Tugas 2 Opini Publik-Dikonversi [PDF]

Citation preview

TUGAS 2 OPINI PUBLIK REZA ALFIANUR 041278502 / ILMU KOMUNIKASI 1. Prinsip opini publik ditinjau dari aspek sosiologis, salah satu poinnya yakni memandang bahwa kelompok sosial berperan dalam pembentukan opini publik. Berikan contoh (berupa berita/ artikel) dari pernyataan tersebut kemudian analisislah!. Siap Buka Data Bansos, Pemprov Jabar: Tapi Apa Wajar? Ini Bukan Orang Terkaya Yudha Maulana - detikNews Kamis, 30 Apr 2020 12:39 WIB



Ridwan Kamil berikan bantuan bagi warga sumedang Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat serahkan bantuan ke Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir Foto: Muhammad Rizal Bandung - Pemprov Jawa Barat siap membuka data penerima bantuan sosial (bansos) jika diperlukan sebagai wujud transparansi. Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan (GTPP) COVID19 Jabar Daud Achmad mengatakan, meski demikian ada etika yang harus diperhatikan. "Pada intinya kita ingin transparan tentang bansos ini, kita ingin data penerima bansos dibuka, tapi perlu diingat, data ini bukan daftar orang terkaya, ini data orang penerima bantuan, mereka yang terdata sebagai warga miskin dan warga miskin baru, apakah itu wajar?" kata Daud, Rabu (29/4) petang.



"Membuka data seperti itu tidak boleh menurut UU, seperti data penerima bansos ini, Pemprov Jabar tidak ingin ada yang ditutupi, kita ingin transparans dan semuanya berjalan dengan lancar, mudahmudahan ini bisa dibuka," katanya. Sebelumnya, KPK telah membuat prosedur tentang pemberian atau penerimaan sumbangan dalam rangka penanganan penyebaran virus Corona. Mulai dari identitas pemberi, bentuk sumbangan, hingga publikasi penerimaan sumbangan harus dilakukan. "Informasi data yang saya terima, DTKS juga belum ada izin (publikasi) dari Kemensos, ini masih kami dalami. Paling tidak kami berusaha, kami ada dashboard yang memperlihatkan berapa jumlah bantuan yang sudah siap, disalurkan, diserahterimakan berapa, itu per hari bahkan per jam updatenya," katanya. Daud mengatakan, dashboard yang bisa diakses secara daring itu juga nantinya bisa diakses oleh publik. "Kalau disepakati tim, nanti dashboard ini bisa dibuka, juga diketahui berapa yang retur, sementara itu yang kami lakukan," katanya. Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jabar Furqan AMC menilai keterbukaan informasi ini merupakan bagian dari hak publik yang diatur undang-undang. "Apalagi dalam suasana krisis wabah corona saat ini, di mana rakyat yang terdampak covid-19 sangat masif, maka keterbukaan akan data bantuan sosial menjadi sangat dibutuhkan untuk menjaga trust rakyat terhadap pemerintah, juga trust antar instansi pemerintahan maupun antar rakyat sendiri," ujar Furqon dalam keterangan tertulisnya. Furqon menjelaskan, penyaluran bantuan dari berbagai tingkatan pemerintahan yang tak serentak, bisa memicu terjadinya kecemburuan sosial. "Sementara di lapangan tidak sedikit pertanyaan muncul di tengah-tengah masyarakat, kenapa yang satu sudah menerima sementara yang lain belum. Kenapa besarannya tidak sama dan lain sebagainya. Bahkan ada bantuan yang akhirnya ditolak warga karena khawatir memicu kecemburuan," katanya. "Jika berbagai pertanyaan yang muncul di tengah-tengah masyarakat tersebut tidak segera dijawab dengan tranparansi data, maka situasi distrust bisa berkembang sedemikian rupa dalam suasana krisis saat ini, dan itu bisa membahayakan kohesivitas sosial," katanya. Opini publik dari aspek sosial = kelompok sosial menurut bentuknya dibedakan antar kelompok sendiri (in group) dan kelompok luar (out group) keduanya penting dan saling mempengaruhi. Beberapa sarjana mengklasifikasikan kelompok sosial yang berbeda namanya. Charles Harton Cooley mengklasifikasikan dalam kelompok primer dan kelompok sekunder, sedangkan ferdinand Tonies membedakan bentuk kehidupan bersama yaitu Gemenschaft (paguyuban) dan Gesselshaft (patembayan) selain kelompok sosial yang tidak teratur yaitu kerumunan dan publik. Kelompok sosial tersebut mempunya peran dalam pembentukan opini publik. Masyarakat melahirkan



kebudayaan yang kompleks dan menimbulkan kelompok-kelompok kepentingan. Munculnya suatu isu peristiwa atau masalah akan ditanggapi berbeda sesuai dengan kelompok-kelompok kepentingan dan menghasilkan opini. -



Contoh Opini publik aspek sosial adalah : Apalagi dalam suasana krisis wabah corona saat ini, di mana rakyat yang terdampak covid-19 sangat masif, maka keterbukaan akan data bantuan sosial menjadi sangat dibutuhkan untuk menjaga trust rakyat terhadap pemerintah, juga trust antar instansi pemerintahan maupun antar rakyat sendiri," ujar Furqon dalam keterangan tertulisnya.



Furqon menjelaskan, penyaluran bantuan dari berbagai tingkatan pemerintahan yang tak serentak, bisa memicu terjadinya kecemburuan sosial. "Sementara di lapangan tidak sedikit pertanyaan muncul di tengah-tengah masyarakat, kenapa yang satu sudah menerima sementara yang lain belum. Kenapa besarannya tidak sama dan lain sebagainya. Bahkan ada bantuan yang akhirnya ditolak warga karena khawatir memicu kecemburuan," katanya.



2. Carilah contoh kebijakan lembaga ekonomi (berupa berita/ artikel) dan analisa opini publik yang berkembang dari kebijakan tersebut!.



Dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional dan global sangat terasa pada triwulan II tahun 2020. Triwulan I tahun 2020, ekonomi nasional masih tumbuh 2,97%, walau turun dibandingkan dengan triwulan I tahun 2019 yang sebesar 5,07. Hal ini terjadi karena pengaruh eksternal di mana Covid-19 sudah merebak di beberapa negara seperti Cina. Pada triwulan II, walaupun belum ada data resmi, Indonesia diperkirakan mengalami kontraksi (pertumbuhan ekonomi negatif) sekitar 3%. Hal ini terjadi karena kebijakan social distancing atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) baru di mulai pada pertengahan Maret. Social distancing dan PSBB tersebut sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi. Keadaan ekonomi Indonesia tersebut masih lebih bagus di tingkat regional maupun dunia. Beberapa negara mengalami kontraksi yang sangat dalam misalnya Singapura sebesar 41,2%,



Amerika Serikat diperkirakan sekitar 10%, dan Inggris sekitar 15%. Sementara itu, Bank Dunia memprediksi ekonomi global pada tahun 2020 akan mengalami kontraksi sebesar 5,2% dan Indonesia 0,3%, merupakan negara kedua terbaik ekonominya sesudah Vietnam yang diperkirakan pertumbuhan ekonominya positif. Para pengamat ekonomi dan Lembaga Internasional (IMF, Bank Dunia, OECD) memprediksi akan terjadi resesi ekonomi dunia pada tahun 2020. Resesi tersebut akan dialami lebih dalam oleh negara-negara maju. Indonesia diperkirakan akan mengalami resesi namun resesi ringan (mild recession) karena kontraksi ekonomi diperkirakan “hanya” sekitar -3%-0% dan tidak akan berlangsung lama, sekitar 2 triwulan. Sinergi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Prediksi tersebut tentu membuat kita semakin optimis untuk melaksanakan kebijakankebijakan pemulihan ekonomi nasional secara konsisten dan membangun kerjasama dari seluruh komponen bangsa. Pemerintah Pusat mengambil kebijakan pemulihan ekonomi yang holistic. Pelaksanaan kebijakan tersebut harus didukung oleh pemerintah daerah. Pemda mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional. Pemda memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Di samping itu, kebijakan APBD dapat disinergikan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah. Di samping itu, masyarakat dan pelaku usaha termasuk UMKM juga mempunyai peran yang strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah memberikan kemudahan/stimulus fiskal dan moneter, seyogyanya disambut dengan positif oleh pelaku usaha dengan menggerakkan usahanya secara baik. Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional Pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif. Di samping itu, Pemerintah juga mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp 695,2 triliun. Pemulihan ekonomi nasional diharapkan mulai terasa pada triwulan III. Meskipun tidak bertumbuh positif, diharapkan ekonomi nasional tidak berkontraksi sebesar triwulan II. Selanjutnya triwulan IV, diharapkan ekonomi nasional bertumbuh positif sehingga kontraksi tahun 2020 bisa ditekan sekecil mungkin. Sementara itu, pada tahun 2021, diharapkan ekonomi nasional akan mengalami recovery secara siginifkan.



Untuk mencapai tujuan di atas, terdapat 3 (tiga) kebijakan yang dilakukan yaitu peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitasi ekonomi dan ekpansi moneter. Kebijakan tersebut dilaksanakan secara bersamaan dengan sinergy antara pemegang kebijakan fiskal, pemegang kebijakan moneter dan institusi terkait. Salah satu penggerak ekonomi nasional adalah konsumsi dalam negeri, semakin banyak konsumsi maka ekonomi akan bergerak. Konsumsi sangat terkait dengan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, Pemerintah telah mengalokasi anggaran sebesar Rp172,1 triliun untuk mendorong konsumsi/kemampuan daya beli masyarakat. Dana tersebut disalurkan melalui Bantuan Langsung Tunai, Kartu Pra Kerja, pembebasan listrik dan lain-lain. Pemerintah juga mendorong konsumsi kementerian/Lembaga/pemerintah daerah melalui percepatan realisasi APBN/APBD. Konsumsi juga diarahkan untuk produk dalam negeri sehingga memberikan multiplier effects yang signifikan. Pemerintah berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif/stimulus kepada UMKM dan korporasi. Untuk UMKM, pemerintah antara lain memberikan penundaaan angsuran dan subsidi bunga kredit perbankan, subsidi bunga melalui Kredit Usaha Rakyat dan Ultra Mikro, penjaminan modal kerja sampai Rp10 miliar dan pemberian insentif pajak misalnya Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) Ditanggung Pemerintah. Untuk korporasi, Pemerintah memberikan insentif pajak antara lain bebas PPh Pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan pengembalian pendahuluan PPN; menempatkan dana Pemerintah di perbankan untuk restrukturisasi debitur. Pemerintah juga memberikan penjaminan modal kerja untuk korporasi yang strategis, prioritas atau padat karya. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia menjaga stabilisasi nilai tukar Rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian Surat Berharga Negara, dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Tujuan penurunan suku bunga adalah meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha. Mari bekerjasama dan membangun sinergi untuk memulihkan perekonomian nasional. The only thing that will redeem mankind is cooperation.(Bertrand Russell)



Penulis : Edward UP Nainggolan, Kakanwil DJKN Kalimantan Barat Kebijakan ekonomi suatu negara tidak bisa lepas dari keterlibatan pemerintah karena pemerintah memegang kendali atas segala sesuatu, menyangkut semua kebijakan yang bermuara kepada keberlangsungan negara itu sendiri. Setiap pemerintahan yang sedang memimpin suatu negara tentu saja memiliki kebijakan ekonomi andalan untuk menjamin perekonomian negara yang baik dan stabil demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan,



karena sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi agar tercapainya kehidupan yang makmur dan sejahtera bagi rakyatnya. Kebijakan ekonomi suatu negara juga tidak bisa dilepaskan dari paham atau sistem ekonomi yang dipegang oleh pemerintahan suatu negara, seperti sistem ekonomi Kapitalisme, Sosialisme, Campuran, maupun sistem ekonomi Islam. Tentu saja pemerintah, sebagai pengendali perekonomian suatu negara, menganut salah satu sistem ekonomi sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan ekonomi. Apapun sistem ekonomi yang dipegang oleh suatu pemerintahan, sistem ekonomi itulah yang diyakini sebagai sistem ekonomi terbaik bagi perekonomian negara yang dipimpin oleh suatu pemerintahan tersebut walaupun nantinya dalam sistem ekonomi yang dipegang memiliki berbagai kelemahan.