SKB Kemenhub [PDF]

Citation preview

1. Area pada suatu kaki persimpangan untuk antrean kendaraan sebelum melewati garis henti (apabila lalu lintas belok kiri atau kanan terpisah, satu kaki persimpangan dapat terdiri dari dua atau lebih pendekat) disebut … A. antrean B. pendekat C. hambatan persimpangan D. faktor koreksi E. hambatan samping



A. Alat Pemberi isyarat Lalu Lintas B. Alat Pemantau isyarat Lalu Lintas C. Alat Pemberitahuan isyarat Lalu Lintas D. Alat Peringatan dan isyarat Lalu Lintas E. Alat Penunjuk isyarat Lalu Lintas Jawaban : A 8.



Jawaban : B 2.



“tollbooth” adalah sebutan untuk …



A. jalan tol B. jalan raya C. pembatas pada jalan tol D. gardu tol E. gerbang masuk jalan tol Jawaban : D 3.



lstilah lain untuk menyebut “jalan raya” adalah …



Hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain disebut …



A. hipotek kapal B. pelayaran-perintis C. agen umum D. trayek E. limidasi kapal Jawaban : A 9.



Proses mengarahkan gerak kapal dari satu titik ke titik yang lain dengan aman dan lancar serta untuk menghindari bahaya dan/ atau rintangan pelayaran disebut …



A. highway B. airworthy c. fairway D. standby E. airway Kunci Jawaban



A. navigasi B. navigator C. telekomunikasi-pelayaran D. salvage E. reklamasi



Jawaban : A



Jawaban : A



4.



10. Pelayaran diselenggarakan berdasarkan asas-asas berikut, kecuali …



Dalam dunia perhubungan udara atau penerbangan, lapangan terbang perintis/padang terbang disebut …



A. airworthy B. airsick C. airstrip D. shoreline E. airproof



A. asas manfaat B. asas usaha bersama dan kekeluargaan C. asas persaingan sehat D. asas adil dan merata tanpa diskriminasi E. asas kemaritiman



Jawaban : C



Jawaban : E



5.



11. Pelabuhan memiliki peran sebagai berikut, kecuali …



lstilah lain untuk menyebut bongkar muat adalah …



A. offload B. offerload c. shoreline D. groundservice E. offroad Jawaban : A 6.



Airborne adalah …



A. Suatu stasiun dalam pelayanan telekomunikasi penerbangan. B. Sistem dalam pesawat udara berdasarkan sinyal radar pengamat sekunder. C. Setiap alat yang dapat dukungan di atmosfer dari reaksi udara yang bukan reaksi udara terhadap permukaan bumi. D. Tingkat resiko dari kedekatan pesawat udara dalam hal resiko tabrakan yang serius telah terjadi. E. Sebuah pesawat udara yang dalam kondisi terbang atau sedang terbang setelah tinggal landas tatkala semua rodarodanya telah lepas dari permukaan landasan pacu. Jawaban : E 7.



APILL adalah singkatan dari …



A. simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya B. pintu gerbang kegiatan perekonomian C. tempat kegiatan alih moda transportasi D. tempat transaksi jual beli hasil laut E. penunjang kegiatan industri dan/ atau perdagangan Jawaban : D 12. Sistem informasi sumber daya manusia dan peran serta masyarakat di bidang pelayaran paling sedikit memuat … A. keberadaan bangunan di bawah air (kabel laut dan pipa laut) B. lokasi pembuangan limbah C. lokasi penutuhan kapal D. kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah di bidang pelayaran E. lalu lintas kapal di perairan Jawaban : D 13. Berikut ini tugas penjaga laut dan pantai, kecuali … A. Melakukan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran. B. Menyusun kebijakan dan standar prosedur operasi penegakan hukum di laut secara terpadu.



C. Melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan pencemaran di laut. D. Pengawasan dan penertiban kegiatan serta lalu lintas kapal. E. Pengawasan dan penertiban kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, serta eksplorasi dan eksploitasi.



A. precautionareas B. roundabouts C. inshoretrafficzones D. trafficseparationscheme E. areastobeavoided



Jawaban : B



Jawaban : A



14. Adapun Kebijakan Dinas Perhubungan Darat dalam lnvestasi Meningkatkan Peran Swasta adalah sebagai berikut, kecuali …



19. Berikut ini adalah sistem rute kapal (ship’srouteingsystem), kecuali …



A. Kebijakan tarif komersil untuk kelas nonekonomi diserahkan pada mekanisme pasar (operator). B. Rute angkutan perintis yang sudah menguntungkan diserahkan dan diatur oleh swasta. C. Pada masa depan pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat ekonomi yang menguntungkan dimungkinkan untuk diatur oleh swasta. D. Merevisi Undang-undang dalam memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada sektor swasta untuk berinvestasi di sektor Perhubungan Darat. E. Peningkatan Sumber Daya Manusia sesuai kualifikasi dan kompetensi. Jawaban : E 15. Adapun arah kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Dinas Perhubungan lima tahun ke depan adalah, kecuali… A. Peningkatan tertib administrasi kendaraan bermotor. B. Peningkatan pengawasan dan pengendalian kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor. C. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Perhubungan. D. Pemantapan partisipasi Dinas Perhubungan dalam mengaktualisasikan perencanaan, pelayanan, koordinasi dan pengendalian pembangunan di bidang perhubungan. E. Peningkatan sarana prasarana dan fasilitas perkantoran pendukung kerja aparatur. Jawaban : B 16. Dinas Perhubungan darat memiliki kewenangan sebagai berikut, kecuali … A. Menyiapkan penyusunan, penetapan jaringan transportasi jalan raya dalam kabupaten. B. Menyiapkan kebijakan tataran dan perizinan transportasi dalam kabupaten. C. Melakukan tugas penyiapan penetapan perizinan, pelayanan, dan pengendalian kelebihan muatan. D. Memberikan izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor. E. Melakukan bimbingan keselamatan, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas serta program penanggulangan kecelakaan lalu lintas. Jawaban : D 17. Penetapan tata cara berlalu lintas di laut harus mempertimbangkan hal berikut, kecuali … A. kondisi alur-pelayaran B. kepadatan lalu lintas C. kondisi, ukuran, dan sarat (draught) kapal D. arus dan pasang surut E. kondisi pelabuhan Jawaban : E 18. Daerah kewaspadaan disebut juga dengan istilah …



A. bagan pemisah lalu lintas B. Arus pasang dan surut laut C. rute dua arah (twowayroutes) D. jalur yang direkomendasikan (recommendedtracks) E. area yang harus dihindari (areastobevoided) Jawaban : B 20. Kegiatan angkutan udara yang harus memiliki persetujuan terbang (flightapproval) terdiri atas hal berikut, kecuali… A. Angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri yang dilaksanakan di luar persetujuan yang telah diterbitkan. B. Angkutan udara bukan berniaga (generalaviation) luar negeri. C. Penerbangan lintas wilayah udara Indonesia (overflying) oleh pesawat udara asing. D. Penerbangan tan pa penumpang umum (ferryflight) untuk ke dan luar negeri. E. Pendaratan teknis (technicallanding) untuk tujuan komersial oleh pesawat udara asing. Jawaban : E 21. Fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No KM 60 Tahun 2010 adalah sebagai berikut, kecuali … A. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan udara. B. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perhubungan udara. C. Penetapan peraturan lalu lintas perhubungan. D. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perhubungan udara. E. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Jawaban : C 22. Di Eropa negara-negara yangtelah menerapkan kebijakan Open Sky adalah sebagai berikut, kecuali … A. Belanda B. Swiss c. Belgia D. Luxemburg E. Hongkong Jawaban : E 23. Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengembangan sistem angkutan umum perkotaan antara lain sebagai berikut, kecuali … A. menyusun master plan transportasi B. membangun prasarana seperti jalan, shelter, marka/rambu, dan lain-lain C. menyediakan dan mengatur biaya operasi D. menyediakan sistem tiket E. mengupayakan adanya over laping trayek



Jawaban : E 24. Visi dari Kementerian Perhubungan di Indonesia adalah … A. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah. B. Mempertahankan tingkatjasa pelayanan sarana dan prasarana perhubungan. C. Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang sarana dan prasarana perhubungan. D. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan. E. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang layak. Jawaban : A



A. penurunan pangsa pasar/ pendapatan bagi operator angkutan umum regular B. kendaraan yang digunakan ramah lingkungan C. tidak dapat diterapkan untuk penyandang cacat D. pembayaran tiket tidak dapat dilakukan di halte bus E. perpindahan penumpang kurang aman Jawaban : A 30. Kereta commuter tersibuk di Amerika yang melayani sekitar 303.000 orang per harinya dan sekitar 81 juta penumpang setiap tahunnya dinamakan … A. Long Island Railroad B. MTA Buses C. Jetblue Airlines D. Surface Transport E. Freight Unit



25. Berikut ini yang tidak termasuk sistem transportasi mikro adalah …



Jawaban : A



A. Sistem Kegiatan (Transport Demand) B. Sistem Jaringan (Prasarana Transportasi; Transport Supply) C. Sistem Pergerakan (Lalu Lintas/Traffic) D. Sistem Kelembagaan E. Sistem Angkutan Jalan



31. Program Lingkungan Hidup PBB(UNEP) telah menempatkan Jakarta sebagai kota ketiga paling polutan di dunia setelah …



Jawaban : E 26. Seksi Jaringan dan Simpul Pelayanan Angkutan mempunyai tugas pokok yaitu … A. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang di jalan. B. Menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi simpul pelayanan angkutan. C. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Jaringan dan Simpul Pelayanan Angkutan. D. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan penetapan jalur kereta api khusus lintas kabupaten/kota. E. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan. Jawaban : B 27. Berikut ini adalah permasalahan-permasalahan di daerah perkotaan khususnya masalah transportasi Perkotaan, kecuali … A. kemacetan lalu lintas B. pelayanan angkutan umum kurang memadai C. jumlah pengguna kendaraan pribadi berkurang D. polusi akibat kendaraan bermotor E. jumlah kejadian kecelakaan semakin meningkat Jawaban: D 28. Kemacetan Lalu Lintas terutama disebabkan karena halhal berikut, kecuali … A. meningkatnya permintaan perjalanan B. rendahnya disiplin berlalu lintas C. dominannya penggunaan angkutan pribadi D. pengembangan tata guna lahan yang cukup konsisten E. pemanfaatan jalan dan fasilitas LLAJ di luar kepentingan lalu lintas Jawaban : D 29. Adapun salah satu kelemahan pembangunan SAUM adalah …



A. Kairo dan Bangkok B. Moskow dan Mumbai C. Mexico City dan Bangkok D. Manila dan Shanghai E. Moskow dan Mexico City Jawaban : C 32. Surat izin mengemudi yang berlaku khusus bagi penyendang cacat adalah … A. SIM A B. SIM BI C. SIM BII D. SIM C E. SIM D Jawaban : E 33. Untuk bisa mendapatkan Surat lzin Mengemudi BII seseorang setidaknya harus berusia … Tahun. A. 17 B. 18 c. 20 D. 21 E. 25 Jawaban : D 34. Surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar akan habis masa berlakunya setelah … A. 1 hari B. 2 hari C. 3 hari D. 5 hari E. 7 hari Jawaban : A 35. Untuk mendapatkan izin usaha angkutan udara niaga setidaknya harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut, kecuali … A. memiliki NPWP B. tanda bukti modal yang disetor C. rute penerbangan



D. surat keterangan domisili E. rencana bisnis Jawaban : C 36. Jalur kereta api untuk kepentingan perjalanan kereta api dibagi dalam beberapa petak blok di antaranya adalah … A. Petak Blok Utama B. Petak Blok Sekunder C. Petak Blok Bergerak D. Petak Blok Stabil E. Petak Blok Bawah Jawaban : C 37. Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum meliputi kegiatan berikut, kecuali … A. perencanaan B. pembangunan C. pengoperasian D. perawatan E. pengusahaan Jawaban : A 38. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berlaku selama A. 2 tahun B. 3 tahun C. 4 tahun D. 5 tahun E. 7 tahun Jawaban : D 39. Perkeretaapian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem transportasi nasional diselenggarakan berdasarkan asas-asas berikut, kecuali A. asas manfaat B. asas keadilan C. asas kepentingan umum D. asas efektivitas E. asas keterpaduan Jawaban : D 40. Mahkamah pelayaran memiliki susunan organisasi dan tata kerja yang ditetapkan dengan A. Undang-Undang B. Keputusan Presiden C. Perpu D. Peraturan Menteri E. Keputusan Menteri Jawaban : D