Tugas Pak Kelompok Genap [PDF]

Citation preview

FAKTOR POLISTANDAR KOMPETENSI DAN DAMPAK POLISTANDAR KOMPETENSI DAN BIROKRASI Untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi Dosen Pengampu : Dr. Maria Febriana, SH. SE. MH



Oleh: Agung Aprianto (01.2.16.00522) Ayu Ratantri (01.2.16.00524) Catherine Yemima R. (01.2.16.00526) Cindy Nova A (01.2.16.00528) Della Irawanti (01.2.16.00530) Diana Puspandari (01.2.16.00532) Dinda Desy Wijaya (01.2.16.00534) Elisabet Retno Dwi S (01.2.16.00536) Erlyana Rahayu (01.2.16.00538) Febri Tri H. (01.2.16.00540) Indra Imanuel P. (01.2.16.00542) Krismas Riko A (01.2.16.00545) Meilinda Krisna (01.2.16.00547) Muh. Arif Saifuloh (01.2.16.00549) Nanda Maria Ulfa (01.2.16.00551) Oknalita Tri P. (01.2.16.00553) Rahmat Aji W. (01.2.16.00555) Stefanus Apreriyan (01.2.16.00559) Valentina Winarti (01.2.16.00561) Widya Wati (01.2.16.00563) Yeremia TitoS.H (01.2.16.00565) Yesima Agung P (01.2.16.00567) PROGRAM STUDI KEPERAWATAN PROGRAM SARJANA STIKES RUMAH SAKIT BAPTIS KEDIRI 2020



1. Faktor polistandar kompetensi dan dampak polistandar kompetensi birokrasi Jawab : a. Munculnya kepemimpinan yang korup Kondisi politik yang tidak kondusif menciptakan dan menjadikan masyarakat tidak demokrastis. Perilaku korupsi yang dilakukan dari semua kelas sosial (dari atas hingga bawah). Konstituen bukan didapat dari hasil proses demokrasi namun dari proses suap menyuap. Hubungan transaksional yang dimulai dari hulu pada akhirnya memunculkan kepemimpinan yang korupsi. Banyak masyarakt yang digiring untuk memilih pemimpin yang korup melalui janji-janii kesejahteraan yang sekaligus mendapat suap dari calon pemimpin rakyat. b. Hilangnya kepercayaan kuplik terhadap demokrasi Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi akibat tindakan korupsi yang dilakukan pemimipin negri secara massif. Akibatnya akan terbentuk masyarakat yang apatis dengan apa yang dikerjakan dan diputuskan oleh pemerintah. Apatisme pada akhirnya akan memisahkan masyarakat dan pemimipinnya. Maka dari itu perlu diciptakanya kepemimpinan yang baik, bersih, jujur, dan adil. c. Menguatnya plutokrasi Pemerintahan yang korupsi mengakibatkan menguatnya plutokrasi (sistem demokrasi yang dikuasai oleh pemilik modal).Adanya sebagian pemilik modal melakukan “transaksi” dengan pemerintah, sehingga sangat besar peluang untuk mereka mengendalikn dan menjadi pengauasa negri. Sebagai contoh munculnya pengusaha besar yang duduk sebagai petinggi partai politik yang masuk dalam kancah politik negri d. Hancurnya kedaulatan rakyat Semakin menguatnya plutokrasi di Indonesia memungkinkan kekayaan negara hanya dapat dinikmati oleh sekelompok orang. Kedaulatan yang seharusnya ada ditangan rakyat justru berbalik menjadi



kedaulatan partai politik. Dimana partai politik ditunggangi oleh pengusaha besar, dan partai politik yang mempu menang dalam pemilu yang akan menguasai semuanya. Keadaanya seperti ini yang terus berulang akan menyebabkan rakyat terus terombang ambing dalam kemiskinan dan ketidakjelasan akan masa depan dan hilangnya makna kedaulatan rakyat yang sebenarnya.