Soal Try Out V4-Dikonversi [PDF]

Citation preview

PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA TINGKAT DASAR VERSI 4 TRY OUT



BENAR/SALAH Petunjuk: Berilah tanda √ pada kolom B (Benar) bila pernyataan yang ada menurut Anda adalah benar, dan tanda √ pada kolom S (Salah) bila pernyataan yang ada menurut Anda adalah salah!



NO



PERNYATAAN



1



Agen pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.







2



Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.







3



Salah satu tujuan Pengadaan Barang/Jasa adalah untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, biaya, lokasi, dan Penyedia. (waktu tidak ada)



4



Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa salah satunya adalah melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif



5



Menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya merupakan tugas tim perencana dalam penyelenggaraan Swakelola.



6



Salah satu tugas PPK dalam PBJ diantaranya melaksanakan Konsolidasi PBJ, menetapkan tim ahli atau tenaga ahli, dan menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa



7



Pokja Pemilihan menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk paket pengadaan barang senilai



Versi 4 (Agustus 2021)



BENAR SALAH



    



Rp 145 Miliar. 8



Penyelesaian sengketa Kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa Kontrak, arbitrase, Dewan Sengketa Konstruksi, dan penyelesaian melalui pengadilan.







9



Dalam proses katalog perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalam Dokumen Pemilihan, dikenakan sanksi berupa digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun







10



Fungsi layanan pengadaan secara elektronik meliputi pengelolaan seluruh sistem informasi PBJ dan infrastrukturnya, pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi PBJ, dan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan







11



Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merk terhadap komponen barang/jasa







12



Konsolidasi dan pemaketan pengadaan barang/jasa merupakan perencanaan melalui swakelola



13



Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)



14



Ketentuan kontrak tahun jamak yaitu pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 5 (lima) tahun anggaran



15



Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan terintegrasi untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai Pagu Anggaran, besar jaminan pelaksanaan ialah sebesar 5% (lima persen) dari nilai Pagu Anggaran



16



Metode evaluasi sistem nilai digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran



   







yang memenuhi persyaratan teknis 17



Penyelenggara swakelola dapat berasal dari pengelola pengadaan barang/jasa







18



Tim pengawas bertugas melaporkan kemajuan pelaksanaan swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala







19



Pada pelaksanaan Swakelola tipe II, PA/KPA menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama.







20



Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal yaitu Pokja Pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang Iulus 2 (dua) peserta, proses Tender/Seleksi dilanjutkan atau jika jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan dengan proses Penunjukan Langsung







21



Pelaksanaan pemilihan untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan tanpa negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya.



22



Penawaran harga dapat dilakukan,dengan metode penawaran harga secara berulang (E-reverse Auction).







23



Tender/Seleksi Internasional dapat Pengadaan Jasa Konsultansi dengan atas Rp 50Juta. Jawab: Tender/Seleksi Internasional dapat Pengadaan Jasa Konsultansi dengan atas Rp 25 Miliar Rupiah.







dilaksanakan untuk nilai paling sedikit di







dilaksanakan untuk nilai paling sedikit di



24



Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.







25



Katalog elektronik dapat berupa katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral, dan katalog elektronik lokal.







PILIHAN GANDA Petunjuk: Pilihlah jawaban yang benar dan tepat! 1. UKPBJ yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan disebut.... A Agen Pengadaan  B Aparat Pengawas Intern Pemerintah C Kuasa Pengguna Anggaran D Aparat Penegak Hukum 2. Paket pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Kurikulum yang bernilai paling banyak Rp 100 juta dapat dilakukan dengan metode pemilihan.... A Seleksi B Seleksi Khusus C Penunjukan Langsung D Pengadaan Langsung 3. Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200 juta dapat dilakukan dengan metode pemilihan… A. Seleksi B. Seleksi Khusus C. Penunjukan Langsung



D. Pengadaan Langsung 4. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD merupakan salah satu... A. Prinsip B. Etika C. Ruang Lingkup D. Kebijakan 5. Pemilihan penyedia Barang/Jasa dengan peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing merupakan pengetian dari... A. Tender/Seleksi Internasional B. Seleksi Khusus C. Penunjukan Langsung D. Pengadaan Langsung 6. Metode pemilihan untuk mendapatkan konstruksi/jasa lainnya disebut...



penyedia



barang/pekerjaan



A. Seleksi



B. Tender C. Penunjukan Langsung



D. Pengadaan Langsung 7. Salah satu kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah ialah.... A. Mengembangkan e-marketplace Pengadaan Barang/Jasa B. Mendorong Pengadaan Berkelanjutan C. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian D. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat 8. Pengertian dari prinsip transparan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah.... A Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan B Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya C Semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya D Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat 9. Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, merupakan pengertian dari… A. Terbuka B. Transparan C. Adil D. Akuntabel 10. Sikap tidak saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat merupakan salah satu sikap dari... A. Etika Pengadaan B. Kebijakan Pengadaan C. Tujuan Pengadaan D. Prinsip Pengadaan 11. Perhatikan pernyataan berikut! 1) Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif 2) Kepatuhan terhadap peraturan 3) Kepatuhan terhadap penyedia 4) Meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan 5) Mendorong pemerataan ekonorni dan memberikan perluasan kesempatan berusaha Dari pernyataan di atas, manakah yang termasuk tujuan PBJ… A. 1, 4, dan 5



B. 1, 3 dan 5



C. 1, 2, 4 dan 5 D. 1, ,4 dan 5



12. Perhatikan pernyataan berikut! 1) Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif 2) Meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa 3) Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif 4) Meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan 5) Memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah Dari pernyataan di atas, manakah yang termasuk kebijakan PBJ… A. 2, 3, dan 5 B. 1, 3 dan 5 C. 1, 2, 4 dan 5 D. 1, ,4 dan 5 13. UKPBJ yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan disebut.... A. Aparat Pengawas Intern Pemerintah B. Kuasa Pengguna Anggaran C. Aparat Penegak Hukum D. Agen Pengadaan 14. PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA meliputi… A. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali Epurchasing dan Pengadaan Langsung B. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja C. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan D. Bertanggung jawab atas kualitas barang/jasa 15. Tugas Tim Pelaksana Swakelola diantaranya.... A. Menyusun spesifikasi, HPS dan rancangan kontrak B. Mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola C. Menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya D. Melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran



16. Salah satu tugas Pokja Pemilihan ialah… A. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak 100 miliar B. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit 10 miliar C. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan Tender/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak 100



miliar D. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan Tender/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit 100 miliar 17. Pada tender pekerjaan konstruksi dengan nilai paket Rp. 50 miliar, pelaku usaha yang merasa dirugikan dapat melakukan sanggah ke pokja pemilihan, selanjutnya jika tidak puas terhadap jawaban sanggah oleh pokja pemilihan dapat mengajukan sanggah banding, yang berwenang menjawab sanggah banding tersebut adalah… A. APH B. APIP C. KPA D. Pokja Pemilihan 18. Pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan merupakan tanggung jawab… A. PPK B. PA/KPA C. Penyedia D. Pokja Pemilihan 19. Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui, KECUALI… A. Layanan penyelesaian sengketa kontrak B. Dewan Sengketa Konsultansi C. Pengadilan D. Arbitrase 20. Tugas UKPBJ adalah... A. Pengelolaan PBJ



B. Menyelenggarakan dukungan PBJ pada K/L/PD C. Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik



D. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan 21. Salah satu penyedia pada pekerjaan konstruksi telah ditetapkan sebagai pemenang dan telah menerima SPPBJ. Tiba-tiba penyedia tersebut mengundurkan diri dengan alasan yang tidak bisa diterima oleh organisasi pengadaan. Sanksi bagi penyedia tersebut ialah.... A. sanksi daftar hitam selama 2 (dua) tahun B. sanksi pencairan jaminan penawaran dan tanpa sanksi daftar hitam C. sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama 2 (dua) tahun D. sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun 22. Ruang lingkup Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) ialah…. A. Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Kontrak, Serah Terima Pekerjaan, Pengelolaan Penyedia, dan Katalog Elektronik B. Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Pemilihan Penyedia, Pembayaran Kontrak, Serah Terima Pekerjaan, Pengelolaan Penyedia, dan Katalog Elektronik C. Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Kontrak, Pengawasan Kontrak, Pengelolaan Penyedia, dan Katalog Elektronik D. Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Kontrak, Serah Terima Pekerjaan, Pengelolaan Penyedia, dan Katalog Elektronik 23. Perhatikan pernyataan berikut! 6) Pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya 7) Kepatuhan terhadap peraturan 8) Kepatuhan terhadap penyedia 9) Pencapaian TKDN 10)Penggunaan produk luar negeri 11)Penggunaan produk dalam negeri 12)Pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha besar 13)Pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil 14)Pengadaan berkelanjutan Dari pernyataan di atas, manakah yang termasuk ruang lingkup pengawasan PBJ… E. 1, 2, 3, 4, 5, dan 9 F. 1, 2, 3, 5, 7, dan 9 G. 1, 2, 4, 6, 8, dan 9 H. 1, 2, 5, 6, 7, dan 9 24. Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang tidak dikenakan sanksi dalam proses katalog berupa… A. tidak menandatangani kontrak katalog B. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran



C. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan D. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan 25. Dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pengadaan barang/jasa untuk tahun anggaran berikutnya sesuai kebutuhan K/L/PD yang tercantum dalam RKA K/L atau RKA Pemerintah Daerah, PPK dapat dibantu oleh… A. Pokja Pemilihan B. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa C. Pejabat Pengadaan D. APIP 26. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang mempunyai perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, yaitu…. A. PA/KPA dan PjPHP B. PPK dan Pokja pemilihan



peranan



dalam



C. PA/KPA dan PPK D. PPK dan Tim Teknis/Tenaga Ahli 27. Spesifikasi adalah karakteristik total dari barang/jasa, yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna barang/jasa yang dinyatakan secara tertulis. Dalam menyusun spesifikasi teknis TIDAK disarankan untuk: A. menggunakan produk dalam negeri B. menggunakan produk bersertifikat SNI C. menggunakan produk diskontinu D. menggunakan produk ramah lingkungan 28. Dalam penyusunan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK) barang/jasa dimungkinkan penyebutan merek terhadap.. A. Komponen, suku cadang, bagian dari satu sistem yang telah ada atau barang/jasa dalam katalog elektronik atau toko daring B. Komponen, suku cadang, bagian dari satu sistem yang telah ada atau barang/jasa di pasar konvensional C. Unit utama, komponen, suku cadang atau barang/jasa dalam katalog elektronik atau toko daring D. Unit utama, komponen, suku cadang atau barang/jasa di pasar konvensional 29. Rencana Umum Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan dan diumumkan oleh... A. B. C. D.



PA PPK Pokja Pemilihan Pejabat Pengadaan



30. Pemaketan jasa konsultansi konstruksi dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dialokasikan hanya untuk jasa konsultansi konstruksi dengan kualifikasi… A. Usaha Kecil B. Usaha Menengah = 25 M C. Usaha Besar > 25 M D. Usaha Mikro Kecil dan Menengah 31. Penyelenggara swakelola yang bertugas menyusun rencana, jadwal dan rencana biaya kegiatan adalah… A. Tim Perencanaan



B. Tim Persiapan C. Tim Pengawas D. Tim Pelaksana 32. Penetapan tim persiapan dan tim pengawas swakelola yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi Swasta dilakukan oleh... Swakelola IV. PTS adalah Ormas. A. PPK B. PA/KPA C. Rektor D. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta 33. Penetapan tim persiapan swakelola yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dilakukan oleh.. A. PA/KPA B. PPK



C. Pimpinan Kelompok Masyarakat D. Bupati/Walikota 34. Dalam hal pengadaan barang/jasa mampu direncanakan, dilaksanakan dan diawasi sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah Penanggungjawab Anggaran, maka pelaksanaannya dapat dilakukan melalui swakelola ... A. Tipe I B. Tipe II C. Tipe III D. Tipe IV 35. Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola yang dilakukan sendiri oleh K/L/PD penanggungjawab anggaran dapat menggunakan tenaga ahli sebanyak... A. Tidak lebih dari 50% jumlah anggota tim pelaksana yang terlibat dalam pekerjaan ini.  B. Tidak dibatasi dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan C. Tidak lebih dari 60% - 70% jumlah pegawai K/L/PD yang terlibat



pekerjaan ini. D. Tidak lebih dari 50% jumlah pegawai K/L/PD yang terlibat pekerjaan ini



36. Suatu kementerian membutuhkan aplikasi komputer untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran satuan kerja di bawah kementerian tersebut. Untuk membuat aplikasi tersebut membutuhkan beberapa tenaga ahli. Hasil reviu dokumen perencanaan ternyata tenaga ahli yang dibutuhkan adalah pegawai/dosen universitas perguruan tinggi negeri. Cara pengadaan yang tepat dilakukan untuk pekerjaan tersebut adalah… A. Swakelola tipe I B. Swakelola tipe II C. Swakelola tipe III D. Swakelola Tipe IV 37. Penyusunan HPS diperlukan pada pengadaan.... A. Pembelian laptop melalui e-purchasing B. Pengadaan ATK senilai Rp 20 juta C. Tender pekerjaan terintegrasi D. Pengadaan tinta printer senilai Rp 10 juta 38. Metode pemilihan penyedia untuk pengadaan benih jagung secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan ketahanan pangan dengan nilai paket Rp. 10 Miliar ialah... A. Tender prakualifikasi B. Tender pascakualifikasi C. Penunjukan langsung D. Tender Cepat 39. Anda bekerja di Dinas Pertanian kota ABC. UKPBJ di lingkungan Anda sangat memanfaatkan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Cara pemanfaatan katalog elektronik ialah…. A. Melalui e-purchasing B. Melalui e-marketplace C. Melalui e-vendor management D. Melalui e-green product 40. Metode kualifikasi yang tepat untuk seleksi jasa konsultan perorangan ialah.... A. Pascakualifikasi B. Prakualifikasi C. Sistem gugur D. Pembobotan 41. Dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis, maka metode evaluasi penawaran yang paling tepat untuk pengadaan catering dilakukan dengan metode.... A ASistem Nilai B Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis C Harga Terendah D Pagu Anggaran Modul 6 Referensi: Pasal 39 ayat 4



42. Jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak... A Pelaksanaan pekerjaan B Pengumuman pemenang C Penerbitan SPPBJ D Penandatangan adendum kontrak 43. Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang merupakan suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal Penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni disebut..... A Putar Kunci B Biaya Plus Imbalan ------ > hanya pada konstruksi darurat C Harga Terendah D Pagu Anggaran 44. Apabila dalam tender/seleksi tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan, maka tender/seleksi dinyatakan gagal oleh.... A. Pengguna Anggaran B. Pejabat Pembuat Komitmen



C. Pokja Pemilihan D. Pejabat Pengadaan --- utk pengadaan langsung, e-purchasing smp dg 200 jt , seleksi langsung Modul 8 Referensi: Pasal 51 ayat 4 45. Perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi.... A 5% dari harga yang tercantum dalam nilai total HPS B 10% dari harga yang tercantum dalam nilai HPS C 5 % dari harga yang tercantum dalam kontrak baru D 10% dari harga yang tercantum dalam kontrak awal 46. Tindak lanjut yang dapat dilakukan jika tender ulang mengalami kegagalan, sementara pekerjaan tersebut tidak dapat ditunda dan tidak cukup waktu untuk melaksanakan tender bagi kepentingan pelayanan publik ialah… A. B. C. D.



Penunjukan langsung Pengadaan langsung Tender cepat Pemasukan penawaran ulang



47. Salah satu ketentuan dalam keadaan kahar ialah.... A Pelaksanaan kontrak tidak dapat diberhentikan B Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak tidak dapat melakukan perubahan kontrak C Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak dapat melewati tahun anggaran D Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam dokumen pemilihan 48. Waktu yang tepat pada pelaksanaan pemilihan penyedia



ialah… A Setelah RUP diumumkan B Setelah DIPA disahkan C Setelah pengumuman Tender D Bisa dilakukan kapan saja 49. PPK menyerahkan barang/jasa setelah pekerjaan selesai 100% kepada …… A Pokja Pemilihan B PPHP C PjPHP D PA/KPA 50. Pelaksana penelitian ditetapkan berdasarkan hasil kompetisi melalui.... A. Sayembara jasa konsultansi B. Seleksi proposal penelitian C. Kontes jasa lainnya D. Presentasi proyek pekerjaan 51. Badan Usaha Asing yang melaksanakan Pekerjaan Konstruksi harus bekerja sama dengan industri dalam negeri dalam hal.... A Pembuatan spesifikasi teknis dan pembuatan suku cadang



B Pelaksanaan purnajual dan pembuatan suku cadang  C Pembuatan suku cadang dan rancangan kontrak D Pembuatan spesifikasi teknis dan rancangan kontrak 52. Salah satu penyedia pada pekerjaan konstruksi telah ditetapkan sebagai pemenang dan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum penandatanganan Kontrak, pemenang dikenai sanksi administratif.Sanksi bagi penyedia tersebut ialah.... A. sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun B. sanksi pencairan jaminan penawaran dan tanpa sanksi daftar hitam C. sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama 2 (dua) tahun D. sanksi daftar hitam selama 2 (dua) tahun



53. Ruang lingkup Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) ialah … A. Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Kontrak, Serah Terima Pekerjaan, Pengelolaan Penyedia, dan Katalog Elektronik. B. Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Pemilihan Penyedia, Pembayaran Kontrak, Serah Terima Pekerjaan, Pengelolaan Penyedia, dan Katalog Elektronik. C. Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Kontrak, Pengawasan Kontrak, Pengelolaan Penyedia, dan Katalog Elektronik. D. Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Kontrak, Serah Terima Pekerjaan, Pengelolaan Penyedia, dan Katalog Elektronik.  54. Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai…. A. Paling banyak Rp. 2 Miliar B. Paling sedikit di atas Rp. 2 Miliar C. Paling banyak Rp. 1 Miliar D. Paling sedikit di atas Rp. 1 Miliar 55. Hal yang dapat dilakukan oleh PPK untuk penanganan kerusakan sarana atau prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik diantaranya.... A. melakukan penunjukan langsung B. menunjuk penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pengadaan barang/jasa sejenis C. melakukan tender cepat D. penggunaan konstruksi permanen dalam kurun waktu yang tidak terbatas



PILIHAN GANDA STUDI KASUS Petunjuk: Pilihlah jawaban yang benar dan tepat! 1. Pada Pemerintah Daerah di Kabupaten X, belum terdapat PPK dan tidak ada personil yang dapat ditetapkan sebagai PPK pada PBJ yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, maka PA/KPA menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melaksanakan tugas PPK. Maka salah satu tugas yang dapat dilakukan oleh PPTK sebagai pengganti PPK ialah… A. Menetapkan tim pendukung B. Menetapkan rancangan kontrak C. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli D. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa



2. Pada proses katalog, perusahaan XYZ dan perusahaan DEF bersekongkol untuk mengatur harga penawaran, selain itu perusahaan XYZ menyampaikan dokumen yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan agar perusahaan DEF yang menang, maka perusahaan XYZ dapat dikenakan sanksi berupa… A. Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun B. Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun C. digugurkan dalam pemilihan dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun



D. digugurkan dalam pemilihan dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun 3. Universitas Negeri X membutuhkan 100 buah komputer. Dalam pelaksanaan pengadaannya PPK memberikan spesifikasi dengan mencantumkan merek yang diinginkan. Menurut anda, hal ini… A. Tidak diperbolehkan B. Diperbolehkan jika pembelian dilakukan melalui katalog elektronik C. Diperbolehkan jika pembelian dilakukan melalui tender D. Tidak diperbolehkan jika pembelian dilakukan melalui toko daring 4. Dinas Ketahanan Pangan dan Kelautan dan Pertanian Kota A akan melakukan pekerjaan sterilisasi hewan penular rabies untuk Tahun Anggaran 2021. Dari hasil pemilihan calon pelaksana berdasarkan portofolio dan proposal yang diajukan ditetapkan pihak yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut ialah Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dan telah dibuat kontrak kerja sama antara kedua belah pihak. Langkah berikutnya adalah pembentukan tim penyelenggara swakelola. Penetapan penyelenggara swakelola yang tepat pada kasus di atas ialah… A. Tim penyelenggara sepenuhnya dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) B. Tim Persiapan dan Tim Pengawas dari Dinas Ketahanan Pangan dan Kelautan dan Pertanian Kota A, Tim pelaksana dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI)  C. Tim Persiapan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Kelautan dan Pertanian Kota A, Tim pelaksana dan Tim Pengawas dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) D. Tim Penyelenggara Swakelola sepenuhnya dari Dinas Ketahanan Pangan dan Kelautan dan Pertanian Kota A 5. PT. ABC ditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja Pemilihan dan telah menerima SPPBJ, namun sebelum penandatangan kontrak PT. ABC mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima. Penyedia tersebut dapat dikenakan sanksi daftar hitam yang ditetapkan oleh.... A. PA/KPA atas usulan PPK B. LKPP atas usulan PA/KPA C. PPK atas usulan Pokja Pemilihan



D. PA/KPA atas usulan Pokja Pemilihan



6.



Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi X membutuhkan pengadaan makanan pasien selama satu tahun, jenis kontrak yang paling sesuai untuk pengadaan tersebut ialah.... A. Kontrak waktu penugasan karena ruang lingkupnya belum dapat didefinisikan dengan rinci B. Kontrak harga satuan karena kuantitas pekerjaan dalam kontrak masih



bersifat perkiraan C. Kontrak terima jadi karena pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan D. Kontrak lumsum karena pembayaran sesuai dengan nilai kontrak 7. Pada tender pekerjaan jasa konstruksi dengan nilai HPS : Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) ada 3 penawaran yang masuk yaitu PT. X, PT. Y dan PT. Z dimana PT. X merupakan penawar terendah dengan nilai penawaran terkoreksi Rp. 7.900.000.000 (tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah), setelah dilakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga secara mendalam PT. X mampu melaksanakan pekerjaan. Jika ditetapkan sebagai pemenang, nilai jaminan pelaksanaan yang harus diserahkan oleh PT. X sebesar.... A 5 % dari nilai penawaran B 5 % dari nilai total HPS  C 5 % dari nilai kontrak D 5 % dari nilai HPS 8. UKPBJ Lembaga X melakukan pengadaan jasa konsultan badan usaha penyusunan bahan pembelajaran kompetensi, namun hasilnya tidak ada peserta yang lulus dalam evaluasi penawaran, maka... A. Seleksi dinyatakan gagal yang dinyatakan oleh Pokja Pemilihan B. Dilakukan pengadaan langsung yang dinyatakan oleh Pokja Pemilihan C. Seleksi dinyatakan gagal yang dinyatakan oleh PA/KPA D. Tender dinyatakan gagal yang dinyatakan oleh PA/KPA 9. Pokja Pemilihan Rumah Sakit Daerah A melakukan pengadaan alat rontgen melalui tender cepat. Diketahui bahwa tender cepat tersebut gagal. Langkah yang harus dilakukan Pokja ialah ... A. melakukan reviu penyebab kegagalan tender cepat dan segera melakukan prakualifikasi ulang B. melakukan reviu penyebab kegagalan tender cepat dan melakukan evaluasi ulang C. melakukan reviu penyebab kegagalan tender cepat dan melakukan tender cepat kembali atau mengganti metode pemilihan lain D. melakukan reviu penyebab kegagalan tender cepat penunjukan langsung



dan melakukan



10. Daerah ABC terkena bencana alam tanah longsor. Banyak sarana prasarana umum yang tidak dapat digunakan karena hancur terkena tanah longsor. Hal yang dapat dilakukan oleh PPK untuk penanganan kerusakan sarana atau prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik tersebut ialah.... A. PPK melakukan penunjukan langsung kepada 1 pelaku usaha rekanan B. PPK menunjuk penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pengadaan barang/jasa sejenis C. PPK melakukan tender cepat D. PPK melakukan pengadaan dengan penggunaan konstruksi permanen dalam kurun waktu yang tidak terbatas