Soal PKN Kelas Xii [PDF]

Citation preview

1. Hak asasi tidak mungkin dilaksanakan secara mutlak, karena….. a. Dibatasi hak asasi orang lain b. Banyaknya peraturan-peraturan c. Kurangnya kepedulian terhadap HAM d. Tidak ada instrument HAM e. Tidak ada aparat penegak hokum 2. Salah satu contoh pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia adalah….. a. Peristiwa tanjung priok 1984 b. Kebakaran di wilayah palmerah c. Tsunami di aceh d. Banjir bandang di Jakarta e. Kasus gayus 3. Salah satu karakteristik HAM adalah bersifat universal yang artinya…. a. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, bangsa dan perbedaan lainnya b. Hak asasi semua umat manusia sejak lahir c. Hak asasi tidak dapat diserahkan kepada pihak lain d. Hak asasi tidak dapat dicabut e. Semua orang berhak mendapatkan semua hak 4. Sikap yang harus ditunjukkan berkaitan dengan penegakan HAM dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah…. a. Saling menghormati kebebasan beribadah b. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara c. Cinta tanah air dan bangsa d. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban e. Mengakui persamaan derajat, hak da kewajiban sesame manusia 5. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk untuk menghancurkan atau memusnakan seluruh atau sebagian kelompok ras, etnis, ataua agama tertentu disebut… a. Kejahatan perang b. Kejahatan money politik c. Kejahatan korupsi



d. Kejahatan pers e. Kejahatan genosida 6. Untuk misi penegakan HAM di Indonesia, pemerintah pada tahun 1993 membentuk lembaga Negara yang bernama….. a. Komnas HAM b. Kontras c. Pengadilan HAM d. Mahkamah internasional e. Pengadilan HAM Ad Hoc 7. Kasus pelanggaran HAM internasional dapat dibedakan menjadi…. a. Kejahatan genosida dan kejahatan perang, kejahatan melawan dan invasi b. Kejahatan genosida dan kejahatan berat, kejahatan melawan kemanusiaan dan invasi c. Kejahatan genosida dan kejahatan perang, kejahatan melawan kemanusiaan dan inovasi d. Kejahatan genosida dan kejahatan perang, kejahatan melawan kemanusiaan e. Kejahatan



perbudakan



dan



kejahatan



perang,



kejahatan



melawan



kemanusiaan dan invasi 8. HAM dijamin oleh nilai-nilai pancasila dan peraturan perundang-undangan. Berikut ini yang bukan merupakan praturan perundangundangan yang menjamin HAM adalah…. a. UUD 1945 pasal 28A-28J b. Ketetapan MPR No XVI/MPR/1998 c. UU RI nomor 39 tahun 1999 d. UU RI nomor 26 tahun 2000 e. UU RI nomor 17 tahun 2003 9. Hubungan HAM dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah…. a. Sila kedua menjamin kebebasan memeluk agama b. Sila kedua mengamanatkan adanya unsur pemersatu c. Sial kedua mencerminkan kehidupan pemerintah d. Sial kedua mengakui hak milik perorangan



e. Sial kedua menempatkan setiap warga Negara pada kedudukan yang sama dalam hokum 10. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan keepercayaannya itu. Pernyataan tersebut merupakan bunyi… a. Pasal 29 ayat 1 b. Pasal 29 ayat 2 c. Pasal 28 d. Pasal 27 ayat 1 e. Pasal 31 ayat 1 11. Hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir adalah pengertian dari…. a. Hakiki b. Universal c. Tidak dapat dicabut d. Tidak dapat dibagi e. Permanen 12. Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil , pengertian dari a. Kejahatan pemusnahan b. Kejahatan pembunuhan c. Kejahatan terhadap kemanusiaan d. Penyiksaan e. Pengusiran 13. Salah satu contoh dari kejahatan terhadap kemanusiaan adalah a. Pembunuhan b. Pemusnahan c. Perbudakan d. Penyiksaan e. A,b,c,d benar



14. Menciptakan



kondisi



kehidupan



kelompok



yang



akan



mengakibatkan



kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya adalah contoh dari… a. Kejahatan terhadap kemanusiaan b. Kejahatan perbudakan c. Kejahatan pemusnahan d. Kejahatan genosida e. Kejahatan pembunuhan 15. Suatu tindakan pelanggaran dalam cakupan hukum internasioanl terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Pengertian dari a. Kejahatan melawan kemanusiaan b. Kejahatan genosida c. Kejahatan perang d. Invasi e. Kejahatan arpateid 16. Kasus pelanggaran internasional dapat dibedakan menjadi… a. 2 b. 10 c. 9 d. 4 e. 15 17. Negara yang tidak mau menangani kasus pelanggaran ham yang terjadi di negaranya disebut dengan… a. Mahkamah internasional b. Mahkamah agung c. Unwillingness state d. Memperbesar kekuasaan e. Kehidupan masyarakat 18. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender atau perbedaan lainnya adalah pengertian dari a. Universal b. Tidak dapat dicabut



c. Hakiki d. Tidak dapat dibagi e. Sila kerakyatan 19. Semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik, atau hak ekonomi, social dan budaya adalah pengertian dari… a. Tidak dapat dicabut b. Universal c. Hakiki d. Tidak dapat dibagi e. Kemanusiaan 20. Hubungan hak asasi manusia dengan sila ketuhana yang maha esa adalah… a. Menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibaah dan menghormati perbedaan agama b. Kejahatan perang c. Kejahatan terhadap kemanusiaan d. Kepentingan pribadi e. Sila-sila pancasila 21. Salah satu sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan ham menurut sila yang adil dan beradap adalah a. Saling mencitai sesame manusia b. Tenggang rasa terhadap orang lain c. Tidak semena-mena terhadap orang lain d. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan e. A, b, c, d benar 22. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara adalah sikap dari sila… a. Ketuhanan yang maha esa b. Kemanusiaan yang adil dan beradap c. Persatuan Indonesia d. Kejahatan perang e. Rela bekerja keras 23. Pelanggaran HAM berat menurut UUD RI nomor 26 tahun 2000 dapata diklasifikasikan menjadi 2 yaitu…



a. Kejahatan genosida dan penyiksaan b. Pembunuhan dan perbudakan c. Pemusnahan dan kejahatan terhadap kemanusiaan d. Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan e. Penganiyaan dan kejahatan apartheid 24. Secara yuridis pasal 1 angka 6 UU RI tentam HAM terdapat pada UU nomor…. a. 26 tahun 2000 b. 39 tahun 1997 c. 39 tahun 1999 d. 37 tahun 1999 e. 39 tahun 1799 25. Dibawah



ini



terdapat



peristiwa-peristiwa



yang



dikategorikan



sebagai



pelanggaran HAM kecuali… a. Pembunuhan masal pada tanggal 12 desember 1946 b. Kerusuhan tanjung priok 12 september 1984 c. Peristiwa talang sari 7 februari 1989 d. Tragedy semanggi I pada tanggal 13 november 1998 e. Bajir bandang di Jakarta 26. Menurut pasal 1 angka 1 UU RI nomor 17 tahun 2003 adalah pengertian dari…. a. Keuangan Negara b. Kejahatan erang c. Kemanusiaan d. Kejahatan genosida e. Retribusi 27. Semua hak dan keawiban Negara yang data diniai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut adalah pegertian dari… a. Retribusi b. Keuangan Negara c. Peredaran d. Pajak



e. Pinjaman 28. Dibawah ini adalah sumber-sumber keuangan Negara RI adalah, kevuali…. a. Pajak b. Retribusi c. Pinjaman d. Denda dan sita e. A,b,c,d benar 29. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang adalah isi pasal dari…. a. Pasal 23 b. Pasal 27 c. Pasal 23A d. Pasal 23B e. Pasal 23D 30. Keuangan Negara meliputi…. a. Penerimaan Negara b. Pengeluaran Negara c. Penerimaan daerah d. Pengeluaran daerah e. A,b,c,d benar 31. Mencapai dan memelihara kestabila nilai rupiah adalah tujuan dari… a. Tujuan BPK b. Tugas BPK c. Tujuan tunggal dari bank sentral d. Mengawasi bank e. Tugas bank sentral 32. Untuk mencapai tujuan, bank sentral mempunyai tugas yaitu… a. Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rrupiah b. Kestabilan terhadap mata uang Negara lain c. Mengatur dan mengawasi bank d. Keuangan Negara e. Aparat penegak bukum



33. Negara memiliki suatu bank sntral yang susunan, kedudukan, kewenagan, tanggung jawab, dan indepensinya diatur dengan undang-undang adalah isi dari…. a. Pasal 23 b. Pasal 28 c. Pasal 23D d. Pasal 27 e. Pasal 31 34. Memberi dan mencabut, atau mengajukan rekomendasi pemberian izin usaha kepada bank adalah wewenang dari… a. BPK b. MPR c. Bank sentral d. DPR e. DPRD 35. Ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dalam…. a. Pasal 23A UUD RI 1945 b. Pasal 23 UUD RI 1945 c. Pasal 23 C UUD RI 1945 d. Pasal 23D UUD RI 1945 e. Pasal 25 UUD 1945 36. Berdasarkan ketentuan UU RI nomor 17 tahun 2003 yang bertanggungjawab atas kegiatan pengelolaan keuangan Negara adalah…. a. Presiden selaku kepala Negara b. Presiden selaku kepala pemerintahan c. MPR dan DPR d. Presiden dan DPR e. Presiden dan DPD 37. Selain diatur oleh UUD 1945 keberadaan BPK juga diperkuat oleh…. a. UU RI tahun 17 tahun 2003 b. UU RI Nomor 39 tahun 1999



c. UU RI no 15 tahun 2006 d. UU RI nomor 26 tahun 2000 e. UU RI nomor 11 tahun 2000 38. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan mengatur serta menjaga kelancaran system pembayaran. Pernyataan persebut diatas merupakan… a. Tujuan bank Indonesia b. Tugas bank indonesai c. Wewenang bank Indonesia d. Kedudukan bank Indonesia e. Tugas dan wewenang bank Indonesia 39. Dibawah ini undang-undang yang mengatur mengenai keuangan Negara di Indonesia adalah…. a. UU RI No 17 tahun 2004 b. UU RI nomor 17 TAHUN 2003 c. UU RI nomor 17 tahun 2005 d. UU RI Nomor 18 TAHUN 2003 e. UU RI No 17 tahun 2003 40. John locke mengelompokkan kekuasaan Negara menjadi 3 yaitu kekuasaan…. a. Eksekutif, yudikatif, federative b. Legislative, yudikatif, kooferatif c. Legislative, eksekutif, yudikatif d. Legislative, eksekutif, federative e. Legislative, eksekutif, federasi 41. Menguji praturan perundaf-undangan dibawah undang-undag merupakan wewenang…. a. DPR b. MPR c. MK d. MA e. Presiden 42. Pembagian kekuasaan Negara menurut montesqui dikenal dengan kategori…. a. Pembagian kekuasaan



b. Trias politica c. Kekuasaan Negara d. Tujuan Negara e. Demokrasi 43. Dibawah ini lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah, kecuali… a. Lingkungan peradilan umum b. Lingkungan peradilan agama c. Lingkunagn peradilan militer d. Likungan peradilam tata usaha Negara e. Lingkungan peradian social 44. Kekuasaan Negara yang merdekan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila adalah pengertian dari…. a. Legislative b. Eksekutif c. Kekuasaan kehakiman d. Federative e. Yudikatif 45. Untuk mengurusi urusan luar negeri dan urusan perang dan damai adalah pengertian dari… a. Eksekutif b. Federative c. Legislative d. Yudikatif e. Invasi 46. Untuk melaksanakan peraturan termasuk sidalamnya fungsi untuk mengadili adalah pengertian dari… a. Eksekutif b. Federative c. Yudikatif d. Invasi



e. Legislative 47. Untuk membuat undang-undang atau peraturan adalah pengertian dari… a. Federative b. Legislative c. Invasi d. Eksekutif e. Yudikatif 48. Membian jabatan fungsional pemeriksa adalah wewenang dari… a. MPR b. BPK c. DPR d. DPD e. Presiden 49. Hal-hal lain mengenai keuangan Negara diatur dengan undang isi dari pasal… a. 23 A b. 23 B c. 23 d. 23 D e. 23 C 50. Dibawah ini yang merupakan wewenang dari MK adalah… a. Memutuskan pembubaran partai politik b. Lingkungan peradilan militer c. Lingkungan pradilan aagama d. Anggota TNI e. Mengatur dan mengawasi bank 51. Tujuan Negara adalah mengumpulkan kekuasaan yang sebesar-besarnya. Tujuan Negara tersebut merupakan pendapat…. a. Plato b. Shang yang c. Krabbe d. Immanuel kant e. Mr. kranenburg



52. Penegasan mengenai tujuan Negara indonesai tercantum dalam… a. Pembukaan UUD 1945 alinea pertama b. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat c. Pembukaan UUd 1945 alinea ke tiga d. Pembukaan UUD 1945 alinea kedua dan keempat e. Pembukaan UUD 1945 alinea kedua 53. Lembaga yang dibentuk setelah amndemen adalah… a. DPD,MK,KY b. MPR,MA,KY c. DPA,DPR,DPD d. Presiden, DPD,KY e. MA, MK, BPK 54. Lembaga Negara yang dihapuskan setelah diamandemennya UUD 1945 adalah…. a. DPR b. DPD c. DPA d. MPR e. BPK 55. Pemerintah daerah terdiri dari… a. Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten b. Pemerintah daerah provinsi dan kecamatan c. Pemerintah daerah kabupaten dan kecamatan d. Pemerintah daerah provinsi dan kelurahan e. Pemerintah daerah provinsi dan desa 56. Keberadaan pemerintah daerah diatur dalamUUD dan UU RI…. a. Nomor 32 tahun 2001 b. Nomor 32 tahun 2002 c. Nomor 32 tahun 2003 d. Nomor 32 tahun 2004 e. Nomor 23 tahun 2004 57. Lembaga Negara pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah…



a. MA, MK b. MA,MK, KY c. Presiden dan MA d. MA dan peradilan dibawahnya e. Peradilan 58. Dibawah ini merupakan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah kecuali…. a. Asas kepastian hukum b. Asas kepentingan umum c. Asas proporsional d. Asas demokrasi e. Asas akuntabilitas 59. DPR memegang kekuasaan untuk membuat UU. Pernyataan diatas merupakan bunyi pasal… a. Pasal 20 ayat 1 b. Pasal 20 ayat 2 c. Pasal 21 d. Pasal 20 A e. Pasal 20 A ayat 20 60. Menurut UU RI nomor32 tahun 2004 pemerintah daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah dan…. a. DPR b. DPRD provinsi c. DPRD kota d. Kepala daerah e. DPRD 61. Beberapa kewenangan yang menjadi ranah pemerintah pusat yaitu… a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan b. Pengendalian lingkungan lingkunagn hidup dan pengawasan tata ruang c. Penanggulangan masalah social lintas kota d. Pelayanan kependidikan dan catatn sipil e. Politik luar negeri,pertahanan dan keamanan



62. Selain mempunyai kewajiban, pemerintah daerah mempunyai hak selaku pengelolah daerah otonom, diantaranya adalah… a. Memilih memimpin daerah dan aparatur daerah b. Memilih presiden dan wakil presiden c. Melestarikan lingkungan hidup d. Menyediakan fasilitas kesehatan e. Melestarikan nilai budaya 63. Menurut pembukan UUD Negara republic Indonesia tahun 1945 dapat disimpulkan bahwa fungsi bangsa Indonesia adalah, kecuali… a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia b. Memajukan kesejahteraan umum seluruh rakyat indonesia c. Mencerdaskan kehidupan seluruh rakyat Indonesia d. Aktif melaksanakan ketertiban dunia e. Persatuan Indonesia 64. Keberadaan pemerintah daerah diatur dalam… a. UU RI nomor 32 tahun 2004 b. Pasal 18 ayat 01 c. Pasal 28 A d. Pasal 28 J e. UU nomor 05 tahun 1974 65. Beberapa kewenangan yang menjadi ranah pemerintahan pusat yaitu… a. Politik luar negeri b. Pemerintah pusat c. UUD d. DPR e. Kabupaten 66. Dibawah ini adalah asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kecuali… a. Asas keterbukaan b. Asas kepastian hukum c. Asas kepentingan umum d. Asas efektifitas e. Asas keadilan



67. Undang-undang yang mengatur tentang pokok-pokok pemerintahan daerah adalah… a. Nomor 6 tahun 1999 b. Nomor 22 tahun 1948 c. Nomor 5 tahun 1974 d. Nomor 1 tahun 1957 e. Nomor 8 tahun 2005 68. Kekuasaan kehakiman disebut juga dengan… a. Yukatif b. Eksekutif c. Federative d. Legoslatif e. Invasi 69. Dibawah ini adalah tujuan Negara Indonesia adalah, kecuali…. a. Melindungi segenap bangsa Indonesia b. Memajukan kesejahteraan umum c. Mencerdaskan kehidupan bangsa d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia e. Kekuasaan Negara 70. Bunyi pasal 1 ayat 3 yaitu… a. Negara Indonesia adalah Negara hukum b. Negara Indonesia adalah Negara wisata c. Negara Indonesia adalah Negara agama d. Negara Indonesia adalah Negara milenial e. Negara Indonesia adalah Negara damai 71. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum adalah teori menurut… a. Negara polisi b. Negara hukum c. Negara kekuasaan d. Plato e. Negara kesejahteraan



72. Menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum adalah teori menurut…. a. Negara kesejahteraan b. Negara hukum c. Negara polisi d. Negara kekuasaan e. Plato 73. Kekuasaan pemerintahan Negara dipegang oleh…. a. Presiden b. DPR c. MPR d. DPD e. BPK 74. Kekuasaan pemerintahan Negara disebut juga dengan… a. Legislative b. Eksekutif c. Federative d. Invasi e. Yudikatif 75. Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga dengan….. a. Legislative b. Yudikatif c. Federative d. Invasi e. Eksekutif 76. Sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab merupakan makna…. a. Hak dan kewajiban b. Hak c. Hak dan hak asasi d. Kewajiban e. Kewajiban asasi



77. Tindakan perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga Negara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan tersebut merupakan….. a. Pengertian hak b. Pengertian hak warga Negara c. Pengertian kewajiban d. Pengertian kewajiban Negara e. Pengertian hak dan kewajiban 78. Hak warga Negara indonesai meliputi hak… a. Hak konstitusional dan HAM b. Hak konstitusional dan hak hukum c. Hak hukum dan HAM d. Hak hukum dan individu e. Hak individu dan HAM 79. Salah satu bentuk perwujudan kewajiban warga Negara adalah… a. Gotong royong membersihkan jalan b. Menapatkan ilmu c. Mendapatkan upah d. Mendapatkan pendidikan e. Mendapatkan perlindungan 80. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga Negara disebabkan oleh beberapa factor antara lain… a. Sikap egois, sikap tidak toleran dan teknologi tepat guna b. Sikap



egois,



penyalahgunaan



kekuasaan,



rendahnya



kesadaran



berbangsa dan bernegara c. Sikap, tegasnya tindakan aparat penegak hukum dan tidak toleran d. Sikap egois, teknologi tepat guna dan kesadaran warga Negara e. Sikap egois, warga Negara yang sadar hukum dan sikap toleran 81. Hak warga Negara Indonesia meliputi hak konstitusional dan hak hukum. Apakah yang membedakan kedua hak tersebut…. a. Kewarganegaraannya b. Kekuasaannya



c. Jaminannya d. Hukumnya e. Kewajibannya 82. Hak asasi bersifat… a. Universal b. Permanen c. Hukum d. Kewajiban e. Manusia 83. Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara bunyi padal… a. Pasal 28 b. Pasal 23 A c. Pasal 22 d. Pasal 27 ayat 3 e. Pasal 27 84. .hak merupakan semua hal hal yang harus diperoleh atau didapatkan. Hak dapat berbentuk… a. Presidensial b. Kekuasaan c. Kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu d. Kewajiban e. Hak 85. Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintaha dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu ddengan tidak ada kecualinya. Merupakan bunyi pasal dari… a. Pasal 27 ayat 1 b. Pasal 28 c. Pasal 23 d. Pasal 21 e. Pasal 28A



86. Berdasarkan pasal 26 ayat 1 dan 2 ditegaskan bahwa yang menjadi warga negara adalah… a. Kewarganegaraannya b. Kekuasaannya c. Kewajibannya d. Orang orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. e. Pemerintahan 87. Tiap-tiap warga negara atas pekerjain dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Adalah bunyi pasal… a. Pasal 28 b. Pasal 28A c. Pasal 23 d. Pasal 27 ayat 2 e. Pasal 27 ayat 1 88. Pasal yang membahas tentang kemerdekaan memeluk agama…. a. Pasal 28 A b. Pasal 28 B c. Pasal 29 ayat 1 d. Pasal 23 e. Pasal 21 89. Dibawah ini dalah jenis-jenis hak dan kewajiban warga negara republic Indonesia kecuali… a. Hak atas kewarganegaraan b. Kesamaan kedudkan dalam hukum dan pemerintahan c. Kewajiban warga negara d. Hak dan kewajiban bela negara e. Kemerekaan berserikat dan berkumpul 90. Dibawah ini adalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya, kecuali… a. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri b. Gotong royong



c. Sikap tidak toleran d. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara e. Penyalahgunaan kekuasaan 91. Contoh perilaku yang menggamabrkan sikap tidak toleran adalah…. a. Gotong royong b. Tidak saling menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain c. Tidak sopan d. Sombong e. Dengki 92. Berikut adalah upaya pencegaran yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, kecuali…. a. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan b. Tidak saling menghargai sesame manusia c. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga d. Meningkatkan kualitas pelayanan public e. Meningkatkan pengawasan masyarakat 93. Dibawah ini adalh tindakan yang dilakukan oleh lembaga penegakan hukum dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, kecuali…. a. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kaus-kasus yang berkaitan b. Melakukan penanganan yang berkaitan dengan gerakan separatism c. Penganganan terhadap kasus korupsi d. Meningkatkan kualitas pelayanan public e. Untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran 94. Dalam hubungannya dengan penegakan hak dan kewajiban warga negara, Pancasila mengajarkan bahwa, kecuali…. a. Meningkatkkan professional b. Sesungguhnya tuhan YME adalah pencipta alam semesta c. Manusa adalah makhluk tuhan YME d. Sebagai makhluk yang mempunyai martabat luhur



e. Mencintai sesame manusia 95. Sebagai makhluk yang mempunyai martabat luhur, manusia mengemban hidupnya kecuali…. a. Bertemrimakasih, berbakti dan bertaqwa kepadanya b. Mencintai sesame manusia c. Manusia adalah makhluk tuhan YME d. Memelihara dan menghargai hak hidup e. Menyadari pelaksanaan hukum yang berlaku 96. Pasal 26 ayat 1 dan 2 mengenai Hak atas kewarganegaraan menegaskan tentang siapakah yang menjadi warga negara dan penduduk Indonesia. Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang daisahkan dengan undang-undang umtuk tinggal disebuah negara merupakan pengertian dari…. a. Warga asing b. Warga negara c. Pendududk asing d. Penduduk Indonesia e. Kewajiban negara 97. Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerinthan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Merupakan bunyi pasal… a. Pasal 27 ayat1 b. Pasal 27 ayat 2 c. Pasal 28 ayat1 d. Pasal 17 ayat 1 e. Pasal 23 98. Berbagai peraturan prundang-undangan yang mengatur hal tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan penghidupan yang layak bagi manusia didalam UU agrarian perkoperasian dan lain-lain bertujuan untuk…. a. Menciptakan



lapangan



kerja



kehidupan yang layak b. Untuk menciptakan kesejaheraan c. Untuk mennyalurkan bakat



agar



warga



negara



memperoleh



d. Untuk menjalin silahturahmi e. Untuk menciptakan generasi sehat 99. Didalam pasal 28 terdapat 3 hak warga negara yaitu…. a. Kebebasan berserikat, mendukung, dan kebebasan berkumpul b. Kebebasan berkumpul, kebebasan bertanya, dan kebebasan berpendapat c. Kebebasan bertanya, kebebasan mendukung, dan kebebasan bersuara d. Kebebasab



berserikat,



kebebasab



berkumpul,



dan



kebebasab



berpendapat e. Kebebasan berserikat, kebebasab berpendapat, dan kebebasan berpendapat 100.



Dalam pasal 26-34 mengenai jenis hak dan kewajiban warga negara



Indonesia diatur dakam UUD RI tahun 1945 yaitu… a. Kesejahteraan social b. Pertahanan dan keamanan negara c. Persatuan negara d. A dan b benar e. Semua benar 101.



Hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang



terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan dalah pengertian dari… a. Hubungan negara b. Hubungan nasional c. Hubungan internasional d. Hubungan tetangga e. Hubungan luar negeri 102.



Keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua



pihak yang tidak tunduk pada kedaukatannya merupakan pengertian dari…. a. Politik luar negeri b. Hubungan luar negeri c. Politik internasional d. Hubungan negaraa e. Hubungan nasional 103.



Ada 3 konsepsi hubungan internasional oleh para ahli adalah…



a. Politik luar negeri, hubungan luar negeri dan politik internasional



b. Hubungan negara, hubungan nasioanl c. Politik luar negeri d. Hubungan internasioanl e. Politik liar negeri 104.



Dibawah ini adalah komponen-komponen yang harus ada dalam



hubungan internasional adalah kecuali…. a. politik luar negeri b. Politik internasional c. Studi tentang peristiwa internasional d. Hukum internasional e. Organisasi administrasi internasional 105.



Adanya kekhawatiran terancang elangsungan hidupnya baik melalui



kudeta maupun intervensi dari negara lain merupakan pengertian dari… a. Factor eksternal b. Factor internal c. Visual d. Audio visual e. Politik luar negeri 106.



Ruang lingkup hubungan internasioanl terletak dalam dua bidang yaitu…



a. Bidang politik, bidang internal b. Bidang visual dan bidang privat c. Bidang public dan bidang privat d. Bidang eksternal dan internal e. Bilang nasioanal dan bidang privat 107.



Ada 2 faktor hubungan internasioanl yaitu…



a. Factor internal b. Factor eksternl c. Factor internal dan eksternal d. Factor visual e. Faktoraudiovisual 108.



Dibawah ini adalah tujuan politik luar negeri menutut Muhammad hatta



yaitu kecuali….



a. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan mejaga keselamatan negara b. Menjalin hubungan internasional c. Mamperoleh barang-barang ang diperlukan dari luar untuk mempeerbesar kemakmuran rakyat d. Meningkatkan perdmaian internasioanl e. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa 109.



Perjanjian antaranegara atau antar negara dengan organisasi internasional



yang menimbulkan akibat hukum tertentu berupa hak dan kewajiban dinatara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut merupakan pengertian dari…. a. Perjanjian negara b. Perjanjian antarnegara c. Penjasian nasioanl d. Perjanian internasioanl e. Perjanjian hukum 110.



Pasal yang mengatur tentang perjanjian iternasioanl adalah….



a. Pasal 38 ayat 1 b. Pasal 38 ayat 2 c. Pasal 27 ayat1 d. Pasal 27 ayat 2 e. Pasal 23 111.



Perjanjian internasional merupakan sumber utama dari sumber-sumber



hukum internasional lainnya. Merupakan bunyi pasal… a. Pasal 38 ayat 2 b. Pasal 38 ayat 1 c. Pasal 27 d. Pasal 27 ayat2 e. Pasal 23 112.



Dibawah ini merupakan asas-asas dalam mebuat suatu perjanjian



internasional kecuali…. a. De facto b. Pacta sunt servada c. Egality rights



d. Reciprositas e. Bonafides 113.



Istilah-istilah lain dari perjanjian internasional kecuali…



a. Traktat b. Persetujuan c. Konvensi d. Protocol e. Pidato 114.



Tahapan perjanjian nasional terbagi 4 yaitu….



a. Aperundingan, penandatanganan, pengesahan, dan pengumuman b. Pendapatan, berpendapat,perundingan dan internasioanl c. Pendapatan, internasional, berkumpul, pendapatan d. Internal, eksternal e. Visual dan audio visual 115.



Dari klasifikasi perjanjian internasional dibawah ini yang tergolong



adalah… a. Perilakunya b. Proses pembentukannya c. Kekuasaannya d. Kewajibannya e. Haknya 116.



Suatu perjanjian yang maksud dan tujuannya dianggap sudah tercapai



sesuai isi perjanjian itu merupakan pengertian dari… a. Perjanjian yang menentukan b. Perjanian bersifat sederhana c. Perjanjian bersifat penting d. Perjanjian yang ilaksanakaan e. Perjanjian yang permanen 117.



Perjanjian yang pelaksanannya tidak sekali, melainkan tidak dilanjutkan



secara terus menerus selama jangka waktu perjanjian berlaku merupakan pengertian dari… a. Perjanjian yang menetukan



b. Perjanian permanen c. Perjanjian yang dilaksanakan d. Perjanjian politik e. Perjanjian hukum 118.



Klasifikasi perjanjian internasional menurut isinya dalah…



a. Segi politis b. Segi sederhana c. Segi politik d. Segi social e. Segi social budaya 119.



Suatu perjanjian yang meletakkan ketentuan-ketentuam hukum bagi



masyarakat



internasioanl



secara



keseluruhan



atau



bersifat



multilateral



merupakan pengertian dari… a. Perjanjian yang menentukan b. Perjanian yang dilaksanakan c. Perjanian internasioan d. Perjanjian negara e. Perjanjian yang membentuk hukum 120.



Perwakilan yang kegiatannya mewakili negaranya dalam melaksanakan



hubungan diplomatic dengan ngara penerima atau suatu organisasi internasioanl pengertian dari…. a. Perjanjian diplomatic b. Perwakilan diplomatic c. Perjanjian internasioanl d. Perjanjian negara e. Perjanjian nasional 121.



Perwakilan diplomatic mempunyai tugas dan fungsi, kecuali….



a. Representasi b. Traktat c. Negosiasi d. Observasi e. Proteksi



122.



Berdasarkan konvensi wina 1961 disebutkan bahwa fungsi diplomatic



kecuali…. a. Mewakili kepentingan negara pengirim di negara penerima b. Kurangnyakesadaran akan HAM c. Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima d. Melindunginkepentingan negara e. Memelihara hubungan persahabatan antara jedua negara 123.



Yang termasuk kedalam perangkat perwakilan diplomati republic



Indonesia adalah…. a. Duta besar luar biasa dan berkuasa penuh b. Hubungan internasional c. Perwakilan diplomatic d. Perjanjian negara e. Perjanjian nasional 124.



Pegawai negeri RI dari kementrian luar negeri atau pegawai negeri dari



kementrian lain atau dari lembaga pemrintahan non kementrian merupakan pengertian dari… a. Atase kehidupan b. Atase teknis c. Atase ekonomi d. Atase pertahanan e. Atase social 125.



Pejabat dinas luar negeri dan pegawai negeri lainnya yang ditunjuk oleh



mentri luar negeri untuk bertindak sebagai kepala perwakilan diplomatic pengertian dari… a. Kuasa usaha b. Atase kehidupan c. Atase pertahanan d. Atase teknis e. Atase ekonomi