Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV [PDF]

Citation preview

SEJARAH NASIONAL IN DONESIA



SEJARAH NA IONAL INDONE IA



Sartono Kartodirdjo Marwati Djoened Poesponegoro Nugroho Not~usan to



IV



---



..



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDA YAAN 1975



SEJARA H



NASIONAL /,VD ONESIA



IV



INDONESIA DALAM ABAD 1 DAN 19



Editor :



F.A. Sutjipto



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDA Y AAN 1975



TEAM REDAKSI Ketua Anggota



F .A. Sutjipto Djokosuryo Sartono Karto• i u~a



A .H . K.Hondan , O p.Cit,



sangat penting bagi kerajaan Banjar, maka masalah perband..iran merupakan urusan yang cukup pentfng. Pengurusan dalam bidang ini termasuk antarnnya penarikan cukai t>andar untuk barangbarang dagangan yang diirnport ·dan yang diexport dan cukai berlabuh bagi perahu-perahu yang singgah d1 bandar, di urusi oleh pejabat unggamarta sebagai kepala dari para petugas juru bandar. Sebagai kepala dari urusan perbandaran adakalanya dijabat oleh orang asing yang diangkat oleh kerajaan. Perclagangan ·yang diusahakan oleh kerajaan pcngurusannya d.iserahkan pada pejabat wiramartas. Apa yang diuraikan di atas adalah susunan jabatan dalarn birokrasi kerajaan sekitar abad ke 17 yang sedikit-banyak sebagian masih terus digunakan dalam abad-abad berikutnya. Beberapa perubahan terjadi misalnya pada pcmerintahan Sultan Adam (1825'.- I 85 7) telah tercatat aclanya jabatan m~fti yang berfungsi sebagai hakim tertin8gi kerajaan yang secara hierarkis mengepalai hakim-hakim tingkat bawahan. Penghulu istana selain se bagai pemuka agama sckaligus juga menjadi kepala masjid besar di kota kerajaan. Semua pejabat dalam birokrasi kerajaan diangkat oleh raja atau wakilnya yang dikuasakan dengan surat piagam . Untuk mengurusi pemerintahan di daerah-daerah disusun jabatan-jabatan tertentu dengan wewenang dan keajaiban yang sesuai dengan besar-kecilnya kesatuan wilay ah yang diperintahnya. Dalam hubungan ini perlu disebut adanya daerah-daerah apanage para bangsawan yang merupakan sem acam daerah enclave di daerah-daerah yang pengurusannya dilakukan oleh kepala-kepala yang ditunjuk oleh bangsawan pem egang tanah apanage. Kesatuan wilayah setingkat dengan distri k pada masa kekuasaan Belanda dikepalai oleh seorang pejabat yang disebut lalawang. Lalawang ini mem bawahkan sejumlah kesatuan wilayah lebih kecil, setingkat dengan onderdistrik yang masing-masing dikepalai oleh seorang lurah. Seperti halnya da)am kesatuan wilayah tingkat atasan, dalam wilayah-wilayah ini selain terdapat jabatan-jabatan yang mengurusi soal-soal sekuler, juga terdapat jabatan-jabatan urusan keagamaan. Di kalurahan terdapat jabatan-jabatan keagamaan seperti kaliba, katip, lebai. bi/al. 5 3 Tiap-tiSJ



A. Van der Ven, " Aantekeninge n omtrent he t rijk Bandjarma.sing ", TBG. IX , 1860 , 11.5.



27



ap lurah membawahkan sejumlah desa yang masing-masing dikepalai oleh pembekal. Desa ini terdiri dari sejumlah kampong yang masing-masing diketuai_ oleh tetuha kampong. Tetuha kampong ini dipilih di antara dan oleh penduduk kampong dengan syarat: ia adalal:l penduduk asli kampong, berpengaruh, mempunyai kecakapan dan pengalaman. Di dalarn kampong kedudukan tetuha kampong cukup dihonnati.



2.



Kedudukan Raja dan Sistim Penggantian.



Meski pun dalarn struktur ~merintahan kerajaan, raja menduduki posisi pusat, namun dalarn pelaksanaan kekuasaan ia dibatasi oleh sebuah Dewan Mahkota yang beranggotakan sementara bangsawan keluarga terdekat raja dan pejabat birokrasi tingkat atas seperti manglcubumi, para mantri dan kyai. Dewan Mahkota ini berftingsi sebagai penasehat raja dalam memecahkan persoalan-persoalan penting seperti soal pemerintahan, penggantian tahta, pengumuman perang dan damai, hubungan dengan kekuasaan luar dan sebagainya. Pengaruh Dewan Mahkota terhadap sikap dan tind~ raja sangat besar, sedang peranan mangkubumi dalam Dewan ini pun cukup penting. Pengaruh . yang besar dari Dewan Mahkota seringkali disalahgunakan oleh sementara bangsawan untuk menonjolkan kepentingan mereka atau untuk melemah~ kedudukan raja. Perlu dikemukakan bahwa pengaruh para bangsawan dalarn pemerintahan kerajaan sangat besar. Raja mempunyai kekuasaan untuk mengangkat, memindah atau pun memecat pejabat-pejabat birokrasi, .narnun untuk pejabat birokrasi tingkat atas, raja meminta nasehat pada Dewan Mahkota. Pengangkatan didasarkan pada jasa atau kecakapan seseorang. Pengangkatan seseorang pada jabatan birokrasi yang penting biasanya disertai dengan pemberian gelar. Seperti halnya di kerajaan Jawa, raja adakalanya mengangkat orang yang berjasa menjadi seorang bangsawan. Pemecatan dilakukan terhadap pejabat-pejabat yang melalaikan tugas atau menunjukkan sikap_ penentangan terhadap raja. Pertentahan abad ke 19 pengaruh Belanda terhadap kerajaan Banjar telah begitu kuat, sehingga dalam pengangkatan maupun pemecatan pejabat-pejabat birokra-



28



"i tingkat atas Belanda ikut menentukan . Bah kan dalam pengganti an tahta, pengaruh Belanda pun cukup besar. Men urut a Jt ~1.iluku Selatdn . p t>rik ~J HA !J1:in~. " Oc 1;1-irtJ;.:i;r-. _,ri .:!?ri. \..'·,L1ncJ • :lr. ".)J r:;r o("a 1n 1~1,. &r,·1 ! \ \ i \ ~-:)2 .l 60~ th.in ... ~t~ru !ln-,.;,,i



126



penebangan pohon-pohon cengkeh apabila harga cengkeh di pasaran turun dan penanarnan lagi secara serentak apabila harga cengkeh mcningkat, adalah cara yang dilakukan Kompeni untuk mencari keuntungan. Dalarn hubungan dengan itu kita kenal pelayaran Hongi untuk memaksa penduduk menuruti kehendak Kompeni tersebut. Behan lain yang dipi.kulkan pada rakyat yalah sistim pcnyerahan wajib hasil rempah-rempah kepada Kompeni; dengan pernbayaran mcnurut ketetapan fi Korilpeni. Kccuali pembayaran untuk penyerahan itu jumlahnya sangat rendah, tidak jarang pembayaran Kompeni kepada rakyat tertunda-tunda atau bah1tan tidak terbayar samasekali. Keadaan seperti ini telah banyak menimbulkan kegelisahan di kalangan rakyat. Pendudukan Inggris ch Maluku menimbulkan harapan baru bagi rakyat Maluku Selatan. Raffles berusaha untuk menari.k hati penduduk dengan meringankan beban-beban yang selarna ini menimpa mereka. Penyerahan paksa dihapuskan, sedang kewajiban rodi di.kurangi. Pembongkaran muatan barangbarang dagangan oleh Inggris berupa kain cita, alat-alat perkakas buatan Eropa dan lainnya dimaksud untuk mem ban tu penduduk rnemenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal lain yang perlu disebut yalah pernbentukan kelompok pasukan yang terdiri dari orangorang Ambon. Pasukan ini mendapat latihan militer dan mendapat perlengkapan dan jaminan yang cukup dari pemerintah lnggris. Keadaan menjadi berobah setelah Belanda menerima kembali kekuasaan atas Maluku sebagai akibat dari keputusan Konvensi London tahun 1814. J.A. van Middelkoop salahseorang anggota Komisi penerimaan kembali kepulauan Maluku dari tangan Inggris kemudian diangkat menjadi gubernur Maluku. Usaha pemerintah Belanda untuk mengembalikan wibawa pada rakyat tidak berhasil. Baik Komisaris I Engelhard maupun Middelkoop bukanlah orang-orang yang cocok untuk dapat menarik hati rakyat dalarn masa peralihan itu. Rakyat M.tluku waktu itu masih te ringat pada penderitaan yang pernah dialami pada masa'lnereka berada di bawah Pemerintah Kompeni. Tekanan-tekanan yang berat di b1dang ekonomi telah_ menimbulkan kekecewaan di kalangan rakyat. Di antara tekanan ekonomi tersebut antara lain adalah : pengharusan kerja blandong dan penyerahan atap dan gaba-gaba, penyerahan ikan asin,



127



dendeng dan kopi. Hal ini masih diperberat dengan keharusan penduduk untuk membuat gararn dan penanarnan pohon pala. Mengenai tekanan-tekanan ekonomis yang memberatkan rakyat ini "(homas Matulessi, pernah mengatakan : "Kita diharuskan bekerja berat untuk gubernur, tetapi tidak pernah mendapa t bayaran. Dari pemerintah Inggris dahulu kita selalu mendapa t bayaran. Sekarang Residen menyuruh kita membuat garam dan menyerahkan ikan asin. Kita sudah disuruh mengusahakan kebun cengkeh dan kopi, toh masih diperintahkan untuk membuka kebun pala"..2- Dari kata-kata yang dikeluarkan oleh Matulessi terlihat -bahwa kegelisahan terdapat di kalangan rakyat Maluku Selatan, terutama di pulau Saparua. Masih perlu disebut kegelisahan yang terjadi di kalangan rakya.t mengenai peredaran uang kertas. Matulessi pemah mengatakan, bahwa rakyat tidak dapat rnenggunakan uang kertas itu untuk keperluan sehari-hari. Kalau menolak menerirnanya dari gubemur, rakyat dihukum, tetapi kalau uang kertas itu digunakan untuk membeli di toko-toko textil, ditolak. Waktu itu ada desas-desus di kalangan rakyat Ambon, bahwa pemerintah Belanda akan mengurangi jurnlah gereja dan sekolah. Dalam hubungan ini Matulessi rnengatakan, bahwa pernerintah tentu akan mengadakan pernecatan terhadap guru-guru sekolah. Rasa tidak puas terhadap kekuasaan Belanda tersebar di kalangan rakyat. Kegelisahan ini ditarnbah dengan berita-berita bahwa orangorang Maluku akan dipaksa untuk menjadi serdadu dan akan dikirirn kc Batavia. Residen Saparua, Van den Berg, rupanya tidak cepat menangkap kesan kekecewaan rakyat yang terjadi waktu itu. Pemberitahuan Pieter Matheus Suhoka, seorang yang setia pada Belanda, tentang keadaan yang semakin genting di Saparua tidak dipercaya oleh Residen, bahkan Suhoka dianggap sebagai pengacau dan mendapat hukurnan. Demikian pula laporan dari kepala dari Siri Sori, J ohanes Salomon Kirauly kepada para komisaris di Arnbon, dan pemberitahuan dari Latukomma Oma, bekas raja Pelau, kepada residen Uijtenbroek di Haruku tidak diperhatikan. Laporan dan pemberitahuan orang-orang tersebut kepada Belanda pada garisbesarnya mengatakan bahwa benih-benih dan tanda penentangan telah nampak di kalangan 2



128



H.A. Idema, Op.Cir.• 605



ru!-..~ .1t LJCul-.••mmrnl'3L"a d an ml'nuli~ nH:rupaJ..an 1·..ihtrfaktor yang menimbulkan kcpercay;.iJn r~1 k~ ;.ir Jtas kcpi.:mi mp1ilannya.



Selesai rapat. kua-k.irJ pm q mJlJm m ..:11 j1..·lang langg.d ; 5 Mei i 817 aksi perlawamrn mului dda111..:arka11 dt:nga!l pl:'.t ldlllatama rnenghancurkan pcrahu 1~s Bc::landa \·'