Resume Buku Administrasi Pembangunan [PDF]

Citation preview

RESUME



Nama



: Anzari Julianto



Nim



: GAB 117 037



Jurusan



: Ilmu Administrasi Negara



Mata Kuliah



: Administrasi Pembangunan



Bab I. Perkembngan Administrasi Negara Ke Arah Administrasi Pembangunan A. Paradigma Dalam Administrasi Negara Administrasi negara merupakan suatu proses pelaksanaan kebijakan negara. Administrasi negara terdiri atas semua kegiatan negara dengan maksud untuk menunaikan dan melaksanakan kebijakan negara. ( Lexvord D White). Sementara pendapat lain administrasi negara merupakan suatu proses pengendalian usaha. Administrasi negara adalah memberikan beberapa definisi berdasarkan empat kategori yaitu : a). Politik, Administrasi publik sebagai apa yang dikerjakan pemerintah baik langsung maupun tidak langsung, sebagai suatu tahapan siklus pembuatan kebijakan publik, implementasi kepentingan publik, dan sebagai kegiatan yang dilakukan secara kolektif kaena tidak dapat dikerjakan secara individu. b) Legal/Hukum, Administrasi publik sebagai penerapan hukum, sebagai regulasi, sebagai pemberian sesuatu dari penguasa kepada rakyatnya. c) Manajerial, Administrasi publik adalah fungsi eksekutif dalam pemerintahan, sebagai bentuk spesialisasi dalam manajemen. d) Mata pecaharian, Administrasi publik sebagai suatu bentuk profesi mulai dari tukang sapu sampai ahli sesuatu di sektor publik dimana semua mereka mereka tidak sadar bahwa mereka adalah administrasi publik. (Shafrits dan Russel) Dari perumusan – perumusan tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa hal penting mengenai administrasi negara, yaitu : 1. Unsur – unsur Pokok Administrasi Negara 1. Tujuan. Setiap kegiatan administrasi negara mengandung unsur tujuan atau kebijakan yang perlu ditetapkan dan diusahakan untuk dicapai. Sehingga setiap penyelenggaraan negara selalu di arah pada pencapaian tujuan negara. 2. Kerjasama. Amiistrasi Negara adalah bentuk kerjasama baik antara sesama manusia maupun antara lembaga/instansi baik swasta baik swasta mapun pemerintah, artinya di dalamnya terdapat unsur kerjasama dalam rangka pencapaian tujuan negara. 3. Proses Kegiatan. Administrasi Negara adalah sebuah proses, artinya terdapat suatu proses kegiatan usaha yang teratur, pengendalian usaha dalam merencanakan, melaksankan, mengendalikan dan mengawasi jalannya pencapaian tujuan. 4. Sarana. Dalam penyelenggaraan administrasi negara dibutuhkan adanya sarana dan prasarana baik dalam bentuk daya maupun dana termasuk juga peralatan untuk menunjang pembangunan termasuk didalamnya infrastruktur dalam menunjang penyelenggaraan negara.



2. Kreteria Pokok Administrasi Negara 1. Rasionalitas, artinya setiap pelaksanaan administrasi negara dapat diterima akal sehat yang bersifat universal. 2. Efiktifitas, artinya setiap pelaksanaan administrasi negara dapat tercapai sesuai dengan rencana dan lebih berdayaguna. 3. Efesiensi, artinya setiappelaksanaan administrasi negara dalakukan dengan perbandingan antara hasil dan pengorbanan. 3. Fungsi Administrasi Negara Sementara itu administrasi negara menurut Tjokroamidjojo (1995:3) meliputi fungsi – fungsi sebagai berikut : a. Formulasi/perumusan kebijakan b. Pengatur/pengendali unsur – unsur administrasi c. Penggunaan dinamika administrasi, yang meliputi : a) Pimpinan, sebagai penggerak proses adminidtrasi melalui pemberian motivasi oleh pempinan kepada bawahan. Faktor pimpinan sangat menentukan berhasil tidaknya proses administrasi. b) Koordinasi, penggerak yang bersifat menyerasikan kegiatan anar bagian dalam proses administrasi dan agar selalu mengarah pada pencapaian tujuannya. Pada prakteknya, tahap ini sering kali ditemui beberapa hambatan yang akan mempengaruhi berhasil tidaknya penyelenggaraan sebuah negara. c) Pengendalian dan pengawasan, agar pelaksanaan kegiatan tetap berjalan sesuai rencana dan dapat diambil tindakan korektif sedini mungkin apabila terdapat penyimpangan dan hambatan. Pengendalian sapat dilakukan dari dalam organisasi yaitu oleh pimpinan organisasi yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan disini ditekankan pada korektif dari luar organisasi, dan bisa memberikan korektif namun tadak secara langsung. d) Komunikasi, agar terbina rasa kebersamaan dan kesamaan visi, misi, dan tujuan antara anggota organisasi. Komunikasi yang terjalin dengan baik akan mempermudah dalam pelaksanaan administrasi. Paradigma dalam Administrasi Negara Beberapa paradigma yang populer sejak berkembangnya ilmu administrasi negara, antara lain: a. Paradigma Administrasi Negara Klasik (Aliran Dichotomi) Dalam alur pemikiran dichotomi ini juga diperoleh pengertian bahwa birokrasi dimaksudkan sebagai sarana tehnis dari kebijakan pelaksanaan (administrering policy), sedang pada pihak lain diartikan sebagai pemisahan bentuk pemerintahan dalam kekuasaaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pelopor aliran ini adalah Wodrow Wilson, L.D White, Frank J, dan Goodnow.



b. Paradigma Manajemen Administrasi Negara Aliran ini memusatkan titik perhatiannya pada salon hierarkhi atas dari sebuah organisasi. Pelopor aliran ini adalah Fredrick Taylor, Hendry Fayol, Luther Gullic. Teori/fungsi manajemen seperti dikenal dengan istilah POAC: Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reprting and Bugdeting. c. Paradigma Pendekatan Perilaku (Behavioral Approach) Paradiga ini menekankan pada hubungan kemanusiaan (human relation) dan motivasi. Pelopornya Herbert Simon, Mari Parker Fallet, Elton Mayo, dan Robert A. Dhial. d. Paradigma Pendekatan kontinuitas politik Administrasi e. Aliran Pemikiran Ekologi dalam Konteks Sosial f. Aliran Administrasi Pembangunan B. Hubungan Administrasi Negara Dan Administrasi Pembangunan Tjokroamidjojo,1995:5) perkembangan studi komparatif ilmu administrasi negara dapat dilihat dari segi alasan yang mendasarinya, yaitu: kebutuhn perkembangan model dan pengembangan administrasi bagi pembangunan. Dalam perkembangan kemudian, terdapat empat kecenderungan dasar dalam ilmu administrasi negara, yaitu : 1. Perhatian administrasi negara terhadap masalah – masalah pelaksanaan dan pencapaian tujuan – tujuan pembangunan. 2. Pendekatan administrasi negara adalah behavioral. 3. Pendekatan manajemen dalam administrasi negara. 4. Studi komparatif ilmu administrasi negara yang memberikan tekanan pada ekologi sosial dan kultural. (Tjokroamidjojo, 1995:6) Administrasi Negara Untuk Mendukung Proses Pembangunan Di samping 4 kriteria yang telah disebutkan di atas (Tjokroamidjojo, 1995:6), yaitu : 1. Kemampuan administrasi negara untuk mendukung proses perubahan atau pembangunan. 2. Administrasi Negara perlu memperhatkan bahwa proses pembangunan yang didukungnya itu merupakan kegiatan yang memerlukan ketertiban dan keterpaduan untuk lebih menjamin tercapainya sasaran – saran pembangunan. 3. Administrasi negara untuk negara – negara yang baru membangun juga dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam menciptakan iklim, mengupayakan, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan usaha/kegiatan masyarakat dalam proses prmbangunan yang dikehendaki masyarakat. 4. Administrasi negara harus mampu menjadi agen of change bagi masyarakat di negara berkemban. Dengan demikian tuntutan pada pelaksanaan administrasi negara bagi negara berkembang mendapat perhatian dari paraahli admnistrasi negara untuk dapat membantu percepatan pelaksanaan pembangunan di negara miskin dan berkembang. Perkembangan Konsep Administrasi Pembangunan



Para pragmatis berpendapat bahwa negara – negara maju masih memanfaatkan hubungan sejarah dan emosional yang bersifat khusus itu demi kepentingan sendiri yang dalam segi ekonomi mengambil dua bentu. Pertama, menjadikan negara – negara bekas jajahan itu sebagai sunber bahan mentah atau bahan baku yangdiperlukan untuk industri tertentu di dalam negeri sendiri. Kedua, menjadikan negara bkas jajahan itu sebagai pasar bagi produk yang dihasilkan. C. Karakteristik Administrasi Negara Dan Administrasi Pembangunan Administrasi negara dan administrasi pembangunan memiliki kesamaan yaitu sebuah administrasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan negara dalam rangka pencapaian tujuan negara. Ciri – ciri Administrasi Negara 1) Lebih banyak terkait dengan lingkungan masyarakat negara maju 2) Dalam ilmu administrasi negara terdapat kelompok yang cenderung berpendapat turut berperannya administrasi negara dalam proses perumusan, tetapi peranan itu tetapi masih kurang ditetapkan. 3) Lebih menekankan kepada pelaksanaan yang tertib/efisien dari unit-unit kegiatan pemerintah pada waktu sekarang. Berorientasi pada masa kini 4) Lebih menekankan kepada tugas-tugas umum dalam rangka pelayanan masyarakat dan tertib pemerintahan. Administrasi negara lebih bersikap sebagai “balacing agent” 5) Sebagai akibat dari hal diatas maka administrasi negara lebih melihat kepada kerapian dari aparatur administrasi itu sendiri 6) Dalam administrasi negara seakan – akan ada kesan menempatkan administrasi dalam aparatur pemerintah sekedar sebagai pelaksana 7) Lebih berpendapat legalistik Ciri – ciri administrassi pembangunan 1) Lebih memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakatyang berbeda – beda terutama bila lingkungan masyarakat negara – nera baru berkembang 2) Administrasi pembangunan mempunyai peran aktif dan berkepentingan terhadap tujuan – tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam pelaksanaannya yang efektif 3) Lebih berorientasi kepada pelaksanaan usaha – usaha yang mendorong perubahan ke arah keadaan yang dianggap lebih baik untuk suatu masyarakat dimasa depan. 4) Lebih berorientasi kepada pelaksanaan tugas – tugas pembangunan (development function) dari pemerintah. 5) Administrasi pembangunan harus mengaitkam diri dengan subtansi perusahaan kebijakan dan pelaksanaan tujuan -tujuan pembangunan diberbagai bidang yaitu ekonomi, spsial, budaya dan lain- lain. 6) Dalam administrasi pembangunan, administrator dalam aparatur pemerintah juga bisa merupakan penggerak perubahan. 7) Lebih berpendekatan lingkugan, berorientasi pada kegiatan, dan bersifat pemecahan maslah. (Tjokroamijdojdo,1995:9-10)



Melihat ciri – ciri diatas bahwa administrasi negara sangat sesuai bila diterapkan dinegara negara maju, karena administrasi negara berfungsi sebagai pelaksana kebijakan negara dan fokus pada pekerjaan rutin misalnya pelayanan masyarakat. Sementara itu di negara berkembang sangat dbutuhkan penyelenggara negara yang dapat berfungdsi sebagai perumus kebijakan sekaligus pelaksananya. Administrassi pembanunan sangat dibutuhkan terutama di negara miskin dan berkembang.



BAB II Konsep dasar administrasi pembangunan A. Defenisi Administrasi Pembangunan Administrasi pembangunan berasal dari kata administrasi dan pembangunan. Secara umum, pengertian administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kebijakan yang telah diputuskan dan di selenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pembangunan biasanya sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbahan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara menuju arah yang lebih baik. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan adalah sebuah proses yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat pada sebuah negara secara sadar dan terencana untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik. B. Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan 1. The Development of Administration yaitu penyusunan kebijakan penyempurnaan administrasi negara yang meliputi : a) Penyempurnaan dan pendayagunaan organisasi bagi pembangunan b) Pendayagunaan kepegawaian c) Pendayagunaan ketatalaksanaan 2. The Administration of Development yaitu perumusan kebijakan-kebijakan dan program- program pembangunan serta pelaksanaannya secara efektif, meliputi: a) Administrasi perencenaan dan pemograman pembangunan b)



Administrasi pembiayaan pembangunan



c)



Administrasi program dan proyek pembangunan



d)



Sistem pengendalian dan pengawasan.



The development administration membahas bagaimana mempersiapkan perangkat pembangunannya yang di mulai dari pendayagunaan organisasi, aparatur dan tata laksananya. Sementara the administration of development membahas mengenai bagaimana pembangunan itu dilaksanakan meliputi perumusan kebijakan dan program-program pembangunan. C. Teori-teori Pembangunan C.1 Teori Modernisasi 



Teori Harrod-Domar : Tabungan dan Investasi







Kedua ahli ini berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tabungan dan investasi. Max Weber : Etika Protestan Jika sesorang berhasil dalam kerjanya di dunia, hampir dapat dipastikan dia akan masuk surga. Begitu pula sebaliknya, jadi hal ini yang disebut weber dengan etika protestan yaitu cara bekerja keras dan sungguh-sungguh lepas dari imbalan materi.







David McClelland: Dorongan Berprestasi atau n-Ach







Menurutnya untuk membuat pekerjaan tersebut berhasil yang paling penting adalah sikap terhadap pekerjaan tersebut. WW.Rostow: Lima Tahap Pembangunan







Menurut Rostow (1966), pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yaitu masyarakat yang terbelakang terhadap masyarakat yang maju. Bert. F Hoselitz: Faktor-Faktor Non Ekonomi







Menurut Hoselitz, pembangunan memerlukan pemasokan dari beberapa unsur, yaitu pemasokan modal besar dan perbankan, serta pemasokan dari tenaga ahli dan terampil. Alex Inkeles dan David H.Smith: Manusia Modern Manusia modern yang dimaksud disini ialah yang memiliki cirri-ciri keterbukaan terhadap pengalaman dan ide baru, berorientasi pada masa sekarang dan masa depan, mempunyai kemampuan merencanakan, percaya manusia bisa menguasai alam dan bukan sebaliknya. C.2 Teori Ketergantungan



Budiman (2000:62) bahwa teori ketergantungan mempunyai dua induk: pertama, teori tentang imperialism dan kolonialisme, baik yang marxis maupun yang bukan. Kedua, studi empiris tentang pembangunan di negara-negara pinggiran juga dari para pemikir marxis maupun yang bukan. Menurut Theotonio Dos Santos (budiman, 2000:63) yang dimaksud ketergantungan adalah keadaan dimana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi kehidupan negara-negara lain, dimana negara-negara tertentu ini hanya penerima akibat saja. C.3 Teori Sistem Dunia Immanuel Wallesrtein (1973), beranggapan bahwa dulu dunia dikuasai oleh sistem-sistem kecil atau mini dalam bentuk kerajaan atau bentuk pemerintahan lainnya. Selanjutnya menurut wallerstein negara yang bisa naik atau turun kelas, misalnya negara pusat menjadi negara setengah pinggiran dan kemudian menjadi negara pinggiran, demikian sebaliknya.



Bab III. Lingkungan Administrasi Pembangunan Pelaksaan administrasi tidak pernah lepas dari lingkungan yang ada di sekelilingnya. Lingkungan yang dimaksud adalah beberapa aspek meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, perkembangan ilmu, teknologi, dan lingkungan fisik serta aspek institusional. Aspek-aspek yang Pembangunan, antara lain:



saling



mempengaruhi



penyelenggaraan



Administrasi



1. Politik Pendekatan administrasi pembangunan terkait erat, saling berhubungan dan saling mempengaruhi keadaan dan proses perkembangan politik, ekonomi, social dan lain-lain. Hubungan ini dapat saling bertentangan, hubungan yang netral ataupun hubungan yang saling mendukung.



Beberapa aspek politik yang mempunyai pengaruh timbal balik dengan administrasi pembangunan adalah : a. Filsafat hidup bangsa atau filsafat politik kemasyarakatan dari suatu Negara tertentu. Hal ini juga berhubungan dengan interdependensi antara sistim politik yang dianut dengan administrasi pembangunan. b. Komitmen dari pada elite kekuasaan atau elite pemerintahan terhadap proses pembangunan dan kesediaannya menerima pendekatan yang sungguh-sungguh terhadap usaha yang saling berkait antara berbagai segi kehidupan masyarakat. c. Masalah yang berhubungan dengan kestabilan politik. d. Perkembangan bidang politik kearah pemberian iklim politik yang lebih menunjang usaha pembangunan. e. Hubungan antara proses politik dan proses administrasi serta antara kaum politik dan birokrasi. f. Hubungan politik luar negeri atau bahkan perkembangan politik diluar negeri yang sering kali merupakan aspek politik yang penting pengaruhnya terhadap administrasi pembangunan.



2. Ekonomi Terdapat hubungan yang erat antara aspek ekonomi dan administrasi pembangunan dalam rangka proses pembangunan atau pembinaan bangsa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari proses perkembangan sosial, politik, psikologi, kebudayaan, administrasi dan ekonomi yang disebut pembangunan atau modernisasi. Pertumbuhan ekonomi akan dapat berhasil tidak hanya dari kegiatan-kegiatan atau program-program ekonomi saja, tetapi hubungan timbal balik kebijaksanaan politik, sosial dan lain-lain yang konsisten. Administrasi pembangunan dalam hal ini dapat mempunyai peranan yang besar



dalam pertumbuhan ekonomi. Aspek ekonomi lain yang penting perlu diberi perhatian dalam proses pembangunan adalah adanya stabilitas ekonomi yang dinamis.



3. Sosial Budaya Aspek-aspek sosial budaya yang perlu mendapat perhatian dalam administrasi pembangunan adalah : a. Hambatan-hambatan kulturil apakah yang sesuai dengan basis kulturil tertentu sesuatu masyarakat yang merupakan hambatan bagi suatu proses pembangunan atau usaha pembaharuan. b. Motivasi apakah yang diperlukan untuk pembaharuan atau pembangunan yang perlu perhatian dalam administrasi pembangunan. c. Bagaimanakah sikap-sikap golongan dalam masyarakat terhadap usaha pembaharuan. d. Bagaimana masalah sosial budaya yang besar dan mendsar/menonjol dan memerlukan perhatian administrasi pembangunan.



Setiap usaha untuk merubah karakteristik masyarakat tradisional menuju masyarakat yang modern, pemerintah tidak bisa lepas dari kelompok elit masyarakat. Artinya, pemerintah harus mengarahkan kelompok elit untuk mendukung proses perubahan tersebut.



Menurut Siagian (2003:48) klasifikasi mengenai golongann elite didalam masyarakat yang dapat memberikan pengaruh terhadap usaha pembaharuan sebagai berikut : 1. Elite Politik 2. Elite Administrasi 3. Elite Cendikiawan 4. Elite Dunia Usaha 5. Elite Militer 6. Elite Pembinaan Pendapat



4. Perkembangan Ilmu dan Teknologi Administrasi pembangunan juga mempunyai kaitan yang erat dengan pengembangan ilmu dan terknologi. Administrasi pembangunan perlu membantu sarana administrasi yang memungkinkan pertumbuhan ilmu dan teknologi. Salah satu hal yang penting dalam rangka hubungan perkembangan ilmu dan teknologi dengan administrasi pembangunan adalah bagaimana caranya ilmu dan teknologi dapat merupakan sumber yang penting dalam proses perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan pembangunan. Administrasi pembangunan juga perlu memberikan perhatian terhadap pengembangasn sumber-sumber alam ( resources



development ), pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Pembangunan pada dasarnya adalah usaha yang akan mempengaruhi dan merubah potensi sumber-sumber dan keadaan lingkungan hidup. Kelestarian dan usaha pemeliharaan sumber-sumber alam dan lingkungan hidup serta pemanfaatan yang dapat dirasakan untuk generasi yang mendatang. Masalah lingkungan hidup yang utama bagi Negara-negara baru berkembang adalah justru ketiadaan pembangunan, tekanan-tekanan penduduk dan kesempatan kerja, serta masih dapat dimanfaatkannya berbagai potensi sumber-sumber pembangunan.



5. Kelembagaan Aspek kelembagaan berkaitan erat dengan aspek-aspek yang telah diuraikan diatas. Karena pembinaan dan pengembangan aspek institusionil yang perlu diperhatikan dalam administrasi pembangunan meliputi pembinaan institusi politik, institusi sosial, pendidikan dan lain-lain. Proses pembaharuan dan pembangunan juga merupakan suatu proses pembinaan institusi-institusi didalam masyarakat yang baru dan bahkan mungkin penghapusan institusi-institusi didalam masyarakat yang lama. Perhatian administrasi pembangunan terhadap aspek institusionil ini adalah dalam bentuk pembinaan institusiinstitusi baru untuk dapat lebih mendukung proses pembaharuan dan pembangunan. Dalam proses pembangunan sebagai suatu proses perubahan sosial secara menyeluruh dirasakan penting sekali peranannya organisasai-organisasi tertentu yang mampu mengintro, memelihara, bahkan mempertahankan pembaharuan-pembaharuan sosial maupun fisik.



Bab IV. Proses,Strategi Dan Permasalahan Dalam Pembangunan A. Proses Dan Perkembangan Pembangunan Tjokroamidjojo (1999) menggolongkan menjadi modernisasi, pembangunan, dan perubahan. 1. Moderniasi Menurut daniel lerner, modernisasi adalah suatu proses yang sistematis, yang menyangkut perubahan kependudukan, teknologi, ekonomi, politik, komunikasi dan sektor kebudayaan dalam suatu masyarakat. Secara literally modernisasi pada dasar nya menggantikan apa yang ada pada dulunya telah ada untuk dijalankan, misalnya pendidikan, industrialisasi, komunikasi, transportasi dan sebagainya. Dalam organisasi selalu ada elit modernisasi yang ingin membawa perubahan menuju perubahan menuju modernisasi sendiri dapat dilihat melalui peningkatan dari tujuan tujuan yang di tentukan. 2. Pembangunan Pembangunan secara umum di definisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang di tempuh oleh suatu negara dan menuju modernitas. Pemangunan juga diarahkan kepada perubahan pemikiran masyarakat menuju modern. 3. Perubahan Suatu negara pasti mengarahkan negaranya ke perubahan yang diinginkan. Namun dalam proses tersebut tidak hanya perubahan yang dinginkan terjadi, justru perubahan yang tidak diinginkan pun terjadi yang muncul karena pengaruh kondisi yang mengikutinya. 4. Proses pembangunan di indonesia a. Proses pembangunan sosial ekonomi Proses pembangunan lebih dilihat dari pembangunan ekonomi nya sebagai proses pertumbuhan. Memiliki indikator yaitu, barang dan jasa yang di hasilkan oleh suatu masyarakat dan bangsa dalam kurun waktu tertentu. Ukuran penting dalam proses ini adalah pendapatan nasional satu tahun di bagi dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama menghasilkan angka pendapatan perkapita. Setiap daerah mencoba untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun masih ada daerah yang maju pesat dan ada yang tertinggal pembangunannya karena potensi wilayah dan kapabilitas pimpinan daerah. b. Proses modernisasi Dalam proses pembangunan yaitu, proses perubahan sosial yang besar berkembang dari masyarakat tradisional ke arah masyarakat maju atau modern. Indikator nya adalah maju di bidang ekonomi, pengetahuan dan teknologi. c. Proses pembangunan bangsa Pendekatan ini mengarah kepada kepentingan-kepentingan yang sifatnya primordial berkembang ke arah lebih kuatnya nilai nilai dan kepentingan-kepentingan yang bersifat nasional. Masyrakat indonesia yang bergerak dari daerah ke daerah lain membuat berbaurnya beberapa suku dan budaya dan rasa nasionalismenya semakin jelas.



d. Proses pembangunan bangsa Pembangunan nasional yang meliputi berbagai segi kehidupan masyarakat bangsa, baik dibidang politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan keamanan dan lain sebagainya. Proses ini juga menyangkut pada segi keadilan atau pemerataan, untuk meningkatkan kualitas manusia itu sendiri.



B. Strategi Dan Permasalahan Pembangunan Strategi merupakan perhitungan mengenai rangkaian kebijakan dan langkah-langkah pelaksanaanya dengan di dasarkan pada pegetahuan dan keterampilan. Menurut bintoro tjokrohamidjojo, strategi pembangunan meliputi, strategi pembangunan bangsa, strategi pembangunan dengan stabilitas, strategi pembangunan dengan keadilan dan reorientasi strategi pembangunan. Masalah masalah pembangunan nasional a. Masalah penduduk Masalah kependudukan di indonesia beragam yaitu, kepadatan penduduk, penyebaran atau distribusi penduduk yang tidak merata dan bertambah nya pengangguran karena angkatan kerja yang terus bertambah. Bertumbuhnya jumlah penduduk berarti penyediaan bahan pangan pun menjadi bertambah. Selain itu jumlah penduduk yang memerlukan pendidikan sangat besar. Penduduk yang besar dengan luas wilayah yang besar bisa menjadi daya dukung yang tinggi dalam pembangunan dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi maka akan mempercepat pencapaian pemabangunan. Bisa juga sebaliknya. b. Masalah pengelolaan sumber daya alam Dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi maka memanfaatkan sumber daya alam yang sangat besar tersebut untuk kepentingan bangsa indonesia yaitu menggali, mengolah dan memasarkannya akan lebih efektif dan efesien. c. Masalah pertumbuhan ekonomi dan pembiayaan pembangunan Untuk menciptakan perluasan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonmi memerlukan pembiayaan yang cukup besar. Oleh karena itu, menggali sumber pembiayaan dan kemahiran pengelolaannya sangat di perlukan. d. Perkembangan ekonomi dan pemerataan Pemerataan pembangunan yang tidak seimbang di perkotaan dan di pedesaan membuat masyarakat di pedesaan melakukan urbanisasi besar besaran yang mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja di pedesaan, meningkatnya persaingan hidup di kota, meningkatnya pengangguran, kriminalitas dan masalah lainnya. e. Masalah institusional dan mentalitas birokrat Administrasi pembangunan perlu menampung kegiatan masyarakat dalam mengelola pembangunan, seperti menyediakan tenaga profesional dalam administrasi pembangunan. Dalam hal ini kemampuan pemerintah perlu di kembangkan terutama dalam menyediakan saran yang menunjang kegiatan masyarakat. f. Masalah ekologi internasional



Hubungan suatu negara dengan negara lain dapat menghambat pembangunan contohnya beberapa komoditi ekspor impor menjadi terhambat, sehingga menghambat pula laju pertumbuhan ekonomi di kedua negara yang bersangkutan. g. Masalah sosial budaya Cepat atau lambatnya pembangunan di bidang sosial budaya di tentukan oleh intensitas dari perhatian, waktu, keahlian serta biaya yang tersedia. Masalah yang sering muncul dalam pembangunan yaitu ketidaksiapan masyarakat yang menjadi subyek pembnagunan, yang terjadi justru masyarakat menjadi obyek pembangunan. Menurut siagian (2000:101) dalam bukunya administrasi pembangunan menyebutkan bahwa suatu masyarakat terbelakang pada dasarnya terdiri dari tiga golongan besar yaitu, golongan tradisionalis, golongan modernis, dan golongan ambivalents Jadi, dalam pembangunan memerlukan waktu yang lama, keahlian, biaya dan pengorbanan untuk mengembangkan golongan developmentalis dalam masyarakat yang bersangkutan.



BAB V. Organiasi bagi pembangunan A. Birokrasi sebagai pengelola pembangunan Ciri-ciri utama dari struktur birokrasi di dalam tipe idelanya (Max Weber yang dikutip oleh Bintoro Tjokroamodjojo) sebagai berikut : 1) Adanya pembagian kerja yang jelas/spesialisasi dalam tiap jabatan sehingga ada efektivitas dalam pekerjaannya. 2) Adanya hierarki jabatan-jabatan (tingkatan) contohnya pengawasan dari atasan ke bawahan. 3) Pelaksanaan kegiatan dikendalikan oleh suatu sistem peraturan yang konsisten sehingga seragam dalam pelaksanaanya. 4) Pejabat yang ideal dalam suatu birokrasi melaksanakan kewajibannya dengan semagat “formalistik impersonality” (tidak membawa persoalan pribadi yang sifatnya mengganggu) 5) Penempatan kerjanya dalam organisasi birokrasi didasarkan pada kualifikasi teknis dan dilindungi terhadap pemberhentian sewenang-wenang. Artinya penempatan kerja seprang pegawai didasarkan atas kariernya. 6) Pengalaman menunjukan tipe birokrasi. Untuk inilah, maka dikembangkan spesialiasi dan pengadaan serta penempatan kerja pegawai atas dasar kualifikasi teknis. Dalam administrasi pembangunan, perhatian perlu diberikan dalam hubungannya dengan peranan birokrasi di dalam suatu masyarakat yang mengadakan perubahan-perubahan kearah pembeharuan. Sikap birokrasi disini adalah memperkembangan standar dan prosedur tata kerja dan memperinci kewenangan secara detail, kemudian dijadikan sesuatu yang rutin dan dilaksanakan secara ketat. Birokrasi merupakan suatu alat untuk dapat merealisir atau mewujudkan suatu pembangunan sosail ekonomi, karena tujuan-tujuan perubahan dalam masyarakat perlu dilembagakan dalam bentuk birokrasi. Klasifikasi kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial atau kegiatan yang mempunyai pengaruh kemasyarakatan dalam 4 kelompok (Hoselitz yang dikutip oleh Tjokroamidjojo 1999) yaitu : 1. Sektor Laten : adalah pemeliharaan pola kultur kegitan sosial, atau nilainilai kemasyarkatan tertentu dan perwarisannya dari generasi ke generasi.



2. Sektor integratif : disini kegiatan-kegiatan sosial ditunjukan untuk memberikan identifkasi terhadap hal-hal yang lebih besar (identifikasi masyarakat seperti suku, bahasa, agama,dll) 3. Sektor kegiatan yang mengarah pada pencapaian tujuan 4. Sektor adaptif : berhubungan dengan produksi barang dan jasa serta yang memiliki kaitan dengan itu. B. Peranan birokrasi di negara berkembang B.1 Organisasi administrasi pemerintah Organisasi administrasi pemerintah adalah alat-alat birokrasi untuk mencapai tujuan-tujuan nasional ataupun pemerintah. Guna untuk 1) membagi tugas-tugas pemerintahan sehingga efisien dan ekonomis. 2) membatasi wilayah kewenangan dan tanggung jawab dari unti-unit administratif. Tipe organisasi berdasarkan spesialisasi tugasnya (Bintoro) yaitu : 1) Menurut tujuan 2) Menurut proses 3) Menurut pelanggan atau nasabah 4) Menurut produk Adapun masalah organisasi yang banyak terjadi terutama di negara berkemang yaitu pertama Ploriferasi (bertambah banyak dengan cara tak teratur), dimana sering terjadi kerena adanya kebutuhan pelaksanaan tugas tertentu, kemudian dibentuk oraganisasi-organisasi baru tanpa memikiran untuk memperluas organisasi yang pemerintahan yang sudah ada, sehingga menyulitkan pengwasan. Kedua bertambah banyaknya tugas-tugas pemerintah contohnya dalam pembangunan antar lembaga. Ketiga desentralisasi pelaksanaan



tugas, yang tercermin



juga dalam tata



organisasinya, ada 3 bentuk penyerahan tugas dari pusat ke daerah yaitu dekonsentrasi, tantra dan swatantra. B.2 Peranan pemerintah dalam pembangunan Pembangunan didefenisikan sebagai upaya yang dilakukan secra sacar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat modern.



Menurut Siagian (2004 : 142) dalam rangka pembangunan nasional, pemerintah memiliki peranan sebagai berikut : a. Stabilisator Sebagai penstabil dalam setiap bidang cobtoh dalam bidang ekonomi agar tidak terjadinya inflasi, pengangguran,dll. Lalu dalam bidang sosial budaya sebagai perdam agar meminimalisir gejolak sosial atas terjadinya perubahan akibat pembangunan. b. Inovator Yaitu suatu produk dari kreatifitas berupa temuan baru, metode baru, sistem baru dan cara berfikir yang baru. Tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu 1) menerapkan inovasi di lingkungan birokrasi pemerintahan, melalui perubahan sistem kerja yang cepat, tepat, sederhana (tidak berbelit-belit), transparan, akuntabel,dsb. 2) inovasi yang sidfatnya konsepsional, dengan menjadikan pemerintah sebagai sumber ide-ide baru 3) inovasi sistem, prosedur dan metode kerja yang mengarah pada “problem sloving” dan “action oriented” serta menghilangkan faktor-faktor penyebab masalah smapai ke akarnya. c. Modernisator Modernisasi melalui pembanguan, untuk mewujudkanya maka diperlukan : 



Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,







Kemampuan dan kemahiran manejerial,







Kemapuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi,







Sistem pendidikan nasional yang handal yang menghasilkan SDM produktif,







Landasan kehidupan polotik yang kukuh dan demokratis,







Memiliki visi yang jelas tetang masa depan yang diinginkan,







Rakyat yang diberdayakan sehingga mampu mengambi keputusan yang rasional dalam hidupnya,







Kesediaan mengambil resiko,







Orientasi masa depan, dan







Bersedia menerima perubahan.



d. Pelopor Artinya pemerintah harus menjadi panutan bagi seluruh rakyatnya dalam berbagai segi kehidupan, misalnya : 



Dalam bekerja, seproduktif mungkin dengan pemanfaatan waktu sebaik-baiknya dengan orientasi hasil yang semaksimal mungkin







Dalam kejujuran, seperti pemberantasan koripsi dan kolusi







Dalam penegakan kedisiplinan, contohnya taat pada jam kerja yang berlaku







Dalam ketaatan pada peraturan, contoh perolehan ijin dan dalam lalu lintas







Kesediaan berkorban demi kepentingan negara, seperti bayar pajak, dsb



Aspek-aspek yang diperhatikan untuk memperbaiki birokrasi (Bratakusumah 2007 : 49) yaitu: 1. Mengkaji ulang fungsi dan peranan pemerintah 2. Filosofi birokrasi publik 3. Struktur organisasi 4. Revisi peraturan perundangan 5. Kebijakan sumber daya aparatur 6. Manajemen perbaikan birokrasi C. Lembaga pelaksana pembangunan di indonesia Struktur organisasi pemerintah pusat, dapat dibagi mejadi pimpinan pemerintah, kementerian atau departemen-departemen, dewan-dewan pengambil keputusan kebijakan pemerintah tertinggi dan badan-badan non departemen yang langsung di bawah pimpinan pemerintah. C1.Pimpinan pemerintah Pimpinan pemerintah dapat merupakan seorang presiden atau seorang perdana menteri, sesuai dengan sistem konstitusional, sistem pemerintahan dan praktek pemerintahan yang berlaku. Jika pemimpinan pemerintahan adalah seorang presiden maka dalam jabatan tersebut merupakan kepala negara, pemimpin pemerintahan, pimpinan politik, dan panglima bersenjata. Peran pemimpin pemerintah sebagai administrator tertinggi, dibantu oleh kedudukan politiknya serta pengaruh dan peranannya di dalam proses politik, pemimpin



pemerintahan



dapat merumuskan dan mengajukan berbagai rancangan undang-



undang untuk dijadikan produk kehendak politik negara, yakni undang-undang negara. Pimpinan pemerintah beregrak dalam dua bidang, yaitu bidang politik dan bidang administrasi pembangunan. Fungsi pimpinan pemerintah sebagai pimpinan administrasi menurut Dimock dan Koening yang dikutp oleh Tjokroamidjojo (1995: 86), adalah sebagai berikut : 1) Pimpinan pemerintah merumuskan dan memutuskan kebijakan pemerintah diberbagai bidang, termasuk kebijakan luar negeri. 2) Pimpinan pemerintah menyampaikan kebijakan atau programnya kepada para pembantunya di bidang pemerintahan dan jugakepada masyarakat. Contoh pada pidato tahunan 3) Pimpinan pemerintah mendelegasikan tugas-tugas dan kewenanganya kepada badan pembantu. 4) Pimpinan pemerintah mengkoordinir pelaksanaan kegiatn tuags-tugas pemerintahan 5) Pimpinan pemerintah juga mempunyai kekuasaan tertinggi untuk pengadaan, promosi, dan pemberhentian pegawai negeri. 6) Pimpinan pemerintah menejer keunagan dalam pemerintahan. 7) Pimpinan



pemerintah



menyusun



atau



menyusun



kembali



struktur



pemerintahan 8) Mengadakan hubungan-hubungan ekstern seperti dengan pemimpin-pemimpin rakyat, kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat dan dengan pihak luar negeri. C2.Kementrian atau departemen dan dewan-dewan pengambil kebijakan Pengambil keputusan kebijakan tertinggi dalam pemerintahan yaitu dewan kabinet yang terdiri dari pimpinan pemerintahan tertinggibersama para menteri dan kadangkadang ditambah dengan anggota kabinet bukan meteri. Kebinet dapat dijadikan sebagai forum untuk pimpinan pemerintah memperimbangkan pengajuan rancangan undang-undang. Hal penting untuk administrasi pembangunan yaitu pemberian perhatian yang cukup besar dalam pembentukan dan pengelolaan kebijakan maupun usaha pemecahan masalah yang menyangkut usaha pembangunan dan pembaharuan.



C3.Badan-badan pembantu perumus kebijakan Badan-badan ini meliputu kantor kepresidenan (memonitor), kantor perdana meteri (pemberi nasehat), sekretariat negara (memonitor), sekretariat kabinet (pemberi nasehat),



dan



unit



pengendalian



pembangunan



(pengendalian



opersaional



pembangunan). Suatu pemerintahan akan cukup stabil apabila tidak begitu banyaknya “Political spoil” (penentuan jabatan yang didasarkan kepentingan politik) dan juga stabilitas pimpinan pemerintahan serta kabinetnya. C4.Badan-badan staf tingkat pusat Selain kementrian atau departemen, terdapat juga badan-badan pemerintahan nondepartemen yang berada langsung dibawah pimpinan pemerintah, dimana memiliki fungsi-fungs tertentu yang sifatnya melayani dan pelaksana fungsi kemeterian / departemen operasional. Adapun badan-badan staf tingkat pusat yaitu badan atau komisi administrasi kepegawian, badan statistik, badan perencanaan tingkat pusat, badan penyusun anggaran, badan pengawas keuangan, badan koordinasi penelitian, badan yang bersangkutan dengan pengembangan administrasi, dll. Bentuk lain dari badan-badan non-departemen tingkat pusat yaitu badan-badan yang mengkoordinir berbagai bagian fungsi kegiatan departemen-departemen lain dala suatu koordinasi administrasi sektor atau program multifungsi. Contohnya di indonesia yautu badan koordinasi keluarga berencana nasional (BKKBN) dan badan koordinasi penanaman modal (BKPM). Dimana tujuan badan-badan pemerintahan yaitu guna mendesain rencana program-program untuk mendorong proses pembangunan. C5.Pemerintahan di daerah Bentuk pemerintahan daerah yaitu tugas otonomi. Pmerintah daerah mampu memberikan sumbangan terhadap pertimbangan regional, yang sesuai dengan pengelihatan daerah dimana harus tetap konsisten dalam rangka pencapaianpencapaian tujuan nasional. Untuk mengenal lebih jauh mengenai otonomi daerah silahkan baca UU no 32 tahun 2004 (pemerintahan daerah), dan UU no 12 tahun 2008 (perubahan kedua), UU no 32 tahun 2004 ( pemerintahan daerah).



D. Good Governance Prinsip good governance adalah bentuk penuangan cita-cita dan tujuan bangsa bernegara (pembukaan UUD 1945 alenia ke-4) dimana saat ini indonesia dituntut untuk dapat membentuk kemitraan atara pemerintah dengan swasta dan masyarakat madani, guna untuk menyusun peraturan, perundnag-undnagan, pengendalian program pembangunan, dan pelayanan publik serta pengelolaan sarana dan prasarana. Proses demokratisasi politik dan pemerintah tidak hanya menuntut profesionalisme dan kemampuan aparatur dalam pelayanan publik, tetapi secara fundamental menuntut terwujudnya kemeperintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (good Governance dan clean government). D1. Konsep good governance Pemerintahan (government) adalah pengarahan dan adaministrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, dan bisa juga berarti lembaga/badan yang menyelenggarakan pemerintahan, negara, negara bagian atau kota, dsb. Sedangkan istilah kepemerintahan berarti tindakan, fakta, pola dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintah. Governance menurut Sedarmayanti (2004 : 2) adalah suatu kegiatan/proses. Kooman (1993) governance merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. Istilah govenance juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan dan bisa juga diartikan sebagai pemerintahan. United nations development program (UNDP) yang berjudul gevernance for sustainable human development (1997), mendefinisikan governance sebagai pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi, politik, dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara pada tingkatnya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan intergritas dan kohesivitas sosial dala masyarakat. Berikut secara konseptual pengertian kata good pada istilah good governance yaitu : 



Nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat menigkatkan kemampuan rakyat dalam mencapaitujuan nasional kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.







Aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.



Lembaga administrasi negara mengemukakan bahwa good governance berorientasi pada : 



Pencapaian tujuan nasional







Efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional.



Lembaga administrasi negara (2000) menyimpulkan bahwa wujud good governace adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dan menjaga kesinergisan interkasi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Selain itu, peraturan pemerintah No. 101 tahun 2000 merumuskan arti good governance sebagai kepemerintahan



yang



mengembangkan



dan



menerapkan



prinsip-prinsip



profesionalitas, akuntabilitas, transfaransi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh masyrakat. Adapun unsur-unsur dalam kepemerintahan (governance stakholders) sebagai berikut : 



Negara/pemerintah (sebagai pelopor, stablisator, motivator, inovator dsb.)







Sektor swasta (sebagai penyemarak di dunia perekonomian)







Masyarakat madani (kelompok atau perseorangan yang berinterkasi secara sosial, politik dan ekonomi)



D2.Penerapan prinsip good governance pada sektor publik Perbedaan dasar yang melandasi antara konsepsi pemerintahan dengan pola pemerintahan yang tradisional, adalah pada tuntutan yang diberika, dimana peran pemerinya dikurangi dan peran masyarakat (dunia usaha dan lembaga swadaya, oraganisasi no-permerintah) semakin ditingkatkan dan semakin terbuka aksesnya. Dalam rencana strategis lembaga administrasi negara tahun 2000-2004, disebutkan perlunya pendekatan baru dalam penyelenggaraan terwujudnya good governance, yaitu : proses pengelolaaan pemerintah yang demokratis, profesional, menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak asasi manusia, desentralistik, partisipatif, transparan, keadailan, bersih dan akuntabel, berdaya guna dab berorientasi pada penigkatan daya saing bangsa.



Prisip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintah menurut UNDP yaitu : 



Partisipasi (partisipation)







Aturan hukum (rule of law)







Transparansi (tranparency)







Daya tanggap (responsiveness)







Berorientasi konsensus (Consensus orientation)







Berkeadilan (equality)







Efektifitas dan efisiensi







Akuntabilitas







Visi strategis (strategic visian)



Lalu dapat disimpulakan bahwa ada 4 unsur yang memberi gambaran administrasi publik yang berciri kepemerintahan yang baik, yaitu : 



Akuntabilitas







Transparansi







Keterbukaan







Aturan hukum



Pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup : 



Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia







Memajukan kesejahteraan umum







Mencerdaskan kehidupan bangsa







Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.



Dalam ketetapan MPR No. II/MPR/2001 telah ditetapkan visi indonesia (visi indonesia 2020), yaitu terwujudanya masyarakat indonesia yang religious, manusiawi, bersatu demikratis, adil sejahtera, maju mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Baik dan berish artinya : 1) terwujudnya penyelenggaraan negara yang profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. 2) terbentuknya penyelenggaraan negara yang peka dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat di seluruh wilayah negara



termasuk daerah terpencil dan perbatasan serta berkembangnya transparansi dalam budaya dan perilaku serta aktifitas politik dan pemerintahan. Dalam rangka terselenggaranya good governance maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secra berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.



Bab VI. Fungsi Manajemen Dalam Administrasi Pembangunan A. PERENCANAAN PEMBANGUNAN a. Perencanaan pembangunan dan ruang lingkup pembangunan Pembangunan merupakan sebuah proses menuju tercapainya tujuan negara. Sedangkan perencanaan merupakan suatu proses yang kontinu yang meliputi dua aspek, yaitu formulasi rencanan dan pelaksanaannya. Menurut Tjokroamidjojo (1999), dalam proses perencanaan yang kontinu itu perlu kiranya terdapat unsur-unsur sebagai berikut : 1. Sifat rencana itu sendiri sebagai dasar pelaksanaanya sudah mengandung ciri-ciri yang berorientasi kepada pelaksanaan. 2. Proses perencanaan tetap mengandung unsur kontuintas dan fleksibilitas. 3. Mengusahakan perencanaan dapat seoperasionil mungkin 4. Adanya sistem pengendalian pelaksanaan pembangunan yang mengusahakan keserasian antar pelaksana dan perencanaan. 5. Bagi proses penyesuaian kembali rencana dan pelaksanaannya serta bagi pengendalian pelaksanaan, diperlukan adanya sistem laporan dan evaluasi dalam proses perencanaan. Menurut bintoro, terdapat lima hal pokok yang harus diketahui sehubungan dengan pembangunan, yaitu : 1. Permasalahan pembangunan suatu negara atau masyarakat yang dikaitkan dengan sumber-sumber pembangunan yang dapat diusahakan yaitu sumber daya ekonomi dan sumber daya lainnya 2. Tujuan serta rencana yang ingin dicapai 3. Kebijakan dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran rencana dengan melihat penggunaan sumber-sumbernya dan pemilihan alternatif-alternatifnya yang terbaik 4. Penterjemahan dalam program-program atau kegiatan yang lebih konkrit Selanjutnya bintoro menegaskan bahwa tidak semua perencanaan adalah perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu adanya usaha untuk mencapai tujuan pembangunaan tersebut. Adapun usaha untuk mencapai tujuan pembangunan itu berkaitan dengan peranan pemerintah sebagai pelapor pembangunan. Ciri-ciri pembangunan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Perencanaan pembangunan adalah suatu usaha yang melahirkan suatu rencana untuk mencapai suatu rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap. Hal ini dicermikan dalam usaha peningkatan produksi nasional yaitu berupa tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang positif. 2. Laju pertumbuhan ekonomi yang positif akan tercapai bila pertumbuhan penduduk lebih kecil dari pertumbuhan ekonomi nasional.



3. Perencanaan pembangunan adalah usaha untuk melahirkan suatu rencana untuk meningkatkan pendapatan perkapita. 4. Perencanaan pembangunanan adalah usaha untuk mengadakan perubahan keseimbangan srtuktur ekonomi. 5. Perencanaan pembangunan adalah usaha untuk perluasan kesempatan kerja, artinya menanggulangi pengangguran yang kentara atau tidak tersembunyi juga diupayakan perluasan kesempatan kerja untuk menampung masuknya golongan usia kerja baru dalam kehidupan ekonomi. 6. Perencanaan pembangunan adalah usaha untuk meratakan pembangunan khususnya pemerataan pendapatan antar golongan-golongan dalam masyarakat dan pemerataan antar daerah dan daerah lainya dalam wilayah negara. 7. Perencanaan pembangunan adalah usaha untuk membina lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan pembangunan 8. Perencanaan pembangunan adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan membangun secara bertahap yang didasarkan kepada kemampuan nasional. 9. Perencanaan pembangunanadalah usaha yang dilakukan secara terus menerus untuk menjaga kestabilan ekonomi. 10. Teradapat negara-negara yang mencamtumkan sebagai tujuan pembangunannya yaitu hal-hal yang bersifat fundamental atau ideal yang harus dicapai dalam jangka panjang.



b. Perencanaan di berbagai negara Perencanaan di negara-negara sosialis Negara sosialis lebih menyenangi perencanaan ketat dan terpusat baik mengenai perencanaan ekonomi atau perencanaan pembangunan. Dengan perencanaan terpusat ini maka pemerintah dengan ketat campur tangan dalam pengarahannya. Perencanaan yang ketat dan terpusat ini telah dilakukan rusia pada tahun 1929 dan ternyata cupkup berhasil. Perencanaan di negara maju Negara-negara yang maju ini terkenal dengan sebutan kapitalis karena disini yang berlaku adalah mekasinisme pasar dan harga secara leluasa. Artinya yang menentukan perkembangan ekonomi adalah kekuatan-kekuatan pasar. Perencanaan pembangunan di negara berkembang Pada dasarnya negara berkembang melakukan perencanaan ekonomi atau pembangunan, macam perencanaan yang dilakukan adalah sebagai berikut :



a.



Perencanaan proyek demi proyek Perencanaan proyek demi proyek ini di lakukan di sektor publik. Perencanaan ini tidak dilandasi oleh suatu kerangka dasar atau kebijakan yang bersifat meyatukan.



b.



c.



d.



Oleh sebab itu antara proyek dengan proyek yang lain ada yang berkaitan dan ada pula yang tidak barkaitan Perencanaan sektoral Perencanaan sektoral adalah perencanaan kebijakan dan kegitan usaha untuk memperkembangkan bidang-bidang atau sektor-sektor pembangunan. Perencanaan komprenhensif Untuk mengatasi terjadinya tumpang tindih antara rencana-rencana sektoral seperti yang telah dijelaskan diatas, maka banyak negara telah mulai dengan membentuk suatu badan perencanaan yang diserahi tugas untuk menyusun rencana nasional yang komprehensif. Perencanaan regional Pembangunan antar daerah dalam suatu negara biasanya berbeda-beda. Ada daerah yang miskin dan ada pula daerah yang kaya, karena hal ini sangat bergantunng pada pontensi atau sumber-sumber yang tersedia untuk membangun dalam daerah tersebut. Kalau perkembangan daerah yang tidak merata antar daerah di biarkan saja, maka menurut gunnar myrdal dalam bintoro dapat menimbulkan apa yang disebut back wash effect yaitu menaikkan tenaga dan modal yang diperlukan ke tempat yang mulai dibagun, sehingga daerah lain disekitar daerah tersebut menjadi mundur dan terbelakangan.



Koordinasi Perencanaan Melalui Perencanaan Operasi Perencanaan dapat terdiri dari rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana tahunan. Rencana jangka panjang menjadi pedoman penyusunan rencana jangka menengah. Rencana jangka menengah disusun dalam rangka perspektif jangka panjang tersebut. Rencana tahunan kini diperkembangkan, sehingga mempakan bagian dan peralatan dalam melaksanakan rencana jangka menengah dengan cara penyusunan kebijakan dan program kegiatan yang lebih konkrit, sehingga perencanaan menjadi lebih operasional. Supaya rencana lebih dapat dilaksanakan, maka perencanaan hams memuat isi yang operatif dan diterjemahkan dalam program kegiatan spesifik, cara ini discbut dengan perencanaan operasionil tahunan. Dalam perencanaan temcbut rencana jangka mcnengah lcbih merupakan pedoman pengarahan kegiatan dan perkembangan yang harus ditcmpuh, dan perlu disesuaikan sctiap tahun pelaksanaah, sesuai dengan perkembangan kemajuan dan perubahan-perubahan di bidang ekonomi, sosial, kapasitas administmsi, dunia swasm, tersedianya data statistik, serta teknologi. Suatu rencana yang bersifat operasioniil harus memberikan gambaran keadaan sosial ckonomi pada tahun yang ldmpau, sumbersumber ekonomi yang tcrsedia untuk tahun tertentu, gambaran mengenai kegiatan sosial ekonomi, penetapan tujuan dan kebijakankebijakan untuk tahun yang bersangkutan, pcnetapan rencana investasi yang tepat,usunan program-program sektoral, dan penetapan proyek-proyek yang akan dilakukan.



Untuk memberikan gambaran mengenai hal-hal tersebut di atas maka dalam proses penyusunan rencana operasional tahunan, perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut: 1.Mengadakan tinjauan terhadap kcadaan (review) tahun yang lalu dalam pclaksanaan pembangunan dan mengadakan perkiraan perkembanagn tahunan yang akan datang (forecast). 2. Suatu perkiraan mengenai perkembangan untuk tahun yang akan datang merupakan unsur penting dalam penyusunan rencana memberikan kemungkinan pilihan mengenai tujuan, caracara dan perkiraan pelaksanaan untuk rencana yang bersangkutan. Kualitas suatu perkiraan sangat tergantung kepada hasil tinjauan dan data statistik yang tersedia dan kualitas informasi yang dipakai, serta sistem operasional tahunan. Gunanya adalah untuk informasi dan pelaporan dalam perencanaan. 3. Mengadakan penclitian mengcnai sumber-sumber yng dibutuhkan dan tersedia bagi pembangunan, khususnya sumber-sumber pembiayaan, sumber-sumber bahan vital, dan tenaga-ienaga penting untuk sektor-sektor prioritas. 4. Merumuskan tujuan dan perkiraan hasil pelaksanaan untuk tahun yang bersangkutan dalam rangka realisasi rencana pembangunan jangka menengah serta pertimbangan-pertimbangan kebijakan jangka pendek lainnya. 5. Menyusun suatu rangka kebijaksanaan pembangunan yang konsisten guna mendukung Pelaksanaan pembangunan dan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan tersebut di atas. Pola kebijakan ini menjadi landasan dan pengarahan bagi program investasi dan merupakan suatu dukungan bagi pelaksanaan program dan proyek-proyek Kebijakan yang harus dirumuskan adalah dibidang ekonomi umum, kebijakan moneter dan fiskal, harga, perdagangan luar negerakebijakan di bidang industri, dan sebagainya. 6. Menyusun rencana sektoral yang terdiri dari berbagai program yang konsisten sesuai dengan kebijakan untuk mencapal tujuan rencana tahunan, selaras dengan prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya. Program-program ini kemudian diperinci dalam berbagai proyekproyek. Program kerja daripada program-program dan proyek- proyek pembangunan ini perlu pula disusun dan dikaitkan sekaligus dengan rencana penyediaan pembiayaannya. 7. Mengusahakan adanya konsistensi antara perencanaan secara sektoral dan regional. Pertimbangan regional penting “terutama mengenai penenman lokasi proyek-proyek. 8. Mengadakan koordinasi antara rencana investasi pemintah dan rencana yang akan dilakukan oleh sektor swasta, sehingga dana pembangunan dan arah perkembangan berjalan seefisien mungkin. Dalam hal ini termasuk kebijakan pengarahan perkreditan untuk investasi dan penanaman modal pemsahaan-pemsahaan negara dan swasta. Program dan Proyek Pembangunan Suatu rencana operasionil tahunan akan memuat program-program sektoral tertentu yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan rencana. Program tersebut kemudian diperinci dalam proyek-proyek, dan selanjutnya setiap proyek dikaitkan dengan rencana pembiayaan. Hal ini telah dikemukakan ketika menguraikan perlunya koordinasi antara rencana tahunan dengan anggaran belanja negara



Suatu program pembangunan yang baik harus mempunyai paling sedikit ciri-ciri sebagai berikut: 1. Tujuan yang dirumuskan jelas. 2. Penentuan peralatan yang terbaik untuk pencapaian tujuan tersebut. 3. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten dan atau proyek-proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program se-efektif mungkin. 4. Pengukuran dengan ongkos—ongkos yang diperkirakan danbkeunttmgan-keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut. 5. Hubungan dengan kegiatan-kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program pembangunan lainnya. Suatu program pembangunan tidak berdiri sendiri. 6. Berbagai upaya dibidang manajemen, termasuk persediaan tenaga,pembiayaan dan lainlain untuk melaksanakan program tersebut. didalam pengembangan suatu proyek dilampaui beberapa tahap yang memerlukan pemikiran aspek adminsitratinya Tahap-tahap itu adalah: 1. Tahap pencetusan gagasan(conception) 2. Formulasi rencana atau program kerja proyek 3. Analisa dan evaluasi 4. Pelaksanaan proyek 5. Laporan dan feedback (termasuk pengawasan) 6. Evaluasi pelaksanaan hasil proyek



Proses Perencanaan di Indonesia Tahapan Perencanaan: Proses penyusunan rencana baik itu jangka panjang, menengah maupun tahunan dapat dibagi dalam tiga tahap, yaitu: 1. Evaluasi Kinerja Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan periode sebelumnya bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang kapasitas lembaga pelaksana, kualitas rencana sebelumnya, serta untuk memperkirakan kapasitas pencapaian kinerja di masa yang akan datang.



2. Penyusunan Rencana Penyusunan rencana terdiri atas langkah-langkah sebagai berikut: a. Penyiapan rancangan rencana pembangunan oleh Lembaga Perencana dan bersifat rasional, ilmiah,menyeluruh, dan terukur; b. Penyiapan rancangan rencana kerja oleh lembaga-lembagabpemerintah sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada rancangan pembangunan; c. Musyawarah perencanaan pembangunan; dan d. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan 3. Penetapan Rencana Pada tahap ini penetapan rencana dilakukan oleh pihak-pihak terkait yaitu para pembuat kebijakan tertinggi dan perwakilan rakyat dalam sebuah sidang untuk menetapkan landasan hukum bagi rencana pembangunan yang dihasilkan pada langkah kedua.Dalam siding ini dihasilkan sebuah Peraturan Perundang-undangan tentang Perencanaan Pembangunan Nasional/Daerah. 4. Pengendalian Pengendalian pelaksanaan rencana adalah wewenang dan tanggungjawab pimpinan lembaga/departemen. Rencana pembangunan yang telah disepakati dan telah disempurnakan perlu dikukuhkan sebagai Produk hukum agar mengikat bagi semua pihak untuk melaksanaknnya. Bergantung pada tingkatannya,landasan hukum menunjukkan tingkat konsistensi antar rencana dan pelaksanaan yang diinginkan. Oleh karena rencana tahunan menyatu dengan APBN/APBD, pengesahan rencana tahunan sudah ditetapkan dengan UU/Perda sehingga pilihan yang ada hanya rencana jangka panjang dan menengah. B. KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Usaha pembangunan menghendaki adanya kebijakan dan program-program pembangunan. Perencanaan maupun pelaksanaan untuk mencapai tujuan kebijakan maupun program tersebut harus dilakukan oleh badan-badan pemerintahan. Berbagai pelaksanaan program dan pencapaian sasaran pembangunan merupakan kegiatan yang bersifat antar sektor dan antar lembaga. Seringkali hambatan, dalam pelaksanaan berbagai kegiatan usaha dan program pembangunan disebabkan karena kurangnya koordinasi. Hal ini lebih-lebih lagi dengan meningkatnya macam program yang bersifat antar lembaga, misalnya saja program mengenai pengendalian lingkungan, program keluarga berencana, program peningkatan produksi pertanian (hal ini menyangkut unsurunsur pertanian, pekerjaan umum, perdagangan, perbankan dan lain-lain program perkotaan dan lain-lain ) Hal yang tidak kurang pentingnya adalah masalah komunikasi dan koordinasi pelaksanaan berbagi program di dalam sesuatu sektor atau antar-sektor, terutama yang memperoleh prioritas dan yang melibatkan berbagai departemen/lembaga tersebut.



Pertama, perlu ditentukan secara jelas siapa badan/lembaga manayang secara fungsional akan diserahi wewenang mengkoordinasikan program di dalam suatu sektor atau antar-sektor. tersebut. Sebaiknya wewenang tersebut diletakkan pada badan/lembaga Yang secara fungsional paling bertanggungjawab atas program- program sektor atau antar sektor tersebut. Tetapi seringkali diberikan kepada suatu badan atau pejabat yang wewenangnya memang koordinasi antar ' lembaga. (Misalnya saja Menteri Koordinasi Bidang Ekonomi atau Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat). Kedua, perlu diperhatikan penyusunan program pelaksanaan yang jelas dan baik. Dengan ini diharapkan kejelasan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh masing-masing badan atau lembaga yang berhubungan. Program koordinatif ini diusahakan sedemikian rupa sehingga saling menunjang untuk mencapai hal yang merupakan kepentingan bersama. Ketiga, dalam program pelaksanaan itu, dasar prinsip fungsionalisasi perlu dituangkan ke dalam rangkaian prosedur yang serasi, jelas, dan ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam hubungan pelaksanaan program tersebut. Dalam hal ini diperlukan bentuk dan cara kerja masing-masing organisasi yang sesuai dan jelas. Seringkali perlu diperhatikan tahap-tahap pelaksanaannya, misalnya tahap peralihan, konsolidasi dan seterusnya. Keempat, perlu pula dikembangkan hubungan kerja yang lebih baik, antara lain dalam bentuk badan kerjasama atau suatu panitia kerjasama dengan tanggungjawab koordinasi yang jelas. Namun perlu dijaga agar hal ini tidak mengurangi tugas-tugas dan tanggungjawab unit-unit organisasi yang telah ada secara fungsionil. Di Indonesia hal ini misalnya terjadi dengan adanya Badan Koordinasi Berencana Nasional dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kelima, perlu pula diusahakan koordinasi melalui proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan pembiayaannya. Hal ini senada dengan yang pernah disampaikan oleh menteri keuangan RI tahun 2008. Koordinasi pelaksanaan pembangunan ini perlu pula dilakukan pada tingkat tertinggi pemerintahan. Maksudnya adalah supaya kekurangserasian, hambatan, kelemahan disatu segi di dalam pelaksanaan Pembangunan, pengambilan keputusan untuk koreksinya tetap di dalam rangka konsistensi pelaksanaan secara menyeluruh. Dalam banyak negara, hal ini dilakukan dalam suatu dewan pembangunan nasional atau yang semacamnya. C. PENGAWASAN DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Perkembangan pelaksanaan pembangunan diusahakan untuk secara terus menerus dimonitor, sehingga dapat diukur pelaksanaannya. Hal ini biasanya dilakukan melalui sistem pelaporan kemajuan, review dan evaluasi serta penyajian hasil monitor untuk keperluan kebijakan pengambilan keputusan, perencanaan kembali (reformulasi) dan pelaksanaan kembali (re-implementasi). Untuk kepentingan pelaporan pelaksanaan pembangunan, terutama pelaksanaan program-program dan proyek-proyek pembangunan pada umumnya, yang didesain suatu format laporan tertentu. Format laporan itu memuat data-data perkembangan, sesuai dengan rencana kerja dariprogram maupuin poyek pembangtman yng bersangkutan. Laporan dapat memuat pelaksanaan kegiatan fisik dan ada pula yang digabung dengan laporan pelaksanaan pembiayaannya. Dalam sistem laporan ini seringkali terdapat kesulitan utama yaitu dalam



menentukan kriteria dan indikator kemajuan. Terutama bila hal ini diterapkan pada kegiatan atau proyek- proyek yang bersifat atau dibidang sosial. Suatu sistem pelaporan yang baik akan memberikan sumbangan bagi pengawasan, penyusunan review dan evaluasi. Suatu keadaan pelaporan yang kurang representatif, mtmgkin akan memberikan kemungkinan kesalahan—kesalahan dalam pengambilan keputusan. Dalam bidang ini perlu pula pengembangan statistik, supaya dapat tersedia informasi yang tepat pada waktunya. Mengenai review dan evaluasi, dapat dibedakan antara review dan evaluasi yang memberikan gambaran dasar bagi titik take of untuk rencana selanjutnya Atau memberikan gambaran keadaan potensi maupun hambatan keadaan sewaktu akan dimulai pelaksanaan rencana berikutnya. Agar pelaksanaan administrasi dapat dipertanggungjawabkan, menurut Tjokroamidjojo ( 1995 :213), maka dapat dilakukan empat cara yaitu: 1, Terdapatnya sistem dalam pelaksanaan administrasi itu sendiri yang menyebabkan ia dapat membatasi diri dalam pelaksanaan kebijakan politik yang telah ditentukan oleh kehendak politik bangsa dalam proses politik. 2. “Pengawasan serta hak—hak yng dipunyai oleh badan legislatif untuk mengusahakan pelaksanaan pemerintahan sejalan atau sesuai dengan kehendak politik yang telah ditetapkan. 3. Di negara-negara yang memberikan kedudukan yang kuat, bebas dan cukup tinggi kepada kekuasaan yudisiil, maka kekuasaan ini juga mempunyai hak-hak pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan. 4. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri melalui organisasi-organisasi masyarakat, kelompok kepentingan dan saluran-saluran lain yang dapat dilakukan dalam proses politik suatu negara tertentu, terhadap pelaksanaan pemerintahan. D. PARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang kontinu dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Dan di negaranegara baru berkembang usaha pembaharuan ini seperti telah dikemukakan terdahulu, pada umumnya dilakukan dengan peranan pemerintah yang aktif, dan dengan usaha secara berencana. Pembangunan yang meliputi segala segi kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya itu baru akan berhasil, apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi seluruh rakyat dalam suatu negara Tidak saja dari pengambil kebijaksanaan tertinggi, perencana pemimpin pelaksana operasioniil, tetapi juga dari petani-petani yang masih tradisional, nelayan, buruh pedagang kecil dan lain-lain. Administrasi pembangunan tidak hanya berarti kemampuan untuk menetapkan Strategi pembangunan yang baik, kemudian diperinci dalam rencana-rencana dan diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan nyata yang efektif dalam pelaksanaan pemerintahan, tetapi juga hendaknya dapat menimbulkan respon dan kerjasama seluruh rakyat (seluruh ini tentu saja relatif) dalam proses pembangunan tersebut. administrasi pembangunan juga berperan untuk melibatkan (belum tentu dalam cara-cara langsung) kegiatan masyarakat luas, sesuai dengan arah dan kebijakansanaan yang ditetapkan dalam proses pembangunan. di sini terlihat 4 aspek penting dalam partisipasi dalam pembangunan yaitu:



1. Terlibat dan ikut sertanya rakyat tersebut dengan mekanisme proses politik dalam suatu negara turut menentukan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yng dilakukan pemerintah. Dalam masyarakat demokratis maka arah dan tujuan pembangunan hendaknya mencerminkan kepentingan masyarakat. Cermin dari kepentingan masyarakat ini dilakukan melalui partisipasi rakyat didalam keterlibatan politik mereka dalam proses politik. Pengembangan keterlibatan dalam perumusan kebijakasanaan pembangunan ini tidak saja ditekankan oleh suatu organisasi seperti PBB, tetapi salah seorang ahli seperti Waldo. 2. Meningkatkan artikulasi (kemampuan) untuk merumuskan tujuan-tujuan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan itu yang sebaiknya. Oleh karena itu pada umumnya pemerintahan perlu memberikan pengarahan mengenai tujuan dan cara-cara mencapai tujuan pembangunan tersebut. Dalam partisipasi pembangunan perlu dikembangkan kemampuankemampuan masyarakat dan terutama organisasi-organisasi masyarakat sendiri untuk mendukung proses pembangunan. Hal ini disebabkan karena proses pembangunan sering kali memerlukan pembaharuan orientasi, nilai-nilai, Sikap-sikap maupun struktur kelembagaan dalam masyarakat. Satu hal yang paling menonjol misalnya adalah, masrh kurang terbinanya terutama ditingkat menengah di dalam masyarakat sedangkan hal ini amat penting untuk gairahan ekonomi dalam masyarakat “entepreneur” yang sedang berkembang. sedangkan hal ini amat penting untuk menampung kegiatan dan kegairahan ekonomi dalam masyarakat sendiri. 3. partisipasi masyarakat dalam kegiatan nyata yang konsisten dengan arah, strategi dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik. Dalam hal ini tergantung sistem dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang berlaku dalam suatu negara. Ada kalanya pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih bersifat mobilisasi daripada partisipasi, misalnya saja pengerahan tenaga untuk bekerja secara sementara waktu pada kegiatan usaha-usaha tertentu yang bersifat pembangunan. Cara ini mirip dengan wajib dinas militter, tetapi kegiatannya bersifat sosial-ekonomi. Mobilisasi kegiatan ini dapat dikenakan antara lain kepada pekerja-pekerja di kota untuk bekerja di daerah pedesaan atau dalam rangka pembangunan wilayah sungai, penghijauan hutan dan lain-lain. Demikian pula seringkali dikenakan kepada mahasiswa-mahasiswa dalam rangka kegiatan kemasyarakatan mereka. Namun kegiatan yang disebutkan di sini juga dapat dilakukan berdasarkan prinsipprinsip kesukarelaan dan dengan demikian lebih bersifat partisipasi. 4. Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam pembangunan yang berencana. Program-program ini dalam suatu tingkat tertentu memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam rencana menyangkut kesejahteraan mereka, dan juga secara langsung melaksanakan sendiri serta memetik hasil program tersebut. Program-program partisipatif ini misalnya adalah program perbaikan hidup pada tingkat lokal tertentu, pembangunan masyarakat desa, program kredit usaha menengah, usaha pengembangan pertanian melalui pengusaha tanah yang tidak besar (land departmen scheme , program pendidikan masyarakat bahkan hubungan baik antara manajemen dengan serikat pekerja dengan pengembangan kegiatan perusahaan, dan sebagainya. Hal ini lebih-lebih lagi diingat bahwa dalam pembangunan dan pembaharuan politik, salah satu perhatian adalah terdapatnya kontradiksi-kontradiksi dalam tuntutantuntutan yang bertambah (rising demands) terhadap persamaan (aquality). Selain partisipasi merupakan salah satu unsur dalam pembangunan politik, partisipasi dapat pula dijadikan landasan bagi pembangunan politik dan pembangunan bangsa (nation building). Di beberapa



negara tertentu, dikembangkan program-program partisipasi antar golongan masyarakat dalam bentuk asosiasi penduduk (people assosiation) yang dimaksudkan untuk menumbuhkan solidaritas nasional, perasaan identitas nasional dan pengembangan iklim kerja yang baik dalam suatu masyarakat yang majemuk. Tiga hal penting lainnya mendapat perhatian administrasi pembangunan dalam rangka partisipatif pembangunan yaitu: 1. Kepemimpinan Unsur pertama dari proses pengendalian usaha dalam pembangunan ditentukan sekali oleh adanya kepemimpinan, serta kualitas kepemimpinan. Peranan kepemimpinan nasional dan kepemimpinan politik suatu bangsa adalah amat menentukan. Bahkan seringkali menjadi penentu utama dari bisa atau tidaknya proses pembangunan terselenggara. Ia yang mempunyai atau menerima gagasan-agasan pembaharuan dan pembangunan, dan mampu berkomunikasi melalui otoritasnya dalam meyakinkan dan kemudian untuk menterjemahkan dalam pengendalian usaha yang menyeluruh terselenggamya proses pembangunan tersebut. Namun demikian supaya proses pembangunan ini berjalan secara terus menerus, dan menjadi kekuatan yang berkembang di dalam masyarakat itu sendiri, maka dibutuhkan banyak pembinaan dalam segi kepemimpinan ini. Dibidang administraasi negara sendiri, serta organisasi-organisai yang terkait dengannya, diperlukan pemimpin-pemimpin formil, yaitu pemimpin yang mendapat legalitas dan kekuasaan formil (pemerintah). Kepemimpinan formil adalah kepemimpinan karena posisi dan kekuasaan legalnya. Tetapi ada juga kebutuhan akan peranan kepemimipinan karena kepribadian dan gaya persuasinya. Partisipasi masyarakat terutama masyarakat di perdesaan justru lebih banyak membutuhkan tipe kepemimpinan yang ditokohkan atau yang dituakan oleh masyarakat, biasanya disebut sebagai tokoh masyarakat, pemuka agama, kepala adapt dan sebagainya. Kepemimpinan ini sering disebut sebaut sebagai pemimpin informa . Maka pemerintah selaku penumpin formal harus mampu bekerjasama dengan pemimpin informal. 2. Komunikasi Segi lain yang mendapat perhatian administrasi pembangunan untuk lebih terdapatnya partisipasi, adalah komunikasi. Gagasan-gagasan, kebijakan, rencana hanya akan mendapat dukimgan bila diketahui dan kemudian dimengerti. Bahwa hal-hal tersebut mencerminkan sebagian atau seluruh kepentingan dan aspirasi masyarakat (kelompok masyarakat). Kemudian diterima secara pengertian oleh masyarakat, bahwa hasil dari kebijkan rencana itu akan betul-betul sebagian atau seluruhnya akan dipetik oleh masyarakat. Komunikasi bukan hanya penerangan, biarpun penerangan suatu hal yang penting, tetapi penerangan menumbuhkan suatu iklim pengertian aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat dan pengembangan kepada tujuan-tujuan yang bersifat pembangunan secara nasional. 3. Motivasi Motivasi merupakan dorongan individu untuk melakukan sesuatu. Masyarakat tradisional di negara berkembang biasanya memiliki motivasi yang rendah. Mereka cenderung memilih sikap pasrah terhadap ada yang ada di depannya. Kondisi seperti ini mengharuskan pemerintah juga termotivasi untuk memberikan dorongan kepada masyarakat agar turut serta dalam pembangunan.



BAB VII Pembangunan Administrasi Dalam Rangka Administrasi Pembangunan A. Langkah-langkah dalam Administrasi Pembangunan Ciri kegiatan pembangunan adalah dilaksanakan secara sadar, komprehensif, terencana, bertahap, dan berkesinambungan. Sembilan langkah yang didasarkan kepada pemikiran Siagian yang tertuang dalam bukunya (2004:151) yakni sebagai berikut: 1. Menumbuhkan Motivasi untuk Membangun Konsep pembangunan mengandung pandangan bahwa melalui kegiatan pembangunan , mutu hidup dalam semua aspeknya dapat diubah. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengubah mutu hidup yakni melalui proses sosialisasi kebijakan nasional, penyebaran informasi, perluasan wawasan, dan peningkatan kecerdasan. 2. Perumusan dan Pengambilan Keputusan Politik Pengambilan keputusan politik merupakan fungsi dari tokoh yang mendapat kepercayaan untuk duduk di lembaga legislatif atau perwaklan rakyat. Pengambilan keputusan politik tidak bisa dipisahkan dari pelaksananya, tetapi juga oleh pertimbangan lainnya, seperti: a) Pemerintah memiliki berbagai jenis informasi yang dapat dijadikan bahan masukan, b) Hanya pemerintah yang memiliki aparat yang menjangkau



pelosok



wilayahnya,



c)



Pemerintahlah



yang



harus



menjadi



penanggungjawab tindakan operasionalnya. 3. Peletakkan Dasar Hukum Diperlukannya dasar hukum untuk: a) menentukan, menggarap, dan mobilisasi dana, b) penentuan lahan, c) perlakuan terhadap investor, d) peraturan lain yang diarahkan untuk menjamin bahwa tidak ada kegiatan penyelenggaraan pembangunan tanpa dasar hukum. 4. Perumusan Rencana Pembangunan Nasional Pembangunan nasional merupakan upaya negara bangsa dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya. Pembangunan memiliki ciri seperti komprehensif, konsisten, sistematik, progmatik, dan berkelanjutan.



5. Penetuan dan Perumusan Program Kerja Penyusunan program kerja merupakan upaya untuk lebih memahami situasi, kondisi, jenis dan bentuk masa depan yang akan diperkirakan akan dihadapi sehingga faktor ketidakpastian berkurang, perubahan dapat diantisipasi dan diberikan respons, skala prioritas makin tajam, sasaran makin konkrit, kurun waktu makin pendek dan sebagainya. 6. Penentuan Berbagai Proyek Pembangunan Sangat diperlukan aturan main tentang siapa saja yang harus mengerjakan suatu proyek dalam bentuk peraturan perundangan. 7. Implementasi Rencana dan Program Kerja Diperlukan instrumen sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan dilihat dari tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja. 8. Pentingnya Sistem Penilaian Penyelenggaraan fungsi ini memungkinkan manajemen mebandingkan hasil yang seharusnya dicapai melaui pelaksanaan kegiatan tertentu dengan hasil yang senyatanya dicapai. 9. Pentingnya Mekanisme Umpan Balik Kesinambungan akan sangat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai umpan balik, bila perlu mengkaji ulang seluruh proses sebelumnya, termasuk misi, rumusan strategi, rencana, program kerja maupun kegiatan operasional. Paradigma klasikal administrasi negara perlu ditinjau ulang dan dipilih mana yang masih berlaku dan paradigma baru apa yang perlu ditambahkan sehingga sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional. B. Paradigma Baru dalam Administrasi Negara Disampaikan oleh Siagian (2004:159) mengenai paradigma baru administrasi negara yakni sebagai berikut:



Aparatur yang Berdaya Guna Daya guna (efisiensi) merupakan salah satu prinsip manajemen yang harus selalu dipegang teguh oleh semua pihak. Aparatur yang Berhasil Guna Aparatur yang berhasil guna atau efektif berarti mampu memanfaatkan dana, daya, sarana, prasarana, dan sumber daya yang telah ditentukan atau dialokasikan dengan hasil yang optimal dalam batas waktu tertentu yang telah ditetapkan. Aparatur yang Produktif Produktivitas kerja pada dasarnya berarti perolehan hasil yang maksimal dengan menggunakan masukan yang minimal. Proses yang terjadi haruslah efektif dan efisien. Aparatur yang Bersih Aparatur negara yang bersih merupakan bagian integral dari kebijaksanaan umum yang ditempuh oleh pemeruintah suatu negara dalam menjalankan roda pemerintahan. Aparatur yang Berwibawa Kewibawaan aparat bisa ditimbulkan oleh: a) kemampuan memberikan pelayanan yang cepat, aman, dengan prosedur sederhana tetapi bersahabat, b) pengetahuan yang mendalam tentang bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya, c) kemahiran dan keterampilan yang tinggi dalam penyelenggaraan fungsinya, d) disegani, e) kepemilikan informasi yang tidak dimiliki oleh pihak manapun. Aparatur yang Profesional Kehandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu yang tinggi, waktu yang tepat, cermat dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh masyarakat selaku yang dilayani. Aparatur yang Kreatif Aparatur pemerintah dituntut untuk memiliki tingkat kreativitas yang tinggi. Para pelaksana berprakarsa dalam pelaksanaan tugas.



Aparatur yang Inovatif Perwujudannya berupa hasrat dan tekad untuk selalu mencari, menemukan dan menggunakan cara kerja baru, metode kerja baru dan teknik baru dalam pelaksanaan tugas pekerjaan. Aparatur yang Transparan Transparansi atau keterbukaan harus dilakukan karena dengan demikian masyarakat dapat mengetahui berbagai hal seperti: a) tidak adanya tindakan pemerintah yang merugikan rakyat, b) oknum dalam birokrasi yang menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangannya, c) prosedur perolehan haknya, d) penegakan hukum yang tidak pandang bulu, dan segi bernegara lainnya yang benar-benar menjurus pada peningkatan mutu hidup. Aparatur yang Tanggap Birokrasi pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented) serta memiliki kemampuan yang tinggi untuk memecahkan masalah (problem solving). Aparatur yang Peka Kepekaan aparatur dalam hal ini kecekatan memanfaatkannya sehingga menjadi pendorong bagi peningkatan knerja di masa depan yang pada gilirannya akan meningkatkan wibawa pemerintah dan kepuasan bagi para pelaksananya. Aparatur yang Antisipatif dan Proaktif Aparatur mampu mengenali sifat, jenis dan bentuk perubahan yang terjadi dan mengantisipasinya secara dini. Aparatur yang Mempunyai Visi Aparatur pemerintah perlu memahami sejarah dan mampu belajar daripadanya agar faktor keberhasilan dapat dimanfaatkan dan dikembangkan dan pada waktu yang bersamaan kesalahan yang mungkin pernah dilakukan tidak diulang lagi. Paradigma baru ini diharapkan memberikan perubahan yang positif terhadap apa yang sudah banyak dikeluhkan oleh masyarakat tentang birokrasi.



Bab VIII Gender Dalam Pembangunan A. Posisi Perempuan dalam Pembangunan dan Pemerintahan Pembangunan tata ruang pemerintahan memerlukan adanya sebuah interaksi untuk berpartisispasi dalam sebuah proses politik. Dalam hal ini keterlinatkan tidak hanya pada kaum laki-laki saja, perempuan juga termasuk. Namun, pada nyatanya keterlibatan perempuan dalam proses pemerintahan ternyata rendah dikarenakan pola pikir atau mind-set dari masyarakat yang ada dalam masyarakat itu sendiri ksusunya kaum laki-laki, sehingga menyebabkan adanya keterpinggiran bagi kaum hawa. Sebagian dari perempuan telah mencoba untuk menjalanakan peran public, tetapi hanya sebagai pelengkapnya saja. Pekerjaan yang biasa di perankan oleh perempuan dalam urusan public yaitu MC, penerima tamu, serta sesi konsumsi saja. Dapat kita ketahui perempaun pada umunya mengatur urusan rumah tangga khususnya sebagai aktor pelaku serta korban yang mana dalam hal ini ditakutkan akan mempengaruhi dari urusan publik, oleh karena itu pula perempuan jarang mengambil peran aktif di dalam urusan publik. Hal menarik yang justru kebanyakan dari kaum perempuan yang mengambil peran-peran aktif yaitu pada kegiatan-kegiatan sosial. Kegiatan-kegiatan sosial berupa PKK, posyandu, majelis taklim, serta arisan bagi istri dari kepala kantor dan istri-istri para pegawai negeri biasa. Hal ini menjadi sebuah toleransi bagi masyarakat terhadap kaum perempaun dan telah mentradisi. Peristiwa ini juga menjadi keharusan bagi kaum perempuan-perempuan yang menjadi sebuah keharusan serta tuntutan dari sebuah peran sosial. Dalam hal ini juga terbentuk sebuah pola bahwa kaum laki-lai yang mengambil peran urusan politik, urusan mencari nafkah dalam keluarga, serta berususan dengan hal yang kotor-kotor, sehingga dalam hal ini perempuan hanya difokuskan dengan urusan rumah tangga seperti mengurus anak. Dalam konteks ini pula menyangkut pada pemilihan politik yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, yang mana perempuan biasanya akan mengikuti pada pilihan suami mereka, tetapi era sekarang ini perempuan memiliki pola piker piker tersendiri yang biasanya meliahat dari pemapilan fisik sehingga dari sini mulai ada perlawanan dalam memilih jalurnya sendiri khususnya hal memilih pilihan politiknya. B. Persepsi tentang Partisipasi Politik dan Pembangunan Adanya sebuah persepsi dalam masyarakat akan sangat mempengaruhi terhadap partisipasi dalam politik baik dalam berperilaku, bersikap serta berindak. Sebuah persepsi yang baik akan memunculkan sikap-sikap simpati serta empati. Sebaliknya, sebuah persepsi yang buruk cenderung akan akan memunculkan sikap antipati sehingga apatisme. Persepsi mulai muncul dari seperangkat nilai yang terkristal dalam diri seseorang melalui berbagai proses interaksi sosial sebagai wahana pendidikan nilai yang berlangsung dalam lingkungan masyarakatnya. Adanya sebuah mind-set bahwa kaum laki-laki yang bertanggung jawab atas urusan public, masalah pemerintahan, pembangunan, serta politik sehingga membuat kaum perempuan juga ber mind-set untuk menjauhi hal-hal tersebut, namun hal ini menjadi sebuah kewajaran saja. Hal ini menjadi sebuah kewajaran karena mengingat bahwa perempuan tidak hanya menjalankan peran-peran domestic yang selama ini



dipahami, bahkan tiga peran sekaligus telah dijakankan oleh perempuan. Ketiga peran tersebuat yaitu : A. Peran domestic yang terkait tanggung jawab perempuan yaitu dalam urusan rumah tangga, B. Peran produktif yang terkait dengan tanggung jawab perempuan dalam bidang ekonomi untuk menghasilkan uang dan juga meringankan beban ekonomi keluarga, C. Peran sosial yaitu tanggung jawabg untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan mewakili keluarga seperti menghadiri arisan, posyandu, kegiatan PKK, serta pengajian. Adanya sebuah peran domestic dianggap rendah dimata laki-laki karena hal itu dianggap kewajaran semata, sementara peran sosial dan peran produktif peremuan lebih ke sosial dan kegiatan politik harus dijauhi oleh kaum perempuan, dan peran domestic yang mana perempuan menjauhkan dri arus politik yang seharusnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan soal-soal public. Dalam domestikasi peran perempuan berdampak pada lemahnya posisi khususnya dalam pengambilan kebijakan politik dalam gender. Pemahan perempaun akan partisipasi dari pemahaman serta temuan-temuan memperlihatkan bahwa pemahaman perempuan tentang partisipasi masih terbatas pada aspek formal yang mengaitkan dengan kegiatan politik. Dalam hal pemilihan umum misalnya, dalam hal ini kaum laki-laki di anggap sudah mewakili atas kepentingan keluarga dan mencakup juga kepentingan perempuan didalamnya, dan perempuan merasa tak perlu lagi repot-repot dalam pemilihan umum. Kepentingan perempuan adalah kepentingan keluarga, dan pada akhirnya akan menjadi kepentingan masyarakat. Persoalan mengenai terjadinya sebuah perpisahan dalam sebuah keluarga itu karena efek samping dari sejumlsah masalah yang yang dialami atau yang ada dalam keluarga tersebut. C. Faktor-Faktor dan Masalah yang Menghambat Perempuan dianggap menjadi penghambat dalam terjadinya sebuah pembangunan. Persepsi bahwa perempuan tidak pantas dalaqm jabatan-jabatan public dan politik karena sifat-sifatnya yang halus dan memiliki tugas-tugas khusus di rumah. Dalam hal ini, ada beberapa factor yang menghambat keterlibatan perempuan dalam sebuah pembangunan yaitu : 1. factor Kultural Factor cultural ialah yang berkaitan dengan konstruk tradisi yang berlaku di dalam masyarakat. Perempuan sangat rendah sekali berpartisipasi dalam pembangunan. Hambatan pembangunannya yaitu : - Persepsi perempuan terhadap sifat aktivitas pembangunan yang berkaitan dengan kegiatan rapat di malam hari,paradigm kalah-menang dalam



politik, dianggap bertentangan dengan nilai yang berlaku di dalam masyarakat dan bagi perempuan ini bertentangan dengan kodratnya. -



Peran domestic artinya perempuan juga dapat menjadi mitra kerja bagi suaminya edalam perekonomian keluarga



-



Pandangan agama dimaknai, perempuan perempuan melakukan aktifitas politik bukan karena keinginan merubah terhadap realitas sosial tetapi lebih kepada pengabdian sehingga jarang muncul tindakan bermakna untuk memperbaiki perempuan dalam organisasi politik.



2. Faktor Struktural Dalam factor structural ini berupa rendahnya tingkat pendidikan perempuan. Adanya hal tersebut memuncukan sebuah kendala structural yaitu kendala structural yang tidak peka terhadap gender dan ini yang membuat makin mengecilnya kandidat perempuan dalam partai politik. Hal ini juga yang menyebabkan tidak tersampainya sebuah aspirasi kaum perempuan dalam pembuatan kebijakan publik yang mana sentisif akan sebuah gender. Untuk mendapatkan sebuah kader perempuan yang berkualitas dinilai sangat sulit, bukan karena pendidikannya tetapi karena kemauan terjun dalam partai politik. Sebenarnya hal ini bergantung juga pada dukungan modal dari suami yang telah bekerja dalam partai politik serta dari keluarga yang telah mapan dan berdiam pada partai politik juga. Dalam kendala faktor cultural serta structural mempunyai kendalakendala tersendiri, namun yang lebih nampak yaitu pada factor kulturalnya. Kegiatan-kegiatan diskusi yang biasanya dilakukan pada malam hari, penuh dengan kepulan asap rokok serta wejangan kopi dianggap kurang pantas saja jika perempuan ada di dalamnya. Adapun bila memang dalam sebuah diskusi terdapat perempuan biasanya dianggap sebagai penyegar rapat semata dan sebagiannya merupakan bagian dari kultur aktivitas politik yang memperkecil ruang gerak perempuan. Contoh hal nya dalam forum diskusi tingkat RT/RW yang mana biasanya diselingi dengan permainan catur ataupun kartu, hal ini sangat bertolak belakang dengan kultur kaum perempuan. Simpulan ekspolari dari sebuah hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 1. Keterlibatakan perempuan dalam aktivitas public mulai dari tingkat RT/RW atau organisasi masyarakat masih jauh dari harapan. 2. Kegiatan atau aktivitas politik dianggap bertolak belakang dengan kodrat perempuan serta kegiatan seperti nongkrong denngan adanya



wejangan kopi, kepulan asap menjadi hal yang tidak wajar di kalangan kaum perempuan. 3. Partisipasi perempuan dalam sektor public masih relative terbatas. 4. Peran domestic yang di titi kaum oerempuan sebagai jalan hidup adalah sebuah keniscayaan yang harus dimaknai sebagai dedikasi terhadap peran yang bersifat given, bahkan ibadah yang bernilai transedental. 5. Factor yang mempengaruhi secara dominan terhadap partisipasi perempuan dalam pembgangunan daerah yaitu factor religi, serta budaya masyarakat tercermin dari mind-set yang telah mentradisi