Surat Usulan PSP Ke KPKNL [PDF]

  • 0 0 0
  • Suka dengan makalah ini dan mengunduhnya? Anda bisa menerbitkan file PDF Anda sendiri secara online secara gratis dalam beberapa menit saja! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

Nomor Klasifikasi Lampiran Perihal



: / / /Syb.Mks-17 : : : Permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN Tanah dan/ Atau Bangunan pada Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar



Makassar,



Oktober 2017



Kepada Yth.



Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar di Makassar



1.



Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Perhubungan Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan.



2.



Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, dengan ini kami mengusulkan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Tanah dan/ atau Bangunan pada Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar sebagaimana daftar terlampir.



3.



Sebagai kelengkapan data dukung yang dipersyaratkan bersama ini kami lampirkan : a.



Daftar Rincian BMN yang diusulkan PSP;



b.



Kartu Identitas Barang (KIB);



c.



Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Barang (KPB);



d.



Laporan BMN KPB semeter terakhir;



e.



Fotocopy dokumen kepemilikan;



4.



f.



Surat Keterangan Kebenaran Fotocopy;



g.



Surat Pernyataan Tanggung Jawab;



h.



Laporan Kondisi Barang.



Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA MAKASSAR



VICTOR VIKKI SUBROTO, MM, M.Mar.E Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19670511 199808 1 001 Tembusan : 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan; 2. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan; 3. Kepala Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan laut.