknologi budidaya, panen dan pascapanen primer tanaman pangan



Jumlah inovasi teknologi penanganan segar dan pengolahan hasil pertanian



Jumlah inovasi teknologi penanganan segar dan pengolahan hasil pertanian



Pengembangan bahan pakan ternak asal tumbuhan dan hewan (klpk) Pengembangan hijauan pakan (klpk) Pengembangan pakan olahan (klpk) Pengawasan mutu pakan dan pengembangan laboratorium pakan daerah Pembinaan dan koordinasi pakan ternak



Indikator



Program Litbang SD lahan pertanian



Program Penciptaan Teknologi danVarietas Unggul Berdaya Saing / Penelitian dan pengembangan pasca panen Program Penciptaan Teknologi danVarietas Unggul Berdaya Saing / Penelitian dan pengembangan tanaman



Program Penciptaan Teknologi danVarietas Unggul Berdaya Saing / Penelitian dan pengembangan pasca panen



Program Pencapaian swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal / Peningkatan produksi pakan ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal



pendayagunaan sumber daya lokal



Program/Kegiatan Prioritas



RKP 2013/Renstra/RPJMN



88



Penerapan teknologi budidaya ramah lingkungan



23.



Klaster 6: Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi (Iklim dan teknologi) 1. SLI Terkomunikasikannya informasi iklim dan teknologi dalam menetapan pola tanam, teknologi dan model farming yang akan diterapkan oleh petani secara mandiri



Tersedianya paket teknologi budidaya perikanan yang tahan terhadap perubahan iklim



Pengembangan ternak yang adaptif tehadap lingkungan setempat (kekeringan, suhu tinggi, genangan)



22.



Tersedianya jenis dan varietas tanaman yang toleran terhadap cekaman lingkungan seperti kenaikan suhu udara, kekeringan, banjr/ genangan, dan salinitas Teridentifikasinya atau terakitnya beberapa jenis/bibit ternak, dan pakan ternak yang adaptif perubahan iklim Terciptanya kawasan budidaya yang ramah lingkungan



Pengembangan teknologi adaptasi perubahan iklim dalam budidaya perikanan



Perakitan dan pengembangan jenis dan varietas tanaman yang toleran terhadap cekaman lingkungan seperti kenaikan suhu udara, kekeringan, banjr/ genangan, dan salinitas.



21.



Berkembanganya SRI inovatif pada wilayah sesuai dan potensial



Terpenuhinya kebutuhan benih untuk produksi dan pasar dengan mutu terjamin dan akurat



Pengembangan SRI yang inovatif



20.



Terbangunnya sistem kesiapsiagaan infarstruktur dan ketahanan masyarakat yang lebih kuat terhadap dampak bencana



sebelumnya Teridentifikasinya atau terakitnya beberapa jenis/bibit ternak, dan pakan ternak yang adaptif perubahan iklim



Indikator



Pengembangan Teknologi Perbenihan Ikan



Penerapan upaya pengurangan dampak bencana banjir, kekeringan, kebakaran hutan, erosi, gelombang pasang (robs) dan cuaca ekstrim secara struktural dan non-struktural



RPJM sebelumnya Pengembangan bibit ternak adaptif perubahan iklim



Rencana Aksi



19.



18.



No



2013



2013-2014



2013



2014-2015



2015-2019 2020-2024



2015-2019 2020-2024



192 unit



5 produk biologi, 2 paket/komponente kn



33 provinsi



2014 : 2 lokasi 2015 : 3 lokasi



650 lokasi 850 lokasi



Pusat



2013-2014



2015-2019 2020-2024



33 Provinsi



Target/Lokasi



2013-2014



2013-2014



Periode



3,965



2013 : 2,05 2014 : 2,5



2013 : 131,9 2014 : 176



2014 : 1,5 2015 : 2



3,8



38



Anggaran (Milliar Rupiah)



Kementan (DJTP) BMKG (PIKAM)



KKP



KKP



KKP



Kementan



Kementan



Kementan



BNPB



Kementan



Penanggun g Jawab



Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada / Penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI



Penelitian dan pengembangan IPTEK Perikanan Budidaya



Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya/Pengem bangan SistemKesehatan Ikan danLingkungan Pembudidayaan Ikan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya/ Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan



Program Peningkatan PraSarana dab Sarana Pertanian/Pengeloaan lahan dan air



Program Penanggulangan Bencana/ Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana



Program Penciptaan Teknologi danVarietas Unggul Berdaya Saing / Penelitian dan pengembangan peternakan



Program/Kegiatan Prioritas



SLPHT dan SLI (Unit)



Ket: Masukan Dir KP Bappenas • Jumlah Paket/Inovasi Teknologi yang dihasilkan/ direkomendasikan/ diusulan HKI/ Penghargaan, serta data dan informasi untuk peningkatan produksi dan produktifitas Perikanan Budidaya • Jumlah Produk Biologi (strain unggul/probiotik/ vaksin)



Jumlah unit perbenihan yang bersertifikat (unit) Ket: Masukan Dir KP Bappenas Jumlah benih dengan mutu terjamin (milyar benih)



Peningkatan jumlah sentra produksi budidaya yang terkendali dan terehabilitasiperairannya



Jumlah jenis/bibit ternak, dan pakan ternak yang adaptif perubahan iklim



Luas areal penerapan Jumlah RT petani yang terlibat Tingkat efiensi air dan input lainnya Peningkatan produksi Jumlah varietas tanaman yang toleran terhadap cekaman lingkungan seperti kenaikan suhu udara, kekeringan, banjr/genangan, dan salinitas



Jumlah materi penyuluhan kesiapsiagaan



Jumlah galur unggul/harapan ternak dan TPT spesifik lokasi Jumlah inovasi teknologi peternakan dan teknologi veteriner Jumlah SDG ternak, TPT dan veteriner yang dikonversi dan dikarakterisasi Jumlah bibit/benih sumber ternak dan TPT Jumlah fasilitasi kesiapsiagaan



Indikator



RKP 2013/Renstra/RPJMN



89



No



SL-PHT



PIP



Pengembangan jaringan informasi dan sistem komunikasi dan advokasi iklim, modul, peta dan panduan/tools (kalender tanam, penanggulangan banjir, kekeringan dan lain-lain).



Pengembangan dan sosialisasi sistem informasi dan pemetaan fishing ground dinamik



Penguatan basis data terkait perubahan Iklim



2.



3.



4.



5.



6.



Rencana Aksi



Tersedianya basis data spasial dan atribut yang terkait dengan perubahan iklim dan aktifitas perikanan tangkap dan budidaya



Tersedianya sistem informasi dan pemetaan lokasi fishing ground yang dinamis dan tahan terhadap perubahan iklim



Percepatan arus informasi iklim dan teknologi dari sumber infrmasi iklim(BMKG, Badan Litbang, Perguruan Tinggi), teknologi (Badan Litbang/LP/PT) kepada aparat/penyuluh dan petani Terbangunnya sistem informasi iklim dan teknologi dan sistem komunikasi dan advokasi iklim, pengembangan modul, peta, panduan dan tools, kalender tanam, dan penanggulangan banjir dan kekeringan



Terkomunikasikannya informasi ancaman OPT dan teknologi PHT untuk mengamankan produksi pangan akibat ancaman OPT



Indikator



2013-2014



2013-2014



2015-2019



2014



2013



2013-2014



Untuk wilayah laut: Samudra Pasifik bagian barat di P. Maluku dan Papua bagian barat dan



Perairan Indonesia (3x/minggu), 6 lokasi pelabuhan untuk desiminasi



aplikasi dan pengembangan



terpadu



kalender tanam



validasi peta



a. Pemantapan sistem jaringan informasi, komunikasi dan advokasi iklim, b. Pemantapan dan



646 unit/tahun



33 Propinsi di Indonesia



2.750 unit



2014



2015-2019 2020-2024



2.500 unit



33 Propinsi di Indonesia



225 unit



Target/Lokasi



2013



2015-2019 2020-2024



2014



Periode



2013 : 3,16 2014 : 5



56,95



51,75



4,950



Anggaran (Milliar Rupiah)



LIPI



KKP



Kementan



Kementan



Kementan (DJTP)



Kementan (DJTP) Kementan (DJTP)



Kementan (DJTP)



Penanggun g Jawab



Program Penelitian Geoteknologi (LIPI)



Program Peneltian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan/Pengkajian dan perekayasaan teknologi kelautan dan perikanan



Program penelitian dan pengembangan sumber daya lahan



Program penelitian dan pengembangan sumber daya lahan



Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada / Penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI



Program/Kegiatan Prioritas



Jumlah buku/dokumen ilmiah Indonesia untuk perubahan iklim



kontribusi



Updating sistem informasi kalender tanam terpadu Jumlah paket/inovasi teknologi, rancang bangun/desain/data informasi teknologi kelautan dan perikanan (paket)



• Layanan informasi melalui sms mandiri



kecamatan seluruh Indonesia



• Informasi kalender tanam terpadu tingkat



tanam terpadu



• Jaringan monitoring lapangan kalender



terpadu per musim (3 kali setahun)



• Updating sistem informasi kalender tanam



• Layanan informasi melalui sms mandiri



kecamatan seluruh Indonesia



• Informasi kalender tanam terpadu tingkat



tanam terpadu



• Jaringan monitoring lapangan kalender



terpadu per musim (3 kali setahun)



• Updating sistem informasi kalender tanam



SLPHT dan SLI (Unit)



Indikator



RKP 2013/Renstra/RPJMN



90



No



Kemen.PU



Kemen.PU



2015-2020



Kemen.PU



1,29



2015-2020



Kemen.PU



600



BNPB



BNPB



Terlaksananya pengelolaan dan pemutakhiran database neraca air (potensi dan kebutuhannya) wilayah sungai Terselenggaranya pengelolaan dan pemutakhiran



Tersebar seluruh wilayah Indonesia untuk Pengembangan Sistem Informasi SDA dan Pengelolaan Basis Data dan Informasi SDA Tersebar seluruh wilayah Indonesia untuk Penelitian Neraca Air & Alokasi Air di Indonesia



50



10



BNPB



KKP, BMKG



Penanggun g Jawab



2012-2014



33 Provinsi



Nasional



140



Anggaran (Milliar Rupiah)



Tersusunnya database mengenai neraca air(potensi dan kebutuhannya) wilayah sungai untuk ketersediaan air dimasa depan dengan memperhitungkan perubahan iklim



2013-2014



2013-2014



2013-2014



sekitarnya Untuk wilayah pesisir dan pulaupulau kecil: Wilayah dengan tingkat risiko tinggi terhadap perubahan iklim, (Jawa-Madura-bali, Sumatera) Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kota 2013: Kalimantan & Sulawesi 33 Provinsi



Target/Lokasi



11 Meningkatkan penyediaan dan akses terhadap data dan informasi terkait dampak perubahan iklim



Pembangunan sistem peringatan dini untuk bencanan banjir, kebakaran hutan dan lahan



9.



Tersedianya peta resiko bencanan banjir, kekeringan, kebakaran hutan&lahan, erosi, gelombang ekstrim&abrasi, cuaca ekstrim serta epidemi&wabah penyakit skala nasional Tersedianya sistem diseminasi informasi peringatan dini bencana



2013 - 2014



Periode



Meningkatnya kesadaran, pemahaman dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana cuaca ekstrim Terbangunnya desa tangguh bencana



Pengenalan dan pemantauan risiko bencana banjir, kekeringan, kebakaran hutan&lahan, erosi, gelombang ekstrim&abrasi, cuaca ekstrim serta epidemi&wabah penyakit



8.



Tersedianya data dan informasi yang terkait lokasi rawan bencana akibat perubahan iklim



Indikator



10 Pemantauan dan penyuluhan untuk bencana gelombang ekstrim danabrasi serta bencana cuaca ekstrim



Penyediaan data spasial yang terkait perubahan iklim



7.



Rencana Aksi



Penelitian Neraca Air & Alokasi Air di Indonesia



Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Air



Program Penanggulangan Bencana/ Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pengurangan Risiko dan Mitigasi Bencana Alam Program Penanggulangan Bencana/ Pemberdayaan Masyarakat



Program Penanggulangan Bencana/ Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana



Program Meterologi dan Geofisika



Program/Kegiatan Prioritas



Jumlah desa tangguh bencana



Jumlah baseline data bencana Indonesia



Jumlah fasilitasi pengurangan risiko bencana



Data dan informasi (prediksi dan riel data ) dinamikan cuaca dan iklim



Indikator



RKP 2013/Renstra/RPJMN



91



Analisis dampak perubahan iklim terhadap aksesibilitas pangan



Analisis komprehensif tentang kerentanan dan dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian



Identifikasi dan pemetaan lahan gambut potensial yang beresiko kecil, serta pengembangan teknologi adaptif / ramah lingkungan dan konservasi lahan gambut



Penelitian dan pengembangan Mekanisasi Pertanian



Penelitian dan pengembangan varietas dan komponen teknologi budidaya tanaman perkebunan untuk bahan baku bio-energi



Penelitian dan pengembangan kelembagaan untuk menunjang kemampuan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.



Analisis kebijakan sektor pertanian untuk adaptasi



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



Terbangun dan berkembangannya kelembagaan yang mendukung aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklm Tersusunnya sintesis dan



Berkembangnya mekanisasi/alsin pertanian dalam mendukung penigkatan produksi perkebunan dan adaptasi perubahan iklim



Berkembangnya mekanisasi/alsin pertanian dalam mendukung peningkatan produksi tanaman pangan dan adaptasi perubahan iklim



Tersusunnya peta lahan gambut yang sesuai dan potensial untuk perluasan areal pertanian pangan yang beresiko kecil terhadap perubahan iklim



Tersusunnya peta kerentanan dan dampak perubahan iklim spesifik lokasi untuk menetapan startegi dan aksi adaptasi



Tersedianya informasi tentang daerah yang mengalami kesulitan akses pangan saat terjadi bencana alam terkait iklim



Terbangun dan berkembangan system peringatan dini ancaman iklim ekstrim dan serangan OPT akibat perubahan iklim



13 Pengembangan sistem peringatan dini ancaman iklim ekstrim dan serangan OPT akibat perubahan iklim



Indikator



Terciptanya sistem informasi yang real time bagi kepentingan penangkapan ikan di laut



Rencana Aksi



12 Pengembangan sistem dan persebaran informasi dan komunikasi cuaca real time bagi penangkapan ikan di laut



Klaster 7: Program Pendukung



No



2013-2014



2013-2014



2014



2013



2012



2014



2013



2014



2013



2020-2024



2013-2014



2015-2019



2020-2024



Periode



rekomendasi dan perumusan kebijakan sektor pertanian SDM yang terlatih



3 varietas dan 8 komponen teknologi pemantapan sistem kelembagaan



3 varietas dan 4 komponen teknologi



informasi tingkat kerentanan per sub-sektor peta lahan gambut yang potensial dan beresiko kecil untuk pertanian teknologi adaptif dan konservasi lahan gambut



30 Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) di daerah rentan dampak perubahan iklim



Maluku, Papua, NTT Pada tingkat kecamatan (4600 kecamatan seluru Indonesia



Target/Lokasi



0,6



Anggaran (Milliar Rupiah)



Kementan



Kementan



Kementan



Kementan



sKementan, LIPI



Kementan



Kementan, LIPI



Kementan



Kementan (BKP)



Kementan



KKP Kementan



Penanggun g Jawab



Program Analisis dan



Program penciptaan teknologi varietas varietas unggul Program penciptaan teknologi varietas varietas unggul Pengembangan kelembagaan mendukung API



Program Penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan Program Penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan Program Penciptaan Teknologi danVarietas Unggul Berdaya Saing/ Penelitian/perekayasaan dan pengembanganmekanisa si pertanian



Program penelitian dan pengembangan sumber daya lahan



program ketahanan pangan



Program penelitian dan pengembangan sumber daya lahan



Program/Kegiatan Prioritas



Policy paper masukan kebijakan adaptasi (dan



Mekanismne dan sistem kelembagaan mendukung adaptasi dan mitigasi PI



Jumlah pelepasan/release varietas unggul



Jumlah inovasi teknologi, prototipe dan sistem mekanisasi pertanian untuk peningkatan produktivitas, efisiensi, kualitas, nilai tambah komoditas utama Jumlah inovasi teknologi dan system mekanisasi pertanian untuk peningkatan produktivitas efeisiensi, kualitas, nilai tambah komoditas utama pertanian dan Jumlah pelepasan/release varietas potensial unggul



Jumlah teknologi adaptif dan konservasi lahan gambut



Jumlah informasi/peta potensi sumberdaya lahan gambut



Peta tingkat kerentanan sektor pertanian terhadap perubahan iklim



Jumlah hasil pengembangan model pemantauan distribusi, harga dan cadangan



Tersedianya informasi tentang daerah yang mengalami kesulitan akses pangan saat terjadi bencana alam terkait iklim



Produksi dan nilai produksi perikanan tangkap Jumlah kapal yang dilengkapi dengan alat bantu informasi perolehan informasi fishing ground dan cuaca Sistem peringatan dini untuk kekeringan, banjir, dan OPT



Jumlah pelabuhan perikanan yang memiliki sistem informasi real time tentang lokasi fishing ground dan cuaca



Indikator



RKP 2013/Renstra/RPJMN



92



Penelitian dan pengembangan kelembagaan, evaluasi dampak dan analisis kebijakan kegiatan adaptasi pertanian menghadapi perubahan iklim



Penyempurnaan berbagai langkah dan strategi adaptasi perubahan iklim yang sudah diterapkan pada RPJM sebelumnya



Advokasi dan spesialisasi (gabungan)



Pelatihan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) bagi perencana program ketahanan pangan merespon perubahan iklim



Menyusun rencana aksi desa pengurangan risiko bencana, mengadakan penyadaran masyarakat, gladi yang reguler, latihan tanggap darurat, akses data dan informasi bencana, dan aktivitas lain terkait



10.



11.



12.



13.



14.



9.



Peningkatan kemampuan penelitian dan pengembangan pertanian (capacity building) dalam rangka meningkatkan kapasitas adaptif dan mitigasi sektor pertanian terhadap perubahan iklim. Penelitian dan pengembangan sistem adopsi atau alih teknologi di tingkat petani, melalui penataan kembali fokus dan prioritas penelitian serta sistem diseminasi yang mampu menjawab permasalahan petani diserta dengan revitalisasi penyuluhan pertanian, pendampingan, pendidikan dan pelatihan bagi petani



dan mitigasi perubahan iklim.



Rencana Aksi



8.



No



2013-2014



2012-2014



Tersusunnya kajian dan database tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap bencana dampak perubahan iklim



2013-2014



2013 - 2014



2013 - 2014



2013 2014



2014



2013



2013-2014



Periode



Tersedianya Rencana Aksi Desa dalam antisipasi bencana yang terkait dengan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau kecil



Terlatihnya Pejabat dan staf perencana program ketahanan pangan tentang PPRG dalam merespon perubahan iklim untuk bidang ketahanan pangan



Terwujudnya proses penyempurnaan startegi dan kebijakan sesuai dengan dinamika dan perkembangan lingkungan strategik Terselenggaranyan kegiatan dan proses adovokasi dan sosialisasi tentang upaya-upaya dan teknologi adaptasi, mitigasi serta berbagai kegiatan pendukung



Tersedianya hasil kajian dan analisis untuk mendukung penyusunan dan pelaksanaan kegiatan adaptasi perubahan iklim



Terbangunnya kemampuan penelitian dan pengembangan dalam mendukung peningkatan kamampuan adaptasi dan mitigasi Berlangsungnya proses alih /transfer teknologi dalam upaya adopsi teknologi melalui fokusing kegiatan litbang



rekomendasi kebijakan dalam mendukung aksi adaptasi dan mitigasi



Indikator



Tersebar seluruh wilayah Indonesia untuk Penyusunan Peta Kejadian dan Rawan Banjir, tanah longsor, dan kekeringan Tersebar seluruh wilayah Indonesia untuk Penyusunan database kerawanan kawasan yang rentan terhadap bencana Tersebar seluruh wilayah Indonesia ntuk Penyusunan Pedoman



Seluruh provinsi di Indonesia



Nasional dan daerah



... Kabupaten/Kota



Nasional Nasional



didukung dengan tersedianya fasilitas dan sarana/prasarana pelatihan dan diseminasi bagi penyuluh dan ketua gapoktan pelatihan dan diseminasi bagi kelompok tani Nasional



Target/Lokasi



Kemen.PU



Kemen.PU



300



Kemen.PU



BAPPENAS, BPS, Kementan, KKP, Kab/Kota



BAPPENAS, Kementan, KKP, Provinsi, Kab/Kota



Kementan



Kementan Kementan



Kementan



Kementan



Penanggun g Jawab



1,500



5,850



Anggaran (Milliar Rupiah)



Program Analisis dan sistesis kebijakan mendukung adaptasi (dan mitigasi PI) dan mitigasi berdasarkan gender Program Pelatihan perencanaan dan penganggaran responsif gender dalam program ketahanan pangan merespon perubahan iklim Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP/Perumusan dan Pengembangan Kebijakan Kelautan



Program Analisis dan sistesis kebijakan mendukung adaptasi (dan mitigasi PI) Program Analisis dan sistesis kebijakan mendukung adaptasi (dan mitigasi PI)



Program Percepatan diseminasi inovasi teknologi adaptasi PI Program Percepatan diseminasi inovasi teknologi adaptasi (dan mitigasi)i



Program Pembinaan dan Peningkatan kapasitas SDM



sistesis kebijakan mendukung adaptasi (dan mitigasi PI)



Program/Kegiatan Prioritas



Jumlah dokumen perumusan kebijakan kelautan yang dapat menjadi masukan bagi pembangunan kelautan dan perikanan



Jumlah staf yang dilatih Jumlah lembaga, provinsi, kab/kota yang menerapkan PPRG dalam program ketahanan pangan Jumlah program yang telah menerapkan PPRG



... Kabupaten/Kota



Policy paper pemantapan program API



Sistem dan mekanisme MRV adaptasi dan mitigasi PI



Sistem dan mekanisme percepatan inovasi teknologi mitigasi dan adaptasi PI bagi penyuluh dan gapoktan Kelompok tani terlatih



SDM terlatih untuk melakukan adaptasi Perubahan Iklim (penerapan teknologi yang climate smart)



mitigasi)untuk pegmanan produksi pangan (di sektor pertanian )



Indikator



RKP 2013/Renstra/RPJMN



93



Meningkatkan penyediaan dan akses terhadap data dan informasi terkait dampak perubahan iklim



Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas



Penyusunan konsep sempadan pantai yang mengandung isu perubahan iklim



Kajian perubahan monsun di perairan Indonesia



16.



17.



18.



Rencana Aksi



15.



No



Tersedianya data dan informasi serta karakteristik dan dinamika laut berdasarkan Wilayah Pengelolaan Perikanan



Tersedianya konsep pengaturan sempadan pantai yang memasukan aspek perubahan iklim



Berkurangnya lahan kritis melalui rehabilitasi dan reklamasi hutan



Terselenggaranya rasionalisasi jaringan pos hidrologi utk memantau dampak perubahan iklim



Indikator



2013-2014



2013-2014



2013



2012-2014



Periode



Wilayah Jawa



Seluruh provinsi di Indonesia



Rasionalisasi jaringan pos hidrologi Tersebar seluruh wilayah Indonesia untuk Rehabilitasi/pening katan poshidrologi155pos Tersebar seluruh wilayah Indonesia untuk OP jaringan pos hidrologi 1.187 pos Tersebar seluruh wilayah Indonesia untuk Studi jaringan pos pemantauan TMAair tanah di lahan gambut Tersebar seluruh wilayah Indonesia untuk Pemantauan posTMA air tanah lahan gambut 33 propinsi



Target/Lokasi



Kemen.PU



Kemen.PU



700



21,000



0,178



Kementan (Ditjen PSP)



LIPI, Kementerian Kehutanan



Kemenhut (BPDAS)



Kemen.PU



23,740



Bersinergi dengan 4.2



Kemen.PU



Penanggun g Jawab



46,500



Anggaran (Milliar Rupiah)



Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat/Perencanaa n Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, pengembangan kelembagaan dan evaluasi DAS Program penelitian dan pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan/Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kewilayahan, Dinamika dan Sumber



Terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 100.000 Ha



Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS BerbasisPemberdayaan Masyarakat/Perencanaa n Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, pengembangan kelembagaan dan evaluasi DAS



Jumlah Kawasan Pesisir dan WPP yang terpetakan sumberdaya, karakteristik dan dinamikanya



Terjaminnya tanaman rehabilitasi lahankritis, hutan mangrove, dansempadan pantai pada DAS prioritas seluas 10.000 Ha



Terbangunnya hutan kemasyarakatan dan hutan desa seluas 500.000 Ha



Terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan mangrove, gambut, rawa dan sempadan pantai pada DAS prioritas seluas 10.000 Ha Terjaminnya hutan kota seluas 1.000 Ha



Terjaminnya tanaman rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 389.000 Ha



Indikator tidak tercantum dalam RKP 2013



Indikator tidak tercantum dalam RKP 2013



Indikator tidak tercantum dalam RKP 2013



Indikator tidak tercantum dalam RKP 2013



Indikator



Pos Pemantauan TMA air tanah lahan gambut



Studi jaringan pos pemantauan TMA air tanah di lahan gambut



OP Jaringan pos hidrologi



Pos hidrologi dan stasiun pemantauan kualitas air yang terbangun dan terpelihara



Program/Kegiatan Prioritas



RKP 2013/Renstra/RPJMN



94



Sosialisasi dan penyadaran masyarakat pada isu perubahan iklim dan adaptasi perubahan iklim



Pengembangan dan Updated Blue Print Banjir Kering



Melaksanakan audit lahan sawah dan keragaan jaringan irigasi dalam rangka evaluasi dan inventarisasi kondisi lahan sawah dan irigasi di seluruh indonesia



20.



21.



Rencana Aksi



19.



No



Terlaksananya audit lahan sawah dan keragaan jaringan irigasi



Tersusunnya Blue Print banjir kering dan informasi pengelolaan banjir dan kekeringan partisipatif dan berkelanjutan



Terlaksanakannya sosialisasi penyadaran masyarakat tentang isu perubahan iklim pada masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan



Indikator



2015-2019



2013



2013-2014



Periode



Seluruh Indonesia



Seluruh provinsi di Indonesia



Target/Lokasi



20,000



2013 : 0,2



Anggaran (Milliar Rupiah)



UKP4, BPS



Bappenas,



KKP



Penanggun g Jawab



Jumlah sosialisasi tentang perubahan iklim di nelayan



Data dan informasi banjir kering di Jawa



Program Pengembangan IPTEK sarana dan prasarana pertanian



Indikator



Komunikasi dan penyadaran publik tentang adaptasi perubahan iklim



Daya Laut dan Pesisir



Program/Kegiatan Prioritas



RKP 2013/Renstra/RPJMN



95



Rencana Aksi



Peningkatan produksi dan diversifikasi hutan alam



Percepatan pengukuhan kawasan hutan khususnya wilayah tangkapan hujan di DAS lokasi dan rencana pengembangan PLTA dan Panas Bumi



Percepatan penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas, khususnya di DAS lokasi untuk pengembangan PLTA dan Panas Bumi



1.



2.



3.



Klaster 1: Perbaikan dan konservasi wilayah tangkapan hujan



No



Tercapainya rehabilitasi hutan pada DAS prioritas dan rehabilitasi lahan kritis di lokasi pengembangan PLTA dan panas bumi



• Tercapainya kejelasan status dan tata batas kawasan hutan yang merupakan wilayah tangkapan hujan di DAS lokasi PLTA dan Panas Bumi • Terkendalinya perubahan fungsi dan peruntukkan kawasan hutan



Peningkatan produksi hasil hutan bukan kayu/jasa lingkungan dari kawasan hutan alam



Indikator



2013



2013



2013



Periode



10 rb hutan mangrove di DAS prioritas



389 rb ha (lahan kritis)/32 provinsi



100 rb ha (hutan) di DAS prioritas



Seluruh Indonesia



Target/Lokasi



Bersinergi dengan 3.4.2



Kementerian Kehutanan (BPDAS PS)



Kementerian Kehutanan (planologi)



Badan P2SDMK



3,410



Bersinergi dengan 3.1.1



Kementerian Kehutanan (BUK)



Penanggung Jawab



12,579



Anggaran (Milliar Rupiah)



Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat / Perencanaan, penyelenggaraan RHL, reklamasi, pengembangan kelembagaan dan evaluasi DAS



Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan/Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan/ Pengukuhan Kawasan Hutan



Konservasi Keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan/Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan



Program/ Kegiatan Prioritas



Terjaminnya tata batas kawasan hutan Sepanjang 19.000 km (kumulatif sampai dengan 2013 adalah 43.514 km)) , terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan Penunjukan kawasan hutan provinsi selesai 15 provinsi 20 lokasi (kumulatif sampai 2013) Penetapan kawasan hutan yang telah di tata batas temu gelang selesai 75% per tahun Rekomendasi perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial selesai 75% per tahun SK pelepasan kawasan hutan secara parsial selesai 75% per tahun Terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 100.000 Ha Terjaminnya tanaman rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 389.000 Ha Terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan mangrove, gambut, rawa dan sempadan pantai pada DAS prioritas seluas 10.000 Ha Terjaminnya hutan kota seluas 1.000 Ha



Terjaminnya pengusahaan pariwisata alam meningkat sebesar 12% Terjaminnya PNPB di bidang pengusahaan pariwisata alam meningkat 20% dibanding tahun 2008 Terjaminnya Kader Konservasi, kelompok Pencinta Alam, kelompok Swadaya masyarakat/kelompok Profesi yang dapat diberdayakan meningkat 2% Terbentuknya 50 kerjasama kemitraan



Indikator



RKP 2013/Renstra/RPJMN



Sasaran: 1. Pengembangan energi bersumber dari tenaga air (hydropower) dan panas bumi pada daerah dengan risiko iklim rendah dengan kondisi ekosistem yang mendukung 2. Pengembangan tanaman untuk bioenergi (biomassa dan bahan bakar nabati) dengan produktivitas tinggi dan tahan cekaman iklim 3. Optimalisasi pemanfaatan limbah organik untuk produksi energi dan gas, khususnya di wilayah padat penduduk untuk mengurangi tingkat pencemaran lingkungan dan meningkatkan selang toleransi wilayah terhadap kejadian hujan ekstrim tinggi. 4. Peningkatan pemanfaatan sumber energi terbarukan di desa-desa terpencil yang mendorong kelestarian ekosistem dan ketersediaan energi yang berkelanjutan



1.2 Sub-Bidang Kemandirian Energi



96



Pengembangan Model Desa Mandiri Energi berbasis PLTMH untuk Daerah Aliran Sungai



5.



1.



Penyediaan dan pengelolaan energi baru dan pelaksanaan konservasi energi di desa-desa terpencil



Klaster 2: Perluasan pemanfaatan sumber energi terbarukan



Pengendalian penggunaan kawasan hutan untukpembangunan di luar kegiatan kehutanan, khususnya pada wilayah tangkapan hujan yang melayani PLTA, geothermal dan irigasi



Rencana Aksi



4.



No



0,1 0,1



3.000 5,795 23 unit



2013 2014 2013 2014



2013 2014 2013



Peningkatan kapasitas terpasang pembangkit listrik dari sumber energi mikro hidro (MW) Peningkatan kapasitas pembangkit dari sumber energi biomassa (MW) melalui pembangunan hutan energi di lahan-lahan terdegradasi Peningkatan kapasitas PLTPH terpasang Peningkatan kapasitas PLTMH terpasang



•



•



•



•



71 lokasi 11,94



2013 2014



LPE LPE



50 indeks



2014 Meningkatnya jumlah Desa Mandiri Energi berbasis BBN dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan tidak produktif



50 indeks



2013



•



Wilayah DAS Prioritas



15%



1 rb hutan kota di 32 propinsi



Target/Lokasi



Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan sumber energi terbarukan dan manfaatnya bagi kelestarian lingkungan dan tingkat ketahanan terhadap dampak perubahan iklim



2015-2019 2020-2024



2013



Periode



•



Terlaksananya pemeliharaan wilayah tangkapan hujan melalui pemanfaatan jasa lingkungan air untuk energi



Terwujudnya penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi, peruntukan dan peraturan yang berlaku



Indikator



69.556 68.088 97,968



4.000 4.000



432,491 DAK



3472,88 3646,52



25



25



6,961



Anggaran (Milliar Rupiah)



Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral



Kementerian ESDM, Kemenhut



Kementerian Kehutanan (planologi)



Penanggung Jawab



Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi/Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi/Perencanaan Energi, Penerapan Konservasi Energi dan Teknologi Energi Bersih Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi/Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi/Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan



Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan / Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan di luar Kegiatan Kehutanan



Program/ Kegiatan Prioritas



Jumlah pembangkit terbarukan



listrik



Jumlah pembangunan DME BBN



pemanfaatan energi



• Laporan penyiapan program



perencanaan bioenergi



energy



berbasis



• Jumlah pembinaan program dan



Terjaminnya tanaman rehabilitasi lahan kritis, hutan mangrove, gambut, rawa dan sempadan pantai pada DAS prioritas seluas Terjaminnya hutan kota seluas 6.000 Ha. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan terlayani 100% secara tepat waktu Wajib bayar tertib membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80% Data dan informasi penggunaan kawasan hutan di 33 provinsi Peraturan perundangan penggunaan kawasan hutan



Indikator



RKP 2013/Renstra/RPJMN



97



Pengembangan pembangkit listrik tenaga mikro hidro



Diversifikasi energi terbarukan berbasis BBN



3.



4.



261.824.000.000,-



degan anggaran Rp.



target/lokasi sebanyak 107 unit



pada tahun 2013 direncanakan



Terciptanya peningkatan pemanfaatan energi terbarukan berbasis BBN, melalui pemanfaatan lahan-lahan kurang produktif



2015-2019 2020-2024



2015-2019 2020-2024



2013-2014



2013



Pembangunan PLTS terpusat



• Termanfaatkannnya limbah organik dari rumah tangga ataupun ternak untuk pemenuhan gas dan energi RT • Berkurangnya tingkat pencemaran badan sungai dan saluran pengendali banjir oleh limbah sehingga dapat meningkatkan selang toleransinya terhadap kejadian iklim ekstrim Terjadinya peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan air untuk listrik pedesaan melalui pengembangan PLTMH



•



Periode



Indikator



Papua (12.725 MW); Kalimantan Timur (6.743 MW), Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Utara dan Aceh Seluruh wilayah Indonesia



Wilayah pemukiman padat penduduk dan peternakan masyarakat yang badan sungai telah mengalami tingkat pencemaran tinggi



107 unit



Target/Lokasi



261,824



Anggaran (Milliar Rupiah)



Teknologi peningkatan produksi benih/bibit bermutu tanaman hutan penghasil kayu energi dan tahan cekaman iklim Ket: (b)



Pengembangan sentra-sentra bibit bio energi khususnya di daerah pusat pengembangan bio energi



Teknologi pengolahan bahan bakar nabati berbasis karbohidrat (bioetanol), lemak dan minyak (bio-diesel), selulosa dan hemi-selulosa (bio-oil) dan bio-kerosene



1.



2.



3. Tersedianya teknologi pengolahan BBN berbasis bioetanol, bio-diesel, bio-oil, kerosene dan pemanfaatnnya di desa-desa sasaran yang berpotensi untuk produksi BBN dari pemanfaatan lahan-lahan tidak produktif



Tersedianya IPTEK produksi benih/bibit bermutu tanaman hutan kayu energi dan tahan cekaman iklim



2013-2014



2015-2021



2013 2014



Jawa, Sumatera, Bali, Sulawesi



Per wilayah se Indonesia



Jawa Barat, Jawa Tengah dan NTB



32,66



Bersinergi dengan 3.4.3



97,44



Balitbang Kehutanan



BPDAS PS



Badan Kehutanan



Litbang



ESDM, Kemenhut, Kementan



ESDM dan PEMDA



Penanggung Jawab



Klaster 3: Pengembangan Teknologi Inovatif dan Adaptif untuk budidaya tanaman sumber bahan bakar nabati dan hutan tanaman untuk energi (energi plantation)



Peningkatan pemanfaatan limbah organik untuk produksi gas dan energi di wilayah pemukiman padat, khususnya di wilayah yang dekat badan sungai



Rencana Aksi



2.



No



Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS berbasis Pemberdayaan Masyarakat/ Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan Penelitian dan pengembangan keteknikan hutan dan pengolahan hasil hutan



Penelitian dan pengembangan Kementerian/Penelitian dan pengembangan peningkatan produktivitas hutan



Program/ Kegiatan Prioritas



Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan dibidang keteknikan kehutanan dan pengelolaan hasil hutan sebanyak 5 judul, yaitu : (1) informasi tentang sifat dasar dan kegunaan kayu sesuai tujuan pemakaiannya; (2) teknik pemanenan hutan ramah lingkungan; (3) teknik pemanfaatan dan peningkatan kualitas kayu serta standarisasi prodk kayu; (4)



Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan dibidang produktifitas hutan sebanyak 6 judul, yaitu : (1) teknik peningkatan produktifitas hutan tanaman penghasil kayu pertukangan; (2) teknik peningkatan produktifitas hutan tanaman penghasil pulp; (3) teknik peningkatan produktifitas jenis-jenis tanaman kayu energi; (4) teknik penyediaan benih unggul; (5) teknik peningkatan produktifitas dan nilai ekonomi HHBK FEM (food, energy,medicine);



Indikator



RKP 2013/Renstra/RPJMN



98



Teknologi pengolahan limbah organik untuk BBN



Teknologi pengolahan limbah padat menjadi bio-energi



Teknologi smart grid



5.



6.



7.



Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya Ditjen RehabilitasiLahan dan Perhutanan Sosial (RLPS)



Pembangunan Demplot agroforestry tanaman jenis kayu energi, jenis setempat dan jenis induksi



Identifikasi persyaratan tumbuh dan pertumbuhan dan hasil tanaman hutan penghasil kayu energi



Pelaksanaan Penelitian evaluasi dampak perubahan iklim dan tataguna lahan pada produksi listrik tenaga air (PLTA)



1.



2.



3.



4.



Klaster 4: Program Pendukung



Teknologi pengolahan bahan bakar nabati berbasis biomassa dan biji-bijijan non-pangan



Rencana Aksi



4.



No



Tersedianya informasi tentang dampak perubahan iklim dan tataguna lahan pada aliran permukaan di DAS lokasi pembangkit listrik tenaga air



Tersedianya informasi mengenai tumbuh dan pertumbuhan tanaman kayu energi yang tahan cekaman



Tercapainya efektifitas pengelolaan DAS terpadu melalui penguatan kapasitas kelembagaan, khususnya wilayah DAS dengan beban lingkungan yang tinggi Terciptanya komitmen dan dukungan kebijakan kehutanan terhadap peralihan pemanfaatan energi ke energi terbarukan (ET) Terbangunnya demplot agroforestry tanaman jenis kayu energi jenis setempat dan jenis induksi



Tercapinya optimalisasi pemanfaatan limbah organik sebagai sumber energi Tersedianya teknologi pengolahan limbah padat kota menjadi bahan baku energi Tersedianya sarana smart grid (kapasitas transmisi tegangan tinggi, kapasitas pencadangan (back up capacity) dan pembangunan jaringan listrik pintar baru untuk mengelola pasokan ET



Tercapainya optimalisasi kawasan hutan melalui pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan (ET)



Indikator



2013-2014



2013-2014



2013-2014



Tiga DAS utama lokasi pembangkit listrik tenaga air



Jawa Barat, Jawa tengah dan Mataram



Jawa Barat, Jawa tengah dan NTB



33 provinsi dan 50 satker



2014 2015-2019 2020-2024



33 provinsi dan 50 satker



Wilayah perkotaan terutama di bantaran sungai



Target/Lokasi



2013



2015-2019 2020-2024



2015-2019 2020-2024



2015-2019 2020-2024



2015-2019 2020-2024



Periode



97,44



284,92



Anggaran (Milliar Rupiah)



PU



Kemenhut



Balitbang Kemenhut



Kementerian Kehutanan



Kemenhut



Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral



Badan Litbang Kehutanan



Badan Litbang Kehutanan, ESDM



ESDM



Penanggung Jawab



Penelitian dan pengembangan Kementerian/Penelitian dan pengembangan produktivitas hutan



Penelitian dan pengembangan peningkatan produktivitas hutan



Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Sekretariat Jenderal



Program/ Kegiatan Prioritas



Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan di bidang produktifitas hutan, yaitu teknik peningkatan produktifitas jenisjenis tanaman kayu energi



energy,medicine



ekonomi HHBK FEM (food,



peningkatan produktifitas dan nilai



penyediaan benih unggul; (5) teknik



tanaman kayu energi; (4) teknik



peningkatan produktifitas jenis-jenis



tanaman penghasil pulp; (3) teknik



peningkatan produktifitas hutan



kayu pertukangan; (2) teknik



produktifitas hutan tanaman penghasil



judul, yaitu : (1) teknik peningkatan



dibidang produktifitas hutan sebanyak 6



Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan



teknik pengolahan hasil hutna bukan kayu; (5) teknik perekayasaan dan substitusi bahan pembantu



Indikator



RKP 2013/Renstra/RPJMN



99



Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Ditjen Energi Baru dan Terbarukan yang mendorong optimalisasi pengembangan energi terbarukan dan mendukung kelestarian ekosistem dan resiliensi wilayah terhadap keragaman dan perubahan iklim



Pengembangan penelitian 2nd generation energi



Pengadaan lahan untuk Kebun Energi yang tahan cekaman iklim Pengembangan teknologi pemanfaatan energi terbarukan



Pemberian insentif untuk pengembangan bioenergi, termasuk yang berasal dari sumber bahan baku yang tahan terhadap cekaman iklim



6.



7.



8.



10.



9.



Penyusunan peta wilayah sasaran/prioritas untuk pengembangan energi dari limbah organik, bioenergi dan Pico and mikro hidro untuk mendukung resiliensi wilayah sasaran terhadap perubahan iklim



Rencana Aksi



5.



No



Dikeluarkannya beberapa kebijakan insentif fiskal baik untuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai maupun Bea Masuk untuk engembangan energi nterbarukan dan ramah lingkungan termasuk bioenergi.



Tersedianya teknologi pemanfaatan energi terbarukan



Tersedianya peta wilayah prioritas pengembangan untuk produksi gas dan energi dari limbah organik, bioenergi dan Pico and mikro hidro Terciptanya kebijakan –kebijakan insentif untuk bidang energi terbarukan (ET) Tersedianya kebijakan mengenai penetapan harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN dari pembangkt tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan berbasis air (mikro hidro) Tercapainya optimalisasi pemanfaatan limbah perkotaan di wilayah-wilayah dengan ekosistem rentan Terciptanya kebijakan dan program untuk menciptakan iklim usaha yangmendorong pengusahaan EBT (air) skala komersial Tersedianya jenis-jenis baru tanaman bio-energi dengan produktivitas tinggi dan tahan terhadap perubahan iklim Tersedianya peta kesesuaian jenisjenis tanaman penghasil kayu energi Pengembangan pengelolaan limbah Biomassa untuk Pembangkit listrik (Limbah pertanian, industri dan sampah kota) Termanfaatkannya limbah-limbah 88rganic sebagai sumber bio-energi



Indikator



2013-2014



2013-2014



2015-2019 2020-2024



Kemen ESDM KLH



Kemenkeu



Kemenristek



Balitbang ESDM, Kemenristek, BPPT Pemda



Balitbang ESDM



Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral



ESDM, Kemenhut (BPDAS)



Penanggung Jawab



2015-2019 2020-2024



2013: 2,6 2014: 2,6



Anggaran (Milliar Rupiah)



Balitbang Kehutanan, LIPI



Seluruh wilayah Indonesia



Target/Lokasi



2015-2019 2020-2024



2015-2019 2020-2024



2015-2019



2015-2019



2015-2019



2013-2014



Periode



Penguatan Jaringan IPTEK/Peningkatan Dukungan Teknologi bagi Peningkatan Pemanfaatan Energi Terbarukan termasuk Energi Alternatif Geothermal, Tenaga Surya, Mycrohidro, Bio-Energi, dan Nuklir Perumusan kebijakan Fiskal/ Pemberian Fasilitas Perpajakan terhadap Pemanfaatan Energi Terbarukan (Renewable Energi)



Program/ Kegiatan Prioritas



Terbitnya PMK tentang Pemberian Insentif Perpajakan sektor energi terbarukan



Jumlah paket penunjang teknologi



Jumlah prototype



Jumlah konsorsium



Jumlah rekomendasi kebijakan



Indikator



RKP 2013/Renstra/RPJMN



100



Rencana Aksi



Indikator



Periode



Target/Lokasi



Anggaran (Miliar Rupiah) Penanggung Jawab



Pemutakhiran kajian risiko dan adaptasi perubahan iklim bidang kesehatan pada tingkat kabupaten/kota



Pengamatan dan pengendalian agen penyakit, khususnya di sekitar kelompok rentan: wanita, anak, dan lanjut usia, masyarakat berpenghasilan rendah



Pengamatan dan pengendalian perantara penyakit (vektor), khususnya di sekitar kelompok rentan: wanita, anak, dan lanjut usia, masyarakat berpenghasilan rendah



Pengamatan dan pengendalian kualitas lingkungan, khususnya pada permukiman kelompok rentan: wanita, anak, dan lanjut usia, masyarakat berpenghasilan rendah



1.



2.



3.



4.



Terciptanya kegiatan pengamatan dan pengendalian kualitas lingkungan, khususnya pada kelompok rentan: wanita, anak, lanjut usia, masyarakat berpenghasilan rendah



Terciptanya kegiatan pengamatan dan pengendalian perantara penyakit, khususnya pada kelompok rentan: wanita, anak, lanjut usia, masyarakat berpenghasilan rendah



Terciptanya kegiatan pengamatan dan pengendalian agen penyakit, khususnya pada kelompok rentan: wanita, anak, lanjut usia, masyarakat berpenghasilan rendah



Termutakhirnya basis data dan informasi yang terkait dengan tingkat bahaya, kerentanan, dan risiko (kemunculan dan penyebaran penyakit terkait variabel iklim, lingkungan, demografi, dan geografi) serta zonasi strategi adaptasi perubahan iklim pada bidang kesehatan hingga tahun 2050 di wilayah kabupaten/kota



2013-2024



2013-2024



2013-2024



2013- 2019



Nasional



Nasional



Nasional



Wilayah dengan risiko tinggi di 33 provinsi



2013: 107,554 Total 5 tahun: 2.054,5



2013: 38,3 Milyar



2013: 104,8 Milyar



2013: 72,5 Total 5 tahun: 592,5



2013: 85,6 Total 5 tahun: 111,2



Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit (RKP 2013 - Kemenkes)



Penyehatan Lingkungan (RKP 2013 dan Renstra Kemenkes 2010 – 2014)



Kemenkes



Kemenkes



Jumlah produk/model intervensi/ prototipe/ standar/formula/kajian di bidang teknologi terapan kesehatan dan epidomologi klinik • Laporan status kesehatan masyarakat di Provinsi dalam wilayah 1 • Laporan status fasilitas RS dan puskesmas di Provinsi dalam wilayah 1 • Jumlah publikasi illmiah di bidang teknologi terapan dan epidomologi klinik yang dimuat pada media cetak/ elektronik file: a) nasional dan b) Internasional` • Persentase ketersediaan profil kesehatan nasional, provinsi, dan Kab/Kota per tahun • Persentase Provinsi dan Kab/Kota yang memiliki bank data kesehatan • Persentase provinsi dan kab/kota yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan terintegrasi • Jumlah produk/model /prototipe/standar/ formula di bidang biomedis dan teknologi dasar kesehatan • Laporan status biomedis masyarakat di Indonesia dan setiap Provinsi • Laporan status fasilitas laboratorium mandiri di Indonesia dan setiap Provinsi • Jumlah produk/model/prototipe/ standar/ formula di bidang vektor dan reservoir penyakit • Laporan status kesehatan masyarakat di Provinsi dalam wilayah V • Laporan status fasilitas RS dan Puskesmas di Provinsi dalam wilayah V • Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas • Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat • Persentase penduduk yang memakai jamban sehat • Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat • Persentase penduduk Stop Buang Air •



Indikator



RKP 2013/Renstra/RPJMN



Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan



Pengolahan Data dan Informasi Kesehatan (RKP 2013 dan Renstra 2010 2014 Kemenkes)



Penelitian dan Pengembangan Klinik Terapan dan Epidomologi Klinik (RKP 2013 dan Renstra Kemenkes 20102014)



Program/Kegiatan Prioritas



Kemenkes



Lead: Kemenkes, Supporting: Bappenas, BIG, BMKG, Kemen-LH, DNPI



Klaster 1: Identifikasi dan pengendalian faktor-faktor kerentanan dan risiko pada kesehatan masyarakat yang dapat ditimbulkan oleh perubahan iklim



No.



Sub-Bidang Kesehatan Sasaran: 1. Identifikasi dan pengendalian faktor-faktor kerentanan dan risiko pada kesehatan masyarakat yang dapat ditimbulkan oleh perubahan iklim 2. Penguatan sistem kewaspadaan dan pemanfaatan sistem peringatan dini terhadap mewabahnya penyakit menular dan penyakit tidak menular yang diakibatkan perubahan iklim 3. Penguatan regulasi, peraturan perundangan, dan kapasitas kelembagaan di tingkat pusat dan daerah terhadap risiko pada kesehatan masyarakat yang dapat ditimbulkan oleh perubahan iklim 4. Peningkatan ilmu pengetahuan, inovasi teknologi, dan partisipasi masyarakat terkait adaptasi kesehatan terhadap perubahan iklim



2.1 Sub Bidang Kesehatan



2. Bidang Sistem Kehidupan



101



1.



5.



Pengamatan dan pengendalian infeksi pada manusia, khususnya pada kelompok rentan: wanita, anak, dan lanjut usia, masyarakat berpenghasilan rendah



Rencana Aksi



Terciptanya kegiatan pengamatan dan pengendalian infeksi pada manusia, khususnya pada kelompok rentan: wanita, anak, lanjut usia, masyarakat berpenghasilan rendah



Indikator



2013-2024



Periode



Nasional



Target/Lokasi



Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (RKP 2013 - Kemenkes)



2013: 92,4



Peningkatan sistem tanggap perubahan iklim sektor kesehatan



Terlaksananya kegiatan pemantauan dan pengumpulan data secara kontinu mengenai gejala mewabahnya penyakit menular dan penyakit tidak menular yang diakibatkan perubahan iklim, khususnya pada kelompok



2013-2024



Nasional



2013: 70,5 Total 5 tahun: 651



Lead: Kemenkes, Supporting: LIPI, BPPT



Penanggulangan Krisis Kesehatan (RKP 2013 dan Renstra 2010-2014 Kemenkes)



•



•



•



•



•



•



•



•



• • • •



•



•



•



• •



•



•



•



•



•



•



•



Jumlah kab/kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana Jumlah kab/kota yang memiliki petugas tertatih penanggulangan krisis kesehatan Jumlah kab/kota yang terpenuhi fasilitas



Besar Sembarangan (BABS) Cakupan daerah potensial yang melaksanakan strategi adaptasi dampak kesehatan akibat perubahan iklim Persentase cakupan tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase provinsi yang memfasilitasi penyelenggaraan STBM (Santiasi Total Berbasis Masyarakat) sebesar 100 Kab/Kota Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Persentase cakupan tempat pengolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan Persentase provinsi yang memfasilitasi penyenggaraan Kota Sehat yang sesuai standar sebesar 50% Jumlah kasus per 100.000 penduduk Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan Presentase Kasus baru TB Paru (BTA Positif) yang disembuhkan Persentase provinsi dengan angka kasus baru TB Paru BTA Positif/CDR (Case Detection Rate) minimal 70% Persentase Provinsi mencapai angka keberhasilan pengobatan kasus baru TB Paru BTA Positif/SR (Success Rate) min. 85% Jumlah kasus Diare per 1.000 penduduk Angka kematian diare (CFR) pada saat KLB Jumlah kasus Diare per 1.000 penduduk Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Persentase provinsi yang melakukan pembinaan, pencegahan, dan penanggulangan penyakit tidak menular (surveilans, epidemiologi, deteksi dini, KIE, dan tata laksana) Persentase Provinsi Yang Melakukan Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Surveillans Epidemologi, deteksi dini, KIE dan tata laksana) Angka kesakitan penderita DBD per 100.000 penduduk Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk Persentase kasus zoonosa yang ditemukan, ditangani sesuai standar



Indikator



RKP 2013/Renstra/RPJMN



Pengendalian Penyakit Menular Langsung (RKP Kemenkes 2013 dan Renstra Kemenkes 2010-2014)



Program/Kegiatan Prioritas



Pengendalian Penyakit Tidak Menular (RKP Kemenkes 2013)



Kemenkes



Penanggung Jawab



2013: 80.362



2013: 120,8 Total 5 tahun: 1.273,3



Anggaran (Miliar Rupiah)



Klaster 2: Penguatan sistem kewaspadaan dan pemanfaatan sistem peringatan dini terhadap mewabahnya penyakit menular dan penyakit tidak menular yang diakibatkan perubahan iklim



No.



102



1.



Rencana Aksi



Tercapainya informasi kepada masyarakat tentang wabah penyakit menular dan penyakit tidak menular yang disebabkan perubahan iklim



Terciptanya mekanisme koordinasi dan pelaksanaan tindakan terhadap wabah penyakit menular dan penyakit tidak menular yang disebabkan perubahan iklim Terbentuknya rencana tanggap darurat bencana untuk penanganan kesehatan



rentan: wanita, anak, lanjut usia, masya-rakat berpenghasilan rendah, dan lainnya



Indikator



Nasional



Nasional



2013-2015



2013-2024



Nasional



Target/Lokasi



2013-2017



Periode



2013: 40,9 Total 5 tahun: 279,4



Anggaran (Miliar Rupiah)



Lead: Kemenkes, Supporting:Kem. Kominfo, BNPB



Lead: Kemenkes, Supporting:BNPB



Lead: Kemenkes, Supporting: Kemdagri, BNPB



Penanggung Jawab



Program Penanggulangan Bencana/ Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pengurangan Risiko dan Mitigasi Bencana Alam (RKP BNPB 2013)



Penguatan regulasi dan peraturan perundangan 2013-2015



2013-2016



Tersusunnya dokumen (produk hukum) terkait strategi adaptasi perubahan iklim bidang kesehatan



Terbentuknya norma, standar, peraturan, dan kriteria tentang kesehatan perumahan dan penyehatan lingkungan permukiman.



Nasional



Nasional



2013: 107,554 Total 5 tahun: 2.054,5



2013: 3.020,7



Lead: Kemenkes, Supporting: Kementerian PU



Lead: Kemenkes, Supporting: BNPB



Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi (RKP 2013 Kemenkes) Program Penanggulangan Bencana/ Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana (RKP 2013 – Kemenkes) Penyehatan Lingkungan (RKP 2013 dan Renstra Kemenkes 2010 – 2014)



•



•



•



•



•



•



Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat Persentase penduduk yang memakai jamban sehat Persentase Kab/Kota/Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat Persentase penduduk Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Cakupan daerah potensial yang



Jumlah fasilitasi pengurangan risiko bencana



•



Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang diselesaikan (RUU/RPP/R.Per/ Keppres/Per/Kepmenkes)



Jumlah berita/pesan/info kesehatan yang disebarluaskan kepada publik • Persentase opini publik tentang kesehatan yang positif di media massa • Persentase informasi/pengaduan masyarakat melalui jalur telekomunikasi yan ditindaklanjuti oleh unit teknis berwenang • Persentase unit pelayanan publik yang sudah menerapkan maklumat pelayanan Jumlah baseline data bencana Indonesia •



Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tanggap Darurat



Jumlah kerjasama organisasi bidang Penanggulangan Bencana



•



•



sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan Tersediannya produk informasi penanggulangan krisis kesehatan Tersedianya produk kebijakan/pedoman penanggulangan krisis kesehatan



Indikator



RKP 2013/Renstra/RPJMN



Pengelolaan Penyusunan Peraturan Perundang undangan dan Telaahan Hukum, Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Bidang Penanggulangan Bencana (RKP BNPB 2013) Program Penanggulangan Bencana/ Tanggap darurat di daerah terkena bencana (RKP BNPB 2013) Pengelolaan Komunikasi Publik (RKP 2013 dan Renstra 2010-2014 Kemenkes)



Program/Kegiatan Prioritas



Klaster 3: Penguatan regulasi, peraturan perundangan, dan kapasitas kelembagaan di tingkat pusat dan daerah terhadap risiko pada kesehatan masyarakat yang dapat ditimbulkan oleh perubahan iklim



No.



103



2.



No.



Penguatan kapasitas kelembagaan



Rencana Aksi



2013-2016



2013-2016



Terselenggaranya koordinasi pembagian tugas, kewenangan, dan sumber daya antara pemerintah pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/ kota)



Periode



Terbentuknya rencana aksi dan peta jalan untuk adaptasi perubahan iklim bidang kesehatan berdasarkan zonasi strategi hasil kajian risiko perubahan iklim hingga tahun 2050 di wilayah kabupaten/kota



Indikator



Nasional



Nasional



Target/Lokasi



2013: 2 Total 5 tahun: 22



2013: 101,4



2013: 83,8



2013: 1,5



Anggaran (Miliar Rupiah)



Lead: Kemenkes, Supporting: Bappenas, Kemdagri



Lead: Kemenkes Supporting: Bappenas



Penanggung Jawab



Kajian Desentralisasi dan Daerah Bermasalah Kesehatan (RKP 2013 dan Renstra 2010 - 2014 KEMENKES)



Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan



Pertimbangan Kesehatan Nasional Pendidikan dan Pelatihan Aparatur



Program/Kegiatan Prioritas



Jumlah aparatur yang telah mengikuti pelatihan kepemipinan dan prasarat jabatan, MOT, dan TOT pelatihan tekhnis fungsional dan pelatihan yang berskala nasional dan global • Jumlah kab/ kota di 33 Provinsi yang telah mampu melaksanakan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan • Jumlah standar ketenagaan di fasilitas pelayanan kesehatan • Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan di dalam dan luar negeri • Jumlah kajian daerah bermasalah kesehatan • Jumlah kajian kebijakan desentralisasi • Jumlah kajian kebijakan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) • Jumlah daerah bermasalah kesehatan yang meningkat indeks pembangunan masyarakat • Jumlalah kebijakan teknis penanggulangan daerah bermasalah • Persentase Kab/Kota , Provinsi, Kementerian/Lembaga yang memperoleh advokasi dan koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan desentralisasi yang disosialisasikan • Persentase Kab/Kota dan provinsi yang memiliki infrastruktur yang baik bagi pelaksanaan desentralisasi kesehatan



melaksanakan stratei adaptasi dampak kesehatan akibat perubahan iklim • Persentase cakupan tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan • Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan • Persentase provinsi yang memfasilitasi penyelenggaraan STBM (Santiasi Total Berbasis Masyarakat) sebesar 100 Kab/Kota • Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) • Persentase cakupan tempat pengolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan • Persentase provinsi yang memfasilitasi penyeenggaraan kota sehat yang sesuai standar sebesar 50% Jumlah kebijakan nasional yang di-review



Indikator



RKP 2013/Renstra/RPJMN



104



1.



Rencana Aksi



Nasional



2013-2024



2013-2024



Terciptanya peningkatan kemitraan dan jejaring dengan masyarakat dalam adaptasi perubahan iklim bidang kesehatan menuju paradigma adaptasi kesehatan berbasis komunitas (gender, keagamaan, dsb).



Terciptanya kerja sama untuk peningkatan kemitraan dan jejaring di tingkat regional, bilateral, multirateral dalam adaptasi perubahan iklim bidang kesehatan



Nasional



Nasional



Target/Lokasi



2013-2018



Periode



Meningkatnya kapasitas kelembagaan bidang kesehatan dalam mengatasi kejadian wabah penyakit menular dan penyakit tidak menular yang disebabkan perubahan iklim.



Indikator



2013: 30,4 Total 5 tahun: 69,9



2010-2014: 1.604



Anggaran (Miliar Rupiah)



Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait adaptasi perubahan iklim bidang kesehatan



2013-2024



2013-2018



Teridentifikasinya gejala mewabah dan metodologi pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular yang diakibatkan perubahan iklim



Penambahan dan pemeliharaan unit infrastruktur dan teknologi kesehatan yang dapat mendukung kegiatan adaptasi perubahan iklim terkait kesehatan



Wilayah dengan risiko tinggi



Nasional



2013: 224,7 Total 5 tahun: 284,2



2013: 85,6 Total 5 tahun: 111,2



Klaster 4: Peningkatan ilmu pengetahuan, inovasi teknologi, dan partisipasi masyarakat terkait adaptasi kesehatan terhadap perubahan iklim



No.



Penelitian dan Pengembangan Klinik Terapan dan Epidomologi Klinik (RKP 2013 dan Renstra 2010 - 2014 KEMENKES)



Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/ Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan (RKP 2013 dan Renstra Kemenkes 20102014)



Lead: Kemenkes, Supporting: LIPI, BPPT



Lead: Kemenkes, Supporting:BPPT, Kemenristek



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



Lead: Kemenkes



Peningkatan Kerja sama Luar Negeri (RKP 2013 dan Renstra 2010 - 2014 KEMENKES)



•



•



•



• •



•



•



•



Jumlah produk/model intervensi/ prototipe/ standar/kajian di Penelitian dan pengembangan klinik terapan dan epidemiologi klinik Laporan status kesehatan masyarakat di Provinsi dalam wilayah 1 Laporan status fasilitas RS dan puskesmas di Provinsi dalam wilayah 1 Jumlah publikasi illmiah di Penelitian dan pengembangan klinik terapan dan epidemiologi klinik yang dimuat pada media cetak/elektronik file: a) nasional dan b) Internasional Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (RS dan Puskesmas) yang memenuhi sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan sesuai standar dan aman Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (RS dan Puskesma) yang melakukan kalibrasi dan proteksi radiasi Persentase laboratorium aktif yang melaksanakan pelayanan sesuai standar Jumlah monitoring dan evaluasi sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan Jumlah kebijakan, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang sarana,



Jumlah dokumen kerjasama internasional (MoU/LoI/ Agreement) Jumlah kerjasama multilateral dan bilateral yang disepakati per tahun (loan/grant agreements) Persentase MoU/LoI/ Agreement yang ditindaklajuti Jumlah pokok-pokok hasil kerjasama yang disepakati



Jumlah puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal yang ditingkatkan sarana dan prasarananya Peningkatan jumlah RS/BK yang terpenuhi fasilitas sarana dan prasarana Pengembangan UPT Puskesmas Jumlah NSPK di bidang pelayanan medik yang harus ditetapkan Persentase RS yang melaksanakan SIRS baik online maupun manual Jumlah provinsi yang mendukung pelaksanaan program upaya pelayanan kesehatan



Indikator



RKP 2013/Renstra/RPJMN Program/Kegiatan Prioritas Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar (Renstra 2010 - 2014 KEMENKES)



Lead: Kemenkes



Lead: Kemenkes



Penanggung Jawab



105



2.



No.



Pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan terkait adaptasi perubahan iklim



Rencana Aksi



Tercukupinya kebutuhan tenaga lapangan yaitu: Epidemiologist DBD, Entomologist (DBD, malaria), Malarialogist, Jumantik Tercukupinya kebutuhan tenaga laboratorium yaitu: Clinic analyst, Virologist (DBD), mikroskopis lapangan Tercukupinya kebutuhan dokter umum dan tenaga perawat Plus, yang berpengalaman menangani penyakit yang terkait perubahan iklim seperti DBD, Malaria, Diare Tercukupinya kebutuhan dokter spesialis penyakit menular dan tidak menular yang terkait perubahan iklim, khususnya patologi klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik Tercukupinya kebutuhan staf dosen



Terinventarisasinya dan terimplementasinya kearifan lokal masyarakat untuk adaptasi perubahan iklim di bidang kesehatan



Indikator



2014-2024



2013-2016



Periode



Wilayah dengan risiko tinggi



Wilayah dengan risiko tinggi



Target/Lokasi



Pendidikan Tinggi dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan (RKP 2013 – Kemenkes)



Pendidikan dan Pelatihan



2013: 34,7



Lead: Kemenkes, Supporting: Bappenas, Kemendikbud



2013: 464,2



2013: 27,2



Program Penanggulangan Bencana/ Pemberdayaan Masyarakat (RKP 2013 BNPB) Standardisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan Bagi SDM Kesehatan (RKP 2013 Kemenkes)



Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Program Pelayanan Kesehatan Tradisional, Komplementer dan Alternatif



2013:` 36



Persentase profesi tenaga kesehatan yang memiliki standar kompetensi Jumlah tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)



•



Jumlah tenaga pendidik yang bersertifikat



Jumlah SDM kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan berkelanjutan



•



•



Jumlah produk/model intervensi/ prototipe/ standar/kajian di bidang humaniora kesehatan dan pemberdayaan masyarakat • Laporan status kesehatan masyarakat di Provinsi dalam wilayah III • Laporan status fasilitas RS dan puskesmas di Provinsi dalam wilayah III • Jumlah Penelitian dan Pengembangan Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat • Jumlah publikasi ilmiah di bidang humaniora kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang di muat pada media cetak/elektronik file: Nasional atau Internasional • Jumlah Produk/Model/ Prototipe/Standar/ Formula di Bidang Tanaman Obat dan Obat Tradisional • Laporan status kesehatan masyarakat di Provinsi dalam wilayah IV • Laporan status fasilitas RS dan puskesmas di Provinsi dalam wilayah IV • Jumlah RS yang Menyediakan Pelayanan Kesehatan Tradisional, yang Aman dan Bermanfaat sebagai Pelayanan Alternatif dan Komplementer • Cakupan Kabupaten/Kota yang menyelenggara-kan pembinaan pelayanan kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer Jumlah desa tangguh bencana •



• •



prasarana, dan peralatan kesehatan yang dihasilkan Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis Jumlah SDM manajemen dan teknis yang kompeten



Indikator



RKP 2013/Renstra/RPJMN



Penelitian dan Pengembangan Humaniora Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (RKP 2013 dan Renstra Kemenkes 2010 – 2014)



Program/Kegiatan Prioritas



Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional



Lead: Kemenkes, Supporting:BNPB



Penanggung Jawab



2013:` 48,2



2013:`68,2 Total 5 tahun: 66,3



Anggaran (Miliar Rupiah)



106



3.



No.



Partisipasi masyarakat terkait adaptasi kesehatan terhadap perubahan iklim



Rencana Aksi



2013-2024



2013-2024



2013-2018



Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam adaptasi perubahan iklim sesuai kondisi setempat, yang melibatkan pemimpin informal dan komunitas (gender, pemuka agama/adat, dsb.)



Meningkatnya luasan wilayah pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau masyarakat, khususnya daerah rentan perubahan iklim dan masyarakat yang rentan, seperti wanita, anak, lanjut usia, masyarakat berpenghasilan rendah, dan lainnya



Periode



Terselenggaranya kegiatan sosialisasi dan advokasi adaptasi sektor kesehatan terhadap dampak perubahan iklim



kedokteran umum dan keperawatan Plus, yang memahami dampak perubahan iklim pada bidang kesehatan dan menguasai penanganan penyakit yang terkait dengan perubahan iklim



Indikator



Wilayah dengan risiko tinggi



Nasional



Nasional



Target/Lokasi



Pembinaan Pelayanan Kesehatan Komunitas dan Gender (Renstra 2010 - 2014 KEMENKES)



Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar (RKP 2013 - Kemenkes) Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan (RKP 2013 Kemenkes) Kajian Desentralisasi dan



Kemenkes



Kemenkes



Kemenkes



2013: 19.107



2013: 705,1



2010-2014:



Program Penanggulangan Bencana/ Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana (RKP 2013 BNPB) Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan (RKP 2013 dan Renstra Kemenkes 2010 – 2014)



Pengelolaan Komunikasi Publik (RKP 2013 dan Renstra Kemenkes 2010 – 2014)



dosen Jumlah kurikulum pendidikan yang dikembangkan yang mengacu pada standar nasional pendidikan Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang ditingkatkan kemampuannya



•



•



• •



• •



•



•



•



•



•



•



• •



•



Jumlah kajian kebijakan desentralisasi



Persentase rumah tangga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Persentase Desa Siaga aktif Jumlah Pos Kesehatan Desa yang beroperasi Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan kesehatan Jumlah kebijakan teknis promosi kesehatan yang terintegrasi dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Jumlah Kab/Kota yang menetapkan kebijakan berwawasan kesehatan Jumlah Puskesmas yang menjadi Puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluat berpenduduk Terselenggaranya pelayanan kesehatan di 101 Puskesmas prioritas di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk Jumlah Puskesmas dan jaringannnya yang melakukan pelayanan kesehatan dasar Jumlah Puskesmas santun usia lanjut Jumlah Kab/Kota memiliki minimal 2 puskesmas yang menyelenggarakan program kesehatan perkotaan Persentase Puskemas berfungsi baik Jumlah puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk Jumlah Kab/Kota yang dilayani oleh RS bergerak di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK)



Jumlah kantor Pusat dan UPT yang ditingkatkan sarana dan Prasarananya • Jumlah lulusan tenaga Kesehatan dari lembaga pendidikan pemerintah • Jumlah berita/pesan/info kesehatan yang disebarluaskan kepada publik • Persentase opini publik tentang kesehatan yang positif di media massa • Persentase informasi/pengaduan masyarakat melalui jalur telekomunikasi yan ditindaklanjuti oleh unit teknis berwenang • Persentase unit pelayanan publik yang sudah menerapkan maklumat pelayanan Jumlah fasilitasi pengurangan risiko bencana •



•



•



Indikator



RKP 2013/Renstra/RPJMN



Pengelolaan Mutu Pendidikan Tinggi (RKP 2013 – Kemenkes) Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi



Program/Kegiatan Prioritas Tenaga Kesehatan (RKP 2013 – Kemenkes)



Kemenkes



Kemenkes



Lead: Kemenkes, Supporting:BNPB



Penanggung Jawab



2010-2014: 423,3



2013: 149,8 Total 5 tahun: 895,8



2013: 40,9 Total 5 tahun: 279,4



2013: 839,5



2013: 17,2



Anggaran (Miliar Rupiah)



107



No.



Rencana Aksi



Indikator



Periode



Target/Lokasi



Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak (RKP 2013 Kemenkes) Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) (RKP 2013 Kemenkes) Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) (RKP 2013 - Kemenkes)



Kemenkes



Kemenkes



2013: 1.000



2013: 5.739, 2



•



• • •



•



•



•



•



•



•



Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas



Jumlah kajian kebijakan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) Jumlah daerah bermasalah kesehatan yang meningkat indeks pembangunan masyarakat Jumlalah kebijakan teknis penanggulangan daerah bermasalah Persentase Kab/Kota , Provinsi, Kementerian/ Lembaga yang memperoleh advokasi dan koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan desentralisasi yang disosialisasikan Persentase Kab/Kota dan provinsi yang memiliki infrastruktur yang baik bagi pelaksanaan desentralisasi kesehatan Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin



Indikator



RKP 2013/Renstra/RPJMN Program/Kegiatan Prioritas Daerah Bermasalah Kesehatan (Renstra 2010 2014 KEMENKES)



Kemenkes



Penanggung Jawab



2013: 124,2



22



Anggaran (Miliar Rupiah)



108



Indikator



Periode



Kajian dan pemetaan risiko dan adaptasi perubahan iklim khususnya pada permukiman dan infrastruktur permukiman.



Kajian pembangunan kawasan perumahan tapak yang berkelanjutan (sustainable landed housing area development)



1.



2.



2013- 2015



2015-2019



Pendampinagn penyusunan rencana pengembangan kawasan permukiman prioritas (RPKPP)



Tersedianya konsep pembangunan kawasan perumahan tapak yang berkelanjutan



Tersedianya skenario penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah



•



•



•



2013 - 2014



Pendampingan penyusunan strategi pembangunan permukiman



Tersedianya konsep pembangunan kawasan untuk rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan rumah khusus



•



2015-2019



•



Jumlah kajian tingkat bahaya, kerentanan, dan risiko serta zonasi strategi adaptasi perubahan iklim hingga tahun 2050 di wilayah kabupaten/kota.



•



Dokumen rencana pengembangan kawasan permukiman prioritas (117 laporan Kabupaten/ Kota) Kawasan perumahan baru di pinggiran kota metropolitan



Dokumen Strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan (107 laporan Kabupaten/ Kota)



Wilayah dengan risiko tinggi



Target/Lokasi



2013: 109,8 2014 :62 2015 : 62 2015: 60



2013 : 40 2014 : 40 2015 : 40



2012 - 2014: 0,19



2012 - 2014 : 0,18



Anggaran (Miliar Rupiah)



Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan



Program pembinaan dan pengembangan Infrastruktur : (1) Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan pengembangan. (RKP Kemen-PU 2013)



Lead: Kemenpera Supporting: Kemen-PU



Produk rencana Rinci Tata Ruang Kawasan



Laporan pembinaan pengembangan permukiman



Peraturan pengembangan permukiman



Dokumen rencana pengembangan kawasan permukiman prioritas (117 laporan Kabupaten/ Kota)



Dokumen Strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan (107 laporan Kabupaten/ Kota)



Indikator



RKP 2013/Renstra/RPJMN



Menyusun strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan bidang cipta karya yang terintegrasi dan sesuai dengan arah pembangunan kota secara ‘komprehensif” (termasuk adaptasi terhadap perubahan iklim) (Strategi Sub bidang Keciptakaryaan, RANMAPI – PU)



Program/Kegiatan Prioritas



Kemen- PU



Lead: Kemenpera Supporting: BAPPENAS Kemen- LH BIG BMKG DNPI



Penanggung Jawab



Peningkatan akses terhadap perumahan yang layak dan terjangkau



4.



Rencana Aksi



Pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat mengenai permukiman yang tangguh terhadap perubahan iklim.



3.



Klaster 1 : Kajian dan Penelitian Mengenai Peningkatan Ketahanan Permukiman yang Adaptif



No



Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan permukiman yang terintegrasi dengan penang-gulangan dampak perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.



2.



Sub-Bidang Permukiman Sasaran: 1. Pelaksanaan kajian dan penelitian mengenai peningkatan ketahanan permukiman yang adaptif terhadap perubahan iklim.



2.2 Sub-Bidang Permukiman



109



Kajian dan sosialisasi pembangunan rumah panggung di pesisir yang rentan terhadap kenaikan muka air laut



Rencana Aksi



•



• •



•



2015-2017



Tersedianya konsep penyelenggaraan rumah khusus di kawasan pesisir



1.



Penyediaan infrastruktur tanggap perubahan iklim di kawasan permukiman di perkotaan



•



•



Penyediaan infrastruktur permukiman RSH yang meningkat kualitasnya



2013 – 2017



2015-2019



2015 - 2019



2015-2019



2015 - 2017



2015 - 2019



Periode



Tersedianya konsep permukiman yang adaptif di wilayah pesisir



berisiko tinggi terhadap dampak perubahan iklim Tersedianya skenario penyelenggaraan pengelolaan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif, yang merupakan jabaran pengisian rencana pola ruang perumahan dan kawasan permukiman dalam RTRW



Indikator



Tersedianya skenario penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah yang beresiko tinggi terhadap dampak perubahan iklim • Terlaksananya kegiatan penyuluhan tentang bangunan rumah panggung pada masyarakat pesisir • Masyarakat kawasan pesisir yang memahami dan menerapkan pembuatan rumah panggung 4. Kajian Penjabaran RTRW • Tersedianya skenario penyelenggaraan pengelolaan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif yang merupakan jabaran pengisian rencana pola ruang perumahan dan kawasan permukiman dalam RTRW Klaster 2 : Pembangunan dan Pengelolaan Permukiman



3.



No



Studi pilot di kota tepi pantai dan/atau dilalui sungai besar



Wilayah yang berisiko tinggi terhadap perubahan iklim



Wilayah yang berisiko tinggi terhadap dampak perubahan iklim



Target/Lokasi



2012 – 2014: 0,436



30 Milyar



60 Milyar



30



Anggaran (Miliar Rupiah)



Fasilitasi Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Permukiman



Lead: Kemen-PU Supporting: Kemenpera KemenKP



Penyediaan infrastruktur kawasan permukiman di perkotaan (Strategi Adaptasi Sub Bidang Keciptakaryaan, RAN MAPI PU)



Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)



Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan



Pengaturan , Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman



Infrastruktur permukiman RSH yang meningkat kualitasnya (97 kawasan)



Jumlah fasilitasi dan stimulasi prasarana, sarana, dan utilitas kawasan perumahan dan permukiman (unit)



Produk Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan KAwasan Permukiman (RP3KP)



Produk Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan



Laporan Pembinaan Pengembangan Permukiman



Produk Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)



Indikator



RKP 2013/Renstra/RPJMN



Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)



Program/Kegiatan Prioritas



Lead : Kemenpera



Lead : Kemenpera



Lead: Kementrian PU Supporting: Kemen-KP Kemenpera



Kemenpera



Penanggung Jawab



110



Penyesuaian infrastruktur kawasan permukiman di daerah rawan bencana perubahan iklim



Rencana Aksi



1.



Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang adaptasi terhadap perubahan iklim pada kawasan perkotaan dan perdesaan terkait permukiman



Klaster 3 : Upaya Pemberdayaan Masyarakat



2.



No



2015-2019



2020 – 2024



2015 – 2019



2020 - 2024



Peningkatan/pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum yang memenuhi standar kualitas.



Fasilitasi dan pendampingan dalam penyediaan infrastruktur permukiman RSH yang meningkat kualitasnya



Penyesuaian infrastruktur kawasan permukiman di daerah rawan bencana



Fasilitasi dan pendampingan penyediaan dan penyesuaian infrastruktur kawasan permukiman di daerah rawan bencana



•



•



•



2015 – 2019 2020-2024



2015 – 2019



Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya penurunan dampak perubahan iklim



Kampanye/ edukasi berbagai pihak



•



•



Nasional



Nasional



Wilayah rawan banjir dan longsor



Wilayah rawan banjir dan longsor



Studi pilot di kota tepi pantai dan/atau dilalui sungai besar



Nasional



Nasional



2015-2019



•



Kawasan Permukiman Kumuh



2013 - 2019



Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman



Perumahan Baru



2013 - 2019



•



Perumahan Baru



Target/Lokasi



2013 - 2019



Stimulasi Penyediaan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman



Periode



•



Indikator



2012 – 2014 : 0,139



2012 - 2014 : 0,045 M



2.000



4.000



4.000



567,3



Anggaran (Miliar Rupiah)



Lead: Kemen- PU Supporting: Kemen- KP, kemenpera, BAPPENAS



Penyelenggaraan diseminasi, sosialisasi, diklat, dan lokakarya bagi pemda, masyarakat, dan swasta (Renstra Kemen-PU CK, 3.1) Meningkatkan



Penyediaan infrastruktur kawasan permukiman di daerah rawan bencana (Strategi Adaptasi Sub Bidang keciptakaryaan, RAN MAPI – PU) Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan dalam pengembangan permukiman (Renstra Kemen-PU CK, K-1 RPJMN 2011 - 2014)



Lead:Kemen-PU Supporting: Kemenpera, KemenKP



Infrastruktur kawasan perdesaan



perkotaan



Infrastruktur kawasna permukiman



Kampanye/ edukasi berbagai pihak misal



2.



1.



daerah rawan bencana (9 kawasan)



Infrastruktur kawasan permukiman di



Jumlah fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru perumahan swadaya (unit)



SPAM di kawasan MBR, Ibu Kota Kecamatan, perdesaan, kawasan khusus dan regional Ket: Masukan Dir Permukiman, Bappenas



Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan pelaksanaan pengembangan sistem penyediaan air minum Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Baru Perumahan Swadaya



Persentase (%) Penduduk yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas Persentase (%) Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat



Jumlah kawasan permukiman kumuh perkotaan yang ditangani (kawasan)



Berkurangnya luas lingkungan permukiman kumuh (Ha)



Jumlah unit rumah baru yang terlayani oleh fasilitasi dan stimulasi prasarana, sarana, dan utilitas kawasan perumahan dan permukiman (unit) Jumlah unit rumah baru yang terlayani oleh fasilitasi dan stimulasi prasarana, sarana, dan utilitas kawasan perumahan dan permukiman melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan dan Permukiman (unit)



Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan / Penyehatan Lingkungan (Renstra Kemenkes)



Fasilitasi Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Permukiman Fasilitasi Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Permukiman melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan dan Permukiman Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan Penanganan Kumuh (Renstra PU 2010-2014)



Infrastruktur kawasan permukiman perkotaan



Indikator



RKP 2013/Renstra/RPJMN Program/Kegiatan Prioritas Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan pengembangan permukiman



Lead: Kemenpera Supporting: Kemen-KP



Lead:Kemen- PU Supporting:Kemen pera, kemenkes



Kemen-PU



Kemenpera



Kemenpera



Kemenpera



Penanggung Jawab



111



3.



2.



No



Kesiapsiagaan terhadap bencana akibat perubahan iklim di wilayah permukiman rentan



Peningkatan Partisipasi dan kapasitas Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana akibat perubahan iklim di wilayah permukiman rentan



Rencana Aksi



2015-2019 2020-2024



Tersusunnya dan terlaksananya uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana



•



•



Terselenggaranya pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini bencana terkait perubahan iklim Terselenggaranya pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan simulasi tentang



Nasional



2014-2017



Terlaksananya penyusunan mekanisme kesiapan menghadapi bencana akibat perubahan iklim



•



•



Nasional



Menguatnya ketahanan sosial masyarakat



•



Nasional



Wilayah berisiko tinggi



Nasional



Nasional



Meningkatnya komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana terkait perubahan iklim



•



Nasional



Nasional



Nasional



2015-2019 2020-2024



2015-2019



Target/Lokasi



Terlibatnya masyarakat dalam proses penyusunan rencana adaptasi perubahan iklim



Sosialisasi penggunaan struktur perumahan adaptif perubahan iklim Meningkatnya pemahaman tentang kerentanan masyarakat



Periode



•



•



•



misal sekolah dan ibu-ibu PKK



Indikator



80



16



Anggaran (Miliar Rupiah)



Lead: BNPB Supporting: Kemdagri, Kem.



Lead: Kemenko Kesra Supporting: Kem. Sosial,Kem. Pertanian, Kemdagri,BNPB, Kemen-KP Lead: BNPB Supporting: Kemenko Kesra, BNPB, Kemdagri Lead: BNPB Supporting: Kemdagri, Kem. Sosial, Kem. Ristek, Kemen-KP, BPPT, KESDM, Kem.Kominfo Lead: BNPB Supporting: BPPT, Kem.ESDM, BMKG,Kem. Ristek



Lead: Kemdagri Supporting: BNPB, Kem. Sosial, Kemen-ESDM, Kem. Diknas, LIPI, Kem. Kominfo, Pemerintah Daerah Lead: BNPB Supporting: Kem.Sosial, Bappenas, Kemenko Kesra Lead: BNPB Supporting: Kemdagri, Kem. Sosial, Kemenko Kesra



Penanggung Jawab



Program Penanggulangan Bencana/ Kesiapasiagaan dalam menghadapi bencana (BNPB) Program Penanggulangan Bencana/ Tanggap darurat di daerah terkena bencana



Program Penanggulangan Bencana/ Tanggap darurat di daerah terkena bencana



Program Penanggulangan Bencana/ Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana (BNPB)



Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB/ Pengelolaan Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Telaahan Hukum, Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Bidang Penanggulangan Bencana (BNPB) Program Penanggulangan Bencana/ Pemberdayaan Masyarakat (BNPB)



Program Penanggulangan Bencana/ Pemberdayaan Masyarakat (BNPB)



Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tanggap Darurat



Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kesiapsiagaan



Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tanggap Darurat



Jumlah rencana kontijensi PB



Jumlah desa tangguh bencana



Jumlah kerjasama organisasi bidang Penanggulangan Bencana



Jumlah desa tangguh bencana



sekolah dan ibu-ibu PKK



Indikator



RKP 2013/Renstra/RPJMN Program/Kegiatan Prioritas pemberdayaan amsyarakat dalam upaya penurunan dampak perubahan iklim (Strategi Adaptasi Sub Bidang keciptakaryaan, RAN MAPI – PU)



112



Rencana Aksi



•



1.



Penyediaan permukiman dengan struktur kuat dan adaptif terhadap perubahan iklim yang layak dan terjangkau



Indikator



Terbangunnya lokasi evakuasi di setiap wilayah rentan terhadap ancaman bencana terkait perubahan iklim



mekanisme tanggap darurat di tingkat pusat dan lokal



2015 – 2019



Peningkatan masyarakat yang menggunakan standar struktur perumahan adaptif perubahan iklim



Memasukkan perspektif gender dalam perancangan dan rencana konstruksi perumahanadaptif perubahan iklim



Konsep rancangan bangunan yang hemat energi



•



•



•



Studi pilot di wilayah rentan tinggi



2013: 180



2020 - 2024



Standar dan konsep struktur perumahan yang kuat menghadapi dampak perubahan iklim



•



2.000



Anggaran (Miliar Rupiah)



2012- 2014: 3



Nasional



Studi pilot di wilayah berisiko tinggi



Target/Lokasi



Perencanaan relokasi permukiman yang terkena bencana dampak perubahan iklim



2015-2019



Periode



•



Klaster 4 : Akses Perumahan Layak dan Terjangkau



No



Lead: Kemenpera Supporting: Bankim KemenPU, Kemen-KP, Kesra



Lead: Kemenpera Supporting: Bankim KemenPU, Kemen-KP



Lead:Kemen- PU



Sosial,Kem. Pertahanan, Kemen-ESDM, Kemen-KP, LIPI Lead:BNPB Supporting: Kem. PU, Kem. Perhubungan, KESDM, Kem.Sosial, Kem.Kesehatan



Penanggung Jawab



Identifikasi wilayah (kabupaten/ kota) yang mengalami dampak perubahan iklim (Strategi Adaptasi Sub bidang Penataan Ruang, RAN MAPI – PU) Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan



2.



1.



lingkungan



Peraturan, penataan bangunan dan



permukiman



Saran dan prasarana lingkungan



Perencanaan relokasi permukiman yang terkena bencana dampak perubahan iklim



Terlaksananya Masterplan Pengutangan Risiko Bencana Tsunami



Indikator



RKP 2013/Renstra/RPJMN



Program Penanggulangan Bencana/ Kesiapasiagaan dalam menghadapi bencana (BNPB)



Program/Kegiatan Prioritas (BNPB)



113



Indikator



Pelaksanaan penelitian dan pengembangan mengenai peningkatan ketahanan infrastruktur yang adaptif terhadap perubahan iklim



•



Norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) tentang infrastruktur tangguh terhadap dampak perubahan iklim



perkotaan



fasilitas vital di wilayah pesisir dan



proyeksi semua infrastruktur dan



• Tersedianya database kondisi dan



Penyediaan sistem drainase perkotaan yang berwawasan lingkungan



Identifikasi, pembangunan dan pemeliharaan struktur pelindung pantai



1.



2.



•



dll.



gelombang, pasang-surut, badai,



memantau aktivitas laut, seperti



• Terlaksananya pemeliharaan pelindung pantai struktural yang terdapat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil • Terfasilitasi peningkatan ketahanan kawasan pesisir terhadap bencana dan perubahan iklim • Penyediaan fasilitas navigasi untuk



Teridentifkasinya kondisi struktur pelindung pantai (tembok laut, groin, pemecah gelombang, beach nourishment, pintu air pasut, dsb di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil • Terbangunnya pelindung pantai struktural seperti tembok laut, groin, pemecah gelombang, pintu air pasut, dan beach nourishment



•



Peraturan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman (20 NSPK PLP bidang drainase)



Klaster 2: Pengembangan Prasarana yang Adaptif terhadap Perubahan Iklim



1.



2015-2019



2015-2019 2020-2024 2011: 63



2013: 388,24



2015-2019 2020-2024



2012- 2014: 0,038



2013: 16 2014: 2,9



Anggaran (Miliar Rupiah)



2015: 0,9



Wilayah pesisir berisiko tinggi



Nasional



Nasional



Nasional



Target/Lokasi



2015-2019 2020-2024



2015-2019 2020-2024



2012-2014



2015-2019



2013-2014



Periode



Program Penanggulangan Bencana/ Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana (BNPB)



Lead: Kemen-KP Supporting: Kemen-PU, BNPB, Pemerintah daerah



PendayagunaanPesisirdanLa utan (Renstra KKP 9d)



Program PengelolaanSumberDaya Air PengendalianBanjir, Lahar GunungBerapidanPengaman anPantai (RKP Kemen-PU 2.4)



Pembuatan tanggul penahan banjiir dan penanaman mangrove



Penyediaan sistem drainase perkotaan yang berwawasan lingkungan (Strategi adaptasi sub bidang keciptakaryaan, RAN MAPI – PU)



•



•



•



•



•



Jumlah kawasan di wilayah pesisir yang terfasilitasi peningkatan ketahanannya terhadap bencana dan perubahan iklim



Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dibangun Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang direhabilitasi Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dipelihara



Berkurangnya daerah pemukiman genangan air/rob dan terlaksananya vegetasi pantai.



Jumlah fasilitasi pengurangan risiko bencana



Peraturan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman (20 NSPK PLP bidang drainase)



Jumlah pemutakhiran basis data informasi perkotaan Jumlah kota pusaka, rawan bencana, dan pemenang PKPD (Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah) yang ditingkatkan kualitas pengembangan perkotaan dan kapasitas kelembagaannya.



Indikator



RKP 2013/Renstra/RPJMN



Program penyelenggaraan penataan ruang : (4) Pembinaan pelaksanaan pengembangan perkotaan (RKP Kemen--PU 2013)



Program/Kegiatan Prioritas



Lead: Kemen- PU



Lead:Kemen- PU Supporting: Kemen- KP



Penanggung Jawab



4.



Rencana Aksi



Penyediaan dan penyesuaian infrastruktur yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan tangguh terhadap perubahan iklim



Pengelolaan tata letak infrastrukur yang terintegrasi dengan penataan ruang dalam pembangunan berkelanjutan



3.



Klaster 1 : Penelitian Dan Pengembangan Konsep Ketahanan Infrastruktur



No



Pengembangan prasarana yang adaptif terhadap perubahan iklim



2.



Sub-Bidang Infrastruktur Sasaran: 1. Pengembangan konsep ketahanan infrastruktur yang adaptif terhadap perubahan iklim



2.3 Sub-Bidang Infrastruktur



114



Pembangunan, operasi, dan pemeliharaan, prasarana dan sarana pengendalian banjir dan kekeringan



3.



•



Jumlah prasarana dan sarana pengendalian banjir dan kekeringan yang dikembangkan untuk kawasan yang rentan terhadap bencana dampak perubahan iklim



Indikator 2015-2019



Periode Wilayah berisiko tinggi



Target/Lokasi 2013: 3687,3



Anggaran (Miliar Rupiah) Lead:Kemen- PU



Penanggung Jawab Program/Kegiatan Prioritas Pengendalian banjir, lahar gunung berapi dan pengamana pantai (RKP kementrian PU II.4)



1.



Pengurangan risiko terganggunya fungsi aksesibilitas pada jalan dan jembatan akibat dampak perubahan iklim 2015-2019



2015 – 2019



2015-2019 2020-2024



2015 – 2019



Tersedianya database ruas-ruas jalan nasional yang rentan terhadap bencana iklim (banjir, longsor, dll)



Perencanaan jaringan jalan berdasarkan database ruang-ruang jalan nasional yang rentan terhadap bencana iklim



Pembangunan dan/atau pemeliharaan bangunan penahan konstruksi jalan akibat erosi/abrasi



Relokasi jalan-jalan strategis nasional yang memiliki kerentanan tinggi terhadap ancaman bencana



•



•



•



•



Nasional



Kota-kota tepi pantai



Nasional



Nasional



2012-2014: 0,8036



2015: 34.293,25



2012 – 2014: 0,22646



Lead:Kemen PU Supporting: Kemen- KP, BAPPENAS, Pemerintah Daerah



•



Tersusunnya konsep dan terlaksananya pilot proyek penyiapan jalan yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim antara lain dengan perbaikan landscape, penampungan air, daerah resapan, dan



Pembinaan teknis preservasi dan peningkatan kapasitas jalan (Renstra Kemen-PU, K3)



Indikator Jumlah Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang dibangun Jumlah Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang direhabilitasi Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang dioperasikan dan dipelihara



• Penyediaan basis data jalan nasional yang rentan terhadap bencana iklim (21 dokumen) • Pengembangan database lingkungan jalan; pengkinian dan pengembangan SDMS (teknologi penanggulangan longsoran jalan) (2 dokumen) • Pendampingan teknis pembangunan/pemeliharaan bangunan penahan konstruksi jalan pada lokasi rawan erosi/abrasi pada jalan nasional (15 lokasi) • Penyusunan pedoman dan peringatan dini pengendalian erosi dan longsoran jalan (1 naskah) • Penyiapan prototipe sistem peringatan dini bahaya erosi dan longsoran (1 unit) • Diseminasi, sosialisasi, pelatihan aplikasi teknologi vertiver dan teknologi pengendalian bahaya erosi dan longsoran (3 Prosiding DSP) • Pendampingan teknis pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan sistem penampungan air (1 dokumen) • Pengembangan teknologi perkerasan berpori dalam konstruksi jalan (1 buku) • Pengembangan teknologi penampungan air dan daerah resapan (1 buku) • Penyusunan pedoman perencanaan dan pelaksanaan perkerasan berpori (1 naskah(



•



•



•



RKP 2013/Renstra/RPJMN



Pelaksanaan preservasi dan penngkatan kapasitas jalan ddan jembatan nasional (RPJMN 2011- 2014) Program penyelenggaraan jalan Koordiasi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan manajemen jalan (Renstra Kemen-PU, K1) Mengurangi risiko terganggunya fungsi jalan yang bersumber pada dampak banjir, kenaikan muka air laut, dan bencana iklim lainnya (RAN MAPI PU 2012-2014 Bidang Jalan dan Jembatan (1) Tersedianya database ruasruas jalan nasional yang rentan terhadap bencana iklim (banjir, longsor, dll) (RAN MAPI PU)



Klaster 3: Pengurangan risiko terganggunya fungsi aksesibilitas transportasi pada jalan , jembatan, perkeretaapian, pelabuhan dan bandara akibat dampak perubahan iklim



Rencana Aksi



No



115



No



Rencana Aksi



•



2015-2019



Fasilitasi dalam penerapan teknologi drainase berwawasan lingkungan kepada pemda



perspektif gender.



yang mempertimbangkan



sebelum, saat, dan pasca bencana



2020-2024



2015-2019



Perancangan aksesibilitas menuju



•



transportasi publik yang aman



2015-2019



Penguatan kelembagaan dan implementasi sistem insentif penyelenggara jalan untuk penanganan tanggap darurat dan bencana akibat perubahan iklim



genangan/banjir



perlindungan fungsi jalan dari risiko



jalan yang baik sebagai bagian dari



Pengembangan sistem drainase



•



•



Periode



Indikator



Nasional



Nasional



Nasional



Nasional, studi pilot di wilayah berisiko banjir tinggi



Target/Lokasi



2012-2014: 1000



2012-2014: 2.008,346



Anggaran (Miliar Rupiah)



Penanggung Jawab



•



•



Tersusunnya konsep kelembagaan dan sistem insentif penyelenggara jalan untuk penanganan tanggap darurat dan bencana akibat perubahan iklim



•



Konsep/ pilot project kelembagaan penyelenggara jalan yang tanggap terhadap bencana perubahan iklim (1 dokumen)



• Penyusunan R0 perencanaan dan pelaksanaan penampungan air dan daerah resapan untuk jalan (1 naskah) • Prototipe teknologi perkerasan berpori dalam konstruksi jalan (1 buku) • Pengembangan prototipe pelaksanaan penampungan air dan daerah resapan (1 unit) • Aplikasi teknologi perkerasan berpori dalam konstruksi jalan (1 Prosiding DSP) • Penyusunan kriteria desain teknologi penampungan air dan daerah resapan (1 dokumen) • Pendampingan teknis pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase yang melindungi fungsi jalan dari resiko genanganan/ banjir pada jalan nasional (1 dokumen) • Pembangunan/ pemeliharaan sistem drainase yang melindungi fungsi jalan dan resiko genangan/ banjir pada jalan nasional (1.070 km) • Penyusunan naskah ilmiah sistem drainase dalam mengurangi resiko banjir dan genangan air pada jalan (1 buku dan 1 naskah R0 SPM)



Indikator



RKP 2013/Renstra/RPJMN



Tersusunnya konsep dan pilot sistem drainase jalan yang baik sebagai bagian dari perlindungan fungsi jalan dari resiko genangan/ banjir



Program/Kegiatan Prioritas perkerasan berpori



116



Perencanaan, Manajemen dan Sistem operasi transportasi darat;



Pengelolaan perkeretaapian yang meliputi: • Redesain, antisipasi dan Rehabilitasi jembatan dan jalan rel diantaranya dengan pembangunan elevated track sebagai antisipasi terhadap gangguan rel kereta api yang tergenang dan rel menggantung serta rel kereta api bengkok, percepatan korosi, kemungkinan longsor akibat terjadinya peningkatan frekuensi perubahan cuaca yang ekstrim sehingga berpotensi terjadinya banjir, banjir bandang dan tanah longsor; • Pembangunan sistem kendali KA (CTC dan SCADA); • Dilakukannya kegiatan maintenance, berupa kegiatan monitoring dan evaluasi berbagai standar kelayakan operasional. • Penyusunan desain jalan KA yang baik untuk memperbaiki kondisi eksisting maupun sebagai dasar pembangunan kedepan, sebagai contoh radius lengkung yang besar dan kelandaian jalur KA yang kecil/datar; • Pemantauan dan evaluasi lokasi



2.



3.



akurat;



didukung sistem informasi yang



potensi longsor dan banjir jalan rel



Rencana Aksi



No



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



• •



•



•



Jumlah paket kegiatan pengelolaan lalu lintas dan angkutan KA Jumlah Laporan Survey/ Studi Kebijakan/ Pedoman/ Masterplan/ Pradesain/ DED/ STD bidanglalu lintas dan angkutan KA Jumlah paket kegiatan manajemen kecelakaan serta pengembangan SDM dan kelembagaan Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas keselamatan dan SDM perkeretaapian Panjang km jalur KA yang direhabilitasi Jumlah unit jembatan KA yang ditingkatkan/ direhabilitasi Jumlah paket pekerjaan peningkatan persinyalan Jumlah paket pekerjaan peningkatan telekomunikasi Jumlah laporan survey/ studi kebijakan/ masterplan/ DED/ STD/ AMDAL bidang prasarana KA



Implementasi Teknologi Lalu Lintas Angkutan Jalan Jumlah Rehabilitasi Simpul LLAJ Jumlah Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan LLAJ Kontingensi Bencana Alam



Lalu Lintas



Penataan Manajemen & Rekayasa



Indikator



2013-2014 2015-2019



2013-2014 2015-2019



Periode



Sumatera dan Jawa



Wilayah berisiko tinggi khususnya perkotaan berkepadatan tinggi



Target/Lokasi



2013: 766,7 2014: 957,7



2013: 71,8 2014: 111,8



Anggaran (Miliar Rupiah)



Kementerian Perhubungan



Kementerian Perhubungan



Penanggung Jawab



• Pembangunan dan pengelolaan bidang keselamatan • Pembangunan dan pengelolaan bidang lalu lintas dan angkutan KA



Kegiatan Prioritas:



Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perkeretaapian



Kegiatan Prioritas: • Pembinaan dan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan • Pembinaan dan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan • Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat



Indikator



Jumlah paket pekerjaan peningkatan telekomunikasi Jumlah laporan survey/ studi kebijakan/ masterplan/ DED/ STD/ AMDAL bidang prasarana KA xxx



• •



•



•



Jumlah unit jembatan KA yang ditingkatkan/ direhabilitasi Jumlah paket pekerjaan peningkatan persinyalan



Panjang km jalur KA yang direhabilitasi



Jumlah paket kegiatan manajemen kecelakaan serta pengembangan SDM dan kelembagaan Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas keselamatan dan SDM perkeretaapian



Jumlah paket kegiatan pengelolaan lalu lintas dan angkutan KA Jumlah Laporan Survey/ Studi Kebijakan/ Pedoman/ Masterplan/ Pradesain/ DED/ STD bidanglalu lintas dan angkutan KA



Implementasi Teknologi Lalu Lintas Angkutan Jalan Penataan Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Rehabilitasi Simpul LLAJ Jumlah Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan LLAJ Kontingensi Bencana Alam



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



RKP 2013/Renstra/RPJMN



Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportas Darat



Program/Kegiatan Prioritas



117



Rencana Aksi



Pengelolaan transportasi laut yang meliputi: • Peninggian elevasi dan penyesuaian standar desain fasilitas pelabuhan; • Perubahan Master Plan pelabuhan yang disesuaikan dengan kondisi iklim dan cuaca; • Implementasi perbaikan sistem informasi dan navigasi kapal. • Perlindungan terhadap jembatan, jalan, dan akses dermaga serta pelabuhan untuk menghindari terjadinya rendaman air laut; • Perkuatan prasarana di pelabuhan dan penyediaan bangunan pelindung terhadap fasilitas dermaga dan sarana pelabuhan; • Pengembangan teknologi hidrodinamik, mesin yang lebih efisien, dan penyesuaian desain fisik kapal sesuai karakteristik perairan; • Penyesuaian alur dan jalur pelayaran kapal nasional dengan kondisi cuaca dan iklim pada saat ini; • Penerapan Safety of Life at Sea (SOLAS) yang lebih diperketat; • Pelaksanaan program Eco-Port.



Pengelolaan transportasi udara yang meliputi: • Melakukan penyesuaian kebutuhan panjang runway sesuai dengan tipe pesawat yang digunakan; • Penyusunan standar desain bandara; • Penggunaan perkerasan landasan yang lebih tahan terhadap suhu yang tinggi; • Penentuan zoning-zoning di lingkungan bandara yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah setempat; • Perencanaan pembangunan bandara melalui kajian lingkungan secara komprehensif dan ramah lingkungan serta meningkatkan elevasi di sisi muka runway; • Peningkatan teknologi system informasi bagi penundaan/ pembatalan penerbangan; • Perkuatan prasarana di bandara dan perlindungan terhadap sarana bandara; • Peningkatan kemampuan SDM dalam menghadapi kejadian darurat termasuk evakuasi kecelakaan; • Pelaksanaan Program Ecoairport;



No



4.



5.



dibangun dan yang direhabilitasi



• Jumlah fasilitas navigasi yang



dibangun



• Jumlah bandar udara baru yang



perbatasan dan rawan bencana



dikembangkan didaerah



• Jumlah Bandar udara yang



dikembangkan, direhabilitasi



• Jumlah bandar udara yang



• Terbangunnya sarana bantu navigasi pelayaran terdiri dari menara suar; rambu suar; pelampung suar) • Pemantauan Kapal • Dermaga kapal kenavigasian • Jumlah peralatan dalam rangka peningkatan keselamatan pelayaran • Jumlah volume pengerukan sedimen pada alur pelayaran dan/atau kolam pelabuhan



Indikator



2013-2014 2015-2019



2013-2014 2015-2019



Periode



33 Provinsi di Indonesia



Wilayah berisiko tinggi



Target/Lokasi



2013: 448,2 2014: 546,6



2013: 652,2 2014: 668,9



Anggaran (Miliar Rupiah)



Kementerian Perhubungan



Kementerian Perhubungan



Penanggung Jawab



• Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Bandar Udara • Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Navigasi Penerbangan



Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Kegiatan Prioritas:



•



•



•



• •



•



•



•



•



Jumlah fasilitas navigasi yang dibangun dan yang direhabilitasi



Jumlah bandar udara yang dikembangkan, direhabilitasi Jumlah Bandar udara yang dikembangkan didaerah perbatasan dan rawan bencana Jumlah bandar udara baru yang dibangun



Terbangunnya sarana bantu navigasi pelayaran terdiri dari menara suar; rambu suar; pelampung suar) Pemantauan Kapal Dermaga kapal kenavigasian Jumlah peralatan dalam rangka peningkatan keselamatan pelayaran Jumlah volume pengerukan sedimen pada alur pelayaran dan/atau kolam pelabuhan



Indikator



RKP 2013/Renstra/RPJMN



Kegiatan Prioritas: • Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang Kenavigasian • Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai • Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang Kenavigasian • Pengelolaan dan Penyelenggaraan keg di bidang Pelabuhan Pengerukan



Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut



Program/Kegiatan Prioritas



118



• penggunaan sumber energi terbarukan untuk bandara seperi angin, air, dan surya; • peningkatan sistem Navigasi Penerbangan untuk mengurangi kepadatan air flow.



Rencana Aksi



Indikator



Periode



Target/Lokasi



Anggaran (Miliar Rupiah)



Penanggung Jawab



Penguatan pengetahuan dan kapasitas pemerintah mengenai infrastruktur tangguh terhadap perubahan iklim yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat (air bersih, air limbah, dan sanitasi).



Penyediaan sarana dan prasarana sistem sanitasi dan pengolahan limbah yang tangguh terhadap perubahan perubahan iklim



1.



2.



Tersusunnya standar dan konsep sarana dan prasarana sistem sanitasi dan pengolahan limbah yang tangguh terhadap perubahan perubahan iklim



2013-2014



2013-2019



Capacity building dan fasilitasi pemerintah daerah dalam pengelolaan air bersih dan air limbah



•



•



2013-2019



Penguatan pengetahuan institusi pemerintah daerah dalam pengelolaan air bersih dan air limbah



•



Nasional



Wilayah berisiko tinggi



Nasional



2013: 3,8



2013: 503,1



2013: 2,2



2013: 3,8



Kemen- PU



Lead:Kemen- PU Supporting: Pemerintah daerah



Klaster 4 : Peningkatan, Penyediaan dan penyesuaian infrastruktur yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan tangguh terhadap perubahan iklim



No



Peraturan pengembangan PPLP



Peraturan Pengembangan PPLP



SPAM kawasan khusus



Peraturan Pengembangan SPAM



Peraturan pengembangan PPLP



Penguatan institusi pemerintah daerah dalam pengelolaan air bersih dan air limbah



SPAM



pengawasan pelaksanaan pengembangan



Penyelenggaraan SPAM terfasilitasi dan



• Pengembangan dan pembinaan SPAM,



• Pengembangan dan pengawasan PPLP



drainase) dan persampahan



terfasislitasi pembangunan (air limbah dan



• Jumlah kawasan dan kab/kota yang



Indikator



RKP 2013/Renstra/RPJMN



1. Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan pengembangan sanitasi dan persampahan 2. Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan pengembangan sistem penyediaan air minum (Dir Permukiman, Bappenas) Menigkatkan kesadaran masyarakat tentang adaptasi terhadap perubahan iklim pada kawasan perkotaan dan perdesaan (Strategi Adaptasi Sub Bidang Keciptakaryaan, RAN MAPI – PU) Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman: (3) Pengaturan, pembinaan,pengawasan, dan pelaksanaan infrastruktur sanitasi dan persampahan (RKP KemenPU 2013) Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman : (4) Pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengembangan dan pelaksanaan pengembangan sistem penyediaan air minum (RKP Kemen-PU 2013) Pengaturan, pembinaan, pengawasan, pegembangan sumber pembiayaan dan pola investasi, serta pengelolaan pengembangan infrastruktur sanitasi dan persampahan. (Renstra KemenPU CK, K3) Ket: (b) Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur



Program/Kegiatan Prioritas



119



Rencana Aksi



•



2013-2024



Tersedianya sarana dan prasarana sistem sanitasi dan pengolahan limbah yang tangguh terhadap perubahan perubahan iklim



Penerapan konsep dan struktur kota dan wilayah berdasarkan kajian kerentanan masyarakat dan infrastruktur yang adaptif terhadap perubahan iklim



Penerapan pembangunan kota hijau (Green Cities)



1.



2.



• Tersusunnya dokumen hasil penelitian yang memuat hasil pengamatan tentang gejala perubahan iklim dan bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim terhadap infrastruktur vital • Penerapan bangunan ramah lingkungan (hemat energi, air, dan struktur) (Green building) • Pemanfaatan sumber energi yang efisien dan ramah lingkungan (Green energy) • Peningkatan efisiensi pemanfaatan dan pengelolaan air (Green water) • Pengembangan sistem transportasi yang berkelanjutan, misalnya: transportasi publik, jalur sepeda, jalan kaki (Green transportation) • Penerapan prinsip 3R (mengurangi sampah/limbah, mengembangkan proses daur ulang, dan meningkatkan nilai tambah (Green waste) • Pemanfaatan air permukaan secara



dampak perubahan iklim



• Teridentifikasinya kawasan rentan



2014-2019



2014-2019



2013-2014



Periode



Indikator



Klaster 5 : Integrasi terhadap Pembangunan Berkelanjutan



No



Kota-kota beresiko tinggi (2013: 85 Kab/Kota)



Nasional



Nasional



Nasional



Target/Lokasi



2013: 85



2012- 2014: 4,5



2012- 2014: 2,5



2013: 72,3



2013: 644,6



2013: 733,7



Anggaran (Miliar Rupiah)



Lead: Kemen-PU Supporting: Pemerintah Daerah, BAPPENAS, LIPI



Kemen- PU



Kemen- PU



Lead:Kemen- PU



Penanggung Jawab



Program Penyelenggaraan Penataan Ruang:



Penerapan pembangunan kota hijau (Green Cities) (RANMAPI PU) Pengarusutamaan konsep kota dan peran masyarakat yang memiliki daya tahan terhadap dampak perubahan iklim (climate change resilience) (RAN MAPI PU 2012-2014 Bidang Penataan Ruang (4) Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan



(Strategi Adaptasi Sub Bidang Penataan Ruang, RAN MAPI – PU)



Identifikasi wilayah (Kabupaten/Kota) yang mengalami dampak perubahan iklim



2. Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan pengembangan sistem penyediaan air minum



Kemen-PU 2013)



persampahan (RKP



infrastruktur sanitasi dan



dan pelaksanaan



pembinaan,pengawasan,



Keswadayaan masyarakt (kelurahan)



 Jumlah kegiatan peningkatan kualitas pengembangan perkotaan melalui



•



 Fasilitasi atau pendampingan penyusunan RDTR Kawasan yang responsif/sensitive terhadap adaptasi perubahan iklim



 Kajian pemberdayaan kearifan lokal masyarakat terhadap adaptasi perubahan iklim



Pemetaan kerentanan wilayah akibat dampak perubahan iklim



• Pengembangan dan pembinaan SPAM, Penyelenggaraan SPAM terfasilitasi dan pengawasan pelaksanaan pengembangan SPAM



• Pengembangan dan pengawasan PPLP



drainase) dan persampahan



terfasislitasi pembangunan (air limbah dan



• Jumlah kawasan dan kab/kota yang



terpadu/ 3R



• Infrastruktur tempat pengolah sampah



sampah



• Infrastruktur tempat pemrosesan akhir



• Infrastruktur air limbah



Indikator



RKP 2013/Renstra/RPJMN Program/Kegiatan Prioritas permukiman: (3) Pengaturan, pembinaan,pengawasan, dan pelaksanaan infrastruktur sanitasi dan persampahan (RKP KemenPU 2013) Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman: (3) 1. Pengaturan,



120



Rencana Aksi



kebutuhan air perkotaan



optimal dalam pemenuhan



Indikator



Pembangunan sistem informasi tanggap perubahan iklim yang handal dan mutakhir



Pengembangan teknologi yang mendukung manajemen prasarana sumber daya air



2.



3.



utama



tanah timbunan pada bangunan air



alat DP untukmengetahui kualitas



• Rancangan pedoman (R-0) panduan



pengendali dasar sungai



• Teknoogiblokbeton terkunci untuk



bawah tanah daerah karst



• Teknologi pemanfaatan sungai



teknologi)



ASR (jejaring kejasama, diseminasi



• Rancangan pedoman (r-0) teknologi



recovery



teknologi Aquifer Storage and



• Rancangan pedoman (R-0) SPM



bawah tanah



• Pengembangan teknologi reservoir



masyartakat dan institusi lokal.



perubahan iklim kepada



• Tercapainya informasi tentang



cetak dan elektronik



• Jumlah publkasi melalui media



perubahan iklim yang termutakhir



informasi risiko bencana akibat



dokumen yang memuat data dan



• Terkumpul dan tersusunnya



diakibatkan oleh perubahan iklim.



perubahan iklim dan bencana yang



pengamatan tentang gejala



informasi dari analisis hasil



atau hasil penelitian yang memuat



• Tersusunnya sejumlah dokumen



2013-2014



2014-2019 2020-2024



2014-2019 2020-2024



Periode



Wilayah berisiko tinggi



Nasional



Nasional



Target/Lokasi



1.



Sosialisasi mengenai infrastruktur penyedia energi yang adaptif terhadap perubahan iklim termasuk energi baru



•



Meningkatnya pengetahuan pemerintah daerah mengenai infrastruktur energi yang harus beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim termasuk pengadaan dan pengelolaannya. 2015



Nasional



Klaster 7: Perancangan, Penyediaan dan pengelolaan Infrastruktur Energi sehingga Adaptif terhadap Perubahan Iklim



Pengumpulan data dan informasi melalui penelitian mengenai perubahan iklim, faktorkerentanan dan risiko linkungan, faktor kerentanan dan risiko sosial, ekonomi dan geografi.



1.



Klaster 6: Peningkatan Sistem pendukung infrastruktur adaptasi perubahan iklim



No



2012 -2014: 2,970



2015: 3.000



Anggaran (Miliar Rupiah)



Lead:KemenESDM Supporting: Kemen- PU, Pemerintah daerah



Lead:Kemen- PU



Lead:LIPI Supporting: Kemenkes, Kem. KP, kem. PU, KLH, kem. Pertanian, Kemenhut, BMKG, BNPB, BPPT, LAPAN, Badan Informasi Geospasial BMKG, BNPB, KLH, Kem, kominfo, LAPAN, KESDM, Kem.PU, Kem. KP, kemenkes, Badan Informasi Geospasial



Penanggung Jawab



Meningkatnya tingkat pelaanan dan kinerja prasarana sumber daya air dalam mendukung penyediaan air dan ketahanan pangan (Strategi Adaptasi Sub bidang Sumber Daya Air, RAN MAPI PU)



Program Penanggulangan Bencana/ Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pengurangan Risiko dan Mitigasi Bencana Alam (BNPB)



Program Penanggulangan Bencana/ Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana (BNPB)



Pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan infrastruktur sanitasi dan persampahan



untuk mengendalikan debit musiman.



dan rehabilitasi embung dan bendungan



Terlaksananya pembangunan, pengelolaan,



Jumlah baseline data bencana Indonesia



Jumlah fasilitasi pengurangan risiko bencana



 Infrastruktur Pengolah Sampah Terpadu / 3R



penyusunan rencana detail pengembangan RTH dan percontohan RTH



Indikator



RKP 2013/Renstra/RPJMN Program/Kegiatan Prioritas Pelaksanaan Pengembangan Perkotaan



121



Rencana Aksi



Perlindungan infrastruktur energi dari dampak perubahan iklim



Perencanaan infrastruktur energi yang baru



No



2.



3.



kebutuhan maupun lokasi.



lama berdasarkan tingkat



menggantikan infrastruktur energi



baru khususnya untuk



• Pengadaan infrastruktur energi



terhadap perubahan iklim



berdasarkan konsep adaptasi



infrastruktur energi baru



• Penyusunan rancangan



perubahan iklim.



rentan terhadap dampak



terhadap infrastruktur energi yang



tindakan-tindakan perlindungan



• Penyusunan dan pelaksanaan



perubahan iklim



yang rentan terhadap dampak



• Identifikasi infrastruktur energi



terhadap dampak perubahan iklim



lingkungan dan tingkat ketahanan



manfaatnya bagi kelestarian



sumber energi terbarukan dan



masyarakat terhadap pemanfaatan



• Meningkatnya pemahaman



Indikator



2020-2024



2014-2019



2014-2019 2020-2024



Periode



Nasional



Target/Lokasi



Anggaran (Miliar Rupiah)



Lead:KemenESDM Supporting: Kemen-PU, Pemerintah daerah



Penanggung Jawab Program/Kegiatan Prioritas



Indikator



RKP 2013/Renstra/RPJMN



122



Bidang Ketahanan Ekosistem



Rencana Aksi



Indikator



1.



Identifikasi dan pemetaan kerentanan kawasan hutan, ekosistem laut, DAS, dan kekayaan keanekaragaman hayati terhadap dampak perubahan iklim



Tersedianya peta kerawanan dan informasi keterancaman kawasan hutan, DAS, ekosistem laut dan keanekaragaman hayati terhadap perubahan iklim



Klaster 1: Perbaikan/Penyempurnaan Tata Ruang dan Tataguna Lahan



No



2013



Periode



Seluruh Indonesia.



Target/Lokasi



36,00



1,71



2,06



Bersinergi dengan 4.2.4.1 dan 4.2.4.2



Anggaran (milliar rupiah)



Sasaran: 1 Penurunan luas kerusakan ekosistem alami darat dan laut yang diakibatkan oleh kejadian iklim ekstrim dan perubahan iklim. 2 Peningkatan kuantitas dan kualitas terumbu karang dan tutupan hutan pada wilayah DAS prioritas 3 Penurunan tingkat keterancaman spesies-spesies kunci akibat perubahan iklim 4 Pengembangan sistem Ketahanan ekosistem



3.



Kehutanan Planologi



KKP



Kementerian Kehutanan (Ditjen BPDASPS)



Kementerian (Ditjen Kehutanan)



Penanggung Jawab



Perencanaan makro Bidang kehutanan dan pemantapan Kawasan Hutan/ Inventarisasi dan pemantauan sumberdaya hutan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat/ perencanaan, penyelenggaraan RHL, Reklamasi, pengembangan kelembagaan dan evaluasi DAS Pengelolaan sumberdaya laut dan pulau-pulau kecil/Penataan Ruang dan



Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan/Pengukuhan Kawasan Hutan



Program/Kegiatan Prioritas



Indikator



Jumlah kawasan laut dan pesisir yang memiliki peta potensial dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan terkini (2013: 13 kawasan, 2014: 14 kawasan)



Tersedianya data dan peta lahan kritis di 36 BPDAS



Peta areal kerja dan peta pencadangan izin pemanfaatan hutan selesai 80 %



nasional



tematik kehutanan terkini tingkat



Data dan informasi geospasial dasar



selesai 75% per tahun



SK peleasan hutan secara parsial



ditata batas selesai per tahun



Penetapan kawasan hutan yang telah



selesai 75%



Penunjukkan kawasan hutan provinsi



hutan



luar dan batas fungsi kawasan hasil



sepanjang 19.000 km, terdiri dari batas



Rekomendasi perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial selesai 75 % per tahun Terjaminnya tata batas kawasan hutan



RKP 2013



123



No



Tersedianya peta resiko bencana dan kerentanan bencana



Tersusunnya dokumen rencana zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP3K)



Penyusunan peta resiko bencana dan indek kerentanan pesisir terhadap perubahan iklim



Penyusunan rencana zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ( WP3K)



Kajian Penataan ruang dan penatagunaan hutan berbasis DAS dan keanekaragaman hayati melalui Review RTRWP dan Peta Kerawanan serta Keterancaman



2.



3.



Terselesaikannya review RTRWP berdasarkan kajian peta kerawanan serta Keterancaman ekosistem hutan



Indikator



Rencana Aksi



Sumatra,



Seluruh Indonesia



Jawa, Kalimantan



2020-2024



2013



20 Lokasi



2013 : 9 lokasi 2014 : 15 Lokasi



Target/Lokasi



2013-2014



2013-2014



Periode



10,87



2013 : 10,6 2014 : 9



2013 : 1,3 2014 : 1,5



Anggaran (milliar rupiah)



Kementerian (Ditjen Kehutanan)



Kemen PU



KLH KKP



Kehutanan Planologi



Bidang



BMKG (Deputi Klimatologi)



BPPT BAPPENAS Kemen PU



Bidang



BMKG (Deputi Meteorology)



Penanggung Jawab



Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisisr dan Pulau-pulau Kecil/ Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Penyelenggaraan penataan Ruang /Pelaksanaan Penataan ruang nasional Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan/Penyusunan



Penyelenggaraan tata Ruang/Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang daerah Wilayah 1 & 2



Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisisr dan Pulaupulau Kecil/ Pendayagunaan Pesisir dan Lautan Pengembangan dan pembinaan meteorology, klimatologi, dan geofisika / Pengelolaan Meteorologi public bMKG (Pengembangan Sistem Peringatan Dini Cuaca/MEWS) Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG (Pengembangan Sistem Peringatan Dini Iklim/CEWS



Program/Kegiatan Prioritas Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indikator



Persetujuan substansi teknis kehutanan terhadap usulan revisi tata ruang di 26 prvopinsi



Rencana makro penyelenggaraan kehutanan sebanyak 1 judul



Rencana terpadu jangka menengah pengembangan Infrastruktur Sistem nasional dan pengembangan Kapasitas pengelolaan KSN



Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau pulau kecil di wilayah nasional, lintas wilayah, provinsi/kabupaten/kota yang memiliki dokumen RZWP3K



Keserasian dan keselarasan program pembangunan dengan RTRW



Jumlah Pelayanan informasi perubahan iklim dan kualitas udara



Persentase Tingkat Kemampuan Pelayanan data dan informasi cuaca ekstrim



Jumlah kawasan di wilayah pesisir yang terfasilitasi peningkatan ketahanannya terhadap perubahan iklim



Jumlah kawasan pukau-pulau kecil yang memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan terkini (2013: 33 kawasan. 2014: 28 kawasan)



RKP 2013



124



No



Pengembangan percepatan Penataan ruang dan penatagunaan hutan berbasis DAS dan keanekaragaman hayati melalui Review RTRWP dan Peta Kerawanan serta Keterancaman



Kajian Penataan ruang dan penatagunaan ekosistem laut melalui review peta kerawanan dan keterancaman



4.



5.



Rencana Aksi



Terselesaikannya review tata ruang ekosistem laut berdasarkan peta kerawanan serta keterancaman ekosistem laut



Terselenggaranya penataan ruang dan penatagunaan hutan berbasis DAS dan keanekaragaman hayati



Indikator



2013-2014



2015-2019



Periode



Kalimantan,



Seluruh Indonesia



Sumatra, Jawa



Target/Lokasi



0,40



1,79



Anggaran (milliar rupiah)



LIPI KKP



Kemen PU



Kementerian (Ditjen kehutanan)



KLH BMKG BPPT BAPPENAS Kemen PU



Kehutanan Planologi



Kementerian Kehutanan (Direktorat Pengukuhan dan penatagunaan Kawasan Hutan)



Penanggung Jawab



Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisisr dan Pulaupulau Kecil/ Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil



Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan/Pembanguna n Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Penyelenggaraan Penataan Ruang/pelaksanaan Penataan Ruang Nasional



Penyelenggaraan penataan ruang Ruang/ Pembinaan Penataan Ruang wilayah Nasional



Penyelenggaraan penataan ruang Ruang/Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang daerah Wilayah 1 & 2



Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan/Pengukuhan Kawasan Hutan



Program/Kegiatan Prioritas rencana makro kawasan Hutan Indikator



Jumlah kawasan laut dan pesisir yang memiliki peta potensial dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan terkini (2013: 13 kawasan, 2014: 11 kawasan) Jumlah kawasan pukau-pulau kecil yang memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan terkini (2013::33 kawasan, 2014: 28 kawasan)



Meningkatnya penyelesaian Perpres sesuai Amanat UU 26/2007



Jumlah rencana tata ruang yang telah disinkronkan program pembangunannya Jumlah kegiatan penyelenggaraan persetujuan substansi RTRWK Jumlah Propinsi/Kabupaten/Kota yang mendapat pembinaan Penyelenggaraan Penataan Ruang (2014 : 33 RTRW Prov, 398 RTRW kab, 93 RTRW Kota Jumlah rencana tata ruang dan rencana terpadu program pengembangan infrasutktur jangka menengaj Pulau/Kepulauan dan Kawasan strategis nasional (2014: 37 Raperpres ; 7 KSN Perkotaan dan 30 KSN Non Perkotaan; 32 RPIIJM : 7 RPIIJM KSN Perkotaan dan 25 RPIIJM KSN Non-Perkotaan) Penetapan wilayah KPHL dan KPHP di 28 provinsi Penetapan wilayah Kesatuan pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) di seluruh Indonesia



Tata Batas kawasan hutan sepanjang 19.000 km terdiri dari batas luar dan fungsi kawasan hutan Keputusan penunjukkan kawasan hutan propinsi selesai (100%) Penetapan kawasan hutan yang telah selesai tata batas temu gelang sebanyak 75%



Sistem Jaringan komunikasi data kehutanan LAN pusat dan WAN 17 propinsi sebanyak 1 sistem per tahun



RKP 2013



125



No



Pengembangan percepatan Penataan ruang dan penatagunaan ekosistem laut berdasarkan fungsi ekologis dan keanekaragaman hayati



Pelaksanaan langkah-langkah persiapan menuju pemantapan kawasan hutan sebagai langkah adaptasi untuk menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayati , al melalui: a. Penetapan perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial. b. Tukar menukar kawasan hutan



Pengembangan sistem Penjagaan kawasan konservasi laut



6.



7.



8.



Rencana Aksi



Meningkatnya kawasan konservasi laut



Tersedianya dokumen dan peraturan yang menjamin tercapainya luas kawasan hutan yang optimal sesuai dengan fungsi dan kebutuhan adaptasi serta konflik minimal



Terselenggaranya penataan ruang ekosistem laut berdasarkan peta kerawanan serta keterancaman ekosistem laut



Indikator



2013 2015-2019



Jawa, Sumatera, Bali Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua akan dicek lokasinya



Seluruh Indonesia



Jawa, Sumatra, Kalimantan



2020-2024



2013-2014



NTT, NTB, Sulawesi, Maluku, Papua



Target/Lokasi



2015-2019



Periode



2013: 1,5



Anggaran (milliar rupiah)



Bidang



LIPI (puslit oceanografi)



KLH



Kemenhut



Kemen PU



KKP



BPPT BAPPENAS KLH



BMKG (Deputi Klimatologi)



BMKG (Deputi Bidang Meteorologi)



Penanggung Jawab



Penelitian, penguasaan dan pemanfaatan IPTEK



Pengawasan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang



Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup/Pengawasan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisisr dan Pulaupulau Kecil/ Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Penyelenggaraan penataan Ruang /Pelaksanaan Penataan ruang nasional Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan/Pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan



Program/Kegiatan Prioritas Pengembangan dan pembinaan meteorology, klimatologi, dan geofisika/ Pengelolaan Meteorologi Publik BMKG (Pengembangan Sistem Peringatan Dini Cuaca/MEWS) Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG (Pengembangan Sistem Peringatan Dini Iklim/CEWS Indikator



Tata batas kawasan hutan sepanjang 19.000 km terdiri dari batas luar dan fungsi kawasan hutan Keputusan penunjukkan kawasan hutan propinsi selesai (100%) Penetapan kawasan hutan yang telah selesai tata batas temu gelang sebanyak 75% Persentase penyelesaian dokumen konsep, naskah akademik, pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan (dari 12 dokumen yang direncanakan) yg terkoordinasi antar K/L Jumlah kegiatan diklat pemantauan kerusakan lingkungan laut



Rencana terpadu jangka menengah pengembangan Infrastruktur Sistem nasional dan pengembangan Kapasitas pengelolaan KSN



Persentase penyelesaian kajian daya dukung 4 pulau besar yang terkoordinasi antar K/L



Jumlah Pelayanan informasi perubahan iklim dan kualitas udara



Persentase Tingkat Kemampuan Pelayanan data dan informasi cuaca ekstrim



RKP 2013



126



9



Penyelesaian kegiatan pengukuhan kawasan hutan dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang tumbuh dan hidup di masyarakat.



Perbaikan peraturan perundangundangan, melalui penyelarasan UU Kehutanan, UU Pemerintahan Daerah, UU Perlindungan & Pengelolaan LH, UU Penataan Ruang, UU Pokok Agraria, dan UU lain yang terkait dengan adaptasi perubahan iklim



Rencana Aksi



Tersedianya kawasan hutan yang secara hukum memiliki kekuatan legalitas dan legitimasi yang kuat dari masyarakat.



ercapainya keselarasan peraturan perundang-undangan terkait tata ruang dan tata lahan antara K/L yang adaptif terhadap perubahan iklim



Meningkatnya wilayah perairan Indonesia yang bebas kegiatan illegal dan merusak



Indikator



2.



investasi wisata alam.



wisata alam



dan pemasaran jasa lingkungan &



Pengembangan kegiatan promosi



2 Pengembangan jasa lingkungan dan . wisata alam.



c.



Terselenggaranya pengelolaan investasi dan pemasaran jasa lingkungan dan wisata alam sebagai bagian integral dari pengelolaan kawasan produktif hutan dan laut



Klaster 2: Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Produktif Secara Lestari 1. 1 Kajian pengembangan jasa lingkungan Tersusunnya peta potensi dan peta jalan investasi dan pemasaran jasa . dan wisata alam, melalui: a. Penyusunan peta potensi & lingkungan dan wisata alam sebagai bagian integral dari pengelolaan investasi jasa lingkungan. kawasan produktif hutan dan laut b. Penyusunan peta potensi &



10.



No



Seluruh Indonesia



Seluruh Indonesia



2013-2014 2-13-2014



Seluruh Indonesia



3 unit (2013) 5 unit (2014)



2013-2014



2013-2014



2015-2019



Pusat & Daerah



Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua



2020-2024



2015-2019



Jawa, Sumatera, Bali



Target/Lokasi



2015-2019



Periode



94,69



200 juta



170 juta



170 juta



25,571



Anggaran (milliar rupiah)



Kemenhut (ditjen PHKA)



KKP



Kementerian Kehutanan (Ditjen PHKA)



Bappenas, Kementerian/ Lembaga terkait, DPR



KKP



KKP



Penanggung Jawab



Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan / Pengembangan pemanfaatan jasa



Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan / Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan



Program/Kegiatan Prioritas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan/Peningka tan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan/Peningka tan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan Harmonisasi kebijakan dan peraturan perundangundangan terkait layanan jasa lingkungan antar K/L Ket : (c) Indikator



Terjaminnya pengusahaan pariwisata alammeningkat sebesar12% atau 3 unit (kumulatif 48% atau 12 unit) dibandingkan tahun 2008 Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan airbaru sebanyak 5 unit.



Pelaksanaan demonstration activity REDDdi 1 kawasan konservasi (hutan gambut)



Terjaminnya PNBP di bidang pengusahaanpariwisata alam meningkat 20%dibandingkan tahun 2008.



Terjaminnya pengusahaan pariwisata alammeningkat sebesar12% atau 3 unit (kumulatif 48% atau 12 unit) dibandingkan tahun 2008 Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan airbaru sebanyak 5 unit.



Persentase dokumen konsep, naskah akademik, pedoman dan peraturan perundang-undangan tekait daya dukung dan daya tampung lingkungan yang integrated dan climate proff pada setiap bidang K/L Persentase prioritas kebijakan pembangunan kehutanan menurut pulau



Jumlah wilayah perairan yang bebas kegiatan pencemaran



Jumlah wilayah perairan yang bebas kegiatan perusakan ekosistem perairan



Jumlah wilayah perairan yang bebas kegiatan perusakan ekosistem perairan Jumlah wilayah perairan yang bebas kegiatan pencemaran



RKP 2013



127



5 Penerapan multisistem dalam pengelolaan . kawasan hutan



5.



lingkungan demografi.



Penyusunan data base dan peta



sarana dan prasarana.



Penyusunan data base dan peta



potensi hutan.



4 Pengembangan Ijin Usaha Pemanfaatan . Hutan Produksi



c.



b.



3 Kajian dan persiapan wilayah-wilayah . tertentu sebagai pusat produksi hasil hutan tertentu, melalui: a. Penyusunan data base dan peta



Rencana Aksi



4.



3.



No



Terwujudnya kelembagaan dan organisasi pengelolaan kawasan hutan di tingkat tapak (KPH) yang menjamin kemantapan kawasan hutan Adanya pengakuan multipihak terhadap kawasan hutan yang telah dikukuhkan



Terselenggaranya sistem perijinan pengelolaan hutan terpadu (HTR, HKM, Hutan Adat, HPH, dll)



Terbitnya Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Restorasi Ekosistem dan Jasa Lingkungan



Tersedianya panduan untuk implementasi pengelolaan kawasan secara terpadu.



Indikator



2013-2014



2013-2014



2013-2014



Periode



Seluruh Indonesia



30.000 Ha/Sumsel, Kalteng



Seluruh Indonesia



Target/Lokasi



0,62



6,04



1,22



12,579



Anggaran (milliar rupiah)



Ditjen Planologi Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan kabupaten/ kota.



Kemenhut (BUK)



Penanggung Jawab



Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan /Pembangunan Kkesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)



Peningkatan Usaha Kehutanan/ Perencanaan Pemanfaatan dan Peningkatan Usaha Kehutanan



Program/Kegiatan Prioritas lingkungan dan Wisata alam Indikator



Peraturan perundangan tentang penyelenggaraan KPH sebanyak 1 judul Peta areal kerja dan peta pendadangan izin pemanfaatan hutan selesai 80%



Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK) di seluruh Indonesia  5 tahun. Beroperasinya 30 KPH (20% dari KPH yang ditetapkan)



Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL) dan KPHP di 28 propinsi



Terbentuknya KPHP di 18 provinsi sebesar 20 % Penerbitan Iuphhk ha/re pada areal bekas tebangan (LOA) seluas 650.000 Ha Tersedianya areal calon/usulan pemanfaatan hutan produksi dalam bentuk unit-unit usaha pada 26 propinsi sebesar 20 % Produksi hasil hutan bukan kayu/jasa lingkungan sebesar 1 % Penerbitan iuphhk ha/re pada areal bekas tebangan (LOA) seluas 650.000 Ha Keputusan menteri kehutanan tentang Penetapan Wilayah KPHL, KPHP dan KPHK di seluruh Indonesia



Terjaminnya PNBP di bidang pengusahaanpariwisata alam meningkat 20%dibandingkan tahun 2008. Pelaksanaan demonstration activity REDD di 2 kawasan konservasi (hutan gambut) Pelaksanaan demonstration activity REDDdi 1 kawasan konservasi (hutan gambut)



RKP 2013



128



Rencana Aksi



Indikator



1.



1 Pengembangan Kawasan konservasi dan . Ekosistem Esensial



2013



2013



Meningkatkan pengelolaan kawasan gambut



Meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi



2015-2019



2013



8 propinsi: Riau, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Papua TN Kayan Mentarang, TN Bukit Baka Bukit Raya, TN Danau Sentarum, TNBetung Kerihun, CA Muller Papua, Nusa Tenggara 4 lokasi diIndonesia



50 TN prioritas



4 lokasi



2013



Meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengelolaan berbasis resort



Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, DIY



2013



Meningkatnya pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan manusia Merestorasi ekosistem kawasan konservasi



Riau, Jambi, NAD, Sultra, Sumut,



Target/Lokasi



2013



Periode



Terbangunnya kemandirian pengelolaan kawasan konservasi dan kawasan ekosistem esensial hutan dan laut



Klaster 3: Peningkatan Tata Kelola Kawasan Konservasi dan Ekosistem Esensial



No



18,0



2013: 44,795



61,06



Anggaran (milliar rupiah)



LIPI (puslit biologi)



Kemenhut (PHKA)



Penanggung Jawab



Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup/Peningkataka tan Konservasi Keanekaragaman Hayati



Penelitian, penguasaan dan pemanfaatan iptek



Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan / Pengembangan Kawasan Konservasi, Ekosistem Esensial dan Pembinaan Hutan Lindung



Program/Kegiatan Prioritas Penyuuhan dan Pengembangan SDM kehutanan / Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan lainnya Indikator



Terfasilitasinya pengembangan program Taman Keanekaragaman Hayati di beberapa daerah



Terjaminnya peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengelolaan berbasis resort di 10 TN Terjaminnya peningkatan pengelolaan kawasan konservasi ekosistem gambut di 2 provinsi. Setiap tahun 1 (LIPI)



Terjaminnya penanganan perambahan kawasan hutan pada 3 provinsi prioritas (kumulatif 9 propinsi prioritas) Terjaminnya peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi tertentu meningkat menjadi minimal Rp. 160.000,00 per bulan per kepala keluarga atau sebesar 6 % (kumulatif Rp 640.000) atau sebesar 24% melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat Terjaminnya pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan meningkat 2% Terjaminnya restorasi ekosistem kawasan konservasi, 1 lokasi



Terjaminnya konflik dan tekanan terhadap kawasan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB) dan HL menurun sebanyak 1 % (kumulatif 4 %)



Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan sebanyak 285 orang.



RKP 2013



129



2.



No



2 Penyidikan dan perlindungan kawasan . Konservasi dan Ekosistem Esensial



Rencana Aksi



Terbentuknya tingkat pengamanan dan perlindungan kawasan konservasi dan ekosistem esensial



Meningkatnya kapasitas penanganan kasus kejahatan kebakaran hutan



Meningkatnya penyelesaian kasus hukum perambahan



Meningkatnya penyelesaian tunggakan perkara (illegal logging perambahan, perdagangan TSI illegal, penambangan illegal, dan kebakaran)



Meningkatnya penyelesaian kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging perambahan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar (TSL) illegal, penambangan illegal, dan kebakaran)



Indikator



2013-2014



97,5



113,0



30 Propinsi



123,5 78,246



49,0



Anggaran (milliar rupiah)



11 situ



Seluruh Indonesia Seluruh Indonesia



2013-2014 2013



2013-2014



4 Kebun Raya di indonesia



Target/Lokasi



2013-2014



Periode



KLH



KLH Kemenhut (PHKA)



LIPI



Penanggung Jawab Indikator



Jumlah pemantauan dan evaluasi pengendalian kerusakan ekosistem situ yang terkoordinasi dengan K/L terkait



Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup/ Pengelolaan Kualitas Air dan Kawasan Gambut Peningkatan konservasi dan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan



Jumlah Propinsi (pendekatan ekosistem) yang dipantau sesuai data potensi kejadian bencana



Terjaminnya kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL illegal, penambangan illegal dan kebakaran) penanganannya terselesaikan minimal sebanyak 15% (kumulatif 60 %) Terjaminnya tunggakan perkara (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL illegal, penambangan illegal dan kebakaran) terselesaikan sebanyak 25% Terjaminnya kasus hukum perambahan kawasan konservasi terselesaikannya sebanyak 4 % (kumulatif 16 %) Peningkatan kapasitas penanganan kasus kejahatan kebakaran hutan di 10 provinsi



LIPI



Paket Laporan O & M Kebun Raya



RKP 2013



Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan / Penyidikan dan Pengamanan Hutan



Program/Kegiatan Prioritas Penelitian, Penguasaan dan Pemanfaatan IPTEK/Pengembanga n Konservasi Tumbuhan Indonesia-Kebun Raya Bogor-Kebun Raya Cibodas-Kebun Raya PurwodadiKebun Raya Bali



130



3.



No



3 Pengembangan konservasi spesies dan . genetik



Rencana Aksi



Melakukan penelitian konservasi flora dan fauna



Meningkatnya penangkaran dan pemanfaatan jenis keanekaragaman hayati secara lestari Meningkatkan kualitas konservasi spesies dan genetik dari keanekaragaman hayati darat dan laut Melakukan kerjasama internasional dan konvensi di bidang konservasi keanekaragaman hayati



Meningkatnya populasi spesies terancam punah sesuai ketersediaan habitat



Indikator



2013-2014



2013-2014



2013-2014



2013-2014



Periode



20 Izin/Seluruh Indoensia Seluruh Indonesia



213,8



33,0



93,58



89,7



Seluruh Indonesia



Seluruh Indonesia



97,5



Anggaran (milliar rupiah)



33 Propinsi



Target/Lokasi



KLH



LIPI



Kemenhut (PHKA), LIPI



Penanggung Jawab



Pengelolaan B3



Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan/ Pengembangan Konservasi Spesies dan Genetik



Penanganan Kasus Lingkungan



Program/Kegiatan Prioritas Pengawasan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Indikator



Jumlah kebijakan, pedoman dan aturan dalam rangka verifikasi pengelolaan B3



Kerjasama internasional dan konvensi di bidang konservasi kenakeragaman hayati sebanyak 1 paket per tahun (keanggotaan dalam organisasi internasional - CITES) Terdatanya seluruh informasi specimen dalam bentuk elektronis Terpublikasikannya data elektronis specimen dalam web database



Persentase penanganan kasus perdata LH yang ditindaklanjuti secara perdata di dalam maupun di luar pengadilan (perkiraan 100 kasus per tahun) Jumlah kasus lingkungan yang terevaluasi dan tereksaminasi (4 kasus tiap tahunnya) Terjaminnya populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 0,5% (kumulatif 2 %) dari kondisi tahun 2008 sesuai Terjaminnya penangkaran dan pemanfaatan jenis keanekaragaman hayati secara lestari meningkat 1% (kumulatif 4%)



Persentase dugaan tindak pidana LH yg ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan dan penyidikan (pubaket) sampai proses pengadilan (perkiraan 100 kasus per tahun)



Jumlah propinsi dilaksanakannya pengawasan dan evaluasi pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan/ruang dan pelaksanaan instrument pengawasan pemanfaatan ruang di kawasan lahan gambut, hutan dan DAS prioritas untuk menunjang pencapaian prioritas nasional 9 RPJMN 2010-2014 Persentase pengaduan masyarakat dikelola melalui penerimaan, penelaan dan klasifikasi, penerusan kepada pihak terkait yang berwenang atau ditangani langsung



RKP 2013



131



4 Pengelolaan dan Pengembangan . Konservasi Kawasan perairan



6 Pengembangan pemanfaatan jasa . lingkungan dan Wisata alam



5.



Rencana Aksi



4.



No



Meningkatkan PNBP di bidang pengusahaan pariwisata



Terjaminnya penataan dan pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat



Perluasan kawasan konservasi laut



Indikator



2013



2013-2014



2013-2014



2015-2024 2014



2014



2013



Periode



48 Wilayah di Indonesia dan 68 wilayah perairan 2020: 20 juta ha Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua 4,5 Juta Ha/Seluruh indonesia Seluruh Indonesia



9 Kawasan dan 3 jenis/Seluruh Indonesia 33 Propinsi



4,5 juta hektar



3,6 juta hektar



Seluruh Indonesia



Target/Lokasi



25,571



87,0



103,9



2013: 2,5 2014 : 3



49,0



Anggaran (milliar rupiah)



Kemenhut (PHCA)



Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai Kemen PU



KKP



LIPI



Penanggung Jawab



Program Pengelolaan Sumber Daya Air/ Pengelolaan dan koservasi Waduk, embung,situ, serta bangungan penampung air lainnya Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan / Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan



Penelitian, Penguasaan dan Pemanfaatan IPTEK/Penelitian Oseaonografi Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil / Pengelolaan dan Pengembangan konservasi Kawasan dan Jenis



Program/Kegiatan Prioritas Penelitian, Penguasaan dan Pemanfaatan IPTEK/Penelitian Biologi Indikator



Terjaminnya pengusahaan pariwisata alammeningkat sebesar 12% atau 3 unit (kumulatif 48% atau 12 unit)dibandingkan tahun 2008



70 kawasan sumber air dilindungi dan dikonservasi



dibangun



situ/ bangungan penampung air laiinya



59 buah waduk dan 232 buah embung/



Publikasi ilmiah, isolate mikroba, prototype, paket teknologi, paten dan plasma nutfah dari mikroorganise di habitat alam dan dinamikanya serta pemanfaatan genetic untuk mendegradasi polutan serta terbangunnya pengamanan plasma nutfah Publikasi ilmiah, prototype, konsep dari data potensi bahan obat dari makro alga dan sponge, biota laut potensial, terumbu karang, abalone, dan rajungan Publikasi ilmiah, prototype, konsep dari data potensi bahan obat dari makro alga dan sponge, biota laut potensial, terumbu karang, abalone, dan rajungan Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjuta Bertambahnya luas kawasan konservasi perairan Persentase penguatan kelembagaan konservasi



RKP 2013



132



Rencana Aksi



Meningkatkan pemanfaatan jasa lingkungan dan Wisata alam



Indikator



Klaster 4: Rehabilitasi Ekosistem yang Terdegradasi 1. 1 Pengembangan program rehabilitasi Menurunnya kerusakan kawasan terumbu karang . ekosistem terumbu karang



No



170,0



9 juta Ha/Sumatra Barat, Mentawai, Sumatra Utara, NIas Barat/Utara, Tapanuli Tengah, NIas Selatan, Kepualauan Riau, Bintan, Batam, Lingga, Natuna, Sulawesi Selatan, Pangkajene, Kepulauan Selayar, Sulawesi Tenggara, Wakatobi, NTT, SIkka, Papua Barat, Raja Ampat, Papua, Biak 326 Km Garis Pantai di Indonesia 2013-2014



30,0



300,000 Ha/kawasan sentra produksi kelautan dan perikanan



2010-2020



Bersinergi dengan 4.2.2.1



Anggaran (milliar rupiah)



Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua 2,840 Ha/50 kawasan



Target/Lokasi



2013- 2014



Periode



Balai Besar Wilayah Sungai/ Balai Wilayah Sungai Kemen PU Ket : (a)



Ditjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau KecilKKP



KP3K-KKP



KKP



Penanggung Jawab



Program Pengelolaan Sumber Daya Air/Pengendalian banjir, lahar gunung berapi dan



Pengelolaan Sumber Daya Lut, Pesisir dan Pulaupulau Kecil/ Pendayagunaan Pesisir dan Lautan Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulaupulau Kecil/Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis Rehabilitasi Ekosistem Pesisir (mangrove, vegetasi pantai lamun, terumbu karang) di wilayah pesisir Rehabilitasi kawasan konservasi perairan



Program/Kegiatan Prioritas Indikator



53 km panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang direhabilitasi



213 km panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dibangun



9 juta Ha kawasan konservasi perairan direhabilitas



300,000 Ha ekosistem kawasan sentra produksi kelautan dan perikanan direhabiitasi



Jumlah jenis yang dikonservasi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan



Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan



2,840 Ha luasan kawasan pesisir rusak yang pulih kembali



Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air baru sebanyak 5 unit (kumulatif 25 unit) Terjaminnya PNBP di bidang pengusahaan pariwisata alam meningkat 20% dibandingkan tahun 2008. Pelaksanaan demonstration activity REDD di 1 kawasan konservasi (hutan gambut) Terjaminnya Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/Kelompok Profesi (KSM/KP) yang dapat diberdayakan Meningkat 2 % (kumulatif 8 %)



RKP 2013



133



4.



2.



No



3.



4 Pengembangan dan Pembinaan . penyelenggaraan pengelolaan DAS



Pengembangan program dan sentra perbenihan tanaman hutan tahan kekeringan dan cuaca ekstrim



2 Pengembangan program rehabilitasi . hutan dan lahan dan reklamasi hutan di DAS Prioritas



Rencana Aksi



Peningkatan kawasan pengelolaan DAS secara terpadu pada DAS prioritas Terbangunnya baseline data pengelolaan DAS prioritas di BPDAS Tersedianya data dan peta lahan kritis Terselenggaranya pengelolaan DAS secara terpadu di DAS Prioritas



Tersedianya sumber benih berkualitas tahan kekeringan dan cuaca ekstrim



Tercapainya rehabilitasi hutan pada lahan kritis dan DAS Prioritas,serta hutan mangrove dan lahan gambut



Indikator



2013



2013-2014



2013



2013



3 lokasi



2013-2014



33 DAS prioritas



6 kabupaten 5 varietas benih unggul



Seluruh Indonesia



Seluruh Indonesia



Seluruh indonesia



Seluruh indonesia



Target/Lokasi



2013-2014



Periode



62,4



1,5



53,3



49,0



45,0



Anggaran (milliar rupiah)



BP2SDMK



Kemenhut (BPDAS PS)



LIPI



Kemenhut (BPDAS PS)



Kemenhut (BPDAS PS)



LIPI



KLH



Penanggung Jawab



Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat / Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan Penelitian, Penguasaan dan PEmanfaatan IPTEK/ Litbang Benih Unggul berbasis biologi Molekuler Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat/ Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS Penyuluhan dan Pengembangan SDMK/Peningkatan Penyuluhan Kehutanan



Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat/ Perencanaan, penyelenggaraan RHL, pengembangan kelembagaan dan evaluasi DAS



Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup/ Penelitian, Penguasaan dan Pemanfaatan Iptek/ Penelitian oceanografi



Program/Kegiatan Prioritas pengaman pantai Indikator



32 unit percontohan penyuluhan kehutanan (UPPK) 100 kelompok masyarakat produktif mandiri



Terjaminnya rencana pengelolaan DAS terpadu di 13 DAS prioritas Terjaminnya base line data pengelolaan DAS di 36 DAS Tersedianya data dan peta lahan kritis di 36 BPDAS



5 varietas benih unggul dihasilkan



Jumlah varietas benih unggul



Terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 100.000 Ha. Terjaminnya tanaman rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 389.000 Ha Terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan mangrove, gambut, rawa dan sempadan pantai pada DAS prioritas seluas 10.000 Ha Terjaminnya hutan kota seluas 1.000 Ha. Terjaminnya areal sumber benih seluas 4.500 Ha terkelola secara baik Terjaminnya areal sumber benih seluas 850 Ha Terjaminnya pengembangan Seed for People 38 lokasi



43 paket kegiatan sebagai hasil penelitian terkait bidang oseanografi



Jumlah kegiatan diklat pemantauan kerusakan lingkungan laut



Jumlah daerah terumbu karang yang disurvey



60 km panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dipelihara



RKP 2013



134



7 Pemberian insentif kepada para pihak . yang mempunyai inisiatif melakukan rehabilitasi/menarik investasi di bidang rehabilitasi



8.



Terjadinya peningkatan luas kawasan hutan dan lahan yang terehabilitasi



Terwujudnya pemulihan ekosistem di kawasan hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi



Meningkatnya kapasitas perangkat desa dalam memfasilitasi masyarakat adat dan pemberdayaan perempuan dalam program rehabilitasi lingkungan



Terjaga atau terkelolanya dengan baik wilayah tangakapan hujan melalui peningkatan akses dan peran masyarakat (pemberdayaan masyarakat) dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat (HKm), HTR dan Hutan Desa



Indikator



8 Mempermudah dan mempercepat Tercapainya kemudahan terhadap peningkatan akses . proses perijinan para pihak yang mengajukan pola peningkatan stok karbon (Carbon enhancement) dalam skema REDD+ 10. 9 Mempermudah masyarakat untuk Terjadinya peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam . mengakses pusat bibit yang berkualitas (bersertifikat) dan dalam jumlah yang rehabilitasi hutan dan lahan berbasis memadai masyarakat Klaster 5: Pengurangan Ancaman terhadap Ekosistem



6 Diversifikasi pola rehabilitasi di seluruh . fungsi kawasan



7.



9.



5 Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat . dan Sosial Budaya Masyarakat



Pengembangan Perhutanan Sosial



Rencana Aksi



6.



5.



No



Seluruh Indonesia



Seluruh Indonesia



2015-2024



Seluruh Indonesia



2014: 33 Provinsi dan 468 Kabupaten/Kota



2014: 13,43 M



2013: 12,45 M



2014: 616,7 M



2013: 403,22 M



2013: 8 Provinsi , 39 Kabupaten, 290 Kecamatan 2014: 499 kecamatan 2013: 33 Provinsi dan 469 Kabupaten/Kota



2013: 5,4 M 2014 : 4 M



Anggaran (milliar rupiah)



2013: 33 propinsi



500 rb ha areal kerja hutan HKm



Target/Lokasi



2015-2024



2015-2024



2013-2014



2013



Periode



Kehutanan



Kementerian Kehutanan (BPDAS PS)



Kementerian Kehutanan



Kementerian Kehutanan



Kementerian Dalam Negeri



Kementerian (BPDAS PS)



Penanggung Jawab



Program pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa / Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat



Program/Kegiatan Prioritas Penyuluhan dan Pengembangan SDMK /Perencanaan pengembangan SDM kehutanan Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat / Perencanaan, penyelenggaraan RHL, reklamasi, pengembangan kelembagaan dan evaluasi DAS Indikator



Jumlah provinsi dan kabupaten yang difasilitasi dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) melalui penguatan kelembagaan Posyandu, peningkatan peran posyandu dalam kesehatan keluarga, pelaksanaan Bangdesmadu



Cakupan penerapan PNPM-MP Generasi 8



Terjaminnya hutan kemasyarakatan (HKm) dan hutan desa seluas 500.000 Ha Terjaminnya izin usaha pengelolaan HKm sebanyak 100 lembaga Terjaminnya kemitraan usaha HKm sebanyak 15 unit Terjaminnya dukungan ketahanan pangan di 7 provinsi Terjaminnya hutan rakyat kemitraan untuk bahan kayu industri pertukangan seluas 50.000 Ha Terjaminnya sentra HHBK Unggulan terbentuk dan beroperasi di 6 lokasi Jumlah Provinsi yang difasilitasi dalampeningkatan kesejahteraan sosial melaluisosialisasi, dan penguatan kelembagaanHIV/AIDS di daerah



Sertifikasi penyuluh kehutanan sebanyak 500 orang



RKP 2013



135



1 Meningkatkan pengawasan pengelolaan lahan gambut untuk tidak dibakar



2 Pengenalan dan pemantauan risiko . kebakaran hutan dan lahan



3 Fasilitasi penyiapan lahan tanpa bakar . untuk petani tradisional



4 Pengembangan Teknologi dan Kapasitas . Pengendalian kebakaran hutan dan lahan



2.



3.



4.



Rencana Aksi



1.



No



Menurunnya kebakaran hutan dan lahan melalui peningkatkan kapasitas dan teknologi pengendalian kebakaran



Meningkatnya penyiapan lahan tanpa bakar



Meningkatnya pengetahuan mengenai resiko kebakaran hutan dan lahan



Berkurangnya kebakaran lahan gambut



Indikator



2013



2015-2020



2013-2014



Kalimantan,



Sumatra, Kalimantan



300,500 Ha/Sumut, Riau, Jambi, Sumsel. Kalbar, Kalsel, Kaltim, Kalteng



Seluruh Indonesia



8 propinsi



2013-2014



2013



Sumatra, Sulawesi



33 propinsi



2013-2014



2013-2014



8 propinsi



8 propinsi/Region I: Riau, Jambi,Sumsel; RegionII: Kaltim, Kalsel,Kalteng, Kalbar;Region IV:Papua



Sumatra, Kalimantan



Target/Lokasi



2013-2014



2013-2014



2013



Periode



2,065.3



1,206.5



1,637 (Kemenhut)



32,0



104,793



95,7



97,5



281,1



1,791



Anggaran (milliar rupiah)



Kemenhut, BNPB



Kemenhut, Kemendagri, Kementan



KLH



Kemenhut (PHKA), Kemen LH



KLH



Kemenhut (PHKA)



Penanggung Jawab



Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup/ Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan / Pengendalian Kebakaran Hutan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan / Pengendalian Kebakaran Hutan



Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan / Pengendalian Kebakaran Hutan



Program/Kegiatan Prioritas Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan / Pengendalian Kebakaran Hutan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan/Pengembang an Kawasan Konservasi dan Ekosistem Esensial Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup/ Indikator



Terjaminnya kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 50% dalam 5 tahun dibanding kondisi rerata 20052009



Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan di 6 DAOPS (kumulatif 24 DAOPS)



Terjaminnya hotspot di pulau Kalimantan, pulau Sumatera, dan pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun dari rerata 2005-2009 Terjaminnya kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 10% (kumulatif 40 %) dalam 5 tahun dibanding kondisi rerata 2005-2009 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan di 6 DAOPS (kumulatif 24 DAOPS)



Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi ekosistem gambut di 8 propinsi



Terjaminnya hotspot di pulau Kalimantan, pulau Sumatera, dan pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun dari rerata



RKP 2013



136



.



1 Pengembangan Teknologi pembukaan 1 lahan tanpa membakar



Penyusunan kebijakan dan peraturan perundanga-uundangan di tingkat pusat dan daerah untuk pengendalian kebakaran



. Fasilitasi hubungan bilateral dan multilateral untuk masalah kebakaran hutan dan lahan



Rencana Aksi



Terjadinya penurunan kejadian kebakaran hutan dan lahan (1 & 2)



Tewujudnya kebijakan dan peraturan perundanga-uundangan di tingkat di tingkat pusat daerah mengenai pengendalian kebakaran



Menurunnya kejadian kebakaran hutan dan lahan melalui terbangunnya system komunikasi dan pemantauan kebakaran



Indikator



Klaster 6: Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi 1. 1 Pengembangan Sistem Informasi dan Tersedianya Sistem Informasi dan Komunikasi untuk pengawasan . Komunikasi untuk Pemantauan kualitas ekosistem dan pengembangan kualitas jasa lingkungan (misal tutupan pengelolaannya hutan)



7.



6.



5.



No



2013-2014



2015-2024



2013-2014



2013-2014



2013-2014



2013-2014



2013



Periode



1 paket komitment 1 negara



kerjasama



Seluruh Indonesia



60 kebijakan (RUU, PP, Permen) 1 pedoman penyusunan Perda Lingkungan Terutama Sumatera dan Kalimantan



56%



64%



64%



60%



10 perjanjian internasional



•



•



Sumatra, Kalimantan



Target/Lokasi



Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kualitas Udara BMKG 10,600 juta (2013) 10,600 juta (2014)



BMKG (4 milyar) Penguatan Sistem Data Manajemen Informasi dalam Adaptasi Perbuhan Iklim Sektoral



60,5



11,67



60,5



19,54



Anggaran (milliar rupiah)



BPPT BMKG (Deputi Bidang Klimatologi)



Kemenhut , BNPB



Kementerian Riset dan teknologi, BPPT



KLH Ket : (a)



Sekjen Kemenhut, (Biro Hukum)



KLH



Sekjen Kemenhut, KLN



Kemenhut, Kemenlu



Penanggung Jawab



Pengembangan dan pembinan meteorology,



Program Penanggulangan Bencana/ Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pengurangan Risiko dan Mitigasi Bencana Alam



Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup/



Program/Kegiatan Prioritas Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan / Pengendalian Kebakaran Hutan Dukungan Management dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya/Pembinaan dan Koordinasi Kerjsama Luar Negeri Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup/ Dukungan Management dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya/Penyelengg araan dan Pembinaan tata hokum dan Organisasi Kementrian Kehutanan Indikator



data



bencana



Prosentase kemajuan pembangunan system informasi perubahan iklim pada suatu lokasi Jakarta



Jumlah baseline Indonesia



Pencapaian penelahaan hukum perundang-undangan lingkup kemenhut minimal sebesar 64% Penangan perkara, pemulihan hak-hak negara bidang kehutanan minimal menang sebesar 64% Pencapaian pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan lingkup kemenhut minimal sebesar 56%



Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan lingkup kemenhut minimal sebesar 60%



Komitmen kerjasama internasional dibidang kehutanan bilateral, multilateral dam regional) di bidang kehutanan sebanyak 1 paket Kerjasama baru bilateral sebanyak 1 negara



Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan di 30 DAOPS



RKP 2013



137



2 Pemantapan, pemeliharaan dan . pembaharuan Sistem Informasi dan Komunikasi untuk Pemantauan kualitas ekosistem



3 Pengembangan Manajemen Sistem . Informasi dan Komunikasi untuk Pemantauan Kualitas ekosistem



4 Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi untuk Penanggulangan bencana dan pngembangan system pengelolaannya



3.



4.



Rencana Aksi



2.



No



Terbentuknya Sistem Informasi dan Komunikasi peringatan dini bersifat musiman (seasonal early warning system) untuk penanggulangan bencana banjir dan longsor, kebakaran hutan, gelombang ekstrim dan cuaca ekstrim yang mudah diakses oleh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan



Terbentuknya Manajemen sistem informasi dan komunikasi untuk pemantauan kualitas ekosistem



Penerapan Sistem Informasi dan Komunikasi untuk Peringatan Dini bagi pengawasan kualitas jasa lingkungan (misal tutupan hutan), bencana banjir dan longsor, kebakaran hutan, gelombang ekstrim dan cuaca ekstrim yang mudah diakses oleh masyarakat



Indikator



2013-2014



2013-2014



2015-2024



2013-2014 (BMKG)



Periode



Seluruh Indonesia, khususnya wilayah rawan bencana iklim



Seluruh Indonesia



Seluruh Indonesia



Target/Lokasi



BMKG(2013) 5.639.823.000 Pembangunan Climate Early Warning System



BMKG 2013: 196.716,5 2014: 222.375,1



Anggaran (milliar rupiah)



BMKG



BNPB



KLH



Kemenhut



BMKG



BNPB



Kemenhut



Penanggung Jawab



Penanggulangan Bencana Nasional/ Pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk pengurangan risiko dan mitigasi bencana alam Pegembangan dan Pembinaan meteorologi, Klimatologi dan Geofisika



Pengembangan dan pembinaan meteorology, klimatologi, dan geofisika/ Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG (Pengembangan Sistem Peringatan Dini Iklim/CEWS Program Penanggulangan Bencana/ Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana Pegembangan dan Pembinaan meteorology, Klimatologi dan Geofisika/ Pengelolaan Meteorologi Publik BMKG (Pengembangan Sistem Peringatan Dini Cuaca/MEWS)



Program/Kegiatan Prioritas klimatologi, dan geofisika / Pengelolaan perubahan iklim dan kualitas udara Indikator



Persentase Tingkat Kemampuan pelayanan data dan informasi potensi kebakaran hutan



Persentase Tingkat Kemampuan pelayanan data dan informasi meteorologi publik



Jumlah laporan kehumasan PB



Jumlah laporan informasi PB



Jumlah laporan pengelolaan data PB



Persentase Tingkat Kemampuan pelayanan data dan informasi meteorologi publik Persentase Tingkat Kemampuan pelayanan data dan informasi potensi kebakaran hutan Persentase Tingkat Kemampuan pelayanan data dan informasi cuaca ekstrim



Jumlah fasilitasi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana



Persentase pengguna informasi perubahan iklim dan kualitas udara



Jumlah Kualitas pelayanan informasi perubahan iklim dan kualitas udara



RKP 2013



138



7 Pelatihan penggunaan teknologi . SIARANG



6.



1 Pengembangan kebijakan terkait . adaptasi perubahan iklim ekosistem hutan dan laut



3 Penelitian dan pengembangan kebijakan . kehutanan dan adaptasi perubahan iklim



3 Penelitian dan pengembangan konservasi dan rehabilitasi sumber daya



1.



2.



3.



Klaster 7: Program Pendukung



6 Penyebarluasan Sistem Informasi . Kebakaran Hutan berbasis Keruangan



Rencana Aksi



5.



No



Ketersediaan Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna pada bidang hutan alam, biodiversitas dan pengelolaan DAS untuk menunjang program adapatasi perubahan iklim Ketersediaan Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan oleh bidang jasa lingkungan Penelitian mengenai ekologi lanskap dan adaptasi perubahan iklim



Tersedianya kebijakan yang melindungi kawasan hutan dan ekosistem laut dari dampak perubahan iklim



Tercapainya percepatan penyebaran informasi untuk mendeteksi dini kebakaran Terjadinya peningkatan jumlah masyarakat yang menguasai teknologi sistem deteksi dini kebakaran



Indikator



2013-2014



2015-2024



2013-2014



2013-2014



2015-2024



2015-2024



Periode



Kalimantan



Seluruh Indonesia



Seluruh Indonesia



Seluruh Indonesia



Target/Lokasi



95,47



Bersinergi dengan 5.1.3



Anggaran (milliar rupiah)



Kemenhut



Kemenhut



KKP



Sekjen Kemenhut



BPPT



BPPT



BNPB



Penanggung Jawab



Penelitian dan Pengembangan



Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya/Pembinaan dan koordinasi penyiapan produk hokum dan penataan organisasi KKP



Penelitian dan Pengembangan Kementerian / Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan kebijakan Kehutanan



Penanggulangan Bencana Nasional/ Pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk pengurangan risiko dan mitigasi bencana alam



Program/Kegiatan Prioritas Indikator



Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan dibidang konservasi dan



Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan dibidang perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul, yaitu : (1) strategi kebijakan bagi pengambil keputusan (decision support system, DSS) dalam penataan ruang dan penatagunaan hutan berbasis DAS; (2) strategi kebijakan (DSS) pengembangan hutan kota; (3) kebijakan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan; (4) teknik perhitungan emisi dan serapan gas rumah kaca (GRK) kehutanan; (5) strategi kebijakan adaptasi terhadap perubahan iklim; (6) strategi penguatan tata kelola Persentase pemenuhan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan nasional dan tantangan global (2013: 80%)



Jumlah laporan kehumasan PB



Jumlah laporan informasi PB



Jumlah laporan pengelolaan data PB



Persentase Tingkat Kemampuan pelayanan data dan informasi cuaca ekstrim



RKP 2013



139



4 Penelitian dan pengembangan jasa . lingkungan



5 Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir . dan Pulau-Pulau Kecil



6 Peningkatan peran masyarakat dan . organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan lingkungan



8 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan . bidang sumber daya alam dan lingkungan yang responsif gender



5.



6.



7.



. alam



Rencana Aksi



4.



No



ecosystem



2013-2014



2013-2014



Meningkatnya jumlah kebijakan, program, strategi, dan model peningkatan peran organisasi kemasyarakatan lingkungan, meningkatnya jumlah perusahaan yang melaksanakan CSR



Meningkatnya Jumlah pengarusutamaan gender dalam kebijakan pembangunan bidang sumber daya alam dan lingkungan,



2013-2014



2013-2014



2013



2015-2024



Periode



Meningkatnya jumlah orang target Kalpataru, meningkatnya jumlah komunitas masyarakat yang aktif dalam pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan, dan perubahan iklim



Meningkatnya kapasitas/keberdayaan masyarakat dalam menjalankan usaha ekonomi mikro di pesisir dan pulaupulau kecil (e.g. mendukung ecotourism)



Penelitian mengenai adaptasi spesies kunci terhadap perubahan iklim Modelling biodiversity loss dan ecosystem resiliency Penelitian mengenai rehabilitasi dan adaptasi ekonomi (the economics of adaptation) Valuasi jasa lingkungan, khususnya untuk proses produksi oksigen, sekuestrasi karbon, penyerbukan, dekomposisi Penelitian ekonomi dan pembayaran manfaat bagi jasa lingkungan



Penelitian mengenai resiliency dan adaptasi



Penelitian mengenai ekosistem restorasi pada kawasan tropis



Indikator



32 Provinsi



Seluruh Indonesia



Sumatra



Target/Lokasi



2013: 7,2 M 2014: 9,5 M



45,47 M (2013-2014)



Anggaran (milliar rupiah)



Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Kementerian Dalam Negri



KLH



KKP



Kemenhut



Penanggung Jawab



Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/Peningkatan kapasistas kelembagaan dan pelatihan masyarakat Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan /



Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan / Peningkatan Peran Masyarakat



Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan PulauPulau Kecil/ Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha



Program/Kegiatan Prioritas Kementerian / Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi Indikator



Jumlah pelaksanaan PUG dalam kebiajakan pembangunan bidang sumber daya alam dan lingkungan



Meningkatnya jumlah komunitas masyarakat yang aktif dalam pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan, dan perubahan iklim Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan di desa melalui bimtek, pelatihan, pendataan



Jumlah sarana usaha mikro yang beroperasi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Jumlah kelompok yang menerima pemberdayaan usaha garam Jumlah kelompok yang menerima pemberdayaan usaha garam rakyat/PUGAR dan jumlah produksi garam yang dihasilkan di lokasi non PKN Meningkatnya jumlah orang target Kalpataru,



Jumlah pelaku usaha mikro yang mandiri di kawasan pesisir dan pulaupulau kecil



rehabilitasi sebanyak 7 judul, yaitu : (1) teknik rehabilitasi hutan bekas tebangan; (2) teknik penanaman dan rehabilitasi mangrove; (3) teknik pengelolaan hutan rawa gambut ramah lingkungan; (4) teknik konservasi flora, fauna dan mikroorganisme; (5) teknik pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di bidang konservasi dan rehabilitasi sebanyak 7 judul tersebut di



RKP 2013



140



11.



10.



9.



8.



No



Peran Danau dalam monitoring perubahan Iklim



1 Strategi adaptasi berbagai 1 hewan/tumbuhan: Tanaman/hewan . yang menghadapi resiko kepunahan



1 Strategi adaptasi untuk memastikan provisional, regulating, cultural, supporting 0 services dapat berkelanjutan .



.



9



Pelatihan/Workshop perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) bagi perencanaan dan pengembangan kebijakan sumberdaya alam dan lingkungan



Rencana Aksi



Tersedianya strategi adaptasi untuk mendukung tercapinya provisional, regulating, cultural, supporting services yang berkelanjutan Tersedianya data dan informasi mengenai cara-cara adaptasi hidupan liar terhadap perubahan iklim



Pemahaman danau sebagai sumber informasi perubahan iklim



Meningkatnya, Jumlah K/L dan pemda (prov) yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah jenis kelamin di bidang sumber daya alam dan lingkungan Meningkatnya Jumlah PUG dalam kebijakan pembangunan bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis Terlatihnya Pejabat dan staf perencana bidang pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan dan dihasilkannya dokumen budget statement K/L bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkkungan



Indikator



2015-2024



2015-2024



2013



2013-2014



2013-2014



Periode



3 Danau Prioritas (kab kapus hulu, luwuk timur, bangli)



Nasional dan Daerah



Target/Lokasi



2013: 3,5



Telah terakomodir dalam beberapa kegiatan



Anggaran (milliar rupiah)



Kemenhut , LIPI



Kemenhut



LIPI (puslit limnologi)



Bappenas, KLH, Kemenhut, KKP, KESDM, Kementan, Kemdagri, PU



Kementerian ESDM Kemenhut KKP Kementan Kemdagri PU



Penanggung Jawab



Program penelitian



Pelatihan/Workshop Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan



Program/Kegiatan Prioritas Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang sumber daya alam dan lingkungan yang responsif gender



Indikator



Informasi karakterisktik ekologis dan sd perairan Jumlah timbangan ilmiah kebijakan pemanfaatan sd perairan Tersedianya nilai ekonomi masingmasing jenis memanfaatankan 3 danau prioritas



PPRG



lingkungan yang telah menerapkan



pengelolaan sumberdaya alam dan



Jumlah program di KL dalam



sumberdaya alam dan lingkungan



yang menerapkan PPRG bidang



Jumlah lembaga, provinsi, kab/kota



pelatihan/workshop



kebijakan yang mengikuti



Jumlah staf perencana dan pemegang



Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah jenis kelamin dan usia di bidang sumber daya alam dan lingkungan



Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan Anggaran Responsif Genderi bidang sumberdaya alam dan lingkungan



RKP 2013



141



Rencana Aksi



Indikator



Kajian risiko dan adaptasi perubahan iklim di kawasan perkotaan



Kajian dan pemetaan risiko dan adaptasi perubahan iklim sektoral/subbidang tingkat kabupaten/kota



Penyusunan dan revisi dokumen rencana tata ruang kawasan perkotaan berdasarkan hasil kajian risiko dan adaptasi perubahan iklim



1.



2.



3.



Teridentifikasinya nilai bahaya, kerentanan, dan risiko perubahan iklim di kawasan perkotaan Jumlah kawasan perkotaan yang memiliki peta risiko dan zonasi adaptasi perubahan iklim



•



•



•



Tersusunnya rencana zonasi bagi kawasan perkotaan nasional/provinsi/kabupaten/kota yang memuat peta risiko perubahan iklim Tersusunnya rencana penataan permukiman, infrastruktur, dan fasilitas vital lainnya yang terkena dampak perubahan iklim secara terpadu Tersusunnya dokumen perencanaan dan peraturan perundangan yang memasukkan faktor risiko, dan adaptasiperubahan iklim



Jumlah kajian tingkat bahaya, kerentanan, dan risiko serta zonasi strategi adaptasi perubahan iklim pada sektoral yang terkait hingga tahun 2050 di wilayah kabupaten/kota Terintegrasinya (mainstreaming) strategi adaptasi perubahan iklim pada sektoral yang terkait hingga tahun 2050 di wilayah kabupaten/kota



•



•



Nasional



Wilayah dengan risiko tinggi



2015-2019



2013 – 2016



Wilayah dengan risiko tinggi



Wilayah perkotaan dengan risiko tinggi



Target/Lokasi



2015-2019



2020 - 2024



2013 - 2014 2015 – 2019



Periode



Pengintegrasian upaya adaptasi perubahan iklim ke dalam rencana tata ruang perkotaan Penyesuaian infrastruktur dan fasilitas perkotaan untuk mengantisipasi ancaman perubahan iklim Peningkatan Kapasitas Masyarakat Perkotaan terkait Isu Ancaman Perubahan Iklim



Klaster 1 : Pengintegrasian upaya adaptasi perubahan iklim ke dalam rencana tata ruang perkotaan



No.



Sasaran: 1. 2. 3.



4.1 Sub Bidang Perkotaan



4. Bidang Ketahanan Wilayah Khusus



Pembinaan Pelaksanaan Pengembangan Perkotaan (RKP Kemen-PU 4)



2014: 156,2



Indikator



• Jumlah kebijakan pengembangan perkotaan • Jumlah kota pusaka, rawan bencana, dan pemenang PKPD (Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah) yang ditingkatkan kualitas pengembangan perkotaan dan kapasitas kelembagaannya • Jumlah kegiatan fasilitasi persetujuan substansi Perda RDTR Kota



Jumlah rencana tata ruang yang telah disinkronkan program pembangunannya



Jumlah kab/kota terfasilitasi yang dalampenyusunan perda pengelolaan lingkungan, mitigasi bencana, dan antisipasi dampak perubahan iklim dalam pengelolaan perkotaan Jumlah fasilitasi pengurangan risiko bencana



Jumlah fasilitasi pengurangan risiko bencana



 Identifikasi kerentanan terhadap perubahan iklim 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota



RKP 2013/Renstra/RPJMN



2013 : 39.8 M



Program Penanggulangan Bencana/ Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana



Program Bina Pembangunan Daerah Fasilitasi Penataan Perkotaan



Identifikasi wilayah (kabupaten/kota) yang mengalami dampak perubahan iklim (RAN MAPI PU 2012-2014 Bidang Penataan Ruang (2) Program Penanggulangan Bencana/ Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana



Program/Kegiatan Prioritas



Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional termasuk melakukan koordinasi dan fasilitasi proses penetapan dokumen-dokumen yang dihasilkan (Renstra KEMEN-PU dan RPJMN (IV.2)



Lead: Kementrian PU Supporting: Bappenas, Kemen-LH, BIG, BMKG, DNPI Lead: Kemen-dagri, Pemerintah Daerah Supporting: Bappenas Kemen-LH, Kemen-PU Lead: Bappenas Kementrian-PU (Dirjen Penataan Ruang) Supporting: Pemerintah daerah BNPB



Lead: Kementrian PU Supporting: KLH BNPB Badan Informasi Geospasial/BIG Lembaga riset non kementrian (BMKG, PPGL, LAPAN, BPPT, LIPI) Pemerintah daerah



Penanggung Jawab



2013 : 199,2



2013 : 1



2014: 2



Anggaran (Milyar)



142



Pengawasan dan pengendalian untuk penataan ruang dan zonasi kawasan perkotaan terhadap perubahan iklim



Rencana Aksi



• Terwujudnya pengendalian dan pemanfaatan perkotaanyang mempertimbangkan unsur kerentanan dan risiko bencana akibat perubahan iklim



• Tersusunnya rencana detail tata ruang kawasan perkotaan yang responsif terhadap dampak perubahan iklim



Indikator



Penyusunan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dengan upaya adaptasi perubahan iklim)



Implementasi pembangunan kota hijau (Green Cities)



1.



2.



•



•



•



•



•



•



•



Perencanaan dan perancangan yang sensitif terhadap green agenda (Green planning) Perwujudan kualitas dan kuantitas jejaring Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan (Green open space) Penerapan area hijau (green area) di kawasan perkotaan yang dapat diakses oleh kaum rentan (ibu hamil, anak-anak, dan lansia). Peningkatan kepekaan, kepedulian, dan peran



Tersusunnya strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan (SPPIP) Tercapainya pembangunan Rusunawa beserta Infrastruktur pendukungnya sebagai pilihan relokasi bagi permukiman sepanjang bantaran banjir Tersusunnya rencana pengembangan kawasan permukiman prioritas (RPKPP)



Klaster 2 : Penyesuaian infrastruktur dan fasilitas perkotaan untuk mengantisipasi ancaman perubahan iklim



4.



No.



2012-2019



2015 - 2020



2015 – 2019 2020 - 2024



2013 - 2014



Periode



2013: 85 kab/kota



Seluruh Kota



kota-kota berisiko tinggi



33 Provinsi



Wilayah berisiko tinggi



Target/Lokasi



Pengarusutamaan konsep kota dan peran masyarakat yang memiliki daya tahan terhadap dampak perubahan iklim (climate change resilience) (RAN MAPI PU 2012-2014 Bidang Penataan Ruang (4)



Program pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (Renstra Kemenpera (B))



12.145.007,01



2013 -2014 : 1,5



Menata kembali kawasan permukiman kumuh di perkotaan (RAN MAPI PU 2012-2014 Bidang Cipta Karya (3)



2013 – 2014 : 1,5



Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelengaraan dalam pengembangan permukiman (Renstra Kemen-PU dan RPJMN (IX.1)



Pembinaan PPNS bidang Penataan Ruang (Renstra Kemen-PU dan RPJMN (IV.7) Program Penanggulangan Bencana/ Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana



Pembinaan Pelaksanaan Pengembangan Perkotaan (RKP Kemen-PU 4)



Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan (RKP Kemen-PU IX.1)



Lead: Kementrian PU (Dirjen Penataan Ruang) Kementrian LH Supporting: Kemendagri Bappenas Lembaga riset non kementrian (BMKG,



Lead: Kementrian PU Kemenpera Supporting: Bappenas Pemerintah Daerah



Lead: Bappenas Kementrian-PU Supporting: BNPB Pemerintah daerah



2013 : 2199,8



2014 : 2.972



2013: 16,9 2014 : 15



2013 : 4,5 2014: 11,4



Pengarusutamaan konsep kota dan peran masyarakat yang memiliki daya tahan terhadap dampak perubahan iklim (climate change resilience) (RAN MAPI PU 2012-2014 Bidang Penataan Ruang (4)



Indikator



JumlahStrategi Pembangunan PermukimandanInfrastrukturPerkotaan (SPPIK) JumlahRencanaPengembanganKawasan Permukiman (RPKP) Jumlahsatuan unit hunianRumahSusun yang terbangundaninfrastrukturpendukungnya Jumlahkawasanperumahanbagi MBR Jumlahkawasanpermukimanrawanbencana Jumlahkawasan yang dilayaniolehinfrastrukturpendukungkegiatanekonomi dansosial Peraturan Pengembangan Permukiman Laporan Pembinaan Pengembangan Permukiman Laporan Pengawasan Pengembangan Permukiman Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan Rusunawa Beserta Infrastruktur Pendukungnya Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan Infrastruktur Pendukung Keg. Ekonomi & Sosial (RISE) Pembangunan Rusunawa



Jumlah Rumah Susun Sewa (Rusun Sewa) yang terbangun • Realisasi operasionalisasi kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman Kajian pemberdayaan kearifan lokal masyarakat terhadap adaptasi perubahan iklim



•



• • • • • • • • •



• • •



•



•



•



Jumlah fasilitasi pengurangan risiko bencana



Jumlah (orang) PPNS yang dibina



Jumlah pengawasan teknis bidang penataan ruang



Fasilitasi atau pendampingan penyusunan RDTR Kawasan yang responsif/sensitif terhadap adaptasi perubahan iklim



Jumlah kegiatan fasilitasi persetujuan substansi Perda RDTR Kota



RKP 2013/Renstra/RPJMN



2013 – 2014 : 9,1



Program/Kegiatan Prioritas Penyelenggaraan Penataan Ruang/ Pelaksanaan Pembangunan Perkotaan



Penanggung Jawab



2013 : 21,76



Anggaran (Milyar)



143



Peningkatan kualitas infrastruktur permukiman di kawasan perkotaan



Rencana Aksi



•



•



•



•



•



•



•



•



•



aktif masyarakat (termasuk daya tahan – resilience masyarakat) dalam pengembangan atribut kota hijau (Green Community) Penerapan bangunan ramah lingkungan (hemat energi, air, dan struktur) (Green building) Pemanfaatan sumber energi yang efisien dan ramah lingkungan (Green energy) Peningkatan efisiensi pemanfaatan dan pengelolaan air (Green water) Pengembangan sistem transportasi yang berkelanjutan, misalnya: transportasi publik, jalur sepeda, jalan kaki (Green transportation) Penerapan prinsip 3R (mengurangi sampah/limbah, mengembangkan proses daur ulang, dan meningkatkan nilai tambah (Green waste) Tersusunnya kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya air, pengelolaan sampah, dan sanitasi di kawasan perkotaan. Terlaksananya pengelolaan sampah, perbaikan sanitasi lingkungan, dan pola hidup bersih dan sehat Terlaksananya pengelolaan sumber daya air bersih bagi kawasan perkotaan Terlaksana dan terjaganya penyediaan air baku bagi perkotaan (Masukan PU)



Indikator



1.



Sosialisasi dan penyadaran masyarakat terhadap fenomena dan dampak perubahan iklim



•



•



•



•



•



Terselenggaranya pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan tentang adaptasi perubahan iklim Tersedianya akses informasi tentang perubahan iklim bagi masyarakat Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat dalam upaya penurunan dampak perubahan iklim Terlaksananya penyusunan mekanisme pelatihan dan pendidikan kesiapsiagaanmasyarakat menghadapi bencana klimatologi dan oseanografi di kawasan perkotaan Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat di kawasan perkotaan



Klaster 3: Peningkatan Kapasitas Masyarakat Perkotaan terkait Isu Ancaman Perubahan Iklim



3.



No.



2015 - 2019



2015 - 2019



Periode



Nasional



2013: 50 Kab/Kota 2014: 50 Kab/Kota 2013: 82 Kab/Kota 2014: 100 Kab/Kota 2013: 1 pedoman



Nasional



2013: 8 Kab/Kota 2014: 10 Provinsi/Kabupate n/Kota



Target/Lokasi



2013 : 24,50 2014 : 8,07



2013 : 2014 : 2015-2019:



2013: 943



2013: 893 juta 2014: 750 juta 2013: 1,9 2014: 3,9



2013 : 1.579



2013 0 2014 : 15.643,8



2013 : 1.038,3 2014 : 1.038,3



2013: 1,1 M 2014: 1,6 M



2013: 85



2013 -2014 : 3



Anggaran (Milyar)



Lead: BNPB Supporting: Lembaga riset non kementrian (BMKG, PPGL, LAPAN, LIPI, BPPT) Kementrian PU Pemerintah daerah



Lead: Kementrian PU Supporting: Kemendagri Bappenas Kemenkes Pemerintah daerah



PPGL, LAPAN, LIPI, BPPT) BKKBN Pemerintah Daerah



Penanggung Jawab



Jumlah fasilitasi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana Jumlah rencana kontinjensi



Jumlah Fasilitasi Pengurangan Risiko Bencana



Program Penanggulangan Bencana/ Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana Program Penanggulangan Bencana/ Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana Program Penanggulangan Bencana/ Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana



Jumlah Relawan PB Jumlah Desa Tangguh Jumlah Laporan Monev



Pengembangan SPAM Kabupaten /Kota sesuai NSPK Penyusunan RI SPAM Kabupaten /Kota



Jumlah desa tangguh bencana



• • •



• •



Jumlah kebijakan/pedoman percepatan pembangunan sanitasi perkotaan



• PersentasePendudukyang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas • Persentase Kualitas AirMinum yang memenuhi syarat • Persentase Pendudukyang Memakai JambanSehat • Jumlah Desa yangmelaksanakan Sanitasi TotalBerbasis Masyarakat (STBM) • JumlahBantek, Bintek, danpendampingan (SSK) pengelolaan air limbah, drainase, dan persampahan • Pembangunan prasaranadansarana air limbahdengansistem off-site dan on-site • Peningkatan/pembangunan TPA, prasaranapengumpulansampahdanpersampahanterp adu 3R • Kapasitas air baku yang ditingkatkan • Kapasitas parasarana air baku yang direhabilitasi Kapasitasprasarana air baku yang dijaga Jumlah kab/kota yang terfasilitasi dalam penyusunan Perda tentang pengelolaan sampah Jumlah Kab/Kota yang terfasilitasi dalam pembentukan Pokja sanitasi perkotaan



Jumlah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi untuk penyusunan Perda terkait RTH di kawasan perkotaan.



Program Penanggulangan Bencana/ Pemberdayaan Masyarakat



Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang adaptasi terhadap perubahan iklim pada kawasan perkotaan dan perdesaan (RAN MAPI PU 2012-2014 Bidang Cipta Karya 11) Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana (RKP BNPB 2013)



Program Pengelolaan Sumber Daya Air Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku (RKP PU 2.1) Program: Bina Pembangunan Daerah Kegiatan: Fasilitasi Penataan Perkotaan (Kemendagri)



Pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi, serta pengelolaan pengembangan infrastruktur sanitasi dan persampahan (Renstra Kemen-PU 3)



Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Penyehatan Lingkungan (RKP 2013 Kemenkes)



Bina Pembangunan Daerah / Fasilitiasi Penataan Perkotaan (Kemendagri)



Indikator  Ujicoba konsep 3R (reuse, reduce, recycle); energy preservation programme; public - private partnership, etc.;  Akomodasi kearifan lokal & arsitektur ramah lingkungan Jumlah kegiatan peningkatan kualitas pengembangan perkotaan melalui penyusunan rencana detail pengembangan RTH dan percontohan RTH



RKP 2013/Renstra/RPJMN



Penyelenggaraan Penataan Ruang / Pelaksanaan Pengembangan Perkotaan



Identifikasi wilayah (kabupaten/kota) yang mengalami dampak perubahan iklim (RAN MAPI PU 2012-2014 Bidang Penataan Ruang (2)



Program/Kegiatan Prioritas



144



Rencana Aksi



Peningkatan kapasitas penelitian tentang fenomena dan dampak perubahan iklim di kawasan perkotaan



Pengembangan sistem peringatan dini bencana klimatologi dan oseanografi



Pengembangan kapasitas kelembagaan dan jaringan terkait adaptasi perubahan iklim



No.



2.



3.



4.



Kontribusi aktif dalam jaring basis data internasional untuk pemantauan fenomena dan dampak perubahan iklim Terlaksananya Riset tentang strategi dan teknologi adaptasi perubahan iklim yang tepat, efektif, dan efisien bagi kawasan perkotaan



•



•



•



•



Terlaksananya pengembangan kapasitas kelembagaan (capacity building) Terebentuknya jejaring pelaku pembangunan berbasis perubahan iklim Terlaksananya analisis gender dalam upaya adaptasi perubahan iklim di kawasan perkotaan Tercapainya koordinasi efektif lintas sektor bidang mitigasi adaptasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil



• Terlaksananya pengadaan alat sistem peringatan dini di kawasan perkotaan yang rentan terhadap bencana klimatologi dan oseanografi • Terselenggaranya pengorganisasian,pemasangan, danpengujian sistemperingatan dini bencana klimatologi dan oseanografi di kawasan perkotaan • Terciptanya mekanisme koordinasi dan pelaksanaan kegiatan untuk pengambilankeputusan statusancaman bencana klimatologi dan oseanografi antar institusi di tingkat pusat dan daerah di kawasan perkotaan • Tercapainya informasi tentang peringatanbencana klimatologi dan oseanografi kepada masyarakat di kawasan perkotaan • Tersusunnya data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana klimatologi dan oseanografi di kawasan perkotaan



•



•



Indikator



2015 - 2019 2020 -2024



2015-2019



2015 - 2019 2020 - 2024



Periode



Nasional



Nasional



Nasional



Target/Lokasi



2013 - 2014 : 14



Program Penanggulangan Bencana/ Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana



Pengembangan kapasitas kelembagaan dan jaringan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (RAN MAPI PU 2012-2014 Bidang Penataan Ruang (5)



Lead: BNPB Supporting: Kementrian PU Kemenristek Lembaga riset non kementrian (BMKG, PPGL, LAPAN, BPPT, LIPI) Pemerintah daerah



• Kebutuhan dan pelaksanaan pelatihan dalam negeri maupun luarn egeri bidang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim • Fasilitasi operasional sekretariat MAPI PU • Membentuk komunitas MAPI PU berbasis sistem informasi /TI • Membentuk jejaring perubahan iklim baik nasional, internasional, daerah dan antar sektor /pelaku (LSM, masyarakat) • Membangun kerjasama pembangunan yang berbasis



Jumlah fasilitasi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana



Jumlah baseline data bencana Indonesia



Program Penanggulangan Bencana/ Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pengurangan Risiko dan Mitigasi Bencana Alam Lead: BNPB Supporting: Kementrian-PU Kementrian KP Lembaga riset non kementrian (BMKG, PPGL, LAPAN, LIPI, BPPT) Pemerintah daerah



Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pemeliharaan TIK



Program Penanggulangan Bencana/ Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pengurangan Risiko dan Mitigasi Bencana Alam



2013 : 649,05 2014 : 205,9



• Dokumen ilmiah kontribusi Indonesia untuk perubahan iklim



• Jumlah kebijakan peningkatan dukunga nlitbang untuk penurunan emisi gas CO2 dan adaptasi perubahan iklim



Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan Pengurangan Risiko Bencana & Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (MAPI) di pusat dan daerah.



Need assessment data dan informasi perubahan iklim terkait penataan ruang, antara lain data/informasi kerentanan perubahan iklim wilayah/kota Consensus building para penyedia/ pengadaan data dan informasi dalam rangka perubahan iklim Pemutahiran data tata ruang akibat perubahan iklim dari berbagai sumber Inventarisasi dan pembakuan penyiapan metode pengolahan data geospasial Pelaksanaan pengolahan data geospasial



Penelitian Geoteknologi (RKP LIPI 2013)



•



•



•



•



•



Indikator



2013 : 2,5 2014 : 2,5



Penanggulangan BencanaNasional (Renstra BNPB 2010-2014)



Penyediaan akses dan pengolahan terhadap data dan informasi terkait perubahan iklim terjadap tata ruang (RAN MAPI PU 2012-2014 Bidang Penataan Ruang (1)



Program/Kegiatan Prioritas



RKP 2013/Renstra/RPJMN



Dukungan litbang untuk penurunan emisi gas CO2 dan adaptasi perubahan iklim (PN9) (Renstra Kemenristek dan RPJMN (1g)



Lead: Kemenristek BNPB Supporting: Lembaga riset non kementrian (BMKG, PPGL, LAPAN, BPPT, LIPI) Kementrian LH Kementrian PU Pemerintah daerah



Penanggung Jawab



2014 : 49



2010 - 2014: 74,28



2013 - 2014 : 2



Anggaran (Milyar)



145



No.



Rencana Aksi



•



•



Terlaksananya pemutakhiran data mengenai perubahan penggunaan lahan akibat perubahan iklim Tersedianya fasilitas dan teknologi yang dapat memantau potensi sumber bencana akibat perubahan iklim



Indikator



Periode



Target/Lokasi



Jumlah pemutakhiran basis data informasi perkotaan Jumlah kota (termasuk kawasan metropolitan)yang memperoleh pembinaan teknis pelaksanaan pengembangan perkotaan dan kapasitas lembaganya • Jumlah kegiatan peningkatan kualitas pengembangan perkotaan melalui penyusunan rencana detail pengembangan RTH dan percontohan RTH Jumlah rekomendasi kebijakan (PB) Jumlah Kegiatan Penguatan dan Fasilitasi Forum Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat Jumlah baseline data bencana Indonesia



Pembinaan Pelaksanaan Pengembangan Perkotaan (RKP Kemen-PU 4)



Adaptasi Perubahan Iklim (RKP Kemenristek (2663) Program Penanggulangan Bencana/ Pemberdayaan Masyarakat Program Penanggulangan Bencana/ Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pengurangan Risiko dan Mitigasi Bencana Alam



2013: 1



• •



Indikator



• Jumlah Relawan PB • Jumlah Desa Tangguh • Jumlah Laporan Monev



perubahan iklim



RKP 2013/Renstra/RPJMN



2013 : 16,5



Program/Kegiatan Prioritas



Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana (RKP BNPB 2013)



Penanggung Jawab



2013 : 24,50 2014 : 8,07



Anggaran (Milyar)



146 Periode



Target/Lokasi



Sosialisasi dan penyadaran masyarakat terhadap fenomena dan dampak perubahan iklim



Pengembangan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulaupulau kecil bagi masyarakat



Pemeliharaan dan rehabilitasi sumber daya air di pesisir dan pulau-pulau kecil



1.



2.



3.



Terlaksananya kajian peningkatan ketahanan sumber daya pesisir terhadap ancaman perubahan iklim Tersedianya aksesibiltas bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mengakses sumber daya yang ada secara berkelanjutan.



Terselenggaranya pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan tentang adaptasi perubahan iklim Tersedianya akses informasi tentang perubahan iklim bagi masyarakat Terlaksananya penyusunan mekanisme pelatihan dan pendidikan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana klimatologi dan oseanografi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil



• Terlaksananya kegiatan pengelolaan sumber daya air berkelanjutan, seperti dengan menggunakan sumur resapan, dam, tanggul, dan pengelolaan air minum dengan menggunakan teknologi yang tepat • Terlaksananya kegiatan pengendalian pemanfaatan sumber daya air di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil



•



•



•



•



•



•



2015-2019 2020-2024



2015-2019 2020-2024



2013-2014



wilayah berisiko tinggi



Nasional



2013: 18 lokasi 2014: 24



17



-



2013: 1,4 2014: 3



Anggaran (mengacu RKP 2013/ Renstra/ RPJMN) Milyar



5.



Indikator/Sasaran



Pengintegrasian upaya adaptasi perubahan iklim ke dalam rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil



Peningkatan sistem pendukung adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil



4.



Rencana Aksi



Penerapan tindakan adaptasi struktural dan non struktural untuk mengantisipasi ancaman perubahan iklim



3.



Klaster 1 : Peningkatan kapasitas kehidupan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terkait dengan isu perubahan iklim



No .



Pengelolaan dan pendayagunaan lingkungan dan ekosistem untuk adaptasi perubahan iklim



2.



Sub-Bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sasaran: 1. Peningkatan kapasitas kehidupan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terkait dengan isu perubahan iklim



4.2 Sub Bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil



Lead : Kementrian KP Supporting : Lembaga riset non kementrian (BMKG, PPGL, LAPAN, BPPT, LIPI) Pemerintah Daerah Lead : Kementrian PU Supporting : Kementrian-KP Kementrian Kesehatan Lembaga riset non kementrian (BMKG, PPGL, LAPAN, BPPT, LIPI)



Lead : Kementrian KP



Penanggung Jawab



Jumlah desa tangguh bencana



Program Penanggulangan Bencana/ Pemberdayaan Masyarakat



Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan (RKP Kemen-KP 9c)



• Jumlah wilayah perairan yang bebas kegiatan perusakan ekosistem perairan • Jumlah wilayah perairan yang bebas kegiatan pencemaran • Persentase cakupan wilayah pesisir dan lautan pada WPP-NRI yang terawasi dari kegiatan dan pemanfaatan ekosistem dan kawasan konservasi perairan ilegal dan/atau yang merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungannya



Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kesiapsiagaan



Program Penanggulangan Bencana/ Kesiapasiagaan dalam menghadapi bencana



Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan (Renstra KKP dan RPJMN (5b)



Jumlah sosialisasi pengurangan risiko bencana



Jumlah fasilitasi pengurangan risiko bencana



Sosialisasi dan penyadaran masyarakat terhadap fenomena dan dampak perubahan iklim



Jumlah kawasan di wilayah pesisir yang terfasilitasi peningkatan ketahanan terhadap bencana



Indikator



Program Penanggulangan Bencana/ Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana



Pengintegrasian adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ke dalam perencanaan dan pengolahan kelautan dan perikanan (Rencana Adaptasi tahun 2015-2020 – 3) Program Penanggulangan Bencana/ Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana



Pendayagunaan Pesisir dan lautan



Program/Kegiatan Prioritas



Kesesuaian dengan RKP 2013, Renstra, RPJMN



147



Peningkatan infrastruktur (jaringan transportasi listrik, air bersih, dan komunikasi) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar dengan menggunakan teknologi tepat guna



Rencana Aksi



terhadap pulau-pulau kecil terluar



• Terlaksananya tindakan pengawasan



pulau kecil terluar



listrik, air bersih, dan komunikasi di pulau-



• Terfasilitasinya penyediaan infrastruktur



pesisir dan pulau-pulau kecil terpencil



• Tersedianya dan dermaga untuk wilayah



Indikator/Sasaran



2015-2019 2020-2024



Periode



Peningkatan kualitas lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil



Identifikasi, Pemeliharaan, dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil



1.



2.



lamun, estuaria, dan terumbu karang



kecil, seperti mangrove, wetland, padang



ekosistem alami pesisir dan pulau-pulau



• Telaksananya kegiatan pengelolaan



saat ini terkait dengan isu perubahan iklim



ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil



2015-2019 2020-2024



2013 -2014



Terfasilitasinya perbaikan lingkungan dan adaptasi berbasis mitigasikebencanaan di pulau-pulau kecil



•



• Terkumpulnya informasi kondisi



2013-2014



Terfasilitasinya perbaikan lingkungan dan adaptasi berbasis mitigasi kebencanaan di kawasan pesisir



•



Klaster 2 : Pengelolaan dan pendayagunaan lingkungan dan ekosistem untuk adaptasi perubahan iklim



4.



No .



Nasional



2013 : 30 lokasi 2014 : 30 lokasi



2013 : 18 lokasi 2014 : 25 lokasi



Nasional



Target/Lokasi



-



-



2013 : 10



2013 : 4,2 2014 : 7



2013 : 5 2014 : 8



87



21,2



87



578,5



Anggaran (mengacu RKP 2013/ Renstra/ RPJMN) Milyar



Lead : Kementrian KP Kementerian LH Supporting : Lembaga riset non kementrian (BMKG, PPGL, LAPAN, BPPT, LIPI) Pemerintah daerah



Lead : Kementrian KP



Lead : Kementrian PU Supporting : Kementrian-KP Kementrian Pertahanan Departemen Perhubungan Pemerintah daerah



Pemerintah daerah



Penanggung Jawab Indikator



Pengelolaan dan pengembangan konservasi kawasan dan jenis (Renstra Kemen-KP dan RPJMN (4a)



Penyesuaian pengelolaan ekosistem dan sumberdaya pesisir dan [ulaupulau kecil secara terpadu terkait perubahan iklim (Masukan: Matriks RAN API Bidang Kelautan dan Perikanan) (Rencana Adaptasi tahun 2015-2020 – 6)



Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup / Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut (RKP Kemen-LH II 15)



•



•



•



•



•



•



•



•



•



Jumlah kebijakan, peraturan, pedoman, model implementasi danrekomendasi kebijakan konservasidan pengendalian kerusakanpesisir dan laut Persentase capaian inventarisasidata kerusakan ekosistem pesisirdan laut dengan basis kabupaten Identifikasi terhadap kondisi saat ini & proyeksi ke depan. Pemeliharaan dan rehabilitasi ekosistem dan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil (mangrove, lahan basah dan padang lamun, estuaria, terumbu karang, garis pantai, paparan benua). Pemeliharaan dan rehabilitasi daerah pelindung alamiah pantai (vegetasi pantai, gumuk pasir, terumbu karang). Pemeliharaan dan rehabilitasi sumberdaya air di peisisir dan pulau-pulau kecil (sumur resapan, dam, tanggul, drainase). Pengembangan dan sosialisasi teknologi penyulingan air laut (desalinasi) dan siklus daur ulang air. kawasan konservasi laut dan kawasan konservasi perairan tawar dan payau yang dikelola secara berkelanjutan seluas 4,5 juta ha Jumlah kawasan konservasi dan jenis biota



Jumlah pulau kecil yang terfasilitasi perbaikan lingkungan dan adaptasi berbasis mitigasi



Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisirdan Pulau-Pulau Kecil/ Pendayagunaan pulau-pulau kecil



Jumlah pulau kecil yang dipetakan potensinya, termasuk pulau-pulau kecil terluar Jumlah pulau kecil yang terfasilitasi penyediaan infrastruktur termasuk pulaupulau kecil terluar Jumlah kawasan di wilayah pesisir yang rusak direhabilitasi



•



•



• Persentase cakupan wilayah pesisir dan lautan WPP-NRI yang terawasi dari kegiatan Pencemaran Perairan yang merusak sumber daya ikan dan/atau lingkunganya Jumlah pulau kecil yang memiliki infrastuktur memadai secara terintegrasi termasuk pulaupulau kecil terluar Jumlah pulau kecil yang terfasilitasi penyediaan infrastruktur termasuk pulau-pulau kecil terluar Persentase kecukupan jumlah sarana dan prasarana kebijakan pertahanan di wilayah perbatasan



Program PengelolaanSumber Daya Laut, Pesisir dan PulauPulau Kecil/ Pendayagunaan pesisir dan lautan



Pendayagunaan pulau-pulau kecil (Renstra KKP 9c) Pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan (Renstra Kemenhan II.1) Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil (RKP Kemen-KP 9c)



Pendayagunaan pulau-pulau kecil (Renstra KKP dan RPJMN (4d)



Program/Kegiatan Prioritas



Kesesuaian dengan RKP 2013, Renstra, RPJMN



148



Pemeliharaan dan rehabilitasi daerah pelindung non struktural atau alamiah pantai dan kawasan di belakangnya berdasarkan hasil kajian dan identifikasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil



Rencana Aksi



Periode



2015-2019 2020-2024



Indikator/Sasaran



• Terlaksananya kegiatan pembangunan pelindung pantai non struktural seperti vegetasi pantai, gumuk pasir, dan terumbu karang • Terlaksananya pemeliharaan pelindung pantai non struktural yang terdapat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil



Kota tepi pantai berisiko tinggi



Target/Lokasi



Pengembangan Coastal Resilience Village (CRV) atau Pengembangan Desa Pesisir Tangguh



Bantuan sarana dan prasarana dalam pengembangan PPK



Identifikasi serta penyesuaian elevasi dan penguatan struktur bangunan dan fasilitas vital, seperti, dermaga pelabuhan, dan permukiman masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil



Peningkatan ketahanan sumber daya pertanian dan tambak pesisir terhadap ancaman perubahan iklim



1.



2.



3.



4.



Tersusunnya konsep program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh Terlaksananya program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh



Terkumpulnya informasi kondisi infrastruktur pesisir dan pulau-pulau kecil saat ini terkait dengan isu perubahan iklim, antara lain, dermaga, permukiman masyarakat, dan sarana ekonomi Teridentifikasinya jumlah luasan kawasan di wilayah pesisir rusak yang direhabilitasi



•



Terlaksanya kajian tentang standar struktur dan tinggi infrastruktur vital di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan terhadap kenaikan muka air laut • Terlaksananya kegiatan penguatan dan peninggian infrastruktur vital di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan terhadap kenaikan muka air laut. Terlaksananya pengaturan dalampembangunan dantata bangunan yang adaptif terhadap perubahan iklim Terlaksananya identifikasi terhadap guna lahan sawah dan tambak di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terancam bencana kenaikan muka air laut Terlaksananya tindakan adaptasi terhadap bencana kenaikan muka air laut bagi sawah dan tambak di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil



•



pulau kecil



pulau-pulau kecil terluartermasuk pulau-



• Terfasilitasinya penyediaan infrastruktur di



•



•



2015-2019 2020-2024



2015-2019 2020-2024



2015-2019



2013-2014



2015-2019



2013-2014



Wilayah pesisir berisiko tinggi



wilayah berisiko tinggi



2013 : 60 pulau 2014 : 30 pulau



2013 : 22 lokasi 2014 : 0 lokasi



Klaster 3 : Penerapan tindakan adaptasi struktural dan non struktural untuk mengantisipasi ancaman perubahan iklim



3.



No .



2013 : 63



2015-2019: 100



2013 : 26,8 2014 : 75



2013 : 28 2014 : 75 2015-2019: 100



2013 : 20,23



2013: 38,61



Anggaran (mengacu RKP 2013/ Renstra/ RPJMN) Milyar



Lead : Kementrian-KP Kementrian PU Supporting : Kementrian Pertanian BNPB LIPI Pemerintah daerah



Mengembangkan disaster risk management untuk bencana dampak perubahan iklim (RAN MAPI PU 2012-2014 Bidang Sumber Daya Air (2)



Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisirdan Pulau-Pulau Kecil Pendayagunaan Pesisir dan Lautan (RKP Kemen-KP 9d)



Penyesuaian elevasi dan penguatan struktur bangunan dan fasilitas vital di wilayah pesisir terkait perubahan iklim (Masukan: Matriks RAN API Bidang Kelautan dan Perikanan) (Rencana Adaptasi tahun 2015-2020 – 5)



Pendayagunaan Pesisir dan Lautan (Renstra KKP 9d)



Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan PulauPulau Kecil Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil



Kementrian KP



Lead : Kementrian-KP (untuk identifikasi) Kementrian PU Supporting : Lembaga riset non kementrian (BMKG, PPGL, LAPAN, BPPT, LIPI) Pemerintah daerah



Program Pengelolaan Sumber Daya laut, Pesisir dan Pulau-pulau kecil/Pendayagunaan pesisir dan lautan (Renstra KKP dan RPJMN 9c)



Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas (RKP Kemenhut 4a) Perencanaan, Pengembangan Kelembagaan dan Evaluasi Hutan Mangrove (RKP Kemenhut 4f)



Program/Kegiatan Prioritas



• Jumlah luasan kawasan di wilayah pesisir rusak yang direhabilitasi • Jumlah kawasan di wilayah pesisir yang terfasilitasi peningkatan ketahanannya terhadap bencana dan perubahan iklim • Jumlah ragam produk kelautan yang terfasilitasi pengembangannya  Pembinaan dan evaluasi persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dalam rangka pengelolaan SDA bidang irigasi, rawa, tambak, air tanah dan air baku  Fasilitasi sarana dan prasarana OP irigasi



• Pengembangan Climate Resillience Village (CRV) • Pembangunan dan pemeliharaan struktur pelindung pantai (tembok laut, groin, pemecah gelombang, beach nourishment, pintu air pasut). • Kajian dan sosialisasi pembangunan rumah panggung di pesisir. • Penyesuaian elevasi dan penguatan struktur bangunan dan fasilitas vital (pemukiman pesisir, dermaga pelabuhan, jalan).



Jumlah luasan kawasan di wilayah pesisir rusak yang direhabilitasi



Jumlah pulau kecil yang terfasilitasi penyediaan infrastruktur termasuk pulaupulau kecil terluar



terhadap bencana perubahan iklim



terfasilitasi peningkatan ketahanannya



• Jumlah kawasan di wilayah pesisir yang



rusak yang direhabilitasi



• Jumlah luasan kawasan di wilayah pesisir



• Rencana RTkRHL mangrove • Rencana pengelolaan hutan mangrove • Terbentuk dan berfungsinya kelompok kerja mangrove daerah Data informasi evaluasi pengelolaan hutan mangrove



perairan dilindungi yang diidentifikasi dan dipetakan secara akurat Tanaman rehabilitasi hutan dan lahan kritis termasuk hutan mangrove, pantai, gambut dan rawa pada DAS Prioritas seluas 2,5 juta Ha



Indikator



Kesesuaian dengan RKP 2013, Renstra, RPJMN



Kementrian KP



Lead : Kemenhut Supporting : Kementrian-KP Kementerian LH BNPB Pemerintah daerah



Penanggung Jawab



149



Kajian dan pemetaan risiko dan adaptasi perubahan iklim sektoral/sub-bidang tingkat kabupaten/kota



4.



Teridentifikasinya nilai bahaya, kerentanan, dan risiko perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Jumlah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki peta risiko dan zonasi adaptasi perubahan iklim



Jumlah kajian tingkat bahaya, kerentanan, dan risiko serta zonasi strategi adaptasi perubahan iklim pada sektoral yang terkait hingga tahun 2050 di wilayah kabupaten/kota



•



•



2015-2019



2015-2019



Wilayah dengan risiko tinggi



Nasional



Nasional



2013-2014 : 3



2013 : 1,3 2014 : 2



Kajian risiko dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil



2013-2014



2013 : 60 pulau 2014 : 30 pulau



3.



pulau-pulau kecil



perubahan iklim bagi wilayah pesisir dan



pedoman penerapan opsi adaptasi



• Tersusunnya dokumen berisi standar dan



2013-2014



Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) rehabilitasi dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil



Tersusunnya profil pulau-pulau kecil



2.



2013: 388,24



0.9



Anggaran (mengacu RKP 2013/ Renstra/ RPJMN) Milyar



2013 : 9 2014 : 20



Wilayah tepi pantai berisiko tinggi



Target/Lokasi



Identifikasi dan pemetaan potensi pulau-pulau kecil



2015-2019 2020-2024



Periode



1.



Teridetifkasinya kondisi struktur pelindung pantai (tembok laut, groin, pemecah gelombang, beach nourishment, pintu air pasut, dsb di wilayah pesisir dan pulaupulau kecil • Terbangunnya pelindung pantai struktural seperti tembok laut, groin, pemecah gelombang, pintu air pasut, dan beach nourishment • Terlaksananya pemeliharaan pelindung pantai struktural yang terdapat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Terfasilitasi peningkatan ketahanan kawasan pesisir terhadap bencana dan perubahan iklim



•



Indikator/Sasaran



2014 : 63



Identifikasi, pembangunan dan pemeliharaan struktur pelindung pantai (tembok laut, groin, pemecah gelombang, beach nourishment, pintu air pasut, dsb)



Rencana Aksi



Penyediaan fasilitas navigasi untuk memantau aktivitas laut, seperti gelombang, pasang-surut, badai, dll. Klaster 4 : Pengintegrasian upaya adaptasi ke dalam rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil



5.



No .



yg



sudah



Identifikasi wilayah (kabupaten/kota) yang mengalami dampak perubahan iklim (RAN MAPI PU 2012-2014 Bidang Penataan Ruang (2))



Lead : Kementrian LH Geospasial/BIG Supporting : Kementrian PU Kementrian KP BNPB Lembaga riset non kementrian (BMKG, PPGL, LAPAN, BPPT, LIPI) Pemerintah daerah Lead: Kementrian KP Supporting: Bappenas, KemenLH, BIG, BMKG, DNPI



Kementrian KP



Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan PulauPulau Kecil Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan PulauPulau Kecil Pendayagunaan Pesisir dan lautan



Pendayagunaan Pesisir dan Lautan (Renstra KKP 9d)



Program Pengelolaan Sumber Daya Air Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai (RKP Kemen-PU 2.4)



(Kegiatan Adaptasi dilakukan – 6)



Pembuatan tanggul penahan banjiir dan penanaman mangrove



Program Penanggulangan Bencana/ Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana



Program Penanggulangan Bencana/ Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana



Program/Kegiatan Prioritas



Jumlah kawasan di wilayah pesisir yang terfasilitasi peningkatan ketahanannya terhadap bencana dan perubahan iklim



Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dibangun Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang direhabilitasi Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dipelihara



 Identifikasi kerentanan terhadap perubahan iklim 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota



Jumlah kawasan di wilayah pesisir yang terfasilitasi peningkatan ketahanannya terhadap bencana dan perubahan iklim



• Jumlah pulau kecil yang diidentifikasi dan dipetakan potensinya secara akurat termasuk pulau-pulau kecil terluar



•



•



•



Berkurangnya daerah pemukiman genangan air/rob dan terlaksananya vegetasi pantai.



Jumlah fasilitasi pengurangan risiko bencana



dan rawa Jumlah fasilitasi pengurangan risiko bencana



Indikator



Kesesuaian dengan RKP 2013, Renstra, RPJMN



Kementrian KP



Lead : Kementrian-KP (untuk identifikasi) Kementrian PU BNPB Pemerintah daerah



Penanggung Jawab



150



Pengawasan dan pengendalian untuk penataan ruang dan zonasi pesisir dan perairan terhadap perubahan iklim



6.



•



•



• Terselenggaranya kegiatan yang mengontrol penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berpotensimenimbulkandampak perubahan iklim • Terintegrasinya unsur kerentanan dan risiko bencana akibat perubahan iklim dalam pengendalian dan pelaksanaan penataan ruang



Tersusunnya rencana zonasi bagi wilayah pesisir nasional/provinsi/kabupaten/kota yang memuat peta risiko perubahan iklim Tersusunnya rencana penataan permukiman, infrastruktur, dan fasilitas vital lainnya yang terkena dampak perubahan iklim secara terpadu Tersusunnya dokumen perencanaan dan Peraturan perundangan yang memasukkan faktor kerentanan, risiko, dan adaptasiperubahan iklim



2015-2019 2020-2024



2015-2019



wilayah berisiko tinggi



Nasional



Wilayah dengan risiko tinggi



2015-2019



Terintegrasinya (mainstreaming) strategi adaptasi perubahan iklim pada sektoral yang terkait hingga tahun 2050 di wilayah kabupaten/kota



•



Target/Lokasi



Periode



Indikator/Sasaran



Klaster 5 : Peningkatan sistem pendukung adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 1. Peningkatan riset dan kajian • Terlaksananya riset kajian pemanfaatan 2013-2014 2 lokasi (2013potensi sumber daya pesisir sumber daya pesisir ekonomis 2015-2020 2014)



Penyusunan dokumen penataan ruang dan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan hasil kajian risiko dan adaptasi perubahan iklim



Rencana Aksi



5.



No .



2013 : 0,58 2014 : 1,2



Lead : Kementrian KP



Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan



Identifikasi wilayah (kabupaten/kota) yang mengalami dampak perubahan iklim (RAN MAPI PU 2012-2014 Bidang Penataan Ruang (2)



2013 – 2014 : 8



Program PengelolaanSumber Daya Laut, Pesisirdan Pulau-Pulau Kecil Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RKP Kemen-KP 9e)



Program/Kegiatan Prioritas



•



Jumlah rekomendasi pengelolaan dan/atau model pemanfaatan sumber daya laut dan



Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulaupulaukecil di wilayah Provinsi/ Kab/Kota yang memiliki dokumenRenstra Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah nasional, lintas wilayah, Provinsi/ Kab/Kota yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil • Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulaupulau kecil yang memiliki dokumenrencana Zonasi Rinci Kawasan • Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulaupulau kecil di wilayah nasional, lintaswilayah, Provinsi/ Kab/Kota yang memiliki dokumen Rencana ZonasiWilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil yang diinisiasi legalitasnya • Penyusunan norma standar, pedoman dan criteria tentang adaptasi dan mitigasi perubahn iklim. • Penyesuaian regulasi dan kebijakan yang terkait dengan perubahan iklim. • Mengakselerasi penerbitan Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Strategis Sektor Kelautan dan Perikanan yang telah memuat isu dan strategi mitigasi bencana termasuk adaptasi perubahan iklim. • Mengakselerasi penerbitan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Sektor Kelautan dan Perikanan yang telah memuat peta rawan bencana dan peta resiko bencana terkait perubahan iklim. Peningkatan kapasitas kelembagaan (peraturan perundangan, sumberdaya manusia, lembaga, dan yang terkait lainnya). Identifikasi kabupaten/kota yang butuh relokasi permukiman akibat kerentanan perubahan iklim •



Indikator



Kesesuaian dengan RKP 2013, Renstra, RPJMN



Penyusunan atau penyesuaian regulasi, kebijakan, dan kapasitas kelembagaan di sektor kelautan dan perikanan terkait perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (Masukan: Matriks RAN API Bidang Kelautan dan Perikanan) (Rencana Adaptasi tahun 2015-2020 – 4)



Lead : Bappenas Kementrian KP Supporting : Kementrian PU BNPB Pemerintah daerah



Lead: Kemen-dagri, Pemerintah Daerah Supporting: Bappenas Kemen-LH, Kemen-PU Lead : Bappenas Kementrian-KP Supporting : Pemerintah daerah Kementrian PU BNPB



Penanggung Jawab



-



2013 : 33



Anggaran (mengacu RKP 2013/ Renstra/ RPJMN) Milyar



151



Peningkatan kapasitas penelitian tentang fenomena dan dampak perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil



Pengembangan sistem peringatan dini bencana klimatologi dan oseanografi



3.



Rencana Aksi



2.



No .



•



•



•



•



•



pulau kecil



oseanografi di kawasan pesisir dan pulau-



peringatan dini bencana klimatologi dan



pemasangan, dan pengujian sistem



• Terselenggaranya pengorganisasian,



bencana klimatologi dan oseanografi



pulau-pulau kecil yang rentan terhadap



peringatan dini di wilayah pesisir dan



• Terlaksananya pengadaan alat sistem



Terlaksananya riset tentang ancaman bahaya perubahan iklim di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil Tersedianya fasilitas dan teknologi yang dapat memantau potensi sumber bencana akibat perubahan iklim Terlaksananya riset tentang indeks kerentanan di wilayah pesisir dan pulaupulau kecil serta wilayah laut Terlaksananya kontribusi aktif dalam jaring basis data internasional untuk pemantauan fenomena dan dampak perubahan iklim Terselenggaranya inventrisasi data, sistem, informasi, dan riset terkait perubahan iklim Terlaksananya riset tentang strategi dan teknologi adaptasi perubahan iklim yang tepat, efektif, dan efisien sesuai karakteristik wilayah pesisir dan pulaupulau kecil



Indikator/Sasaran



Nasional



wilayah berisiko tinggi



2015-2019 2020-2024



2015-2020



8 lokasi



Target/Lokasi



2013-2014



Periode



Penelitian Oseanografi (RKP LIPI 3419)



2013 : 36,5



-



Mengembangkan disaster risk management untuk bencana dampak perubahan iklim (RAN Adaptasi Perubahan Iklim (2012-2014 Bidang Sumber Daya Air (2) Penanggulangan Bencana Nasional Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana (Renstra BNPB)



Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Kehutanan (RKP Kemenhut 5.a)



2013 :23,64



2013 – 2014 : 42



Penelitian Geoteknologi (Renstra LIPI dan RPJMN)



2014 : 25,3



Inventarisasi data, sistem informasi, dan riset terkait dengan perubahan iklim (Rencana Adaptasi 2015-2020 – 2)



dan Perikanan Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya Laut dan Pesisir (RKP Kemen-KP 4f) Kerjasama internasional dan pertukaran informasi terkait adaptasi Perubahan Iklim (Kegiatan Adaptasi yg sudah dilakukan – 7)



Program/Kegiatan Prioritas



•



Terlaksananya koordinasi pemanfaatan dan penerapan sistem peringatan dini.



• Pembangunan pos hidrologi telemetri 100 pos • Penelitian prakiraan dan pengendalian kekeringan • Penelitian sistem peramalan dan peringatan dini banjir



Jumlah rekomendasi dan inovasi teknologi perlindungan, pengawasan, eksplorasi, eksploitasi, instrumentasi kelautan, maritim, mitigasi/adaptasi bencana dan perubahan iklim yang meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan • Dokumen ilmiah kontribusi Indonesia untuk perubahan iklim • Konsep pengurangan resiko bencana kebumian dan perubahan iklim • Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan dibidang perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul, yaitu : • strategi kebijakan bagi pengambil keputusan (decision support system, DSS) dalam penataan ruang dan penatagunaan hutan berbasis DAS; • strategi kebijakan (DSS) pengembangan hutan kota; • strategi kebijakan adaptasi terhadap perubahan iklim • Jumlah riset kebencanaan wilayah pesisir laut • Jumlah gedung dan peralatan laboratorium Oseanografi • Jumlah laboratorium dan peralatan kelautan di wilayah timur



• Analisis ancaman bahaya dan penyusunan peta • Penyusunan peta kerentanan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. • Analisis dan penyusunan peta risiko perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulaupulau kecil.



Penyusunan modul Vulnerability Assessment, Vulnerability Assessment Capacity Building, Small Scale, Public Campaign.



•



pesisir Jumlah model penerapan IPTEK SDLP



Indikator



Kesesuaian dengan RKP 2013, Renstra, RPJMN



Penelitian dan pengembangan IPTEK kelautan



Lead : BNPB Kemen-PU Supporting : Kementrian-KP Pemerintah daerah



Lead : Kemen Ristek BNPB Supporting : Kementrian-KP Lembaga riset non kementrian (BMKG, PPGL, LAPAN, BPPT) Kementrian PU Pemerintah daerah



Penanggung Jawab



2013 : 242,8



-



10



Anggaran (mengacu RKP 2013/ Renstra/ RPJMN) Milyar 2013 : 6 2014 : 7



152



4.



No .



Penguatan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor bidang mitigasi adaptasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil



Rencana Aksi



• Terlaksananya penguatan kelembagaan mitigasi adaptasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil • Terlaksananya perwujudan partisipasi masyarakat, khususnya wanita, dalam upaya adaptasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil • Tercapainya koordinasi efektif lintas sektor bidang mitigasi adaptasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil



pulau kecil



oseanografi di kawasan pesisir dan pulau-



darurat bencana klimatologi dan



pemutakhiran prosedur tetap tanggap



• Tersusunnya data akurat, informasi, dan



kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil



kepada masyarakat dan institusi lokal di



bencana klimatologi dan oseanografi



• Tercapainya informasi tentang peringatan



pesisir dan pulau-pulau kecil



di tingkat pusat dan daerah di kawasan



klimatologi dan oseanografi antar institusi



keputusan status ancaman bencana



pelaksanaan kegiatan untuk pengambilan



• Terciptanya mekanisme koordinasi dan



Indikator/Sasaran



2015-2020



Periode



Wilayah pesisir dan pulaupulau kecil rawan bencana



Target/Lokasi Indikator



•



• Pembangunan sarana informasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim • Sosialisasi dan Konsultasi Publik • Pelatihan • Monitoring



Fasilitasi partisipasi dan akses publik terhadap informasi



Penanggulangan Bencana Nasional (Renstra BNPB)



Pembangunan system informasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.



Modul pelatihan adaptasi perubahan iklim.



2



•



Jumlah provinsi peserta pembinaan teknis kajian kerentanan &adaptasi perubahan iklim Jumlah sektor peserta pembinaan teknis kegiatan adaptasi terhadap perubahan iklim



Jumlah komunitas masyarakat yang aktif dalam pengendalian pencemaran, perusakan lingkungan dan perubahan iklim



TOT Adaptasi Perubahan Iklim



•



•



•



• Tersusunnya modul pelatihan.



Jumlah baseline data bencana Indonesia



Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kesiapsiagaan



Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tanggap Darurat



Jumlah rencana kontijensi PB



100 juta



Program Pengelolaan SDA dan LH Peningkatan Peran Masyarakat (RKP Kemen-LH II 9)



Pelatihan kelembagaan tingkat desa dalam rangka desa tangguh terhadap dampak perubahan iklim



Program Penanggulangan Bencana/ Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pengurangan Risiko dan Mitigasi Bencana Alam



Program Penanggulangan Bencana/ Kesiapasiagaan dalam menghadapi bencana



Program Penanggulangan Bencana/ Tanggap darurat di daerah terkena bencana



Program Penanggulangan Bencana/ Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana



Program/Kegiatan Prioritas



Kesesuaian dengan RKP 2013, Renstra, RPJMN



Program Pengelolaan SDA dan LH Adaptasi Perubahan Iklim (RKP Kemen-LH II 14)



Lead : Kementrian-KP BNPB Supporting : Lembaga riset non kementrian (BMKG, PPGL, LAPAN, BPPT) Kementerian PU Pemerintah daerah Kementrian LH



Penanggung Jawab



2013 : 9



2013 : 8



50 juta



Anggaran (mengacu RKP 2013/ Renstra/ RPJMN) Milyar



153



Rencana Aksi



Indikator/Sasaran



Periode



Perencanaan dan penganggaran yang dapat merespon perubahan iklim



Pemantauan dan evaluasi kegiatan adaptasi perubahan iklim



5.



Tersedianya fasilitas dan teknologi yang dapat memantau potensi sumber bencana akibat perubahan iklim.



2014-2019



Klaster 1: Peningkatan kapasitas bagi pemangku kepentingan dalam adaptasi perubahan iklim 1. Pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan Terciptanya kesadaran seluruh lapisan 2014-2019 tentang adaptasi perubahan iklim. masyarakat dan tingkat institusi terhadap ancaman perubahan iklim, khususnya pada kelompok rentan, seperti wanita, anak, lanjut usia, masyarakat berpenghasilan rendah, dan lainya



No.



Peningkatan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait adaptasi perubahan iklim



4.



Nasional



Nasional



2013: 70,9



173.934,8 juta (Tahun 2010-2014)



3 (2013)



4 (2013)



73 (2013)



1,2 (2013)



4 (2013)



24 (2013)



34,47 (Tahun 2010-2014)



Anggaran (mengacu RKP 2013, Renstra, RPJMN)



Pengembangan informasi iklim yang handal dan mutakhir



3.



Target/Loka si



Peningkatan kapasitas bagi pemangku kepentingan dalam adaptasi perubahan iklim



2.



Bidang Sistem Pendukung



1.



Sasaran:



5.



Lead: BMKG, Supporting: LIPI, BPPT, Kem. Ristek, BNPB



Lead: BNPB, Supporting: Kem.Sosial, Kem. Diknas, LIPI, Kem. Kesehatan, Kem. Kominfo, DNPI



Penanggung Jawab



Pengelolaan Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG (RKP BMKG 2013)



Program Penanggulangan Bencana/ Pemberdayaan Masyarakat Program Penanggulangan Bencana/ Kesiapasiagaan dalam menghadapi bencana Program Penanggulangan Bencana/ Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana Program Penanggulangan Bencana/ Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana Program Penanggulangan Bencana/ Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana Program Penanggulangan Bencana/ Pemberdayaan Masyarakat Pengelolaan Instrumentasi, Rekayasa, dan Kalibrasi BMKG (Renstra BMKG 2010-2014)



Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana (Renstra BNPB 2010-2014)



Program/ Kegiatan Prioritas



•



•



• •



• •



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



Indikator



Jumlah stasiun MKKuG yang peralatannya terkalibirasi sesuai dengan jadwal yan ditentukan Presentase peralatan operasional MKKuG di 178 UPT yang dapat beroperasi Jumlah peralatan MKKuG hasil rekayasa Persentase kemajuan pembangunan sistem informasi peringatan dini iklim yang dibangun di satu lokasi (jakarta) Jumlah ragam peta tematik iklim yang tersedia Jumlah provinsi yang mendapatkan rehabilitasi/penggantian peralatan pengamataniklim Jumlah pedoman/panduan teknis operasional yang direalisasikan Jumlah workshop/seminar/SLI/ penyuluhan



Jumlah relawan



Jumlah rencana kontinjensi



Jumlah Fasilitasi Pengurangan Risiko Bencana



Jumlah sosialisasi pengurangan risiko bencana



Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kesiapsiagaan



Terlaksananya wadah koordinasi relawan penanggulangan bencana Indonesia Terlaksananya sertifikasi relawan penanggulangan bencana Indonesia Terlaksananya sosialisasi pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jumlah desa tangguh bencana



RKP 2013/Renstra/RPJMN



154



Peningkatan peran aktif Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam adaptasi perubahan iklim dan capaian sasaran kebijakan Pemerintah mengenai perubahan iklim



3.



Terciptanya kesadaran dan aksi nyata dalam penanganan perubahan iklim yang memberi dampak positif kesejahteraan rakyat



2014-2024



2014-2019



2014-2024



2014-2019



Jumlah aparat pemerintahan pusat dan daerah yang pernah mengikuti kegiatan pelatihan/workhsop terkait adaptasi perubahan iklim



Jumlah kemitraan dan jejaring di tingkat lokal, regional, nasional, bilateral, multirateral yang terbentuk dalam mengantisipasi risiko akibat perubahan iklim



2014-2019



Periode



Terselenggaranya pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan tentang adaptasi perubahan iklim



Indikator/Sasaran



Klaster 2: Pengembangan informasi iklim yang handal dan muktahir 1. Pembangunan sistem informasi dan Terkumpul dan tersusunnya dokumen tanggap perubahan iklim yang handal yang memuat data dan informasi risiko dan mutakhir. bencana akibat perubahan iklim yang termuktahir Jumlah publikasi melalui media cetak dan elektronik



Pembentukan forum/jejaring/ aliansi/pokja adaptasi perubahan iklim.



Rencana Aksi



2.



No.



Nasional



Nasional



Nasional



Nasional



Nasional



Target/Loka si



2013: 33,9 Total 5 tahun: 82,989



10,28



2013: 30



Anggaran (mengacu RKP 2013, Renstra, RPJMN)



Lead: BMKG, Supporting: BNPB, KLH, Kem. Kominfo, LAPAN, KESDM, Kem.PU, Kem. KP, Kemenkes, Badan



Lead: Kemenko-Kesra, Supporting:Kemenkeu, Kementan, Kemen-KP, BNPB, Kemenkes, KemenPU, Kemenpera, Kemensos, Kominfo, Pemda



Lead: BNPB, Supporting: Kemenkes, Kem. KP, Kem. PU, KLH, Kem. Pertanian, Kemenhut, Kem. Sosial, DNPI



Lead: BNPB (Pusat), Kemendagri (Daerah) Supporting: Kem. Diknas, Kem. Sosial, Kem. Kominfo, DNPI



Lead: BNPB Supporting: Kem. Diknas, Kem. Sosial, Kem. Kominfo



Penanggung Jawab



Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kualitas Udara (RKP BMKG 2013 dan Renstra BMKG 2010-2014)



Pengelolaan penyusunan peraturan perundangundangan dan telaahan hukum, kerjasama dalam negeri dan luar negeri di bidang penanggulangan bencana (Renstra BNPB 2010-2014) Penanggulangan Bencana/ Pemberdayaan Masyarakat Koordinasi Kebijakan Kelembagaan dan Kemitraan (RKP Kemenko Kesra 2013)



Program Penanggulangan Bencana/ Pemberdayaan Masyarakat Program Penanggulangan Bencana/ Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan masyarakat dalamkesiapanmenghadapi bencana (RKP 2013 - BNPB) Program Penanggulangan Bencana/ Kesiapasiagaan dalam menghadapi bencana Program Penanggulangan Bencana/ Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana Program Penanggulangan Bencana/ Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana Program Penanggulangan Bencana/ Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB/ Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana



Program Penanggulangan Bencana/ Pemberdayaan Masyarakat



Program/ Kegiatan Prioritas



Indikator



Jumlah Desa tangguh siaga bencana Jumlah Laporan Monev



• •



• •



•



•



•



Jumlah UPT BMKG yang mendiseminasikan informasi dini kualitas udara (AQMS) Jumlah ragam/jenis informasi perubahan iklim Persentase kemajuan pembangunan sistem informasi perubahan iklim pada suatu lokasi (jakarta)



kemitraan



pelaksanaan penguatankelembagaan dan



Tingkat (indeks) koordinasi dan hasil sinkronisasi



kemitraanpenanggulangan kemiskinan



sinkronisasipelaksanaan



Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan



penanggulangan kemiskinan



sinkronisasi penguatan kelembagaan



Jumlah peraturan perundang undangan yang disusun • Jumlah telaahan hukum yang dilakukan • Pelaksanaan kegiatan kerjasama organisasi internasional di bidang penanggulangan bencana Jumlah Kegiatan Penguatan dan Fasilitasi Forum Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat • Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan •



• Jumlah Pegawai yang Melaksanakan Diklat Struktural; • Jumlah Kegiatan Diklat Teknis; • Jumlah Kegiatan Diklat Teknis Lainnya; • Jumlah Dokumen Kurikulum; • Jumlah Kegiatan Table Top Excercise; • Jumlah Kegiatan Gladi Lapang PB



Jumlah rencana kontinjensi



Jumlah Fasilitasi Pengurangan Risiko Bencana



Jumlah sosialisasi pengurangan risiko bencana



Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kesiapsiagaan



Jumlah Relawan PB



•



Jumlah relawan tersertifikasi



Jumlah relawan



teknis operasional yang diselenggarakan Jumlah desa tangguh bencana



RKP 2013/Renstra/RPJMN



155



Pengembangan inovasi dan teknologi terkait perubahan iklim dan adaptasinya



2.



Tercapainya informasi tentang perubahan iklim kepada masyarakat dan institusi lokal



Indikator/Sasaran



Periode



Target/Loka si



Tersedianya fasilitas dan teknologi yang dapat memantau potensi sumber bencana akibat perubahan iklim



2014-2019



Nasional



Tersusunnya NSPK kajian tentang 2013-2014 Nasional bahaya, kerentanan, dan risiko perubahan iklim pada multi-sektor hingga tahun 2050 2013-2014 Nasional Teridentifikasinya pola perubahan iklim hingga tahun 2050 di wilayah daratan dan perairan Indonesia (downscalling hingga level kabupaten/ kota) Jumlah kajian tentang bahaya, 2013-2014 Wilayah kerentanan, dan risiko perubahan iklim 2015-2019 sesuai pada multi-sektor di wilayah daratan dengan pola dan perairan Indonesia hingga tahun perubahan 2050 (level provinsi/kabupaten/ kota) iklim Tersinergi dan terintegrasinya pemetaan 2013-2014 Wilayah bahaya, kerentanan, dan risiko 2015-2019 sesuai perubahan iklim pada multi-sektor di dengan pola wilayah daratan dan perairan Indonesia perubahan hingga tahun 2050 (hingga level iklim provinsi/kabupaten/kota) Terintegrasinya (mainstreaming) strategi 2015-2019 Wilayah adaptasi perubahan iklim multi-sektor di dengan risiko wilayah daratan dan perairan Indonesia tinggi pada perencanaan pembangunan dan tata ruang nasional hingga tahun 2050 (hingga level provinsi/ kabupaten/kota) Klaster 3: Peningkatan riset dan pengembagan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait adaptasi perubahan iklim 1. Pengumpulan data, metodologi, dan Tersusunnya sejumlah dokumen atau 2014 Nasional informasi melalui penelitian mengenai hasil penelitian yang memuat informasi 2024 perubahan iklim, faktor kerentanan dari analisis hasil pengamatan tentang dan risiko lingkungan, faktor gejala perubahan iklim dan bencana kerentanan dan risiko sosial, ekonomi yang diakibatkan oleh perubahan iklim. dan geografi.



Kajian dan pemetaan risiko dan adaptasi perubahan iklim multisektoral tingkat nasional dan provinsi



Rencana Aksi



2.



No.



2013: 2 Total 5 tahun: 19



2013: 4



Total 5 tahun: 60,3



2013: 0,39



2013: 185,1 Total 5 tahun: 797,961.1



Anggaran (mengacu RKP 2013, Renstra, RPJMN)



Lead: BPPT, Supporting: BNPB, BMKG, LIPI, Kem. Ristek



Lead: LIPI, Supporting: Kemendikbud, Kemenkes, Kem. KP, Kem. PU, KLH, Kem. Pertanian, Kemenhut, KemenPemberdayaan Perempuan, BMKG, BNPB, BPPT, LAPAN, BIG, DNPI



Lead: Bappenas Supporting: Kemen-LH, Kemen-PU, Kemen-KP



Lead: BIG Supporting: Bappenas, Kemen-LH, Kemen-PU, Kemen-KP, BMKG



Lead: Kemen-LH Supporting: Bappenas, Kemen-PU, Kemen-KP, BIG, BMKG, DNPI Lead: Kemen-LH Supporting: Bappenas, Kemen-PU, Kemen-KP, BIG, BMKG, DNPI Lead: Kemen-LH Supporting: Bappenas, Kemen-PU, Kemen-KP, BIG, BMKG, DNPI



Informasi Geospasial



Penanggung Jawab



• •



• • • •



Penelitian, penguasaan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuann dan teknologi (RKP LIPI 2013) Penelitian Limnologi (Sumber Daya Perairan Darat) Penelitian Geoteknologi (Renstra LIPI 20102014)



Adaptasi Perubahan Iklim (RKP Kemen-Ristek 2013 dan Renstra Kemen-Ristek 2010-2014)



• •



•



• •



Penelitian Geoteknologi (RKP 2013 LIPI)



Jumlah provinsi yang memperoleh informasi prakiraan cuaca skala kabupaten setiap hari melalui media elektronik dan cetak lokal Jumlah provinsi yang memperoleh pelayanan peringatan dini cuaca ekstrim skala kabupaten Jumlah provinsi yang mampu melayani informasi meteorologi melalui Strengthening BMKG



Jumlah ragam/jenis informasi kualitas udara Persentase kemajuan pembangunan sistem informasi kualitas udara/GAW Prosentase pembangunan sistem informasi perubahan iklim



Indikator



Jumlah buku/dokumen ilmiah kontribusiIndonesia untuk perubahan iklim Jumlah kegiatan riset kebencanaan Jumlah Rekomendasi kebijakan pendayagunaan teknologi untuk penurunan emisi gas CO2 dan adaptasi perubahan iklim



Makalah ilmiah internasional Makalah ilmiaha nasional Rekomendasi Prototipe



Publikasi Nasional Publikasi Internasional



Paket pengumpulan data Paket dokumen ilmiah



Standarisasi pemetaan



•



•



•



•



• •



Penelitian, penguasaan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuann dan teknologi (RKP LIPI 2013)



Kajian spasial dampak perubahan iklim multi-sektor (RKP BIG 2013)



Pengelolaan Meteorologi Publik (RKP BMKG 2013 dan BMKG 20102014)



Program/ Kegiatan Prioritas



RKP 2013/Renstra/RPJMN



156



Rencana Aksi



Indikator/Sasaran



Periode



Target/Loka si



2.



1.



Desain sistem pemantauan dan evaluasi yang akan member-kan informasi tentang kemajuan dan pencapaian pro-gram adaptasi perubahan iklim Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi kegiatan adaptasi perubahan iklim



Terciptanya sistem pemantauan dan evaluasi yang akan memberikan informasi tentang kemajuan dan pencapaian program adaptasi perubahan iklim Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi program adaptasi perubahan iklim yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga. 2014-2024



2014-2016



2014-2024



Tersusunnya peraturan perundangan yang memasukkan faktor kerentan, risiko, dan adaptasi perubahan iklim



Klaster 5: Pemantauan dan evaluasi kegiatan adaptasi perubahan iklim



2014-2024



Jumlah institusi di tingkat pusat dan daerah yang membuat dokumen perencanaan dan peraturan perundangan dan memasukkan faktor kerentan, risiko, dan adaptasi perubahan iklim



Nasional



Nasional



Nasional



Nasional



Klaster 4: Perencanaan dan penganggaran serta peraturan perundangan yang dapat merespon perubahan iklim 1. Penyusunan dokumen perencanaan Tersusunnya dokumen perencanaan 2014-2024 Nasional dan penganggaran yang memasukdan penganggaran yang memasukkan kan faktor kerentan, risiko, dan faktor kerentan, risiko, dan adaptasi adaptasi perubahan iklim perubahan iklim



No.



2013: 62,05



74,28



2013: 2,3



Anggaran (mengacu RKP 2013, Renstra, RPJMN)



Lead: BAPPENAS Supporting: BNPB, Kemenkes, Kem. KP Kem. PU, KLH, Kem. Pertanian, Kemenhut, Kem. Sosial



Lead: Kemen-hum-HAM Supporting:Bappenas, KLH



Lead: BNPB, Supporting: Bappenas, Kemdagri, Kem. Keuangan, KLH, DNPI, Kemunkumham Lead: BNPB, Supporting: Bappenas, Kemdagri, Kem. Keuangan, KLH, DNPI, Kemunkumham



Penanggung Jawab



Program Perencanaaan Pembangunan Nasional (Kedeputian Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan) (Renstra Bappenas 2010-2014)



Pencegahan dan pengurangan risiko bencana (RKP 2013 – BNPB)



Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB/ Pengelolaan Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Telaahan Hukum, Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Bidang Penanggulangan Bencana Pencegahan dan pengurangan risiko bencana (Renstra BNPB 2010-2014)



Pengembangan Sistem Informasi Danau Indonesia (SIDI) untuk penguatan antisipasi dampak perubahan iklim terkait pengembangan perikanan



Teknologi Pengendalian dan Mitigasi Dampak Pemanasan Global (RKP 2013 – BPPT) Penelitian, penguasaan dan pemanfataan ilmu pengetahuan dan teknologi (RKP LIPI 2013)



Program/ Kegiatan Prioritas



Jumlah Konsorsium pendayagunaan teknologi untuk penurunan emisi gas CO2 dan adaptasi perubahan iklim Jumlah layanan teknologi mitigasi dan adaptasi iklim



Indikator



Jumlah Kerjasama Organisasi Bidang •



•



•



•



• •



•



• •



•



•



•



Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan; •



% Kesesuaian struktur rancangan dokumen rencana pembangunan lima tahunan /RPJMN (Kebijakan prioritas) dengan standar /pedoman yang digunakan % hasil evaluasi pembangunan terhadap rancangan dokumen pembangunan lima tahunan (RPJMN) sesuai rencana % hasil evaluasi pembangunan terhadap rancanangan dokumen pembangunan tahunan



Terlaksananya koordinasi penyusnan kebijakan Pengurangan Risiko Bencana & Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (MAPI) di Pusat dan daerah Terlaksananya koordinasi penguatan kapasitas kelembagaan PRB di pusat dan daerah Terlaksananya koordinasi pelaksanaan PRB di pusat dan daerah Tersusunnya RPB dan Rencana Aksi PRB Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Tersusunya Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jumlah Penguatan Kelembagaan dalam PRB Jumlah Laporan Monev



Penanggulangan Bencana



Jumlah Peraturan Perundang-undangan; Jumlah Dokumen Review Peraturan;



• •



Terpetakannya karakteristik ekologis perairan



Jumlah scalling sistem



•



•



RKP 2013/Renstra/RPJMN



157



No.



Rencana Aksi



Jumlah program adaptasi perubahan iklim yang terpantau dan terevaluasi



Indikator/Sasaran 2014-2024



Periode Nasional



Target/Loka si



Anggaran (mengacu RKP 2013, Renstra, RPJMN) Penanggung Jawab Program/ Kegiatan Prioritas



•



•



•



•



•



•



Indikator (RKP) sesuai rencana. % pemantauan atas pelaksanaan kebijakan prioritas dalam RKP sesuai dengan rencana % kesesuaian pelaksanaan kebijakan prioritas dalam RKP dengan rencana % kesesuaian pelaksanaan kebijakan prioritas dalam RPJMN dengan rencana % kesesuaian pelaksanaan evaluasi kebijakan program prioritas tertentu (tematik) dibandingkan dengan rencana % kesesuaian kinerja pembangunan daerah terhadap pencapaian prioritas nasional dikaitkan dengan transfer pusat-daerah % intensitas pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi ke dalam proses perencanaan



RKP 2013/Renstra/RPJMN



Lampiran 2: Ringkasan Dampak Perubahan Iklim



158



159



• Variasi tahunan tidak terlalu signifikan • Terdapat variasi diurnal yang besar di wilayah daratan • Selama abad ke-20 terjadi peningkatan antara 0.5 – 1 °C (konsisten dengan tren global IPCC) • Pemanasan yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir lebih intens, terlihat dari tren kenaikan temperatur dalam 25 tahun terakhir lebih besar daripada periode sebelumnya (lebih dari 0.6 °C untuk wilayah Malang dan Tarakan)



• Sangat bervariasi secara spasial dan temporal • Dibandingkan periode 1961–1990, pada periode 1981–2010 terdapat daerah yang CH rata-ratanya naik dan ada pula yang turun, dengan peningkatan nilai CH rata-rata di P. Sumatera sebesar 10–50 mm



• TPL di Perairan Indonesia pada bulan Januari bernilai ≥ 28°C dan pada bulan Agustus TPL ≤ 27°C • Rata-rata tren kenaikan TPL di Perairan Indonesia untuk periode 1982 – 2011 adalah 0.75 °C



Curah hujan (CH)



Temperatur permukaan laut (TPL)



Hasil analisis data historis



Temperatur permukaan



Indikator Perubahan Iklim



• Kenaikan TPL mencapai 1– 1.2°C pada tahun 2050, relatif terhadap TPL tahun 2000



• Penurunan CH rata-rata terjadi di wilayah Nusa Tenggara dan Maluku • Peningkatan CH rata-rata terjadi di wilayah Papua (kecuali Papua bagian selatan) • Di wilayah Jawa-Bali terjadi penurunan CH pada JJA dan peningkatan CH pada DJF



• Kenaikan temperatur permukaan rata-rata di hampir seluruh wilayah Indonesia berkisar 0.8 – 1 ºC untuk semua skenario relatif terhadap baseline (1960 – 1990)



• Perubahan temperatur rata-rata mengikuti tren global yang hampir linear dan tidak banyak bervariasi secara spasial • Peningkatan temperatur tidak terlalu signifikan • Hingga 2020, temperatur permukaan naik sebesar 0.5 °C relatif terhadap tahun 2000



• Kecenderungan bertambahnya CH di bulan basah dan berkurangnya CH di bulan transisi • Peningkatan CH dan variabilitasnya di wilayah Sumatera Barat dan Utara terjadi pada bulan Oktober dan Mei (khusus untuk Sumatera Barat) • Peningkatan CH dan variabilitasnya pada DJF akan terjadi di wilayah Jawa bagian barat dan sepanjang Pantai Utara, Kalimantan bagian timur, Sulawesi (khususnya bagian utara) • Penurunan CH pada DJF akan terjadi di wilayah Nusa Tenggara • Peningkatan curah hujan pada JJA akan terjadi di wilayah Maluku dan Sumatera Bagian Tengah sampai Utara • Penurunan CH pada JJA akan terjadi di wilayah Jawa-Bali, dan Sumatera Barat dan Utara • Kenaikan TPL rata-rata sebesar 0.65 ± 0.05°C pada tahun 2030, relatif terhadap TPL tahun 2000



Periode 2020-2050



Ekstrapolasi hingga 2020



Proyeksi Iklim



2.1 Ringkasan Analisis Perubahan Iklim Berdasarkan Data Historis dan Proyeksi Keluaran Model Iklim IPCC-AR4



• Perubahan pola/perilaku migrasi ikan yang disebabkan oleh perubahan sirkulasi arus laut akibat distribusi kenaikan



• Peningkatan evapotranspirasi dapat menyebabkan kekeringan • Meluasnya sebaran populasi serangga • Meningkatnya penyebaran penyakit melalui medium udara • Perubahan pola perkembangan populasi serta migrasi hama dan penyakit tumbuhan • Kenaikan temperatur permukaan sebesar 1°C dapat menurunkan produksi pertanian sebesar 0,6 ton/ha • Pemanasan setempat di perkotaan • Kekeringan dan kelangkaan air akibat jumlah presipitasi yang defisit • Banjir akibat peningkatan jumlah, durasi, dan intensitas hujan • Meningkatnya populasi nyamuk akibat banyaknya genangan air • Meningkatnya penyebaran penyakit melalui medium udara dan genangan air



Bahaya Potensial



160



Kejadian cuaca ekstrem • Hujan lebat • Badai • Angin kencang • Gelombang badai



Kejadian iklim ekstrem • ENSO • IOD/DMI • PIO/IPO



Tinggi muka laut (TML)



Indikator Perubahan Iklim



• Peluang munculnya curah hujan sebesar 150 mm /hari satu kali dalam 10 tahun adalah 40% • Peluang munculnya curah hujan sebesar 100 mm/hari (kejadian hujan sangat lebat) satu kali dalam 5 tahun adalah 80% dan satu kali dalam 2 tahun adalah 60% selama periode 1981 – 2009



• Kenaikan TPL di Laut Jawa, Banda, Arafura dan sebagian besar perairan di Indonesia Timur relatif tinggi dibandingkan dengan kenaikan TPL di Laut Cina Selatan yang hanya berkisar 0–0.25 °C • Tren kenaikan TPL seiring dengan tren kenaikan temperatur permukaan • Dipengaruhi oleh pasut laut (harian) dan monsun (musiman) • TML relatif tinggi pada bulan Januari dan rendah pada bulan Agustus • Terjadi peningkatan laju kenaikan TML di seluruh Indonesia, dari rata-rata 0.6 cm/tahun (1993–2004) menjadi 1.45 cm/tahun (2005–2011) • Peningkatan laju kenaikan TML tertinggi terjadi di utara Pulau Papua, Laut Jawa, Banda, Samudra Hindia, dan di perairan Indonesia bagian timur, dengan laju tertinggi mencapai 2.5 cm/tahun • Hasil simulasi menunjukkan peningkatan TML akibat ekspansi termal air laut dan pencairan gletser dan es • El Nino kuat dan Dipole Mode (+) yang terjadi bersamaan dapat menyebabkan kekeringan • Pada kondisi netral (ENSO dan IOD lemah) ketidakpastian curah hujan tinggi dan kondisi ekstrem basah cenderung muncul pada periode tersebut • Untuk DJF, peluang terjadinya CH bulanan dengan nilai 500 mm meningkat sekitar 10% (dari 10% ke 20 %) pada periode 1961–1990 dibandingkan dengan periode 1901–1930 dan 1931–1960



Hasil analisis data historis



• Kejadian El Nino dengan periode 2 – 5 tahun mengalami peningkatan frekuensi. Dampaknya, peralihan antara El Nino dan La Nina yang diasosiasikan dengan kondisi netral menjadi semakin sering dan menyebabkan curah hujan di beberapa wilayah Indonesia (Malang, Tarakan, dan Sumatera Selatan) sulit diprediksi • Hingga 2030, proyeksi kemunculan El Nino adalah 30 % (6.7% kuat, 10%, sedang dan 13% lemah), La Nina lebih dari 55% (13% kuat, 30% sedang, dan 12% lemah), dan kondisi normal hampir 10 – 15% • Terdapat kenaikan peluang terjadinya kelas curah hujan bulanan 250–450 mm yang diasosiasikan dengan kejadian curah hujan harian ektrem sebesar 5% hingga tahun 2020 untuk wilayah Malang



Berdasarkan model IPCC: • Tingkat kenaikan TML berkisar 0.7–0.8 cm/tahun. • TML naik 22.5±1.5cm pada tahun 2030, relatif terhadap TML tahun 2000



Periode 2020-2050



• Periode 2021 – 2030: peluang kejadian curah hujan ekstrem di Malang cenderung menurun dibandingkan satu dekade sebelumnya, tetapi peluangnya naik dibandingkan dengan periode 1990 – 2010



• Hingga tahun 2100, peningkatan frekuensi ENSO dari 3–7 tahun sekali, menjadi 2 tahun sekali



Berdasarkan model IPCC: • Pada 2050, kenaikan TML mencapai 35 – 40 cm, relatif terhadap TML tahun 2000



Proyeksi Iklim Ekstrapolasi hingga 2020



• Meningkatnya frekuensi dan intensitas erosi dan abrasi sehingga menyebabkan perubahan garis pantai • Meningkatnya peluang kejadian banjir rob akibat badai dan gelombang badai • Kerusakan infrastruktur akibat peningkatan kejadian cuaca ekstrem



• Terjadinya tahun kering secara berturut-turut • Perubahan/pergeseran pola hujan musiman • Memicu peningkatan peluang terjadi hujan lebat, angin kencang, badai dan gelombang badai



• Meluasnya genangan air laut di daerah pesisir dapat menyebabkan mundurnya garis pantai • Meluasnya daerah intrusi air laut melalui air tanah dan sungai



TPL • Rusaknya terumbu karang (coral bleaching) karena peningkatan TPL dan keasaman air laut



Bahaya Potensial



161



Banjir



Bencana kekeringan tercatat:



Kekeringan:



Tercatat 783 kejadian bencana banjir dalam periode 2001–2005 dan 2629 kejadian pada periode 2006–



(Sumber: BNPB, 2012)



Tercatat 37 kejadian kebakaran hutan dan lahan dalam periode 2001–2005 dan 58 kejadian periode 2006–2010



• 16 kejadian pada kurun 1961–2006



• 30 kejadian pada kurun 1844-1970



Pada tahun 2009, beberapa wilayah di Indonesia mengalami masalah ketersediaan air



Deskripsi



Kejadian banjir pada 2001– 2005 banyak terjadi di wilayah P. Jawa, Prov. Sumatera Utara dan Kalimantan Selatan.



Pada periode 2001 – 2005, kebakaran hutan dan lahan banyak melanda wilayah Prov. Riau, Lampung, Jawa Barat, dan P. Kalimantan bagian barat. Pada periode 2006 – 2010, kejadian itu banyak dilaporkan untuk wilayah Prov. NAD, Riau, Jambi, dan Kalimantan TImur.



Keseimbangan air (antara kebutuhan dan ketersediaan) di wilayah Jawa-Bali defisit; di Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Sumatera keseimbangan air kritis atau mendekati kritis; di wilayah Kalimantan dan Papua keseimbangan air relatif masih aman



Wilayah terkena dampak



Dampak yang teramati



Pengurangan ketersediaan air (PKA)



Bahaya perubahan iklim



Sama denga PKA



Intensitas bahaya cenderung naik dari periode 2010-2015 hingga 2025-2030



Tingkat kepercayaan informasi risiko ini rendah hingga sedang sesuai dengan tingkat studi yang berskala nasional/makro.



Secara keseluruhan, risiko terkait sumber daya air pada periode 2015– 2020 mengalami sedikit penurunan dan pada periode 2025-2030 kembali naik dengan tingkat risiko sangat tinggi hingga rendah atau tidak ada risiko



Deskripsi



Risiko banjir tinggi sampai sangat tinggi: pada daerah



Peta risiko pada ICCSR (Bappenas, 2010):



Kawasan terbatas di bagian tengah Jawa, P. Sumatera bagian utara, dan Nusa Tenggara



Peta risiko pada ICCSR (Bappenas, 2010):



Wilayah Jawa-Bali, khususnya di Jawa Barat bagian utara dan selatan, Jawa Tengah dan Jawa Timur bagian tengah dan selatan; di wilayah perkotaan Sumatera; Bali; Nusa Tenggara; dan Sulawesi Selatan



Peta risiko pada ICCSR (Bappenas, 2010);



berisiko tinggi



Wilayah



Proyeksi bahaya perubahan iklim hingga 2030



2.2 Ringkasan Analisis Potensi Dampak Perubahan Iklim di Berbagai Bidang



Kesehatan Permukima n



Energi



Kesehatan



Infrastruktu r



Permukima n



Sistem Kehidup an



Pangan



Energi



Pangan



Energi



Pangan



Ekono mi



Ekosistem



Kehutanan



Kehutanan



Jasa Lingkunga n



Perkotaan



Perkotaan



Pulau-Pulau Kecil



Perkotaan



Wilayah Khusus



Bidang pembangunan nasional yang terkena dampak



162



Tercatat 21 kejadian bencana gelombang pasang dan abrasi dalam periode 2001– 2005 dan 152 kejadian pada periode 2006–2010 (Sumber: BNPB, 2012)



Tergenang dan perubahan area lahan basah dan dataran rendah.



Penggenangan di daerah pesisir: Akibat kenaikan TML, terutama waktu air pasang maksimum Banjir rob di daerah pesisir: akibat gelombang badai, akibat gelombang panjang (La Nina), waktu air



Intensitas bahaya paling tinggi dialami pada periode 2015-2020 dan intensitas relatif sama pada 2010-2015, 2020-2025, dan 2025-2030



Jika panjang garis pantai Indonesia 95.181 km dan kemiringan rata-rata pantai diasumsikan 2%, dengan kenaikan TML 1 meter setara dengan luasan 50 m ke arah darat, maka Indonesia akan kehilangan 475.905 ha pada 100 tahun (laju: 4.759 ha/tahun)



Kejadian abrasi pada periode 2001–2005 banyak terjadi di pesisir Prov. NAD, Sumatera Barat, dan Lampung, pesisir P. Jawa, NTT, dan Sulawesi bagian tengah. Pada tahun 2006 – 2010 pengingkatan terjadi di wilayah Jawa-Bali, seluruh pesisir barat P. Sumatera, wilayah Nusa Tenggara, P. Sulawesi, Maluku, dan Papua



Deskripsi



Wilayah pesisir Prov. Riau, Sumatera Utara, Nangro Aceh Darussalam, Suma-tera Barat, dan Lampung; DKI Jakarta, Tangerang (Banten), dan daerah Tanjung Muria (Jawa Tengah); pesisir selatan P. Lombok, pesisir Teluk Saleh di P. Sumbawa, pantai Ende hingga sekitar pantai Larantuka di P. Flores; pesisir Pontianak, Banjarmasin, Samarinda; pesisir barat Prov. Sulawesi Selatan; pesisir P. Halma-hera, kota Ambon, dan



Peta risiko pada ICCSR (Bappenas, 2010):



Wilayah Jawa-Bali bagian tengah-selatan, P. Sumatera bagian tengah-barat, sebagian besar Nusa-Tenggara; P. Sulawesi, dan Papua bagian tengah



Peta risiko pada ICCSR (Bappenas, 2010):



retensi, kota-kota di pinggir pantai, bantaran sungai dan daerah-daerah rendah di hilir sungai besar, seperti kota-kota di pinggir sungai besar di P. Jawa, P. Sumatera bagian timur; Kalimantan bagian barat, selatan dan timur; timur Sulawesi, dan selatan Papua



berisiko tinggi



Wilayah



Proyeksi bahaya perubahan iklim hingga 2030



Pada periode 2001–2005, kejadian tanah longsor banyak terjadi di P. Jawa, terutama di bagian tengah (Jawa Barat dan Jawa Tengah), Sumatera Barat, dan Lampung. Peningkatan yang cukup signifikan pada periode 2006–2010 terjadi di wilayah P. Jawa bagian timur, P. Sumatera bagian barat dan utara, NTT, dan sebagian besar P. Sulawesi (Sumber: BNPB, 2012)



Pada tahun 2006–2010, kejadian banjir meningkat hampir di seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah P. Jawa, P. Sumatera, NTT, P. Kalimantan bagian timur dan selatan, dan hampir di seluruh wilayah P. Sulawesi (Sumber: BNPB, 2012)



2010 (Sumber: BNPB, 2012)



Tercatat 251 kejadian bencana tanah longsor dalam periode 2001–2005 dan 929 kejadian pada periode 2006– 2010 (Sumber: BNPB, 2012)



Wilayah terkena dampak



Deskripsi



Dampak yang teramati



Tanah longsor



Bahaya perubahan iklim



Pangan



Pangan



Ekono mi



Kesehatan, Permukima n, Infrastruktu r



Kesehatan, Permukima n, Infrastruktu r



Infrastruktu r



Sistem Kehidup an



Ekosistem



Kehutanan



Jasa Lingkunga n



Pulau-Pulau Kecil



Pesisir



Perkotaan



Perkotaan



Wilayah Khusus



Bidang pembangunan nasional yang terkena dampak



163



Terjadi coral bleaching yang parah pada 2010 di wilayah Asia Tenggara dan S. Hindia, sejak kejadian terakhir pada tahun 1997/1998 (16% terumbu karang di dunia mengalami kerusakan di tahun 1997/1998)



Perubahan pola/ perilaku migrasi ikan disebabkan oleh perubahan pola upwelling (aliran arus naik)



Kemungkinan



Perubahan pola/ perilaku migrasi ikan



Perubahan/ pergeseran



Intrusi air laut terjadi baik melalui air tanah dan sungai



Deskripsi



Penurunan jumlah curah hujan di Tasikmalaya dalam periode



Daerah upwelling diprediksi berada di sekitar: perairan barat P. Sumatera, perairan Prov. Sulawesi Tenggara, perairan Maluku, dan perairan Papua bagian utara



Hingga 2010, coral bleaching terjadi di Aceh dan Padang (Sumatera); TN Kep. Seribu dan TN Karimunjawa (Jawa); Situbondo dan Banyuwangi (Bali), Kep. Gili Indah dan Bangko-Bangko (Lombok); Wakatobi, Spermonde dan Teluk Tomini (Sulawesi); Ambon (Maluku); dan P. Komodo



Intrusi air laut telah terjadi di Jakarta, Semarang, dan daerah pesisir Jawa Tengah



Wilayah terkena dampak



Dampak yang teramati



Meningkatnya pemutihan terumbu karang (coral bleaching)



Perubahan arus sejajar dan tegak lurus pantai yang dapat mengubah pola erosi dan akresi pantai Meluasnya daerah intrusi air laut



pasang tinggi



Bahaya perubahan iklim



Adanya kecenderungan penurunan indeks



Deskripsi



Kecenderungan pemendekan musim hujan dan peningkatan



Terbatas di beberapa pantai, terutama di wilayah Jawa-Bali (Jakarta, Semarang, Denpasar) & Sumatera (Palembang & Padang)



kota Tual di P. Kai Kecil; dan pesisir Jayapura dan Biak



berisiko tinggi



Wilayah



Proyeksi bahaya perubahan iklim hingga 2030



Pangan



Pangan



Pangan



Pangan



Ekono mi



Kesehatan



Permukima n



Kesehatan, Permukima n, Infrastruktu r



Sistem Kehidup an



Ekosistem



Ekosistem



Ekosistem



Jasa Lingkunga n



Pesisir Pulau-Pulau Kecil



Pulau-Pulau Kecil



Pesisir



Pulau-Pulau Kecil



Pesisir



Wilayah Khusus



Bidang pembangunan nasional yang terkena dampak



164



Penurunan produksi



Perubahan pola perkembangan populasi serta migrasi hama dan penyakit tumbuhan



karakter/ pola curah hujan musiman



Bahaya perubahan iklim



pada tahun kejadian La-Nina 1998 (Sumber: Bappenas, 2010)



berpeluang lebih besar mengalami ledakan hama wereng coklat. Terdapat laporan bahwa serangan wereng coklat meningkat drastis



Sawah yang terkena banjir pada musim sebelumnya



• Penurunan jumlah curah hujan



• Makin panjang atau pendeknya periode musim hujan



• Makin panjang atau pendeknya periode musim kemarau



• Maju atau mundurnya akhir musim hujan



• Maju atau mundurnya awal musim hujan



kejadian:



Deskripsi



Tenggara



1879–2006 telah menurunkan potensi satu musim tanam padi (Runtunuwu dan Syahbuddin, 2007 dalam Bappenas, 2010). Hal ini juga ditemukan di wilayah utara dan selatan P. Sumatera, Prov. Kalimantan Barat, Jawa Timur, NTT, NTB, dan Sulawesi



Wilayah terkena dampak



Dampak yang teramati



Kenaikan temperatur dan perubahan curah hujan di



Mundurnya awal musim hujan selama 30 hari dapat menurunkan produksi padi di Jawa Barat dan Jawa Tengah sebanyak 6,5% dan di Bali sebanyak 11% dari kondisi normal



pertanaman (IP) akibat mundurnya awal dan memendeknya durasi musim hujan dan juga peningkatan IP akibat perpanjangan musim hujan di sejumlah wilayah pertanian di Indonesia



Deskripsi



Kajian KLH (2012) mengidentifikasi potensi bahaya



Tanam



Di wilayah utara Indonesia (Sumatera dan Kalimantan) terjadi kecenderunan perpanjangan musim hujan dengan intensitas yang lebih rendah sehingga mengakibatkan pemanjangan musim



curah hujan di bagian selatan Indonesia (Jawa dan Bali)



berisiko tinggi



Wilayah



Proyeksi bahaya perubahan iklim hingga 2030



Pangan



Pangan



Ekono mi



Sistem Kehidup an



Ekosistem



Ekosistem



Jasa Lingkunga n



Wilayah Khusus



Bidang pembangunan nasional yang terkena dampak



165



Meningkatnya penyebaran penyakit melalui



Meningkatnya populasi nyamuk, terutama vektor penyakit demam berdarah dengue (DBD), malaria



Meningkatnya peluang kejadian cuaca ekstrem, seperti hujan lebat, angin kencang, badai dan gelombang badai



pertanian akibat kenaikan temperatur dan perubahan curah hujan



Bahaya perubahan iklim



• Selama periode 1981 – 2008, kejadian diare meningkat di



• Annual parasite incidence (API) malaria di wilayah Jawa–Bali selama periode 1995–2000 meningkat dengan pesat dari 0,07 ‰ (1995) menjadi 0,81 ‰ (2000)



• Terjadi peningkatan nilai incident rate (IR) DBD dari tahun 1999–2007 hingga mencapai angka 71,78 per 100.000 penduduk



• Tercatat 174 kejadian puting beliung (angin kencang) dalam periode 2001–2005 dan 1124 kejadian pada periode 2006– 2010



• Gangguan pada transportasi udara dan laut



Deskripsi



Pada tahun 2008, Penyakit diare banyak ditemukan di daerah Papua



• Penyebaran malaria terbanyak periode 2004 – 2007 terjadi di Pulau Papua



• Pada 2007, terdapat 11 provinsi yang dilanda KLB DBD: Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sumatra Selatan, Jawa Timur, Banten, dan DI. Yogyakarta



Kejadian angin kencang pada periode 2001 – 2005 banyak terjadi di wilayah P. Jawa, Prov. Sulawesi Selatan, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Pada rentang 2006 – 2010, peningkatan terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia.



Wilayah terkena dampak



Dampak yang teramati



Potensi bahaya yang berpengaruh pada penyakit malaria adalah curah hujan maksimum pancaroba yang berkisar 450–500 mm



masa mendatang dapat menyebabkan gangguan dalam pertumbuhan padi, palawija, jagung



Deskripsi



P. Papua, sebagian P. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa



Penyakit diare:



daerah Indonesia Timur, khususnya Pulau Papua dan sebagian Nusa Tenggara Penyakit malaria: Papua, Maluku, sebagian kecil wilayah Sulawesi, dan Kepulauan Nusa Tenggara



Penyakit DBD:



ini di Sumatera Selatan dan Malang Raya



berisiko tinggi



Wilayah



Proyeksi bahaya perubahan iklim hingga 2030



Permukima n



Energi



Kesehatan Permukima n



Kesehatan Permukima n



Infrastruktu r



Kesehatan



Sistem Kehidup an



Pangan



Ekono mi



Ekosistem



Jasa Lingkunga n



Perkotaan



Pesisir



Perkotaan



Pulau-Pulau Kecil



Pesisir



Perkotaan



Wilayah Khusus



Bidang pembangunan nasional yang terkena dampak



166



medium udara (ISPA, dll) dan air (diare, dll)



Bahaya perubahan iklim



tahun-tahun dengan curah hujan tinggi



Deskripsi



Kejadian ISPA dialami di hampir semua wilayah di Indonesia



Wilayah terkena dampak



Dampak yang teramati Deskripsi



Tenggara



berisiko tinggi



Wilayah



Proyeksi bahaya perubahan iklim hingga 2030



Ekono mi



Sistem Kehidup an



Jasa Lingkunga n



Wilayah Khusus



Bidang pembangunan nasional yang terkena dampak



Lampiran 3: Area prioritas dan Pertimbangan Mengintegrasikan Aspek Gender dalam Program Aksi Adaptasi Perubahan Iklim



167



Area Prioritas RAN API Ketahanan Ekonomi



Sub-Kategori Ketahanan Pangan



Aspek Gender



Rekomendasi dalam penyusunan program aksi adaptasi perubahan iklim



Perempuan berperan penting dalam produksi pangan, pendayagunaan hasil hutan, perikanan, dan ipengaruhi oleh variasi dan perubahan iklim.



K/L terkait perlu melaksanakan analisis gender sebelum pelaksanaan program/aksi API. Analisis gender mencakup peran gender, kebutuhan, pengetahuan, pengalaman antara laki-laki dan Adanya kekhasan dalam pengetahuan perempuan, dalam produksi dan konsumsi dan kearifan lokal, pengalaman, pangan (diperlukan data terpilah jenis keterampilan dalam produksi, kelamin dalam bidang pertanian, konsumsi, dan penanganan pangan perikanan, dan kehutanan terkait ketahanan pangan) Adanya kesenjangan gender dalam akses teknologi, informasi, dan kredit, dalam hal ini perempuan dalam posisi marjinal



Penyediaan akses dan pemanfaatan informasi, teknologi, saprotan, saprokan, dan sumber-sumber keuangan dalam program yang dihela sektor pertanian, perikanan, kehutanan, dan kesehatan Ada kecenderungan lebih banyak (pangan dan gizi) bagi perempuan dan lakiperempuan bermigrasi untuk mencari laki secara merata untuk mendukung tambahan nafkah untuk memenuhi ketahanan pangan kebutuhan pangan keluarga Diberikannya peluang, kesempatan, dan mendorong pelibatan perempuan (tani, nelayan) dalam pendampingan kelompok dan organisasi dalam menggalang inisiatif merespon perubahan iklim Pelibatan perempuan dan laki-laki secara berimbang dalam organisasi layanan konsumen (pangan) pangan disertai Diversifikasi pengembangan kapasitas keluarga dalam diversifikasi pangan (mengurangi kebergantungan untuk merespon perubahan iklim)



Adanya kesenjangan dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga terkait produksi dan konsumsi pangan



168



Area Prioritas RAN API



Sub-Kategori Energi



Aspek Gender - Perempuan di perdesaan umumnya berperan dalam penyediaan/pendayagunaan energi bagi rumah tangga (kegiatan domestic), variasi dan perubahan iklim berdampak terhadap ketersediaan energi, sehingga diperlukan alternatif sumber energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan oleh perempuan di perdesaan, dan rumah tangga perdesaan pada umumnya



Rekomendasi dalam penyusunan program aksi adaptasi perubahan iklim



P R



(Kementerian ESDM, K/L terkait Kementerian Kehutanan, BPTP dan lembaga terkait) dan perlu melaksanakan analisis gender untuk menentukan pengguna, kebutuhan, dan prioritas penyediaan energi dalam rumah tangga



Memastikan perempuan dan laki-laki secara bersama-sama dapat mengakses dan memanfaatkan energi yang bersih menggunakan teknologi tepat guna, terutama di wilayah rentan terhadap - Inovasi dan teknologi baru dalam bencana iklim, termasuk di wilayah penyediaan energi; teknologi masih terpencil, tertinggal, dan terluar di merupakan domain laki-laki Indonesia. Mempromosikan energi yang berkelanjutan untuk rumah sakit, sekolah, dan wilayah publik ; dan penanganan energi bagi kaum perempuan di berbagai usia



Ketahanan Sistem Kehidupan



Kesehatan Masyarakat



- Variasi dan perubahan iklim berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat, seperti stress akibat perubahan suhu yang drastis, penyakit yang ditularkan saat lahir,penyakit pernafasan, penyakit menular, dan kelaparan



Dilaksanakannya analisis gender bidang kesehatan masyarakat akibat perubahan iklim untuk menentukan aksi adaptasi yang sensitif



Ke Sis Ke



Memastikan perempuan dan laki-laki terutama dari golongan miskin dapat mengakses layanan kesehatan, termasuk Perempuan dan anak-anak sangat layanan kesehatan reproduksi baik di peka terhadap perubahan iklim, perkotaan maupun perdesaan karena kurang gizi, dan terserang Disediakannya data kesehatan yang malaria terpilah jenis kelamin dan usia; - Perempuan berperan penting dalam pemeliharaan kesehatan keluarga, Pelibatan perempuan dan laki-laki dalam sedangkan pengambilan keputusan perencanaan kesehatan dan manejemen tak sepenuhnya ada pada perempuan lingkungan; Asuransi kesehatan yang tersedia dan mudah diakses bagi perempuan, terutama di wilayah rentan bencana iklim Rencana tata - Perubahan iklim berakibat pada ruang (spasial) perlunya penataan permukiman, keamanan lokasi permukiman, dan hubungannya dengan kemudahan dalam mencari nafkah baik bagi perempuan maupun laki-laki.



K/L telah melaksanakan analisis gender dalam penataan lingkungan (pesisir, perdesaan rawan bencana iklim, dan perkotaan di daerah rawan bencana), diperlukan masukan dan peran perempuan dari komunitas lokal dan organisasi perempuan dalam perencanaan tata ruang Peran perempuan dalam untuk penetapan kebutuhan dan prioritas pengambilan keputusan masih lemah.



169



Area Prioritas RAN API



Sub-Kategori Infrastruktur Infrastruktur Energi



Wilayah Khusus Wilayah Khusus



170



Rekomendasi dalam penyusunan



aksi adaptasi perubahan - program Memastikan akses perempuan dan lakilaki terpenuhi tidak hanya untuk kegiatan iklim sehari-hari, tetapi juga pada saat terjadi - Memastikan perempuan dan lakiK/L terkait akses (Kementerian ESDM, bencana; laki terpenuhi tidak hanya untuk kegiatan Kementerian Kehutanan, BPTP dan sehari-hari, tetapi juga pada saat terjadi lembaga terkait) dan perlu melaksanakan - Mempromosikan perbaikan kualitas bencana; analisis untuktermasuk menentukan lingkungangender di perkotaan, sistem pengguna, kebutuhan, dan pengelolaan limbah, pengelolaan prioritas sumber perbaikan kualitas - Mempromosikan penyediaan energi dalam rumah tangga daya air, dan pengendalian polusi udara lingkungan di perkotaan, termasuk sistem (pengaturan tata permukiman) pengelolaan limbah, pengelolaan Memastikan perempuan dan sumber laki-laki daya air, dan pengendalian polusi secara bersama-sama dapat mengakses dan Pelibatan perempuan dan laki-lakiudara (pengaturan tatasecara permukiman) dan memanfaatkan energi yang bersih organisasinya berimbang dalam menggunakan tepat guna, perencanaan danteknologi desain infrastruktur di dan Pelibatan perempuan dan laki-laki terutama di wilayah rentan terhadap perdesaan dan perkotaan organisasinya berimbang dalam iklim,secara termasuk di wilayah - Inovasi dan teknologi baru dalam bencana perencanaantertinggal, dan desain infrastruktur di penyediaan energi; teknologi masih terpencil, dan terluar di perdesaan dan perkotaan merupakan domain laki-laki Indonesia.



energi yangrumah berkelanjutan Rumah harus lebih aman terhadap Mempromosikan Desain dan konstruksi perlu untuk rumah sakit, kebutuhan sekolah, dan wilayah variasi dan perubahan iklim disesuaikan dengan laki-laki dan publik ; dan penanganan bagi kaum perempuan, remaja energi putri dan Perumahan Rumah harus lebih aman Desain dan konstruksi rumah perlu Mengingat perempuan lebihterhadap banyak perempuan di dalam berbagai usia memudahkan melakukan; variasi dan perubahan melakukan aktivitas di iklim rumah, mereka disesuaikan dengan kebutuhan laki-laki dan perempuan, remaja putri dan berpeluang menjadi korban kaum gender perempuan Memastikan -lebih Variasi dan perubahan iklim Dilaksanakannya analisis bidang Kesehatan Mengingat perempuan lebih banyak memudahkan dalam melakukan; ketika konstruksi rumah collaps memperolehmasyarakat perumahan danperubahan fasilitas berdampak buruk bagi kesehatan kesehatan akibat Masyarakat melakukan aktivitas di rumah, mereka sanitasi yangmenentukan bersih, aman, dan nyaman; masyarakat, seperti stress akibat iklim untuk aksi adaptasi yang lebih berpeluang menjadi korban kaum perempuan Memastikan Kurangnya fasilitas sanitiasi yang sensitif perubahan suhu yang drastis, penyakit ketika rumah collaps perumahan aman konstruksi sebagai akibat perencanaan memperoleh putri Pelibatan perempuan dan dan remajafasilitas yang ditularkan saat lahir,penyakit sanitasi yang bersih, aman, dan nyaman; yang buruk dalam desain bangunan dalam memberikan informasi tentang Memastikan perempuan dan laki-laki pernafasan, penyakit sanitiasi menular, yang dan Kurangnya fasilitas dan perumahan, berdampak terhadap terutama desain dandari konstruksi bangunan yang golongan miskin dapat kelaparan aman sebagai akibat perencanaan Pelibatan perempuan dan remaja putri keamanan remaja putri dan mengakses sesuai kebutuhan rumah termasuk tangga, layanan kesehatan, yang buruk dalam desain bangunan dalam memberikan informasi tentang perempuan dibanding laki-laki (sumur, komunitas,kesehatan dan lingkungan reproduksi baik di Perempuan dan anak-anak sangat layanan dan perumahan, berdampak terhadap desain dan konstruksi bangunan yang listrik, terhadap dapur, dan pembuangan peka perubahan iklim, perkotaan maupun perdesaan keamanan remaja putri dan sesuai kebutuhan rumah tangga, sampah) kurang gizi, dan terserang karena perempuan dibanding laki-laki (sumur, Disediakannya komunitas, dan lingkungan data kesehatan yang malaria listrik, dapur, dan pembuangan Perempuan merupakan pengguna air terpilah Dilaksanakannya analisis gender dalam jenis kelamin dan usia; Perempuan berperan dalam -sampah) untuk keperluan rumahpenting tangga, dan pengelolaan air/sungai, sehingga program perempuan laki-laki pemeliharaan keluarga, mereka memilikikesehatan pengetahuan yang Pelibatan atau aksi adaptasi dapatdan tepat sasarandalam Perempuan merupakan pengguna air perencanaan Dilaksanakannya analisis gender dalam kesehatan dan manejemen spesifik tentang kualitas dan sedangkan pengambilan keputusan untuk keperluan rumah tangga, dan lingkungan; pengelolaan air/sungai, sehingga program tak sepenuhnya manajemen air ada pada perempuan Pelibatan perempuan dan organisasi mereka memiliki pengetahuan yang atau aksi adaptasi tepat sasaran perempuan dalamdapat pengelolaan air serta spesifik tentang kualitas dan Asuransi kesehatan yang dan dan latihan Keterlibatan perempuan dalam forum- dilaksanakannya pendidikan tersedia Pelibatan perempuan dan organisasi manajemen air mudah diakses bagi perempuan, terutama forum membahas air masih terbatas untuk peningkatan kapasitas perempuan perempuan dalam pengelolaan wilayah rentan bencana iklim air serta dan memerlukan kapasitasi dalam di dalam pengelolaan air Keterlibatan perempuan dalam forum- dilaksanakannya pendidikan dan latihan berorganisasi dan mengeluarkan membahas masih terbatas untuktelah peningkatan kapasitas perempuan Rencana tata -forum Perubahan iklimair berakibat pada K/L melaksanakan analisis gender pendapat dan memerlukan kapasitasi dalam dalam dalam pengelolaan ruang (spasial) perlunya penataan permukiman, penataan airlingkungan (pesisir, berorganisasi mengeluarkan keamanan lokasidan permukiman, dan perdesaan rawan bencana iklim,dalam dan Wilayah Daerah perkotaan sangat rentan Melaksanakan analisis gender pendapat hubungannya dengan kemudahan perkotaan di daerah rawan bencana), Perkotaan terhadap perubahan iklim, dan perencanaan perkotaan; dalam mencariterhadap nafkah baik bagi diperlukan masukan dan peran perempuan berpengaruh kehidupan Wilayah Daerah perkotaan sangat rentan Melaksanakan analisis gender dalam Pelibatan perempuan dandan organegrasikan perempuan laki-laki. komunitas lokal organisasi masyarakat, maupun khususnya mereka yang dari Perkotaan terhadap perubahan iklim, dan perempuan perencanaan perkotaan; penetapan prioritas dalam dan perencanaan tata ruang tinggal di daerah rawan (seperti kebutuhan gender terhadap kehidupan Peran dalam -berpengaruh sesuai penetapan kebutuhan;kebutuhan dan prioritas daerah kumuh, perempuan lokasi industri, di tepi untuk masyarakat, khususnya mereka yang Pelibatan perempuan dan organegrasikan pengambilan keputusan masih lemah. sungai) dan kantong-kantong gender dan penetapan prioritas tinggal di daerah rawan (seperti kebutuhan kemiskinan; variasi dan perubahan Menetapkan tempat yang aman bagi sesuai kebutuhan; daerah kumuh, lokasi industri, di tepi penduduk perkotaan yang bermukim di iklim berdampak berbeda kepada sungai) dan kantong-kantong daerah rentan bencana iklim; perempuan dan laki-laki. Kenaikan Menetapkan tempat yang aman bagi Perumahan



Ketahanan Sistem Kehidupan



Aspek Gender Perlu dibangun jalan, jembatan, jalur kereta api, lokasi pembuangan sampah yang dapat memenuhi dibangun jembatan, jalur -Perlu Perempuan di jalan, perdesaan umumnya kebutuhan perempuan dan laki-laki kereta api, lokasi pembuangan berperan dalam (terkait aktivitas sosial ekonomi sampah yang dapat memenuhi penyediaan/pendayagunaan energi rutin/mobilitas) dan tahan terhadap kebutuhan perempuan laki-laki bagi rumah tangga dan(kegiatan variasi dan perubahan iklim (terkait aktivitas ekonomi domestic), variasi dansosial perubahan iklim rutin/mobilitas) dan tahan terhadap berdampak terhadap ketersediaan variasi dan perubahan iklim alternatif energi, sehingga diperlukan sumber energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan oleh perempuan di perdesaan, dan rumah tangga perdesaan pada umumnya



Kurangnya fasilitas sanitiasi yang aman sebagai akibat perencanaan yang buruk dalam desain bangunan dan perumahan, berdampak terhadap keamanan remaja putri dan perempuan dibanding laki-laki (sumur, listrik, dapur, dan pembuangan sampah) Perempuan merupakan pengguna air untuk keperluan rumah tangga, dan mereka memiliki pengetahuan yang spesifik tentang kualitas dan manajemen air



Area Prioritas RAN API Wilayah Khusus



Sub-Kategori Energi Wilayah Perkotaan



Pulau-pulau kecil



Ketahanan Sistem Kehidupan



Kesehatan Masyarakat



Keperluan Data data dan informasi



sanitasi yang bersih, aman, dan nyaman; Pelibatan perempuan dan remaja putri dalam memberikan informasi tentang desain dan konstruksi bangunan yang sesuai kebutuhan rumah tangga, komunitas, dan lingkungan



Dilaksanakannya analisis gender dalam pengelolaan air/sungai, sehingga program atau aksi adaptasi dapat tepat sasaran



Pelibatan perempuan dan organisasi perempuan dalam pengelolaan air serta Keterlibatan perempuan dalam forum- dilaksanakannya pendidikan dan latihan forum membahas air masih terbatas untuk peningkatan kapasitas perempuan dan memerlukan kapasitasi dalam dalam pengelolaandalam air Rekomendasi penyusunan berorganisasi dan mengeluarkan Aspek Gender program aksi adaptasi perubahan pendapat



iklim



- Perempuan di perdesaan Daerah perkotaan sangatumumnya rentan berperan perubahan iklim, dalam terhadap dan penyediaan/pendayagunaan energi berpengaruh terhadap kehidupan bagi rumah tanggamereka (kegiatan masyarakat, khususnya yang domestic), dan perubahan iklim tinggal divariasi daerah rawan (seperti berdampak terhadap ketersediaan daerah kumuh, lokasi industri, di tepi energi, sehingga alternatif sungai) dan diperlukan kantong-kantong sumber energivariasi terbarukan dapat kemiskinan; dan yang perubahan dimanfaatkan oleh berbeda perempuan di iklim berdampak kepada perdesaan, dan dan laki-laki. rumah Kenaikan tangga perempuan perdesaan pada panas umumnya suhu /udara di kota-kota mempengaruhi kesehatan penduduk, dan teknologi baru dalam - Inovasi kelompok termasuk rentan yakni ibu penyediaan energi; teknologi masih hamil, balita, dan lansia. merupakan domain laki-laki Pulau-pulau kecil rentan terhadap perubahan iklim, terjadi kenaikan muka air laut, hal ini berdampak terhadap kehidupan penduduk di pulau-pulau kecil, dan daerah pesisir. Perubahan iklim mengganggu -eksosistem Variasi pesisir dan dan perubahan stok ikan,iklim hal berdampak buruk bagi kesehatan ini berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat,danseperti stress akibat nelayan masyarakat yang perubahan suhu yang drastis, penyakit bergantung dari hasil laut. Perempuan yang ditularkan lahir,penyakit nelayan terkenasaatdampak atas pernafasan, penyakit menular, dan menurunnya hasil tangkapan dan kelaparan memerlukan alternatif mata pencaharian untuk menyokong Perempuan dan anak-anak sangat ekonomi rumah tangga peka terhadap perubahan iklim, karena kurang gizi, dan terserang Ketersediaan data terpilah jenis malaria kelamin dalam konteks perubahan iklim sangat terbatas, sehingga - Perempuan berperan penting dalam merupakan kendala pengembangan pemeliharaan kesehatan keluarga, API yang sensitif gender sedangkan pengambilan keputusan tak sepenuhnya ada pada perempuan -



K/L terkait analisis (Kementerian Melaksanakan gender ESDM, dalam Kementerian perkotaan; Kehutanan, BPTP dan perencanaan lembaga terkait) dan perlu melaksanakan Pelibatan dan organegrasikan analisis perempuan gender untuk menentukan kebutuhan gender dan penetapan pengguna, kebutuhan, dan prioritas prioritas sesuai kebutuhan; penyediaan energi dalam rumah tangga Menetapkan yang dan amanlaki-laki bagi Memastikan tempat perempuan penduduk perkotaan yang di secara bersama-sama dapatbermukim mengakses daerah rentan bencanaenergi iklim; yang bersih dan memanfaatkan menggunakan teknologi tepat guna, Menetapkan dan lingkungan hijau di terutama ditaman wilayah rentan terhadap perkotaan, membuat tempat yang lebih bencana iklim, termasuk di wilayah nyaman bagi ibu hamil, balita, dan lansia terpencil, tertinggal, dan terluar di Indonesia. K/L melaksanakan analisis gender dalam Mempromosikan energi yang berkelanjutan pengelolaan pulau-pulau kecil, pesisir, dan untuk rumah sakit, sekolah, dan wilayah wilayah rentan lainnya dan publik ; dan penanganan energi bagi API kaum mengintegrasikannya dalam program perempuan di berbagai usia Memastikan API memberikan manfaat yang Dilaksanakannya analisis gender bidang adil bagi laki-laki dan perempuan kesehatan masyarakat akibat perubahan Terlibatnya perempuanaksi dan kelompok iklim untuk menentukan adaptasi yang marjinal dalam API (pemberdayaan sensitif perempuan dan kelompok marjinal dalam Memastikan perempuan dan laki-laki API) terutama dari golongan miskin dapat Peluang pengembangan ekonomi dapat mengakses layanan kesehatan, termasuk diakses kelompokreproduksi rentan layanan oleh kesehatan baik di perkotaan maupun perdesaan K/L memastikan dalam program API Disediakannya data kesehatan yang adanya penyediaan data terpilah jenis terpilah jenis kelamin dan usia; kelamin, untuk memudahkan penetapan target sasaran API dan monitoring dalam– Pelibatan perempuan dan laki-laki evaluasi program; perencanaan kesehatan dan manejemen lingkungan; Mengembangkan instrumen spesifik gender memonitor Asuransiuntuk kesehatan yang perkembangan tersedia dan inisiatif adaptasi ; mudah aksi diakses bagi perubahan perempuan,iklim terutama



di wilayah rentan bencana iklim Data dipublikasikan melalui berbagai forum secara mudah Rencana tata - Perubahan iklim berakibat pada dan K/L dapat telah diakses melaksanakan analisis gender ruang (spasial) perlunya penataan permukiman, dalam penataan lingkungan (pesisir, Informasi Iklim Perempuan memiliki akses yang K/L menggunakan pendekatan keamanan lokasi permukiman, dan perdesaan rawan bencana iklim, dan terbatas terhadap informasi iklim dan komunikasi/penyuluhan tentang iklim dan hubungannya dengan kemudahan perkotaan di daerah rawan bencana), peringatan bencana dibanding laki-laki mengemasnya agar mudah dipahami dalam mencari nafkah baik bagi diperlukan masukan dan peran perempuan khalayak yang lebih luas, sesuai nilai-nilai perempuan maupun laki-laki. dari komunitas lokal dan organisasi



171



Area Prioritas RAN API



Sub-Kategori



Keperluan Data Energi data dan informasi



Informasi Iklim



Ketahanan Sistem Kehidupan



Kesehatan Masyarakat



eksosistem pesisir dan stok ikan, hal ini berpengaruh terhadap pendapatan nelayan dan masyarakat yang bergantung dari hasil laut. Perempuan nelayan terkena dampak atas menurunnya hasil tangkapan dan memerlukan alternatif mata pencaharian untuk menyokong Aspek Gender ekonomi rumah tangga Ketersediaan terpilah jenis - Perempuan didata perdesaan umumnya kelamin berperan dalam konteks perubahan dalam iklim sangat terbatas, sehingga penyediaan/pendayagunaan energi merupakan kendala pengembangan bagi rumah tangga (kegiatan API yang sensitif domestic), variasigender dan perubahan iklim berdampak terhadap ketersediaan -energi, sehingga diperlukan alternatif sumber energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan oleh perempuan di perdesaan, dan rumah tangga perdesaan pada umumnya - Inovasi dan teknologi baru dalam Perempuan memiliki akses masih yang penyediaan energi; teknologi terbatas terhadap informasi iklim dan merupakan domain laki-laki peringatan bencana dibanding laki-laki Penyebaran informasi untuk membangun kesadaran tentang variasi dan perubahan iklim perlu lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam - Variasi dan perubahan iklim



berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat, seperti stress akibat perubahan suhu yang drastis, penyakit Penelitian dan - Data tentang gender dan perubahan yang ditularkan saat lahir,penyakit Pengembangan iklim serta aksi adaptasi perubahan pernafasan, penyakit menular, dan iklim di Indonesia masih terbatas kelaparan - Keterkaitan gender dan perubahan Perempuan dan anak-anak sangat iklim dapat dipelajari dari literatur peka terhadap perubahan iklim, tentang gender dan bencana karena kurang gizi, dan terserang malaria



adil bagi laki-laki dan perempuan Terlibatnya perempuan dan kelompok marjinal dalam API (pemberdayaan perempuan dan kelompok marjinal dalam API)



Rekomendasi dalam penyusunan Peluang pengembangan ekonomi dapat program adaptasi diakses oleh aksi kelompok rentanperubahan iklim



K/L memastikan dalam programESDM, API terkait (Kementerian penyediaan data terpilah adanya Kementerian Kehutanan, BPTP jenis dan kelamin, untuk memudahkan penetapan lembaga terkait) dan perlu melaksanakan target dan monitoring – analisis sasaran genderAPI untuk menentukan evaluasi program; pengguna, kebutuhan, dan prioritas penyediaan energi dalam rumah tangga Mengembangkan instrumen spesifik gender untuk perempuan memonitor perkembangan Memastikan dan laki-laki inisiatif adaptasi perubahan iklim ; secara aksi bersama-sama dapat mengakses dan memanfaatkan energi yang bersih Data dipublikasikan melalui berbagai menggunakan teknologi tepat forum guna, dan dapat diakses secara mudah terutama di wilayah rentan terhadap bencana iklim, termasuk di wilayah K/L terpencil, menggunakan tertinggal, dan pendekatan terluar di komunikasi/penyuluhan tentang iklim dan Indonesia. mengemasnya agar mudah dipahami khalayak yang lebih luas, sesuai nilai-nilai Mempromosikan energi yang berkelanjutan sosial konteks lokasi, dan contohuntuk budaya, rumah sakit, sekolah, wilayah contoh adaptasi perubahan yang publik ; dan penanganan energiiklim bagi kaum dapat dilakukan (alternatif perempuan di berbagai usia media: radio, televisi, internet, koran, telepon seluler, dan pemimpin lokal) analisis gender bidang Dilaksanakannya kesehatan masyarakat akibat perubahan iklim untuk menentukan aksi adaptasi yang sensitif Dikembangkannya studi kasus tentang gender dalamperempuan aksi adaptasi Memastikan danperubahan laki-laki iklim di Indonesia; terutama dari golongan miskin dapat mengakses layanan kesehatan, termasuk Mendukung dan mempromosikan riset layanan kesehatan reproduksi baik di sosial bidang perubahan iklim dan aksi perkotaan maupun perdesaan adaptasi di Indonesia;



Disediakannya data kesehatan yang Pembelajaran dari gender-manajemen terpilah jenis kelamin dan usia; bencana untuk aksi adaptasi perubahan - Perempuan berperan penting dalam iklim; pemeliharaan kesehatan keluarga, Pelibatan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan kesehatan dan manejemen sedangkan pengambilan keputusan Publikasi penelitian tentang gender dan lingkungan; tak sepenuhnya ada pada perempuan perubahan iklim, dan dapat diakses secara



Pengembangan Kapasitas



- Kesadaran tentang gender dalam perubahan iklim dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia Rencana tata - Perubahan iklim berakibat masih pada terbatas ruang (spasial) perlunya penataan permukiman, keamanan lokasi permukiman, dan -Perubahan iklim dalam berbagai hubungannya dengan kemudahan sektor masih dalam konteks teknis dalam mencari nafkah baik bagi dan didominasi oleh laki-laki perempuan maupun laki-laki.



luas Asuransi kesehatan yang tersedia dan mudah diakses bagi perempuan, terutama Diadakannya pelatihan jangka panjang bagi di wilayah rentan bencana iklim perubahan staf dan pengelola iklim/adaptasi perubahan iklim di masingK/L telah melaksanakan analisis gender masing sektor dan lintas sektor ; dalam penataan lingkungan (pesisir,



perdesaan rawan bencana iklim, dan Diterapkannya tool untuk perkotaan di daerah rawan bencana), pengarusutamaan gender dalam aksi diperlukan masukan dan peran perempuan adaptasi perubahan iklim; dari komunitas lokal dan organisasi perempuan tentang dalam perencanaan Pendidikan perubahan tata iklimruang dan Peran perempuan dalam untuk penetapan kebutuhan dan prioritas dampaknya, serta program adaptasi yang pengambilan keputusan masih lemah. dapat dilakukan dengan target sasaran yang berimbang antara laki-laki dan perempuan



172



Referensi Abidin, H. Z., H. Andreas, I. Gumilar, M. Gamal, Y. Fukuda and T. Deguchi, 2004. Land Subsidence and Urband Development in Jakarta (Indonesia), TS-6, Enginering Surveys, 3rd FIG Regional Congress, Jakarta, Oct. 3-7, 2004. Aldrian, E., and R. D. Susanto, 2003. Identification of three dominant rainfall regions within Indonesia and their relationship to sea surface temperature, International Journal of Climatology, 23, 1435-1452. AVISO, 2009. Ssalto/Duacs User Handbook : (M)SLA and (M)ADT Near-Real Time and Delayed Time Products, SALP-MU-P-EA-21065-CLS, Edition 1.10. Bappenas, 2010a. Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap - ICCSR: Synthesis Report, edited by Bappenas, Republik Indonesia, ISBN 978-979-3764-49-8. Bappenas, 2010b. Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap - ICCSR: Basis Saintifik: Analisis dan Proyeksi Kenaikan Muka Air Laut dan Cuaca Ekstrim, edited by Bappenas, Republik Indonesia. Bappenas, 2010c. Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap - ICCSR: Basis Saintifik: Analisis dan Proyeksi Temperatur dan Curah Hujan, edited by Bappenas, Republik Indonesia. Bappenas, 2010d. Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap - ICCSR: Sektor Kelautan dan Perikanan, edited by Bappenas, Republik Indonesia. Bappenas, 2010e. Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap - ICCSR: Sektor Kesehatan, edited by Bappenas, Republik Indonesia. Bappenas, 2010f. Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap - ICCSR: Sektor Pertanian, edited by Bappenas, Republik Indonesia. Bappenas, 2010g. Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap - ICCSR: Sektor Sumber Daya Air, edited by Bappenas, Republik Indonesia. Bayuaji, L., J. T. S. Sumantyo, and H. Kuze, 2010. ALOS PALSAR D-InSAR for land subsidence mapping in Jakarta, Indonesia, Can. J. Remote Sensing, Vol. 36, No. 1, pp. 1–8. Boerema, J., 1938. Rainfall Types in Nederlands Indie, Verhandelingen, No. 18. Bureau of Meteorology, Australian Government, 2012, Record Breaking La Nina Events, An analysis of the La Nina Life Cycle and the impacts and significance of 2010-11 and 2011-12 La Nina Events in Australia, 1-28. Cazenave, A., and W. Llovel. 2010. Contemporary sea level rise. Annual Review of Marine Science, 2 (1), 145– 173 Chang, C.-P., danZhuo Wang, 2005: Annual Cycle of Southeast Asia—Maritime Continent Rainfall and the Asymmetric Monsoon Transition. Journal of Climate, 18, 287-301. Chang, C-P., Z. Wang, J. Ju, and T. Li, 2004: On the relationship between western Maritime Continent monsoon rainfall and ENSO during northern winter. J. Climate, 17, 665–672. Dambul, Ramzah, dan Phil Jones. 2007. Regional and temporal climatic classification for Borneo. Geografia: Malaysian Journal of Society & Space, Vol. 3, No. 1, 84 – 105. Davidson, N.E., 1984: Short term fluctuations in the Australian Monsoon during winter MONEX. Mon. Wea. Rev. 112, 1697-1708. Djaja, R., J. Rais, H. Z. Abidin, and K. Wedyanto, 2004. Land Subsidence of Jakarta Metropolitan Area, TS-6, Enginering Surveys, 3rd FIG Regional Congress, Jakarta, Oct. 3-7, 2004. D’Arrigo R, Wilson R, Liepert B, Cherubini P (2008) On the ‘Divergence Problem’ in Northern Forests: a review of the tree-ring evidence and possible causes. Glob Planet Change 60: 289–305 Falcon WP, Naylor RL, Smith WL, Burke MB, McCullough EB (2004) Using climate models to improve Indonesian food security. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 40, 357–379. Folland, C.K., Parker, D.E., Colman, A. and R. Washington, 1999: Large scale modes of ocean surface temperature since the late nineteenth century. Refereed book: Chapter 4, pp73-102 of Beyond El Nino: Decadal and Interdecadal Climate Variability. Ed: A. Navarra. Springer-Verlag, Berlin, pp 374. Hadi, T. W., T. Tsuda, H. Hashiguchi, and S. Fukao, 2000: Tropical sea-breeze circulation and related atmospheric phenomena ob-served with L-band boundary layer radar in Indonesia.J. Meteor. Soc. Japan,78,123–140. Hadi, Tri W., T. Horinuchi, T. Tsuda, H. Hashiguchi, S. Fukao, 2002: Sea-Breeze Circulation over Jakarta, Indonesia – A Climatology Based on Boundary. Monthly Weather Review, 130, 2153-2166.



173



Hendon, H. H., 2003: Indonesian rainfall variability: Impacts of ENSO and local air-sea interaction. J. Climate, 6, 1775–1790. Hidayat, Rahmat. Dan Shoichi, Kizu. 2010. Influence of the Madden–Julian Oscillation on Indonesian rainfall variability in austral summer. International Journal of Climatology, vol. 30, Issue 12, 1816–1825. IPCC, 2007. Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate ChangeRep., 996 pp pp, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. IPCC, 2012. Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change AdaptationRep., 582 pp pp, Cambridge University Press, Cambridge, UK, and New York, NY, USA. IPCC. 2012. Special Report of the Intergovernmental Pannel on Climate Change: Managing the Risks of Extreme Ecents and Disasters to Advance Climate Change Adaptation Ipuk Widiyatmi, Hiroyuki Hashiguchi, Shoichiro Fukao, Manabu D. Yamanaka, Shin-Ya Ogino, Kenneth S. Gage, Sri Woro B. Harijono, Sri Diharto, Harjono Djojodihardjo, 2001. Examination of 3-6 day Disturbances over Equatorial Indonesia Based on Boundary Layer Radar Observations during 1996-1999 at Bukittinggi, Serpong and Biak. Journal of the Meteorological Society of Japan, vol. 79, no.1B, 317 – 331. Kementerian Lingkungan Hidup, WWF, GTZ, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2009. Kajian Risiko dan Adaptasi Terhadap Perubahan IklimPulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat: Analisis dan Proyeksi Curah Hujan dan Temperatur, Jakarta Kementerian Lingkungan Hidup, 2010. Indonesia Second National Communication Under The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Jakarta, November 2010 Kementerian Lingkungan Hidup, 2012. Climate Change Risk and Adaptation Assessment Greater Malang, Jakarta, June 2012 Kementerian Lingkungan Hidup, 2012. Climate Change Risk and Adaptation Assessment Tarakan, Jakarta, June 2012 Kitoh, A. and O. Arakawa, 2005. Reduction in tropical rainfall diurnal variation by global warming simulated by a 20-km mesh climate model, Geophys. Res. Lett., 32, L18709, doi:10.1029/2005GL023350. Krishnan R. and M. Sugi, 2003.Pacific decadal oscillation and variability of the Indian summer monsoon rainfall.Clim. Dyn. 21:233–242. Labitzke, K., van Loon, H. (1995): Connection between the troposphere and stratosphere on a decadal scale. Tellus A47, 275–286. Lau , W. K. M., dan D. E. Waliser, Ed., 2005: Intraseasonal Variability of the Atmosphere-Ocean Climate System, Springer, Heidelberg, Germany, 474 Lekkerkerker, C. 1916. Land en Volk van Sumatra, Nyhoff, Leiden. Makmur, Erwin. 2012. Drought assessment over Indonesia related to El Nino and SSTA Indonesia. Dipetik dari WAMIS (http://www.wamis.org/agm/meetings/wies09/S53-Erwin.pdf) pada 2 Oktober 2012. Manton, M.J., Della-Marta, P.M., Haylock, M.R., Hennessy, K.J., Nicholls, N., Chambers, L.E., Collins, D.A., Daw, G., Finet, A., Gunawan, D., Inape, K., Isobe, H., Kestin, T.S., Lefale, P., Leyu, C.H. Lwin, T., Maitrepierre, L., Ouprasitwong, N., Page, C.M., Pahalad, J., Plummer, N., Salinger, M.J., Suppiah, R., Tran, V.L., Trewin, B., Tibig, I. and Yee, D. 2001. Trends in extreme daily rainfall and temperature in southeast Asia and the South Pacific: 1916–1998. International Journal of Climatology, 21, 269–284 Mantua, N.J., S.R. Hare, Y. Zhang, J.M. Wallace, and R.C. Francis, 1997: A Pacific decadal climate oscillation with impacts on salmon. Bulletin of the American Meteorological Society, Vol. 78, pp 1069-1079. McKee, T.B., N. J. Doesken, and J. Kliest, 1993: The relationship of drought frequency and duration to time scales. In Proceedings of the 8th Conference of Applied Climatology, 17-22 January, Anaheim, CA. American Meterological Society, Boston, MA. 179-184. Miller, A. J., D. R. Cayan, T. P. Barnett, N. E. Craham, and J. M. Oberhuber (1994), The 1976 – 77 climate shift of the Pacific Ocean, Oceanography, 7, 21 – 26 Ministry of Environment. 2007. Indonesia Country Report: Climate Variability and Climate Changes, and Their Implication. Ministry of Environment. 2010. Indonesia Second National Communication: Under the United Nations Framework Convention on Climate Change



174



Murakami, T. dan Sumi A., 1982. Southern Hemisphere Summer Monsoon Circulation during the 1978-79 WMONEX Part II : Onset, Active and Break Monsoon. Journal of the Meteorological Society of Japan, vol. 60, no. 2, 649-671. Naylor, R,L, Battisti, D.S., Vimont, D.J., Falcon, W.P., and Burke, M.B., 2007. Assessing risks of climate variability and climate change for Indonesian rice agriculture. PNAS, 104, 19:7752–7757. www.pnas.org_cgi_ doi_10.1073_pnas.0701825104 Nitta, T., and S. Sekine, 1994: Diurnal variation of convective activity over the tropical western Pacific. J. Meteor. Soc. Japan, 72, 627–641. Noersomadi, dan Tri WahyuHadi. 2010. Downward Propagating Equatorial Kelvin Wave over the Eastern Indian Ocean as Revealed from Radiosonde and GPS Radio Occultation (CHAMP) Data. JurnalMatematikadanSains, Vol. 15, No.1, 39–45. Power, S., Casey, T., Folland, C.K., Colman, A and V. Mehta, 1999: Inter-decadal modulation of the impact of ENSO on Australia. Climate Dynamics, 15, 319-323. Reynolds R. W., W. Richard, T. M. Smith, C. Liu, D. B. Chelton, K. S. Casey and M. G. Schlax, 2007: Daily HighResolution-Blended Analyses for Sea Surface Temperature. Journal of Climate, 20, 5473-5496. Saji N. H, B. N. Goswami, P. N. Vinayachandran and T. Yamagata, 1999, A dipole mode in the tropical Indian Ocean. Nature 401:360 – 363 Smith, T.M., and R.W. Reynolds, 2004: Improved Extended Reconstruction of SST (1854-1997). Journal of Climate, 17, 2466-2477. Sofian, I, 2007.Simulation of the Java Sea using an Oceanic General Circulation Model, JurnalGeomatika, Vol. 13 No. 2, pp. 1-14. Trilaksono, N. J., Shigenori Otsuka, Shigeo Yoden, Kazuo Saito, Syugo Hayashi, 2011: Dependence of ModelSimulated Heavy Rainfall on the Horizontal Resolution during the Jakarta Flood Event in January-February 2007. SOLA, 7, 193 – 196 van Bemmeln, W., 1913: Die Erforschung des tropischenLuftozeans. Niederlandisch-Ost-Indien (The Study of the Tropical Air–Ocean in Netherlands East India), Springer-Verlag, 55 pp. Wang, B., R. Wu, and X. Fu, 2000: Pacific–East Asian teleconnection: How does ENSO affect East Asian climate? J. Climate, 13, 1517–1536 Webster, P. J.dan J. Fasullo. 2003. Monsoon: Dynamical Theory. Encyclopedia of Atmospheric Sciences, J. Holton dan J. A. Curry, Eds., Academic Press, 1370–1386. Wheeler, Matthew, George N. Kiladis, 1999: Convectively Coupled Equatorial Waves: Analysis of Clouds and Temperature in the Wave number–Frequency Domain. J. Atmos. Sci., 56, 374–399. doi: http://dx.doi. org/10.1175/1520-0469(1999)0562.0.CO;2 Wheeler. 2002. “The Madden-Julian oscillation, the Java floods of January/February 2002, and other extremes in weekly rainfall”. 7th AMS International Conference on Southern Hemisphere Meteorology and Oceanography, Wellington, New Zealand, March 2003. Preprints, p.156-158. Wolter, K., and M.S. Timlin, 1993: Monitoring ENSO in COADS with a seasonally adjusted principal component index. Proc. of the 17th Climate Diagnostics Workshop, Norman, OK, NOAA/NMC/CAC, NSSL, Oklahoma Clim. Survey, CIMMS and the School of Meteor., Univ. of Oklahoma, 52–57 Wu, Peiming, Masayuki Hara, Hironori Fudeyasu, Manabu D. Yamanaka, Jun Matsumoto, Fadli Syamsudin, Reni Sulistyowati, dan Yusuf S. Djajadihardja,2007. The Impact of Trans-equatorial Monsoon Flow on the Formation of Repeated Torrential Rains over Java Island. SOLA, Vol. 3, 93 – 96.



175



176



SUPPORTED SUPPORTED BY: BY: