![Sejarah Sma - SMK Paket 3 - Upaya Mempertahankan Dan Mengisi Kemerdekaan [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/sejarah-sma-smk-paket-3-upaya-mempertahankan-dan-mengisi-kemerdekaan.jpg)
4 0 14 MB
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Unit Pembelajaran PKB melalui PKP berbasis zonasi
Mata Pelajaran Sejarah
PAKET 3
Upaya Mempertahankan dan Mengisi Kemerdekaan
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial 2019
Paket Unit Pembelajaran PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) MELALUI PENINGKATAN KOMPETENSI PEMBELAJARAN (PKP) BERBASIS ZONASI MATA PELAJARAN SEJARAH INDONESIA SMA/SMK
Upaya Mempertahankan dan Mengisi Kemerdekaan Penulis: Endang Setyoningsih, S.Pd Didik Budi Handoko, S.Pd Ani Juwita, S.Pd
Penyunting: Syachrial Ariffiantono, M.Pd Rif’atul Fikriya, S.Pd, S.Hum, M.Pd Yudi Setianto, M.Pd Didik Budi Handoko, S.Pd Tata Letak : Agung Samudera Wibawa, S.E.Ak
Copyright © 2019 Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengopi sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Paket Unit Pembelajaran Upaya Mempertahankan dan Mengisi Kemerdekaan
KATA SAMBUTAN
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan YME, karena atas izin dan karunia-Nya Unit Pembelajaran Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi ini dapat diselesaikan. Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi merupakan salah satu upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) meningkatkan kualitas pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan. Program ini dikembangkan mengikuti arah kebijakan Kemendikbud yang menekankan pada pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills (HOTS). Keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun representasi, menganalisis, dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar yang sebaiknya dimiliki oleh seorang guru profesional. Guru profesional memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan prestasi peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa 30% prestasi peserta didik ditentukan oleh faktor guru. Dengan demikian, guru harus senantiasa memutakhirkan dirinya dengan melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jika program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sebelumnya didasarkan pada hasil Uji Kompetensi Guru (UKG), berfokus pada peningkatan kompetensi guru khususnya kompetensi pedagogi dan profesional, maka Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi yang lebih berfokus pada upaya mencerdaskan peserta didik melalui
iii
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi. Penentuan program berbasis zonasi ini dilakukan mengingat luasnya wilayah Indonesia. Zonasi diperlukan guna memperhatikan keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat, sehingga peningkatan pendidikan dapat berjalan secara masif dan tepat sasaran. Unit Pembelajaran yang sudah tersusun diharapkan dapat meningkatkan proses dan hasil belajar. Unit Pembelajaran yang dikembangkan dikhususkan untuk Pendidikan Menengah yang dalam hal ini akan melibatkan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA/SMK, Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK), Musyawarah Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (MGTIK). Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh tim penyusun yang berasal dari PPPPTK, LPMP, maupun Perguruan Tinggi dan berbagai pihak yang telah bekerja keras dan berkontribusi positif dalam mewujudkan penyelesaian Unit Pembelajaran ini. Semoga Allah Swt. senantiasa meridai upaya yang kita lakukan. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Jakarta, Juli 2019 Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan,
Dr. Supriano, M.Ed. NIP. 196208161991031001
iv
Paket Unit Pembelajaran Upaya Mempertahankan dan Mengisi Kemerdekaan
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya menyambut baik terbitnya Unit Pembelajaran Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi. Unit Pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis Standar Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, serta analisis soal-soal Ujian Nasional (UN). UN merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan nasional. UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh Puspendik (Pusat Penilaian Pendidikan). Hasil pengukuran capaian siswa berdasar UN ternyata selaras dengan capaian PISA (Programme for International Student Assessment) maupun TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa siswa-siswa masih lemah dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills) seperti menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Oleh karena itu, siswa harus dibiasakan dengan soal-soal dan pembelajaran yang berorientasi kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills) agar terdorong kemampuan berpikir kritisnya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran yang bermuara pada peningkatan kualitas siswa dengan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. Program ini dikembangkan dengan menekankan pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills (HOTS).
v
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan pemerataan mutu pendidikan, maka
pelaksanaan
Program
PKP
mempertimbangkan
pendekatan
kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi. Melalui langkah ini, pengelolaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA/SMK, Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK), Musyawarah Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (MGTIK) dapat terintegrasi melalui zonasi pengembangan dan pemberdayaan guru. Zonasi memperhatikan keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat, seperti status akreditasi sekolah, nilai kompetensi guru, capaian nilai rata-rata UN sekolah, dan pertimbangan mutu lainnya. Semoga
Unit
mengembangkan
Pembelajaran materi
dan
ini
bisa
menginspirasi
melaksanakan
guru
pembelajaran
untuk dengan
berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi dan bermuara pada meningkatnya kualitas lulusan peserta didik. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih atas kerja keras dan kerja cerdas para penulis dan semua pihak terkait yang dapat mewujudkan Unit Pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi ini. Semoga Allah Swt. senantiasa meridai upaya yang kita lakukan. Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh
Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus,
Ir. Sri Renani Pantjastuti, M.P.A. NIP. 196007091985032001
vi
Paket Unit Pembelajaran Upaya Mempertahankan dan Mengisi Kemerdekaan
DAFTAR ISI
Hal
KATA SAMBUTAN ______________________________III KATA PENGANTAR ______________________________ V DAFTAR ISI _________________________________ VII PENGANTAR PAKET UNIT PEMBELAJARAN ____________ 1 UNIT PEMBELAJARAN UPAYA MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN INDONESIA _______________________ 3 UNIT PEMBELAJARAN PERKEMBANGAN POLITIK DAN EKONOMI INDONESIA (1945-1959) _______________ 82 UNIT PEMBELAJARAN INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN _______________________ 216 PENUTUP ___________________________________ 276 DAFTAR PUSTAKA ____________________________ 278
vii
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
viii
Paket Unit Pembelajaran Upaya Mempertahankan dan Mengisi Kemerdekaan
PENGANTAR PAKET UNIT PEMBELAJARAN
Paket
Unit
Pembelajaran
“Upaya
Mempertahankan
dan
Mengisi
Kemerdekaan“ disusun sebagai salah satu alternatif sumber bahan ajar bagi guru untuk memahami implementasi pengembangan aktivitas pembelajaran bagi peserta didik. Dasar penyusunan paket unit pembelajaran ini adalah Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pada kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dan juga berdasarkan hasil analisis soal-soal USBN . Kompetensi Dasar yang digunakan meliputi pasangan KD Pengetahua (3.10 )”Menganalisis
Strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam
mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Sekutu dan Belanda” dan KD Keterampilan (4.10) Menyajikan hasil diskusi kelompok tentang upaya bangsa Indonesia dalam mempertahakan kemerdekaan dalam bentuk cerita sejarah adalah Kompetensi Dasar di Kelas XI semester genap. Pasangan KD Pengetahuan ( 3.3 ) “Menganalisis perkembangan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal”, dan KD Keterampilan ( 4.3) “ Membuat bagan perkembangan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan sampai dengan masa Demokrasi Liberal dalam bentuk cerita sejarah ” adalah Kompetensi Dasar di Kelas XII semester ganjil dan pasangan KD Pengetahuan ( 3.4 ) Menganalisis perkembangan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrai Terpimpin “ dan KD Keterampilan (4.4) “Melakukan penelitian sederhanan tentang politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin dan menyajiknnya dalam bentuk artikel “ adalah Kompetensi Dasar di Kelas XII semester ganjil.
1
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Melalui pembahasan materi yang terdapat pada paket unit ini, diharapkan guru dapat memiliki dasar pengetahuan untuk memfasilitasi dan membimbing peserta didik sesuai dengan kompetensi dan indikator yang telah disusun. Selain itu, materi ini juga aplikatif untuk guru sendiri sehingga guru dapat mengembangkannya disesuaikan dengan kondisi kebutuhan di sekolah masing-masing. Dalam
rangka
memudahkan
guru
mempelajari
mengajarkannya, di dalam masing-masing unit
konten
dan
cara
pembelajaran disajikan
kompetensi dasar yang memuat target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, aplikasi dunia nyata, aktivitas pembelajaran yang memuat modelmodel pembelajaran, bahan pembelajaran, bahan bacaan yang relevan dengan aktivitas pembelajaran. Pada bagian akhir setiap unit pembelajaran terdapat pengembangan penilaian yang dapat Saudara kembangkan sesuai dengan indikator dan jenis aktivitas pembelajaran yang dilakukan.
2
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Unit Pembelajaran PKB melalui PKP berbasis zonasi
Mata Pelajaran Sejarah
PAKET 3 UNIT 1
Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial
2019
Unit Pembelajaran PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) MELALUI PENINGKATAN KOMPETENSI PEMBELAJARAN (PKP) BERBASIS ZONASI MATA PELAJARAN SEJARAH INDONESIA SMA/SMK
Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Penulis: Endang Setyoningsih, S.Pd
Penyunting: Syachrial Ariffiantono, M.Pd Rif’atul Fikriya, S.Pd, S.Hum, M.Pd
Tata Letak : Agung Samudera Wibawa, S.E.Ak
Copyright © 2019 Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengopi sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikandan Kebudayaan
Unit Pembelajaran Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
DAFTAR ISI Hal DAFTAR ISI ___________________________________ 3 DAFTAR GAMBAR _______________________________ 5 DAFTAR TABEL _________________________________ 6 PENDAHULUAN ________________________________ 7 KOMPETENSI DASAR ____________________________ 9 A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi ____________________________ 9 B. Indikator Pencapaian Kompetensi ________________________________________ 10 APLIKASI DI DUNIA NYATA ______________________ 13 A. Batas Utara (Kalimantan - Malaysia) __________________________________ 13 B. Batas Timur (Papua - Papua Nugini) __________________________________ 14 SOAL-SOAL UN/USBN __________________________ 17 BAHAN PEMBELAJARAN _________________________ 21 A. Aktivitas Pembelajaran ____________________________________________________ 21 Aktivitas 1 __________________________________________________________________________ 29 Aktivitas 2 __________________________________________________________________________ 31 Aktivitas 3 __________________________________________________________________________ 33 Aktivitas 4 __________________________________________________________________________ 35 Aktivitas 5 __________________________________________________________________________ 37
B. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) ______________________________________ 40 Lembar Kerja Peserta Didik 1 (LKPD 1) _________________________________________ 40 Lembar Kerja Peserta Didik 2 (LKPD 2) _________________________________________ 42 Lembar Kerja Peserta Didik 3 (LKPD 3) ________________________________________ 43 Lembar Kerja Peserta Didik 4 (LKPD 4) _________________________________________ 44 Lembar Kerja Peserta Didik 5 (LKPD 5) _________________________________________ 45
A. Bahan Bacaan _______________________________________________________________ 46
3
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Strategi dan Bentuk Perjuangan Bangsa Indonesia Dalam Mempertahankan Kemerdekaan ______________________________________________________________________ 46
PENGEMBANGAN PENILAIAN _____________________66 A. Pembahasan Soal-soal ____________________________________________________ 66 B. Mengembangkan Soal HOTS _____________________________________________ 71 KESIMPULAN _________________________________77 UMPAN BALIK_________________________________79
4
Unit Pembelajaran Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
DAFTAR GAMBAR
Hal Gambar 1. Potret prajurit TNI diperbatasan tanah air ________________________ 13 Gambar 2. Peristiwa lima hari di Semarang ____________________________________ 47 Gambar 3. Pertempuran 10 November Surabaya ______________________________ 48 Gambar 4. Peristiwa Bandung lautan Api _______________________________________ 49 Gambar 5. Peristiwa Medan Area _______________________________________________ 50 Gambar 6. Pelantikan Anggota DPR Negara Kesatuan RI _____________________ 63
5
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi ( IPK ) ____________________ 9 Tabel 2. Tabel Indikator Pencapaian Kompetensi ( IPK ) ______________________ 10 Tabel 3. Desain Aktivitas Pembelajaran _________________________________________ 22 Tabel 4. Kisi-Kisi Soal HOTS ______________________________________________________ 72
6
Unit Pembelajaran Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
PENDAHULUAN Unit
pembelajaran Upaya Mempertahankan Kemerdekan Indonesia
merupakan unit pembelajaran KD 3.10 dan 4.10 materi kelas XI semester genap berdasarkan Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pada kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Komponen Unit Pembelajaran ini memuat tentang
pasangan KD yaitu, KD Pengetahuan ( 3.10 ), KD
Keterampilan (KD 4.10 ) , Indikator Capaian Kompetensi ( IPK ) yang terdiri dari Indikator Penunjang, Indikator Kunci,dan Indikator Pengayaan, memuat Target Kompetensi. Unit pembelajaran ini dilengkapi dengan Materi Dunia nyata yang menunjukan bahwa upaya mempertahankan kemerdekaan saat ini masih terus di ditegakan, Soal-soal USBN dan pembahasannya, serta kisikisi dan contoh soal Hots. Pada unit pembelajaran ini juga memuat aktivitas pembelajaran yang terdiri dari 5 aktivitas pembelajaran dengan model pembelajaran yang berbeda-beda diharapkan mampu membantu guru untuk menerapakan macam-macam model pembelajaran di kelasnya, disedikan Lembar Kerja Peserta Didik ( LKPD ) yang disesuaikan dengan jumlah pertemuan , juga dilengkapi dengan bahan bacaan dan umpan balik. Unit pembelajaran ini disusun untuk menambah referensi bagi pendidik dalam memperkaya materi ajar yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Penyusunan unit pembelajaran ini bertujuan dapat menjadi acuan bagi pendidik untuk menerapkan model-model pembelajaran yang mampu mengaktifkan peserta didik dalam pembelajaran di kelas, Sehingga proses pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik terwujud sesuai dengan tuntutan kurikulum 13, juga diharapkan dapat membantu pendidik dalam menguasai materi upaya mempertahankan kemerdekaan dalam proses pembelajaran. Unit pembelajaran ini diharapakan dapat memberikan keterampilan kepada pendidik dalam menganalisis soal-soal yang telah digunakan dalam USBN serta mengaitkan dan menganalisis dengan materi
7
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
upaya mempertahankan kemerdekaan yang dibahas sehingga soal dapat terbahas dengan baik. Selain itu memberikan keterampilan kepada pendidik dalam mengembangkan aktivitas pembelajaran menggunakan Lembar Kerja Peserta Didik dalam materi pembelajaran yang mampu menjawab target dari komptensi yang diharapkan dan menjadikan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan standar penilaian
8
Unit Pembelajaran Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
KOMPETENSI DASAR A.
Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangakan berdasarkan Kompetensi Dasar di kelas XI semester genap . Kompetensi dasar tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa target kompetensi . Target kompetensi menjadi patokan penguasaan kompetensi oleh peserta didik. Target kompetensi pada Kompetensi Dasar ini dapat di lihat pada Tabel 1: Tabel 1. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi ( IPK )
KOMPETENSI DASAR
TARGET KOMPETENSI
KELAS
KD PENGETAHUAN 3.10 Menganalisis strategi dan
1. Menganalisis strategi
bentuk perjuangan bangsa
Perjuangan bangsa
Indonesia dalam upaya
Indonesia dalam
mempertahankan
mempertahankan
kemerdekaan dari ancaman
kemerdekaan
Sekutu dan Belanda
XI /2
2. Menganalisis bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Sekutu dan Belanda
KD KETRAMPILAN 4.10 Mengolah informasi
1. Mengolah informasi
tentang strategi dan
tentang strategi dan
bentuk perjuangan bangsa
bentuk perjuangan
Indonesia dalam upaya
bangsa Indonesia
9
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
mempertahankan
dalam upaya
kemerdekaan dari
mempertahankan
ancaman Sekutu dan
kemerdekaan
Belanda dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah
2. Menyajikan cerita sejarah tentang upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Sekutu dan Belanda
B.
Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi dasar dikembangkan menjadi beberapa indikator pencapaian kompetensi. Indikator ini menjadi acuan guru untuk mengukur pancapaian kompetensi dasar . Kompetensi Dasar 3.10 dan 4.10 di kelas XI dikembangkan menjadi 19 indikator untuk ranah pengetahuan dan 4 indikator ranah ketrampilan Dalam rangka memudahkan guru, indikator yang sesuai dengan tuntuan kompetensi dasar, dibagi kedalam tiga kategori yaitu indikator penunjang, indikator kunci dan indikator pengayaan. Berikut ini rincian indikator yang dikembangkan pada kompetensi 3.10 dan 4.10 di kelas XI semester genap Tabel 2. Tabel Indikator Pencapaian Kompetensi ( IPK )
IPK Pengetahuan Indikator Pendukung 3.10.1 Menjelaskan kedatangan sekutu di Indonesia
10
IPK Keterampilan 4.10.1 Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber belajar terkait bentuk perjuangan bangsa
Unit Pembelajaran Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
IPK Pengetahuan
IPK Keterampilan Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Sekutu dan Belanda
3.10.2 Menjelaskan bentuk perjuangan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan
Indikator Kunci 3.10.3 Membedakan hasil perundingan Hogevelowe dengan perundingan Linggarjati
4.10.2 Mempersiapkan hasil diskusi kelompok yang akan di pajang dan dipresentasikan tentang upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Sekutu dan Belanda 4.10.3 Menyajikan hasil diskusi kelompok tentang upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dalam bentuk cerita sejarah
3.10.4 Menganalisis pelaksanaan Perundingan Linggarjati 3.10.5 Menganalisis tujuan Belanda melaksanakan Agresi militer Belanda I 3.10.6 Menganalisis pelaksanaan perundingan Renvile 3.10.7 Mengalisis pemberontakan PKI tahun 1948 3.10.8 Menganalisis peristiwa Agresi Militer Belanda II 3.10.9 Menganalisis pembentukan PDRI 3.10.10 Menganalisis pelaksanaan perundingan Inter Indonesia 3.10.11 Meganalisis pelaksanaan KMB 3.10.12 Menganalisis kronologi proses kembali ke Negara Kesatuan 3.10.13 Menganalisis peristiwa
11
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
IPK Pengetahuan Bandung Lautan Api 3.10.14 Menganalisis peristiwa Medan Area 3.10.15 Menganalisis peristiwa 10 Nopember 1945 3.10.16 Menganalis Peristiwa 5 hari di semarang Indikator Pengayaan 3.10.17 Mengkaitkan diterimanya perundingan Linggarjati dengan terjadinya peristiwa perang puputan di Bali
3.10.18 Menghubungkan peristiwa Bandung Lautan Api dengan diterimanya perundingan Renvile 3.10.19 Menghubungan keberhasilan bangsa Indonesia dalam menumpas PKI tahun 1948 dengan dukungan Amerika terhadap Indonesia
12
IPK Keterampilan
4.10.4 Membuat cerita sejarah tentang upaya bangsa Indnesia dalam mempertahamkan kemerdekaan secara fisik di daerahnya.
Unit Pembelajaran Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
APLIKASI DI DUNIA NYATA
Gambar 1. Potret prajurit TNI diperbatasan tanah air Yudhistira Dwi Putra, Jurnalisnews.okezone.com/read/2017/10/04/337/1788636/potret-
prajurit-tni-di-perbatasan-tanah-air-yang-menginspirasi
Kisah para prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) di perbatasan selalu menarik untuk disimak. Selain sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), para prajurit yang tergabung dalam unit-unit Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) ini adalah wajah-wajah terdepan yang wajib merefleksikan "ke-Indonesiaan" bangsa. Berikut, kisah menarik tentang kehidupan prajurit perbatasan dan kontribusi mereka bagi kehidupan masyarakat di garis-garis terluar tanah air. A. Batas Utara (Kalimantan - Malaysia) Lettu Inf Wijiono terlihat lebih cekatan pagi itu. Ia bergegas meninggalkan pos jaganya di Awang Long, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara setelah mempersenjatai diri dengan sejumlah buku dan alat tulis. Bersama beberapa
13
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
pasukan lain dari kesatuannya, Yonif 611/Awang Long, Wijiono berjalan menuju Madrasah Ibditaiyah (MI) Darul Furqon di Nunukan. Sejak beberapa waktu lalu, Wijiono dan pasukannya rutin melakukan pembinaan dan memberikan pendidikan kebangsaan dan cinta tanah air kepada 31 peerta didik MI Darul Furqon. Hal tersebut, dikatakan Wijiono sebagai salah satu upaya untuk memelihara jiwa nasionalisme masyarakat di wilayah perbatasan. "Pendidikan cinta Tanah Air sangat penting diterapkan kepada segenap warga negara Indonesia, terlebih bagi para pelajar dan usia dini," ujar Wijiono yang menjabat Komandan Pos Bukit Keramat Satgas Pamtas RIMalaysia Yonif 611/Awang Long. Selain untuk memelihara jiwa kebangsaan dan cinta tanah air warga perbatasan, tujuan dari pendidikan dan pembinaan yang dilakukan adalah untuk membentuk masyarakat Indonesia yang memiliki karakter dan mental yang kuat, sehingga dapat melindungi diri dari berbagai ancaman eksternal semacam narkoba, radikalisme, pergaulan bebas ataupun konflik-konflik horizontal. B.
Batas Timur (Papua - Papua Nugini)
Di perbatasan wilayah Indonesia-Malaysia di Nunukan, Kalimantan Utara ada Wijiono pasukan Yonif 611/Awang Long yang membawa cerita tentang pendidikan di wilayah perbatasan, di Papua, sebuah kisah patriotik lain datang dari pasukan Yonif Para Raider 330 Kostrad. Seperti hari-hari biasanya, Mayor Inf Kamil Bahren Pasha memimpin pasukan patroli. Pagi itu, Kamil dan 12 pasukannya melakukan patroli dengan agenda pencarian patok perbatasan Indonesia-Papua Nugini. "Patroli patok perbatasan wilayah negara ini dilaksanakan sebagai implementasi dari tugas pokok hadirnya Yonif Para Raider 330 di Tanah
14
Unit Pembelajaran Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
Papua," kata Kamil yang menjabat Komandan Satgas Pamtas IndonesiaPapua Nugini. Sulitnya medan menuju titik-titik perbatasan menjadi tantangan yang wajib ditaklukkan oleh Kamil dan pasukannya. Lebatnya hutan Papua dengan kontur tanah berbukit-bukit, ditambah banyaknya rawa yang dihuni buaya menjadii wajib mereka lalui. Setelah menempuh perjalanan darat selama berjam-jam, Kamil dan pasukannya masih harus menyambung perjalanan menggunakan speed boat selama lebih dari 11 jam untuk mencapai titik perbatasan yang terletak di Sungai Fly. "Di Pos Rawa Bustop ini terdapat patok tapal batas negara RI-PNG yang diberi kode MM 11.A. Untuk mencapai letak patok tapal batas ini harus di tempuh menggunakan speed boat selama kurang lebih 11 jam karena patok tersebut berdekatan dengan sungai Fly dan medan yang dilalui cukup menyulitkan," papar Kamil. Meski begitu, Kamil dan pasukannya tak pernah gentar. Mereka dengan tegas menyatakan siap untuk menghadapi apapun rintangan dan kesulitan dalam upaya menjaga keutuhan tanah air. "Tetapi hal tersebut bukanlah menjadi hambatan yang berarti bagi prajurit Yonif Para Raider 330/ Tri Dharma Kostrad, Demi terwujudnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegas Kamil. Sumber:Yudhistira Dwi Putra news.okezone.com/read/2017/10/04/337/1788636/potret-prajurit-tni-diperbatasan-tanah-air-yang-menginspirasi Berdasarkan dua artikel di atas tentang keteladanan Lettu Inf Wijiono dan Mayor Inf Kamil Bahren Pasha dapat disimpulkan bahwa Kemerdekaan harus kita pertahankan sampai kapanpun, meski tidak harus dengan cara berperang, ada banyak cara untuk mempertahankan kemerdekaan atau
15
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
mempertahankan kedaulatan bangsa ini, seperti apa yang di lakukan oleh Lettu Inf Wijiono dan Mayor Inf Kamil Bahren Pasha merupakan upaya mempertahankan
kemerdekaan,
Lettu Inf
Wijiono
mempertahankan
kemerdekaan melalui pendidikan kebangsaan dan cinta tanah air warga daerah perbatasan, jangan sampai karena jauhnya lokasi dari pemerintah pusat,kurang paham akan masalah batas-batas negara, kurangnya fasilitas di daerah perbatasan dapat melunturkan sikap nasionalisme dan kehilangan jati diri bangsa .Mayor Inf Kamil Bahren Pasha mempertahankan kemerdekaan dengan cara melakukan pengamanan batas-batas wilayah kita, dengan melakukan control patok-patok garis perbatasan dengan negara lain meski harus menempuh perjalanan cukup jauh .Tekad mereka sangat kuat dan tegas siap untuk menghadapi rintangan apapun dan kesulitan dalam upaya menjaga keutuhan tanah air.
16
Unit Pembelajaran Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
SOAL-SOAL UN/USBN Berikut
ini
contoh
soal-soal
USBN
topik
Upaya
Mempertahankan
Kemerdekaan pada Kompetensi Dasar 3.10 “ Menganalisis strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Sekutu dan Belanda”(Permendikbud Nomor
37, 2018). Soal-soal ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana berlatih bagi peserta didik untuk menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini juga dapat menjadi acuan ketika Saudara akan mengembangkan soal yang setipe pada materi upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Sekutu dan Belanda.
1. Contoh soal USBN tahun 2016/2017 NO
SOAL
1.
Pada masa Agresi Militer Belanda II, Drs Moh. Hatta ditangkap oleh Belanda kemudian diasingkan ke pulau Bangka. Beliau selalu tampil dalam perundingan menyelesaikan pengakuan kedaulatan RI. Hal tersebut beliau memiliki peranan besar dalam hal… ( USBN 2016/2017 ) A. Berjuang mengisi Kemerdekaan B. Mencapai kemerdekaan Indonesia C. Mengusir Masuknya paham Liberal D. Mempertahankan kemerdekaan RI E. Memperbaiki kehidupan rakyat Identifikasi Level Kognitif
:
Pengetahuan /Pemahaman
Indikator yang bersesuaian
:
3.10.8 Meganalisis Agresi Militer Belanda II
Diketahui
:
Hatta di tangkap saat Agresi Militer Belanda II, beliau selalu tampil dalam perundingan menyelesaikan pengakuan kedaulatan
Ditanyakan
:
Beliau memiliki peranan besar dalam hal…
Materi yang dibutuhkan
:
upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Sekutu dan Belanda. ( Sub materi Agresi
17
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Militer Belanda II)
NO 2.
SOAL
1. Tanggal 19 Desember 1948 pesawat terbang Belanda mengebom Maguwo ( Sekarang Bandara Adi Sucipto ) dan banguan penting di kota Yogjakarta.Peristiwa ini mengawali Agresi Militer Belanda II. Pengeboman dilanjutkan dengan penerjuna pasukan Belanda. Sebelum Belanda memasuki istana kepresidenan , Presiden Soekarno, memerintahan kepada Mr.Maramis, dr. Sudarsono, dan L.N Palaar yang sedang di New Delhi untuk membentuk pemerintahan pelarian . Alasan dibentuknya pemerintahan pelarian tersebut adalah….( USBN 2016/2017 )
A. Adanya hubungan diplomasi anatara pemerintah Indonesia dengan pemerintah India B. Untuk meminta bantuan dari pemerintah India guna menghadapi pendudukan kembali pasukan Belanda C. Untuk mengantisipasi apabila pemerntahan RI di Yogjakarta tidak dapat berfungsi lagi D. Kota Yogjakarta tidak memungkinka lagi untuk menjadi ibu kota pemerintahan RI E. Memperlihatkan kepada Belada bahwa Indonesia masih sanggup menjalankan pemerintahan Identifikasi Level Kognitif
:
Penalaran
Indikator yang bersesuaian
:
3.10.9 Menganalisis pembentukan PDRI
Diketahui
:
19 Desember 1948 pesawat terbang Belanda mengebom Maguwo ( Sekarang Bandara Adi Sucipto ) dan banguan penting di kota Yogjakarta.Peristiwa ini mengawali Agresi Militer Belanda 2. Pengeboman dilanjutkan dengan penerjuna pasukan Belanda. Sebelum Belanda memasuki istana kepresidenan , Presiden Soekarno, memerintahan kepada Mr.Maramis, dr. Sudarsono, dan L.N Palaar yang sedang di New Delhi untuk membentuk pemerintahan pelarian
18
Unit Pembelajaran Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
Ditanyakan
:
Alasan dibentuknya pemerintahan pelarian tersebut adalah….( USBN 2016/2017 )
Materi yang dibutuhkan
:
upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Sekutu dan Belanda. ( sub Materi Pendirian PDRI)
NO 3.
SOAL
Perhatikan pernyataan berikut! 1) Berlakunya banyak mata uang awal kemerdekaan 2) Sekutu datang di boncengi Nica 3) Blokade ekonomi oleh Belanda 4) Adanya gerakan sparatisme 5) Inflasi yang tinggi 6) Agresi militer Belanda Diantara pernyataa tersebut yang menyebabkan kondisi politik Indonesia awal kemerdekaan masih belum stabil adalah….( USBN 2016/2017 ) A. 1), 2) dan 3) B. 1),3) dan 5) C. 2),3),dan 4) D. 2),4) dan 6) E. 3),4) dan 5)
Identifikasi Level Kognitif
:
Penalaran
Indikator yang bersesuaian
:
3.10.1 Menganalisis kedatangan Sekutu di Indonesia
Diketahui
:
Pernyataan penyebab buruknya kondisi ekonomi dan politik awal kemerdekaan
Ditanyakan
:
Materi yang dibutuhkan
:
Penyebab buruknya kondisi politik Indonesia awal kemerdekaan Kedatangan Sekutu
19
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
NO
SOAL
4.
Dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui jalan diplomasi diadakan PerjanjianLinggarjati yang berlangsung pada tanggal 15November1946 diLinggarjati, Cirebon. Dalam perundingan tersebut,Indonesia diwakili oleh SutanSyahrir,sedangkan Belanda diwakili oleh Prof.Schermerhom,hadir pula LordKillearn sebagai penengah dari Inggris. Jelaskan mengapa Perjanjian Linggajati Indonesia mengalami kerugian dan berikan contoh kerugiannya! (USBN 2018/2019) Identifikasi Level Kognitif
: Penalaran
Indikator yang bersesuaian
: 3.10.4 Menganalisis pelaksanaan Perundingan Linggarjati
Diketahui
: Pelaksanaan perundingan linggarjadi dengan wakil
Ditanya kan
: Jelaskan mengapa Perjanjian Linggajati Indonesia
Materi yang dibutuh kan
20
delegasi dari Indonesia SutanSyahrir,sedangkanBelandadiwakiliolehProf.Scherme rhom,hadirpulaLordKillearn sebagai penengah dari Inggris
mengalami kerugian dan berikan contoh kerugiannya : Perundingan Linggar jati
Unit Pembelajaran Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
BAHAN PEMBELAJARAN Bahan pembelajaran yang di uraikan di sini merupakan contoh panduan pembelajaran yang dapat di implementasikan oleh guru ketika akan melaksanakan
pembelajaran
dengan topik
“Upaya mempertahankan
kemerdekaan dari ancaman Sekutu dan Belanda”. Bahan pembelajaran di kembangan dengan prinsip berpusat pada peserta dididk dan berusaha memfasilitasi kemampuan berpikir tingkat tinggi. Bahan pembelajaran ini berisikan rincian aktivitas pembelajaran ,lembar kegiatan peserta didik yang digunakan dan bahan bacaan.
A. Aktivitas Pembelajaran Bahan pembelajaran berisi rincian alternatif kegiatan pembelajaran yang dilakukan pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi KD 3.10 . Aktivitas pembelajaran akan diuraikan lebih rinci mencakup materi sebagai berikut, Kedatanga Sekutu, Perjanjian Hogevelowe, Agresi militer Belanda1, Perundingan Linggarjati, Perjanjian Renvile, Peristiwa PKI 1948, Agresi Militer Belanda 2, Pendirian PDRI, Perundingan Roem Royen, Perundingan Inter Indonesia, Perundinga KMB, Serah terima Kedaulatan, Kembali ke negara kesatuan serta peristiwa –peristiwa heroik dalam mempertahankan kemerdekaan .Adapun aktivitas pembelajaran untuk mencapai masingmasing indikator yang telah ditetapkan, dapat dicapai dalam lima kali pertemuan. Aktivitas pembelajaran akan diuraikan lebih rinci menjadi lima skenario pembelajaran. Pengembangan skenario pembelajaran mengacu pada kriteria yang ditetapkan pada Standar Proses (Permendikbud nomor 22 tahun 2016). Berikut ini rincian aktivitas pembelajaran untuk masing-masing pertemuan.Untuk mempermudah guru dalam menguasai materi ini disajikan desain
aktifitas
pembelajaran
sebagai
berikut:
21
Indikator Pencapaian Kompetensi 3.10.1 Menjelaskan kedatangan Sekutu di Indonesia 3.10.2 Menjelaskan bentuk
perjuangan Indonesia dalam memperahankan Kemerdekaan
3.10.3 Membedakan hasil
perundingan Hogevelowe dengan perundingan Linggarjati
3.10.4 Menganalisis
pelaksanaan Perundingan Linggarjati
3.10.5 Menganalisis tujuan
Belanda melaksanakan
Materi/Submateri 1. Kedatangan Sekutu bentuk perjuangan Indonesia dalam mempertahankan 2. kemerdekaan Penjanjian Hogevelowe Perundingan Linggarjati
3.
Agresi Militer Belanda 1 Perundingan Renvile Peristiwa PKI Madiun 1948
4.
Aktivitas Pembelajaran Diskusi dan presentasi kedatangan sekutu sampi Agresi Militer Belanda 1 Diskusi dan presentasi perundingan renvile samapai dengan Agresi Militer Belanda II Diskusi dan Presentasi Pendirian PDRI, PerundinganRoem Royen sampai dengan Perundingan Inter Indonesia Diskusi dan Presentasi dari KMB sampai dengan Kembali ke Negara Kesatuan
Bentuk dan Jenis Penilaian 1. Tes Pengetahuan a. Tes Tulis Pilihan Ganda; b. Tes Tulis uraian terbuka 2. Observasi Keterampilan Presentasi
Media 1. Hp 2. Kertas plano 3. Lem atau isolasi 4. Komputer atau laptop 5. LCD proyektor
Alokasi Waktu 10 X 45’ (dilakuan dalam lima kali pertemuan)
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
22 Tabel 3. Desain Aktivitas Pembelajaran
Indikator Pencapaian Kompetensi Agresi militer Belanda I 3.10.6 Menganalisis
3.10.8 Menganalisis Agresi
Militer Belanda II 3.10.9 Menganalisis pembentukan PDRI 3.10.10 Menganalisis
pelaksanaan perundingan Inter Indonesia
Agresi Militer Belanda 2 Pendirian PDRI Perundingan Roem Royen Perundingan Inter Indonesia Perundingan KMB Serah Terima Ke daulatan 27 Desember 1949 Kembali ke Negara Kesatuan RI
Aktivitas Pembelajaran 5. Diskusi dan Presentasi materi upaya mempertahankan kemerdekaan dengan cara perjuangan fisik
Bentuk dan Jenis Penilaian
Media
Alokasi Waktu
23
Paket Unit Pembelajaran Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
pelaksanaan perundingan Renvile 3.10.7 Mengalisis pemberontakan PKI 1948
Materi/Submateri
3.10.12 Menganalisis
kronologi proses kembali ke negara kesatuan 3.10.13 Menganalisis
peristiwa Bandung Lautan Api 3.10.14 Menganalisis
peristiwa Medan Area
3.10.15 Menganalisis
peristiwa 10 Nopember
Materi/Submateri
Aktivitas Pembelajaran
Bentuk dan Jenis Penilaian
Media
Alokasi Waktu
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
24 Indikator Pencapaian Kompetensi 3.10.11 Meganalisis pelaksanaan Konferensi Meja Bundar
Indikator Pencapaian Kompetensi
Materi/Submateri
Aktivitas Pembelajaran
Bentuk dan Jenis Penilaian
Media
Alokasi Waktu
3.10.16 Menganalis Periatiwa 5 hari di semarang
3.10.18 Menghubungkan peristiwa Bandung Lautan Api dengan diterimanya perundingan Renvile 3.10.19 Menghubungan keberhasilan bangsa Indonesia dalam menumpas PKI tahun 1948 dengan dukungan Amerika terhadap Indonesia
25
Paket Unit Pembelajaran Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
3.10.17 Mengkaitkan diterimanya perundingan Linggarjati dengan terjadinya peristiwa perang puputan di Bali
informasi dari berbagai sumber belajar terkait bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Sekutu dan Belanda 4.10.2 Mempersiapkan hasil diskusi kelompok yang akan di pajang dan dipresentasikan
Materi/Submateri
Aktivitas Pembelajaran
Bentuk dan Jenis Penilaian
Media
Alokasi Waktu
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
26 Indikator Pencapaian Kompetensi 4.10.1 Mengumpulkan
Indikator Pencapaian Kompetensi tentang upaya
Materi/Submateri
Aktivitas Pembelajaran
Bentuk dan Jenis Penilaian
Media
Alokasi Waktu
mempertahankan kemerdekaan dari dan Belanda
4.10.3 Menyajikan hasil diskusi kelompok tentang upaya bangsa Indnesia dalam pempertahankan kemerdekaan dalam bentuk cerita sejarah
27
Paket Unit Pembelajaran Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
ancaman Sekutu
sejarah tentang upaya bangsa Indnesia dalam mempertahakan kemerdekaan secara fisik di daerahnya
Materi/Submateri
Aktivitas Pembelajaran
Bentuk dan Jenis Penilaian
Media
Alokasi Waktu
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
28 Indikator Pencapaian Kompetensi 4.10.4 Membuat cerita
Unit Pembelajaran Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
Aktivitas 1 Setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, masih banyak bangsa yang belum mau mengakui kemerdekaan Indonesia antara lain Belanda, bahkan Jepang yang semula akan memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia berubah pikiran justru menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah suatu kekeliruan. Kemenangan sekutu pada perang dunia II menjadikan sekutu berhak atas jajahan Jepang yaitu Indonesia. Kedatangan Sekutu ke Indonesia yang diboncengi oleh Nica yang bertujuan untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang dan tidak mengakui kemerdekaan Indonesia membuat bangsa Indonesia harus berjuang kembali untuk mempertahankan kemerdekaan. Apakah dampak kedatangan sekutu bagi bangsa Indonesia, bagamanakah upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi sekutu, dan bagaimanakah akhir dari perjuangan bangsa Indonesia ini, marilah kita bahas materi ini. Dalam rangka menjawab pertanyaan yang muncul tersebut, mari kita lakukan aktivitas berikut ini. Aktivitas ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1)diskusi kelompok ; dan 2) presentasi hasil diskusi . Setelah melakukan aktivitas tersebut dengan baik, saudara mampu menjawab pertanyaanpertanyaan tersebut. Pertemuan pembelajaran ke-1 ini akan mencapai indikator 3.10.1 s.d 3.10.5 pada submateri komponen Kedatangan Sekutu, bentuk perjuangan mempertahankan
kemerdekaan
Indonesia,
Perundingan
Hogevelowe,
Perundingan Linggarjati dan Agresi militer Belanda I .Pertemuan ke-1 ini menggunakan model pembelajaran Learning Togather . Pembelajaran dilakukan selama 2 x 45’.
29
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Media, Alat dan bahan yang digunakan pada pertemuan ke-1 adalah Hp sebagai alat untuk mencari sumber belajar , sedangkan hasil kegiatan adalah hasil diskusi kelompok berupa PPT /mind map materi Tujuan Aktivitas Pembelajaran; Setelah melakukan aktivitas ini diharapkan peserta didik mampu: a. Menjelaskan dampak kedatangan Sekutu di Indonesia, b. Menjelaskan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan, c. Membedakan hasil perundingan Hogevelowe dengan Linggarjati, d. Menganalisis pelaksanaan perundingan Linggarjati e. Menganalisis tujuan Belanda melaksanakan Agresi militer Belanda I
Estimasi Waktu Estimasi waktu Aktivitas Pembelajaran Kegiatan : 90 Menit. Media, Alat, dan bahan yang digunakan pada Kegiatan pembelajara ini adalah: 1.
Gambar/Video kedatangan sekutu
2.
LCD proyektor.
Langkah kegiatan yang saudara lakukan: a. Membagi peserta didik ke dalam kelompok yang beranggotakan7 orang (pembagian kelompok disesuaikan dengan jumlah peserta didik). b. Peserta didik memperoleh materi /tugas dari guru c. Peserta didik diberi kesempatan untuk berdiskusi bersama kelompoknya d. Peserta didik saling bertukar gagasan dengan teman yang lain e. Peserta didik bersama guru membuat kesimpulan terkait materi yang dipelajari. f. Masing-masing kelompok dipersilahkan untuk presentasi g. Kelompok lain menanggapi
30
Unit Pembelajaran Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
h. Untuk mengetahui pemahaman peserta didik kegiatan dilajutkan dengan pengerjakan
LKPD secara individu dengan soal yang tipenya sama
dengan soal yang telah dikerjakan oleh semua kelompok
Aktivitas 2 Pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melancarkan Agresi Militer Belanda I,aksi Belanda ini mendapat kecaman dari banyak negara, hingga membuat PBB turun tangan dengan membentuk Komisi Tiga Negara ( KTN ) yang beranggota 3 negara Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Apakah yang dilakukan oleh PBB dalam menyelesaikan konflik Indonesia dengan Belanda, bagaimana kondisi Indonesia setelah terjadinnya Agresi Militer Belanda I dan mengapa Belanda melancarkan Agresi militer II. Dalam rangka menjawab pertanyaan yang muncul tersebut, mari kita lakukan aktivitas berikut ini. Aktivitas ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1)diskusi kelompok ; dan 2) presentasi hasil diskusi . Setelah melakukan aktivitas tersebut dengan baik, saudara mampu menjawab pertanyaanpertanyaan tersebut. Pertemuan pembelajaran ke-2 ini akan mencapai indikator 3.10.6 s.d 3.10.9 pada submateri komponen .Pertemuan ke-2 ini menggunakan model pembelajaran Windaw Shopping. Pembelajaran dilakukan selama 2 x 45’. Media, Alat dan bahan yang digunakan pada pertemuan ke-2 adalah, Hp untuk mencari sumber belajar dan kerta manila untuk presentasi Tujuan Aktivitas Pembelajaran; Setelah melakukan aktivitas diskusi dan presentasi ini diharapkan peserta mampu: a. Menganalisis pelaksanaan perundingan Renvile bagi bangsa Indonesia b. Mengalisis pemberontakan PKI 1948
31
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
c. Menganalisis Agresi Militer Belanda II d. Menganalisis pembentukan PDRI Estimasi Waktu Estimasi waktu Aktivitas Pembelajaran Kegiatan 90 Menit. Media, Alat, bahan, dan langkah kegiatan Media, Alat, dan bahan yang digunakan pada kegiatan pembelajaran ini HP, Buku, gambar- gambar tokoh delegasi yang hadir dalam perundingan renvile, peta hasil perundingan renvile LCD proyektor, Hp Langkah kegiatan yang saudara lakukan: 1) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok 5 mengacu pada kepadatan materi, semakin padat materi semakin banyak jumlah kelompoknya 2) Guru membagikan materi yang berbeda kepada tiap-tiap kelompok dengan cara diundi. 3) Masing-masing kelompok bertugas membuat rumusan masalah /pertanyaan kemudian melakukan tugas pemecahan masalah dengan cara mencari jawaban dari berbagai sumber. Dalam kegiatan ini guru memberikan bimbingan seperlunya. 4) Hasil pekerjaan tiap kelompok kemudian di pajang di dinding sekitar kelas. Kegiatan inilah yang diumpamakan membuka toko di Mal. 5) Dilakukan pembagian tugas tiap kelompok. 2 anggota kelompok yang bertugas menjaga toko dan yang lainnya berjalan-jalan untuk mengunjungi toko kelompok lain. 6)
Peserta didik sebagai penjaga toko diharapkan mampu memberi penjelasan kepada anggota kelompok lain yang membutuhkan penjelasan terkait tugas kelompoknya yang dipajang. Untuk itu dianjurkan memilih penjaga yang mampu berkomunikasi dengan baik
32
Unit Pembelajaran Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
dan memahami hasil pekerjaan kelompok. Pada kegiatan inilah munculnya aktifitas tutor sebaya. 7) Bagi anggota kelompok yang betugas berkunjung pada kelompok lain di samping berhak mendapat penjelasan juga berhak memberi masukkan, bertanya dan koreksi terhadap pekerjaan kelompok yang dikunjunginya dengan menuliskannya di lembar pekerjaan kelompok tersebut.Kelompok yang berkunjung mencatat pekerjaan kelompok yang dikunjungi. 8) Setelah waktu yang telah ditentukan selesai, masing-masing anggota yang berkeliling kembali ke kelompok asal. 9) Setelah kembali anggota kelompok bertukar informasi berdasarkan hasil kunjungan yang telah dilakukan. 10) Selanjutnya guru berkeliling untuk mengecek hasil pekerjaan dan melihat hal-hal yang perlu diperbaiki dan memberikan penguatan terhadap hasil pekerjaan tiap-tiap kelompok. 11) Guru melakukan konfirmasi berupa umpan balik dan koreksi terhadap pekerjaan tiap-tipa kelompok secara klasikal. 12) Untuk mengetahui pemahaman peserta didik kegiatan dilajutkan dengan pengerjakan LKPD secara individu dengan soal yang tipenya sama dengan soal yang telah dikerjakan oleh semua kelompok.
Aktivitas 3 Pada tanggal 19 desember 1948 Belanda melancarkan Agresi Militer Belanda II. Peristiwa ini terjadi tepat 3 bulan setelah bangsa Indonesia menghadapi pemberontakan PKI di Madiun 18 September 1948, kondisi bangsa ndonesia yang masih lemah membuat Belanda dapat dengan mudah menguasai ibu kota RI di Jogjakarta dan menangkap para pemimipin RI serta mengasingkannya di berbagai daerah.
33
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Agrsi Militer Belanda II membuat PBB turun tangan kembali dengan membentuk UNCI ( United Nations Commission for Indonesia) UNCI membawa Indonesi dan Belada dalam perundingan Roem Royen. Nah Apa sajakah isi perjajian Roem Royen, apakah makna perundingan Inter Indonesia , apakah akibat
Konferensi Meja Bundar , dan mengapa RIS
akhirnya di bubarkan ? Dalam rangka menjawab pertanyaan yang muncul tersebut, mari kita lakukan aktivitas berikut ini. Aktivitas ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1)diskusi kelompok ; dan 2) presentasi hasil diskusi . Setelah melakukan aktivitas tersebut dengan baik, saudara mampu menjawab pertanyaanpertanyaan tersebut. Pertemuan pembelajaran ke-3 ini akan mencapai indikator 3.10.10 s.d 3.10.12 pada submateri komponen Perjanjian Roem Royen, Perundingan inter Indonesia, Pelaksanaan KMB dan Bubarnya Pemerintahan RIS .Pertemuan ke-3 ini menggunakan model pembelajaranTwo Stay Two Stray. Pembelajaran dilakukan selama 2 x 45’. Media, Alat dan bahan yang digunakan pada pertemuan ke-2 adalah, Hp untuk mencari sumber belajar dan kerta manila untuk presentasi Tujuan Aktivitas Pembelajaran; Setelah melakukan diskusi dan Presentasi diharapkan peserta mampu: a.
Menganalisis pelaksanaan perundingan Inter Indonesia
b.
Meganalisis pelaksanaan Konferensi Meja Bundar
c.
Menganalisis kronologi proses kembali ke negara kesatuan
Estimasi Waktu Estimasi waktu Aktivitas Pembelajaran Kegiatan pembelajaran 3 : 90 Menit. Media, Alat, bahan, dan langkah kegiatan
34
Unit Pembelajaran Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
Media,
Alat,
dan
bahan
yang
digunakan
Pustaka/Referensi/internet;ini HP, Buku Teks,
pada
Kegiatan
gambar- gambar tokoh
delegasi yang hadir dalam perundingan Inter Indonesia dan KMB, kerta Manila untuk Presentasi
Langkah kegiatan yang saudara lakukan: a. Setelah kelompok terbentuk, guru memberikan tugas berupa permasalahanpermasalahan yang harus mereka diskusikan jawabannya. b. Setelah diskusi intra kelompok selesai, dua orang dari masing-masing kelompok meninggalkan kelompoknya untuk bertamu ke kelompok lain. Anggota kelompok yang tidak mendapat tugas sebagai duta (tamu) mempunyai kewajiban menerima tamu dari suatu kelompok. Tugas mereka adalah menyajikan hasil kerja kelompoknya kepada tamu tersebut. c. Dua orang yang bertugas sebagai tamu diwajibkan bertamu kepada semua kelompok dan mencatatnya pada lembar kerja kelompok. d. Jika mereka telah selesai melaksanakan tugasnya, mereka kembali ke kelompoknya masing-masing. e. Setelah kembali ke kelompok asal, baik pserta didik yang bertugas bertamu maupun mereka yang bertugas menerima tamu mencocokkan dan membahas hasil kerja yang telah merek laksanakan.
Aktivitas 4 Pada aktivitas pembelajaran sebelumnya kita membahas bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dengan cara diplomasi. Dalam kegiatan pembelajaran 4 kita membahas bentuk perjungan bangsa Indoesia dalam mempertahankan kemerdekaan dengan cara perjuangan fisik. Mengapa bangsa Indonesia menempuh jalan perjuangan fisik, apa yang melatar belakang semua peristiwa tersebut ?
35
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Dalam rangka menjawab pertanyaan yang muncul tersebut, mari kita lakukan aktivitas berikut ini. Aktivitas ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1)diskusi kelompok ; dan 2) presentasi hasil diskusi . Setelah melakukan aktivitas tersebut dengan baik, saudara mampu menjawab pertanyaanpertanyaan tersebut. Pertemuan pembelajaran ke-4 ini akan mencapai indikator 3.10.13 s.d 3.10.19 pada submateri komponen, Peristiwa 5 hari di Semarang, Peristiwa 10 Nopember, Bandung Lautan Api,dan Medan Area. Pertemuan ke-4 ini menggunakan model pembelajaran Jigswa. Pembelajaran dilakukan selama 2 x 45’. Media, Alat dan bahan yang digunakan pada pertemuan ke-4 adalah, Hp untuk mencari sumber belajar dan kertas manila untuk presentasi Tujuan Aktivitas Pembelajaran; Setelah melakukan diskusi dan Presentasi diharapkan peserta mampu: a. Menganalisis Peristiwa Bandung Lautan Api b. Menganalisis Peristiwa Medan Area c. Menganalis Peristiwa 5 hari di Semarang d. Menganalis Peristiwa 10 Nopember 1945 Estimasi Waktu Estimasi waktu Aktivitas Pembelajaran Kegiatan pembelajaran 4 : 90Menit. Media, Alat, bahan, dan langkah kegiatan Media,
Alat,
dan
bahan
yang
digunakan
pada
Kegiatan
Pustaka/Referensi/internet;ini HP, Buku Teks, gambar- gambar peristiwa , kertas Manila untuk Presentasi Langkah kegiatan yang saudara lakukan: 1.
Membagi 5 atau 6 peserta didik menjadi satu kelompok jigsaw yang bersifat heterogen.
36
Unit Pembelajaran Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Menetapkan satu peserta didik dalam kelompok menjadi pemimpin Membagi pelajaran menjadi 5 atau 6 bagian ( di upayakan sejumlah peserta didik dalam kelompok mendapat tugas semua ) Setiap peserta didik dalam kelompok mempelajari satu bagian pelajaran Memberi waktu pada peerta didik untuk membaca bagian materi pelajaran yang telah ditugaskan kepadanya. Peserta didik dari kelompok jigsaw bergabung dalam kelompok ahli yang mempunyai materi yang sama, dan berdiskusi Kembali ke kelompok jigsaw ( kelompok asal ) Peserta didik dari kelompok ahli menyampaikan materi yang menjadi taggung jawabnya pada kelompok asal ( Jigsaw ). Kelompok asal ( jigsaw ) menyalin pada lembar kerja kelompok.
10.
Perwakilan kelompok jigsaw diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok inti ( Jigsaw ) di depan kelas.
11.
Untuk mengetahui pemahaman peserta didik, kegiatan dilajutkan dengan pengerjakan LKPD secara individu dengan soal yang tipenya sama dengan soal yang telah dikerjakan oleh semua kelompok
Aktivitas 5 Pada pembelajaran sebelumnya kita membahas bentuk perjuangan fisik maupun diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan . Pada kegiatan pembelajaran 5 kita akan mencoba menghubungkan upaya mempertahankan kemerdekaan dengan cara diplomasi ternyata berdampak terjadinya peristiwa-peristiwa di daerah yang menuntut masyarakat berjuang melawan kelicikan Belanda, mengapa setelah beberapa perundingan di terima bangsa Indonesia, masih banyak peristiwa heroik di daerah, misalnya peristiwa puputan Margarana, Bandung lautan Api, dan mengapa Amerika simpati terhadap keberhasilan bangsa Indonesia dalam menumpas pemberontakan PKI tahun 1948.
37
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Dalam rangka menjawab pertanyaan yang muncul tersebut, mari kita lakukan aktivitas berikut ini. Aktivitas ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1)diskusi kelompok ; dan 2) presentasi hasil diskusi . Setelah melakukan aktivitas tersebut dengan baik, saudara mampu menjawab pertanyaanpertanyaan tersebut. Pertemuan pembelajaran ke-5 ini akan mencapai indikator pengayaan 3.10.20 s.d 3.10.22 pada submateri komponen hubungan peristiwa penandatanganan perundingan Linggarjati dengan Peristiwa Perang Puputan Margarana, Penandatanganan Perundingan Renvile dengan
peristiwa
Bandung Lautan Api, dan keberasilan Indonesia dalam menumpas pemberontakan PKI 1948 dengan simpati Amerika terhadap bangsa Indonesia.Pertemuan ke-5 ini menggunakan model pembelajaran Discovery Learning 1) Pemberian rangsangan (Stimulation); 2) Pernyataan/Identifikasi masalah (Problem Statement); 3) Pengumpulan data (Data Collection); 4) Pengolahan data (Data Processing); 5) Pembuktian (Verification), dan 6) Menarik simpulan/generalisasi (Generalization) (Aryana, dkk, 2018). Pembelajaran dilakukan selama 2 x 45’.atau 90 Menit Media, Alat dan bahan yang digunakan pada pertemuan ke-5 adalah, Hp untuk mencari sumber belajar dan kerta manila untuk presentasi Tujuan Aktivitas Pembelajaran; Setelah melakukan diskusi dan Presentasi diharapkan peserta didik mampu: a.
Mengkaitkan diterimanya perundingan Linggarjati dengan terjadinya peristiwa perang Puputan Margarana di Bali
b.
Menghubungkan peristiwa Bandung Lautan Api dengan diterimanya perundingan Renvile
c.
Menghubungkan keberhasilan bangsa Indonesia dalam menumpas PKI tahun 1948 dengan dukungan Amerika terhadap Indonesia
38
Unit Pembelajaran Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
Estimasi Waktu Estimasi waktu Aktivitas Pembelajaran Kegiatan pembelajaran 5 : 90 Menit. Media, Alat, bahan, dan langkah kegiatan Media,
Alat,
dan
bahan
yang
digunakan
Pustaka/Referensi/internet;ini HP, Buku Teks,
pada
Kegiatan
kerta Manila untuk
Presentasi Langkah kegiatan yang saudara lakukan: 1.
Membagi peserta didik ke dalam 6 kelompok yang beranggotakan 6 orang(pembagian kelompok disesuaikan dengan jumlah peserta didik).
2.
Satu materi di bahas oleh 2 kelompok
3.
Memberi
kesempatan masing-masing
kelompok
untuk meyusun
pertanyaan terkait materi yag diterima. 4.
Memfasilitasi peserta didik berdiskusi tentang aktivitas yang perlu dilakukan.
5.
Memfasilitasi kelompok yang memiliki bahasan yang sama untuk melakukan verifikasi,kemudian dilakukan kesepakatan dan menjadi hasil kerja kelompok .
6.
Memfasilitasi peserta didik untuk melakukan generalisasi
7.
Memfasilitasi peserta didik untuk melakukan presentas hasil kerja kelompok
8.
Untuk mengetahui pemahaman peserta didik kegiatan dilajutkan dengan pengerjakan
LKPD secara individu dengan soal yang tipenya sama
dengan soal yang telah dikerjakan oleh semua kelompok
39
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
B. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Berikut ini 5 (lima) lembar kerja peserta didik yang digunakan dalam aktivitas pembelajaran, yaitu: 1) LKPD 1. Kedatangan Sekutu; 2) LKPD 2. Peristiwa pasca Agresi Militer Belanda I; 3) LKPD 3. Peristiwa pasca Agresi Militer Belanda 2; 4)LKPD 4. Peristiwa Heroik dalam mempertahankan kemerdekaan.5)LKPD 5 Pengaruh perundingan yang di sepakati dengan peristiwa heroik di daerah untuk mempertahankan kemerdekaan.
Lembar Kerja Peserta Didik 1 (LKPD 1) Tujuan 1 Setelah melakukan aktivitas 1 dengan menggunakan model Learning Together peserta didik dapat menjelaskan kedatangan Sekutu di Indonesia ( Tujuan kedatangan AFNEI di Indonesia)bentuk perjuang Indoneia dalam memperahankan kemerdekan, membedakan hasil perundingan Hogevelowe dengan perundingan , menganalisis pelaksanaan perundingan Linggarjati, dan menganalisis tujuan Belanda melaksanakan Agresi militer Belanda I (Indikator 3.10.1- 3.10.5 ) Petunjuk Kegiatan Setiap peserta didik mengisi lembar kerja yang sudah di sediakan Tuliskan jawaban kalian pada format yang telah di sediakan Tujuan Sekutu /AFNEI datang ke Indonesia 1. …………………………………………………………………. 2. ………………………………………………………………………….
40
Unit Pembelajaran Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
1. Contoh perjuangan fisik bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. 1. Peristiwa ……………………………………….. 2. Peristiwa ………………………………………. 3. Peristiwa……………………………………….. 4. Peristiwa ………………………………………..
2. Perbedaan Perundingan Hogevelowe dan Linggarjati Aspek
Hogevelowe
Linggarjati
Wilayah yang diakui Belanda Delegasi Indonesi dan Belanda Tempat pelaksanaan
3. Latar belakang di laksanakannya perundingan Linggarjati 1. ……………………………………………………………………. 2. ……………………………………………………………………... 3. ………………………………………………………………………
41
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
4. Tujuan Belanda melaksanakan Agresi militer Belanda 1 Bidang
Jawab
Ekonomi Politik
Lembar Kerja Peserta Didik 2 (LKPD 2) Tujuan 2 Setelah melakukan aktivitas 2 dengan menggunakan model Windaw Shopping peserta didik dapat menganalisis pelaksanaan perundingan Renvile,mengalisis pemberontakan PKI 1948, menganalisis Agresi Militer Belanda II, menganalisis pendirian PDRI
Petunjuk Kegiatan 1. Setiap peserta didik mengisi lembar kerja yang sudah di sediakan 2. Tuliskan jawaban kalian pada format yang telah di sediakan 1) Dampak perundinga Renvile bagi bangsa Indonesia a. Dampak Positif ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… b. Dampak Negatif ……………………………………………………………… ………………………………………………………………
2) Alasan dipilihnya Madiun sebagai basis PKI 48 Ditinjau dari segi Ekonomi Topografi Militer
42
Unit Pembelajaran Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
3) Alasan Agresi Militer Belanda II berhasil menguasai Jogjakarta 1. ……………………………………………………………….. 2. ………………………………………………………………..
4) Alasan PDRI di dirikan di Sumatera a…………………………………………………………………… b……………………………………………………………………. c……………………………………………………………………. Lembar Kerja Peserta Didik 3 (LKPD 3) Tujuan 3 Setelah melakukan aktivitas 3 dengan menggunakan model Two Stay Two Stray peserta didik dapat menganalisis makna dilaksanakan perundingan Inter Indonesia,menganalisis dampak negatif perjajian KMB, menganalisis alasan Ris di bubarkan Petunjuk Kegiatan 1. Setiap peserta didik mengisi lembar kerja yang sudah di sediakan 2. Tuliskan jawaban kalian pada format yang telah di sediakan 1) Apakah makna dilaksanakan perundingan Inter Indonesia? 1. ……………………………………………………………… 2. ……………………………………………………………….
2) Apakah dampak negatif perundingan KMB? 1.
………………………………………………………………
2.
………………………………………………………………..
3.
………………………………………………………………
43
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
3) Mengapa RIS di bubarkan ? 1. ……………………………………………………………… 2.
………………………………………………………………..
3.
………………………………………………………………
4.
……………………………………………………………….
5.
……………………………………………………………….
Lembar Kerja Peserta Didik 4 (LKPD 4) Tujuan 4 Setelah melakukan aktivitas 4 dengan menggunakan model Jigsaw peserta didik dapat menganalisis latar belakang peristiwa Bandung lautan Api, menganalisis latar belakang Medan Area , menganalisis latar belakang, Periatiwa lima hari di Semarang, menganalis Periatiwa 10 Nopember Petunjuk Kegiatan 1. Setiap peserta didik mengisi lembar kerja yang sudah di sediakan 2. Tuliskan jawaban kalian pada format yang telah di sediakan 1) Lakukan analisis peristiwa di bawah ini ! Aspek
Latar Belakang
44
Bandung Lautan Api
Lima Hari di Semarang
10 Nopember 1945
Medan Area
Unit Pembelajaran Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
Lembar Kerja Peserta Didik 5 (LKPD 5) Tujuan 5 Setelah melakukan aktivitas 5 dengan menggunakan model Discovery Learning peserta didik dapat mengkaitkan diterimanya perjanjian linggarjati dengan
terjadinya
peristiwa
perang
Puputan
Margarana
di
Bali,
menghubungkan peristiwa Bandung Lautan Api dengan diterimanya perundingan Renvile, menghubungan keberhasilan bangsa Indonesia dalam menumpas pemberontakan PKI tahun 1948 dengan dukungan Amerika terhadap perjuangan bangsa Indonesia Petunjuk Kegiatan 1. Setiap peserta didik mengisi lembar kerja yang sudah di sediakan 2. Tuliskan jawaban kalian pada format yang telah di sediakan 1) Apakah Hubungan diterimanya perundingan linggarjati dengan terjadinya peristiwa perang Puputan di Bali 1.
………………………………………………………………
2.
………………………………………………………………..
3.
………………………………………………………………
2) Apakah hubungan peristiwa Bandung Lautan Api dengan diterimanya perundingan Renvile Jawab :
45
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
3) Mengapa Amerika menaruh simpati terhadap keberhasilan bangsa Indonesia dalam menumpas pemberontakan PKI 1948 Jawab :
C. Bahan Bacaan Strategi
dan
Bentuk
Perjuangan
Bangsa
Indonesia
Dalam
Mempertahankan Kemerdekaan Pejuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan melalui banyak tantangan, diantaranya yaitu dengan kedatangan Sekutu yang di bocengi Nica serta usaha-usasa sekutu dan Nica untuk menguasai kembali Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan atau sering disebut dengan Perang Kemerdekaan (1945 – 1949). Ada 2 Strategi yag di pakai bangsa Indonesia dalam usaha menghadapi Sekutu dan Nica/ Belanda yang ingin menguasai Indonesia kembali, yaitu 1)
perjuangan bersenjata
2) diplomasi. Perjuangan bersenjata dikenal tokoh utamanya adalah Jendral Soedirman sedangkan perjuangan diplomasi tokohnya adalah Mr. Sutan Syahrir. Kedua cara perjuangan ini dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI terbukti sangat efektif dan saling melengkapi. Memang dalam perjalanannya kedua cara perjuangan tersebut kadang-kadang berhadapan dalam perbedaan yang tajam bahkan sangat ekstrim. Marilah kita bahas satu persatu strategi bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan
46
Unit Pembelajaran Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
A. Strategi Perjuangan Bersenjata ( Fisik ) Kedatangan tentara Sekutu yang diboncengi NICA menyebabkan terjadinya konflik dan pertempuran di berbagai daerah. Keinginan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia berhadapan dengan rakyat Indonesia yang mempertahankan kemerdekaannya, Oleh karena itu, terjadilah pertempuran di berbagai daerah di Indonesia.Perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Sekutu dan Belanda selain melalui Strategi Diplomasi juga di kakukan dengan cara berperang atau yang lebih di kenal dengan istilah perjuangan bersenjata. Beberapa perjuang bersenjata yang di bahas sebagai bahan bacaan adalah sebagai berikut: 1.
Pertempuran Lima Hari di Semarang (14-19 Oktober 1945)
Gambar 2. Peristiwa lima hari di Semarang
Sumber:Adi Nugroho dalam https://www.boombastis.com/pertempuran-limahari/84701
Pertempuran lima hari di Semarang ini diawali dengan berontakan 400 tentara Jepang yang bertugas membangun pabrik senjata di Cepiring dekat Semarang. Pertempuran antara pemberontak Jepang melawan Pemuda ini berkobar sejak dari Cepiring (30Km) sebelah barat Semarang hingga Jatingaleh yang terletak di bagian atas kota. Di Jatingaleh ini pasukan Jepang yang dipukul mundur menggabungkan diri dengan pasukan Kidobutai yang
47
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
memang berpangkalan di tempat tersebut.Pada peristiwa ini gugur Dokter Karyadi yang ditembak pasukan Jepang. Akhirnya pecah perang antara pasukan Jepang dengan rakyat Indonesia
pasca kemerdekaan dan
mengakibatkan banyaknya korban 2. Peristiwa heroik di Surabaya
Gambar 3. Pertempuran 10 November Surabaya Sumber https://riyatipendidikanips.wordpress.com/2016/04/06/perjuanganbangsa-indonesia-dalam-mempertahankan-kemerdekaan-melalui-perang-dandiplomasi/
Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 diawali dengan ultimatum dari pasukan sekutu (Inggris) pada bangsa Indonesia untuk menyerahkan senjata dengan membawa bendera putih sebagai tanda menyerah pada sekutu sebagai akibat tewasnya Brigjen Mallaby. Namun sampai batas waktu yang dijanjikan ultimatum tidak di gubris oleh arek-arek Surabaya , akhirnya terjadilah pertempuran yang mengakibatkan banyaknya jatuh korban, yang dikenal dengan peristiwa 10 Nopember
48
Unit Pembelajaran Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
3. Bandung Lautan Api
Gambar 4. Peristiwa Bandung lautan Api Sumber https://riyatipendidikanips.wordpress.com/2016/04/06/perjuanganbangsa-indonesia-dalam-mempertahankan-kemerdekaan-melalui-perang-dandiplomasi/
Peristiwa ini terjadi pada bulan Oktober 1945 ketika pasukan sekutu memasuki kota Bandung untuk mengambil alih tawanan Jepang dan melucuti senjata mereka. Pihak Sekutu juga meminta Indonesia untuk menyerahkan senjata yang berhasil dirampas dari pihak Jepang. Namun permintaan itu tidak dihiraukan oleh Indonesia akhirnya tanggal 23 Maret 1946 meletuslah pertempuran tersebut. Kemudian adanya perintah dari pusat untuk mengosongkan kota Bandung, akhirnya pasukan meninggalkan kota Bandung dengan terlebih dahulu membumihanguskan kota Bandung bagian selatan.
49
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
4. Peristiwa Medan Area
Gambar 5. Peristiwa Medan Area Sumber https://riyatipendidikanips.wordpress.com/2016/04/06/perjuanganbangsa-indonesia-dalam-mempertahankan-kemerdekaan-melalui-perang-dandiplomasi/
Latar belakang dari peristiwa Medan Area adalah a) Peristiwa ini bermula dengan kedatangan pasukan sekutu yang diboncengi NICA pada tanggal 9 Oktober 1945. Kedatangan mereka yang bermaksud untuk memperkuat pasukan Westerling (Belanda) yang diterjunkan sebelumnya akhirnya memberikan kesimpulan bahwa Belanda bermaksud untuk menjajah kembali. Akhirnya terjadi ketegangan-ketegangan yang menimbulkan konflik antara Inonesia dengan Belanda. b) Tanggal 13 Oktober 1945. Insiden itu diawali dengan adanya seorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak-nginjak lencana merahputih yang dipakai oleh seorang pemuda. c) 1 Desember 1945, pihak Sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di berbagai sudut pinggiran kota Medan. Sejak saat inilah istilah Medan Area menjadi
50
Unit Pembelajaran Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
5. Pertempuran Puputan Margarana di Bali( 20 Nopember 1946 ) Puputan artinya perang habis-habisan. Perang ini terjadi pada tanggal 26 November 1946 antara pasukan Belanda dan rakyat Bali. Dalam peperangan ini tokoh Ngurah Rai dan seluruh pasukannya gugur. Latar belakang Puputan Margarana ( 20 Nopember 1946 ) 1) Kekecewaan rakyat Bali terhadap perjanjian Linggarjati, berdasarkan isi perjajian linggarjati bali tidak masuk wilayah RI 2) Kedatanga Belanda di Bali dan Ingin mengasai Bali 3) I Gusti Ngurah Rai menolak ajakan Belanda untuk membetuk Negara Indonesia Timur. https://dichaniswansyahsemdel.wordpress.com/ips/sejarah/usahausaha-mempertahankan-kemerdekaan-indonesia/ Kronologi pertempuran Puputan Margarana a) Pada tanggal 20 November 1946 I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya (Ciung Wanara), melakukan longmarch ke Gunung Agung, ujung timur Pulau Bali. Tetapi tiba-tiba ditengah perjalanan, pasukan ini dicegat oleh serdadu Belanda di Desa Marga, Tabanan, Bali. b) Bukan hanya letupan senjata yang terdengar, namun NICA menggempur pasukan muda I Gusti Ngoerah Rai ini dengan bom dari pesawat udara. Hamparan sawah dan ladang jagung yang subur itu kini menjadi ladang pembantaian penuh asap dan darah. c) Perang sampai habis atau puputan inilah yang kemudian mengakhiri hidup I Gusti Ngurah Rai. Peristiwa inilah yang kemudian dicatat sebagai peristiwa Puputan Margarana. Malam itu pada 20 November 1946 di Marga adalah sejarah penting tonggak perjuangan rakyat di Indonesia melawan kolonial Belanda demi Nusa dan Bangsa. d) Oleh karena mengalami kekalahan pada tanggal 20 November 1946 Belanda mengerahkan seluruh kekuatannya yanga da di pualu Bali dan Lombok untuk mengepung Bali. Dareh Margarana diserang
51
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
dengan tiba-tiba sehingga terjadi pertempuran sengit. Dalam pertempuran itu, Ngurah Rai menyerukan perang puputan (perang habis-habisan). I Gusti Ngurah Rai beserta pasukannya gugur dalam perang itu. Perang itu lebih dikenal dengan perang puputan Margarana. Sridianti dalam https://www.sridianti.com/peristiwapuputan-margarana.html B. Strategi Diplomasi Dalam upaya mempertahankan kemerdekaan selain menggunakan strategi perjuangan fisik berperang
bangsa Indonesia juga menempuh strategi
diplomasi ada beberapa pertemuan yang dilakukan antara Indonesia dengan Belanda untuk menyelesaikan konflik pasca kemerdekaan. Beberapa perjuangan melalui strategi diplomasi (Perundingan). 1. Perundingan Soekarno – Van Mook Pertemuan dimulai tanggal 23 Oktober 1945 di Gambir. Dalam perundingan ini tidak menghasilkan apa-apa, namun sebagai langkah awal merintis jalan perundingan selanjutnya. 2. Pertemuan Sutan Syahrir – Van Mook Pertama Pertemuan ini juga tidak menghasilkan keputusan apa-apa karena Belanda tetap berpegang teguh pada isi pidato Ratu Wilhelmina tanggal 7 Desember 1942.Pada dasarnya pidato berisi, rencana undangan untuk melangsungkan konferensi koloni sesegera mungkin setelah perang berahir untuk maksud reorganisasi imperium Belanda menjadi perkesemakmuran bersama. Perkesemakmuran ini akan terdiri dari Belanda, Indonesia, Suriname dan Curacao. Rencananya akan dilaksanakan berdasarkan pada dua prinsip, yang pertama
terbentuknya
fondasi
yang
utuh
diantara
anggota
perkesemakmuran secara lengkap dan kedua terbentuknya kedaulatan lengkap serta kemerdekaan untuk dalam negeri masing-masing, tetapi dengan kesiapan untuk menyumbangkan bantuan yang berguna bagi negara
52
Unit Pembelajaran Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
Induk.Namun demikian, pidato ini dianggap kurang memuaskan bagi kaum nasionalis
Indonesia.
Antara
lain
karena
tidak
menyebut-nyebut
kemerdekaan dan struktur politik yang jelas pasca perang di Indonesia, maka pertemuan ini pun mengalami kegagalan dilanjutkan pertemuan berikutnya yaitu perundingan Hooge Veluwe 3. Perundingan Hooge Veluwe Perundingan ini terjadi tanggal 14 – 21 April di Hooge Veluwe di kota kecil Belanda. Latar belakang perudingan ini dilaksanakan karena peremuanpertemuan sebelumnya antara Indonesia dan Belanda selalu menemui jalan buntu . Perundingan Hoogevelowe ini pun dapat dikatakan gagal, salah satu factor kegagalannya adalah Belanda melalui pernyataan Van Mook hanya mau mengakui wilayah Indonesia meliputi Jawa dan Madura saja sedang Indonesia melalui Sutan syahir menuntut wilayah Indonesia meliputi Sumatra , Jawa dan Madura Kegagalan perundingan Hoogevelowe mengakibatkan hubungan Indonesia– Belanda semakin memburuk. https://www.kakakpintar.id/hasil-konferensiinter-indonesia-konferensi-meja-bundar/ 4. Perundingan Linggarjati Perjanjian Linggarjati adalah perundingan yang dilatar belakangi kegagalan perundingan Hogevelowe, juga upaya untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia dengan Belanda, dengan pihak Inggris sebagai mediator Perundingan Linggarjati dilaksanakan pada tanggal 11-13 November 1946 di Linggarjati, Cirebon. Penandatanganan perundingan, baru disahkan secara resmi pada tanggal 25 Maret 1947 Delegasi Indonesia terdiri dari Sutan Sjahrir,Mohammad Roem, Mr. Susanto Tirtoprojo, dan A.K Gani. Disertai anggota cadangan Mr. Amir Sjarifudin, dr, Sudarsono dan dr. J Leimena . Sedangakan Pihak Belanda dipimpin oleh Prof. Schermerhorn, Max Van Pall, F de Boer dan HJ. Van Mook(Marwati Joened : 211 )
53
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Perundingan ini menghasilkan : a. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia atas kekuasaan wilayah Jawa, Madura, dan Sumatra. b. Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda akan bersama-sama mendirikan Negara Serikat dengan nama Negara Indonesia Serikat (RIS) Pembentukan RIS akan dilaksanakan sebelum tanggal 1 Januari 1949 c. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia- Belanda yang diketuai oleh Ratu Yuliana ( Ratna Hapsari, dkk : 345 ) 5.
Perundingan Renville
Perundingan Renville merupakan perundingan antara Indonesia dengan Belanda yang diadakan pada tanggal 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral, USS Renville yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara “KTN”, Committee of Good Offices for Indonesia, yang diterdiri dari Amerika Serikat, Australia dan Belgia Yang hadir pada perundingan diatas kapal Renville ialah sebagai berikut: 1. Frank Graham “ketua”, paul van Zeeland “anggota” dan Richard Kirby “annggota” sebagai mediator dari PBB 2. Delegasi Indonesia Republik Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin “ketua”, Ali Sastroamidjojo “anggota”, Haji Agus Salim “anggota”, Dr. J. Leimena “anggota”, Dr. Coa Tik len “anggota” dan Nasrun “anggota 3. Delegasi Belanda diwakili oleh R. Abdulkadir Wijoyoatmojo “ketua”, Mr. H.A.L van Vredenburgh “anggota”, Dr.P.J.Koets “anggota” dan Mr. Dr. Chr. Soumokil “anggota”.( Ratna Hapsari, dkk : 349) Hasil dari perundingan ini : 1) Akan dibentuk RIS (Republik Indonesia Serikat) 2) Belanda akan tetap berkuasa di Indonesia sampai saat penyerahan kedaulatan.
54
Unit Pembelajaran Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
3) Kedudukan RIS sejajar dengan Belanda 4) RI merupakan bagian dari RIS 5) Pasukan RI harus ditarik keluar dari daerah pendudukan yang berhasil direbutnya. 6) RI harus mengakui daerah yang berhasil diduduki Belanda sejak 7) Agresi Militer Belanda Pertama. https://www.kakakpintar.id/hasilkonferensi-inter-indonesia-konferensi-meja-bundar/ 6.
Agresi Militer Belanda II dan Pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia ( PDRI )
Agresi Militer Belanda II atau Operasi Gagak (bahasa Belanda: Operatie Kraai) terjadi pada 19 Desember 1948.Pada hari pertama Agresi Militer Belanda II, mereka menerjunkan pasukannya di Pangkalan Udara Maguwo dan dari sana menuju ke Ibukota RI di Yogyakarta. Kabinet mengadakan sidang kilat. dalam sidang itu diambil keputusan bahwa pimpinan negara tetap tinggal dalam kota agar dekat dengan Komisi Tiga Negara (KTN) sehingga kontak-kontak diplomatik dapat diadakan.Agresi Milter Belanda II diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya.Pemimpin RI membiarkan dirinya ditangkap tentara Belanda dengan harapan bahwa dunia akan merasa tersinggung oleh tindakan Belanda yang mengingkari perundingan Renvile, sehingga kemenangan militer Belanda akan berbalik menjadi kemenangan diplomasi Indonesia.Sebelum di tangkap Presiden mengirim radiogram/kawat kepada Syarifuddin Prawironegoro (Menteri Kemakmuran) untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukit Tinggi,Sumatera . Kawat kedua ditujukan kepada Mr. A.A. Maramis, dr. Sudarsono dan L.N Palaar di New Delhi : berisi “Kami Presiden Republik Indonesia mengumumkan bahwa pada hari minggu tanggal 19 Desember 1948 jam 6.00 pagi, Belanda telah mulai serangannya atas Ibukota Yogyakarta. Apabila Ikhtiar Mr. Sjafruddin Prawiranegara
55
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
membentuk pemerintah darurat di Sumatera tidak berhasil, terhadap saudara dikuasakan untuk membentuk Exile Government Republik Indonesia, Doni:https://sejarahindonesiadahulu.blogspot.com/2016/10/pemerintahan -darurat-republik-indonesia.html, Tepat pada tanggal 22 Desember 1948 pukul 04.30. Kemudian berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) degan ketua Sjafrudin Prawironegoro Tujuan Pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia adalah 1.
Agar pemerintahan Indonesia tetap Berjalan
2.
Menunjukan pada dunia bahwa pemerintah Indonesia tetap berdiri
3.
Pemerintahan Soekarno-Hatta tidak dapat menjalankan tugasnya karena di tangkap oleh Belanda , perlu di bentuk pemerintahan darurat
4.
PDRI untuk menjaga eksistensi bangsa dan Negara Indonesia
5.
Ibu kota RI di Jogjakarta berhasil di kuasi oleh Belanda sehingga perlu didirikannya pemerintahan darurat
Penyerangan terhadap Belanda secara besar-besaran yang direncanakan dan dipersiapkan oleh jajaran tertinggi militer di wilayah Divisi III/GM III di kota Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 1949 yang dikenal sebagai Serangan Umum 1 Maret 1949 dan berhasil menduduki Jogjakarta selama 6 jam. Makna serangan umum 1 Maret 1949 : 1.
Mematahkan moral pasukan Belanda
2.
Membuktikan
pada
dunia internasional bahwa TentaraNasional
Indonesia (TNI) masih mempunyai kekuatan untuk mengadakan perlawanan 3.
Meningkatkan semangat para pejuang RI
4.
Mendukung perjuangan secara diplomasi, yakni Serangan Umum ini berdampak adanya perubahan sikap pemerintah Amerika Serikat yang semula mendukung Belanda selanjutnya menekan kepada pemerintah Belanda agar melakukan perundingan dengan RI.
56
Unit Pembelajaran Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
Guru
IPS
dalam
http://www.guruips.com/2016/11/serangan-umum-1-
maret-1949-tujuan-dan.html Pada tangal 10 Juli 1949, Sjafruddin Prawironegoro kembali ke Yogyakarta dan disambut Soekarno. Sjafruddin Prawironegoro mengembalikan mandat PDRI kepada Presiden Soekarno dan menyatakan berakhirnya PDRI. 7. Perundingan Roem Royen Perundingan yang diadakan untuk mengakhiri peristiwa Agresi Militer Belanda II adalah perundingan Roem Royen dimulai tanggal 14 April 1949 dan diselenggarakan di Hotel Des Indes Jakarta, yang kemudian pada akhirnya ditandatangani pada 7 Mei 1949. Pemberian nama Roem-Roijen sendiri merupakan penggabungan dari kedua nama pemimpin delegasi, yakni Mohammad Roem dari Indonesia dan Herman van Roijen dari pihak Belanda. Hasil pertemuan ini : a) Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan
semua aktivitas
gerilya b) Pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta c)
Pemerintah RI akan menghadiri KMB Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan tawanan perang. https://www.kakakpintar.id/hasil-konferensi-inter-indonesiakonferensi-meja-bundar/
8. Perundingan Inter Indonesia Perundingan inter Indonesia adalah perundingan yang melibat intern yaitu antara Indonesia yang diwakili dari RI dan BFO (Negara Bagian Indonesia). Tujuannya untuk menyamakan langkah dalam menghadapi Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Perundingan dilaksanakan 2 tahap
57
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
19-22 Juli 1949 di Kaliurang Jogjakarta dan 31 Jui-3 Agustus 1949 diadakan di Jakarta ( Ratna Hapsari, dkk : 357) Delegasi Indonesia ( RI ) di wakili Moh. Hatta dan dari Bijeenkomst Voor Federaal Overleg ( BFO ) diwakili oleh Sultan Hamid Hasil Konferensi Inter – Indonesia 1 (19-22 Juli 1949) b.
Pembentukan Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berdasarkan demokrasi dan federalisme (serikat).
c.
Republik Indonesia Serikat (RIS) akan diketuai oleh seorang Presiden dan dibantu oleh menteri-menteri yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap Presiden.
d.
Republik Indonesia Serikat (RIS) akan mendapatkan penyerahan kedaulatan dari Republik Indonesia maupun dari kerajaan Belanda.
e.
RIS diperkuat oleh angkatan perang nasional, dimana Presiden RIS sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang RIS tersebut .
f.
Pembentukan angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (RIS) didasari oleh martabat bangsa Indonesia sendiri. Angkatan Perang RIS merupakan gabungan dari TNI, KNIL serta kesatuan-kesatuan Belanda lainnya.
Setelah sidang pertama berhasil diadakan, selanjutnya dibentuklah sidang kedua yang merupakan lanjutan dari Konferensi Inter Indonesia 1. Konferensi yang kedua ini diselenggrakan pada tanggal 30 Juli di Jakarta. Adapun hasil dari konferensi yang kedua ini adalah sebagai berikut: a) Sang Merah Putih diputuskan sebagai bendara RIS b) Lagu Indonesia Raya ditetapkan sebagai lagu kebangsaan c) Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi RIS d) Presiden RIS dipilih oleh perwakilan antara RI dan BFO. e) Pemilihan anggota MPRS diserahkan kepada negara-negara bagian.
58
Unit Pembelajaran Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
f)
Dibentuknya panitia persiapan nasional untuk mempersiapkan Konferensi
Meja
Bundar.https://www.kakakpintar.id/hasil-
konferensi-inter-indonesia-konferensi-meja-bundar/ Makna Perundingan Inter Indonesia 1) Perpecahan yang telah diciptakan oleh Belanda sebelumnya, melalui pembentukan negara-negara boneka telah dihapuskan dengan adanya pertemuan inter Indonesia antara BFO dengan RI. 2) Kesepakatan dalam perundingan Inter- Indonesia juga merupakan bekal yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi Belanda dalam perundingan-perundingan yang akan diadakan kemudian. 9. Perundingan Konferensi Meja Bundar( KMB) Konferensi Meja Bundar (KMB) merupakan sebuah pertemuan dan perundingan yang dilaksanakan antara pihak Indonesia dan Belanda. KMB diadakan mulai tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Tujuan Konferensi Meja Bundar ini adalah untuk mengakhiri perselisihan antara Indonesia dan Belanda dengan jalandi plomasi. Delegasi Indonesia : Drs Moh. Hatta. Mr. Moh. Roem, Prof.Mr. Supomo, dr. J Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo, Ir. Juanda, Dr. Sukiman, Mr. Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, Kolonel . T.B Simatupan. Dan Mr. Sumardi. Delegasi BFO di pimpin oleh Sultan Hamid II ( Marwati Joened : 269 ) sedang delegasi Belanda dipimpin oleh J.V Maarseven sedang UNCI di ketuai oleh Chritchley. Hasil KMB adalah : a) Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai sebuah negara yang merdeka.
59
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
b) Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. c) Status Provinsi Irian Barat diselesaikan paling lama dalam waktu setahun setelah pengakuan kedaulatan. d) Dibentuknya Uni Indonesia-Belanda untuk mengadakan kerjasama antara RIS dan Belanda yang dikepalai Raja Belanda. e) Republik Indonesia Serikat akan mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak-hak konsesi serta izin baru untuk perusahaanperusahaan Belanda. f) Republik Indonesia Serikat harus membayar semua utang Belanda sejak tahun 1942. g) Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS. h) Tentara Kerajaan Belanda akan ditarik mundur, sedangkan Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) akan dibubarkan dengan catatan bahwa anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI.Zakky dalam https://www.zonareferensi.com/konferensi-mejabundar/ 10. Serah terima Kedaulatan 27 Desember 1949 dilakukan serah terima kedaulatan dari Belanda kepada pemerintah Indonesia. Serah terima kedaulatan dilakukan di dua tempat yaitu a. Denhaag Delegasi Indonesia : Moh. Hatta Delegasi Belanda
: Ratu Yuliana, menteri Seberang lautan Amja Sesson
dan Williem Dress b. Jakarta Delegasi Indonesia : Sultan HB IX Delegasi Belanda
60
: HJ. Lovink
Unit Pembelajaran Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
11. Kembali Ke Negara Kesatuan Alasan RIS di bubarkan a) Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. b) Pada
umumnya
masyarakat
Indonesia
tidak
puas
dengan
hasil KMByang melahirkan negara RIS. c) Rakyat di berbagai daerah melakukan kegiatan-kegiatan, seperti demonstrasi dan pemogokan untuk menyatakan keinginannya agar bergabung dengan Republik Indonesia. d) Dengan sistem pemerintahan federal berarti melindungi manusia Indonesia yang setuju dengan penjajah Belanda. e) Bentuk RIS pada dasarnya merupakan warisan dari kolonial Belanda yang ingin memecah belah RI f) Banyaknya negara bagian yang bergabung dengan RI Proses kembali ke Negara Kesatuan Dengan disetujuinya Konferensi Meja Bundar (KMB ) pada tanggal 2 November 1949,
sejak saat itu terbentuklah satu negara federal yang
bernama Indonesia Serikat (RIS). RIS terdiri dari negara-negara bagian yaitu Republik Indonesia, negara Sumatera Timur, negara Sumatera Selatan, negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Indonesia Timur, Kalimantan Tenggara, Banjar, Dayak Besar, Biliton, Riau, dan Jawa Tengah. Masing-masing negara bagian mempunyai luas daerah dan penduduk yang berbeda. Setelah berdirinya negara RIS, segera muncul usaha-usaha untuk membentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rakyat di daerahdaerah melakukan kegiatan-kegiatan seperti demonstrasi dan pemogokan untuk menyatakan keinginannya agar bergabung dengan Republik Indonesia
61
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
di Yogyakarta. Bentuk nyata dari adanya pertentangan tersebut yaitu muncullah dua golongan sebagai berikut: 1. Golongan unitaris, yaitu golongan yang menghendaki negara kesatuan, dipimpin oleh Moh.Yamin 2. Golongan federalis, adalah golongan yang tetap menghendaki adanya negara
serikat
,dipimpin
oleh
Sahetapy
Engel.Pertentangan
ini
dimenangkan oleh golongan unitaris. Pada tanggal 8 Maret 1950, pemerintah
RIS
dengan
persetujuan
Parlemen
dan
Senat
RIS
mengeluarkan Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1950 tentang “Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS”. Berdasarkan Undang-Undang Darurat tersebut berturut-turut negara-negara bagian kembali menggabungkan diri dengan Republik Indonesia, sehingga sampai tanggal 5 April 1950 negara RIS tinggal terdiri dari tiga negara bagian,yaitu: 1. Republik Indonesia (RI) 2. Negara Sumatra Timur (NST) 3. Negara Indonesia Timur (NIT) Sementara itu pada tanggal 19 Mei 1950 dicapai kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Indonesia Serikat (NST dan NIT). Kesepakatan tersebut dinamakan “Piagam Persetujuan”yang berisi sebagai berikut: 1) Kedua pemerintah sepakat untuk membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan
Republik
Indonesia
berdasarkan
proklamasi
17
Agustus1945. Undang-Undang Dasar yang diperoleh dengan mengubah konstitusi RIS, sedemikian rupa sehingga prinsip-prinsip pokok UUD 1945 dan bagian-bagian yang baik dari konstitusi RIS termasuk di dalamnya
62
Unit Pembelajaran Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
2) Dewan menteri harus bersifat parlemente presiden adalah presiden Sukarno, sedangkan jabatan wakil presiden akan dibicarakan lebih lanjut. 3)
Membentuk
sebuah
persetujuantersebut.
panitia
Sesuai
yang
dengan
bertugas
Piagam
menyelenggarakan
Persetujuan
tersebut
pemerintah Republik Indonesia dan RIS akan membentuk panitia bersama. Panitia ini diketuai oleh Menteri Kehakiman RIS yaitu Prof. Dr. Mr. Supomo dan Abdul Hamid dari pihak Republik Indonesia. Tugas pokoknya yaitu merancang Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan. Rancangan tersebut berhasil disusun pada tanggal 20 Juli 1950 untuk selanjutnya diserahkan kepada dewan perwakilan negara-negara bagian untuk disempurnakan. Akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1950 Rancangan UUD itu diterima baik oleh senat, parlemen RIS, dan KNIP. Pada tanggal 15 Agustus 1950 Presiden Sukarno menandatangani Rancangan UUD tersebut menjadi UUD Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia atau lebih dikenal sebagai UUDS 1950. Pada hari itu juga, dalam rapat gabungan parlemen dan senat RIS, Presiden RIS Ir. Soekarno membacakan piagam terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Gambar 6. Pelantikan Anggota DPR Negara Kesatuan RI Sumber :http://www.guruips.com/2016/12/latar-belakang-dan-proseskembalinya.html
63
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Pada tanggal 17 Agustus 1950 negara RIS secara resmi dibubarkan dan Indonesia kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rakyat Indonesia merayakan tanggal 17 Agustus 1950 itu dengan meriah sebagai ulang tahun kemerdekaan yang ke-5.http://www.guruips.com/2016/12/latar-belakangdan-proses-kembalinya.html 12. Pemberontakan PKI tahun 1948 Pada unit pembelajaran ini sengaja disajikan pula pemberontakan PKI tahun 1948 yang juga di kenal dengan sebutan Madiun Affair, karena peristiwa ini terjadi pada saat bangsa Indonesia berjuang dalam memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda, harapannya peserta didik bisa belajar secara kronologis mengenai materi ini meskipun materi ini masuk dalam materi pembelajaran
di
kelas
XII.
Peristiwa
PKI
1948
terjadi
setelah
ditandatanganinya perundingan Renvile. Peristiwa pemberontakan PKI di Madiun tidak bisa lepas dari jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin pada tahun 1948. Kabinet Amir Syarifuddin jatuh disebabkan oleh kegagalannya dalam perundingan Renville yang sangat merugikan Indonesia. 23 Januari 1948 Amir Syarifudin menyerahkan mandatnya pada Soekarno. Kemudian sebagai gantinya berdirinya kabinet Hatta sebagai perdana menteri, namun Amir beserta kelompok-kelompok sayap kiri lainnya tidak setuju dengan pergantian kabinet tersebut. Kembalinya Muso ke Indonesia memberikan doktrin baru bagi kekuatan komunis di Indonesia yang diberi nama “jalan baru”. keadaan ini membuat Amir Syarifuddin bersama dengan FDR-nya bersama dengan Partai Buruh memutuskan untuk bergabung dengan Partai Komunis Indonesia (PKI)18 September 1948, PKI/FDR menuju ke arah timur dan menguasai Kota Madiun, Jawa Timur, dan pada hari itu juga diproklamasikan berdirinya "Republik Soviet Indonesia”. Berbagai aksi penculik dan pembunuhan pun mulai terjadi. Dalam aksi-aksi tersebut, masing-masing pihak saling menyalahkan satu sama lain. Banyak
64
Unit Pembelajaran Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
perwira TNI, perwira Polisi, pemimpin agama, pondok pesantren di Madiun dan sekitarnya yang diculik dan dibunuh. Bahkan pada tanggal 10 September 1948, mobil gubernur Jawa Timur RM. Ario Soerjo (RM Suryo) dan mobil 2 perwira Polisi dicegat massa pengikut PKI di Ngawi. Ketiga orang tersebut dibunuh dan mayatnya dibuang di dalam hutan. Demikian juga dr. Muwardi dari golongan kiri diculik dan dibunuh. Tuduhan langsung dilotarkan bahwa pihak lainlah yang melakukannya. Di antara yang menjadi korban juga adalah kol. Marhadi yang namanya sekarang diabadikan dengan monumen yang berdiri ditengah-tengah alun-alun kota Madiun dan nama jalan utama di kota Madiun. Untuk memulihkan keamanan secara menyeluruh di Madiun, pemerintah bertindak cepat., selanjutnya Kolonel Sungkono diangkat sebagai gubernur militer. Operasi penumpasan dimulai pada tanggal 20 September 1948 dipimpin oleh Kolonel A. H. Nasution.Salah satu operasi penumpasan ini adalah pengejaran Musso yang melarikan diri ke Sumoroto, sebelah barat Ponorogo. Dalam peristiwa itu, Musso berhasil ditembak mati. Sedangkan Amir Sjarifuddin dan tokoh-tokoh kiri lainnya berhasil ditangkap dan
dijatuhi
hukuman
mati.
Amir
sendiri
tertangkap
di
daerah Grobogan, Jawa Tengah. Sedangkan sisa-sisa pemberontak yang tidak tertangkap melarikan diri ke arah Kediri, Jawa Timur.
65
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
PENGEMBANGAN PENILAIAN A. Pembahasan Soal-soal 1. Contoh Soal Ujian Sekolah Bersandar Nasional ( USBN ) Tahun 2016/2017 a) Pada masa Agresi Militer Belanda II, Drs Moh. Hatta ditangkap oleh Belanda kemudian diasingkan ke pulau Bangka. Beliau selalu tampil dalam perundingan menyelesaikan pengakuan kedaulatan RI. Hal tersebut beliau memiliki peranan besar dalam hal… ( USBN 2016/2017 ) A. Berjuang mengisi Kemerdekaan B. Mencapai kemerdekaan Indonesia C. Mengusir Masuknya paham Liberal D. Mempertahankan kemerdekaan RI E. Memperbaiki kehidupan rakyat Jawaban : D Pembahasan Soal tersebut belum termasuk kategori HOTS karena hanya mengukur aspek pengetahuan saja (C2/level 1). Peserta didik hanya diminta mengingat materi yang telah dipelajari. Penemuan jawaban tidak membutuhkan proses berpikir menganalisis masalah. Pilihan jawaban lainnya juga sangat jelas aspek pembedanya. A. Berjuang mengisi Kemerdekaan ( salah ) karena materinya masih upaya mempertahankan kemerdekaan B. Mencapai kemerdekaan Indonesia( salah ) Agresi militer Belanda peserta didik tahu bahwa materi itu materi mempertahankan kemerdekaan C. Mengusir Masuknya paham Liberal ( salah ) Pengecoh tidak berfungsi, karena peserta didik tahu tidak ada bahasan mengusir paham liberal D. Mempertahankan kemerdekaan RI ( benar )
66
Unit Pembelajaran Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
Pada soal ada petunjuk Agresi militer Belanda ,jelas masuk materinya upaya mempertahankan kemerdekaan E. Memperbaiki kehidupan rakyat Pengecoh tidak berfungsi karena ada petunjuk Agresi militer Belanda Tidak mungkin berjuang memperbaiki kehidupan rakyat b) Soal USBN Tahun 2016/2017 Tanggal 19 Desember 1948 pesawat terbang Belanda mengebom Maguwo ( Sekarang Bandara Adi Sucipto ) dan bangunan penting di kota Yogjakarta.Peristiwa
ini
mengawali
Agresi
Militer
Belanda
2.
Pengeboman dilanjutkan dengan penerjunan pasukan Belanda. Sebelum Belanda
memasuki
istana
kepresidenan
,
Presiden
Soekarno,
memerintahan kepada Mr.Maramis, dr. Sudarsono, dan L.N Palaar yang sedang di New Delhi untuk membentuk pemerintahan pelarian . Alasan dibentuknya
pemerintahan
pelarian
tersebut
adalah….(
USBN
2016/2017 ) A. Adanya hubungan diplomasi anatara pemerintah Indonesia dengan pemerintah India B. Untuk meminta bantuan dari pemerintah India guna menghadapi pendudukan kembali pasukan Belanda C. Untuk mengantisipasi apabila pemerntahan RI di Yogjakarta tidak dapat berfungsi lagi D. Kota Yogjakarta tidak memungkinkan lagi untuk menjadi ibu kota pemerintahan RI E. Memperlihatkan kepada Belada bahwa Indonesia masih sanggup menjalankan pemerintahan Jawaban : D Pembahasan Soal tersebut termasuk kategori HOTS karena mengajak peserta didik berpikir minimal 2 langkah, 1) membaca wacana, sudah mengukur aspek
67
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
analisis (C4). Peserta didik diminta menghubungkan peristiwa satu dengan peristiwaan lain. Namun menurut saya option D kurang tepat, karena pendirian ibu kota pelarian di lakukan apabila Syafrudin gagal mendirikan PDRI di Sumatra Penemuan jawaban membutuhkan proses berpikir menganalisis masalah. A.
Adanya hubungan diplomasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah India ( salah ) peserta didik berpikir hubungan Indonesia dengan India sangat baik
B.
Untuk meminta bantuan dari pemerintah India guna menghadapi pendudukan kembali pasukan Belanda ( salah ) peserta didik berpikir hubungan Indonesia dengan India sangat baik, yang di kenal diplomasi beras
C.
Untuk mengantisipasi apabila pemerintahan RI di Yogjakarta tidak dapat berfungsi lagi( salah ) peserta didik berpikir karena jawabnay mirip dengan D, jawaban C benar bila tujuan pendirian PDRI di Sumatra
D.
Kota Yogjakarta tidak memungkinkan lagi untuk menjadi ibu kota pemerintahan RI ( benar ) sejak Agresi militer Belanda II Ibu kota RI di Jogjakarta tidak berfungsi lagi
E.
Memperlihatkan kepada Belada bahwa Indonesia masih sanggup menjalankan pemerintahan ( salah )Pengecoh sangat mencolok untuk tidak di pilih peserta didik
c)
Soal USBN Tahun 2016/2017
Perhatikan pernyataan berikut! 1)
Berlakunya banyak mata uang awal kemerdekaan
2)
Sekutu datang di boncengi Nica
3)
Blokade ekonomi oleh Belanda
4)
Adanya gerakan sparatisme
5)
Inflasi yang tinggi
68
Unit Pembelajaran Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
6)
Agresi militer Belanda
Diantara pernyataan tersebut yang menyebabkan kondisi politik Indonesia awal kemerdekaan masih belum stabil adalah….( USBN 2016/2017 ) A. 1), 2) dan 3) B. 1),3) dan 5) C. 2),3),dan 4) D. 2),4) dan 6) E. 3),4) dan 5) Jawaban : D
Pembahasan: Soal tersebut termasuk kategori HOTS karena mengajak peserta didik berpikir minimal 2 langkah, 1) membaca pernyataan penyebab ketidak stabilan ekonomi dan politik awal kemerdekaan, sudah mengukur aspek analisis (C4). Peserta didik diminta untuk memilih option mana yang merupakan penyebab ketidak stabilan politik awal kemerdekaan penentuan
jawaban membutuhkan proses berpikir menganalisis
masalah. A.
1), 2) dan 3) ( salah ) karena berisi pernyataan campuran penyebab ketidak stabilan politik dan ekonomi awal kemerdekaan
B.
1),3) dan 5) ( salah ) karena berisi pernyataan campuran penyebab ketidak stabilan politik dan ekonomi awal kemerdekaan
C.
2),3),dan 4) ( salah ) karena berisi pernyataan campuran penyebab ketidak stabilan politik ekonomi awal kemerdekaan
D. 2),4) dan 6) ( Benar ) Karena pernyataan hanya memuat penyebab ketidak stabilan politik awal kemerdekaan
69
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
E.
3),4) dan 5)( salah ) karena berisi pernyataan campuran penyebab ketidak stabilan politik dan ekonomi awal kemerdekaan
d) Soal USBN 2019 ( Uraian ) Dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui jalandi plomasi diadakan Perjanjian Linggarjati yang berlangsung pada tanggal 15November1946 diLinggarjati,Cirebon. Dalam perundinga ntersebut,Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir,sedangkan Belanda diwakili oleh Prof.Schermerhom,hadir pula Lord Killearn sebagai penengah dari Inggris. Jelaskan mengapa Perjanjian Linggajati Indonesia mengalami kerugian dan berikan contoh kerugiannya! (USBN 2018/2019) Jawab : 1. Indonesia mengalami kergian dalam perundingan Linggarjati a. Karena keinginan bangsa Indonesia untuk berdaulat penuh tidak di setujui oleh Belanda b. Belanda tetap berkuasa di luar wilayah kekuasaa RI c. Wilayah Indonesia yang diakui Belanda sangat sempit 2. Contoh kerugian Indonesia a) Wilayah Indonsia hanya meliputi Sumatra, Jawa dan Madura b) Banyaknya pergolakan daerah karena tidak setuju terhadap perjanian Linggarjati, sehingga menggangu stabilat politik di Indonesia c) Indonesia hanya akan diakui kedaulatannya dalam bentuk negara RIS d) Akan di bentuk uni Indonesia –Belanda dengan ratu Yuliana sebagai ketuanya, berarti Indonesia masih terikat pada Belanda
70
Unit Pembelajaran Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
Pembahasan: Soal tersebut termasuk kategori HOTS karena mengajak peserta didik berpikir minimal 2 langkah, 1) membaca wacana tentang perjanjian Linggarjati, sudah mengukur aspeka nalisis
(C4). Peserta didik diminta
untuk memilih menalar kerugian Indonesia dengan adanya perundingan Linggarjati dan di minta untuk memberikan contoh kerugian apa yang di tanggung bangsa Indonesia . Penetuan
jawaban membutuhkan proses
berpikir menganalisis masalah. B. Mengembangkan Soal HOTS Soal HOTS adalah Soal-soal yang mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS-Higher Order Thinking Skills) peserta didik, soal HOTS adalah soal-soal yang menguji kemampuan kognitif peserta didik pada level analisis (C4), evaluasi (C5), dankreasi (C6). Salah satu ciri soal yang menguji kemampuan HOTS peserta didik adalah soal yang menghadapkan peserta didik pada situasi baru (novelsituation) yang tidak familiar. Melalui soal bernuansa HOTS, peserta didik diharapkan dapat mentransfer pengetahuan dan
pemahamannya
atas
konsep-konsep
dasar
utuk
menjawab
permasalahan pada situasi yang baru tersebut. Situasi baru tersebut dapat ditampilkan melalui stimulus soal yangdisajikan sebelum stem/pokok soal. Dibawah ini diberikan contoh soal yangbermuatan HOTS.
71
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERTANDAR NASIONAL ( USBN ) Jenis Sekolah Mata Pelajaran Alokasi Waktu Jumlah Soal Tahun Pelajaran
: Sekolah Menegah Atas ( SMA ) : Sejarah : …. menit :3 : 2018/2019 Tabel 4. Kisi-kisi Soal HOTS
NO 1
Kompetensi yang Diuji
Lingkup Materi
Menganalisis Stategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Sekutu dan Belanda
Proklamasi dan Perjuangan Mempertah ankan Kemerdeka an
72
Materi
Indikator Soal
Pemberontakan Disajikan PKI tahun 1948 pernyataan tentang kondisi ekonomi, topologi, Pendirian PDRI militer kota Madiun peserta didik dapat menemukan alasan Madiun Konferensi di jadikan basis Meja Bundar pemberontakan PKI tahaun 1948 Disajikan narasi tentang pendirian PDRI di Bukit tinggi , peserta didik dapat menemukan arti penting pendirian PDRI di Bukit tinggi Disajikan narasi tentang pelaksanaan Konferensi Meja Bundar, peserta didik dapat memberikan
No
Level Kognitif
Bentuk Soal
1
C4
PG
2
C4
PG
3
C4
Uraian
Unit Pembelajaran Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
NO
Kompetensi yang Diuji
Lingkup Materi
Materi
Indikator Soal
No
Level Kognitif
alasan diterimanya hasil KMB meski Irian Barat belum masuk wilayah RI
73
Bentuk Soal
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KARTU SOAL Tahun Pelajaran 2018/2019 Jenis Sekolah
: SMA
Kurikulum
: 2013
Kelas
: XI
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Mata Pelajaran
: Sej - IND
Nama Penyusun
: Endang Setyoningsih
KOMPETENSI DASAR Menganalisis Stategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Sekutu dan Belanda LINGKUP MATERI
Buku Sumber :
Aplikasi
√ Penalaran
RUMUSAN BUTIR SOAL Perhatikan pernyaatan berikut ! Nomor Soal 1
Proklamasi dan Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan MATERI Pemberontakan PKI tahun 1948
INDIKATOR SOAL
Kunci Jawaban
peserta didik dapat menemukan alasan Madiun di jadikan basis pemberontakan PKI tahaun 1948
D
74
Pengetahuan/ Pemahaman
1) Posisi Madiun jauh dari ibu kota sehingga gerakan PKI terdekteksi oleh pusat dengan mudah 2) Secara ekonomi Banyak pabrik gula seperti, PG Rejoagung, PG Kanigoro, PG Pagotan, PG Gorang-gareng, PG Sedono dinilai memenuhi standar ekonomi 3) Adanya kekosongan pimpinan TNI di di Jawa tengah yang sangat dekat dengan Madiun 4) Topologi daerah yang diapit 2 Gunung, juga merupakan wilayah strategis untuk bertahan dari serangan dan melarikan diri. 5) Madiun juga sangat strategis secara militer karena memiliki lapangan udara Berdasarkan penyataan di atas , pernyataan yang menunjukan di pilihnya kota Madiun sebagai basis pemberontkan PKI tahun 1948 di tunjukan nomor A. 1,2 dan 3 B. 1,3, dan 4 C. 2, 3 dan 4 D. 2, 4 dan 5 E. 3, 4 dan 5
Unit Pembelajaran Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KARTU SOAL Tahun Pelajaran 2018/2019 Jenis Sekolah
: SMA
Kurikulum
: 2013
Kelas
: XI
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Mata Pelajaran
: Sej - IND
Nama Penyusun
: Endang Setyoningsih
KOMPETENSI DASAR
Buku Sumber :
Pengetahuan/ Pemahaman
Menganalisis Stategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Sekutu dan Belanda LINGKUP MATERI Proklamasi dan Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan
√ Penalaran
RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor Soal 2
MATERI Agresi militer Belanda 2 INDIKATOR SOAL peserta didik dapat menemukan arti penting pendidrian PDRI bagi bangsa Indonesia
Aplikasi
Pemerintahaan Darurat Republik Indonesia ( PDRI ) di Bukit tinggi merupakan pemerintahan yang terbentuk setelah terjadinya Agresi Milter Belanda II. Pembentukan PDRI yang di ketuai oleh Mr. Syafrudin Prawironegoro ini memiliki arti sangat penting bagi bangsa Indonesia yaitu… A. Mematahanka anggapan bahwa Republik Indonesia telah hancur B. Mempertahankan kelangsungan pemerintahan Indonesia C. Mendukung perjuangan fisik yang dilakukan oleh TNI D. Menciptakan dualisme kepemimpinan di Indonesia E. Menarik dukungan dan simpati dari dunia internasional
Kunci Jawaban B
75
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KARTU SOAL Tahun Pelajaran 2018/2019 Jenis Sekolah
: SMA
Kurikulum
: 2013
Kelas
: XI
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Mata Pelajaran
: Sej - IND
Nama Penyusun
: Endang Setyoningsih
KOMPETENSI DASAR Menganalisis Stategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Sekutu dan Belanda
Pengetahuan/ Pemahaman
Buku Sumber :
Konferensi Meja Bundar dilaksanakan pada tanggal
3
23 Agustus -2 November1949. Hasil perundingan KMB, padapasal 2 menyebutkan bahwa Irian Barat bukan bagian dari serah terima, dan masalah ini akan diselesaikan dalam waktu satu tahun. Mengapa pada saat itu bangsa Indonesia tetap menerima hasil KMB ini padahal Irian Barat tidak termasuk dalam wilayah
MATERI :
Indonesia
Konferensi Meja Bundar
Kunci Jawab :
76
ran
Nomor Soal
Proklamasi dan Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan
peserta didik dapat menganalisis alasan diterimanya hasil KMB padahal Irian Barat belum masuk wilayah RI
√ Penala
RUMUSAN BUTIR SOAL
LINGKUP MATERI
INDIKATOR SOAL
Aplikasi
1. Kunci Jawaban
2.
3.
Merupakan strategi diplomasi bangsa Indonesia, karena yang penting mendapat pengakuan kedaulatan dari Belanda Apabila pemimpin kita mempermasalahkan, masuknya Irian Barat ke wilayah RI khawatir kesepakatan menjadi berlarut-larut Menurut Moh. Hatta masalah Irian Barat akan diselesaikan kemudian hari
Unit Pembelajaran Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
KESIMPULAN Pendidikan pada Abad 21 merupakan pendidikan yang mengintegrasikan Tiga kecakapan yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta penguasaan terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Kecakapan tersebut dapat dikembangkan melalui berbagai model kegiatan pembelajaran berbasis pada aktivitas yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan materi pembelajaran. Pendidikan pada Abad 21 juga sangat membutuhkan kemampuan literasi yang tinggi agar peserta didik memiliki wawasan yang luas , Selain itu, kecakapan yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan pada Abad 21 adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills (HOTS) yang sangat diperlukan dalam mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan global, atau dengan kata lainpendidikan dapat menciptakan masyarakat terdidik yang di masa depannanti dapat bersaing dengan negara lain. Unit pembelajaran ini dibuat dalam rangka membantu pendidik dalam menciptakan proses pembelajaran yang berorientasi pada Higher-order thinking skills (HOTS). Dalam melaksanakan pembelajaran berpikir tingkat tinggi harus dikaitkan dengan pertanyaan yang dimulai dari permasalahan kontekstual yang dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Unit pembelajaran materi Strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan ( KD 3.10 ) memiliki lingkup materi yang sangat luas, untuk itu dalam unit pembelajarannya juga di berikan rangkuman materi untuk membantu peserta didik memahami kronologi peristiwa yang termuat dalam KD 3.10 disertakan pula
keterkaitan
kompetensi dasar dan indicator pencapaian kompetensi, contoh aplikasi materi dalam dunia nyata, aktivitas pembelajaran yang dikembangkan pada model pembelajaran dan metode yang sesuai dengan materi dan karakteristik peserta didik.
77
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Pada Unit ini juga dilengkapi dengan bahan bacaan dan contoh pengembangan penilaian HOTS.
78
Unit Pembelajaran Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
UMPAN BALIK Setelah mempelajari unit pembelajaran ini, diharapkan terjadi umpan balik yang dapat mendukung peningkatan kompetensi guru. Indikator tersebut dapat terlihat apabila pendidik mampu: 1. Mengembangkan Unit pembelajaran mata pelajaran Sejarah Indonesia di Sekolah Menengah Atas yang disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan dan tingkat perkembangan peserta didik. 2. Merancang proses pembelajaran mata pelajaran Sejarah Indonesia di Sekolah Menengah Atas dengan menggunakan pendekatan saintifik yang menekankan
pada
keaktifan
peserta
didik
untuk
menemukan
pengetahuan secara mandiri. 3. Memperbaiki proses pembelajaran mata pelajaran Sejarah Indonesia di Sekolah Menengah Atas yang selama ini masih banyak menggunakan metode
konvensional
menjadi
pola
pembelajaran
berorientasi
keterampilan abad 21 (kompetensi 4C) 4. Membuat soal evaluasi yang harus disesuaikan dengan target kompetensi dasar sehingga benar-benar mengukur kemampuan yang semestinya harus dikuasai oleh peserta didik. 5. Proses pembelajaran mata pelajaran
Sejarah Indonesia di Sekolah
Menengah atas diarahkan membahas berbagai permasalahan kontektual nyata dari nilai-nilai pembelajaran sejarah yang ada dalam kehidupan sehari-hari sehingga proses pembelajaran mata pelajaran Indonesia
di
Sekolah
Menengah
atas
menjadi
lebih
Sejarah bermakna.
79
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial
2019
http://p4tkpknips.kemdikbud.go.id [email protected] 0341 532100
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Unit Pembelajaran PKB melalui PKP berbasis zonasi
Mata Pelajaran Sejarah
PAKET 3 UNIT 2
Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial
2019
Unit Pembelajaran PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) MELALUI PENINGKATAN KOMPETENSI PEMBELAJARAN (PKP) BERBASIS ZONASI MATA PELAJARAN SEJARAH INDONESIA SMA/SMK
Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
Penulis: Enik Dwiyati Basuki, S.Pd Penyunting: Didik Budi Handoko, S.Pd Yudi Setianto, M.Pd Tata Letak : Agung Samudera Wibawa, S.E.Ak
Copyright © 2019 Direktorat Pembinaan Pendidik Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Direktorat Jenderal Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengopi sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
DAFTAR ISI Hal DAFTAR ISI __________________________________84 DAFTAR GAMBAR ______________________________86 DAFTAR TABEL ________________________________87 PENDAHULUAN ________________________________88 KOMPETENSI DASAR ___________________________90 A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi _______________________________ 90 B. Indikator Pencapaian Kompetensi ________________________________________ 91 APLIKASI DI DUNIA NYATA ______________________95 A. Dunia Politik _________________________________________________________________ 95 B. Dunia Ekonomi ____________________________________________________________ 105 SOAL-SOAL UN/USBN__________________________109 BAHAN PEMBELAJARAN ________________________113 A. Aktivitas Pembelajaran ___________________________________________________ 113 Aktivitas 1 ....................................................................................................................................... 113 Aktivitas 2 ....................................................................................................................................... 117
B. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) ____________________________________ 122 Lembar Kerja Peserta Didik 1 (LKPD 1)........................................................................... 122 Lembar Kerja Peserta Didik 2 (LKPD 2)........................................................................... 124
C. Bahan Bacaan _____________________________________________________________ 126 Perkembangan Politik dan Ekonomi Bangsa Indonesia Pada Masa Awal Kemerdekaan (1945-1959).................................................................................................... 126 Perkembangan Politik dan Ekonomi Bangsa Indonesia Pada Masa 1950-1959 .............................................................................................................................................................. 170 Maklumat Pemerintah 14 November 1945, Peralihan Sistem Pemerintahan .............................................................................................................................................................. 192 Menggalang Solidaritas Dan Kerjasama Internasional ............................................. 196 Perjuangan Mewujudkan Wilayah NKRI .......................................................................... 198
84
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
PENGEMBANGAN PENILAIAN ____________________ 201 A. Pembahasan Soal-soal ____________________________________________________ 201 B. Mengembangkan Soal HOTS ______________________________________________ 203 KESIMPULAN ________________________________ 212 UMPAN BALIK _______________________________ 213
85
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
DAFTAR GAMBAR Hal Gambar 1. Tim Peneliti LIPI dan Moderator ____________________________________ 98 Gambar 2. Ir. Soekarno, Presiden pertama RI ________________________________ 102 Gambar 3. Ali Sastroamidjojo, penggagas KAA tahun 1955 _________________ 103 Gambar 4. Soeharto, Presiden kedua RI, pemimpin Masa Orde Baru _______ 103 Gambar 5. Macam-macam jasa pengiriman ___________________________________ 107 Gambar 6. Macam-macam jasa angkutan online _____________________________ 107 Gambar 7. Macam-macam toko atau pasar modern __________________________ 108 Gambar 8. Dari kiri: Dr. Moh. Hatta, Ir. Soekarno, dan Sutan Syahrir _______ 141 Gambar 9. Mr. Syafruddin Prawiranegara ____________________________________ 149 Gambar 10. Mr. Moh. Roem dan Dr. J. H. van Royen __________________________ 150 Gambar 11. Sutan Syahrir pada sidang BP-KNIP _____________________________ 192
86
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
DAFTAR TABEL
Hal Tabel 1. IPK Pendukung __________________________________________________________ 91 Tabel 2. IPK Kunci_________________________________________________________________ 92 Tabel 3. IPK Pengayaan ___________________________________________________________ 94 Tabel 4. Contoh Soal Pilihan Ganda USBN 2017/2018 _______________________ 109 Tabel 5. Contoh Soal Pilihan Ganda USBN 2016/2017 _______________________ 111 Tabel 6. Contoh Soal Uraian USBN 2017/2018 _______________________________ 112 Tabel 7. Aktivitas Pembelajaran ________________________________________________ 114 Tabel 8. Aktivitas Pembelajaran 2 ______________________________________________ 117 Tabel 9. Provinsi pada awal kemerdekaan Indonesia ________________________ 128 Tabel 10. Kabinet pada masa awal kemerdekaan _____________________________ 134 Tabel 11. Delegasi Indonesia-Belanda dalam pertemuan Roem-Royen ____ 151 Tabel 12. Pernyataan pihak RI-Belanda dalam Pertemuan Roem-Royen___ 151 Tabel 13. Keputusan Koferensi Antar-Indonesia I, Yogyakarta 19-22 Juli 1949 _______________________________________________________________________________ 154 Tabel 14. Nama-nama negara bagian RIS ______________________________________ 157 Tabel 15. Kabinet masa Demokrasi Liberal 1950-1959 ______________________ 173 Tabel 16. Negara pemrakarsa KAA I 1955 _____________________________________ 196 Tabel 17. Contoh Soal Pilihan Ganda USBN 2017/2018 ______________________ 201
87
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
PENDAHULUAN Unit “Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959” ini membahas tentang perkembangan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal. Materi ini merupakan bagian dari materi Sejarah Indonesia kelas XII program IPA/IPS/Bahasa sekaligus merupakan bahan pengayaan dari materi Sejarah Indonesia yang sudah ada pada Buku Siswa. Komponen-komponen dalam unit ini dikembangkan dengan tujuan agar pendidik dapat dengan mudah memfasilitasi peserta didik menganalisis perkembangan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal serta hubungannya dengan problematika praktek demokrasi dewasa ini dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu mendorong peserta didik untuk mencapai kemampuan berfikir tingkat tinggi. Unit ini dimulai dengan menampilkan Kompetensi Dasar (KD), target kompetensi Sejarah Indonesia kelas XII program IPA/IPS/Bahasa yang erat kaitannya dengan materi
perkembangan politik dan ekonomi Bangsa
Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal, Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) yang diuraikan menjadi IPK Penunjang, IPK Kunci, dan IPK Pengayaan. Aplikasi materi di dunia nyata dilengkapi dengan artikel kekinian sebagai penambah wawasan dan contoh soal USBN, sehingga diharapkan akan sangat membantu peserta didik dalam menghadapi ujian sekolah. Unit ini dilengkapi dengan aktivitas pembelajaran saintifik berbasis kecakapan abad ke-21 untuk dapat mengarahkan peserta didik mencapai indikator yang ditentukan.
88
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
Kegiatan pembelajaran pada unit ini dilengkapi dengan Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD), bahan bacaan untuk materi perkembangan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal, dan pengembangan penilaian Higher Order Thinking Skills (HOTS).
89
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
KOMPETENSI DASAR A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas XII program IPA/IPS/Bahasa. Kompetensi dasar tersebut dijabarkan menjadi beberapa
target
kompetensi.
Target
kompetensi
menjadi
patokan
penguasaan kompetensi bagi peserta didik. Kompetensi Dasar (KD): 3.3 Menganalisis perkembangan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal Target Kompetensi:
Menganalisis perkembangan politik Bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal
Menganalisis perkembangan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal
4.3 Merekonstruksi perkembangan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis Target Kompetensi:
Merekonstruksi perkembangan politik Bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis
Merekonstruksi perkembangan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis
90
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
B. Indikator Pencapaian Kompetensi Kompetensi Dasar (KD) dikembangkan menjadi beberapa Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK). IPK ini menjadi acuan bagi pendidik untuk mengukur pencapaian KD. KD 3.3 dan 4.3 kelas XII program IPA/IPS/Bahasa ini dikembangkan menjadi 20 indikator, yang terdiri atas ranah pengetahuan 10 indikator dan ranah ketrampilan 10 indikator. Dalam rangka memudahkan pendidik menentukan indikator yang sesuai dengan tuntutan KD, maka IPK dibagi kedalam 3 (tiga) bagian, yaitu IPK Pendukung, IPK Kunci, dan IPK Pengayaan. 1) IPK Pendukung Tabel 1. IPK Pendukung
IPK Pengetahuan 3.3.1 Menjelaskan
IPK Keterampilan 4.3.1 Membuat bagan
perkembangan politik
perkembangan politik
Bangsa Indonesia pada
Bangsa Indonesia pada
masa awal kemerdekaan
masa awal kemerdekaan
sampai masa Demokrasi
sampai masa Demokrasi
Liberal
Liberal dalam bentuk
3.3.2 Menjelaskan perkembangan ekonomi
laporan tertulis 4.3.2 Membuat bagan
Bangsa Indonesia pada
perkembangan politik
masa awal kemerdekaan
Bangsa Indonesia pada
sampai masa Demokrasi
masa awal kemerdekaan
Liberal
sampai masa Demokrasi Liberal dalam bentuk laporan tertulis
91
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
2) IPK Kunci Tabel 2. IPK Kunci
IPK Pengetahuan 3.3.3 Mendiagnosis kondisi
4.3.3. Menyajikan hasil
politik Indonesia yang
diagnosis kondisi politik
melatar belakangi
Indonesia yang melatar
dikeluarkannya Maklumat
belakangi dikeluarkannya
pemerintah tanggal 14
Maklumat pemerintah
Nopember 1945
tanggal 14 Nopember
3.3.4 Mendiagnosis penyebab masa tugas kabinetkabinet pada masa
1945 dalam bentuk laporan tertulis 4.3.4. Menyajikan hasil
Demokrasi Liberal
diagnosis penyebab masa
berlangsung dalam waktu
tugas kabinet-kabinet
relatif singkat
pada masa Demokrasi
3.3.5 Mendiagnosis dampak sering terjadinya pergantian kabinet pada masa Demokrasi Liberal 3.3.6 Mendiagnosis latar belakang munculnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 3.3.7 Mengidentifikasi kondisi ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai dengan masa
92
IPK Keterampilan
Liberal berlangsung dalam waktu relatif singkat dalam bentuk laporan tertulis 4.3.5. Menyajikan hasil diagnosis dampak sering terjadinya pergantian kabinet pada masa Demokrasi Liberal dalam bentuk laporan tertulis 4.3.6. Menyajikan hasil diagnosis tentang latar belakang munculnya
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
IPK Pengetahuan Demokrasi Liberal 3.3.8 Mengidentifikasi strategi atau kebijakan pemerintah Indonesia
IPK Keterampilan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dalam bentuk laporan tertulis 4.3.7. Menyajikan hasil
dalam menyelesaikan
identifikasi kondisi
permasalahan ekonomi
ekonomi Indonesia pada
pada masa awal
masa awal kemerdekaan
kemerdekaan sampai
sampai dengan masa
dengan masa Demokrasi
Demokrasi Liberal dalam
Liberal
bentuk laporan tertulis 4.3.8. Menyajikan hasil identifikasi strategi atau kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan ekonomi pada masa awal kemerdekaan sampai dengan masa Demokrasi Liberal dalam bentuk laporan tertulis
93
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
3) IPK Pengayaan Tabel 3. IPK Pengayaan
3.3.9 Menyimpulkan
4.3.9 Membuat kesimpulan
perkembangan politik
perkembangan politik
Bangsa Indonesia pada
Bangsa Indonesia pada
masa awal kemerdekaan
masa awal kemerdekaan
sampai masa Demokrasi
sampai masa Demokrasi
Liberal
Liberal dalam bentuk
3.3.10 Menyimpulkan perkembangan ekonomi
laporan tertulis 4.3.10 Membuat kesimpulan
Bangsa Indonesia pada
perkembangan ekonomi
masa awal kemerdekaan
Bangsa Indonesia pada
sampai masa Demokrasi
masa awal kemerdekaan
Liberal
sampai masa Demokrasi Liberal dalam bentuk laporan tertulis
94
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
APLIKASI DI DUNIA NYATA A. Dunia Politik Aplikasi Di Dunia Nyata 1: Pada uraian Aplikasi Di Dunia Nyata 1 ini disajikan uraian tentang politik yang mengulas dinamika politik Indonesia menjelang pelaksanaan pemilu tahun 2019, peristiwa yang cukup dekat dengan waktu unit pembelajaran ini disusun. Dilakukan edit dengan mengubah font face, font size, spasi, dan mengurangi gambar (hanya memilih satu gambar utama).
Tahun 2018 Membaca Kondisi Politik Indonesia dari Hasil Survei Ahli LIPI Kategori: Tahun 2018 DIBUAT: 09 AGUSTUS 2018 Dilihat: 5031 Melanjutkan sosialisasi dan diskusi hasil Survei Publik LIPI Tahun 2018 pada 19 Juli 2018 di Jakarta dan 7 Agustus 2018 di Makassar, pada hari Selasa, 7 Agustus 2018 Pusat Penelitian Politik LIPI kembali melakukan sosialisasi hasil survei. Bedanya, survei kali ini fokus pada sudut pandang ahli dalam memetakan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan menjelang Pemilu Serentak 2019. Tanpa bermaksud untuk melakukan generalisasi terhadap kondisi politik pada “tahun politik” ini, survei didasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Diselenggarakan di Hotel JS Luwansa Jakarta Selatan, diskusi menghadirkan empat orang narasumber, yaitu Esty Ekawati, M.IP, Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI yang sekaligus menjadi Koordinator Tim Survei Ahli; Prof. Dr. Syamsuddin Haris, Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik LIPI; Prof. Dr. Syarif Hidayat, Peneliti Senior Pusat Penelitian Ekonomi LIPI; dan Dr. Firman Noor, MA, Peneliti Senior yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, dengan moderator Sarah Nuraini Siregar, M.Si, Peneliti
95
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Pusat Penelitian Politik LIPI. Acara ini dihadiri beragam elemen peserta, mulai dari unsur akademisi, peneliti, kementerian/lembaga terkait, media, hingga unsur masyarakat sipil. Mengawali diskusi, Esty Ekawati selaku Koordinator Tim Survei Ahli memaparkan temuan dari survei yang dilakukan selama bulan April hingga Juli 2018. Ada empat aspek yang dilihat dalam survei ini, yaitu pemetaan kondisi politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan. Terkait aspek kondisi politik, ada tiga temuan penting yang perlu digarisbawahi dari hasil survei ini. Pertama, kebebasan sipil berada dalam kondisi baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya akses bagi masyarakat terkait kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, kebebasan berkeyakinan/beribadah, dan kebebasan dari diskriminasi. Kedua, di antara beberapa lembaga demokrasi, partai politik (parpol), kepolisian, dan DPR dinilai sebagai lembaga demokrasi dengan kinerja buruk. Sedangkan KPK, TNI, dan Presiden dinilai sebagai lembaga demokrasi dengan kinerja terbaik. Ketiga, berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, partisipasi pemilih dan kinerja penyelenggara pemilu serta tata kelola penyelenggaraan pemilu menjadi hal yang paling menentukan kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Sebaliknya, ketidakteraturan Daftar Pemilih Tetap (DPT), minimnya edukasi kepada pemilih, tingginya beban kerja penyelenggara pemilu, minimnya pemahaman dan sosialisasi tentang sistem Pemilu Serentak, politik uang, serta
politisasi
identitas
disinyalir
dapat
berpotensi
menimbulkan
kerawanan dan menjadi tantangan bagi penyelenggaraan Pemilu 2019. Hal ini tentu memerlukan perhatian dan penanganan serius demi tercapainya Pemilu Serentak 2019 yang demokratis. Pada aspek kedua terkait kondisi ekonomi, diketahui bahwa sekalipun tingkat kesejahteraan masyarakat sudah relatif baik, namun tingkat kesenjangan ekonomi di masyarakat masih perlu diperhatikan dan dicarikan solusi terbaik. Hal ini dikarenakan faktor ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi ternyata masih menjadi faktor yang cukup dominan berpotensi
96
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
menghambat konsolidasi demokrasi Indonesia dan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Selain dua faktor di atas, hal lain yang juga dinilai cukup dominan berpotensi menghambat penyelenggaraan Pemilu Serentak adalah krisis ekonomi dan inflasi. Oleh karena itu, untuk menciptakan konsolidasi demokrasi Indonesia dan menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemilu 2019, negara perlu melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi, antara lain dengan melakukan pengembangan industri dalam negeri, menjaga stabilitas harga, dan mengatur distribusi logistik. Sementara itu, pada aspek ketiga yang berkaitan dengan aspek sosial budaya, Survei Ahli ini berhasil memotret keadaan yang menunjukkan masih terdapatnya
kesenjangan
sosial
di
tengah
masyarakat
Indonesia.
Kesenjangan ini terjadi sebagian besar karena adanya perbedaan tingkat dan akses di bidang ekonomi. Selain masih terdapat kesenjangan sosial, sikap intoleransi di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir juga dinilai cukup tinggi. Tiga faktor utama yang menyebabkan kondisi intoleransi tersebut, yaitu tingginya angka politisasi atau manipulasi isu-isu identitas, stigmatisasi dan diskriminasi, kekerasan, serta persekusi kepada kelompok yang dianggap berbeda. Kondisi-kondisi demikian, khususnya politisasi identitas dan SARA (suku, agama, dan ras) juga disinyalir dapat menjadi hal yang berpotensi menghambat penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dan upaya mewujudkan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Aspek terakhir, yaitu kondisi pertahanan dan keamanan, terdapat beberapa temuan penting yang dapat digarisbawahi dan dapat dirujuk sebagai bahan evaluasi bagi sistem pertahanan keamanan ke depan. Pertama, survei ahli menyimpulkan bahwa sekalipun sistem pertahanan dianggap sudah efektif, peningkatan kualitas personel masih perlu untuk diprioritaskan sebagai upaya memutakhirkan sistem pertahanan nasional. Selain itu, masalah seperti kejahatan trans-nasional, korupsi, dan kriminalitas merupakan permasalahan hukum dan keamanan yang paling mendesak untuk ditanggulangi secara efektif dan efisien. Sementara itu berkaitan dengan
97
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
peran militer, hasil survei menyimpulkan bahwa militer sebaiknya tidak perlu diberikan peran politik dan ekonomi. Kesimpulan ini sejalan dengan beberapa pendapat ahli yang menilai bahwa di negara-negara demokrasi, peran militer sebaiknya bebas dari nilai-nilai politik. Terakhir, terkait penyelenggaraan Pemilu Serentak dan konsolidasi demokrasi Indonesia, hasil survei ini menyimpulkan bahwa konflik sosial dan politisasi aktor keamanan menjadi dua hal yang paling berpotensi mengganggu hajatan besar demokrasi Indonesia tersebut.
Gambar 1. Tim Peneliti LIPI dan Moderator
Sesi pembahasan hasil survei diawali oleh Prof. Dr Syarif Hidayat. Beberapa hal yang menjadi sorotan utama Prof. Syarif Hidayat antara lain berkaitan dengan keselarasan temuan Survei Ahli LIPI dengan hasil IDI, khususnya perihal kebebasan sipil. Terkait isu SARA yang menjadi potensi kerawanan dalam Pemilu Serentak mendatang, hal ini cukup berbeda dengan hasil IDI yang menyatakan bahwa isu SARA bukan menjadi hal yang signifikan terjadi di tingkat akar rumput dan mengancam perjalanan demokrasi Indonesia. Isu SARA hanya digunakan dan dikapitalisasi oleh elit politik untuk kepentingan elektoralnya. Oleh karena itu, pendekatan ke depan perlu diarahkan kepada
98
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
elit partai agar dapat turut serta menjaga kohesi sosial masyarakat, bukan menciptakan disintegrasi hanya karena kepentingan politik semata. Selain itu, Prof. Syarif juga menggarisbawahi tentang kinerja partai politik yang masih buruk. Menurutnya, kinerja partai politik yang demikian terjadi karena partai politik gagal menjalankan fungsi partai politik yang seharusnya melekat kepadanya, baik itu fungsi rekrutmen politik yang di dalamnya terdapat mekanisme kaderisasi partai, komunikasi politik, sosialisasi dan pendidikan politik, serta pengatur konflik. Temuan kinerja parpol yang demikian sekaligus mengonfirmasi bahwa demokrasi di Indonesia masih sebatas pada demokrasi simbolik atau demokrasi prosedural yang menghadirkan lembaga demokrasi secara fisik, namun masih lemah secara fungsi. Problematika partai politik yang demikian ditengarai disebabkan oleh belum adanya demokrasi internal partai yang ditandai dengan sentralisasi partai dan oligarki dalam partai. Sejalan dengan pemikiran Prof. Dr Syarif Hidayat, kedua pembahas selanjutnya, Dr. Firman Noor, MA dan Prof. Syamsuddin Haris, juga menyatakan bahwa permasalahan dalam tubuh partai politik di Indonesia saat ini memerlukan perhatian khusus untuk segera ditangani agar dapat menciptakan konsolidasi demokrasi Indonesia. Dr. Firman Noor secara khusus juga menambahkan bahwa tantangan demokrasi Indonesia ke depan setidaknya mencangkup tiga hal, yaitu diskriminasi, oligarki, dan adanya kekerasan terhadap seseorang untuk menjalankan hak politiknya. Sementara itu, Prof. Syamsuddin Haris dalam pemaparannya lebih menekankan pada kebutuhan mendesak untuk segera melakukan reformasi partai politik di Indonesia. Hal ini menjadi wajar untuk segera dilakukan karena dalam sebuah negara demokrasi representatif seperti Indonesia, peran partai politik sangat signifikan sebagai ujung tombak suksesi kepemimpinan di Indonesia. Karenanya, partai politik diharapkan dapat menciptakan kader-kader yang kompeten dan mampu mengemban tugas
99
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
sebagai pemimpin yang memiliki akuntabilitas. Selain itu, beliau juga menambahkan bahwa Survei Ahli ini mengonfirmasi masalah klasik dalam kepemiluan di Indonesia, yaitu masalah DPT. Permasalahan ini muncul karena belum adanya data tunggal kependudukan di Indonesia. Selama ini data kependudukan menjadi kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Dalam Negeri. Akibatnya, pada beberapa pemilu sebelumnya, termasuk Pilkada Serentak 2018, banyak dijumpai DPT ganda. Persoalan DPT ini harus menjadi perhatian utama penyelenggara pemilu, apalagi mengingat era baru Pemilu Serentak 2019. Lebih jauh, Prof. Haris juga mengkritisi mekanisme keserentakan pemilu yang akan diimplementasikan pada tahun 2019. Menurutnya, model keserentakan Pemilu 2019 dinilai dapat memberatkan penyelenggara pemilu,
baik
KPU,
Bawaslu,
maupun
DKPP.
LIPI
pada
dasarnya
merekomendasikan Pemilu Serentak bukan dalam bentuk pemilu lima kotak seperti yang akan dilaksanakan Indonesia. LIPI lebih menganjurkan Pemilu Serentak yang mengacu pada locus penyelenggaraan pemilu, yaitu Pemilu Serentak Nasional (untuk memilih Presiden-Wakil Presiden, DPR, dan DPD) dan Pemilu Serentak Lokal (memilih Kepala Daerah dan DPRD). Hal terakhir yang ditekankan oleh Prof. Haris adalah perilaku dari elit politik yang memanipulasi isu identitas dan SARA untuk kepentingan elektoral. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Prof. Syarif Hidayat, pendekatan perlu dilakukan dengan elit politik untuk tidak turut serta menciptakan konflik horisontal di tengah masyarakat. Prof. Haris menekankan bahwa elit politik harus mampu menjadi agen pengatur dan peredam konflik, seperti fungsi partai politik yang telah dilekatkan kepadanya. Dalam sesi tanya jawab, peserta diskusi cukup antusias dengan hasil Survei Ahli dan pembahasan narasumber. Mayoritas peserta tertarik untuk mendiskusikan tentang reformasi partai politik yang menjadi kunci utama dari sistem demokrasi representatif. Dari hasil diskusi tersebut, LIPI merekomendasikan sebuah sistem yang didasarkan pada hasil riset
100
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
sebelumnya, disebut dengan sistem integritas partai politik yang memiliki lima aspek utama, yaitu standar etik parpol, demokrasi internal parpol, kaderisasi parpol, sistem rekrutmen, dan sistem tata kelola keuangan parpol yang baik. Sistem tersebut dinilai perlu untuk diterapkan di dalam partai karena, menurut hemat penulis, dalam sebuah negara demokrasi semakin berkualitas dan demokratis sebuah partai, maka hal ini dapat mendorong demokratisasi di suatu negara. Selain itu, hal yang tidak kalah penting lainnya, partai juga diharapkan dapat menunjukkan identitas yang jelas melalui ideologi yang ditawarkan. Dengan demikian, partai bukan hanya dapat membedakan dirinya dengan partai lain, melainkan dapat dengan jelas pula menentukan segmen mana yang akan menjadi konstituennya. (Mouliza K.D Sweinstani) Sumber: http://www.politik.lipi.go.id/kegiatan/tahun-2018/1238-membaca-kondisipolitik-indonesia-dari-hasil-survei-ahli-lipi
Aplikasi Di Dunia Nyata 2: Partisipasi Indonesia Dalam Dunia Internasional Sejak merdeka, hubungan luar negeri Indonesia berpatokan pada kebijakan luar negeri "bebas dan aktif" dengan mencoba mengambil peran dalam berbagai masalah regional sesuai ukuran dan lokasinya, namun menghindari keterlibatan dalam konflik di antara kekuatan-kekuatan besar dunia. Kebijakan luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto beralih dari sikap anti-Barat dan anti-Amerika yang menjadi ciri pemerintahan Soekarno. Setelah Soeharto mengundurkan diri tahun 1998, pemerintah Indonesia mempertahankan garis besar kebijakan luar negeri Soeharto yang moderat dan independen. Banyaknya masalah di dalam negeri tidak berhasil mencegah presiden-presiden selanjutnya untuk bepergian ke luar negeri serta partisipasi Indonesia dalam panggung internasional. Dalam menjalankan kegiatan politik internasional, Indonesia melakukan cara yaitu dengan melakukan kerjasama dengan negara yang ada di dunia,
101
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
sehingga Indonesia membuat konsep lingkaran konsentris politik luar negeri. Lingkaran konsentris merupakan pembagian regional hubungan luar negeri yang dianggap mampu menjadi acuan Indonesia untuk melakukan hubungan internasional. Lingkaran konsentris juga dapat didefinisakan sebagai dua lingkaran atau lebih yang memiliki pusat yang sama. Dua lingkaran atau lebih tersebut dapat diartikan bahwa Indonesia dapat menjalin kerjasama dengan dua negara atau lebih agar dapat mewujudkan kepentingan nasional bangsa Indonesia. Dalam menjalankan konsep lingkaran konsentris ini, merupakan strategi Indonesia untuk dapat mewujudkan kepentingan nasional melalui menjalin kerjasama dengan negara yang ada di dunia. Sebelum membentuk konsep lingkaran konsentris politik luar negeri, terdapat beberapa dasar yang menjadikan Indonesia menjalin kerjasama dengan beberapa negara di dunia, antara lain, ideologi, ekonomi, politik, dan keamanan. Dalam dasar ideologi, Indonesia menjalin kerjasama antar negara Asia-Afrika dimana negara tersebut adalah negara yang anti kolonialisme dan menjunjung
tinggi
perdamaian
dunia.
Keseriusan
Indonesia
yaitu
ditunjukkan pada saat Indonesia berada pada pimpinan Soekarno, Indonesia merupakan negara yang melopori penyelenggaraan KAA (Konferensi Asia Afrika) di Bandung tahun 1955.
Gambar 2. Ir. Soekarno, Presiden pertama RI
102
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
Sumber: https://www.google.com/search?q=gambar+soekarno&safe=strict&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir= WlMZB2BbGUM7TM%253A%252Cxi-Tr4TwsRhhaM%252C_&vet=1&usg=AI4_kSXOFJmqqF8ya12VZlxR3v2OTSQRw&sa=X&ved=2ahUKEwi9mcyl16jjAhUDfysKHbLHB1MQ9QEwAX oECAYQBg#imgrc=WlMZB2BbGUM7TM:
Gambar 3. Ali Sastroamidjojo, penggagas KAA tahun 1955 Sumber: https://www.google.com/search?safe=strict&q=gambar+ali+sastroamijoyo&tb m=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwimjre11qjjAhVZAXIKHc4rA2EQ7Al 6BAgEEBE&biw=1024&bih=489#imgrc=vB73J2Acww7pKM:
Selanjutnya, dalam dasar wilayah, Indonesia memprioritaskan kerjasama pada kawasan negara Asia Tenggara dan membentuk organisasi yaitu ASEAN pada tahun 1967 yang saat itu Indonesia berada dalam kepemimpinan presiden Soeharto.
Gambar 4. Soeharto, Presiden kedua RI, pemimpin Masa Orde Baru Sumber: https://www.google.com/search?q=gambar+soeharto+hitam+putih&safe=strict&tbm=isch&source=iu &ictx=1&fir=RVJNL5su7ct_mM%253A%252C9r6hpjzUdrUceM%252C_&vet=1&usg=AI4_kQFVuj8jIg_3_vLzxaakKEuVr4CUQ&sa=X&ved=2ahUKEwj9xsja16jjAhUn6nMBHU2IDcUQ9QEwB3oEC AcQEg&biw=1024&bih=489#imgrc=RVJNL5su7ct_mM:
103
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Dan yang terakhir adalah, dasar keamanan dan ekonomi. dalam dasar tersebut Indonesia menjalin kerjasama dengan China dan Amerika Serikat karena dianggap
dapat diandalkan untuk bekerjasama
dan
dapat
memberikan keuntungan bagi Indonesia dan dapat menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan dapat bersaing dengan negara lain. sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_luar_negeri_Indonesia Sesuai dengan amanat UUD 1945, tujuan pembangunan nasional adalah turut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan negara ini dilaksanakan tentu melalui proses bertahap, terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Undang-undang nomor 17 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan visi dan delapan misi pembangunan nasional, terdapat salah satu misi terakhir yang sangat penting di
dalam
undang-undang
tersebut
yang
berkaitan
dengan
dunia
internasional. Misi tersebut adalah mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional dengan cara mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antar masyarakarat, antar kelompok, dan antar lembaga di berbagai bidang. Politik luar negeri Indonesia yang dijalankan selama 5 tahun terakhir berusaha dicapai melalui 4 misi program, yaitu melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlindungan Warga Negara Indonesia, intensifikasi Diplomasi Ekonomi serta peningkatan peran di dunia internasional. Nah, untuk mendukung apa yang menjadi prioritas negara tersebut, Indonesia saat ini aktif tergabung di berbagai organisasi internasional (OI), Indonesia tercatat menjadi anggota ke-240 OI pada tahun 2018.
104
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
Ketentuan mengenai keanggotaan dan kontribusi pada OI sebelumnya telah diatur pada Kepres No. 64 tahun 1999 tetang keanggotaan Inodonesia dan Kontribusi Pemerintah RI pada OI. Keanggotaan tersebut diamanatkan untuk mendapat manfaat yang maksimal bagi kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sumber: https://olympics30.com/organisasi-internasional/
B. Dunia Ekonomi Pada uraian Aplikasi Di Dunia Nyata 1 yang berkaitan dengan perekonomi ini disajikan uraian tentang aktivitas ekonomi dan perkembangan iptek kekinian.
Aplikasi Di Dunia Nyata 1: Ekonomi kreatif Ekonomi
kreatif adalah
sebuah
konsep
di
era ekonomi baru
yang
mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Konsep ini biasanya akan didukung dengan keberadaan industri kreatif yang menjadi pengejawantahannya. Seiring berjalannya waktu, perkembangan ekonomi sampai pada taraf ekonomi kreatif setelah beberapa waktu sebelumnya, dunia dihadapi dengan konsep ekonomi informasi yang mana informasi menjadi hal yang utama dalam pengembangan ekonomi. Dalam cetak biru Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009-2015, ekonomi kreatif didefinisikan sebagai "Era baru ekonomi setelah ekonomi pertanian, ekonomi industri, dan ekonomi informasi, yang terintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya." Karakteristik ekonomi kreatif, antara lain sebagai berikut:
105
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
1) Diperlukan
kolaborasi
antara
berbagai
aktor
yang
berperan
dalam industri kreatif, yaitu cendekiawan (kaum intelektual), dunia usaha, dan pemerintah yang merupakan prasyarat mendasar. 2)
Berbasis pada ide atau gagasan.
3)
Pengembangan tidak terbatas dalam berbagai bidang usaha.
4)
Konsep yang dibangun bersifat relatif.
Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_kreatif
Industri Kreatif Industri Kreatif dapat diartikan sebagai kumpulan aktivitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan atau penggunaan pengetahuan dan informasi. Industri kreatif juga dikenal dengan nama lain Industri Budaya (terutama di Eropa) atau juga Ekonomi Kreatif . Kementerian Perdagangan Indonesia menyatakan bahwa Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.
106
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
Perhatikan
gambar-gambar
dibawah
ini,
kemudian
ungkapkan
pendapatmu !
Gambar 5. Macam-macam jasa pengiriman Sumber: https://www.google.com/search?q=macammacam+jasa+pengiriman+barang&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiVr 8q6tPDiAhUEI6wKHRbGDSoQ7Al6BAgGEA0&biw=972&bih=408#imgrc=6EaJOo4CeSQtM:
1.
Gambar 6. Macam-macam jasa angkutan online Sumber: https://www.google.com/search?tbm=isch&q=logo+gojek&chips=q:logo+gojek,onli ne_chips:uber&sa=X&ved=0ahUKEwjArIPHt_DiAhURRK0KHTQIBQ4Q4lYILigE 2. https://seeklogo.com/vector-logo/281885/grab
107
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Gambar 7. Macam-macam toko atau pasar modern Sumber: 1.
https://www.google.com/search?safe=strict&q=game+logo+toko+online&tbm=isch &source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwj4xrSB5pzjAhUg73MBHahlCusQ7Al6BAgEEA8 &biw=1024&bih=489#imgrc=_
2.
https://www.google.com/search?safe=strict&q=logo+toko+swalayan+modern&tbm =isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwi9rDP55zjAhVXf30KHQYSDlwQ7Al6BAgGEA0&biw=1024&bih=489#imgrc=miPi_aRI aHi17M:
3.
https://www.google.com/search?q=logo+transmart&safe=strict&tbm=isch&source =iu&ictx=1&fir=RSYnrbUvzTMblM%253A%252C8Mi3PVsl_Qvg2M%252C_&vet=1& usg=AI4_kRVL5yBUd6lJ8f1qAOyDx4pnIGO5w&sa=X&ved=2ahUKEwjbr7Lq6ZzjAhWUfCsKHb YsAYAQ9QEwBHoECAcQDA#imgrc=QHJF8yR7xQbl_M:&vet=1
108
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
SOAL-SOAL UN/USBN Berikut ini merupakan contoh soal Ujian Sekolah Bestandar Nasional (USBN) dengan topik “Perkembangan politik Indonesia pada masa Masa Awal Kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal” sesuai tuntutan KD 3.3, yaitu menganalisis perkembangan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai dengan masa Demokrasi Liberal (Permendikbud No. 37, Tahun 2018). Soal-soal ini disajikan sebagai sarana berlatih bagi peserta didik, juga diharapkan sebagai acuan bagi pendidik ketika akan menyusun soal-soal lain selanjutnya. 1. Soal Pilihan Ganda Tabel 4. Contoh Soal Pilihan Ganda USBN 2017/2018
No. Soal USBN Paket 1, Kurikulum 2013, Tahun 2017/2018 28
Pada masa demokrasi liberal (1950-1959) kondisi politik Indonesia tidak stabil. Kabinet sering mengalami jatuh bangun. Selama 9 tahun terjadi
7
kali
pergantian
pemerintahan.
Konstituante
gagal
melaksanakan amanah Pemilu 1955 dan hanya dijadikan sebagai ajang perdebatan dan pertentangan antar kelompok partai. Kondisi ini ditambah lagi dengan adanya gerakan separatisme munculnya Pemberontakan PRRI/Permesta. Untuk menyelamatkan bangsa dan negara Presiden Sukarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekrit Presiden. Dari wacana di atas dapat disimpulkan bahwa demokrasi liberal ... . A. tidak cocok diterapkan di Indonesia B. belum waktunya untuk diterapkan C. presiden sebagai kepala pemerintahan D. ekskutif gagal menjalankan pemerintahan E. tidak berfungsinya partai-partai politik
109
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Identifikasi Kelas/Semester
:
XII/Genap
Level Kognitif
:
Menganalisis (C4)
Indikator yang bersesuaian
:
3.3.1 Menganalisis dinamika perkembangan kabinet parlementer pada masa Demokrasi Liberal 1950-1959
Diketahui
:
Pada masa demokrasi liberal (19501959) kondisi politik Indonesia tidak stabil. Kabinet sering mengalami jatuh bangun. Selama 9 tahun terjadi 7 kali pergantian pemerintahan. Konstituante gagal melaksanakan amanah Pemilu 1955 dan hanya dijadikan sebagai ajang perdebatan dan pertentangan antar kelompok partai. Kondisi ini ditambah lagi dengan adanya gerakan separatisme munculnya Pemberontakan PRRI/Permesta. Untuk menyelamatkan bangsa dan negara Presiden Sukarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekrit Presiden.
Ditanyakan
:
Kesimpulan tentang penerapan Demokrasi Liberal di Indonesia
Materi yang dibutuhkan
:
Dinamika perkembangan kabinet pada masa Demokrasi Liberal 19501959
110
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
Tabel 5. Contoh Soal Pilihan Ganda USBN 2016/2017
No. Soal USBN Paket 1, Kurikulum 2013, Tahun 2016/2017 30
Dalam mengatasi kondisi ekonomi yang buruk pada masa Demokrasi Liberal, Soemitro Djojohadikusumo ingin mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut cara yang dilakukan pemerintah adalah . . . . A. memberikan bantuan pinjaman kredit pengusaha pribumi yang bermodal lemah B. mengadakan persetujuan finansial ekonomi dengan pemerintah Belanda C. menasionalisasi de Javasche Bank dan dijadikan Bank Indonesia D. mengadakan pinjaman nasional dalam jangka waktu 40 tahun E. pengusaha pribumi harus belajar kepada pengusaha asing
Identifikasi Kelas/Semester
:
XII/Genap
Level Kognitif
:
Menganalisis (C4)
Indikator yang bersesuaian
:
3.3.5 Menganalisis strategi pemerintah Indonesia dalam menghadapi permasalahan ekonomi pada masa Demokrasi Liberal
Diketahui
:
Ditanyakan
:
Materi yang dibutuhkan
:
Kondisi ekonomi yang buruk pada masa Demokrasi Liberal. Soemitro Djojohadikusumo ingin mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Cara yang dilakukan pemerintah ingin mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional Strategi pemerintah Indonesia dalam menghadapi permasalahan ekonomi pada masa Demokrasi Liberal
111
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
2.
Soal Uraian Tabel 6. Contoh Soal Uraian USBN 2017/2018
No. Soal USBN Paket 1, Kurikulum 2013, Tahun 2017/2018 44
Dalam menapaki kehidupan demokrasi Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga saat ini telah menerapkan berbagai sistem demokrasi, lalu bagaimanakah kesimpulanmu mengenai pelaksanaan demokrasi liberal itu?
Identifikasi Kelas/Semester
:
XII/Genap
Level Kognitif
:
Menganalisis (C4)
Indikator yang bersesuaian
:
3.3.1 Menganalisis dinamika perkembangan kabinet pada masa Demokrasi Liberal 19501959
Diketahui
:
Ditanyakan
:
Dalam menapaki kehidupan demokrasi Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga saat ini telah menerapkan berbagai sistem demokrasi Kesimpulan mengenai pelaksanaan demokrasi liberal di Indonesia
Materi yang dibutuhkan
:
112
Dinamika perkembangan kabinet pada masa Demokrasi Liberal 19501959
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
BAHAN PEMBELAJARAN Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini merupakan contoh panduan pembelajaran yang dapat diimplementasikan oleh saudara ketika akan membelajarkan topik “Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 19451959)”. Bahan pembelajaran dikembangkan dengan prinsip berpusat pada peserta didik dan berusaha memfasilitasi kemampuan berfikir tingkat tinggi. Bahan pembelajaran ini terdiri atas rincian aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik dan bahan bacaan.
A. Aktivitas Pembelajaran Aktivitas Pembelajaran pada unit 3 terdiri atas 2 aktivitas pembelajaran. Pada unit ini peserta didik akan melaksanakan serangkaian aktivitas pembelajaran yang dilengkapi dengan lembar kerja peserta didik (LKPD). Dengan melaksanakan aktivitas pembelajaran dibawah ini peserta didik dapat memperoleh pemahaman yang sahih mengenai “Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959”.
Aktivitas 1 Tujuan aktivitas 1 Setelah melakukan aktivitas 1 dengan menggunakan model Discovery Learning, peserta didik dapat menganalisis perkembangan politik Bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal dengan baik. Kompetensi Dasar: 3.3 Menganalisis perkembangan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal.
113
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
4.3 Merekonstruksi perkembangan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis. Tabel 7. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas 1 Menganalisis perkembangan politik Bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal. Tahap Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran (Berpusat pada peserta didik)
Pendahuluan
1. Pembelajaran
diawali
dengan
salam
dan
mengecek kehadiran peserta didik. 2. Berdoa dengan dipimpin oleh salah satu peserta didik. 3. Pengarahan singkat dari guru tentang pentingnya harapan dan ungkapan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa di dalam doa. 4. Menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” dengan dipimpin oleh salah satu peserta didik. 5. Peserta didik memperhatikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran, materi pembelajaran dan sikap-sikap yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran baik dalam proses maupun dalam kehidupan sehari-hari selanjutnya. 6. Pembiasaan membaca, membaca bagian Aplikasi di Dunia Nyata. Stimulation
Peserta didik mengamati tulisan-tulisan sebagai
(Pemberian
berikut:
Rangsangan)
1. Tanggal 17 Agustus 1945 2. UUD 1945
114
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
3. Kabinet Presidensil 4. Tanggal 14 Nopember 1945 5. Kabinet Parlementer 6. Tabel kabinet-kabinet yang memerintah pada masa 1945-1949 7. Tabel kabinet-kabinet yang memerintah pada masa 1950-1959 8. Dekrit Presiden, 5 Juli 1959 Peserta didik melakukan diskusi singkat tentang hal yang diperhatikannya tersebut dengan teman yang duduknya paling dekat. Problem Statement (Identifikasi Masalah)
1. Kelas dibagi menjadi 4 (empat) kelompok, dengan tugas sebagai berikut: Kelompok Bahasan 1
Kondisi politik Indonesia yang melatar belakangi dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945.
2
Penyebab masa tugas kabinetkabinet pada masa Demokrasi Liberal berlangsung dalam waktu relatif singkat.
3
Dampak sering terjadinya pergantian kabinet pada masa Demokrasi Liberal.
4
Latar belakang munculnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
2. Peserta didik menganalisis masalah yang dibahas, dan menerima LKPD 1.
115
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Data Collection
Setiap anggota kelompok menggali informasi yang
(Pengumpulan Data)
terkait dengan tugas kelompok masing-masing dari berbagai sumber.
Data Processing (Pengolahan Data)
1. Setiap
anggota
kelompok
menyampaikan
informasi yang ditemukannya dan berdiskusi menyelesaikan LKPD 1 yang menjadi tugasnya. 2. Kelompok mempersiapkan dan menyusun hasil kerjanya yang nantinya akan diamati kelompok lain dalam kegiatan Window Shopping.
Verification (Pembuktian)
Peserta didik melakukan kegiatan Window Shopping: 1. Kelompok mengatur anggota yang tinggal dan memberi penjelasan kepada kelompok lain yang mendatangi kelompokknya serta anggota yang pergi mengamati hasil kerja kelompok lain sambil membawa catatan. 2. Setelah waktu kunjungan selesai (sesuai dengan waktu yang ditentukan) semua anggota yang tersebar kembali ke kelompok awal dan menyampaikan perolehan dari kelompok yang dikunjunginya. 3. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya, kelompok lain menanggapi dengan penuh perhatian (menyetujui, menyanggah, atau memberi masukan).
Generalization
116
1. Guru dan peserta melakukan konfirmasi
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
(Kesimpulan)
2. Dengan bimbingan guru peserta didik membuat kesimpulan
dengan
menggunakan
kalimat
sendiri. Penutup
1. Guru merefleksi pembelajaran. 2. Peserta didik menyelesaikan evaluasi. 3. Guru memberikan penguatan. 4. Guru melakukan tindak lanjut atau penugasan dan mengakhiri pelajaran dengan salam.
Aktivitas 2 Tujuan aktivitas 2 Setelah melakukan aktivitas 1 dengan menggunakan model Problem based Learning, peserta didik dapat menganalisis perkembangan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal dengan baik. Kompetensi Dasar: 3.3 Menganalisis perkembangan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal. 4.3 Merekonstruksi perkembangan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis. Tabel 8. Aktivitas Pembelajaran 2
Aktivitas 2 Menganalisis perkembangan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal. Tahap Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran (Berpusat pada peserta didik)
Pendahuluan
1. Pembelajaran diawali dengan salam dan mengecek kehadiran peserta didik. 2. Berdoa dengan dipimpin oleh salah satu peserta
117
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
didik. 3. Pengarahan singkat dari guru tentang pentingnya harapan dan ungkapan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa di dalam doa. 4. Menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” dengan dipimpin oleh salah satu peserta didik. 5. Peserta didik memperhatikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran, materi pembelajaran dan sikap-sikap yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran baik dalam proses maupun dalam kehidupan sehari-hari selanjutnya. 6. Peserta didik memperhatikan penjelasan tentang model pembelajaran yang akan dilaksanakan, yaitu Think Pair and Share. 7. Guru telah mempersiapkan pembagian kelompok (kelas dibagi dalam 6 (enam) kelompok) beserta tugas masing-masing, yaitu: Kelompok 1 dan 2
Permasalahan 1. Identifikasi masalah: Kondisi ekonomi pada masa Demokrasi Liberal masih sangat tidak kondusif, menghadapi permasalahan ekonomi berupa beban utang dan defisit anggaran. Rumusan masalah: Bagaimanakah strategi pemerintah RI dalam menghadapi permasalahan
118
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
ekonomi berupa beban utang dan defisit anggaran tersebut ? 2 dan 4
2. Identifikasi masalah: Pada masa awal kemerdekaan suasana ekonomi kolonial masih mendominasi aktivitas perekonomian RI. Menurut beberapa tokoh nasional hal tersebut perlu segera dibenahi. Rumusan masalah: Bagaimanakah kebijakan pemerintah RI agar ekonomi kolonial tidak mendominasi aktivitas perekonomian Indonesia ?
5 dan 6
3. Identifikasi masalah: Ekonomi suatu negara tidak mungkin berdiri sendiri. Antara negara satu dengan negara lainnya akan saling mempengaruhi. Oleh karena itu pemerintah RI dalam mengatasi kondisi ekonomi Indonesia menggalang kerjasama internasional.
119
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Rumusan masalah: Bagaimanakah strategi kerjasama internasional yang ditempuh pemerintah RI dalam mengatasi kesulitan ekonomi ? Menemukan dan
Peserta didik memperhatikan penjelasan guru dan
mengidentifikasi
melakukan studi kepustakaan tentang materi
masalah
pembelajaran. Peserta didik melakukan proses Thinking berfikir): Peserta didik mengidentifikasi masalah (jika tampak kesulitan guru membantu mengidentifikasi masalah seperti yang sudah dipersiapkannya pada bagian pendahuluan nomor 7). Kemudian siswa diminta untuk merumuskan memikirkan pertanyaan tersebut secara untuk beberapa saat. Dalam tahap ini siswa dituntut lebih mandiri dalam mengolah informasi yang dia dapat.
Merumuskan
Peserta didik merumuskan masalah (jika tampak
masalah
kesulitan guru membantu dengan rumusan masalah seperti yang sudah dipersiapkannya pada bagian pendahuluan nomor 7).
Mengumpulkan data
Peserta didik diminta untuk memikirkan pertanyaan tersebut untuk beberapa saat dan secara mandiri mengumpulkan serta mengolah informasi yang didapatkan.
120
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
Menganalisis
Peserta didik melakukan proses Pairing (berpasangan): Peserta didik berpasangan dengan siswa lain yang tempat duduknya paling berdekatan untuk mendiskusikan apa yang telah difikirkannya pada tahap pertama. Interaksi pada tahap ini diharapkan dapat membagi jawaban dengan pasangannya. Guru dapat memberikan waktu 4-5 menit untuk berpasangan.
Menemukan
Peserta didik melakukan proses Share (berbagi):
pengetahuan atau kesimpulan
baru
menarik
Pada tahap akhir ini kepada pasangan atau kelompok diskusi kecil berbagi jawaban dengan seluruh kelas tentang apa yang telah mereka diskusikan. Pada tahap ini kepada pasangan atau kelompok diskusi kecil diberi kesempatan bergiliran. Guru dan peserta melakukan konfirmasi Dengan bimbingan guru peserta didik membuat kesimpulan dengan menggunakan kalimat sendiri
Penutup
1. Guru merefleksi pembelajaran. 2. Peserta didik menyelesaikan evaluasi. 3. Guru memberikan penguatan. 4. Guru melakukan tindak lanjut atau penugasan dan mengakhiri pelajaran dengan salam.
121
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
B. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Lembar Kerja Peserta Didik 1 (LKPD 1) Tujuan: Dengan mengerjakan lembar kerja, peserta didik diharapkan mampu menganalisis perkembangan politik Bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal. Permasalahan: Menganalisis perkembangan politik Bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal. Petunjuk: Isilah LKPD 1 ini dengan baik, rapi, dan bersungguh-sungguh ! Pertanyaan: 1.
Mengapa pemerintah RI mengeluarkan Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 ?
Jawab: ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………
122
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
Pertanyaan: 2.
Mengapa masa tugas kabinet-kabinet pada masa Demokrasi Liberal berlangsung dalam waktu yang relatif singkat ?
Jawab: ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………..
Pertanyaan: 3.
Megapa Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 ?
Jawab: ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………
123
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Pertanyaan: 4.
Megapa Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 ?
Jawab: ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………..
Lembar Kerja Peserta Didik 2 (LKPD 2) Tujuan: Dengan mengerjakan lembar kerja, peserta didik diharapkan mampu menganalisis perkembangan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal. Permasalahan: Menganalisis perkembangan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal. Petunjuk: Isilah LKPD 2 ini dengan baik, rapi, dan bersungguh-sungguh !
124
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
Permasalahan 1: Kondisi ekonomi pada masa Demokrasi Liberal masih sangat tidak kondusif, menghadapi permasalahan ekonomi berupa beban utang
dan defisit
anggaran. Pertanyaan: Bagaimanakah strategi pemerintah RI dalam menghadapi permasalahan ekonomi berupa beban utang dan defisit anggaran tersebut ? Jawab: ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………
Permasalahan 2: Pada
masa
awal
kemerdekaan
suasana
ekonomi
kolonial
masih
mendominasi aktivitas perekonomian RI. Menurut beberapa tokoh nasional hal tersebut perlu segera dibenahi. Pertanyaan: Bagaimanakah kebijakan pemerintah RI agar ekonomi kolonial tidak mendominasi aktivitas perekonomian Indonesia ? Jawab: ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………
125
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Permasalahan 3: 4. Ekonomi suatu negara tidak mungkin berdiri sendiri. Antara negara satu dengan negara lainnya akan saling mempengaruhi. Oleh karena itu pemerintah RI dalam mengatasi kondisi ekonomi Indonesia menggalang kerjasama internasional. Pertanyaan: Bagaimanakah strategi kerjasama internasional yang ditempuh pemerintah RI dalam mengatasi kesulitan ekonomi ? Jawab: ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………
C. Bahan Bacaan Judul Bahan Bacaan 1: Perkembangan Politik dan Ekonomi Bangsa Indonesia Pada Masa Awal Kemerdekaan (1945-1959) 1.
Perkembangan politik Bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan (1945-1949)
a.
Pembentukan Pemerintahan Indonesia Setelah proklamasi kemerdekaan, para tokoh nasional terus bekerja keras secara maraton, sibuk mengatur tatanan negara. Untuk
126
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
kepentingan tersebut para tokoh nasional bermitra dengan PPKI yang telah mengalami perubahan keanggotaan. Sebelum sidang dimulai Soekarno-Hatta bermaksud menambah 9 anggota baru PPKI, termasuk melibatkan para pemuda, diantaranya Sukarni, Chairul Saleh, dan Wikana, namun mereka tidak berkenan karena masih menganggap PPKI adalah buatan Jepang. Oleh karena itu kemudian Ir. Soekarno mengumumkan 6 anggota baru, yaitu Wiranatakusumah, Ki Hajar Dewantara,
Mr.
Kasman
Singodimedjo,
Sayuti
Melik,
Mr.
Iwa
Kusumasumantri, dan Mr. Ahmad Soebardjo. Maka anggota PPKI yang sebelumnya berjumlah 21 orang menjadi 27 orang. Selanjutnya PPKI melakukan sidang-sidang dengan menghasilkan berbagai keputusan penting, yaitu sebagai berikut: 1) Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 Sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 tersebut para tokoh nasional melakukan: a) Pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Dasar. Sebelum sidang dilakukan pembahasan Pancasila oleh 5 (lima) tokoh nasional yang terdiri atas Moh. Hatta (pemimpin rapat), Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Wachid Hasjim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teuku Mohammad Hassan dengan membahas kembali Piagam Jakarta, terutama sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan dengan menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Dalam waktu sekitar 15 menit tercapai kata sepakat untuk mengubah kalimat tersebut diatas menjadi kalimat “Ke-Tuhanan Yang Maha Esa”. Selain itu juga dilakukan pembahasan pada pembukaan UUD 1945, diantaranya kata “Mukadimah” menjadi “Pembukaan” serta pada beberapa pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945. b) Pengangkatan presiden dan wakil presiden Otto Iskandardinata mengusulkan Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden dan dipilih secara aklamasi.
127
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Usulan disetujui hadirin dan setelahnya dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. c) Pembentukan Komite Nasional Pembentukan komite ini dimaksudkan untuk membantu pekerjaan presiden selama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum terbentuk. Sebelum rapat ditutup, presiden membentuk panitia kecil yang terdiri atas 9 (sembilan) orang yang dipimpin Otto Iskandardinata guna membahas pembagian wilayah negara, kepolisian, tentara kebangsaan, dan perekonomian. 2) Sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 Sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 menghasilkan keputusan: a) Pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 (delapan) provinsi serta menetapkan gubernurnya, seperti pada tabel berikut ini: Tabel 9. Provinsi pada awal kemerdekaan Indonesia
No.
Provinsi
Nama Gubernur
1
Jawa Barat
Soetarjo Kartohadikusumo
2
Jawa Tengah
Raden Panji Soeroso
3
Jawa Timur
Raden Mas Tumenggung Soerjo
Borneo 4
(Kalimantan)
Ir. Mohammad Noor
5
Sulawesi
Dr. Sam Ratulangi
6
Maluku
Mr. Latuharhary
Sunda Kecil
128
7
(Nusatenggara)
Mr. Ketut Pudja
8
Sumatera
Mr. Teuku Mohammad Hassan
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
b) Pembentukan Komite Nasional (Daerah) Pembentukan Komite Nasional Daerah tidak dapat diwujudkan karena situasi keamanan yang tidak menentu. c) Menetapkan 12 kementerian negara Setelah
pembahasan
kementerian
negara
berikut
pejabatnya selesai, Presiden menunjuk Abdul Kadir, Kasman Singodimedjo, dan Otto Iskandardinata untuk membahas
pembentukan
tentara
kebangsaan
dan
kepolisian. Panitia Kecil yang dipimpin Otto Iskandardinata memasukkan urusan kepolisian ke dalam Departemen Dalam Negeri. 3) Sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 Sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 menghasilkan keputusan: a) Pembentukan Komite Nasional Indonesia Anggota KNIP terdiri atas anggota PPKI (sebagai anggota inti), tokoh golongan muda, dan tokoh masyarakat dari berbagai daerah sehingga jumlahnya mencapai 137orang, KNIP dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 dengan pejabat sebagai berikut: Ketua
: Mr. Kasman Singodimedjo
Wakil Ketua I
: Soetardjo Kartohadikoesoemo
Wakil Ketua II
: Mr. Latuhahary
Wakil Ketua III : Adam Malik
129
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
b) Pembentukan Partai Nasional Indonesia (PNI) Pembentukan PNI ini diketuai oleh Ir. Soekarno, sedangkan Ketua keduanya adalah Drs. Moh Hatta. c) Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) Kebanyakan
negara
yang
baru
merdeka
memilih
bentuk
pemerintahan demokratis. Indonesia sejak masa pergerakan nasional sudah mendambakan sistem pemerintahan demokratis. Salah satu cirinya adalah adanya Dewan Perwakilan Rakyat (parlemen) yang para anggotanya dipilih langsung oleh rakyat. Bentuk dan pola pemerintahan yang dianut oleh para pemimpin Indonesia pada waktu itu adalah penerapan demokrasi yang ada di negeri Belanda yang berdasarkan multi partai, yaitu sistem parlementer. Hal tersebut tidaklah mengherankan karena pada masa pergerakan nasional banyak kaum terpelajar Indonesia menuntut ilmu di negeri Belanda. Pada sekitar bulan Oktober 1945 beberapa tokoh golongan sosialis di
dalam
KNIP,
seperti
Supeno,
Sukarni,
Ir.
Sakirman,
Mangunsarkoro, dan Sutan Syahrir mempunyai rencana untuk mengubah sistem pemerintahan presidensil menjadi parlementer. Pembentukan
pemerintahan
parlementer
diharapkan
dapat
mengurangi peranan presiden yang dianggap terlalu besar. Kelompok sosialis di KNIP dibawah pimpinan Sutan Syahrir berhasil menyusun kekuatan dan mendorong terbentuknya Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) yang sebelumnya hanya sebagai penasehat
130
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
presiden menjadi badan legislatif yang sebenarnya. Untuk itu kelompok Sutan Syahrir tersebut mengumpulkan dukungan 50 buah tanda tangan dari 150 anggota KNIP. Pada tanggal 7 Oktober 1945, petisi yang dihasilkan diserahkan kepada Presiden Soekarno. Untuk memperkuat usulannya itu disampaikan penjelasan, bahwa:
Adanya kesan politik bahwa kekuasaan presiden terlalu besar sehingga dikhawatirkan menjadi pemerintahan yang bersifat diktator.
Adanya propaganda Belanda melalui Nederland Indies Civil Adminitration (NICA) yang menyiarkan issue politik bahwa pemerintah RI adalah pemerintahan yang bersifat facis. Dan Belanda menganjurkan kepada dunia internasional agar tidak mengakui kedaulatan Indonesia.
Untuk menunjukkan kepada dunia internasional, khususnya pihak Sekutu bahwa Indonesia yang baru merdeka adalah demokratis, bukan negara facis buatan Jepang.
Dalam kondisi politik yang belum stabil, usul BP-KNIP tersebut diterima oleh pemerintah. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Maklumat Pemerintah No. X, tanggal 16 Oktober 1945, Maklumat Pemerintah tersebut ditandatangani oleh Wakil Presiden Moh. Hatta, berisi 2 (dua) materi pokok, yaitu:
Sebelum terbentuknya MPR dan DPR, KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Pekerjaan KNIP sehari-hari berhubung pentingnya keadaan, dijalankan oleh suatu Badan Pekerja yang dipilih diantara dan yang bertanggungjawab kepada Komite Nasional Pusat.
131
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Jadi dengan dikeluarkan Maklumat Pemerintah No. X, tanggal 16 Oktober 1945 ini maka kekuasaan presiden berkurang, hanya dalam
bidang
eksekutif
saja.
Sedangkan
KNIP
sebelum
terbentuknya MPR dan DPR dapat melaksanakan tugasnya sebagai badan legislatif. Berikutnya pada tanggal 30 Oktober 1945 BP-KNIP mengusulkan kepada pemerintah agar memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk mendirikan partai-partai politik sebagai sarana penyaluran berbagai aspirasi dan paham yang berkembang di masyarakat. Selain itu pembentukan partai-partai politik tersebut
merupakan
persiapan
bagi
pembentukan
Dewan
Perwakilan Rakyat yang direncanakan akan diselenggarakan pada bulan Januari 1946. Pemerintah menyetujui usulan tersebut dengan dikeluarkan Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 yang ditandatangani oleh Wakil Presiden,
isinya antara lain:
“Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik, karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat.” Tidak berselang lama bermunculanlah partai-partai politik, antara lain:
Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia), 7 Nopember 1945, dipimpin oleh Dr. Soekiman Wijosandjojo.
PKI (Partai Komunis Indonesia), 7 Nopember 1945, dipimpin oleh Moh. Yusuf,
PBI (Partai Buruh Indonesia), 8 Nopember 1945, dipimpin oleh Nyono.
PRJ (Partai Rakyat Jelata), 8 Nopember 1945, dipimpin oleh Sutan Dewanis.
Parkindo (Partai Kristen Indonesia), 10 Nopember 1945, dipimpin oleh Probowinoto.
132
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
Parsi (Partai Sosialis Indonesia), 10 Nopember 1945, dipimpin oleh Amir Syarifuddin.
Paras (Partai Rakyat Sosialis), 20 Nopember 1945, dipimpin oleh Sutan Syahrir.
PKRI (Partai Katholik Republik Indonesia), 8 Desember 1945, dipimpin oleh I. J. Kasimo.
Permai (Persatuan Rakyat Marhaen), 17 Desember 1945, dipimpin oleh J. B. Assa
PNI (Partai Nasional Indonesia), 29 Januari 1946, Sidik Djojosukarto.
Tahap berikutnya BP-KNIP mengajukan usulan resmi
kepada
pemerintah mengenai pertanggungjawaban menteri-menteri kepada suatu “perwakilan rakyat” (KNIP) dengan menyiarkannya dalam pengumuman Badan Pekerja KNIP No. 5 tahun 1945, tanggal 11 Nopember 1945 yang berbunyi: “Supaya lebih tegas adanya kedaulatan rakyat dalam susuan pemerintahan Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar yang di ubah, badan Pekerja dalam rapatnya telah membicarakan soal pertanggungjawaban para menteri kepada Badan Perwakilan Rakyat (menurut sistem sementara kepada Komite Nasional Pusat).” (M. Habib Musopo, Prof. Dr., Sejarah SMA Kelas XII Program IPS Jilid 3, Jakarta, Desember 2006, Yudhistira, hal. 24) Pada tanggal 14 Nopember 1945 pemerintah menyetujui usulan BPKNIP tersebut untuk mengubah bentuk kabinet presidensil menjadi kabinet parlementer. Persetujuan di umumkan melalui Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 yang berbunyi: “Pemerintah Republik Indonesia setelah mengalami ujian-ujian yang hebat dengan selamat, dalam tingkatan pertama dari usahanya menegakkan diri, merasa bahwa saat sekarang sudah tepat untuk menjalankan macammacam tindakan darurat guna menyempurnakan tata usaha negara
133
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
kepada susunan demokrasi. Yang terpenting dalam perubahanperubahan susunan kabinet baru itu ialah, tanggungjawab adalah di dalam tangan Menteri.” (M. Habib Musopo, Prof. Dr., Sejarah SMA Kelas XII Program IPS Jilid 3, Jakarta, Desember 2006, Yudhistira, hal. 25). Komite Nasional Indonesia Pusat dalam sidangnya yang ketiga tanggal 25-27 Nopember 1945, menyetujui pula adanya pertanggungjawaban menteri tersebut dengan kata-kata: “ … membenarkan kebijakan presiden perihal mendudukkan perdana menteri dan menteri-menteri yang bertanggungjawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai suatu langkah yang tidak dilarang oleh Undang-Undang Dasar dan perlu dalam keadaan sekarang.” (M. Habib Musopo, Prof. Dr., Sejarah SMA Kelas XII Program IPS Jilid 3, Jakarta, Desember 2006, Yudhistira, hal. 25). Kabinet presidensil yang dibentuk sesuai dengan ketentuan UUD 1945 pada tanggal 2 September 1945 berakhir dengan terbitnya Maklumat Pemerintah pada tanggal 14 Nopember 1945. Berikut secara berturut-turut disajikan kabinet-kabinet yang terbentuk sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sampai dengan 20 Agustus 1949. Tabel 10. Kabinet pada masa awal kemerdekaan No.
Nama Kabinet
Foto Kepala Pemerintahan
Masa Pemerintahan 2 September 1945
1
Kabinet Presidensil
s.d. 14 Nopember 1945
134
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
No.
Nama Kabinet
Foto Kepala Pemerintahan
Masa Pemerintahan 14 Nopember 1945
2
Kabinet Syahrir I (Parlementer)
s.d. 12 Maret 1946
3
4
Kabinet Syahrir
12 Maret 1946 s.d. 20 Oktober
II (Parlementer)
1946
Kabinet Syahrir III (Parlementer)
20 Oktober 1946 s.d. 27 Juni 1947
Kabinet Amir 5
Syarifuddin I
3 Juli 1947 s.d. 11 Nopember 1947
(Parlementer) 11 Nopember 1947 Kabinet Amir 6
Syarifuddin II
s.d.
(Parlementer) 29 Januari 1948 29 Januari 1948 7
Kabinet Hatta I (Presidensil)
s.d. 4 Agustus 1948
8
Kabinet Darurat (PDRI)
19 Desember 1948 s.d. 13 Juli 1949
135
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
No.
Nama Kabinet
Foto Kepala Pemerintahan
Masa Pemerintahan 4 Agustus 1949
9
Kabinet Hatta II
s.d.
(Presidensil)
20 Agustus 1949
b. Menghadapi kedatangan Sekutu dan NICA Pemerintah
Republik
dihadapkan
pada
Indonesia
tantangan
yang
yang
baru
tidak
terbentuk
ringan,
yaitu
kedatangan Sekutu yang diboncengi oleh Belanda (NICA) yang ingin menanamkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Oleh karena itu terjadilah konflik-konflik bersenjata dan berbagai upaya diplomasi untuk menyelesaikannya. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu tanggal 14 Agustus 1945, Sekutu berpesan kepada Jepang untuk tidak mengubah keadaan (menjaga status quo) sampai dengan kedatangan Sekutu di Indonesia untuk mengambil alih kekuasaan. Sementara itu di lain pihak Bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan dan disibukkan dengan upaya merebut kekuasaan dari tangan Jepang hingga terjadilah beberapa pertempuran di berbagai daerah, upaya tersebut berlangsung dari bulan Agustus hingga Oktober 1945. Pasukan Sekutu yang bertugas untuk mengambil alih kekuasaan Jepang di Indonesia, terdiri atas: 1) SEAC (South East Asia Command), dibawah pimpinan Laksamana Lord Louis Mounbatten dari Inggris untuk wilayah Indonesia bagian Barat.
136
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
2) SWPC (South West Pasific Command), dibawah pimpinan Jenderal Douglas Mac Arthur dari Amerika Serikat untuk wilayah Indonesia bagian Timur. Dalam melaksanakan tugasnya di Indonesia bagian Barat, Laksamana Lord Louis Mounbatten membentuk AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies) di bawah pimpinan Letnan Jendral Sir Philip Christison. Tugas AFNEI di Indonesia adalah: 1) Menerima penyerahan dari tangan Jepang 2) Membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu 3) Melucuti
dan
mengumpulkan
orang
Jepang
untuk
kemudian dipulangkan ke negaranya 4) Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian
diserahkan
kepada
pemerintahan
sipilMenghimpun keterangan tentang penjahat perang dan menuntut di depan pengadilan AFNEI terdiri atas beberapa kelompok, mereka datang pertama kali di Jakarta tanggal 8 September 1945 dipimpin Mayor Greenhalg, pasukannya tanggal 14 September mendarat di lapangan Udara Kemayoran. Selanjutnya datang tanggal 29 September 1945 dipimpin Laksamana Patterrson, berlabuh di Tanjung Priok. Kedatangan AFNEI disambut dengan sikap netral oleh Indonesia, namun setelah diketahui bahwa kedatangannya itu diboncengi oleh NICA (Belanda) yang ingin menanamkan kekuasaanya kembali di Indonesia maka terjadilah ketegangan. Melihat situasi yang demikian AFNEI kemudian memberikan pengakuan de facto atas Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1945. Berikutnya Indonesia memberi sambutan dengan membantu tugas-tugas AFNEI.
137
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Namun pada kenyataannya di daerah-daerah yang didatangi Sekutu selalu terjadi insiden bersenjata, bahkan pertempuran sengit di berbagai wilayah sulit dihindari. Berbagai peristiwa tersebut
merupakan
peristiwa
heroik
dalam
rangka
mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, diantaranya Pertempuran Surabaya, Palagan Ambarawa, Pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, Pertempuran
Margarana,
dan
Peristiwa
Westerling
di
Makassar. c.
Strategi diplomasi penyelesaikan pertikaian IndonesiaBelanda Pada tanggal 1 Nopember 1945 pemerintah RI mengeluarkan maklumat yang isinya menghendaki pengakuan Inggris dan Belanda terhadap negara RI yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Kabinet Syahrir melakukan kontak diplomasi baik dengan Inggris maupun Belanda. Inggris ingin segera menyelesaikan tugasnya di Indonesia, oleh karena itu kemudian mengirim duta istimewanya, Sir Archibald Clark Kerr sebagai penengah pertikaian Indonesia-Belanda. Pihak Belanda menunjuk Dr. H. J. van Mook sebagai wakilnya. Perundingan dimulai tanggal 10 Februari 1946. Dalam pertemuan itu van Mook menyampaikan pernyataan politik pemerintah Belanda yang mengulangi pidato Ratu Belanda pada tanggal 7 Desember 1942 yang isi pokoknya, yaitu sebagai berikut:
138
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
1) Indonesia
akan
dijadikan
negara
persemakmuran
berbentuk federasi yang memiliki pemerintahan sendiri di dalam lingkungan kerajaan Belanda. 2) Masalah dalam negeri diurus oleh Indonesia, sedangkan urusan luar negeri diurus oleh pemerintah Belanda. 3) Sebelum dibentuk negara persemakmuran akan dibentuk pemerintahan peralihan selama 10 tahun. 4) Indonesia akan dimasukkan sebagai anggota PBB. Pihak Indonesia belum memberikan pernyataan balasan. Sementara itu situasi politik dalam negeri terdapat suatu gabungan organisasi dengan nama Persatuan Perjuangan (PP) yang melakukan oposisi terhadap Kabinet Syahrir, mereka berpendapat bahwa perundingan hanya dapat dilakukan atas dasar pengakuan seratus persen (100%) terhadap RI. Sidang KNIP di Solo pada tanggal 28 Februari s.d. 2 Maret 1946, mayoritas suara KNIP menentang kebijakan Perdana Menteri Syahrir.
Karena
oposisi
begitu
kuat,
maka
Syahrir
menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Berikutnya Presiden Soekarno menunjuk kembali Sutan Syahrir menjadi formatur kabinet dan Sutan Syahrir kembali menjabat perdana menteri. Terbentuklah Kabinet Syahrir II pada tanggal 12 Maret 1946. Kabinet baru tersebut kemudian menyusun usul balasan Pemerintah RI sebanyak 14 pasal, diantaranya sebagai berikut: 1) Republik Indonesia harus diakui sebagai negara yang berdaulat penuh atas wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. 2) Pinjaman-pinjaman Belanda sebelum tanggal 8 Maret 1942 menjadi tanggungan pemerintah RI.
139
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
3) Federasi Indonesia-Belanda akan dilaksanakan dalam jangka masa tertentu dan mengenai urusan luar negeri dan pertahanan diserahkan kepada suatu badan federasi yang terdiri atas orang Indonesia dan Belanda. 4) Tentara Belanda segera ditarik dari Indonesia dan jika perlu diganti dengan Tentara Republik Indonesia. 5) Selama perundingan berlangsung semua aksi militer harus dihentikan. Pihak Belanda tidak dapat menerima usul balasan pemerintah RI tersebut, bahkan van Mook mengatakan bahwa RI hanya sebagai wakil Jawa saja dalam rangka pembentukan negara serikat
(federal)
dalam
lingkungan
Kerajaan
Belanda.
Selanjutnya wakil-wakil dari semua wilayah dan golongan akan berkumpul untuk menetapkan pemerintahan negara Indonesia yang akan datang. Pada tanggal 27 Maret 1946 Sutan Syahrir memberikan jawaban yang disertai dengan konsep-konsep persetujuan, sebagai berikut: 1) Supaya Belanda mengakui kedaulatan de facto RI atas Jawa dan Sumatera. 2) Supaya RI dan Belanda bekerja sama membentuk RIS. 3) Republik Indonesia Serikat bersama dengan Nederland, Suriname, Curacao menjadi peserta dalam suatu ikatan kenegaraan Belanda. Tahap selanjutnya RI-Belanda dengan perantara diplomat Inggris, Sir Archibald Clark Kerr mengadakan perundingan di Hooge Veluwe tanggal 15-25 April 1946. Dalam perundingan tersebut tidak dicapai kesepakatan, Belanda hanya bersedia memberikan pengakuan kedaulatan RI atas Jawa dan Madura saja. Itupun masih dikurangi daerah-daerah yang diduduki oleh
140
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
pasukan Sekutu, dan RI masih menjadi bagian dari Kerajaan Belanda. Ketika Kabinet Syahrir I jatuh dalam sidang KNIP pada bulan Februari 1946 di Solo, Persatuan Perjuangan (PP) sebenarnya mengharapkan Tan Malaka ditunjuk sebagai formatur kabinet, Namun presiden dan wakil presiden kembali menunjuk Sutan Syahrir karena garis politiknya sejalan dengan Soekarno-Hatta, khususnya mengenai strategi diplomasi. Sedangkan Tan Malaka yang diusulkan PP lebih menghendaki konfrontasi total terhadap Belanda. Selanjutnya pada masa pemerintahan Kabinet Syahrir II, PP terus menjadi oposisi. Oleh karena itu pada tanggal 17 Maret 1946 beberapa tokoh politik PP ditangkap, seperti Tan Malaka, Sukarni, Abikusno Tjokrosujoso, Chairul saleh, Moh. Yamin, Suprapto, dan Wondoamiseno. Dengan demikian PP lumpuh dan perannya kemudian digantikan oleh Konsentrasi Nasional yang mendukung pemerintah.
Gambar 8. Dari kiri: Dr. Moh. Hatta, Ir. Soekarno, dan Sutan Syahrir Sumber: https://www.google.com/search?safe=strict&q=gambar+sutan+syahrir&tbm=isch&source= univ&sa=X&ved=2ahUKEwi9nrWm6KnjAhURinAKHSwBBFQQ7Al6BAgHECE&biw=1024&bi h=489#imgrc=Y3gPJ8n1Gbi9EM:
141
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Pergolakan politik dalam negeri RI tersebut dimanfaatkan Belanda untuk memberikan tekanan politik dan militer terhadap RI. Tekanan politik itu, antara lain berupa Konferensi Malino yang diselenggarakan pada tanggal 15-25 Juli 1946 dengan tujuan membentuk negara-negara bagian di wilayah pendudukan Belanda yang akan menjadi bagian dari suatu negara
federal.
Pangkalpinang
Dan pada
Selanjutnya tanggal
1
adalah Oktober
Konferensi 1946
yang
membicarakan golongan minoritas. Kedua konferensi tersebut merupakan skenario politik devide et impera yang dilakukan Belanda. Berikutnya pihak Inggris sekali lagi menawarkan jasanya untuk mempertemukan Indonesia-Belanda dalam suatu perundingan guna
menyelesaikan
pertikaiannya.
Perundingan
ini
berlangsung di desa Linggarjati, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 10-15 Nopember 1946. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir (Kabinet Syahrir III), delegasi Belanda dipimpin oleh Schermerhorn, dan sebagai penegah adalah diplomat Inggris Lord Killearn. Hasil perundingan disusun dalam sebuah naskah yang terdiri atas 17 pasal, ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 25 Maret 1947 (kelak dikenal sebagai Perjanjian Linggarjati). Isi naskah, antara lain: 1) Pengakuan de facto pemerintah Belanda terhadap RI atas Jawa, Sumatera, dan Madura. 2) Pemerintah
RI
dan
Belanda
bersama-sama
menyelenggarakan berdirinya sebuah negara federasi, Negara Indonesia Serikat.
142
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
3) Pemerintah Negara Indonesia Serikat akan bekerja sama dengan pemerintah kerajaan Belanda membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Belanda sebagai ketua Uni. Hasil perundingan Linggarjati tersebut diatas mendapatkan tanggapan beragam dari masyarakat Indonesia,
ada yang
kontra atau menolak (PNI, Partai Wanita, Angkatan Comunis Muda (Acoma), partai rakyat Indonesia, Laskar Rakyat Jawa Barat, dan Partai Rakyat Jelata), ada yang pro atau mendukung (PKI, Pesindo, BTI, Laskar Rakyat, Partai Buruh, Parkindo, dan Partai Katolik),
dan ada pula bersikap yang netral (Dewan
Pusat Kongres Pemuda). Untuk mengatasi tanggapan yang beragam tersebut dan demi menjaga
persatuan
pemerintah
mengubah
perimbangan
kekuatan di dalam KNIP sehingga kekuatan pro Linggarjati lebih besar dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1946 pada bulan Desember yang isinya menambah anggota KNIP. Hal tersebut mendapat tantangan keras dari golongan kontra Linggarjati, namun sidang pleno KNIP menerima Peraturan Pemerintah tersebut maka kemudian pada tanggal 18 Februari 1947 dilantik 232 anggota baru KNIP. Dengan demikian pemerintah mendapat tambahan dukungan dari KNIP untuk melanjutkan Persetujuan Linggarjati. Setelah penandatanganan Persetujuan Linggarjati hubungan Indonesia-Belanda tidak bertambah baik, terjadi perbedaan penafsiran terhadap pasal-pasal persetujuan. Berikutnya Belanda melanggar gencatan senjata dengan melancarkan agresi militer (Agresi Militer Belanda I) pada tanggal 21 Juli 1947. Agresi Militer Belanda
I tersebut
143
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
mendapat reaksi internasional, India dan Australia mengajukan permohonan agar masalah RI-Belanda
segera dibicarakan
dalam sidang Dewan Keamanan (DK) PBB. Usulan diterima dan pada tanggal 31 Juli 1947 masalah RI-Belanda
segera
dibicarakan dalam sidang DK PBB. Dengan demikian posisi Indonesia semakin kuat
dan dunia internasional mengakui
perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 1 Agustus 1947 DK PBB menyampaikan seruan agar kedua belah pihak melakukan gencatan senjata (cease fire), tanggal 4 Agustus 1947 DK PBB memberlakukan pemberhentian permusuhan. Dalam menyelesaikan pertikaian Indonesia-Belanda DK PBB membentuk suatu
Komisi
Jasa-Jasa Baik
(Good
Will
Commission) yang kemudian dikenal dengan nama Komisi Tiga Negara (KTN). Anggota KTN terdiri atas 3 negara, yaitu: Australia (pilihan Indonesia) dengan tokoh Richard C. Kirby, Belgia (pilihan Belanda) dengan tokoh Paul van Zeland, dan Amerika Serikat (pilihan Australia dan Belgia) dengan tokoh Dr. Frank B. Graham. Pada tanggal 27 Oktober 1947 para anggota KTN tiba di Indonesia. KTN mengantar Indonesia-Belanda dalam suatu perundingan di tempat yang dianggap netral, yaitu di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville, sehingga dikenal dengan Perundingan Renville dan hasilnya disebut Perjanjian Renville. Ketua delegasi Indonesia adalah Perdana Menteri Amir Syarifuddin, sedangkan ketua delegasi Belanda adalah
R.
Abdulkadir
Widjojoadmodjo.
Secara
resmi
perundingan tersebut dimulai tanggal 8 Desember 1947 dengan melalui proses diplomasi yang ulet, sampai pada
144
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
akhirnya ditandatangani persetujuan pada tanggal 17 Januari 1948 dengan hasil sebagai berikut: 1) Pihak RI menyetujui dibentuknya Negara Indonesia Serikat pada masa peralihan. 2) Daerah yang diduduki Belanda pada masa agresinya, diakui oleh pihak RI sampai dengan diadakannya plebisit untuk menentukan aspirasi rakyat di daerah itu, apakah mau bergabung dengan RI atau tidak. 3) Pemerintah RI mau menarik semua pasukannya dari daerah kantong gerilya di daerah yang diduduki Belanda dan masuk ke wilayah RI. Sementara itu Belanda terus-menerus melaksanakan rencana membentuk negara-negara bagian (negara-negara boneka) di daerah yang didudukinya, seperti Negara Indonesia Timur (NIT) yang terbentuk dalam Konferensi Denpasar 18-24 Desember 1946, Negara Sumatera Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, dan Negara Madura. Tokoh-tokoh negara bagian tersebut dihimpun dalam suatu wadah permusyawaratan atau organisasi bernama Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO). Pada sisi Indonesia, Perjanjian Renville yang diterima oleh Kabinet Amir Syarifuddin tersebut, menyebabkan partai-partai politik pendukung utamanya menarik dukungan sehingga pada akhirnya hanya partai-partai sayap kiri yang mendukungnya. Namun dukungan partai-partai sayap kiri tersebut tidak cukup kuat sehingga pada tanggal 23 Januari 1948 Amir Syarifuddin menyerahkan mandatnya kepada presiden.
145
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Setelah Perjanjian Renville, RI diuji dengan munculnya DI/TII di berbagai daerah dan Peristiwa Madiun 1948. Situasi RI setelah perjanjian Renville oleh Belanda ditafsirkan sebagai keadaan keamanan di Jawa semakin memburuk dan pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan RI semakin meningkat. Pembicaraan untuk menyelesaikan permasalahan sebenarnya terus dilakukan antara RI-Belanda, namun tidak menemukan penyelesaian. Pada akhirnya pihak Belanda menyatakan
bahwa
perundingan
dibawah
KTN
tidak
bermanfaat karena pihak RI tidak mampu mengendalikan pasukannya sehingga tidak dapat diharapkan untuk mencegah pelanggaran
persetujuan
gencatan
senjata,
apalagi
melaksanakan Persetujuan Renville. Berdasarkan pengamatan keadaan setelah Perjajian Renville, Belanda berusaha mengepung RI baik secara politik, ekonomi, maupun militer. Di beberapa tempat Belanda melakukan penempatan pasukan ke dekat garis demarkasi. Reaksi atas tindakan Belanda tersebut, pimpinan Angkatan Perang RI merencanakan strategi Pertahanan Rakyat Semesta (total peopleis defence) yang penjabarannya diterangkan di dalam Perintah Siasat No. 1 dari Panglima Besar Angkatan Perang yang berisi: 1) tidak akan melakukan pertahanan linier (berhadapan langsung dengan musuh); 2) tugas memperlambat serbuan musuh, pengungsian total dan bumi hangus total;
146
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
3) tugas membentuk kantong-kantong di tiap-tiap onderdistrik militer yang mempunyai perintah gerilya yang totaliter (wehrkreis) dan mempunyai pusat di beberapa kompleks pegunungan; 4) tugas pasukan-pasukan yang berasal dari daerah “federal” untuk
berwingate
(menyusup
ke
kantong-kantong)
sehingga seluruh pulau Jawa akan menjadi satu medan gerilya yang besar. Suatu
pemerintahan
militer
akan
segera
mendapatkan
instruksi bekerja apabila musuh memulai agresinya. Bentuk pemerintahan militer tersebut dipimpin oleh Panglima Besar Angkatan Perang, membawahi Markas Besar Komando Jawa adalah Kolonel A. H. Nasution dan Markas Besar Komando Sumatera
Kolonel
Hidayat.
Selanjutnya
diadakan
kesepakatan antara Departemen Dalam Negeri dengan Markas Besar Angkatan Perang bahwa dalam masa perang dihapuskan jabatan gubernur sipil. Para gubernur sipil diangkat sebagai penasehat gubernur militer yang diangkat dari para panglima divisi. Para gubernur militer tersebut membawahi pasukan teritorial mulai dari tingkat subteritorial sampai tingkat kecamatan dan akhirnya para lurah. Sementara itu dalam sidang kabinet pada tanggal 16 Desember 1948 ditunjuk 5 (lima) orang menteri untuk diperbantukan pada pemerintahan militer, yaitu Menteri Dalam Negeri dr. Soekiman, Menteri Kehakiman Mr. Susanto Tirtoprojo, Menteri Persediaan Makanan Rakyat I.J. Kasimo, Menteri Pembangunan dan Pemuda Supeno, dan Menteri Agama K. H Masykur. Untuk staf Angkatan Laut dipindahkan ke Aceh, dipimpin Kepala Stafnya Kolonel Subiyakto.
147
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Seperti yang telah dijelaskan diatas pembicaraan untuk menyelesaikan
permasalahan
antara
RI-Belanda
terus
dilakukan, namun menemui jalan buntu. Berikutnya pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melakukan Agresi Militernya yang kedua ke wilayah RI, ibukota RI berhasil direbut. Presiden dan Wakil Presiden serta beberapa pemimpin RI lainnya yang tidak pergi ke luar kota Yogyakkarta ditawan. Panglima Besar Angkata Perang RI, Jendral Soedirman menyingkir ke luar kota Yogyakarta untuk memimpin perang gerilya secara total. Namun sebelum para pemimpin RI ditangkap Belanda, telah dibuat keputusan: 1) Memberi
kuasa
Prawiranegara
penuh
(Menteri
kepada
Mr.
Kemakmuran
Syafruddin RI)
untuk
membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera (pusat di Bukittinggi). 2) Kepada A. A. Maramis dan L. N. Palaar, dan Soedarsono diperintahkan untuk membentuk PDRI di India apabila Mr. Syafruddin Prawiranegara gagal di Sumatera. 3) Presiden, Wakil Presiden dan petinggi lainnya akan tetap di ibukota dengan risiko ditawan oleh Belanda tetapi tetap berdekatan dengan KTN. Dengan dibentuknya PDRI pemerintahan tetap berjalan walaupun Presiden, Wakil Presiden dan petinggi lainnya ditangkap oleh Belanda.
148
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
Gambar 9. Mr. Syafruddin Prawiranegara Sumber: https://www.google.com/search?safe=strict&q=gambar+mr.+syafruddin+prawiranegara&t bm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiQ5fiR7qvjAhUJLI8KHROVDqwQ7Al6BAgGEBE &biw=1024&bih=489
Atas desakan-desakan dari PBB pada bulan pertama 1949 pihak Belanda mengadakan pendekatan dengan RI, Perdana Menteri Belanda Dr. Drees mengundang Prof. Dr. Soepomo (salah satu delegasi dalam perundingan Renville) untuk kembali berunding. Selanjutnya pada tanggal 21 Januari 1949 antara delegasi BFO, yaitu Mr. Djumhana dan dr. Ateng dengan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta mengadakan pertemuan. Hasil kedua pertemuan tersebut tidak diumumkan. Dewan Keamanan PBB segera menggelar sidang pada tanggal 24 Januari 1949 untuk menanggapi permasalahan di Indonesia. Dalam sidang tersebut Amerika Serikat mengeluarkan resolusi yang disetujui semua anggota Dewan Keamanan PBB, yaitu: 1) hentikan permusuhan; 2) bebaskan presiden serta pemimpin-pemimpin RI yang ditangkap pada tanggal 19 Desember 1948;
149
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
3) memerintahkan kepada KTN agar memberikan laporan lengkap mengenai situasi di Indonesia sejak tanggal 19 Desember 1948. Pada tanggal 28 Januari 1949 DK PBB memutuskan bahwa tugas KTN digantikan United Nations Commissions for Indonesia (UNCI) yang anggotanya terdiri atas: 1) Australia diwakili Critchley 2) Belgia diwakili Herremans 3) Amerika Serikat diwakili Merle Cochran Selanjutnya DK PBB mempertemukan Indonesia-Belanda dalam
suatu
forum
yang
kemudian
dikenal
sebagai
Perundingan Roem-Royen di Hotel Des Indes, Jakarta dan menghasilkan Persetujuan Roem-Royen (Perjanjian RoemRoyen) yang ditandatangani pihak RI-Belanda pada tanggal 7 Mei 1949.
Gambar 10. Mr. Moh. Roem dan Dr. J. H. van Royen Sumber: https://www.google.com/search?safe=strict&q=gambar+van+royen+dalam+perundingan+r oem+royen&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwinurO376vjAhUW_XMBHUnqDyk Q7Al6BAgFEA0#imgrc=sw5aX7XE5KG5NM:
150
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
Delegasi Indonesia-Belanda dalam pertemuan tersebut diatas adalah sebagai berikut: Tabel 11. Delegasi Indonesia-Belanda dalam pertemuan Roem-Royen
Delegasi Indonesia
Delegasi Belanda
1) Mr. Moh. Roem (Ketua delegasi) 1) Dr. J. H. van Royen (Ketua 2) Mr. Ahmad Soebardjo (Wakil Ketua delegasi)
2) Mr. N. S. Blom (Anggota
3) dr. Leimena (Anggota delegasi) 4) Ir. Djuanda (Anggota delegasi) 5) Prof. Dr. Soepomo (Anggota delegasi)
delegasi)
delegasi) 3) Mr. A. Jacob (Anggota delegasi) 4) Dr. J. J. van der Velde (Anggota delegasi)
6) Mr. Latuharhary (Anggota delegasi)
Masing-masing delegasi menyampaikan pernyataannya, yaitu sebagai berikut: Tabel 12. Pernyataan pihak RI-Belanda dalam Pertemuan Roem-Royen
Delegasi Indonesia 1. Pengeluaran perintah
Delegasi Belanda 1. Delegasi Belanda menyetujui
kepada pengikut RI yang
pembentukan panitia
bersenjata untuk
bersama dibawah
menghentikan perang
pengawasan Komisi PBB.
gerilya.
2. Pemerintah Belanda setuju
151
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Delegasi Indonesia 2. Kerjasama dalam hal
Delegasi Belanda bahwa pemerintah RI harus
pengembalian perdamaian,
leluasa dan melakukan
menjaga keamanan, dan
jabatan sepatutnya dalam
ketertiban.
satu daerah meliputi
3. Turut serta dalam KMB di Den Haag dengan maksud
Karesidenan Yogyakarta. 3. Pemerintah Belanda
mempercepat “pengakuan”
membebaskan tidak
kedaulatan yang sungguh-
bersyarat pemimpin-
sungguh dan lengkap
pemimpin RI dan tahanan
kepada negara Indonesia
politik yang tertangkap sejak
Serikat dengan tidak
19 Desember 1949.
bersyarat.
4. Pemerintah Belanda menyetujui RI sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat. 5. KMB di Den Haag akan diadakan secepat mungkin sesudah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta.
Partai politik seperti Masyumi dan PNI setuju dengan Persetujuan Roem-Royen walaupun masih kurang memuaskan karena merupakan langkah maju menuju penyelesaian pertikaian Indonesi-Belanda.
152
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
Dengan disepakatinya prinsip-prinsip Roem-Royen tersebut. PDRI
di
Sumatera
memerintahkan
kepada
Sri
Sultan
Hamengkubuwono IX untuk mengambil alih pemerintah di Yogyakarta apabila Belanda mulai mundur dari Yogyakarta. Di lain pihak dengan strategi yang telah direncanakan TNI berhasil menguasai keadaan dan memusatkan serangan. Serangan tersebut dilakukan pada siang hari terhadap ibukota RI, Yogyakarta dan berhasil mendudukinya selama 6 jam. Serangan tersebut kemudian dikenal dengan “Serangan Umum 1 Maret 1949”. Serangan tersebut untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa negara RI dan perjuangan rakyatnya masih ada. Amerika Serikat memberikan tekanan kepada Belanda bahwa Amerika Serikat akan mencabut bantuan Marshall Plan (program bantuan bagi negara-negara Eropa Barat setelah Perang Dunia II) kepada Belanda apabila tidak menghentikan aksinya. Pihak angkatan perang tidak mempercayai bahwa perundingan tersebut akan berhasil, sebab pada perundingan-perundingan sebelumnya pihak Indonesia selalu mengalami kegagalan dan kerugian. 4) Sebagai tindak lanjut
Perundingan Roem-Royen pada
tanggal 22 Juni 1949 diadakan perundingan antara RI, BFO, dan Belanda. Perundingan tersebut dibawah pengawasan UNCI, Critchley dari Australia dengan hasil:
pengembalian pemerintah RI ke Yogyakarta dilakukan
153
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
pada tanggal 24 Juni 1949;
mengenai penghentian permusuhan akan dibahas setelah kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta;
KMB akan diusulkan diadakan di Den Haag.
Setelah para pemimpin RI kembali ke Yogyakarta, pada tanggal 13 Juli 1949 diadakan sidang kabinet yang memutuskan mengangkat Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Menteri Pertahanan dan Koordinator Keamanan. Pemerintah RI dan BFO selanjutnya melakukan konferensi pada tanggal 19-22 Juli 1949 yang dikenal dengan Koferensi
Antar-Indonesia
I
dan
menghasilkan
keputusan yang berkaitan dengan ketatanegaraan dan militer Negara Indonesia Serikat, yaitu sebagai berikut: Tabel 13. Keputusan Koferensi Antar-Indonesia I, Yogyakarta 19-22 Juli 1949
Bidang Ketatanegaraan 1. Negara Indonesia Serikat
1. Angkatan Perang RIS
yang disetujui bernama
(APRIS) adalah angkatan
Republik Indonesia Serikat
perang nasional.
(RIS) berdasarkan demokrasi dan federalisme. 2. RIS akan dikepalai oleh
2. Pertahanan negara adalah semata-mata hak pemerintah RIS, negara-
seorang presiden
negara bagian tidak akan
konstitusional yang dibantu
memiliki angkatan
oleh menteri-menteri yang
perang sendiri.
bertanggungjawab kepada
154
Bidang Militer
3. Angkatan Perang RIS
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
Bidang Ketatanegaraan
Bidang Militer
Dewan Perwakilan Rakyat.
pemerintah RIS dengan
3. Akan dibentuk dua badan
intinya berasal dari
perwakilan, yaitu sebuah
angkatan perang RI
dewan perwakilan rakyat
(TNI), bersama-sama
dan sebuah perwakilan
dengan orang Indonesia
negara bagian (senat).
yang tergabung dalam KNIL, ML, KM, VB, dan
4. Pemerintah federal sementara akan menerima kedaulatan bukan saja dari pihak negara Belanda, melainkan pada saat yang sama dari pihak RI.
akan akan dibentuk oleh
Territoriale Bataljons. 4. Pada masa permulaan RIS, menteri pertahanan dapat merangkap sebagai Panglima Besar APRIS.
Pada tanggal 30 Juli 1949 diadakan Konferensi AntarIndonesia II, dipimpin Perdana Menteri Moh. Hatta membahas
pelaksanaan
pokok-pokok
persetujuan
di
Yogyakarta dan sepakat membentuk Panitia Persiapan Nasional yang bertugas menjaga suasana tertib sebelum dan sesudah KMB. Pada bulan Agustus Presiden Soekarno dan Wakil Mahkota Belanda memerintahkan penghentian tembakmenembak yang berlaku mulai 11 Agustus 1949 untuk Jawa dan 15 Agustus 1949 untuk Sumatera. Setelah masalah intern Indonesia selesai, maka RI dan BFO siap menghadapi KMB. Ketua delegasi KMB dari RI adalah Drs.
155
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Moh. Hatta, dari BFO adalah Sultan Hamid II, dari Belanda adalah van Marseveen, dan sebagai perantara adalah UNCI (PBB) yaitu Critchley. KMB berlangsung di Den Haag, negeri Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949 s.d. 2 Nopember 1949. Pada tanggal 29 Oktober 1949 RI-BFO menandatangani Konstitusi RIS. Hasil yang dicapai KMB, antara lain: 1) Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 2) Status karesidenan Papua akan diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. 3) Akan dibentuk Uni Indonesia-Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. 4) RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan konsesi serta izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. 5) RIS harus menanggung semua hutang-hutang Belanda yang diperbuat sejak tahun 1942. Hasil KMB kemudian diajukan ke pada KNIP tanggal 6 Desember 1949. KNIP bersidang, sebanyak 226 suara menyetujui hasil KMB, 62 suara menolak dan 31 orang meninggalkan sidang. Pada tanggal 15 Desember 1949 diadakan pemilihan presiden RIS dengan calon tunggal Ir. Soekarno, Ir. Soekarno terpilih.
156
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
Tanggal 20 Desember 1949 Kaninet RIS pertama dibentuk, Drs. Moh Hatta terpilih sebagai Perdana Menteri RIS. Pada tanggal 27
Desember
1949
penandatanganan “penyerahan”
dilakukan
upacara
kedaulatan di negeri
Belanda dari Belanda (Ratu Yuliana, PM Dr. Willem Drees, dan Menteri Seberang Lautan Mr. A. M. J. A Sassen) kepada RIS diwakili PM Moh. Hatta. Di Jakarta dari Wakil Tinggi Mahkota Belanda A.H.J. Lovink kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sedangkan di Yogyakarta dilakukan ditengah-tengah rapat KNIP terjadi menyerahkan kedaulatan RI kepada RIS dari Mr. Assaat saat itu sebagai wakil dari RI 17 Agustus 1945 kepada Ir, Soekarno sebagai presiden RIS. Belanda telah memberikan pengakuan kemerdekaan kepada bekas wilayah kekuasaan Hindia Belanda, kecuali Papua yang akan dibicarakan setahun kemudian. Maka berakhirlah Perang Kemerdekaan Indonesia. RIS terdiri atas 16 negara bagian, yaitu sebagai berikut: Tabel 14. Nama-nama negara bagian RIS
No.
Nama Negara bagian
1
Negara Republik Indonesia
2
Negara Indonesia Timur
3
Negara Pasundan
4
Negara Jawa Timur
5
Negara Madura
157
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
No.
Nama Negara bagian
6
Negara Sumatera Timur
7
Negara Sumatera Selatan
8
Jawa Tengah
9
Belitung
10
Kalimantan Barat
11
Daerah Banjar
12
Kalimantan Timur
13
Bangka
14
Riau
15
Dayak Besar
16
Kalimantan Tenggara
2. Perkembangan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan (1945-1949) a. Beberapa
faktor
penyebab
ekonomi
Indonesia
memburuk pada masa awal kemerdekaan 1) Inflasi yang sangat tinggi (hiper-inflasi) Pada masa awal kemerdekaan keadaan ekonomi Indonesia sangat memprihatinkan. Kondisi ekonomi diwarnai oleh beredarnya mata uang Jepang yang
158
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
tidak terkendali, saat itu sekitar 4 milyar (1,6 milyar beredar di Jawa). Keadaan tersebut diperparah saat pasukan Sekutu datang di beberapa kota besar di Indonesia dan menguasai bank-bank. Dari bankbank itu Sekutu mengedarkan uang sebanyak 2,3 milyar untuk keperluan operasi mereka. Pemerintah tidak dapat menghentikan peredaran mata uang Jepang tersebut karena RI belum memiliki mata uang baru sebagai penggantinya. Oleh karena itu sementara waktu untuk mengatasinya pemerintah RI menyatakan
berlakunya 3 (tiga) mata uang
sekaligus, yaitu mata uang yang dicetak oleh De Javasche Bank, mata uang Hindia Belanda, dan mata uang Jepang. Keadaan
tersebut
diatas
diperparah
pengumuman yang dikeluarkan oleh
dengan Panglima
Allied Forces for Netherlands East Indies (AFNEI), Letjen Sir Montagu Stopford pada tanggal 6 Maret 1946 tentang berlakunya mata uang NICA di daerahdaerah yang didudukinya sebagai ganti mata uang Jepang. Pemerintah RI melalui Perdana Menteri Syahrir memporotes tindakan itu dan menuduh pihak Sekutu melanggar persetujuan kedua belah pihak bahwa tidak akan mengeluarkan mata uang sebelum adanya
penyelesaian
politik
mengenai
status
Indonesia (tidak ada mata uang baru). Pada saat protes tidak ditanggapi, maka
159
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Pemerintah RI menolak penggunaan mata uang NICA
dan
menyatakan
bukan
sebagai
alat
pembayaran yang sah di seluruh wilayah RI. Selanjutnya pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI mengeluarkan uang kertas yang dinamakan Oeang
Republik Indonesia (ORI)
berdasarkan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1946 tentang Oeang Republik Indonesia (ORI) tertanggal 1 Oktober 1946. Kemudian dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946 tanggal 25 Oktober 1946 diatur penukaran mata uang Jepang yang berlaku di Indonesia pada masa itu, yaitu: a) Lima puluh rupiah uang Jepang disamakan dengan satu rupiah uang ORI; b) Di luar Jawa dan Madura, seratus rupiah uang Jepang disamakan dengan satu rupiah uang ORI. Tindakan yang dilakukan pemerintah RI berikutnya adalah mengadakan koordinasi ekonomi dan keuangan
dalam
bidang
yaitu membentuk Bank
Negara Indonesia pada tanggal 1 Nopember 1946. Bank Negara Indonesia tersebut semula adalah Yayasan Pusat Bank yang didirikan pada bulan
Juli
1946,
dipimpin
oleh
Margono
Djojohadikusumo. Bank Negara Indonesia diberi tugas mengatur nilai tukar ORI dengan valuta asing yang beredar di Indonesia.
160
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
Sebelum
berdirinya
Bank
Negara
Indonesia,
pemerintah telah merintis berdirinya Bank Rakyat Indonesia (semula Shomin Ginko). Keadaan
ekonomi
Indonesia
yang
demikian
memprihatinkan seperti yang telah disampaikan diatas, semakin memprihatinkan lagi dengan adanya perang-perang,
baik
perang
mempertahankan
kemerdekaan menghadapi Belanda (1945-1949) maupun perang menghadapi gangguan keamanan dari dalam negeri, misalnya DI/TII, PKI Madiun 1948, pemberontakan APRA, pemberontakan Andi Aziz, berdirinya RMS. 2) Blokade ekonomi oleh Belanda/NICA Selain mengedarkan mata uang NICA, Belanda menyerang ekonomi Indonesia dengan melakukan blokade laut sejak bulan Nopember 1945 sehingga pintu keluar masuk perdagangan RI terhalang. Alasan Belanda melakukan tindakan tersebut adalah untuk: a) Mencegah dimasukkannya senjata dan peralatan militer ke Indonesia. b) Mencegah
dikeluarkannya
hasil-hasil
perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya. c) Melindungi Bangsa Indonesia dari tindakantindakan bangsa asing lainnya.
161
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Akibat dari tindakan blokade laut oleh Belanda tersebut banyak barang-barang dagangan milik pemerintah RI yang tidak dapat diekspor dan Indonesia kekurangan barang-barang impor yang diperlukan. 3) Kas negara kosong Pada awal kemerdekaan pendapatan pemerintah tidak sebanding dengan pengeluaran. Pajak dan bea yang masuk sangat sedikit, penghasilan pemerintah hanya tergantung kepada produksi pertanian. Dukungan petani pada saat itu sangatlah berarti, membuat pemerintah RI mampu bertahan. b. Upaya yang dilakukan pemerintah RI dalam mengatasi kesulitan ekonomi-keuangan 1) Melakukan
kebijakan-kebijakan
keuangan
dan
menerbitkan ORI. Pemerintah
RI
antara
lain
melakukan
beberapa
kebijakan dan mengeluarkan ORI untuk mengatasi inflasi yang sangat tinggi akibat banyaknya mata uang yang beredar di masyarakat seperti yang telah dijelaskan diatas. 2) Menembus blokade ekonomi Belanda Dalam usahanya menembus blokade ekonomi Belanda, pemerintah RI melakukan berbagai cara, antara lain: a) Melakukan diplomasi beras ke India Usaha ini lebih bersifat politik dari pada ekonomi. Ketika diperoleh informasi rakyat India menderita kelaparan, pemerintah RI segera menyatakan
162
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
bersedia membantu dengan mengirim 500.000 ton beras
dengan
harga
yang
sangat
rendah
(pemerintah mengambil kebijakan tersebut dengan perhitungan bahwa pada musim panen 1946 Indonesia akan mengalami surplus 200.000 s.d. 400.000 ton beras). Dan sebagai imbalannya pemerintah India akan mengirimkan bahan pakaian dan obat-obatan yang sangat diperlukan rakyat Indonesia. mendapatkan
Dibalik
semua
keuntungan
itu
politik
Indonesia di
forum
internasional, India adalah negara Asia yang paling aktif
membantu
perjuangan
mempertahankan
kemerdekaan Indonesia. b) Mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri Baik pemerintah maupun swasta melakukan usaha dengan mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri, antara lain:
Mengadakan
kontak
langsung
dengan
perusahaan swasta Amerika Serikat (Ibrantsen Inc.). Usaha ini dirintis oleh Banking and Trading
Corporation
(BTC),
suatu
badan
perdagangan semi pemerintah yang dipimpin oleh Dr. Soemitro Djojohadikusumo dan Dr. Ong Eng Die. Dalam transaksi pertama pihak AS bersedia membeli barang-barang ekspor dari Indonesia seperti: gula, karet, dll. Kapal dari perusahaan Ibrantsen Inc., Martin Behrmann yang datang mengangkut barang pesanan RI
163
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
dan akan memuat barang-barang ekspor RI yang berlabuh di Tanjung Priok dihadang kapal Angkatan Laut Belanda dan barang-barangnya disita
Menembus blokade dengan pesawat ampibi dan kapal motor cepat menuju negara tetangga terdekat, yaitu Malaysia dan Singapura. Usaha tersebut dilakukan oleh Angkatan Laut RI secara sistematis sejak tahun 1946 sampai akhir masa perang kemerdekaan.
Membentuk Indonesian Office (Indoff) Sejak tahun 1947 pemerintah RI membentuk perwakilan resmi di Singapura yang diberi nama Indonesian Office (Indoff). Indoff ini merupakan
badan
yang
memperjuangkan
kepentingan RI di luar negeri, namun secara rahasia berusaha menembus blokade ekonomi Belanda dengan perdagangan barter.
Membentuk Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri (KPULN) KPULN
ini
Pertahanan
dibentuk yang
Jayengprawiro.
oleh
dipimpin
Tugas
Kementerian oleh
pokoknya
Ali
adalah
membeli senjata dan pelengkapan angkatan perang. Tokoh pelaksana yang berperan dalam hal ini adalah John Lie, O. P. Koesno, Ibrahim Saleh, dan Chris Tampenawas. Di Sumatera
164
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
hanya pelabuhan Belawan yang dapat dikuasai Belanda
sehingga
hasil
perkebunan
di
Sumatera terutama karet dapat diselundupkan ke luar negeri, terutama Singapura. c) Menyelenggarakan
Konferensi
Ekonomi
(Februari 1946) Pada awal kemerdekaan perbaikan ekonomi masih belum dapat dilakukan secara baik. Namun pada bulan
Februari
1946
pemerintah
mulai
memprakarsai usaha untuk memecahkan masalahmasalah ekonomi yang mendesak. Konferensi
tersebut
dihadiri
oleh
para
cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lainnya mengenai
yang
bertanggungjawab
masalah
ekonomi.
langsung
Konferensi
ini
dipimpin oleh Ir. Darmawan Mangunkusumo. Masalah-masalah ekonomi yang mendesak tersebut, antara lain:
Masalah produksi dan distribusi makanan Masalah
produksi
makanan
dengan
dan sistem
distribusi autarkhi
bahan lokal
warisan Jepang secara berangsur-angsur akan dihapuskan
dan
diganti
dengan
sistem
desentralisasi
Masalah sandang Masalah sandang disepakati bahwa Badan Pengawasan Makanan Rakyat diganti dengan Badan Persediaan dan Pembagian Makanan (BPPM) yang dipimpin oleh dr. Sudarsono, di bawah
pengawasan
Kementerian
165
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kemakmuran. BPPM ini dianggap sebagai awal dari terbentuknya Badan Urusan Logistik (Bulog).
Masalah status dan administrasi perkebunanperkebunan Masalah status dan administrasi perkebunanperkebunan merupakan hal penting bagi RI. Semua perkebunan dikuasai oleh negara dengan
sistem
pengawasan Permasalahan
sentralisasi
Kementerian status
Kemakmuran.
dan
perkebunan-perkebunan
dibawah administrasi
telah
dapat
diselesaikan pada masa pemerintahan Kabinet Syahrir. Konferensi Ekonomi kedua yang dilaksanakan pada 6 Mei 1946 membahas masalah yang lebih luas,
seperti
program
ekonomi
pemerintah,
masalah keuangan negara, masalah pengendalian harga, distribusi, dan alokasi tenaga manusia. Dalam kesempatan ini Wakil Presiden Moh. Hatta memberikan
saran-saran
berkaitan
dengan
rehabilitasi pabrik gula. Gula merupakan ekspor penting, oleh karena itu perusahaannya harus dikuasai oleh negara. Saran yang diberikan oleh Wakil Presiden Moh. Hatta ini direalisasikan pada tanggal 21 Mei 1946 dengan dibentuknya Badan Penyelenggara
Perusahaan
Gula
Negara
(BPPGN) berdasarkan PP No. 3 Tahun1946 yang
166
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
kemudian disempurnakan dengan PP No. 4 Tahun 1946 tanggal 6 Juni 1946 mengenai pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara (PPN). d) Melakukan Pinjaman Nasional Program Pinjaman Nasional ini dilaksanakan oleh Menteri
Keuangan
Ir.
Surachman
dengan
persetujuan BP-KNIP. Pinjaman nasional akan dibayar kembali dalam jangka waktu 40 tahun. Besar pinjaman yang dilakukan pada bulan Juli 1946 adalah RP.1.000.000.000,00. Pada tahun pertama
berhasil
dikumpulkan
RP.
500.000.000,00. Keberhasilan tersebut menjadi petunjuk bahwa dukungan dan kepercayaan rakyat kepada pemerintah cukup besar. e) Pembentukan
Planning
Board
(Badan
Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947 Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) atas inisiatif Menteri Kemakmuran dr. Adnan Kapau Gani (A. K. Gani). Badan ini merupakan badan tetap untuk membuat rencana pembangunan ekonomi dalam jangka waktu 2 sampai 3 tahun. Setelah Badan Perancang Ekonomi bersidang A. K. Gani mengumumkan Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun. Pendanaan terbuka bagi pemodal dalam dan luar negeri atau asing. Untuk menampung dana tersebut pemerintah akan membentuk Bank Pembangunan. Pada bulan April
167
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
1947 Badan Perancang ini diperluas menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi, dipimpin langsung
oleh
Wakil
Presiden
Moh.
Hatta
sedangkan A. K. Gani sebagai wakilnya. Panitia ini bertugas mempelajari, mengumpulkan data, dan memberikan saran kepada pemerintah dalam rangka melakukan perundingan dengan Belanda. Semua hasil pemikiran Panitia Pemikir Siasat Ekonomi ini belum berhasil dengan baik karena situasi yang tidak memungkinkan yaitu adanya Agresi Militer Belanda I yang berakibat sebagian besar wilayah RI yang memiliki potensi ekonomi jatuh ke tangan Belanda. Wilayah RI tinggal beberapa karesidenan di Jawa dan Sumatera, itupun sebagian besar merupakan daerah minus dan
berpenduduk
padat.
Kesulitan
ekonomi
tersebut semakin menjadi dengan terjadinya Peristiwa PKI Madiun 1948 dan Agresi Militer Belanda II. f)
Melakukan
kebijakan
Rekonstruksi
dan
Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948 Peogram ini diketuai oleh Wakil Presiden Moh. Hatta dengan tujuan mengurangi beban negara dalam
bidang
efisiensi.
ekonomi,
juga
Rasionalisasi
meningkatkan
ini
meliputi
penyempurnaan administrasi negara, angkatan perang, dan aparat ekonomi. Sejumlah satuan angkatan
perang
dikurangi
secara
drastis.
Selanjutnya tenaga-tenaga bekas angkatan perang
168
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
ini disalurkan ke bidang-bidang produktif dan diurus oleh Kementerian Pembangunan dan Pemuda. g) Rencana Kasimo (Kasimo Plan) Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan, I. J. Kasimo berupa Rencana Produksi Tiga
Tahun,
1948-1950
mengenai
usaha
swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan praktis, antara lain:
Menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur
Intensifikasi pertanian dengan menanam bibit unggul (di Jawa)
Mencegah penyembelihan hewan ternak yang berperan penting bagi produksi pangan
Di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit
Melaksanakan transmigrasi penduduk Jawa ke Sumatera dalam jangka waktu 10 sampai 15 tahun.
h) Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE) Organisasi tersebut dipimpin B. R. Motik bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta dan melenyapkan sikap individualitis di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh
ketahanan
ekonomi
Bangsa
Indonesia. Pemerintah pusat menganjurkan agar pemeintah daerah membantu usaha-usaha yang dilakukan PTE. Usaha PTE tidak dapat berjalan
169
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
dengan baik, hanya mampu mendirikan bank PTE di Yogyakarta dengan modal Rp. 5.000.000,00. Kegiatan PTE semakin mundur dengan adanya Agresi Militer Belanda.
Perkembangan Politik dan Ekonomi Bangsa Indonesia Pada Masa 1950-1959 1) Perkembangan politik Bangsa Indonesia pada masa 19501959 Perjalanan perjuangan Bangsa Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan 17 Agustus 1945, mempertahankan proklamasi kemerdekaan
dari
upaya
Belanda
untuk
menanamkan
kekuasaannya kembali di Indonesia yang kita kenal sebagai Perang Kemerdekaan, menghadapi
KMB dan pengakuan
kedaulatan 27 Desember 1949, bentuk negara RIS, dan hingga kembali ke bentuk negara kesatuan dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal 17 Agustus 1950 tidaklah mudah. Semua peristiwa tersebut menguji kekuatan fisik dan mental Bangsa Indonesia. Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa semua tantangan berhasil dihadapi, semua peristiwa mampu dilampaui hingga perjalanan hari ini. Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Aaminn . . . . Peristiwa pengakuan kedaulatan oleh Belanda kepada RIS pada tanggal 27 Desember 1949 tidak serta merta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Indonesia karena bentuk negara federal ini merupakan tekanan atau paksaan dari Belanda. Beberapa
daerah
memberikan
reaksi
keras
pembubaran RIS dan pembentukan negara kesatuan.
170
menuntut
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
Karena semakin kuatnya tuntutan pembubaran RIS, maka pada tanggal 8 Maret 1950 dengan persetujuan parlemen pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1950.
Berdasarkan
UU
tersebut
negara-negara
bagian
diperbolehkan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut perkembangan negara yang bergabung dengan NKRI, yaitu: Negara Jawa Timur, Negara Pasundan, Negara Sumatera Selatan, Negara Kalimantan Timur, Negara Kalimantan Tenggara, Dayak, Daerah Bangka dan Belitung, dan Riau. Sampai dengan tanggal 5 April 1950 di Indonesia hanya tinggal 3 negara bagian, yaitu Negara Republik Indonesia (RI), Negara Sumatera Timur (NST), dan Negara Indonesia Timur (NIT). Pembentukan negara kesatuan terjadi setelah Negara Sumatera Timur NST), dan Negara Indonesia Timur (NIT) menyatakan keinginannya bergabung ke dalam wilayah NKRI. Kemudian pada tanggal 19 Mei 1950 diadakan persetujuan RIS dan RI untuk mempersiapkan proses pembentukan negara kesatuan. Pihak RIS diwakili oleh Perdana Menteri RIS, Drs. Moh. Hatta dan pihak RI diwakili Perdana Menteri RI yaitu dr. Abdul Halim. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan bahwa NKRI akan dibentuk oleh RIS dan RI di Yogyakarta. Untuk mewujudkan rencana itu dibentuklah Panitia Gabungan RI dan RIS yang bertugas merancang Undang-Undang Dasar NKRI. Panitia Perancang UUD Sementara NKRI ini diketuai oleh Menteri Kehakiman RIS, yaitu Prof. Dr. Mr. Soepomo. Panitia berhasil menyusun Rancangan UUD NKRI pada tanggal 20 Juli
171
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
1950. Perubahan tersebut dilakukan dengan cara mengubah UUD RIS sedemikian rupa sehingga namun merubah esensi UUD 1945, terutama pasal 27, 29, dan 33. Ditambah dengan bagianbagian yang masih dianggap baik dari UUD RIS. Kemudian Rancangan UUD tersebut diserahkan kepada perwakilan negaranegara bagian untuk disempurnakan. Pada tanggal 14 Agustus 1950 Rancangan UUD tersebut diterima dengan baik oleh Senat dan Parlemen RIS serta KNIP. Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 1950, Presiden Soekarno menandatangani Rancangan UUD tersebut menjadi UndangUndang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia, berikutnya dikenal sebagai UUDS 1950. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1950, secara resmi RIS dibubarkan dan dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan UUDS 1950. Sejak tanggal 17 Agustus 1950 Bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan UUDS 1950 dengan suasana demokrasi liberal atau parlementer. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan UUDS 1950 ini terdiri atas 10 provinsi yang memiliki otonomi. Dalam kurun waktu 1950-1959 NKRI diwarnai dengan pergantian 7 (tujuh) kabinet, secara berturut-turut sebagai berikut:
172
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
Tabel 15. Kabinet masa Demokrasi Liberal 1950-1959
Gambar No.
Nama Kabinet
Tokoh
Masa Pemerintahan
1
Kabinet Natsir
6-9-1950 s. d. 21-3-1951
2
Kabinet Soekiman
27-4-1951 s. d. 3-4-1952
3
Kabinet Wilopo
3-4-1952 s. d. 3-6-1953
Kabinet Ali 4
Sastroamidjojo I
31-7-1953 s. d. 12-8-1955
Kabinet Burhanuddin 5
Harahap
12-8-1955 s. d. 3-3-1956
Kabinet Ali 6
Sastroamidjojo II
20-3-1956 s. d. 4-3-1957
7
Kabinet Djuanda
9-4-1957 s. d. 5-7-1959
Kabinet Natsir: 6 September 1950-21 Maret 1951 Kabinet Natsir merupakan kabinet koalisi yang berintikan Partai Masyumi, didukung oleh beberapa tokoh ternama seperti: Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Mr. Assaat, Ir. Djuanda, dan Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo. Programprogramnya sebagai berikut:
173
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
1) Menggiatkan usaha keamanan dan ketenteraman. 2) Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan. 3) Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang dan pemulihan bekas-bekas tentara dan gerilya dalam masyarakat. 4) Mengembangkan dan memperkuat kekuatan ekonomi rakyat sebagai dasar bagi melaksanakan ekonomi nasional yang sehat. Kabinet ini juga menanggung beban yang tidak ringan mengenai pengembalian Irian Barat ke pangkuan NKRI. Pada tanggal 4 Desember 1950 diadakan perundingan dengan Belanda mengenai pengembalian Irian Barat, namun menemui jalan buntu. Masalah inilah yang menyebabkan munculnya mosi tidak percaya dari parlemen. Hadikusumo dari PNI menyampaikan mosi tidak percaya berkaitan dengan PP No. 39 Tahun 1950 tentang DPRS dan DPRDS, mosi ini diterima parlemen sehingga Kabinet Natsir jatuh. Pada tanggal 21 Maret 1951 M. Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Kabinet Soekiman: 27 April 1951-3April 1952 Setelah Kabinet Natsir jatuh, Presiden Soekarno menunjuk Mr. Sartono dari PNI untuk membentuk kabinet baru. Mr. Sartono membentuk kabinet koalisi PNI dan Masyumi, namun uasaha Mr. Sartono tersebut gagal dan kemudian mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno 18 April 1951. Pada hari itu juga Presiden Soekarno menunjuk 2 formatur baru Sidik Djojosukarto (PNI) dan Dr. Soekiman Wirjosandjojo (Masyumi) untuk membentuk kabinet baru
174
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
dalam waktu 5 hari, dan pada tanggal 26 April 1951 diumumkan susunan kabinet baru yang dipimpin Dr. Soekiman Wirjosandjojo (Masyumi) dan Suwirjo (PNI). Program kerja Kabinet Soekiman: 1) Keamanan, yaitu akan menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketenteraman. 2) Sosial-ekonomi,
yaitu
mengusahakan
kemakmuran
rakyat secepatnya dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. 3) Memperrcepat persiapan-persiapan pemilihan umum. 4) Politik luar negeri, yaitu menjalankan politik luar negeri secara bebas-aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya. Kabinet ini tidak bertahan lama, karena masalah pertukaran nota antara Menlu Soebardjo dengan duta besar Amerika Serikat, Merle Cochran yang berisi pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika Serikat kepada pemerintah Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA). Hal ini ditafsirkan bahwa Kabinet Soekiman telah membawa Indonesia condong ke Blok Barat sehingga melanggar garis politik luar negeri yang bebasaktif. Pada bulan Februari 1952 menyerahkan mandatnya kepada presiden. Kabinet Wilopo: 3 April 1952-3 Juni 1953 Pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno menunjuk Sidik Djojosukarto (PNI) dan Prawoto Mangkusasmito (Masyumi) menjadi formatur kabinet, namun usaha dari kedua
formatur
tersebut
mengalami
kegagalan
dan
175
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 19 Maret 1952. Selanjutnya Presiden menunjuk Mr. Wilopo (PNI) sebagai formatur yang baru, dan pada tanggal 30 Maret 1952 Mr. Wilopo menyampaikan susunan kabinetnya yang terdiri atas PNI dan Masyumi (4 orang), PSI, (2 orang), PKRI, Parkindo, Parindra, Partai Buruh, dan PSII (masingmasing 1 orang), dan golongan tidak berpartai (3 orang). Program kerja Kabinet Wilopo untuk urusan dalam negeri ditujukan pada persiapan pemilihan umum, kemakmuran, pendidikan rakyat, dan keamanan. Sedangkan urusan luar negeri terutama pada penyelesaian hubungan IndonesiaBelanda, pengembalian Irian Barat, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif. Pemerintahan kabinet ini dihadapkan pada beberapa permasalahan, yaitu: 1) Kondisi ekonomi yang sulit: jatuhnya barang-barang ekspor Indonesia, impor cenderung meningkat sehingga defisit anggaran tidak terhindarkan 2) Munculnya provinsialisme dan separatisme: di beberapa tempat di Sulawesi dan Sumatera timbul rasa tidak puas terhadap perimbangan alokasi keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Mereka menunutut perluasan otonomi daerah. Oleh karena
itu
muncul
perkumpulan
yang
bersifat
kedaerahan, antara lain: Paguyuban Daya Sunda di Bandung, Gerakan Pemuda Federal Republik Indonesia di Ujung Pandang.
176
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
3) Peristiwa 17 Oktober 1952: Konflik TNI dan parlemen. Pada masa itu ada upaya dari kalangan parlemen untuk menempatkan TNI sebagai alat sipil seperti di negaranegara Barat, namun konsolidasi TNI menimbulkan kekhawatiran partai-partai politik karena jika kompak akan mengalahkan kekuatan partai-partai politik. Namun sebenarnya peristiwa 17 Oktober 1952 itu dipicu oleh konflik intern TNI dan upaya pergantian KSAD 4) Peristiwa Tanjung Morawa: Peristiwa tersebut terjadi setelah pemerintah mengizinkan pengusaha asing untuk mengusahakan tanahnya kembali yaitu tanah-tanah perkebunannya Tanah-tanah
(sesuai
yang
persetujuan
lama
dalam
ditinggalkan
KMB).
pemiliknya
tersebut (Deli Planters Vereeniging/DPV) telah digarap oleh para petani Sumatera Utara. Penyerahan tanah tersebut telah terjadi pada masa Kabinet Wilopo. Pada tanggal 16 Maret
1953, polisi mengusir petani
penggarap tanpa izin tersebut. Para petani yang sudah terhasut PKI menolak pergi, akibatnya terjadi bentrok senjata dan 5 orang petani terbunuh. Peristiwa tersebut menjadi pembicaraan pers dan parlemen, kemudian Sidik Kertapati dari Serikat Tani Indonesia (Sakti) mengajukan mosi tidak percaya terhadap Kabinet Wilopo dan kemudian Mr. Wilopo menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 2 Juni 1953.
177
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kabinet Ali Sastroamidjojo I: 31 Juli 1953-12 Agustus 1955 Kabinet ini didukung oleh PNI dan NU, merupakan kabinet yang paling lama memerintah. Masyumi memposisikan diri sebagai oposisi. Permasalahan yang dihadapi kabinet Ali Sastroamidjojo I ini, antara lain: 1) Keamanan daerah seperti DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. 2) Permasalahan intern TNI-AD, yaitu masalah pergantian KSAD. Merupakan kelanjutan dari peristiwa 17 Oktober 1952. 3) Keadaan ekonomi semakin memburuk: maraknya korupsi dan inflasi sehingga kepercayaan rakyat merosot. Sedangkan hasil kerja kabinet Ali Sastroamidjojo I ini antara lain: 1) Membentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat pada tanggal 31 Mei 1954 yang diketuai oleh Hadikusumo (PNI) dan kemudian mengumumkan pelaksanaan Pemilu untuk memilih anggota parlemen pada tanggal 29 September 1955. 2) Berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika I di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955. Keretakan yang terjadi di dalam kabinet menyebabkan PM Ali
Sastroamidjojo
presiden.
178
menyerahkan
mandatnya
kepada
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
Kabinet Burhanuddin Harahap: 12 Agustus 1955-3 Maret 1956 Pada saat Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo menyerahkan mandatnya kepada presiden, presiden sedang menunaikan ibadah haji ke tanah suci, oleh karena itu Wakil Presiden Moh. Hatta pada tanggal 29 Juli 1954 menunjuk 3 orang sebagai formatur kabinet, yaitu Soekiman (Masyumi), Wilopo (PNI), dan Assaat (non partai). Ketiga formatur kabinet tersebut diatas gagal membentuk susunan kabinet baru dan pada tanggal 3 Agustus 1954 mengembalikan mandatnya. Kemudian Wakil Presiden Moh. Hatta menunjuk Mr. Burhanuddin Harahap (Masyumi) membentuk kabinet. Kabinet baru yang akan dibentuk tersebut mendapat tugas, sebagai berikut: 1) Mengembalikan
kewibawaan
pemerintah,
yaitu
mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah, 2) Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru. Pada masa pemerintahannya melakukan pemberantasan korupsi dan mendapat dukungan masyarakat, pengangkatan kembali A. H. Nasution sebagai KSAD, pelaksanaan pemilihan umum pertama. Hubungan kabinet ini dengan Angkatan Darat cukup dekat.
179
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Pemilihan Umum Pertama 1955. Pemilihan Umum merupakan program Kabinet Burhanuddin Harahap yang harus segera dilaksanakan. Panitia Pemilihan Umum Pusat telah menetapkan: 1) Pemilu untuk parlemen akan dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955. Menjelang pelaksanaan terdapat sekitar 70 partai politik yang
mendaftar, namun yang lolos seleksi ada 27
parpol. 2) Pemilu untuk anggota Konstituante akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955 Pemilu 1955 menghasilkan 4 partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI. Dengan berakhirnya pemilihan umum, tugas Kabinet Burhanuddin Harahap dianggap selesai, dan selanjutnya perlu dibentuk kabinet baru yang bertanggungjawab kepada parlemen baru. Perlu juga diketahui bahwa pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap ini banyak terjadi mutasi dilingkungan
pemerintahan
sehingga
menimbulkan
ketidaktenangan. Hal tersebut memunculkan desakan agar Perdana Menteri mengembalikan mandatnya, dan pada tanggal 3 Maret 1956 Kabinet Burhanuddin Harahap ini jatuh. Kabinet Ali Sastroamidjojo II: 20 Maret 1956-4 Maret 1957 Pada tanggal 8 Maret 1956 Presiden Soekarno menunjuk Ali Sastroamidjojo menbentuk kabinet baru, kabinet Ali
180
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
Sastroamidjojo II (koalisi PNI, Masyumi, dan NU). PSI dan PKI menjadi oposisi. Program kerja kabinet: Rencana Pembangunan Lima Tahun, seperti berikut: 1) Perjuangan pengembalian Irian Barat. 2) Pembentukan
daerah-daearah
otonom
dan
mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD. 3) Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai. 4) Menyehatkan perimbangan keuangan negara. 5) Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat. Kabinet baru ini mendapat kepercayaan penuh dari Presiden. Permasalahan yang dihadapi Kabinet Ali Sastroamidjojo II ini, antara lain: 1) Berkobarnya semangat anti Cina 2) Permasalahan akibat pembatalan KMB oleh Presiden Soekarno pada tanggal 3 Mei 1956 yaitu tentang nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia (banyak pengusaha
Belanda
yang
menjual
perusahaannya
kepada orang Cina). Menyikapi hal itu Mr. Assaat mengeluarkan peraturan yang dapat melindungi para pengusaha nasional pada tanggal 19 Maret 1956. 3) Maraknya pergolakan daerah yang didukung para panglima militer karena pemerintah pusat dianggap mengabaikan pembangunan daerah.
181
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
4) Timbulnya perpecahan PNI dan Masyumi. Yang pada akhirnya semakin melemahkan kedudukan Kabinet Ali Sastroamidjojo II sehingga menyerahkan mandatnya kepada presiden pada tanggal 14 Maret 1957. Hal lain yang terjadi pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II ini adalah pidato politik Presiden Soekarno pada Peringatan Sumpah Pemuda
tahun 1957 yang menyatakan bahwa
segala kesulitan yang dihadapi bangsa pada waktu itu disebabkan banyaknya partai politik. Oleh karena itu sebaiknya partai politik tersebut dibubarkan. Presiden Soekarno
pada
Demokrasi
saat
itu
juga
mengajukan
konsepsi
Terpimpin. Konsepsi tersebut mendapat
tantangan hebat, gerakan separatisme daerah semakin menjadi. Kabinet Djuanda: 9 April 1957-5 Juli 1959 Situasi politik sebelum terbentuk Kabinet Djuanda diwarnai dengan
Dewan
Kostituante
yang
telah
melakukan
persidangan lebih dari satu tahun tak kunjung berhasil menyusun UUD baru pengganti UUDS 1950, terbentuknya dewan-dewan militer di daerah yang menentang pemerintah pusat, dan partai-partai politik saling berebut kekuasaan. Melihat kondisi tersebut Presiden Soekarno menunjuk Ir. Djuanda (non partai) untuk membentuk kabinet baru, kabinet baru yang terbentuk pada ranggal 9 April 1957 ini merupakan Zaken Kabinet. Perdana Menteri Djuanda memiliki 3 wakil, yaitu Mr. Hardi, Idham Chalid, dan dr. Leimena.
182
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
Permasalahan berat yang dihadapi Kabinet Djuanda adalah: 1) pergolakan daerah, 2) memperjuangkan pengembalian Irian barat, dan 3) kondisi ekonomi-keuangan yang buruk. Untuk
mengatasi
permasalahan
tersebut
disusunlah
program kerja yang disebut Pancakarya (karena itu kabinet Djuanda disebut juga Kabinet karya), yaitu sebagai berikut: 1) membentuk Dewan Nasional, 2) normalisasi keadaan republik, 3) melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB, 4) perjuangan Irian Barat, dan 5) mempergiat pembangunan. Dewan Nasional merupakan badan baru untuk menampung dan menyalurkan kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat. Untuk
meredakan
pergolakan
daerah
diadakan
Musyawarah Nasional pada tanggal 14 September 1957 di gedung Proklamasi Jln. Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Kegiatan tersebut dihadiri para tokoh dari pusat dan daerah. Musyawarah Nasional tersebut membahas 1) pembangunan nasional dan daerah, 2) pembangunan angkatan perang, dan 3) pembagian wilayah RI. Musyawarah
Nasional
kemudian
dilanjutkan
dengan
Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap) pada bulan Nopember 1957. Pada masa pemerintahan Kabinet Djuanda terjadi beberapa peristiwa penting, diantaranya: 1) Peristiwa Cikini, 30 Nopember 1957
183
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
2) Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957, merupakan perjuangan Bangsa Indonesia untuk memperjuangkan batas
wilayah
laut,
sehingga
wilayah
Indonesia
merupakan suatu kesatuan yang utuh dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kabinet Djuanda berakhir setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.
Menggalang Solidaritas dan Kerjasama Internasional Permasalahan politik dan ekonomi dalam negeri tidak membuat Indonesia mengabaikan solidaritas dan kerjasama internasional. Indonesia mampu berpartisipasi aktif dalam forum-forum internasional, baik sebagai peserta, penggagas, penyumbang solusi permasalahan internasional yang ada maupun sebagai penyelenggara kerjasama internasional. Berikut merupakan contoh kiprah Indonesia dalam forum-forum internasional pada masa itu: 1) Menjalin hubungan baik dengan negara tetangga Pada
masa
awal
kemerdekaan
Indonesia
berusaha
menggalang hubungan baik dan kerjasama dengan negara tetangga, diantaranya dengan Singapura, India, dan Australia. Negara India dan Australia sangat membantu Indonesia dalam forum PBB pada masa Perang Kemerdekaan. 2) Penggagas Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955. KAA merupakan forum solidaritas bangsa-bangsa di AsiaAfrika yang menjadi kekuatan negara dunia ketiga. KAA pertama
184
kali
dicetuskan
oleh
Perdana
Menteri
Ali
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
Sastroamidjojo dalam Konferensi Kolombo atau Konferensi Pancanegara I (28 April sampai 2 Mei 1954). 3) Mengirim Kontingen Garuda. Sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alenia 4 yang berbunyi, “… melaksanakan ketertiban umum dan ikut melaksanakan perdamaian dunia, “ serta haluan politik Indonesia yang bebas-aktif, maka Indonesia mengirim pasukan perdamaian melalui Kontingen Garuda I dibawah komando PBB dalam pertisipasinya menjaga perdamaian di Timur Tengah yang berkaitan dengan Krisis Terusan Suez.
2) Perkembangan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa 1950-1959 a. Kondisi ekonomi pada masa 1950-1959 (masa liberal) Kondisi ekonomi pada masa ini masih sangat tidak kondusif (buruk), hal tersebut antara lain disebabkan oleh: 1) Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan seperti yang tercantum dalam KMB, yaitu utang luar negeri sebesar 1,5 triliun rupiah dan utang dalam negeri sebesar 2,8 triliun rupiah. 2) Politik keuangan pemerintah tidak dibuat di Indonesia tetapi dirancang di Belanda. 3) Pemerintah Belanda tidak mewarisi ahli-ahli yang cukup untuk mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. 4) Kondisi politik dan keamanan dalam negeri yang tidak sepenuhnya stabil mengakibatkan pengeluaran pemerintah untuk operasi-operasi keamanan semakin meningkat.
185
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
5) Defisit yang harus ditanggung pemerintah saat itu sebesar 5,1 miliyar rupiah. 6) Ekspor Indonesia hanya bergantung hasil perkebunan. 7) Angka pertumbuhan penduduk tinggi. Masalah defisit anggaran berhasil ditanggulangi dengan pinjaman luar negeri sebesar 1,6 miliyar rupiah. Melalui sidang Uni Indonesia-Belanda disepakati kredit sebesar 200 juta rupiah dari negeri Belanda. Masalah ekonomi jangka pendek yang harus segera ditangani adalah: 1) Mengurangi jumlah uang yang beredar. 2) Mengatasi kenaikan biaya hidup. Sedangkan masalah ekonomi jangka panjang yang harus ditangani adalah: 1) Pertambahan penduduk yang tinggi. 2) Tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah b. Upaya pemerintah mengatasi masalah ekonomi 19501959 1) Kebijakan Gunting Syafruddin Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara
mengeluarkan
kebijakan Gunting Syafruddin tanggal 20 Maret 1950 berupa tindakan pemotongan nilai uang (sanering) dengan cara memotong semua uang yang bernilai Rp. 2,50 keatas sehingga
nilainya
menjadi
setengahnya.
Akibatnaya
pemerintah RI mendapat kepercayaan dari pemerintah Belanda dan mendapat bantuan kredit sebesar 200 juta rupiah.
186
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
2) Sistem Ekonomi Gerakan Benteng (Benteng Group) Sistem ekonomi Gerakan Benteng ini merupakan gagasan Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo. Beliau berpendapat bahwa yang perlu dilakukan dalam pembangunan ekonomi Indonesia adalah mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi
struktur
ekonomi
nasional.
Pemerintah
hendaknya berperan membantu dengan memberikan bantuan kredit dan memberikan bimbingan yang konkret. Gagasan Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo yang saat itu berposisi sebagai Menteri Perdagangan dituangkan dalam program kerja Kabinet Natsir. Dalam pelaksanaannya program Benteng ini mengalami kegagalan karena para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan para pengusaha non-pribumi dalam kerangka ekonomi liberal. Walaupun program Benteng tersebut menambah defisit keuangan negara, namun Menteri Keuangan pada masa Kabinet
Soekiman,
Jusuf
Wibisono
masih
tetap
memberikan bantuan kredit kepada para pengusaha dan pedagang nasional dari golongan ekonomi lemah karena diharapkan
diantara
mereka
masih
terdapat
para
pengusaha pribumi yang merupakan produsen, darinya nanti diharapkan negara dapat mengurangi impor dan dengan demikian dapat menghemat devisa. 3) Nasionalisme De Javasche Bank Ketentuan-ketentuan dalam KMB mengenai De Javasche Bank sangat melemahkan kedudukan pemerintah RI, yaitu peraturan bahwa pemberian kredit dari De Javasche Bank kepada pemerintah RI harus dikonsultasikan kepada
187
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
pemerintah Belanda. Perubahan dari konstitusi RIS menjadi UUDS 1950 tidak mengubah ketentuan-ketentuan tersebut sehingga menghambat pemerintah RI dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. Pada tanggal 19 Juni 1951, kabinet Soekiman membentuk Panitia Nasionalisasi De Javasche Bank. Kemudian berdasarkan keputusan pemerintah RI No. 122 dan 123, tanggal 12 Juli 1951, pemerintah RI memberhentikan Dr. Houwink
sebagai
presiden
De
Javasche
mengangkat Mr. Syafruddin Prawiranegara
Bank
dan
(mantan
Menteri Keuangan pada Kabinet RIS) sebagai presiden De Javasche Bank yang baru. Selanjutnya pada tanggal 15 Desember 1951 diumumkan Undang-Undang No. 24 tahun 1951 tentang Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia yang berfungsi sebagai Bank Sentral dan Bank Sirkulasi. 4) Sistem Ekonomi Ali-Baba Sistem Ekonomi Ali-Baba ini diprakarsai oleh Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo, Menteri Perekonomian dalam Kabinet Ali
Sastroamidjojo
kebijakan
I.
Kabinet
“Indonesianisasi”.
ini Oleh
memprioritaskan karena
itu
mengutamakan tumbuh dan berkembangnya pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. Dalam sistem ini “Ali” digambarkan sebagai pengusaha pribumi, sedangkan “Baba” digambarkan sebagai pengusaha nonpribumi. Jadi untuk memajukan ekonomi Indonesia perlu ada kerjasama antara pengusaha pribumi dan pengusaha non-pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberi
188
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
pelatihan-pelatihan dan tanggungjawab kepada tenagatenaga bangsa Indonesia agar dapat menduduki jabatanjabatan staf. Selanjutnya pemerintah RI menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional dan memberikan perlindungan agar mampu bersaing dengan perusahaan-
perusahaan
asing
yang
ada.
Dalam
perjalanannya program ini tidak dapat berlangsung dengan baik karena pengusaha pribumi kurang pengalaman sehingga dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. 5) Persetujuan Finansial Ekonomi (Finek) Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, RI mengirim suatu delegasi ke Jenewa yang dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung untuk merundingkan masalah finansial-ekonomi antara Indonesia dengan Belanda. Pada tanggal 7 Januari 1956 dicapai kesepakatan rencana persetujuan Finek, antara lain: a) Persetujuan Finek hasil KMB dibatalkan b) Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral c) Hubungan Finek didasarkan pada Undang-Undang nasional, tidak boleh diikat dengan perjanjian lain antara kedua belah pihak Pemerintah
Belanda
tidak
mau
menandatangani
persetujuan tersebut, maka pemerintah RI (Kabinet Burhanuddin Harahap)
mengambil langkah sepihak,
berupa pembubaran Uni Indonesia-Belanda pada tanggal 13 Februari 1956. Langkah tersebut dimaksudkan untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda.
189
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Tindak lanjut dari pembubaran Uni Indonesia-Belanda adalah ditandatanganinya Undang-Undang pembatalan KMB oleh Presiden Soekarno pada tanggal 3 Mei 1956. Akibatnya banyak para pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan para pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda tersebut. 6) Rencana Pembangunan Lima tahun (RPLT) Masa kerja kabinet pada masa pelaksanaan demokrasi liberal relatif singkat, programnya berganti-ganti sehingga menimbulkan
ketidakstabilan
politik
dan
ekonomi.
Ketidakstabilan politik dan ekonomi ini selanjutnaya menyebabkan
kemerosotan
ekonomi,
inflasi,
dan
lambatnya pelaksanaan pembangunan. Pada masa pemeirntahan kabinet Ali Sastroamidjojo II, pemerintah membentuk Badan Perancang Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Biro bertugas merancang pembangunan jangka panjang, Ir. Djuanda menjadi Menteri Perancang Nasional. Pada Bulan Mei 11956 Biro Perancang Negara berhasil menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT). Pada tahun 1957 terjadi perubahan situasi politik dan ekonomi maka sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah
Nasional
Pembangunan
(Munap),
pembiayaan RPLT diperkirakan mencapai 12,5 miliar rupiah.
190
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
RPLT tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, karena: a) Adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 sampai awal 1958, mengakibatkan
ekspor
dan
pendapatan
negara
merosot. b) Perjuangan
pembebasan
Irian
Barat
dengan
melakukan
nasionalisasi
perusahaan-perusahaan
Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi. c) Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak
daerah
yang
melaksanakan
kebijakan
ekonominya masing-masing. 7) Menyelenggarakan Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap) Ketegangan antara pusat dan daerah pada masa Kabinet Djuanda, antara lain dapat diredakan dengan diadakannya Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Sebagai Perdana Menteri, Ir. Djuanda memberikan kesempatan kepada Munap untuk mengubah rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang, namun dalam pelaksanaannya menemui kendala, antara lain: dalam hal menentukan prioritas, pecahnya pergolakan daerah berupa PRRI dan Permesta (untuk menghadapi PRRI dan Permesta perlu biaya tinggi hingga menyebabkan defisit), dan masalah
pengembalian
Irian
Barat
yang
menuju
konfrontasi bersenjata (juga perlu biaya tinggi).
191
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Judul Bahan Bacaan 2: Maklumat Pemerintah 14 November 1945, Peralihan Sistem Pemerintahan Setelah Pemerintah Indonesia mengalami tentangan dari Kelompok Oposisi di KNI-P karena kurang setuju tentang pembentukan Sistem Pemerintahan Presidensiil yang dianggap bisa membuat kekuasaan Presiden tak terbatas dan PNI sebagai Partai tunggal seperti pemerintahan dikhawarirkan akan berubah menjadi Diktator. Maka untuk meredam gejolak tentangan dari oposisi, Pemerintah membatalkan rencananya menjadikan PNI sebagai Partai tunggal pada 31 agustus 1945 selain itu pada bulan Oktober 1945, BP-KNIP juga menuntut pada pemerintah agar memiliki sebagai Fungsi seperti Parlemen tidak hanya sebagai penasehat dan pembantu Presiden semata, kemudian pada 3 November 1945 Pemerintah mengelaurakan Maklumat Pemerintah untuk serta mengajak rakyat Indonesia membentuk Partai politik seluas-luasnya untuk menyampaikan aspirasi mereka serta memperhebat revolusi nasional dalam rangka menghadapi pemilu yang rencananya akan dilaksanakan pada Januari 1946 mendatang.
Gambar 11. Sutan Syahrir pada sidang BP-KNIP
192
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
Sumber: https://www.google.com/search?safe=strict&q=gambar+sutan+syahrir&tb m=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwi9nrWm6KnjAhURinAKHSwBB FQQ7Al6BAgHECE&biw=1024&bih=489#imgrc=Y3gPJ8n1Gbi9EM:
Kemudian BP-KNIP yang dimotori kelompok Sosialis mengeluarkan semacam mosi tak percaya pada Sistem pemerintahan Presidensiil yang ada terhadap kabinet melalui usulan dari BP-KNIP kepada pemerintah yang disiarkan dalam pengumuman Badan Pekerja KNIP No. 5 tahun 1945 tanggal 11 November 1945 yang berbunyi, “Supaya lebih tegas adanya kedaulatan rakyat dalam susunan pemerintahan Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar yang dirubah, badan Pekerja dalam rapatnya telah membicarakan soal pertanggungjawaban para Menteri kepada Badan perwakilan Rakyat (menurut sistem sementara kepada Komite Nasional Pusat)”, Selain alasan diatas perubahan sistem pemerintahan dianggap sebagai cermin demokrasi Indonesia waktu itu. Hal ini tertulis pada maklumat di atas, “Guna menyempurnakan tata usaha Negara kepada susunan demokrasi”. Selain itu, alasan lain adalah salah satunya berfungsi untuk
mengurangi
kekuasaan
presiden
sebagai
satu-satunya
pemegang kekuasaan tertinggi di negara, karena dengan keharusan presiden untuk melapor atau bertanggung jawab kepada parlemen menunjukkan bahwa presiden tidak absolut sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dengan berbagai alasan dan latar belakang peristiwa diatas Pemerintah
Indonesia
pada
14
November
1945
akhirnya
mengeluarakan maklumat yang berisi,
193
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
“Pemerintah Republik Indonesia setelah mengalami ujian-ujian yang hebat dengan selamat, dalam tingkatan pertama dari usahanya menegakkan diri, merasa bahwa saat sekarang sudah tepat untuk menjalankan
macam-macam
tindakan
darurat
guna
menyempurnakan tata usaha Negara kepada susunan demokrasi. Yang terpenting dalam perubahan-perubahan susunan kabinet baru itu ialah, tanggungjawab adalah di dalam tangan Menteri.” Selanjutnya KNIP dalam sidang ketiga tanggal 25-27 November 1945 menyetujui pula adanya pertanggungjawaban menteri tersebut dengan kata-kata “… membenarkan kebijakan presiden perihal mendudukkan
perdana
menteri
dan
menteri-menteri
yang
bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai suatu langkah yang tidak dilarang oleh Undang-Undang Dasar dan perlu dalam keadaan sekarang.” Maklumat ini menjadi titik balik perubahan sistem pemerintahan Indonesia, yang semula presidensil (12 September – 14 Novmber 1945) menjadi parlementer. Yang membuat nantinya pemerintahan (Perdana Menteri bersama Kabinet) bertanggung jawab kepada parlemen (KNIP) yang berfungsi sebagai badan legislatif bukan pada Presiden lagi, hal ini sesuai dengan isi maklumat No.X 16 Oktober 1945 yang menyebutkan KNIP sebagai fungsi legislatif. Pengumuman maklumat ini menandai kemenangan Kelompok Oposisi Sosialis yang telah menguasai KNI-P Pimpinan Sutan Sjahrir dan setelah maklumat tersebut Kelompok Oposisi Sosialis di KNI-P segera mengusulkan Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia dan Soekarno pun menyambutnya dengan senang hati dan saat itulah awal berlangsungnya kekuasaan Perdana Menteri Sutan Sjahrir atau yang lebih dikenal Kabinet Sjahrir I karena nantinya
194
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
Sjahrir berhasil menjadi Perdamna Menteri sebanyak 3 periode pemerintahan, Sistem kabiner parlementer yang berlaku sejak tanggal 14 November 1945 hingga 27 Desember 1949 menggunakan Konstitusi UUD 1945 dan selama itu terdapat Sembilan kali pergantian kabinet, antara lain sebagai berikut: 1. Kabinet Presidensial Pertama, 2 September 1945-14 November 1945. 2. Kabinet Syahrir I, 14 November 1945-12 Maret 1946. 3. Kabinet Syahrir II, 12 Maret 1946-20 Oktober 1946. 4. Kabinet Syahrir III, 20 Oktober 1946-27 Juni 1947. 5. Kabinet Amir Syarifuddin I, 3 Juli 1947-11 November 1947. 6. Kabinet Amir Syarifuddin II, 11 November 1947-29 Januari 1948. 7. Kabinet Hatta I (Presidensial), 29 Januari 1948-4 Agustus 1948. 8. Kabinet Darurat (PDRI), 19 Desember 1948-13 Juli 1949. 9. Kabinet Hatta II (Presidensial), 4 Agustus 1949-20 Agustus 1949. Namun Perubahan Pemerintahan ini melalui Maklumat 14 November 1945 jelas-jelas melanggar konstitusi karena bertolak belakang dengan UUD 1945 yang berlaku saat itu. Dan seiring berjalannya waktu, Indonesia merasa tak cocok dengan sistem ini. Hal ini dibuktikan dengan sering jatuh bangunnya kabinet yang membuat pemerintahan kurang stabil dan membuat pembangunan terhambat. Sumber: https://referensianaa.blogspot.com/2015/12/maklumat-pemerintah-14november-1945.html
195
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Judul Bahan Bacaan 3: Menggalang Solidaritas Dan Kerjasama Internasional a.
Sebagai penggagas dan penyelenggara KAA I tahun 1955 KAA merupakan forum solidaritas bangsa-bangsa Asia-Afrika yang menjadi kekuatan negara dunia ketiga. KAA pertama kali dicetuskan oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dalam Konferensi Kolombo atau Konferensi Pancanegara I (28 April sampai 2 Mei 1954). Konferensi tersebut dihadiri oleh kepala pemerintahan dari 5 negara, yaitu: Tabel 16. Negara pemrakarsa KAA I 1955
No.
Negara yang hadir
Nama negarawan (PM)
1
Indonesia
Ali Sastroamidjojo
2
Birma/Myanmar
U Nu
3
India
Jawaharlal Nehru
4
Sri langka
Sir John Kotelawala
5
Pakistan
Moh. Ali Jinnah
Gagasan menyelenggarakan KAA dalam Konferensi Kolombo dilanjutkan pada Konferensi Bogor atau Pancanegara II (2831 Desember 1954). Peserta dalam Konferensi Bogor ini kelak disebut sebagai negara sponsor KAA. Hal yang direkomendasikan dalam Konferensi Bogor, antara lain: a) mengadakan KAA di Bandung paa tanggal 18-24 April 1955,
196
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
b) menetapkan 5 negara yang hadir dalam Konferensi Bogor sebagai negara sponsor, c) menetapkan negara yang diundang, 25 negara yang diundang d) menetapkan rancangan agenda acara konferensi serta merumuskan pokok-pokok tujuan konferensi Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung tersebut dihadiri oleh 29 negara, yaitu: a) Lima (5) negara sponsor (Indonesia, Birma/Myanmar, India, Sri Langka, dan Pakistan) b) Delapan (8) negara Arab (Irak, Arab Saudi, Syiria, Yordania, Libya, Yaman, Lebanon, dan Mesir) c) Empat (4) negara Afrika (Ethiopia, Ghana, Liberia, dan Sudan) d) Duabelas (12) negara Asia (Afganistan, Kamboja, RRC, Iran, Jepang, Laos, Nepal, Philipina, Thailand, Turki, Vietnam Utara, dan Vietnam Selatan) Hasil KAA dikenal dengan nama Dasasila Bandung. Dengan diselenggarakannya KAA ini Indonesia mendapat dukunga internasional mengenai masalah Irian Barat. b. Mengirim pasukan perdamaian di bawah komando PBB. Sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alenia 4 yang berbunyi “ … melaksanakan ketertiban umum dan ikut serta memelihara ketertiban dunia, …” serta politik luar negeri bebas-aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional. Politik ini dicetuskan dalam Kabinet Hatta pada tanggal 2 September 1948 di Yogyakarta. Prinsip yang ditempuh Kabinet Hatta ini adalah agar Indonesia selalu bertindak sebagai subyek dalam percaturan
dunia
internasional
dan
mampu
197
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
mempertahankan prinsip pendiriannya sesuai dengan situasi dan kondisi. Realisasi dari Pembukaan UUD 1945 alenia 4 dan politik luar negeri bebas-aktif tersebut Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian dibawah komando PBB dengan nama Kontingen Garuda. Pada masa Krisis Suez (Krisis Terusan Suez di Mesir yang mengancam perdamaian dunia) itu Indonesia mengirim Kontingen Garuda I.
Judul Bahan Bacaan 4: Perjuangan Mewujudkan Wilayah NKRI Batas wilayah negara tidak dapat dilakukan sepihak, untuk itu Indonesia harus bekerjasama dengan negara-negara yang wilayahnya berbatasan dan dukungan negara lainnya dengan menggalang solidaritas melalui pernyataan-pernyataan dan organisasi-organisasi internasional yang terkait masalah yang dihadapi Indonesia. Untuk itu Indonesia melakukan strategi: a) menyampaikan tentang Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957, b) mengikuti Konferensi Hukum Laut yang diadakan PBB dalam UNCLOS I di Jenewa 1958, c) mengajukan Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 di UNCLOS II tahun 1960 (belum berhasil), d) menciptakan landasan hukum Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 dengan mengeluarkan Perpu tanggal 18 Februari 1960 sebagai pengganti Undang-Undang No. 4 tahun 1960. e) Pada
tanggal
17
Februari
1969
pemerintah
Indonesia
mengeluarkan pengumuman tentang landasan wilayah RI sebagai usaha untuk meningkatkan perjuangan gagasan wawasan nusantara.
198
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
f)
Melakukan
pendekatan
menghasilkan
Joint
dengan Survey
Australia
yang
kemudian
Indonesia-Australia
(Misi
Cederawasih 1965-1967). Misi ini menetapkan batas-batas laut tertentu yang ditandatangani tanggal 18 Mei 1971 dan diperkuat dengan perjanjian batas dasar laut tanggal 9 Oktober 1972. g) Melakukan perundingan bilateral Indonesia-Malaysia di Kuala Lumpur pada tanggal 17 Maret 1970, me menghasilkan garis-garis batas wilayah darat dan laut yang kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang RI No. 2 tahun 1971. h) Pada tanggal 22-26 Januari 1973 diadakan Memorandum of Understanding 1972 dengan menghasilkan garis batas wilayah darat, laut, serta garis dasar laut di selatan Papua (UndangUndang RI No. 6 tahun 1973). i)
Pada tanggal 25 Mei 1973 Indonesia mengadakan perjanjian dengan Singapura di Jakarta dengan hasil garis batas wilayah laut Indonesia dan laut Singapura di Selat Singapura yang sempit (kurang dari 15 mil) adalah suatu garis yang terdiri atas garis lurus yang ditarik dari titik yang koordinatnya tercantum dalam
j)
perjanjian tersebut. Haasil perjanjian itu dikukuhkan dengan Undang-Undang RI No. 7 tahun 1973.
k) Melakukan perjuangan di forum UNCLOS III di Caracas, Venezuela bulan Juli 1974, sebagian tuntutan Indonesia terpenuhi. l)
Pad tanggal 21 Maret 1980 pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yaitu wilayah laut sekitar 200 mil diukur dari garis pangkal. Segala sumber hayati maupun sumber alam lainnya yang berada di bawah permukaan laut, di dasar laut, dan di bawah dasar laut, menjadi hak eksklusif
199
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
negara RI. Segala kegiatan ekonomi, eksplorasi, serta penelitian di ZEE harus mendapat izin dari pemerintah RI. m) Bejuang dalam UNCLOS IV pada tanggal 8-30 Maret 1982 di markas PBB di New York. Rumusan wilayah nusantara ada dalam Rancangan Konvensi Hukum Laut yang baru. n) Bejuang dalam UNCLOS V pada tanggal 6-10 Desember 1982 di Teluk Montenegro, Kingston, Jamaica. Rancangan Konvensi Hukum Laut yang baru ditandatangani oleh 130 negara, kecuali AS, Inggris, Australia, dan Portugal. o) Mengukuhkan ZEE dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 (setahun setelah Konvensi Hukum Laut ditanda tangani).
200
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
PENGEMBANGAN PENILAIAN A. Pembahasan Soal-soal Contoh pembahasan soal pilihan ganda USBN Paket 1, Kurikulum 2013, Tahun 2017/2018, no. 28 Pada masa demokrasi liberal (1950-1959) kondisi politik Indonesia tidak stabil. Kabinet sering mengalami jatuh bangun. Selama 9 tahun terjadi 7 kali pergantian pemerintahan. Konstituante gagal melaksanakan amanah Pemilu 1955 dan hanya dijadikan sebagai ajang perdebatan dan pertentangan antar kelompok partai. Kondisi ini ditambah lagi dengan adanya gerakan separatisme munculnya Pemberontakan PRRI/Permesta. Untuk menyelamatkan bangsa dan negara Presiden Sukarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekrit Presiden. Dari wacana di atas dapat disimpulkan bahwa demokrasi liberal ... . A. tidak cocok diterapkan di Indonesia B. belum waktunya untuk diterapkan C. presiden sebagai kepala pemerintahan D. ekskutif gagal menjalankan pemerintahan E. tidak berfungsinya partai-partai politik Jawaban benar: A, B, dan D Soal tersebut tidak bisa dibahas karena tidak merupakan soal kategori Higher Order Thinking Skills (HOTS) karena kehendak soal kurang sesuai dengan kompetensi yang diuji dan pada option/pilihan jawaban terdapat lebih dari satu kemungkinan jawaban benar. Tabel 17. Contoh Soal Pilihan Ganda USBN 2017/2018
Jawaban Option
A
Uraian
Pembahasan
tidak cocok diterapkan di
Bisa jadi merupakan jawaban benar
Indonesia
karena pada saat menerapkan demokrasi liberal/parlementer Indonesia mengalami
201
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Jawaban Option
Pembahasan
Uraian sering
berganti-ganti
kabinet
dalam
waktu yang relatif singkat sehingga tidak bisa menjalankan programnya. Bisa jadi merupakan jawaban benar belum waktunya untuk B
diterapkan
karena pada saat menerapkan demokrasi liberal/parlementer Indonesia mengalami sering
berganti-ganti
kabinet
dalam
waktu yang relatif singkat sehingga tidak bisa menjalankan programnya.
C
presiden sebagai kepala pemerintahan
Bukan jawaban benar karena presiden sebagai kepala pemerintahan adalah ciri sistem presidensil. Bisa jadi merupakan jawaban benar karena pada saat menerapkan demokrasi
D
eksekutif gagal
liberal/parlementer Indonesia mengalami
menjalankan pemerintahan
sering
berganti-ganti
kabinet
dalam
waktu yang relatif singkat sehingga tidak bisa menjalankan programnya Bukan jawaban yang benar karena partaiE
tidak berfungsinya partai
partai politik memiliki peran besar dalam
politik
menjatuhkan
kabinet
yang
sedang
memerintah.
Contoh soal uraian USBN Paket 1, Kurikulum 2013, Tahun 2017/2018, no. 44 Dalam menapaki kehidupan demokrasi Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga saat ini telah menerapkan berbagai sistem demokrasi, lalu bagaimanakah kesimpulanmu mengenai pelaksanaan demokrasi liberal itu ? Jawaban benar:
202
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
Soal tersebut tidak dapat dijawab karena perumusan kalimat
berbelit dan
pertanyaan tidak jelas.
B. Mengembangkan Soal HOTS Soal-soal yang mengukur kemampuan berfikir tingkat tinggi (HOTS-Higher Order Thinking Skills), peserta didik adalah soal-soal yang menguji kemampuan kognitif peserta didik level analisis (C4), evaluasi (C5), dan kreasi/mencipta (C6). Salah satu ciri soal yang menguji kemampuan HOTS peserta didik adalah soal yang menghadapkan peserta didik pada situasi baru (novel situation) yang tidak familiar. Melalui soal bernuansa HOTS, peserta didik diharapkan dapat mentransfer pengetahuan dan pemahamannya atas konsep-konsep dasar untuk menjawab permasalahan pada situasi yang baru tersebut. Situasi baru tersebut dapat ditampilkan melalui stimulus soal yang disajikan sebelumstem/pokok soal. Dibawah ini diberikan contoh soal yang bermuatan HOTS dan pembahasannya.
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
No 1
Jenis Sekolah
: SMA Negeri 1 Ngantang
Mata Pelajaran
: Sejarah Indonesia (Wajib)
Waktu
: 120 menit
Jumlah Soal
: 50 butir
Tahun Pelajaran
: 2018/2019
Lingkup Materi Pemben
Sidang-
Indikator Soal Disajikan
Level Kognitif Menganalis
perkembangan
tukan
sidang
informasi
is (L4)
politik dan
pemerin
PPKI pada
tentang
ekonomi
tahan
masa awal
kesibukan
Bangsa
Indonesi kemerdeka para tokoh
Indonesia pada
a pada
Kompetensi Dasar 3.3 Menganalisis
Kls XII
Materi
an
No Soal PG
nasional
203
Bentuk Soal 1
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
masa awal
masa
setelah
kemerdekaan
awal
proklamasi
sampai masa
kemerd
kemerdeka
Demokrasi
ekaan
an 17-8-
Liberal
1945, peserta didik dapat mendiagno sis alasan para pemuda menolak bergabung dalam PPKI
2
3.3 Menganalisis
XII
Perkem
Kabinet-
Disajikan
Menganalis
perkembangan
bangan
kabinet RI
informasi
is (L4)
politik dan
politik
1950-1959
singkat
ekonomi
Bangsa
tentang
Bangsa
Indonesi
masa
Indonesia pada
a pada
pemerinta
masa awal
masa
han
kemerdekaan
awal
Kabinet Ali
sampai masa
kemerd
Sastroamid
Demokrasi
ekaan
jojo I,
Liberal
sampai
peserta
masa
didik dapat
Demokr
mendiagno
asi
sis dampak
Liberal.
politik yang bernilai positif
204
PG
2
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
yang diperoleh Indonesia setelah KAA I 1955. 3
3.3 Menganalisis
XII
Perkem
Blokade
Disajikan
Menganalis
perkembangan
bangan
ekonomi
informasi
is (L4)
politik dan
ekonom
oleh
tentang
ekonomi
i Bangsa
Belanda
kesulitan
Bangsa
Indonesi
ekonomi
Indonesia pada
a pada
yang
masa awal
masa
dialami
kemerdekaan
awal
Indonesia
sampai masa
kemerd
pada masa
Demokrasi
ekaan
awal
Liberal
sampai
kemerdeka
masa
an, pesrta
Demokr
didik dapat
asi
mengidenti
Liberal.
fikasi
Urai an
strategi Indonesia dalam menghada pi blockade ekonomi yang dilakukan Belanda.
205
3
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KARTU SOAL Tahun Pelajaran 2018/2019 Jenis Sekolah
: SMA
Kurikulum
: 2013
Kelas
: XII
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Mata Pelajaran
: Sej - IND
Nama Penyusun Pengetahuan/ Pemahaman
KOMPETENSI DASAR Menganalisis perkembangan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal
Buku Sumber :
Nomor Soal 1
MATERI Sidang-sidang PPKI pada masa awal kemerdekaan
INDIKATOR SOAL
206
√ Penala ran
RUMUSAN BUTIR SOAL
LINGKUP MATERI Pembentukan pemerintahan Indonesia pada masa awal kemerdekaan
Disajikan informasi tentang kesibukan para tokoh nasional setelah proklamasi kemerdekaan 17-8-1945, peserta didik dapat mendiagnosis alasan para pemuda menolak bergabung dalam PPKI
: Aplikasi
Kunci Jawaban C
Sebelum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 terjadi peristiwa Rengasdengklok. Setelah proklamasi kemerdekaan, para tokoh nasional terus bekerja keras secara maraton, sibuk mengatur tatanan negara. Untuk kepentingan tersebut para tokoh nasional bermitra dengan PPKI. Sebelum sidang dimulai Soekarno-Hatta bermaksud menambah 9 anggota baru PPKI, termasuk melibatkan para pemuda, diantaranya Sukarni, Chairul Saleh, dan Wikana, namun mereka tidak berkenan. Oleh karena itu kemudian Ir. Soekarno mengumumkan 6 anggota baru. Maka anggota PPKI yang sebelumnya berjumlah 21 orang menjadi 27 orang. Mengapa para pemuda tidak berkenan ikut serta mengatur tatanan negara ? A. kegiatan mengatur tatanan negara dipimpin oleh Soekarno-Hatta B. anggota PPKI sudah cukup banyak dari 21 orang menjadi 27orang C. karena para tokoh nasional bermitra dengan PPKI buatan Jepang D. para pemuda telah terlibat dalam organisasi gerakan bawah tanah E. penawaran Soekarno-Hatta bersifat mendadak dan tidak tulus
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
Pembahasan: Jawaban Option Uraian
A
kegiatan mengatur tatanan negara dipimpin oleh Soekarno-Hatta
B
anggota PPKI sudah cukup banyak dari 21 orang menjadi 27orang
C
karena para tokoh nasional bermitra dengan PPKI buatan Jepang
D
para pemuda telah terlibat dalam organisasi gerakan bawah tanah
E
penawaran SoekarnoHatta bersifat mendadak dan tidak tulus
Pembahasan Bukan jawaban, Soekarno-Hatta adalah tokoh nasional yang hormati dan disegani baik oleh golongan tua, maupun golongan pemuda. Keberadaannya selalu diperlukan, para pemuda tidak ingin melakukan sendiri memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tetapi menunggundan miminta SoekarnoHatta yang melakukannya nsampai terjadi Peristiwa Rengasdengklok. Bukan jawaban, para pemuda tidak mempermasalahkan jumlah, para pemuda tidak menyukai lembaga PPKI yang dibentuk Jepang 7-8-1945 tersebut. Jawaban benar, para pemuda tidak menyukai hal yang berkaitan dengan kemerdekaan bersangkut-paut dengan Jepang, mereka beranggapan bahwa PPKI adalah lembaga buatan Jepang7-81945 Bukan jawaban, gerakan bawah tanah tidak diperlukan lagi karena Bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17-8-1945. Bukan jawaban yang benar karena pada dasarnya Soekarno-Hatta sangat menghargari pemdapat para pemuda, misal: saat Sukarni memberi pendapat tentang penandatanganan naskah proklamasi kemerdekaan 17-8-1945, Soekarno-Hatta sangat menghargai dan setuju.
207
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KARTU SOAL Tahun Pelajaran 2018/2019 Jenis Sekolah
: SMA
Kurikulum
: 2013
Kelas
: XII
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Mata Pelajaran
: Sej - IND
Nama Penyusun Pengetahuan/ Pemahaman
KOMPETENSI DASAR
Buku Sumber :
Menganalisis dan ekonomi Bangsa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi
Nomor Soal 2
Liberal
LINGKUP MATERI Perkembangan politik Bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal. MATERI Kabinet-kabinet RI 1950-1959
INDIKATOR SOAL Disajikan informasi singkat tentang masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I, peserta didik dapat mendiagnosis dampak politik yang bernilai positif yang diperoleh Indonesia setelah KAA I 1955.
208
√ Penalaran
RUMUSAN BUTIR SOAL
perkembangan politik Indonesia pada masa
: Aplikasi
Kunci Jawaban A
Kabinet Ali Sastroamidjojo I (31 Juli 1953-12 Agustus 1955) merupakan kabinet yang paling lama memerintah selama masa Demokrasi Liberal (1950-1959), prestasi komunikasi internasional paling menonjol adalah terselenggaranya Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955. Dampak politik bernilai positif yang diperoleh Indonesia setelah peristiwa tersebut adalah .... A.
mendapat dukungan negara Asia Afrika dalam merebut Irian Barat.
B.
terbentuknya aliansi militer yang solid di kawasan Asia Afrika
C.
mendapat dukungan persenjataan dalam perang kemerdekaan
D.
terbebas dari pengaruh komunisme maupun Liberalisme
E.
menjadi pemimpin utama negara-negara Asia dan Afrika
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
Pembahasan: Option A
Jawaban Uraian mendapat dukungan negara Asia Afrika dalam merebut Irian Barat
B
terbentuknya aliansi militer yang solid di kawasan Asia Afrika
C
mendapat dukungan persenjataan dalam perang kemerdekaan
D
terbebas dari pengaruh komunisme maupun Liberalisme
E
menjadi pemimpin utama negara-negara Asia dan Afrika
Pembahasan Jawaban benar, pendudukan Belanda atas Irian Barat merupakan hal yang bertentangan dalam pokok-pokok hasil KAA yang tercantum dalam Dasasila Bandung. Bukan jawaban, tidak pernah ada dalam kesepakatan KAA yang bermaksud membentuk aliansi militer. Bukan jawaban, tidak pernah ada dalam kesepakatan KAA yang bermaksud saling mendukung dalam hal persenjataan Bukan jawaban, karena perkembangan pengaruh komunisme maupun Liberalisme tidak menjadi bahasan dalam KAA, yang menjadi bahasan adalah imperialisme dan kolonialisme yang bertentangan dengan HAM. Bukan jawaban, karena para peserta KAA mengakui persamaan semua bangsa besar maupun kecil (Dasasila Bandung, butir 3.
209
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KARTU SOAL Tahun Pelajaran 2018/2019 Jenis Sekolah
: SMA
Kurikulum
: 2013
Kelas
: XII
Bentuk Soal
: Uraian
Mata Pelajaran
: Sej - IND
Nama Penyusun Pengetahuan/ Pemahaman
KOMPETENSI DASAR
Buku Sumber :
Menganalisis politik dan ekonomi pada masa awal kemerdekaan sampai masa
Nomor Soal 3
Demokrasi Liberal
Indonesia pada masa awal
Demokrasi Liberal.
MATERI Blokade ekonomi oleh Belanda
Bagaimanakah strategi atau kebijakan yang ditempuh pemerintah RI dalam menghadapi blockade ekonomi yang dilakukan Belanda ?
1. Melakukan diplomasi beras ke India
ekonomi Bangsa
sampai masa
Sebagai negara yang baru merdeka, kondisi ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan masih sangat tidak kondusif, diantaranya harus menghadapi blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda sejak bulan Nopember 1945 sehingga pintu keluar masuk perdagangan RI terhalang.
Kunci Jawaban: (ada 5 (lima) alternatif jawaban)
LINGKUP MATERI Perkembangan
kemerdekaan
√ Penalaran
RUMUSAN BUTIR SOAL
perkembangan Bangsa Indonesia
: Aplikasi
Kunci Jawaban
Usaha ini lebih bersifat politik dari pada ekonomi. Ketika diperoleh informasi rakyat India menderita kelaparan, pemerintah RI segera menyatakan bersedia membantu dengan mengirim 500.000 ton beras dengan harga yang sangat rendah sebagai imbalannya pemerintah India akan mengirimkan bahan pakaian dan obat-obatan yang sangat diperlukan rakyat Indonesia. 2. Mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri. Mengadakan kontak langsung dengan perusahaan swasta Amerika Serikat (Ibrantsen Inc.). Usaha ini dirintis oleh Banking and Trading Corporation (BTC), suatu badan perdagangan semi pemerintah yang dipimpin oleh Dr. Soemitro Djojohadikusumo dan Dr. Ong Eng Die. 3. Menembus blokade dengan pesawat ampibi dan kapal motor cepat menuju negara tetangga terdekat, yaitu Malaysia dan Singapura. Usaha tersebut dilakukan oleh
210
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
INDIKATOR SOAL Disajikan informasi tentang kesulitan ekonomi yang dialami Indonesia pada masa awal kemerdekaan, pesrta didik dapat
Angkatan Laut RI secara sistematis sejak tahun 1946 sampai akhir masa perang kemerdekaan. 4. Membentuk Indonesian Office (Indoff) Sejak tahun 1947 pemerintah RI membentuk perwakilan resmi di Singapura yang diberi nama Indonesian Office (Indoff). Indoff ini merupakan badan yang memperjuangkan kepentingan RI di luar negeri, namun secara rahasia berusaha menembus blokade ekonomi Belanda dengan perdagangan barter.
mengidentifikasi strategi Indonesia dalam menghadapi blockade ekonomi yang dilakukan Belanda.
211
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
KESIMPULAN Pendidikan
pada
abad
ke-21
ini
merupakan
pendidikan
yang
mengintegrasikan kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta penguasaan terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kecakapan tersebut dapat dikembangkan melalui berbagai model kegiatan pembelajaran berbasis pada aktivitas yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan materi pembelajaran. Selain itu kecakapan yang diperlukan dalam dunia pendidikan pada abad ke-21 adalah keterampilan berfikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills(HOTS)) yang sngat diperlukan dalam mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan global atau memiliki kemampuan dengan daya saing yang memadai dalam pergaulan internasional. Unit pembelajaran ini dibuat dalam rangka membantu pendidik dalam menciptakan proses pembelajaran yang berorientasi pada Higher-OrderThinking Skills (HOTS). Dalam melaksanakan pembelajaran berfikir tingkat tinggi harus dikaitkan dengan pertanyaan yang dimulai dari permasalahan kontekstual yang dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Unit pembelajaran Sejarah Indonesia kelas XII, program IPA/IPS/Bahasa ini tentang “Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959” ini terdiri atas Kompetensi Dasar (KD), rumusan Target Kompetensi, rincian Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK), aplikasi materi dunia nyata dengan uraian materi cukup rinci, aktivitas pembelajaran dengan Discovery Learning dan Problem Based Learning. Unit ini juga dilengkapi dengan contoh soal USBN walaupun sontoh soal terkait belum mencerminkan soal HOTS dan juga contoh pengembangan penilaian HOTS.
212
Unit Pembelajaran Perkembangan Politik dan Ekonomi Indonesia 1945-1959
UMPAN BALIK Setelah mempelajari unit pembelajaran ini, diharapkan terjadi umpan balik yang dapat mendukung kompetensi pendidik. Indikator tersebut dapat terlihat apabila pendidik mampu: 1. Mampu mengembangkan unit pembelajaran Sejarah Indonesia tingkat SMA
yang
disesuaikan
dengan
karakteristik
dan
tingkat
Indonesia
dengan
perkembangan peserta didik. 2. Merancang
proses
pembelajaran
Sejarah
menggunakan pendekatan saintifik yang menekankan pada keaktifan peserta didik untuk menemukan pengetahuan secara mandiri. 3. Memperbaiki proses pembelajaran Sejarah Indonesia di kelas XII, program IPA/IPS/Bahasa yang selama ini menggunakan metode konvensional menjadi pola pembelajaran berorientasi keterampilan abad ke-21 (kompetensi C4). 4. Membuat soal evaluasi yang harus disesuaikan dengan target KD sehingga benar-benar mengukur kemampuan yang semestinya harus dikuasai oleh Peserta didik. 5. Proses pembelajaran Sejarah Indonesia diarahkan membahas berbagai
permasalahan
kontekstual
nyata
dari
nilai-nilai
pembelajaran sejarah yang ada dalam kehidupan sehari-hari sehingga proses pembelajaran Sejarah indonesia di kelas XII, program IPA/IPS/Bahasa menjadi lebih bermakna.
213
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial
2019
http://p4tkpknips.kemdikbud.go.id [email protected] 0341 532100
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Unit Pembelajaran PKB melalui PKP berbasis zonasi
Mata Pelajaran Sejarah
PAKET 3 UNIT 3
Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial
2019
Unit Pembelajaran PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) MELALUI PENINGKATAN KOMPETENSI PEMBELAJARAN (PKP) BERBASIS ZONASI MATA PELAJARAN SEJARAH INDONESIA SMA/SMK
Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin
Penulis: Ani Juwita, S.Pd Penyunting: Yudi Setianto, M.Pd Didik Budi Handoko, S.Pd
Tata Letak : Agung Samudera Wibawa, S.E.Ak
Copyright © 2019 Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengopi sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikandan Kebudayaan.
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
DAFTAR ISI
Hal DAFTAR ISI _________________________________218 DAFTAR GAMBAR _____________________________220 DAFTAR TABEL _______________________________221 PENDAHULUAN _______________________________222 KOMPETENSI DASAR __________________________224 A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi _____________________________ 224 B. Indikator Pencapaian Kompetensi ______________________________________ 224 APLIKASI DI DUNIA NYATA _____________________226 A. Pasang Surut Hubungan Indonesia Malaysia _______________________ 226 B. Membumikan Hubungan Indonesia Malaysia __________________________ 227 SOAL-SOAL UN/USBN__________________________234 BAHAN PEMBELAJARAN ________________________238 A. Aktivitas Pembelajaran ___________________________________________________ 238 B. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) ____________________________________ 243 Lembar Kerja Peserta Didik 1 (LKPD 1) ________________________________________ 243 Lembar Kerja Peserta Didik 2 (LKPD 2) ________________________________________ 245 Lembar Kerja Peserta Didik 3 (LKPD 3) ________________________________________ 247 Lembar Kerja Peserta Didik 4 (LKPD 4) ________________________________________ 248
C. Bahan Bacaan ____________________________________________________________ 251 Sejarah Munculnya Demokrasi Terpimpin _________________________________ 251 Kebijakan Politik Pada Masa Demokrasi Terpimpin ___________________________ 254 Kebijakan Ekonomi Pada Masa Demokrasi Terpimpin ________________________ 259 Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin ______ 261
PENGEMBANGAN PENILAIAN ____________________263 A. Pembahasan Soal-soal __________________________________________________ 263 B. Mengembangkan Soal HOTS _____________________________________________ 267
218
Unit Pembelajaran Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin
KESIMPULAN ________________________________ 271 UMPAN BALIK _______________________________ 273
219
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
DAFTAR GAMBAR Hal Gambar 1. Bendera Indonesia dan Malaysia. _________________________________ 229 Gambar 2. Joko Widodo Bertemu WNI di Serawak, Malaysia _______________ 231 Gambar 3. Teks dekrit presiden ________________________________________________ 253 Gambar 4. Pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 255 Gambar 5. Spektrum politik hubungan Indonesia-Malaysia tahun 1963-1966 ______________________________________________________________________________ 258 Gambar 6. Gelora Bung Karno __________________________________________________ 260
220
Unit Pembelajaran Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin
DAFTAR TABEL Hal Tabel 1. Target Kompetensi Dasar _____________________________________________ 224 Tabel 2. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) _____________________________ 225 Tabel 3. Desain Aktivitas Pembelajaran ________________________________________ 23 Tabel 4. Kisi-kisi soal HOTS topik Indonesia pada masa demokrasi terpimpin _______________________________________________________________________________ 268
221
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
PENDAHULUAN Unit ini disusun sebagai salah satu alternatif sumber bahan ajar bagi guru untuk memahami topik Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin. Melalui pembahasan materi yang terdapat pada Unit ini, guru dapat memiliki dasar pengetahuan untuk mengajarkan materi yang sama ke peserta didiknya yang disesuaikan dengan indikator yang telah disusun, dan terutama dalam memfasilitasi kemampuan bernalar peserta didik. Selain itu, materi ini juga aplikatif untuk guru sendiri sehingga mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rangka memudahkan guru mempelajarinya konten dan cara mengajarkannya, di dalam unit ini dimuat kompetensi dasar terkait yang memuat target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan bacaan tentang aplikasi topik Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin pada masa sekarang, soal-soal tes USBN topik ini di tiga tahun terakhir sebagai acuan dalam menyusun soal sejenis, deskripsi alternatif aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik (LKPD) yang dapat digunakan guru untuk memfasilitasi pembelajaran, bahan bacaan yang dapat dipelajari oleh guru, maupun peserta didik, dan deskripsi prosedur mengembangkan soal HOTS. Komponen-komponen di dalam unit ini dikembangkan dengan tujuan agar guru dapat dengan mudah memfasilitasi peserta didik mendeskripsikan Interaksi antara Makhluk Hidup dan Lingkungan serta hubungannya
dengan
masalah-masalah
yang
berhubungan
dengan
kehidupan sehari-hari, melakukan percobaannya, sekaligus mendorong peserta didik mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi. Topik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin yang dikembangkan pada bahan bacaan terdiri atas subtopik Sejarah Munculnya Demokrasi Terpimpin, Kebijakan Politik pada Masa Demokrasi Terpimpin pada Masa Demokrasi Terpimpin, Kebijkan Ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin, dan dampak kebijakan Pilitik dan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin pada Masa
222
Unit Pembelajaran Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin
Sekarang. Selain itu, unit ini dilengkapi dengan empat buah LKPD, yaitu 1) identifikasi Sejarah Munculnya Demokrasi Terpimpin; 2) Analisa Kebijakan Politik pada Masa Demokrasi Terpimpin pada Masa Demokrasi Terpimpin;3) AnalisaKebijkan Ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin; dan 4) analisis dampak kebijakan Pilitik dan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin pada Masa Sekarang. LKPD dikembangkan secara aplikatif agar guru mudah mengimplementasikannya di kelas.
223
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
KOMPETENSI DASAR A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas XII: Tabel 1. Target Kompetensi Dasar
No.
Kompetensi Dasar
Target Kompetensi
Kelas
3.4
Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin.
XII
4.4
Melakukan penelitian sederhana tentang kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis yang diamati
1. Menganalisis perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. 2. Menganalisis perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin 1. Melakukan penelitian sederhana tentang kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. 2. Menyajikan hasil penelitian sederhana tentang kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin.
XII
B. Indikator Pencapaian Kompetensi Kompetensi dasar dikembangkan menjadi beberapa indikator pencapaian kompetensi. Indikator ini menjadi acuan bagi guru untuk mengukur pencapaian kompetensi dasar. Kompetensi Dasar 3.4 dan 4.4 di kelas XII dikembangkan menjadi 7 indikator untuk ranah pengetahuan dan 3 indikator untuk ranah keterampilan. Dalam rangka memudahkan guru menentukan indikator yang sesuai dengan tuntutan kompetensi dasar, indikator dibagi menjadi ke dalam tiga kategori, yaitu indikator pendukung, indikator kunci, dan indikator pengayaan. Berikut
224
Unit Pembelajaran Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin
ini rincian indikator yang dikembangkan pada Kompetensi Dasar 3.4 dan 4.4 di kelas XII. Tabel 2. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
IPK Pengetahuan
IPK Keterampilan
IPK Penunjang 3.4.1 Menjelaskan peta kekuatan 4.4.1 Mengumpulkan bukti-bukti politik nasional pada akhir sejarah tentang kehidupan masa Demokrasi Liberal politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin 3.4.2 Menjelaskan masa peralihan dari masa demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin 3.4.3 Menguraikan penyebab munculnya Demokrasi Terpimpin IPK Kunci 3.4.4 Menganalisis kebijakan politik 4.4.2 Melakukan penelitian pada masa demokrasi sederhana tentang kehidupan terpimpin politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. 3.4.5 Menganalisis kronologi 4.4.3 Menyajikan hasil penelitian pembebasan Irian Barat dan sederhana tentang kehidupan konfrontasi terhadap Malaysia politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin dalam bentuk artikel. 3.4.6 Menganalisis perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin IPK Pengayaan 3.4.7 Merumuskan keterkaitan dampak kebijakan politik dan ekonomi masa Demokrasi Terpimpin pada masa sekarang
225
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
APLIKASI DI DUNIA NYATA A. Pasang Surut Hubungan Indonesia Malaysia Satu tahun sudah Perdana Menteri Mahathir Mohamad mempimpin Malaysia. Selama menjabat, dirinya pun membeberkan hubungan Indonesia dengan Malaysia selama ini. Dalam wawancara ekslusif, dirinya mengatakan, hubungan Indonesia Malaysia kerap kali berubah-ubah. "Ini apa yang dikatakan love-hate relationship. Kita menyadari, tapi hal-hal seperti itu tidak mengganggu friendship kedua negara," ujarnya dalam wawancara ekslusif bersama Koran Sindo, Sindonews, serta iNews TV, belum lama ini. Menurutnya, di Indonesia terdapat 250 juta penduduk dan sering terjadi keributan-keributan dalam segala aspek. Namun, hal tersebut tidak membuat persahabatan kedua negara surut.
"Bila ada demonstrasi biasanya itu dibuat oleh golongan yang kecil saja. Kami tidak pernah mempersoalkan hal itu," ujarnya. Dirinya mengatakan, perubahan-perubahan terjadi di Indonesia. Tapi, tidak mengubah Malaysia yang selalu ingin hubungan negara tetangga selalu baik. "Kita menghargai cara negara tetangga memilih demokrasi atau otokrasi,
226
Unit Pembelajaran Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin
karena itu adalah hak Indonesia, kita tidak berhak campur tangan atau berpendapat tentang siapa yang sepatutnya untuk memerintah," ujarnya. Dirinya mengatakan, kalau Indonesia memilih otokrasi maka itulah pilihan Indonesia. Kalau pilih demokrasi, itu juga pilihan Indonesia. "Dan kita (Malaysia), apapun keputusan Indonesia (tidak mencampuri), sehingga jalinan hubungan dengan negara tetangga lebih baik," ujarnya. (rzy) (https://news.okezone.com/read/2019/05/10/18/2053838/hubunga n-indonesia-malaysia-mahathir-love-hate-relationship)
B. Membumikan Hubungan Indonesia Malaysia Dalam sejarah pembentukan negara Indonesia dan Malaysia ada satu hal yang sejak awal selalu kita ingat dan selalu didengungkan, yakni bahwa kita merupakan bagian dari wilayah yang bernama “Nusantara”. Nusantara adalah nama yang digunakan pada masa lampau bagi kepulauan Indonesia di zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Wilayah Nusantara mencakup negara Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Berdasarkan catatan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), selama abad ke-16 dan ke-17, kerajaan-kerajaan seperti Mataram, Aceh, Melaka, Makassar, Banten, bertumbuh-kembang dan berjatuhan. Selama kurun waktu itu, bahasa Melayu tampil sebagai bahasa terpenting untuk aktivitas perdagangan dan keagamaan (Islam). Kesultananan Melaka abad ke-16 merupakan contoh pertama sebuah kerajaan yang berkebudayaan dan berbahasa Melayu di kurun waktu awal modern itu. Nusantara dan bahasa Melayu menjadi salah satu faktor yang menjadikan Malaysia dan Indonesia seperti layaknya adik dan kakak yang satu sama lain saling mengisi, berdekatan, dan selalu saling membantu.
227
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Peran Mahasiswa Sebagai Agent of Change Mahasiswa sebagai agent of change tentunya selalu berada di garda terdepan dalam upaya untuk selalu memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negaranya. Hal tersebut disebabkan karena mahasiswa sebagai generasi muda selalu berupaya meluruskan segala hal yang negatif untuk kembali diarahkan ke jalur yang baik dan positif. Sebagai contoh yang paling mudah kita ingat di Indonesia adalah peristiwa reformasi tahun 1998 di mana saat itu mahasiswa bersatu untuk melawan tirani kekuatan kekuasaan yang telah menggurita sehingga menyebabkan kehancuran bangsa. Meski saat itu mahasiswi berada d bawah tekanan dan juga ancaman yang serius, namun hal tersebut tidak meruntuhkan semangat para generasi muda untuk tetap menyuarakan adanya perubahan, hingga akhirnya mimpi tersebut dapat tercapai. Kegigihan dan kekuatan para pemuda dan mahasiswa Indonesia dalam upaya untuk membantu rakyat dan Bangsa Indonesia pastinya akan terus terbawa dari generasi ke generasi berikutnya. Jiwa patrotisme dan semangat kebangsaan demi rakyat bukan hanya akan terus menggelora, akan tetapi juga terus dipupuk agar mahasiswa dan pemuda sebagai agen of change selalu berada dalam jalur yang benar sesuai cita-cita dan semangat konstitusi Indonesia. Perjuangan para pemuda dan mahasiswa untuk membantu bangsa dan rakyatnya bukan hanya terjadi di Indonesia, akan tetapi juga terjadi di Malaysia. Pemuda dan mahasiswa di Malaysia juga menjadi tokoh utama dalam upaya menjadikan bangsa Malaysia menjadi bangsa yang maju. Sejak dikumandangkannya kemerdekaan Negara Malaysia pada 1957, pemuda dan mahasiswa juga menjadi aktor utama dalam upaya menjadikan Malaysia sebagai negara yang maju dan bermartabat.
228
Unit Pembelajaran Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin
Para tokoh seperti Mahatir Mohamad dan Anwar Ibrahim adalah tokoh muda pada zamannya yang memiliki peranan penting dalam upaya memajukan Negara Malaysia. Hasilnya bisa kita lihat saat ini di mana Malaysia bukan hanya maju secara infrastruktur akan tetapi juga memiliki karakter kebangsaan yang kuat sebagaimana cita-cita yang dicantumkan dalam Konstitusi Federal Malaysia. Kerjasama Pendidikan Indonesia-Malaysia
Gambar 1. Bendera Indonesia dan Malaysia. (Foto: Flickr/Everyone Sinks Starco & Dok. freegreatpicture)
Pasca-Negara Malaysia mendeklarasikan kemerdekaanya pada tanggal 31 Agustus 1957, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia warga negaranya, pemerintah Malaysia berupaya secara serius untuk fokus membesarkan pendidikan terlebih dahulu dengan cara menyekolahkan para gurunya untuk belajar ke Indonesia. Mungkin kita pernah mendengar pada periode dekade tahun 70 dan 80-an banyak guru-guru Indonesia yang diminta mengajar di Malaysia, mulai dari guru SD, SMP, sampai SMA. Sementara anak-anak muda yang baru lulus sekolah menengah atas dan guru-guru muda Malaysia disekolahkan dan kuliah di beberapa universitas di Indonesia. Program ini dilakukan oleh Malaysia pada periode era tahun 70 dan 80-an.
229
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Pemberitaan
Kompas
pada
1971
memberitakan
bahwa
Indonesia
memberangkatkan 48 guru berijazah sarjana untuk mengajar di Malaysia. Pengiriman guru sekolah menengah ini untuk meningkatkan mutu sekolah menengah di Malaysia yang menggunakan pengantar bahasa Melayu. Tahun 1968 dikirim 44 guru dan pada 1970 sebanyak 100 guru. Selain itu, mungkin kita juga banyak mendengar dari para orang tua bahwa banyak pelajar dari Malaysia di era tahun 80-an yang belajar di IKIP atau terkenal juga dengan istilah sekolah calon guru. Hal tersebut adalah bagian dari upaya Malaysia untuk mengejar ketertinggalnnya di mana kebijakan yang dibangun adalah dengan melakukan percepatan pendidikan khususnya untuk para guru. Kini fakta yang terjadi adalah sebaliknya. Indonesia saat ini justru banyak belajar ke Malaysia. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya mahasiswa Indonesia yang belajar di Malaysia mulai strata 1 (Bachelor Degree) sampai dengan program Doktor. Menurut data dari kedutaan besar Malaysia di Jakarta, setidaknya ada 11.000 mahasiswa asal Indonesia yang sedang belajar di Malaysia, sedangkan mahasiswa Malaysia yang sedang belajar di Indonesia ada sekitar 4.500 orang. Pemerintah Malaysia setiap tahunnya memberikan 5.000 beasiswa kepada para mahasiswa asal Indonesia yang sedang studi di Malaysia, baik untuk S-1, S-2, ataupun S-3. Hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi mahasiswa Indonesia untuk belajar di Malaysia. Jumlah mahasiswa yang kuliah dan belajar di kedua negara tersebut menjadi salah satu faktor perekat antara lndonesia dan Malaysia. Pada saat situasi sulit ketika ada konflik antara Indonesia dan Malaysia yang terjadi secara tidak sengaja, maka para mahasiswa yang sedang belajar tersebut menjadi kunci untuk menenangkan masyarakat di kedua negara.
230
Unit Pembelajaran Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin
Peran PKPMI dan PPI Malaysia
Gambar 2. Joko Widodo Bertemu WNI di Serawak, Malaysia
(Foto: Dok. Biro Pers Setpres) Salah satu organisasi yang cukup dikenal yang menaungi para mahasiswa yang sedang belajar di Malaysia dan Indonesia adalah Persatuan Kebangsaan Pelajar Malaysia di Indonesia (PKPMI) dan Persatuan Pelajar IndonesiMalaysia (PPIM). PKPMI yang saat ini sudah berusia 50 tahun menjadi salah satu organisasi mahasiswa Malaysia yang berada di luar negeri yang tertua. Begitupun dengan PPI Malaysia yang pada 8 Desember 2018 akan menyelenggarakan kongres ke-20 di Johor Malaysia juga menjadi salah satu organisasi mahasiswa Indonesia yang berada di luar negeri yang juga tertua. Hubungan baik antara kedua organisasi mahasiswa PKPMI dan PPI Malaysia ternyata sudah terbentuk dan terbina cukup lama. Banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh kedua organisasi tersebut yang notabene bertujuan untuk membumikan hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia. Seminar, konferensi dan kegiatan ilmiah dengan tema yang membangkitkan semangat persaudaraan antara Indonesia dan Malaysia selalu diselenggarakan oleh kedua organisasi tersebut dengan menghadirkan para tokoh dan pejabat di antara kedua negara.
231
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Tentunya semua kegiatan yang diselenggarakan oleh PKPMI dan PPI Malaysia tersebut selalu di-backup oleh pemerintah kedua negara melalui KBRI Indonesia yang berada di Kuala Lumpur dan Embassy Malaysia yang berada di Jakarta. Hubungan baik antara kedua organisasi tersebut terus dibina dan dipupuk secara kontinyu sehingga meskipun kepengurusan organisasi PKPMI dan PPI Malaysia berganti setiap tahun, namun kerjasama dan hubungan emosional tetap terjaga dan terpelihara. Oleh karenanya jangan heran apabila ada isu ataupun letupan kecil yang akan membuat retaknya hubungan Indonesia dan Malaysia, maka PKPMI dan PPI Malaysia akan berada di garda terdepan untuk menenangkan masyarakat dan membuat suasana kedua negara menjadi tenang kembali. Tentunya kita berharap agar kerjasama dan hubungan baik antara kedua organisasi mahasiswa tersebut dapat juga ditiru oleh organisasi mahasiswa di negara lainnya. Selamat ulang tahun PKPMI yang ke-50 dan selamat berkongres ke-20 untuk PPI Malaysia. *) Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum, International Islamic University Malaysia (IIUM). Wakil Koordinator Bidang Hukum dan Advokasi PPI Malaysia. Bekerja di Mahkamah Konstitusi. Sumber: https://kumparan.com/hani-adhani/membumikan-hubunganindonesia-dan-malaysia-1543816980232678680 Berdasarkan artikel Pasang Surut Hubungan Indonesia Malaysia dan Membumikan Hubungan Indonesia diatas dapat disimpulkan bahwa hubungan Indonesia dan Malaysia tidaklah selalu baik. Sebagai dua negara yang bertetangga, bahkan sering disebut negara serumpun, potensi kerjasama maupun potensi konflik antar dua negara tersebut besar.
232
Unit Pembelajaran Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin
Kerjasama yang terjalin antara Indonesia Malaysia terwujud dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Dalam bidang pendidikan, antara Indonesia dan Malaysia menjalin hubungan dengan mengadakan pertukaran pelajar setiap tahunnya.Sedangkan dalam bidang ekonomi banyaknya investor-investor dari Malaysia yang berinvestasi di Indonesia telah membantu pemerintah Indonesia di dalam mengentaskan pengangguran. Investor dari Malaysia banyak menanamkan investasinya dalam industri perkebunan kelapa sawit. Hal ini tentu menguntungkan bagi kedua belah pihak. Selain itu, di Malaysia juga banyak di tempatkannya Tenaga Kerja dari Indonesia yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT), petugas medis, pekerja bangunan serta tenaga profesional lainnya. Kerjasama yang telah terjalin hendaknya menjadi acuan bagaimana menjiln hubungan di masa akan datang. Karena sebagai negara terdekat pasti banyak sekali perselisihan misalnya masalah wilayah (perselisihan batas wilayah Ambalat, perselisihan Sipadan dan likitan) maupun masalah budaya (Kepemilikan lagu Rasa Sayange, Batik). Oleh karena itu kita harus saling menghormati dan menghargai agar tercipta hubungan kedua negara yang tetap kondusif. Cobalah kalaian tunjukkan sikap apa yang dapat menunjukkan saling menghormati dan menghormati dengan negara tetangga!
233
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
SOAL-SOAL UN/USBN Berikut ini contoh soal-soal USBN topik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin pada Kompetensi Dasar 3.4 Menganalisis
perkembangan
kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin berdasarkan karakteristik yang diamati (Permendikbud Nomor 37, 2018). Soal-soal ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana berlatih bagi peserta didik untuk menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini juga dapat menjadi acuan ketika Saudara akan mengembangkan soal yang setipe pada topik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. 1. Soal USBN tahun 2017, Jawa Timur No. 1
Soal PKI tercatat sejak masa pergerakan nasional hingga masa setelah kemerdekaan telah melakukan pemberontakan sebanyak tiga kali dan pemberontakan yang terbesar pada tahun 1965 sehingga mendorong para mahasiswa dan pelajar menuntut pembubaran PKI dengan alasan .... A. idiologi PKI berasal dari luar Indonesia yang berhaluan kiri B. PKI berhasil menjadi empat besar dalam pemilu 1955 C. mahasiswa menginginkan partai tandingan untuk PKI D. para mahasiswa ingin menggantikan kekuatan dari PKI E. PKI mengembangkan ideologi yang membahayakan NKRI
Identifikasi Level Kognitif
: Pengetahuan dan Pemahaman (Menentukan/C3)
Indikator yang bersesuaian
:
Diketahui Ditanyakan Materi yang dibutuhkan
234
3.4 Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. Peranan pemerintah Indonesia dalam perdamaian : dunia : Cara yang ditempuh pemerintah Indonesia dalam perdamaian dunia : Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pada masa Demokrasi Terpimpin
Unit Pembelajaran Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin
2. Soal USBN tahun 2016, Jawa Timur No. 1
Soal Pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah Indonesia turut aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Salah satunya berupaya untuk meredakan adanya perang dingin antara blok barat dengan blok timur. Untuk mencapai perdamaian dunia tersebut dilakukan dengan cara .... A. tidak ikut serta menjadi anggota SEATO B. ikut mengirim pasukan perdamaian dunia C. ikut memprakarsai pembentukan Non Blok D. Indonesia kembali menjadi anggota PBB E. membentuk perdagangan bebas di ASEAN
Identifikasi Level Kognitif
: Pengetahuan dan Pemahaman (Menentukan/C3)
Indikator yang bersesuaian
:
Diketahui Ditanyakan Materi yang dibutuhkan
3.4 Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. : Peranan pemerintah Indonesia dalam perdamaian dunia : Cara yang ditempuh pemerintah Indonesia dalam perdamaian dunia : Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pada masa Demokrasi Terpimpin
3. Soal USBN tahun 2016, Jawa Timur No. 1
Soal Perhatikan tabel berikut ini : No X 1 Bubaran PKI beserta ormasnya 2. Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur PKI 3 Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN
Y Dihapusnya dwi fungsi ABRI Turunkan harga-harga barang Penyelengaraan otonomi daerah seluas-luasnya
235
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Yang merupakan tuntutan para demonstran yang tergabung dalam angkatan 66 ditunjukkan pada nomor .... A. X1, X2, dan X3 B. X1, X2, dan Y2 C. X1, X3, dan Y2 D. X2, X3, dan Y2 E. X3, Y2, d.an Y3 Identifikasi Level Kognitif
:
Indikator yang bersesuaian
:
Diketahui
:
Ditanyakan
:
Materi yang dibutuhkan
:
Pengetahuan dan Pemahaman (Menentukan/C3) 3.4 Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. Fakta-fakta tentang tuntutan para demonstran yang tergabung dalam angkatan 66 Tuntutan para demonstran yang tergabung dalam angkatan 66 Dampak kebijakan politik dan ekonomi masa Demokrasi Terpimpin
4. Soal USBN tahun 2016, Jawa Timur No. 1
Soal Perhatikan beberapa kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin ! (1) Pengangkatan presiden seumur hidup (2) Pembubaran DPR hasil pemilu 1955 (3) Presiden menunjuk anggota MPRS dan DPAS Kesimpulan dari informasi di atas adalah .... A. MPRS merupakan mandataris presiden B. kedudukan DPR di bawah presiden C. kerja sama yang baik antar lembaga negara D. kekuasaan presiden semakin dominan E. Indonesia dalam keadaan darurat perang
Identifikasi Level Kognitif
236
: Pengetahuan dan Pemahaman (Menentukan/C3)
Unit Pembelajaran Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin
Indikator yang bersesuaian Diketahui Ditanyakan Materi yang dibutuhkan
3.4 Menganalisis perkembangan kehidupan politik : dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. : Kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin : Kesimpulan kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pada masa : Demokrasi Terpimpin
237
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
BAHAN PEMBELAJARAN Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini merupakan contoh panduan pembelajaran yang dapat dimplementasikan oleh Saudara ketika akan membelajarkan topik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. Bahan pembelajaran dikembangkan dengan prinsip berpusat pada peserta didik dan berusaha memfasilitasi kemampuan berpikir tingkat tinggi. Bahan pembelajaran ini berisikan rincian aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik yang digunakan , dan bahan bacaannya.
A. Aktivitas Pembelajaran Aktivitas pembelajaran berisi rincian alternatif kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru dan peserta untuk mencapai kompetensi pada topik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. Sebelum menguraikan aktivitas pembelajaran, terlebih dahulu disusun desain aktivitas pembelajaran yang dapat dilihat pada Tabel 3. Berdasarkan Tabel 3, dapat terlihat aktivitas pembelajaran untuk mencapai masing-masing indikator yang telah ditetapkan, yang dapat dicapai dalam empat kali pertemuan. Aktivitas pembelajaran akan diuraikan lebih rinci, menjadi
empat
skenario
pembelajaran.
Pengembangan
skenario
pembelajaran mengacu pada kriteria yang ditetapkan pada Standar Proses (Permendikbud nomor 22 tahun 2016). Berikut ini rincian aktivitas pembelajaran untuk masing-masing pertemuan.
238
Unit Pembelajaran Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin
B. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Berikut ini 4 (empat) lembar kerja peserta didik yang digunakan dalam aktivitas pembelajaran, yaitu: 1) LKPD 1. Identifikasi latar belakang demokrasi terpimpin; 2) LKPD 2. Kebijakan Politik pada masa demokrasi terpimpin; 3) LKPD 3. Kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin; 4) LKPS 4. Analisa Keterkaitan Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin pada Masa Sekarang.
Lembar Kerja Peserta Didik 1 (LKPD 1) Identifikasi Latar Belakang Demokrasi Terpimpin Pada aktivitas ini, saudara akan melaksanakan kegiatan pengumpulan sumber perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa akhir Demokrasi Liberal, masa peralihan dari masa demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin serta faktor penyebab munculnya Demokrasi Terpimpin. Saudara akan secara mandiri bekerja berkelompok untuk mengisi tabel pengamatan dan
menjawab
pertanyaan.
Diharapkan
setiap
kelompok
dapat
menyelesaikan aktivitas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Judul: Latar Belakang Demokrasi Terpimpin Tujuan: Mengidentifikasi perkembangan kehidupan
politik bangsa
Indonesia pada masa akhir Demokrasi Liberal, masa peralihan dari masa demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin serta faktor penyebab munculnya Demokrasi Terpimpin berdasarkan diskusi hasil pengamatan melalui artikel/video. Alat dan Bahan: 1.
Artikel (misal: https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_(1959%E2%80%9319
243
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
65) /Video Sejarah Demokrasi terpimpin (https://youtu.be/q_huIRBC3VU atau https://youtu.be/lRY-dVRf-Jk ); 2.
Pemutar video/komputer; dan
3.
LCD proyektor.
Prosedur Kegiatan: 1.
Saudara akan mengamati video tentang Sejarah Demokrasi Terpimpin. Pada saat mengamati, identifikasi 1) kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa akhir Demokrasi Liberal; 2) Analisa kebijakan politik pada masa Demokrasi Terpimpin; dan 3) faktor penyebab munculnya Demokrasi Terpimpin Selain itu, buatlah pertanyaan tentang isi video yang menurut kamu belum bisa dipahami.
2.
Amati video Sejarah Demokrasi Terpimpin tersebut.
3.
Tuliskan pertanyaan tentang isi video yang menurut saudara belum bisa dipahami. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________
4.
Berdasarkan hasil pengamatan video, tuliskan: a. kehidupan
politik bangsa Indonesia pada masa akhir Demokrasi
Liberal b. kondisi Indonesia pada masa peralihan dari masa demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin c. faktor penyebab munculnya Demokrasi Terpimpin 5.
Tuliskan kesimpulan dari kegiatan yang telah dilakukan. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________
244
Unit Pembelajaran Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin
Lembar Kerja Peserta Didik 2 (LKPD 2) Analisa Kebijakan Politik Pada Masa Demokrasi Terpimpin Pada aktivitas ini, saudara akan melaksanakan kegiatan analisis data informasi yang terkait dengan kebijakan-kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin, pembebasan Irian Barat dan konfrontasi terhadap Malaysia, melalui bacaan, dan atau internet serta sumber sejarah lain. Saudara akan secara mandiri bekerja berkelompok untuk mengisi tabel pengamatan dan menjawab pertanyaan. Diharapkan setiap kelompok dapat menyelesaikan aktivitas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Judul: Analisa Kebijakan Politik pada masa Demokrasi Terpimpin Tujuan: Menganalisis data informasi yang terkait dengan kebijakankebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin, pembebasan Irian Barat dan konfrontasi terhadap Malaysia berdasarkan diskusi hasil pengamatan melalui artikel/video. Alat dan Bahan: 1. Pemutar video/komputer; dan 2.
LCD proyektor.
Prosedur Kegiatan: 1. Saudara akan diberikan 3 masalah besar yaitu: a. Kebijakan-kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin b. Kronologi pembebasan Irian Barat c. Kronologi konfrontasi terhadap Malaysia 2. Saudara membuat 6 kelompok yang terdiri dari 5-6 orang 3. Setiap masalah yang ada akan dianalisa oleh 2 kelompok dengan sumber yang berbeda, misalnya: a. Kebijakan-kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin
Kelompok 1 melakukan pengumpulan data dan informasi dari sumber tertulis yang ada diperpustakaan
Kelompok 2 melakukan pengumpulan data dan informasi dari berbagai artikel yang ada di internet
245
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
b. Kronologi pembebasan Irian Barat
Kelompok 3 melakukan pengumpulan data dan informasi dari sumber tertulis yang ada diperpustakaan
Kelompok 4 melakukan pengumpulan data dan informasi dari berbagai artikel yang ada di internet
c. Kronologi konfrontasi terhadap Malaysia
Kelompok 5 melakukan pengumpulan data dan informasi dari sumber tertulis yang ada diperpustakaan
Kelompok 6 melakukan pengumpulan data dan informasi dari berbagai artikel yang ada di internet
4. Masing-masing kelompok menentukan penyelesaian masalah dengan berbagai macam alternatif penyelesaian. 5. Masing-masing kelompok menyajikan hasil diskusi dalam bentuk artikel sederhana, dengan format sebagai berikut : Nama Kelompok: Nama Anggota: Judul (Sumber Pengamatan) Hasil pengamatan
246
Unit Pembelajaran Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin
6. Masing-masing kelompok melakukan refleksi dengan mencari persamaan dan saling melengkapi informasi yang dihasilkan dari pengamatan berbagai sumber
Lembar Kerja Peserta Didik 3 (LKPD 3) Kebijakan Ekonomi Pada Masa Demokrasi Terpimpin Pada aktivitas ini, saudara akan melaksanakan kegiatan analisis data informasi yang terkait dengan kebijakan-kebijakan Ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Saudara akan secara mandiri bekerja berkelompok untuk mengisi tabel pengamatan dan menjawab pertanyaan. Diharapkan setiap kelompok dapat menyelesaikan aktivitas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Judul: Analisa Kebijakan Ekonomi Pada Masa Demokrasi Terpimpin Tujuan: Mengidentifikasi perkembangan kehidupan
ekonomi bangsa
Indonesia pada Demokrasi Terpimpin berdasarkan diskusi hasil pengamatan melalui artikel. Alat dan Bahan: 1. Artikel (misal: http://materi4belajar.blogspot.com/2017/11/perkembangan-ekonomiindonesia-masa.html, https://www.slideshare.net/LulaWanitama/sistem-ekonomi-demokrasiterpimpin, http://www.donisetyawan.com/ekonomi-pada-demokrasiterpimpin/) 2. komputer; dan 3.
LCD proyektor.
Prosedur Kegiatan: 1. Saudara akan mengamati artikel tentang perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada Demokrasi Terpimpin. Pada saat mengamati, identifikasi 1) kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada
247
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
masa Demokrasi Terpimpin; 2) Kebijakan-kebijakan apa saja yang muncul pada masa Demokrasi Terpimpin. Selain itu, buatlah pertanyaan tentang isi artikel yang menurut kamu belum bisa dipahami. 2. Amati artikel perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada Demokrasi Terpimpin tersebut. 3. Tuliskan pertanyaan tentang isi artikel yang menurut saudara belum bisa dipahami. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 4. Berdasarkan hasil pengamatan artikel, tuliskan: a. kehidupan
politik bangsa Indonesia pada masa akhir Demokrasi
Liberal b. kondisi Indonesia pada masa peralihan dari masa demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin c. faktor penyebab munculnya Demokrasi Terpimpin 5. Tuliskan kesimpulan dari kegiatan yang telah dilakukan. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________
Lembar Kerja Peserta Didik 4 (LKPD 4) Analisa Keterkaitan Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin pada Masa Sekarang Pada aktivitas ini, saudara akan melaksanakan kegiatan pengumpulan sumber dampak kebijakan politik dan ekonomi masa Demokrasi Terpimpin pada masa sekarang. Saudara akan secara mandiri bekerja berkelompok untuk melakukan penelitian sederhana dan melaporkannya dalam bentuk
248
Unit Pembelajaran Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin
artikel. Diharapkan setiap kelompok dapat menyelesaikan aktivitas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Judul: Analisa Keterkaitan Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin pada Masa Sekarang Tujuan: Merumuskan tentang dampak kebijakan politik dan ekonomi masa Demokrasi Terpimpin pada masa sekarang berdasarkan sumber yang didapat dari hasil penelitian. Alat dan Bahan: 1. Artikel (misal: https://hukamnas.com/dampak-demokrasi-terpimpin, https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/regional/dampak-demokrasiterpimpin, https://www.academia.edu/23359860/RANGKUMAN_KEHIDUPAN_POLI TIK_DAN_EKONOMI_PADA_MASA_DEMOKRASI_LIBERAL_DAN_DEMOKR ASI_TERPIMPIN) /Video Sejarah Demokrasi terpimpin (https://youtu.be/q_huIRBC3VU,https://youtu.be/lRY-dVRf-Jk, https://www.youtube.com/watch?v=iqAiRC_85g4 ); 2. Pemutar video/komputer; dan 3.
LCD proyektor.
Prosedur Kegiatan: 1. Saudara akan mengamati artikel dan video tentang dampak kebijakan politik dan ekonomi masa Demokrasi Terpimpin. Pada saat mengamati, identifikasi 1) dampak kebijakan politik masa Demokrasi Terpimpin; 2) dampak kebijakan
ekonomi masa Demokrasi Terpimpin pada masa
sekarang, buatlah pertanyaan tentang isi video yang menurut kamu belum bisa dipahami dan kaitkan dengan pengaruh yang masih terjadi saat ini. 2. Secara berkelompok saudara membuat membuat sebuah perencanaan bagaimana proyek mereka dilaksanakan. Konsultasikan kepada guru apakah proyek yang direncanakan sudah runtut sesuai dengan kaidah
249
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
penelitian sejarah, rasional, logis serta bermanfaat bagi pembelajaran mereka. 3. Buatlah jadwal yang sesuai agar proyek dapat terselesaikan secara baik dengan menggunakan waktu yang efektif 4. Sebelum melaksanakan kegiatan penelitian, saudara tenentukan terlebih dahulu topik yang akan ditulis. 5. Sesuai perencanaan proyek dan jadwal secara berkelompok lakukan: a. Pengumpulan informasi atau bukti sejarah dapat melalui buku-buku dari perpustakaan, dokumen resmi, arsip,artikel dari diinternet b. Verivikasi sumber yang didapat apakahsesuai atau tidak dengan materi atau masalah yang akan saudara tulis c. Analisislah segala informasi yang saudara dapat d. Langkah selanjutnya adalah membuat hasil penelitian sejarah (historiografi) dalam sebuah artikel sederhana, dengan format: Nama Kelompok: Nama anggota kelompok: Kelas:
JUDUL ARTIKEL Ringkasan Materi
Pembahasan Materi
Daftar Pustaka
250
Unit Pembelajaran Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin
6. Selama kegiatan proyek setiap kelompok harus melaporkan kegiatannya dengan format: KARTU MONITORING PROYEK SEJARAH NO 1
PROGRES KEGIATAN
TANGGAL KONSULTASI
TTD GURU
2 3 dst 7. Presentasikan hasil proyek kelompok saudara 8. Lakukan evaluasi kesulitan dan pengalaman lain selama kegiatan pembelajaran C. Bahan Bacaan
Sejarah Munculnya Demokrasi Terpimpin Sejarah Indonesia (1959–1965) adalah masa di mana sistem Demokrasi Terpimpin sempat berjalan di Indonesia. Demokrasi Terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno. Konsep sistem Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November1956. (https://id.wikipedia.org/wiki/Dekret_Presiden_5_Juli_1959). Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno: 1. Dari segi keamanan nasional: Banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal, menyebabkan ketidakstabilan negara. 2. Dari segi perekonomian: Sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang
251
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat. 3. Dari segi politik: Konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950. Masa Demokrasi Terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno agar Undang-Undang yang digunakan untuk menggantikan UUDS 1950 adalah UUD 1945. Namun usulan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Sebagai tindak lanjut usulannya, diadakan pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh anggota konstituante. Pemungutan suara ini dilakukan dalam rangka mengatasi konflik yang timbul dari pro kontra akan usulan Presiden Soekarno tersebut. Hasil pemungutan suara menunjukan bahwa:
269 orang setuju untuk kembali ke UUD 1945
119 orang tidak setuju untuk kembali ke UUD 1945
Melihat dari hasil voting, usulan untuk kembali ke UUD 1945 tidak dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh jumlah anggota konstituante yang menyetujui usulan tersebut tidak mencapai 2/3 bagian, seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 UUDS 1950.Bertolak dari hal tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret yang disebut Dekret Presiden 5 Juli 1959.
252
Unit Pembelajaran Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin
Gambar 3. Teks dekrit presiden
Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959:
Tidak berlaku kembali UUDS 1950
Berlakunya kembali UUD 1945
Dibubarkannya konstituante
Pembentukan MPRS dan DPAS
1) Peta Kekuatan Politik Nasional Antara tahun 1960-1965, kekuatan politik pada waktu itu terpusat di tangan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaaan negara dengan TNI AD dan PKI di sampingnya. TNI, yang sejak kabinet Djuanda diberlakukan S.O.B. kemudian pemberontakan PRRI dan Permesta pada tahun 1958, mulai memainkan peranan penting dalam bidang politik. Dihidupkannya UUD 1945 merupakan usulan dari TNI dan didukung penuh dalam pelaksanaannya Kekuatan politik baru lainnya adalah PKI. PKI sebagai partai yang bangkit kembali pada tahun 1952 dari puing-puing pemberontakan Madiun 1948.
253
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
PKI kemudian muncul menjadi kekuatan baru pada pemilihan umum 1955. Denganmenerima Penetapan Presiden No. 7 1959, partai ini mendapat tempat dalamkonstelasi politik baru. (Untuk lebih jelasnya silahkan buka Buku Siswa Sejarah Indonesia, tahun 2017 halaman 89-91)
Kebijakan Politik Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1) Kebijakan Politik Beberapa kebijakan yang ditempuh oleh Presiden Soekarno antara lain (silahkan
membuka
link
http://www.donisetyawan.com/kebijakan-
politik-dalam-negeri-pada-masa-demokrasi-terpimpin/): a. Pembentukan MPRS Sebelum ada MPR yang tetap sesuai dengan UUD 1945, Presiden Soekarno membentuk MPRS berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959. Keanggotaan MPRS terdiri dari 261 orang anggota DPR, 94 orang anggota Utusan Daerah, dan 200 orang anggota Wakil Golongan. Susunan pimpinan MPRS adalah sebagai berikut:
Ketua : Chaerul Saleh.
Wakil Ketua : Mr. Ali Sastroamidjojo.
Wakil Ketua : K.H. Idham Khalid.
Wakil Ketua : D.N. Aidit.
Wakil Ketua : Kolonel Wiluyo Puspoyudo.
Anggota MPRS langsung ditunjuk oleh presiden, ini merupakan salah satu bukti penyimpangan terhadap UUD 1945 yang menyatakan bahwa anggota MPRS dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Syarat untuk menjadi anggota MPRS yaitu:
Setuju kembali ke UUD 1945
Setia kepada perjuangan Republic Indonesia
Setuju kepada Manifesto Politik
Tugas MPRS adalah mengesahkan GBHN. Dalam sidangnya MPRS sudah mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain:
254
Unit Pembelajaran Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin
Penetapan manifesto politik sebagai GBHN
Pentapan garis garis besar pembangunan nasional berencana tahap 1 (1961-1969)
Menetapkan presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup.
b. Pembentukan DPR-GR Pada tanggal 5 Maret 1960 DPR hasil Pemilu I tahun 1955 dibubarkan oleh Presiden Soekarno, karena menolak Rencana Anggaran Belanja Negara yang diajukan oleh pemerintah. Tidak lama kemudian Presiden berhasil menyusun daftar anggota DPR. DPR yang baru dibentuk tersebut dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Seluruh DPR-GR ditunjuk oleh Presiden mewakili golongan masing-masing. Anggota DPR-GR dilantik pada tanggal 25 Juni 1960. Dalam upacara pelantikan tersebut, Presiden Soekarno menyatakan bahwa tugas DPR-GR adalah melaksanakan Manipol, merealisasikan amanat penderitaan rakyat, dan melaksanakan demokrasi terpimpin.
Gambar 4. Pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
(http://www.solusipendidikan.com/2016/02/pembentukan-dpr-grgotong-royong.html)
255
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
c. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung DPAS dibentuk dengan berdasarkan Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959.Beberapa hal yang diketahui berkaitan dengan Penetapan Presiden tersebut, seperti:
Anggota DPAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;
Anggota DPAS berjumlah 45 orang, yang terdiri dari 12 orang wakil golongan politik, 8 orang utusan daerah, 24 wakil golongan dan satu orang ketua;
Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah;
DPAS dipimpin oleh presiden sebagai ketua;
Sebelum memangku jabatan, Wakil Ketua dan anggota DPAS mengangkat sumpah/janji di hadapan presiden;
d. Pemasyarakatan Ajaran Nasakom Nasakom adalah Konsep Nasionalisme, Agama, dan Komunisme (Nasakom) dicetuskan oleh Sukarno. Rumusan ini mewakili tiga pilar utama yang menjadi kekuatan politik bangsa Indonesia, sejak era pergerakan nasional hingga pasca-kemerdekaan. e. Pembentukan Kabinet Kerja Pada tanggal 9 Juli 1959, presiden membentuk cabinet kerja. Karena tidak ada wakil presiden, maka presiden mengadakan jabatan menteri pertama. Ir. Juanda ditunjuk untuk memegang jabatan itu. Program kabinet kerja yang terkenal dengan nama Triprogram. Triprogram meliputi:
mencukupi kebutuhan sandang pangan
menciptakan keamanan Negara
mengembalikan Irian Barat.
f. Pembentukan Front Nasional Tugas dari Front Nasional adalah:
256
Menyelesaikan revolusi nasional
Unit Pembelajaran Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin
Melaksankan pembangunan
Mengambalikan Irian Barat
Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas)
g. Pembubaran Masyumi dan PSI Masyumi
dan
PSI
merukaan
pemrakarsa
terbentuknya
Liga
Demokrasi dibentuk pada 24 Maret 1960. Liga Demokrasi pada awalnya dibentuk sebagai protes terhadap pembubaran DPR hasil pilihan rakyat. 2) Pembebasan Irian Barat a. Latar belakang: setelah indonesia proklamasi kemerdekaan irian barat tetap dikuasai oleh belanda b. Pelaksanaannya:
Diplomasi: menasionalisasi perusahaan belanda dan forum PBB
Operasi meliter: trikora, penyerangan di laut aru
perjanjian new york: penyerahan irian barat kpd PBB
(baca juga Buku Siswa Sejarah Indonesia, tahun 2017 halaman 92-95, https://wawasansejarah.com/pembebasan-irian-barat/ atau https://sejarahlengkap.com/indonesia/kemerdekaan/pascakemerdekaan/perjuangan-pembebasan-irian-barat 3) Konfrontasi terhadap Malaysia
257
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Gambar 5. Spektrum politik hubungan Indonesia-Malaysia tahun 1963-1966
(https://tirto.id/spektrum-politik-di-seputar-kampanye-ganyangmalaysia-cu4S) Konfrontasi
Indonesia–Malaysia adalah
sebuah
peristiwa
perang
mengenai masa depan Malaya, Brunei, Sabah dan Sarawak yang terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia pada tahun 1962 hingga 1966. Perang ini berawal dari keinginan Federasi Malaya lebih dikenali sebagai Persekutuan menggabungkan
Tanah
Melayu pada
Brunei, Sabah dan Sarawak ke
tahun 1961 untuk dalam Federasi
Malaysia yang tidak sesuai dengan Persetujuan Manila. Oleh karena itu, keinginan tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno yang menganggap pembentukan Federasi Malaysia sebagai
Malaysia yang
"boneka Inggris"
sekarang
merupakan
dikenal
sebagai
kolonialisme
dan
imperialisme dalam bentuk baru serta dukungan terhadap berbagai gangguan keamanan dalam negeri dan pemberontakan di Indonesia. (baca juga: Buku Siswa Sejarah Indonesia, tahun 2017 halaman 96-99, https://id.wikipedia.org/wiki/Konfrontasi_Indonesia%E2%80%93Malay sia, https://historia.id/politik/articles/percikan-awal-sebuahkonfrontasi-v27Ya)
258
Unit Pembelajaran Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin
Kebijakan Ekonomi Pada Masa Demokrasi Terpimpin Sistem Ekonomi Terpimpin atau sistem ekonomi komando adalah perilaku ekonomi ditentukan oleh pemerintah yang mengambil keputusan atas sebagian besar masalah ekonomi tentang apa yang harus diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan siapa yang mengonsumsinya (http://hudaannur.blogspot.com/2010/11/sistem-ekonomi-liberal-dan-sistem.html). Sikap dan kemandirian ekonomi (berdikari) menjadi dasar bagi kebijakan ekonomi. Masalah pemilikan asset nasional oleh negara dan fungsi-fungsi politiknya ditempatkan sebagai masalah strategis nasional. 1) Ciri Sistem Ekonomi Terpimpin adalah : a.
Semua alat dan sumber-sumber daya dikuasai pemerintah
b.
Hak milik perorangan tidak diakui
c.
Tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian
d.
Kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah
2) Kebijakan Ekonomi Pada Masa Demokrasi Terpimpin a. Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas) Upaya
perbaikan
perekonomian
Indonesia
dilakukan
dengan
pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas) pada 15 Agustus 1959 yang dipimpin Moh. Yamin. Pada tahun 1963, juga dibentuk Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin Presiden Soekarno sebagai pengganti Depernas. Tugas Bappenas adalah menyusun rencana pembangunan jangka panjang maupun pendek. b. Penurunan nilai uang Untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di
masyarakat,
pada
tanggal
25
Agustus
1950
pemerintah
mengumumkan penurunan nilai uang. c. Melaksanakan Deklarasi Ekonomi (Dekon)
259
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh yaitu Deklarasi Ekonomi (Dekon). Tujuan dibentuknya Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari imperialisme. Meski begitu, dalam pelaksanaannya Dekon tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi
dan
masalah
inflasi,
Dekon
justru
mengakibatkan
perekonomian Indonesia stagnan. Masalah perekonomian diatur atau dipegang oleh pemerintah sedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi banyak diabaikan. d. Pembangunan Proyek Mercusuar Keadaan perekonomian semakin buruk karena pembengkakan biaya proyek mercusuar. Proyek Mercusuar Soekarno adalah proyek pembangunan ibukota agar mendapat perhatian dari luar negeri. Untuk memfasilitasi Ganefo (Games of the New Emerging Forces) sebagai tandingan dari Olimpiade, pemerintah membangun proyek besar seperti gedung CONEFO yang sekarang dikenal sebagai DPR, MPR, DPD DKI Jakarta, Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, pembangunan Monumen Nasional (Monas), dan pusat pertokoan Sarinah.
Gambar 6. Gelora Bung Karno Pembangunan Kompleks Olahraga di Senayan, termasuk Gelora Bung Karno merupakan proyek yang ambisius pada saat itu. (Sumber sejarahri.com).
260
Unit Pembelajaran Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin
3) Kelebihan dari sistem ekonomi terpimpin adalah: a.
Pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran dan masalah ekonomi lainnya
b.
Pasar barang dalam negeri berjalan lancar
c.
Pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga
d.
Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan
e.
Jarang terjadi krisis ekonomi
4) Kelemahan dari sistem ekonomi terpimpin adalah : a.
Mematikan inisiatif individu untuk maju
b.
Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat
c.
Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya.
Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin Demokrasi Terpimpin merupakan bagian dari proses panjang pencarian jati diri Bangsa Indonesia. Walaupun hanya berlangsung selama lima tahun, namun ada banyak dampak demokrasi terpimpin dimana beberapa diantaranya masih bisa dirasakan sampai saat ini. Secara umum, dampakdampak tersebut terbagi menjadi dua dampak: dampak positif dan dampak negatif. Dan beberapa dampak positif demokrasi terpimpin tersebut adalah: 1) Negara terhindar dari perpecahan dan krisis yang tak berkesudahan. 2) Mengembalikan UUD 1945 sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan. 3) Menjadi awal dibentuknya Lembaga Tinggi Negara, yaitu MPRS dan DPAS. 4) Adanya penguatan negara oleh Presiden Dampak demokrasi terpimpin ternyata tidak hanya terdiri dari dampak positif karena ada pula dampak negatif demokrasi terpimpin. Dan beberapa dampak negatif dari demokrasi terpimpin tersebut adalah: 1) Krisis ekonomi
261
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
2) Stabilitas politik dan keamanan negara terganggu 3) Peristiwa G 30 S (baca https://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-g30s-pki-lengkap atau https://historia.id/politik/articles/lima-versi-pelaku-peristiwag30s-DWV0N) 4) Terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 antara lain: a) Lembaga-lembaga negara mempunya inti Nasionalisme Agama Komunis (Nasakom) b) Prosedur pembentukan MPRS c) Prosedur pembentukan DPAS d) Prosedur pembentukan DPRGR e) Penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN f) Pengangkatan presiden seumur hidup g) Pembentukan MPRS 5) Larangan masuknya budaya Barat atau Eropa Produksi barang /senjata dari China dan Rusia banyak masuk di Indonesia.
262
Unit Pembelajaran Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin
PENGEMBANGAN PENILAIAN A. Pembahasan Soal-soal Topik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin muncul dibeberapa soal USBN. Berikut ini pembahasan soal-soal topik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. Soal USBN tahun 2016, Jawa Timur 1. PKI tercatat sejak masa pergerakan nasional hingga masa setelah kemerdekaan telah melakukan pemberontakan sebanyak tiga kali dan pemberontakan yang terbesar pada tahun 1965 sehingga mendorong para mahasiswa dan pelajar menuntut pembubaran PKI dengan alasan .... A. idiologi PKI berasal dari luar Indonesia yang berhaluan kiri B. PKI berhasil menjadi empat besar dalam pemilu 1955 C. mahasiswa menginginkan partai tandingan untuk PKI D. para mahasiswa ingin menggantikan kekuatan dari PKI E. PKI mengembangkan ideologi yang membahayakan NKRI Kunci Jawaban : E Pembahasan
:
Ketika gelombang demonstrasi menuntut pembubaran PKI semakin keras, pemerintah tidak segera mengambil tindakan. Keadaan negara Indonesia sudah sangat parah, baik dari segi ekonomi maupun politik. Harga barang naik sangat tinggi terutama Bahan bakar minyak (BBM). Oleh karenanya, pada tanggal 12 Januari 1966, KAMI dan KAPPI memelopori kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi DPR-GR menuntut Tritura. Isi Tritura adalah:
Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya
Perombakan kabinet Dwikora
Turunkan harga pangan
263
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Tuntutan pertama dan kedua sebelumnya sudah pernah diserukan oleh KAP-Gestapu (Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan 30 September). Sedangkan tuntutan ketiga baru diserukan saat itu. Tuntutan ketiga sangat menyentuh kepentingan orang banyak. Pada tanggal 21 Februari 1966 Presiden Soekarno mengumumkan reshuffle kabinet. Dalam kabinet itu duduk para simpatisan PKI. Kenyataan ini menyulut kembali mahasiswa meningkatkan aksi demonstrasinya. Tanggal 24 Februari 1966 mahasiswa memboikot pelantikan menteri-menteri baru. Dalam insiden yang terjadi dengan Resimen Tjakrabirawa, Pasukan Pengawal Presiden Soekarno, seorang mahasiswa Arif Rahman Hakim meninggal. Pada tanggal 25 Februari 1966 KAMI dibubarkan, namun hal itu tidak mengurangi gerakangerakan mahasiswa untuk melanjutkan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura). 2. Pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah Indonesia turut aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Salah satunya berupaya untuk meredakan adanya perang dingin antara blok barat dengan blok timur. Untuk mencapai perdamaian dunia tersebut dilakukan dengan cara .... A. tidak ikut serta menjadi anggota SEATO B. ikut mengirim pasukan perdamaian dunia C. ikut memprakarsai pembentukan Non Blok D. Indonesia kembali menjadi anggota PBB E. membentuk perdagangan bebas di ASEAN Kunci Jawaban : C Pembahasan
:
Untuk Gerakan Non Blok sebenarnya diawali ketika KTT Asia-Afrika yang berada di Bandung pada tahun 1955. Negara-negara yang tidak memihak blok barat dan blok timur menyatakan diri untuk tidak ikut campur persaingan ideologi barat dan timur. Gerakan ini dipelopori oleh Presiden
264
Unit Pembelajaran Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin
Yugoslavia Josip Broz Tito, Presiden Indonesia Soekarno, Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser, Perdana Menteri India Pandit Jawaharlal Nehru dan Presiden Ghana Kwame Nkrumah. Lima pemimpin ini berkumpul di Kota Belgrade di Yugoslavia pada tahun 1961 dan mendirikan Gerakan Non Blok dan pemimpin pertamanya adalah Josip Broz Tito. Latar belakang sejarah berdirinya Gerakan Non Blok tak terpisahkan dari kisah Perang Dingin. Perang dingin adalah masa-masa kompetisi antara dua negara superpower pemenang perang dunia kedua yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dua negara ini awalnya berkompetisi dalam ideologi. Bagi Uni Soviet, perang dingin adalah bertujuan untuk menyebarkan komunisme seluas-luasnya. Sementara bagi Amerika Serikat, perang dingin adalah perang untuk menahan laju penyebaran komunisme sebisa mungkin. Bentrokan dua ideologi ini akhirnya juga diikuti persaingan ekonomi, teknologi, dominasi, milter, informasi dan masih banyak lagi 3. Perhatikan tabel berikut ini : No X 1 Bubaran PKI beserta ormasnya 2. Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur PKI 3 Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN
Y Dihapusnya dwi fungsi ABRI Turunkan harga-harga barang Penyelengaraan otonomi daerah seluas-luasnya
Yang merupakan tuntutan para demonstran yang tergabung dalam angkatan 66 ditunjukkan pada nomor .... A. X1, X2, dan X3 B. X1, X2, dan Y2 C. X1, X3, dan Y2 D. X2, X3, dan Y2 E. X3, Y2, d.an Y3 Kunci Jawaban : C
265
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Pembahasan
:
Ketika gelombang demonstrasi menuntut pembubaran PKI semakin keras, pemerintah tidak segera mengambil tindakan. Keadaan negara Indonesia sudah sangat parah, baik dari segi ekonomi maupun politik. Harga barang naik sangat tinggi terutama Bahan bakar minyak (BBM). Oleh karenanya, pada tanggal 12 Januari 1966, KAMI dan KAPPI memelopori kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi DPR-GR menuntut Tritura. Isi Tritura adalah:
Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya
Perombakan kabinet Dwikora
Turunkan harga pangan
Tuntutan pertama dan kedua sebelumnya sudah pernah diserukan oleh KAP-Gestapu (Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan 30 September). Sedangkan tuntutan ketiga baru diserukan saat itu. Tuntutan ketiga sangat menyentuh kepentingan orang banyak. Pada tanggal 21 Februari 1966 Presiden Soekarno mengumumkan reshuffle kabinet. Dalam kabinet itu duduk para simpatisan PKI. Kenyataan ini menyulut kembali mahasiswa meningkatkan aksi demonstrasinya. Tanggal 24 Februari 1966 mahasiswa memboikot pelantikan menteri-menteri baru. Dalam insiden yang terjadi dengan Resimen Tjakrabirawa, Pasukan Pengawal Presiden Soekarno, seorang mahasiswa Arif Rahman Hakim meninggal. Pada tanggal 25 Februari 1966 KAMI dibubarkan, namun hal itu tidak mengurangi gerakangerakan mahasiswa untuk melanjutkan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura). 4. Perhatikan beberapa kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin ! (1)
Pengangkatan presiden seumur hidup
(2)
Pembubaran DPR hasil pemilu 1955
(3)
Presiden menunjuk anggota MPRS dan DPAS
Kesimpulan dari informasi di atas adalah ....
266
Unit Pembelajaran Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin
A. MPRS merupakan mandataris presiden B. kedudukan DPR di bawah presiden C. kerja sama yang baik antar lembaga negara D. kekuasaan presiden semakin dominan E. Indonesia dalam keadaan darurat perang Kunci Jawaban : D Pembahasan
:
Secara pengertian Demokrasi Terpimpin adalah salah satu sistem pemerintahan dimana segala kebijakan dan keputusan terpusat pada sosok presiden, Ir.Soekarno, pada saat itu. Demokrasi terpimpin ini pernah menjadi salah satu sistem pemerintahan RI pada tahun 19591965 dimana konsep dari demokrasi terpimpin ini sudah diutarakan oleh Ir.Soekarno pada pembukaan sidang Konstituante pada 10 November 1956. Demokrasi terpimpin inilah yang menjadi faktor pembangunan ekonomi Indonesia selanjutnya.
B. Mengembangkan Soal HOTS Pada bagian ini akan dimodelkan pembuatan soal yang memenuhi indikator pencapaian
kompetensi
yang
diturunkan
dari
kompetensi
dasar
pengetahuan. Pengembangan soal diawali dengan pembuatan kisi-kisi agar saudara dapat melihat kesesuaian antara kompetensi, lingkup materi, dan indikator soal. Selanjutnya, dilakukan penyusunan soal di kartu soal berdasarkan kisi-kisi yang telah disusun sebelumnya. Contoh soal yang disajikan terutama untuk mengukur indikator kunci pada level kognitif yang tergolong
HOTS.
267
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Tabel 3. Kisi-kisi soal HOTS topik Indonesia pada masa demokrasi terpimpin
NO 1
Kompetensi yang Diuji Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin.
268
Lingkup Materi Kehidupan politik dan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin
Materi Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin
Indikator Soal Disajikan pernyataan tentang konfrontasi terhadap Malaysia peserta didik dapat menganalisis kebijakan politik pemerintah pada masa Demokrasi Terpimpin Disajikan pernyataan pengertian Ekonomi Terpimpin, peseerta didik dapat menganalisis kebijakan ekonomi pemerintah pada masa Demokrasi Terpimpin
No
Level Kognitif
Bentuk Soal
1
C4
Essay
2
C4
PG
Unit Pembelajaran Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KARTU SOAL Tahun Pelajaran 2018/2019 Jenis Sekolah
: SMA
Kurikulum
: 2013
Kelas
: XII
Bentuk Soal
: Essay
Mata Pelajaran
: Sejarah Indoneisa
KOMPETENSI DASAR
Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. LINGKUP MATERI Kehidupan politik dan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin MATERI
Buku Sumber :
Nama Penyusun Pengetahuan / Pemahaman
: Aplikasi
√ Penalaran
RUMUSAN BUTIR SOAL Konfrontasi merupakan perang yang tidak diumumkan. Nomor Soal 1
konflik kekerasan dari tahun 1963-1966 yang berawal dari oposisi Indonesia terhadap penciptaan Malaysia. Pembentukan Malaysia adalah penggabungan Federasi Malaya (sekarang Malaysia Barat ), Singapura dan koloni mahkota/protektorat Inggris di Kalimantan Utara dan Sarawak (secara kolektif dikenal sebagai British Borneo, sekarang Malaysia Timur ) pada September 1963. Konfrontasi ini berdampak terhadap kebijakan politik Indonesia antara lain … (sebutkan 2)
Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin INDIKATOR SOAL Disajikan pernyataan tentang konfrontasi terhadap Malaysia peserta didik dapat menganalisis kebijakan politik pemerintah pada masa Demokrasi Terpimpin
Kunci Jawaban
1. Indonesia sempat keluar dari PBB 2. Indonesian sempat membuat GANEFO sebagai saingan PBB saat keluar dari PBB
269
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KARTU SOAL Tahun Pelajaran 2018/2019 Jenis Sekolah
: SMA
Kelas
: XII Bentuk Soal : Sejarah Nama Penyusun Indoneisa
Mata Pelajaran KOMPETENSI DASAR Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. LINGKUP MATERI
Buku Sumber :
: Aplikasi
√ Penalaran
Nomor Soal
pengawasan alat-alat produksi dan distribusi yang vital
1
masa awal Demokrasi Terpimpin sangat terpuruk akibat
Negara, yang bertujuan untuk perbaikan ekonomi pada pemberontakan-pemberontakan yang terjadi. Salah satu kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin yang semakin memperburuk perekenomian adalah … A. Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin
270
: Pilihan Ganda
Sistem Ekonomi Terpimpin merupakan pemilikan dan
MATERI
Disajikan deskripsi tentang kondisi ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin peserta didik dapat menganalisis kebijakan politik ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin
Pengetahuan/ Pemahaman
: 2013
RUMUSAN BUTIR SOAL
Kehidupan politik dan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin
INDIKATOR SOAL
Kurikulum
B. Melaksanakan Deklarasi Ekonomi (Dekon) C. Pembangunan Proyek Mercusuar Kunci Jawaban C
D. Larangan pedagang asing di luar ibukota daerah
E. Penurunan nilai uang
Unit Pembelajaran Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin
KESIMPULAN Unit ini dikembangkan berdasarkan pasangan KD 3.4 Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. Berdasarkan KD pengetahuan dapat diketahui bahwa indikator yang dikembangkan perlu mancapai level analisis (C4). Artinya, KD ini sudah menuntut Saudara melatihkan kemampuan berpikir tingkat tinggi kepada peserta didik. Adapun KD keterampilan menuntut Saudara memfasilitasi peserta didik berkreasi. Hal ini berarti Saudara perlu memberikan
ruang
dan
waktu
kepada
untuk
mengembangkan
kreativitasnya. Dikuasainya keterampilan berpikir tingkat tinggi oleh peserta didik memerlukan proses pembelajaran yang relevan. Oleh karena itu, aktivitas pembelajaran di subtopik interaksi makhluk hidup dengan lingkungan menggunakan model discovery learning, model Problem Based Learning dan pembelajaran saintifik, dengan metode praktik dan diskusi melalui tiga kali pertemuan. Seperti telah diketahui, kedua model pembelajaran ini merupakan model yang dapat membekalkan kemampuan berpikir tingkat tinggi kepada peserta didik. Ketika implementasi, pembelajaran juga dipandu dengan menggunakan LKPD yang dirancang untuk memudahkan penguasaan konsep sesuai tingkat kognitifnya dan penguasaan keterampilan yang mengedepankan konstruktivisme. Artinya, peserta didik memperoleh konsep dengan merumuskannya terlebih dahulu. Berkaitan dengan penilaian, subtopik ini muncul dalam instrumen tes USBN selama tiga tahun terakhir. Materi yang diajukan dalam pertanyaan masih belum mencakup semua materi dan lebih banyak condong materi politik. Oleh karena itu, Saudara perlu meyakinkan bahwa peserta didik memahami sub topik ini dengan baik. Lebih dari itu, Saudara perlu mengembangkan soal-soal pengetahuan subtopik ini pada tingkat level berpikir yang lebih tinggi lagi. Artinya, saudara memfasilitasi peserta didik agar dapat
271
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
memecahkan soal-soal yang mengedapankan kemampuan berpikir tingkat tinggi.
272
Unit Pembelajaran Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin
UMPAN BALIK Setelah mempelajari unit pembelajaran ini, diharapkan terjadi umpan balik yang dapat mendukung peningkatan kompetensi guru. Indikator tersebut dapat terlihat apabila pendidik mampu: 1. Mengembangkan Unit pembelajaran mata pelajaran Sejarah Indonesia di SMA/SMK yang disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan dan tingkat perkembangan peserta didik. 2. Merancang proses pembelajaran mata pelajaran Sejarah Indonesia di SMA/SMK dengan menggunakan pendekatan saintifik yang menekankan pada keaktifan peserta didik untuk menemukan pengetahuan secara mandiri. 3. Memperbaiki proses pembelajaran mata pelajaran Sejarah Indonesia di SMA/SMK yang selama ini masih banyak menggunakan metode konvensional menjadi pola pembelajaran berorientasi keterampilan abad 21 (kompetensi 4C) 4. Membuat soal evaluasi yang harus disesuaikan dengan target kompetensi dasar sehingga benar-benar mengukur kemampuan yang semestinya harus dikuasai oleh peserta didik. 5. Proses pembelajaran mata pelajaran Sejarah Indonesia di SMA/SMK diarahkan membahas berbagai permasalahan kontekstualnya dari nilainilai pembelajaran sejarah yang ada dalam kehidupan sehari-hari sehingga proses pembelajaran mata pelajaran Sejarah Indonesia di SMA/SMK menjadi lebih bermakna.
273
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial
2019
http://p4tkpknips.kemdikbud.go.id [email protected] 0341 532100
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
PENUTUP
Besar harapan kami, Unit-unit pembelajaran yang telah dikembangkan ini dapat menjadi acuan Saudara dalam mengembangkan desain pembelajaran dan penilaian yang membantu pencapaian kecakapan Abad ke-21. Selanjutnya, saudara dapat menerapkan desain yang telah disusun dalam pembelajaran kepada peserta didik di kelas masing-masing. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Saudara perlu memahami unit-unit ini dengan baik. Oleh karena itu, unit-unit perlu dipelajari dan Saudara kaji lebih lanjut bersama guru-guru lainnya dalam Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) di MGMP di Zona masing-masing. Saudara bersama guru-guru lainnya perlu mengkaji dengan baik semua komponen unit pembelajaran yang disajikan sehingga dapat memudahkan Saudara untuk mengimplementasikannya di kelas. Selain itu, saudara dapat mengantisipasi kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi. Unit-unit pembelajaran dikembangkan agar memudahkan Saudara dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Hal ini karena aktivitas pembelajaran yang disajikan merupakan acuan umum langkah pembelajaran untuk mencapai masing-masing KD. Saudara perlu memerinci aktivitas pembelajaran menjadi skenario di dalam RPP agar lebih mudah diimplementasikan. Selama
mengimplementasikan
merefleksikan
dan
unit-unit
mengevaluasi
ini,
keefektifan,
Saudara
perlu
terus
keberhasilan
serta
permasalahannya. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dapat langsung didiskusikan bersama guru lainnya, instruktur, kepala sekolah, atau pengawas agar dapat dengan segera menemukan solusinya. Setiap keberhasilan, permasalahan, dan solusi yang ditemukan selama pembelajaran perlu Saudara tuliskan dalam bentuk karya tulis best practice atau lainnya.
276
Paket Unit Pembelajaran Upaya Mempertahankan dan Mengisi Kemerdekaan
Pada akhirnya, Saudara dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik, peserta didik mencapai hasil belajar yang optimal, sekaligus Saudara dapat menghasilkan karya tulis yang berguna bagi pengembangan keprofesian. Dalam rangka perbaikan dan pengembangan unit-unit lainnya, Kami mengharapkan saran, masukan, dan usulan penyempurnaan yang dapat disampaikan kepada tim penulis.
277
Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
DAFTAR PUSTAKA
Buku: Abdurakhman, dkk.2018. Sejarah Indonesia Kelas XII SMA/MA/SMK/MAK. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Hapsari, Ratna dkk. 2014. Sejarah Indonesia untuk SMA/MA Kelas XI. Jakarta .Erlangga Poesponegoro, Marwati Djoened, Sejarah Nasional Indonesia VI ( Edisi Pemutakhiran ). Jakarta . Balai Pustaka .2007 Poesponegoro, Marwati Djoened & Nugroho Notosusanto. 1991. Sejarah Naional Indonesia Jilid VI. Jakarta: Balai Pustaka Media Daring : Auliyah, Dicha https://dichaniswansyahsemdel.wordpress.com/ips/sejarah/usaha-usahamempertahankan-kemerdekaan-indonesia/ Doni setiawan (7 januari 2016 ) https://sejarahindonesiadahulu.blogspot.com/2016/10/pemerintahandarurat-republik-indonesia.html Dosenpendidikan.com/perjanjian-renville-definisi-latar-belakang-tokoh-isidampak/ Guru IPS ( 1 Desember 2016 )http://www.guruips.com/2016/12/latarbelakang-dan-proses-kembalinya.html Kakak Pintar ( 22 Januari 2016 ) https://www.kakakpintar.id/hasilkonferensi-inter-indonesia-konferensi-meja-bundar/ Nugroho , Adi https://www.boombastis.com/pertempuran-lima-hari/84701 Nur Fidya Agustin 2014230084 https://sdiiisip2016.blogspot.com/2016/09/sejarah-diplomasi-indonesi Riyati ( 4 Juni 2016 ) https://riyatipendidikanips.wordpress.com/2016/04/06/perjuangan-
278
Paket Unit Pembelajaran Upaya Mempertahankan dan Mengisi Kemerdekaan
bangsa-indonesia-dalam-mempertahankan-kemerdekaan-melalui-perangdan-diplomasi/ Sridianti dalam https://www.sridianti.com/peristiwa-puputanmargarana.html Yudhistira Dwi Putra, Jurnalis news.okezone.com/read/2017/10/04/337/1788636/potret-prajurit-tni-diperbatasan-tanah-air-yang-menginspirasi Zakky https://www.zonareferensi.com/konferensi-meja-bundar http://huda-annur.blogspot.com/2010/11/sistem-ekonomi-liberal-dansistem.html http://www.donisetyawan.com/kebijakan-politik-dalam-negeri-pada-masademokrasi-terpimpin/ http://www.solusipendidikan.com/2016/02/pembentukan-dpr-gr-gotongroyong.html https://historia.id/politik/articles/lima-versi-pelaku-peristiwa-g30sDWV0N https://historia.id/politik/articles/percikan-awal-sebuah-konfrontasi-v27Ya https://id.wikipedia.org/wiki/Dekret_Presiden_5_Juli_1959 https://id.wikipedia.org/wiki/Konfrontasi_Indonesia%E2%80%93Malaysia https://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-g30s-pki-lengkap https://sejarahlengkap.com/indonesia/kemerdekaan/pascakemerdekaan/perjuangan-pembebasan-irian-barat https://tirto.id/spektrum-politik-di-seputar-kampanye-ganyang-malaysiacu4S
279
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial
2019
http://p4tkpknips.kemdikbud.go.id [email protected] 0341 532100
