SBD [PDF]

Citation preview

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang



Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi banyak membawa perubahan baik dalam perubahan pola hidup maupun tatanan social termasuk dalam bidang kesehatan yang berhubungan langsung dengan norma dan budaya yang dianut oleh masyarakat. Pengearuh social budaya dalam masyarakat memberikan peranan penting dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggitingginya. Perkembangan social budaya dalam masyarakat merupakan suatu tanda bahwa masyarakat tersebut telah mengalami perubahan dalam berpikir. Selain itu ditemukan sejumlah pengetahuan dan perilaku budaya yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip kesehatan menurut ilmu kedokteran atau bahkan memberikan dampak kesehatan yang kurang baik bagi ibu dan anaknya. Salah satu contoh pengaruh social budaya yang masih melekat yaitu segan nya ibu hamil untuk memeriksakan kesehatan di puskesmas atau sarana kesehatan lainnya. Dengan masih adanya melahirkan dirumah yang ditolong oleh dukun. Adapun yang percaya saat melahirkan bayinya lebih senang pergi ke lading untuk melahirkan disana dan adanya pantangan-pantangan dalam makanan untuk ibu hamil dan bayinya. Dengan perkembangan zaman yang semakin maju, angka pertumbuhan penduduk pun semakin meningkat. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah mengadakan salah satu program,yaitu Keluarga Berencana atau yang lebih dikenal dengan istilah “KB”.Program ini diadakan pemerintah untuk membatasi angka kelahiran. . Kebanyakan dari masyarakat khususnya dari beberapa daerah tertentu belum mengetahui pentingnya program KB.Di beberapa daerah, masyarakatnya memiliki pandangan bahwa anak adalah sumber rezeki,



1



sehingga menurut mereka jika memiliki banyak anak maka akan banyak rezeki pula.



1.2 Rumusan Masalah a. Apa konsep dari sosial budaya KB/KR pada masyarakat daerah? b. Bagaimana cara pendekatan sosial budaya kepada masyarakat di daerah tersebut tentang pentingnya program KB/KR ? c. Bagaimana pelaksanaan KB/KR pada masyarkat Indonesia? d. Bagaimana perkembangan aspek KB/KR di daerah-daerah? e. Mengapa pengetahuan KB/KR dianggap penting untuk disampaikan di daerah-daerah? 1.3 Tujuan Makalah a. Untuk menambah informasi tentang KB/KR secara umum b. Mengetahui cara pendekatan social budaya kepada masyarakat mengenai pentingnya program KB/KR c. Mengetahui pelaksanaan pada masyarkat Indonesia d. Untuk memperluas wawasan KB/KR yang ada di masing-masing daerah e. Untuk menambah pengetahuan pentingnya KB/KR yang dilakukan pada daerah-daerah 1.4 Manfaat Makalah Untuk memahami, menambah, serta memperluas wawasan tentang pentingnya KB/KR dalam kehidupan.



2



BAB II PEMBAHASAN



2.1 Konsep Sosial Budaya Tentang KB/KR di Berbagai Daerah Di berbagai daerahterdapat budaya, adat istiadat, serta pemahaman tentang KB/KR yang berbeda-beda. Sehingga terdapat pemikiran atau mitosmitos yang diyakini didalam masyarakat itu sendiri. A. Konsep Sosial Budaya Tentang KB/KR di Berbagai Daerah Serta Mitosnya 1. Daerah Bali Pada umumnya orang Bali turun temurun selalu mengatakan filosofi “ banyak anak banyak rejeki” yang sering dikatakan orang tua jaman dulu, jika banyak anak banyak rejeki merupakan suatu arti bahwa orang bali tidak boleh putus dalam menambah tingkat pertumbuhan penduduknya sehingga dengan semakin banyaknya anggota keluarga di dalam satu keluarga dapat meringakan beban ekonomi nya. Orang bali memiliki ciri kasta wangsa yang urutan kelahirannya digolongkan kedalam golongan sudra, menurut “sastra kanda pat sari” perbedaan anak sebagai penanda kelahiran : a. Wayan/putu/Gede sebagai anak pertama diambil dari kata wayah (tua), Putu(cucu) dan Gede (besar), persamaan itu hanya menandakan ciri yang dipakai di suatu wilayah. b. Kadek/Made



sebagai



anak



kedua



Kadek



(adik),



(Madya=tengah), ini menandakan anak kedua. c. Komang/Nyoman anak ketiga bermakna sisa atau akhir. d. Ketut anak ke empat yang berarti mengikuti dan mengekor.



3



made



Dari



pemikiran



masyarakat



bali



tersebut



maka



dapat



disimpulkan konsep tersebut secara turun menurun yang diturunkan oleh Majapahit serta melestarikan konsep penamaan dalam “sastra Kanda pat” tersebut. Padahal dibalik itu kenyataannya memiliki banyak anak dapat memberikandampak yang serius bagi kesehatan. Kemungkinan akan di temui kesehatan yang terganggu, kekendoran padadinding perut, tampak pada ibu dengan perut yang menggantung.Sehingga resiko yang akan terjadi diantaranya : 1. Kelainan letak, persalinan letak lintang 2. Robekan rahim pada kelainan letak lintang 3. Perdarahan pasca persalinan 4. Persalinan lama Alasan yang perlu diketahui adalah : 1. Dapat menghambat proses perslainan, seperti kelainan letak 2. Tumbuh kembang anak kurang optimal 3. Dapat mengakibatkan terjadinya ganguan dalam kehamilan 4. Menambah beban ekonomi keluarga.



2. Daerah Aceh Bagi masyarakat Aceh Timur, memiliki 10 orang anakbukanlah sesuatu yang aneh. Mempunyai banyak anak dianggap tidak masalah karena pengasuhannya dilakukan oleh keluarga besar dan secara ekonomi, anak punya rejeki masing-masing. Namun kenyataan yang ditemukan berbeda. Tidak jarang ditemukan permasalahan kesehatan akibat anak tidak terurus.



4



Sehingga dalam merencanakan jumlah keluarga. Merupakan hal biasa bila suami melarang penggunaan alat kontrasepsi, dengan alasan menghalangi terciptanya anak yang merupakan titipan Ilahi. Hal itu juga terkait dengan sejarah panjang rakyat Aceh. Pada masa perang melawan Belanda, memperbanyak anak diperlukan sebagai upaya eksistensi orang Aceh. Sehingga menjadi tantangan tersendiri ketika Program Keluarga Berencana sulit diterima di masyarakat tersebut.



B. Konsep Sosial Budaya Tentang KR di Berbagai Daerah di Indonesia dan di Berbagai Negara a. Daerah Kalimantan Selatan Pada tahun 2012 kasus pernikahan dini merupakan kasus yang terjadi di Hulu Sungai Tengah dengan kasus 78 pernikahan dini. Banyaknya kasus kematian ibu dan dengan total 18 kasus pada tahun tersebut. Selain itu, di wilayah ini juga berlaku Perda Syariah di beberapa tempat, seperti Kabupaten Banjar Baru yang memiliki beberapa pesantren besar diwilayahnya. Lebih lanjut, praktik poligami menjadi hal yang sangat lumrah, diantaranya ditemukan di wilayah Martapura, Banjarbaru, dan Amuntai. b. Daerah Lombok Lombok—NTB Untuk wilayah NTB pada tahun 2012, ditemukan sebesar 24,5% perempuan telah menikah pada umur 18 tahun. Penelitian ini terfokus pada Pulau Lombok, yaitu Lombok Timur dan Lombok Utara yang mewakili daerah pedesaan (rural) dan Kota Mataram yang mewakili wilayah perkotaan (urban). Pemilihan wilayah ini juga dilatarbelakangi karena banyaknya kasus perkawinan



5



anak yang terus meningkat dari tahun ke tahun.Jika dilihat dari segi sosial budaya,jumlah kasus perkawinan siri di bawah umur yang tidak dicatatkan juga cukup tinggi.Dalam Bidang Kesehatan pernikahan dini tidak dianjurkan dikarenakan belum cukupnya mental dalam diri dan rahim untuk proses pembuahan. Adanya



faktor



tinggi



angka



pernikahan



siri



tersebut



dikarenakan Dampak Perkawinan Anak di Indonesia adanya budaya “Merariq” atau kawin lari pada masyarakat adat suku Sasak. Merariq juga merupakan sebuah nama lain dari pernikahan pada masyarakat Sasak yang terus ditradisikan sebagai warisan leluhur. c. Daerah Banyuwangi Penduduk asli Banyuwangi dikenal sebagai orang Osing, sementara etnis lain adalah Mataraman, dan Madura. . Banyuwangi juga dikenal sebagai basis Nadhatul Ulama yang memiliki banyak pesantren. Data pengadilan agama menggambarkan bahwa dispensasi perkawinan anak banyak ditemukan di Daerah Muncar dan Licin. Daerah Licin yang berada di kaki Kawah Ijen merupakan daerah yang banyak dihuni oleh penduduk lokal osing. Kedua daerah tersebut sama sekali belum pernah mendapatkan dampingan oleh organisasi manapun dalam hal kesehatan reproduksi. d. Sub-SaharaAfrika Di negara berkembang, jutaan anak hidup dan bekerja di jalanan, dan banyak di antara mereka yang terlibat dalam "seks demi bertahan hidup" (survival sex) dimana mereka menukar seks untuk memperoleh makanan, uang, jaminan keamanan maupun obat-obat terlarang. . Dalam segi sosial budaya ini Sub-Sahara Afrika kesehatan remaja ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar maupun pokok 6



dan juga dari factor ekonomi, dan dalam segi kesehatan hal ini sangat berbahaya untuk kesehatan reproduksi dikarenakan akan timbulnya penyakit seperti HIV/PMS.



2.2 Pendekatan Sosial Budaya Kepada Masyarakat Di Daerah Tersebut Tentang Pentingnya Program KB/KR A. Pendekatan Sosial Budaya Tentang KB di Berbagai Daerah di Indonesia a. Daerah Bali Pendekatan tersebut dapat dilakukan dengan melakukanpendekatan kepada



tokoh-tokoh



agama,



perangkatdesa/pemerintahan



serta



tokoh



tokoh



lainnya



masyarakat, yang



memiliki



pengaruh penting bagi masyarakat Bali. Setelah tokoh tersebut telah memberi pengarahan tentang akan dilaksakannya penyuluhan program KB, maka tenaga medis harus sigap melalukan penyuluhan mengenai KB. Adapun yang dapat dilakukan sebagai seorang tenaga kesehatan dalam



melakukan



pendekatan



yaitu



meningkatkan



pemahaman



masyarakattentangKB, pelayanan pemasangan alat kontrasepsi dan pemeriksaan kesehatan gratis. b. Daerah Aceh Dalam pendekatan sosial budaya tentang KB kepada masyarakat perlu jugadilakukannyapemberdayan masyarakat dengan menggunakan metode yang tepat, agar mudah dipahami.Yaitu dengan melakukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai saluran media dan teknik promosi kesehatan (Hapsara Habib Rachmat. 2017:131).



7



Pada tahap awal yang perlu dilakukan adalah melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat setempat, tokoh agama, dan perangkat daerah/desa.Sehingga mudah mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat karena mereka merupakan contoh atau panutan warga. Sehingga tokoh masyarakat dapat memberi pengarahan kepada masyarakat tentang akan adanya penyuluhan mengenai program KB, barulah para tenaga kesehatan terjun langsung dalam memberi penyuluhan mengenai KB. c. Daerah Lombok Dalam melakukan pendekatan untuk masyarakat Lombok adalah dengan mengetahui budaya dan adat istiadat daerah setempat, dengan adanya istilah Merariqdan Mosot kita dapat mengetahui mengapa di daerah Lombok terdapat banyak Pernikahan Dini. Salah satu caranya adalah dengan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dengan Ketua adat dan Pemuka agama di daerah Lombok, dengan menjelaskan tentang kesehatan reproduksi,faktor yang ditimbulkan dari pernikahan dini dan tentang mental yang dialami oleh remaja tentang pernikahan dini. d. Daerah Kalimantan Selatan Banyaknya kasus kematian ibu, karena belum siapnya reproduksi untuk dibuahi merupakan hal yang dipicu karena banyaknya pernikahan dini pada daerah tersebut, baik pada perempuan maupun laki-laki. Oleh karena itu, di daerah Kalimantan Selatan terutama di Hulu sungai tengah harus diadakannya penyuluhan dengan pemuka agama dan masyarakat bahwa penting kesehatan reproduksi pada Remaja e. Daerah Banyuwangi Pada daerah Bayuwangi terutama di Daerah Muncar dan Licin belum banyak terdapat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada



8



remaja, kita harus memberi penyuluhan kepada pemuka agama, ketua daerah dan masyarakat di Daerah Muncar dan Licin.



2.3 Pelaksanaan KB/KR Pada Masyarakat Indonesia Keluarga Berencana (KB) merupakan tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk mendapatkan objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan suami istri dan menentukan jumlah anak dalam keluarga (WHO, 2009). KB sulit dilakukan didaerah-daerah tersebut karena ada bebrapa tantangan yang dimiliki oleh petugas kesehatan maupun masyarakat sekitar tantangan tersebut meliputi kurang atau tidak tersedianya petugas lapangan kb, kurangnya kapasitas pengelola program, dan terbatasnya pendanaan kb. Rendahnya alokasi dana untuk program kb menjadi salah satu faktor penghambat terbesar untuk pelaksanaan kb di daerah. Selain itu kurang tersedianya tenaga kesehatan yang menangani kb disuatu daerah masih banyak terjadi sehingga program yang dijalankan tidak bisa berajalan secara lancar. Dalam pelaksaan KB terdapat komponen ruang lingkup program KB yang dapat diberikan kepada masyarakat yaitu : 1. Komunikasi informasi dan edukasi (KIE) 2. Konseling 3. Pelayanan Kontrasepsi 4. Pelayanan Infertilitas 5. Pendidikan Seksual



9



6. Konsultasi Pra Perkawinan dan Konsultasi Perkawinan 7. Konsultasi Genetik 8. Tes Keganasan 9. Adopsi



Berbagai program dalam ruang lingkup program KB, adalah sebagai berikut : a. Program Keluarga Berencana Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut : 1). Peningkatan pelayanan keluarga msikin, melaui Askeskin 2). Pengembangan kebijakan dan strategi nasional KB rumah sakit serta fasilitas pelayanan rawat inap 3). Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kontrasepsi 4). Jaminan ketersedian alat dan obat kontrasepsi bagi keluarga miskin dan pelayanan swasta 5). Peningkatan akses informasi dan pelayanan KB pria 6). Peningkatan Advokasi dan pelayanan komunikasi informasi edukasi serta kelangsungan hidup ibu,bayi, dan anak b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu : 1). Penyusunan buku dan materi KRR 2). Penyuluhan dan penyebaran informasi penyelenggaraan KRR melalui momen strategis 3). Pemantauan dan evaluasi 4). Pembinaan program melaui seminar dan pentaloka 5). Pengembangan modul dan system pembelajaran Adapun strategi dasar program pelayanan KB nasonal diantaranya : 10



1). Menggerakan dan memberdayakan seluruh tubuh masyarakat dalam program KB 2). Menata kembali pengeloaan program KB 3). Memperkuat SDM oprasional program KB 4). Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan KB 5). Meningkatkan pembiayaan program KB



1. System KB di daerah Banjar Bali Posyandu yang dimotori BKKBN Dinas Kesehatan dan Tim Penggerak PKK memberikan pelayanan program keluarga berencana (KB), pemeriksaan ibu hamil dan makanan sehat kepada balita. Sedikitnya 89 negara pernah mengirim utusannya ke Indonesia san sebagian besar mereka studi banding ke Bali, untuk mempelajari keberhasilan program KB dan Kesehatan Reproduksi. Beberapa dari negara tersebut kini mampu menerapkan pengaturan angka kelahiran dan pengendalian pertumbuhan penduduk di negaranya masing-masing. Namun kini, prestasi Bali dalam bidang KB pada era otonomi daerah terasa agak menurun, karena ahli Kb luar negeri tidak lagi mengadakan studi bandimg ke Bali, namun mengalihkan perhatiannya ke Jawa Barat dan Yogyakarta. Hal itu berkaitan dengan ‘greget’ penangganan di Bali yang kurang



bergairah.



disempurnakan,



Semestinya



dengan



program



harapan



KB



mampu



pada



era



otda



mempertahankan



lebih



prestasi



pelaksanaan KB yang pernah dicapai. Untuk itu, orang-orang KB harus diposisikan untuk mengambil kebijaksanaan atau memberikan masukan kepada bupati/walikota, bukan staf yang sama sekali tidak mengetahui masalah KB. Harus disadari bahwa dampak program KB tidak dapat dirasakan hasilnya dalam waktu singkat,



11



sehingga tampak seolah investasi untuk pelayanan KB merupakan pemborosan. Padahal sebaliknya, program KB mampu mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas keluarga, SDM serta melembagakan perilaku pengendalian kelahiran.



2. System KB di daerah bandung Program Keluarga Berencana di Indonesia telah terbukti sangat memberikan kontribusi terhadap pengendalian penduduk melalui kelahiran. Demikian pula halnya di Kota Bandung. berdasarkan data hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, dapat mengendalikan LPP nya sekitar 1,15 % dengan tingkat TFR 1,77. Angka tersebut lebih kecil dari LPP dan TFR tingkat Provinsi Jawa Barat maupun Nasional. Namun demikian, semenjak reformasi digulirkan, ada kekhawatiran Program KB keberadaannya kurang mendapat perhatian yang signifikan, baik dari dukungan dana, sarana dan tenaga serta regulasinya,



sehingga



akan



berdampak



terhadap



mempercepat



laju



pertumbuhan penduduk alami. Padahal saat ini, perhatian kita harus mulai diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan keluarga. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mengantisipasi, kami menyampaikan data perkembangan pencapaian Program KB Tahun 2012, dengan harapan dapat bermanfaat untuk bahan evalusai, kajian dan kebijakan keputusan pimpinan yang berkaitan dengan Program Keluarga Berencana. Mudah-mudahan dengan terbitnya Program KB dalam angka, akan banyak manfaat yang dapa diambil, baik dari sisi kebijakn maupun pelaksanaan Program Keluarga Berencana Kota Bandung. Bandung, 11 Januari 2013 Sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Barat. Kota Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia, dimana perkembangan pembangunannya semakin pesat baik secara fisik maupun non fisik. Posisi demikian merupakan salah satu daya tarik meningkatnya arus urbanisasi.



12



yang sangat



mempengaruhi terhadap meningktanya pertumbuhan laju pertumbuhan penduduk Kota Bandung.Penduduk berjumlah besar dan berkualitas merupakan modal dan potensi bagi pembangunan, namun penduduk yang besar dan tidak berkualitas akan memnjadi beban pembangunan. 3. System KB di daerah Bengkulu Pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) di Provinsi Bengkulu dinilai terbaik secara nasional dari segi angka kelahiran total (total fertility rate - TFR) maupun tingkat kesertaan KB sebesar 70 persen lebih. Pelaksanaan program KB di Provinsi Bengkulu dilihat dari hasil survei demografi kesehatan ibu (SDKI) 2007 cukup menggembirakan dengan TFR 2,4, di bawah TFR nasional 2,6, kata Kepala BKKBN Provinsi Bengkulu Hilaluddin Nasir di Bengkulu, Selasa (3/11). Dengan TFR 2,6 (nasional) berarti tingkat kemampuan seorang ibu untuk melahirkan anak mencapai lima sampai enam anak. Sedangkan dengan TFR 2,4 (Bengkulu) berarti tingkat kemampuan seorang ibu untuk melahirkan anak adalah empat sampai lima anak. "Penilaian terbaik nasional itu dilontarkan Kapuslitbang KB - KR, Dr Ida Bagus Permana pada Workshop Faktor-faktor Penurunan Fertilitas di Bengkulu, 28 Oktober lalu," kata Hilaluddin didampingi Kasi AKIE, Sohibi. Tingkat kesertaan KB di Provinsi Bengkulu juga terbaik nasional karena mencapai 73,9 persen atau meningkat 5,7 persen bila dibandingkan dengan hasil SDKI 2002-2003. Ternyata tingginya kesertaan ber-KB (CPR) ini memberikan kontribusi yang besar untuk menurunkan TFR, katanya. Pencapaian angka CPR di daerah ini sebesar 70 persen lebih merupakan angka pencapaian terbaik nasional yang patut diakui. Hal itu menunjukkan partisipasi masyarakat di daerah itu telah tumbuh dan berkembang melalui peran pelaksana dan pengelola KB. Dia mengatakan pencapaian angka tersebut akan diusahakan lebih meningkat pada masa mendatang, sebagai wujud kontribusi nyata



13



Provinsi Bengkulu dalam menunjang pelaksanaan Program KB Nasional, hingga pertumbuhan penduduk dapat ditekan melalui pemahaman tentang program KB di tengah masyarakat, katanya. Dikatakannya, Kapuslitbang KB-KR berharap dengan pencapaian angka CPR 73,9 persen, angka TFR di daerah itu akan menjadi 2,0. Angka TFR sebesar itu dapat disebabkan peserta KB aktif pada usia paritas tua, masih tingginya usia pernikahan dini penggunaan alat kontrasepsi yang kurang efektif berupa kondom dan pil. Untuk mengatasi hal itu, diperlukan perubahan pola yang diperankan pengelola dan pelaku KB di lapangan untuk memberikan pemahaman tentang KB dan kesehatan reproduksi. Diperlukan langkah nyata dengan melakukan pendekatan sosialisasi dalam penggunaan kontrasepsi yang efektif. Juga diperlukan peran pengambil kebijakan dalam menekan angka pernikahan pada usia 21 tahun ke atas dan perlunya peserta KB aktif pada usia muda dengan paritas rendah, katanya.



2.4 Perkembangan Aspek KB/KR Di Daerah-daerah Komponen Proses dalam Pelaksanaan Program Jamkesmas di Kalimantan Selatan a. Perencanaan Perencanaan diperlukan untuk menentukan tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu program sangat diperlukan perencanaan untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dalam mengambil keputusan dan dapat meningkatkan keberhasilan pencapaian tujuan program. Tim pengelola Jamkesmas dan BOK membuat perencanaan berupa POA (plan of Action) tentang penetapan sasaran dan pengalokasian dana. POA dibuat puskesmas dan jaringannya sebagai acuan rencana kerja puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas baik di dalam maupun di luar gedung. POA dibuat sebagai bukti pendukung sebagai pertanggungjawaban penggunaan dana Jamkesmas.



14



Perencanaan yang dilakukan di tingkat kabupaten/kota sudah berjalan cukup baik. Namun perlu adanya komitmen dipihak pengelola dan pemberi pelayanan secara tertulis mengenai penerapan INA-CBGs agar dengan adanya peran serta pemberi pelayanan. Dari hasil wawancara diperoleh bahwa perencanaan dilakukan di tingkat kabupaten dan kota sudah dilaksanakan cukup baik. Akan tetapi perlu adanya pembentukan komitmen secara tertulis untuk penerapan INA-CBGs di pihak pengelola Jamkesmas dengan pemberi pelayanan/profesi. Dengan adanya peran serta pemberi pelayanan dalam menyusun perencanaan maka diharapkan mereka akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sepenuhnya. Perencanaan yang diharapkan untuk program ini tidak hanya untuk estimasi dana, tapi juga bekerja sama dengan yang memberikan pelayanan kesehatan untuk merencanakan obat dan bahan medis yang diperlukan. b. Pengorganisasian Pengorganisasian diperlukan dalam upaya untuk mencapai tujuan, dengan pengorganisasian dapat menghimpun potensi yang ada sehingga dapat bermanfaat dan efektif dalam melakukan tugasnya. Pengorganisasian juga penting untuk pembagian tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan umum program Jamkesmas dan Jampersal, bahwa penyelenggaraan Jamkesmas, Jampersal dan BOK merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hal ini menyebabkan adanya tugas rangkap dari pengelola Jamkesmas yang akan mempengaruhi kinerja dalam melaksanakan tugasnya karena adanya keterbatasan kemampuan individu. Begitu juga penetapan petugas pengelola program Jamkesmas di tingkat kota, kabupaten maupun kecamatan melalui rekomendasi dari atasan langsung dan hal ini berdampak pada overlaping tugas.



15



Pengorganisasian yang telah berjalan masih kurang maksimal karena selain pengelola program Jamkesmas memegang program BOK yang merupakan satu kesatuan mereka juga ada yang memegang program lainnya bahkan juga sebagai petugas pelayanan. Pentingnya pengorganisasian untuk mendukung tercapainya pelaksanaan program Jamkesmas. Diharapkan pemegang program sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dengan pembagian tugas yang jelas serta perlunya penambahan SDM agar tidak overlaping tugas. c. Pelaksanaan Pada pelaksanaan program Jamkesmas meliputi pengklaiman dana Jamkesmas, serta pencatatan dan pelaporan program Jamkesmas. Pada proses pengklaiman dari puskesmas ke Dinas Kesehatan dilakukan setiap bulan dengan melampirkan persyaratan/bukti yang menunjang pengklaiman dan diserahkan ke pengelola program. Namun faktanya proses pengklaiman berlangsung terlalu lama. 2.5 Pentingnya Penyampaian KB/KR Di Daerah-daerah Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, telah didapat bahwa pengetahuan KB/KR masih sangat minim di daerah-daerah tertentu. Sehingga persepsi masyarakat daerah masing sangat kental dengan mitos-mitos yang ia percayai. Untuk itu pada sub materi ini akan kami ulas beberapa alasan akan pentingnya pengetahuan KB/KR. a. KB dapat membantu kesehatan para ibu agar kehamilan yang terjadi tidak membahayakan ibu dan janinnya. b. Para pria juga harus terlibat pada pengetahuan pentingnya KB agar memahami bahwa keselamatan ibu dan janinnya sangat penting c. Penyampaian KB/KR dengan benar akan membawa persepsi yang benar juga bagi masyarakat sehingga mereka menyadari pentingnya kesehatan organ reproduksi maupun program keluarga berencana



16



d. Dengan pemahaman KB/KR yang baik, angka kematian ibu maupun anak dapat diturunkan e. Angka kelahiran juga dapat terpantau dengan baik, tidak melonjak tinggi dalam satu waktu ataupun tidak menurun drastis pada satu waktu. Keluarga Berencana (KB) merupakan tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk mendapatkan objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak di inginkan, mengatur interval di antara kehamilan, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan suami istri dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Program KB tidak hanya bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, melainkan juga untuk memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi (KR) yang berkualitas, menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi untuk membentuk keluarga kecil berkualitas. Dan keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab,harmonis, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.Saat ini pemerintah menggalakkan Program KB nasional, yang dapat dimaknakan sebagai suatu usaha yang mengatur banyaknya kehamilan sedemikian rupa sehingga berdampak positif bagi ibu, bayi, ayah serta keluarganya yang bersangkutan tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari kehamilan tersebut.Pencegahan dan penurunan angka kematian ibu merupakan salah satu alasan diperlukannya pelayanan keluarga berencana. Program keluarga berencana dapat menurunkan angka kematian ibu dalam beberapa cara yaitu keluarga berencana dapat menyebabkan penurunan jumlah kelahiran, karena setiap kehamilan yang berkaitan dengan beberapa resiko dengan sendirinya dapat dihindari. Keluarga berencana juga dapat mengurangi kehamilan yang tidak tepat waktunya, misalnya kehamilan pada wanita yang sangat muda dan pada wanita yang sudah tua. KB membantu menurunkan jumlah kehamilan yang tidak diinginkan karena kehamilan yang tidak diinginkan selalu menjadi ancaman bagi kesehatan wanita.Untuk meningkatkan pelayanan keluarga berencana tersebut pemerintah membentuk suatu badan yang khusus menangani hal tersebut yaitu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Melalui badan inilah program-program keluarga berencana dilaksanakan di tiap daerah-daerah di Indonesia baik di pedesaan maupun di kota-kota di seluruh Indonesia yang kegiatannya 17



dilaksanakan oleh petugas-petugas kesehatan yang bekerjasama dengan masyarakat. Sebagai petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan keluarga berencana kepada masyarakat tentu harus memperkenalkan atau mempromosikan beberapa metode – metode daripada kontrasepsi. Di Intenational Conference on Population and Development (ICPD) di Kairo pada tahun 1994, menempatkan setiap individu mempunyai hak dalam mencapai tujuan reproduksinya, akan tetapi di Indonesia mempunyai kebijakan sendiri untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk diantaranya melalui program KB. Melalui program KB akan terjadi pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk sehingga dapat meningkatkan tingkat kesehatan dan kesejahteraan bagi keluarga. Pelayanan KB yang berkualitas tidak hanya terkait dengan pelayanan dalam pemasangan alat kontrasepsi akan tetapi juga terkait dengan pemberian Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE).



18



BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan KB merupakan program yang diberikan pemerintah untuk menangani angka kelahiran yang tinggi. Dengan menggunakan KB sebuah keluarga dapat mengatur angka kelahiran yang dimilikinya, dengan begitu ekonomi keluarga juga dapat tertata dengan baik. Pengetahuan kesehatan reproduksi yang masih minim di sejumlah daerah mengakibatkan salahnya presepsi masyarakat. Penyuluhan akan pentingnya kesehatan reproduksi dan juga program keluarga berencana di daerah juga sangat diperlukan. Diharapkan dengan adanya pengetahuan dan terlaksananya program ini, angka kematian ibu, bayi serta kesehatan masyarakat dapat teratasi dengan baik. 3.2 Saran setelah mengetahui pentingnya program KB/KR di lingkungan masyarakat terutama di daerah, ada baiknya jika hambatan-hambatan yang terjadi di tangani secepatnya. Penambahan tenaga kesehatan untuk penyuluhan program ini juga sangat berperan penting agar terlaksananya program ini dengan baik. Pasokkan pil KB dan alat medis lainnya juga diperlukan agar masyarakat di daerah-daerah juga dapat melaksanakan program ini. Pandangan masyarakat daerah juga harus diubah perlahan-lahan dengan diadakannya pendekatan masyarakat serta memberi pengetahuan-pengetahuan dasar kepada masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan program keluarga berencana



19



Daftar pustaka https://www.bulelengkab.go.id/detail/artikel/makalah-program-keluargaberencana-di-indonesia-65 Rinyyunita.wordpress.com, 2008. Swasono, F. Mutia. 1998. Kehamilan, Kelahiran, Perawatan Ibu dan Bayi dalam Konteks Budaya. Jakarta: UI-Press. www. intelek wordpress. com, 2013.



Basuki, Dyah Retnani dan Retno Soesilowati. 2015. Pengaruh Pengetahuan Mengenai Program KB Terhadap Kemantapan Pemilihan Alat Kontrasepsi Di RSIA Aprilia Cilacap. Journal Sainteks, XII No 2, (08-18).



20