TWK 20 Mei 2022 [PDF]

Citation preview

SOAL SIMULASI TES WAWASAN KEBANGSAAN (TWK)



1. Banyak perusahaan asing yang menanamkan modal di Indonesia. Perusahan-perusahan tersebut mengelola sumber daya alam dan sumber daya ekonomi Indonesia pada berbagai bidang yang meliputi pertambangan dan migas, perkebunan, industri jasa dan sektor real. Namun yang menjadi perhatian banyak kalangan adalah perusahaan eksploratif yang mengelola sumber daya alam seperti pertambangan, perminyakan dan perkebunan. Pada kegiatan eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut memberikan dampak besar bagi kerusakan alam. Salah satu bentuk kerusakan lingkungan yang sering terjadi adalah kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 terdapat 171 kasus pelanggaran yang dijatuhi sanksi administrasi, 11 gugatan perdata serta 150 kasus pidana. Dari jumlah kasus tersebut hanya 8 kasus perdata saja yang digugat dapat diperkirakan nilai gugatan ganti rugi mencapai Rp 2,7 triliun. Angka tersebut menunjukkan begitu buruknya praktik korporasi yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang seharusnya dijaga dan dilestarikan untuk kelangsungan hidup generasi mendatang, namun hak mereka untuk hidup dengan daya dukung lingkungan dirampas. Pada kasus tersebut praktik kegiatan usaha korporasi bertentangan dengan nilai Pancasila, terutama sila ke …. a. 1; b. 2; c. 3; d. 4; e. 5; 2. Stabilitas politik dan system pemerintahan sangat perlu dalam aspek ketatanegaraan. Salah satu upaya untuk menciptakan stabilitas politik adalah mekanisme check and balance yang merupakan salah satu gagasan perubahan yang didengungkan melalui pergerakan reformasi. Mekanisme check and balance sangat diperlukan sebagai upaya pembagian kekuasaan (power distribution) dalam system pemerintahan. Mekanisme tersebut sangat penting untuk menghindari dominasi eksekutif seperti yang terjadi pada masa orde lama dan orde baru. Pada mekanisme check and balance, tiga kekuasaan dalam pemerintahan dapat menjalankan fungsinya secara maksimal. Salah satu contohnya adalah dalam sebuah kebijakan, pemerintah menjalankan tugas sesuai dengan undang-undang yang disusun dan ditetapkan bersama DPR. Penyimpangan pemerintahan oleh lembaga eksekutif akan diawasi oleh DPR. Pelanggaran undang-undang dan pemerintahan terhadap UUD 1945 akan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui judicial review. Sedangkan penyimpangan pelaksanaan pemerintahan oleh aturan di bawah undang-undang diadili melalui sistem peradilan yang dipegang oleh Mahkamah Agung. Penerapan mekanisme check and balance dalam system pemerintahan merupakan pengamalan Pancasila sebagai dasar Negara, terutama pada sila ke- …. a. 1; b. 2; c. 3; d. 4; e. 5;



3. Tindakan yang dilakukan oleh Kelompok Teroris Kriminal Bersenjata (KTKB) di Papua sebagai bentuk upaya disintegrasi bangsa telah banyak mengacaukan ketenangan warga setempat bahkan beberapa kali menyerang warga sipil dan petugas keamanan hingga menyebabkan kematian. Mereka bahkan nekat menyerang orang yang tidak memiliki keinginan bersama merek untuk mencapai kemerdekaan bagi Provinsi Papua. Di bawah ini yang paling tepat untuk menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh KTKB di Papua adalah …. a. Perjuangan mendapatkan kemerdekaan adalah hak segala bangsa sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945 alenia pertama; b. Perjuangan untuk mencapai suatu keadilan sosial bagi warga Provinsi Papua; c. Perjuangan yang tidak sesuai dengan dasar Negara terutama pada sila ketiga Pancasila; d. Perjuangan untuk mendapatkan kesejahteraan setiap warga Negara yang diatur dalam pasal 34 ayat (2) UUD 1945; e. Perjuangan yang tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila yaitu permusyawaratan/perwakilan; 4. Pancasila terbentuk sebagai dasar Negara melalui proses yang cukup panjang. Meskipun nilainilai Pancasila berasal dari jiwa bangsa Indonesia, namun demikina secara yuridis Pancasila lahir menjelang masa-masa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. BPUPKI memiliki peranan penting bagi lahirnya Pancasila dengan mengadakan dua kali sidang. Pada sidang pertama, BPUPKI belum mencapai kata sepakat tentang dasar Negara, sehingga dibentuklah panitia sembilan. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia sembilan menetapkan rumusan dasar Negara yang disebut dengan Piagam Jakarta. Salah satu tokoh yang berkontribusi pada Piagam Jakarta adalah Mr. Muhammad Yamin yang berperan sebagai …. a. Pengusul kelima konsep Piagam Jakarta; b. Penengah bagi tokoh pendiri bangsa yang berbeda pendapat; c. Pengusul nama Paiagam Jakarta sebagai dasar Negara; d. Penampung berbagai aspirasi dalam perumusan dasar Negara; e. Pengusul teks lima dasar Negara dalam Piagam Jakarta; 5. Pancasila dapat dilihat sebagai sebuah system nilai yang mempunyai fungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat bagi bangsa Indonesia. Sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat bersifat objektif dan subjektif. Yang bukan termasuk nilai objektif Pancasila adalah …. a. Nilai-nilai Pancasila dapat dipakai dan diakui oleh Negara-negara lain, meskipun tidak dinamakan sebagai Pancasila; b. Hakikat rumusan Pancasila dari setiap silanya menunjukkan sifat-sifat yang universal dan abstrak; c. Nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila sudah berlaku sejak zaman dahuu, masa kini dan juga masa datang bagi bangsa Indonesia; d. Nilai-nilai Pancasila melekat pada pembawa dan pendukung nilai Pancasila yaitu masyarakat, bangsa dan Negara; e. Pancasila tersurat dalam pembukaan UUD 1945 yang merupakan sumber hukum positif karena memenuhi syarat-syarat sebagai pokok kaidah Negara yang mendasar;



6. Pada saat Indonesia baru merdeka maka bentuk-bentuk ketatanegaraan yang lazim diatur dalam Undang-undang Dasar, seperti alat kelengkapan Negara yang penting, wilayah Negara, dan warga Negara serta semua yang bersifat formalmasih belum jelas karena pada saat ituIndonesia belum memiliki UUD. Meskipun pada saat itu Indonesia belum mempunyai UUD sebagai konstitusi Negara, tidak mengurangi hakikat berdirinya negara Indonesia. Untuk menyempurnakan Negara Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI melakukan sidang dengan salah satu agendanya mengesahkan rancangan UUD yang dirumuskan BPUPKI menjadi Undang-undang Dasar 1945. Meskipun secara tidak resmi tidak menggunakan nama UUD sementara, namun UUD 1945 sejak semula dalam pembentukannya dimaksudkan bersifat sementara. Alas an UUD 1945 bersifat sementara saat itu adalah …. a. UUD 1945 tidak disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat; b. Pengesahan UUD 1945 dilakukan secara tergesa-gesa; c. Masih ada perbedaan pandangan terhadap penjabaran UUD 1945; d. UUD 1945 adalah produk politik pada masa pemerintahan Jepang; e. Terjadi pertentangan dalam Pembukaan UUD 1945 dengan Piagam Jakarta; 7. Negara Republik Indonesia dapat tetap berdiri kokoh dengan adanya Pancasila dan UUD 1945. Keduanya memiliki arti penting dalam memberikan pedoman dan haluan bagi kehidupan bangsa Indonesia sebagai masyarakat majemuk. Namun pada dasarnya, keduanya memiliki hubungan yang kuat yaitu …. a. UUD 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum dan Pancasila sebagai hukum tertinggi di Indonesia; b. UUD 1945 sebagai konstitusi Negara dan Pancasila sebagai dasar Negara; c. Pancasila sebagai fundamental bangsa yang bersumber dari pandangan hidup dan UUD 1945 merupakan penjabaran nilai-nilai dasar kenegaraan; d. UUD 1945 dan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di Negara Indonesia; e. Pancasila sebagai hukum tertinggi Negara Indonesia merupakan pedoman kehidupan bernegara dan tata pemerintahan yang diatur dalam UUD 1945; 8. Perhatikan pernyataan berikut ini! 1) Pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. 2) Sumber dari segalam sumber hukum. 3) Pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. 4) Hukum tertulis tertinggi. 5) Alat kontrol semua norma hukum. Yang merupakan fungsi UUD 1945 yang paling tepat adalah …. a. 1), 2), 3) b. 1), 2), 4) c. 1), 3), 4) d. 1), 3), 5) e. 1), 4), 5) 9. Amandemen Undang-undang Dasar 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali. Amandemen tersebut memberikan konsekuensi terhadap fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh



lembaga Negara salah satunya adalah MPR. Sebelum amandemen, MPR menjalankan kedaulatan rakyat sepenuhnya. Namun setelah amandemen UUD 1945, kedaulatan Negara Republik Indonesia berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan Undang-undang Dasar. Upaya yang dapat dilakukan warga Negara agar kedaulatan rakyat dapat berjalan dengan baik adalah …. a. Memilih pemimpin lebih dari satu saat pemilihan umum; b. Bersikap pasif karena tidak ada calon pemimpin yang totalitas sesuai dengan visi-misi yang diinginkan karena pemimpin pasti dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu; c. Ikut melakukan pemilihan pemimpin dan pengambilan keputusan secara voting agar lebih cepat menghasilkan keputusan; d. Berpartisipasi aktif dan menggunakan hak suara yang dimiliki dalam pemilihan umum; e. Melakukan aksi unjuk rasa sebagai wujud kritis terhadap kebijakan pemerintah; 10. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Aturan tersebut merupakan ketentuan yang tercantum dalam tata aturan perundang-undangan tertinggi di Negara Indonesia yang ditetapkan pada …. a. 20 Oktober 1999; b. 21 Oktober 1999; c. 17 Agustus 2000; d. 18 Agustus 2000; e. 20 Agustus 2000; 11. Nasionalisme sebagai rasa cinta terhadap bangsa dan Negara serta munculnya kesadaran sebagai anggota dalam suatu bangsa yang secara bersama-sama mencapai, mempertahankan, mengabdikan identitas, integritas, kekuatan dan semangat kebangsaan. Dari ilustrasi tersebut yang di luar konteks ciri-ciri nasionalisme adalah …. a. Merasa diperlukan dan bekerja untuk bangsa; b. Menempatkan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok; c. Menciptakan sebuah karya agar memperoleh penghargaan sehingga dikenal sebagai anak bangsa Indonesia pada kehidupan bangsa-bangsa di dunia; d. Mengejar tujuan politik, sosial dan ekonomi atas nama Negara dan rakyat; e. Patuh pada hukum dan kebijakan nasional; 12. Rasa nasionalisme sangat penting sebagai wujud cinta terhadap bangsa dan Negara. Namun sifat nasionalisme berlebihan dapat menimbulkan masalah ketika terlalu mengagungkan bahwa dirinya sendiri atau kita tidak pernah peduli bangsa lain. Hal tersebut tentu menunjukkan kita tidak menyadari sebagai bagian dari kehidupan dunia. Nasionalisme dan internasionalisme dalam kehidupan global memberikan dampak …. a. Terabaikannya penegakan hak asasi manusia di Negara berkembang; b. Hilangnya identitas diri bangsa dan Negara;



c. Terbatasnya kedaulatan Negara atas kepentingan Negara maju; d. Sulitnya mendapatkan produk import dalam negeri; e. Meningkatnya industri illegal dan menurunnya kesehatan masyarakat; 13. Memiliki rasa nasionalisme yang tinggi merupakan hal yang baik dan merupakan cerminan dari pengamalan sila ketiga Pancasila. Namun, bila sila ketiga Pancasila tidak dikaitkan dengan sila-sila lainnya, sangat memungkinkan terbentuknya paham sendiri. Bila hal tersebut terjadi, paham yang akan terbentuk adalah …. a. Teokrasi absolute; b. Chauvinisme; c. Sosialisme; d. Demokrasi liberal; e. Kosmopolitanisme; 14. Nasionalisme yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah nasionalisme yang memuliakan aspek kemanusiaan secara universal dengan menjunjung tinggi persaudaraan, perdamaian, dan keadilan antarumat manusia merupakan tujuan nasionalisme Indonesia yang berdasarkan kepada …. a. Rasa kekeluargaan; b. Keadilan sosial; c. Persatuan dan kesatuan; d. Semangat gotong royong; e. Pandangan hidup bangsa Indonesia; 15. Jiwa nasionalisme pejuang bangsa pada masa penjajahan sangat tinggi. Mereka mencurahkan kehidupannya demi kemajuan dan terbebasnya bangsa Indonesia dari penindasan yang dilakukan oleh penjajah. Rasa nasionalisme terutama pada golongan terpelajar mendorong munculnya pergerakan nasional untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Berikut yang merupakan factor melatarbelakangi lahirnya pergerakan nasional, kecuali …. a. Penderitaan rakyat akibat penjajahan yang memeras kekayaan rakyat; b. Adanya perasaan senasib sepenanggungan akibat penjajahan sehingga bersama-sama menginginkan kemerdekaan; c. Kemampuan diplomasi golongan terpelajar untuk meminta bantuan bangsa lain dalam membantu kemerdekaan Indonesia; d. Pengaruh gerakan-gerakan nasional dari Negara Asia lainnya seperti India, China dan gerakan Mesir merdeka; e. Pengaruh kemenangan Jepang atas Rusia yang membangkitkan keyakinan bahwa bangsa Asia mampu mengalahkan bangsa Eropa; 16. Kongres Pemuda I yang diselenggarakan pada tanggal 30 April – 2 Mei 1926 di Jakarta dihadiri oleh tokoh pemuda dari berbagai daerah. Kongres tersebut dilatarbelakangi oleh perjuangan yang masih didominasi oleh perasaan kedaerahan sehingga masih sangat sulit untuk mempersatukan para pemuda. Tujuan dari penyelenggaraan Kongres Pemuda I adalah …. a. Mencapai perkumpulan pemuda-pemuda yang mandiri dan heroik; b. Membentuk suatu badan otonomi pemuda di seluruh pulau-pulau di Indonesia;



c. Mempererat hubungan dengan organisasi pergerakan nasional lainnya untuk mencapai kemerdekaan Indonesia; d. Melakukan advokasi kepemudaan untuk melatih pemuda masuk dalam pelatihan militer; e. Meningkatkan semangat persatuan antar pemuda di tanah air; 17. Konsep Trilogi Van Deventer pada bidang pendidikan memberikan pengaruh besar bagi lahirnya golongan muda terpelajar bagi bangsa Indonesia. Meskipun pada kenyataannya sekolah diperuntukkan anak-anak Barat namun sebagian rakyat pribumi tetap mendapatkan bagian dari penyelenggaraan pendidikan tersebut. Munculnya generasi terpelajar pribumi mampu mengubah masa depan bangsa sebagai modernisasi perjuangan yang mampu mempercepat tumbuhnya nasionalisme bangsa Indonesia. Hal tersebut dapat terlihat pada …. a. Tumbuhnya organisasi modern sejak 1908 ditandai lahirnya Budi Utomo; b. Munculnya golongan terpelajar yang melihat dan mengkritisi konsisi bangsa Indonesia akibat penjajahan; c. Banyak pribumi mengenyam pendidikan ditugaskan di biro pemerintahan dan menggalang kekuatan untuk melawan penjajahan; d. Tumbuhnya kesadaran kebangsaan melalui momentum 1908 dan 1928 yang puncaknya 17 Agsustus 1945; e. Adanya perubahan taktik dalam mengusir penjajahan tidak menggunakan kekerasan senjata, namun berdiplomasi melalui organisasi modern; 18. Pada tanggal 11 Maret 1966 di Istana Negara diadakan Sidang Kabinet Dwikora yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno dengan tujuan untuk mwncari jalan keluar terbaik agar dapat menyelesaikan krisis yang memuncak secara bijak. Namun dikarenakan situasi di sekitar istana memanas, Presiden Soekarno meninggalkan Jakarta menuju Istana Bogor. Atas berbagai pertimbangan, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 atau dikenal dengan istilah Supersemar atau SP 11 Maret kepada Letnan Jenderal TNI Soeharto sebagai Menteri/Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan menjamin keamanan, ketenangan dan kestabilan jalannya pemerintahan demi keutuhan bangsa dan Negara Republik Indonesia. Sebagai tidank lanjut Supersemar, Soeharto sebagai pengemban Supersemar mengambil beberapa tindakan penting salah satunya adalah pembubaran PKI dan organisasi lain yang berafiliasi dengan PKI. Kebijakan tersebut tertuang dalam …. a. Tap MPRS Nomor IX/MPRS/1966; b. Tap MPRS Nomor X/MPRS/1966; c. Tap MPRS Nomor XII/MPRS/1966; d. Tap MPRS Nomor XIII/MPRS/1966; e. Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966; 19. Reformasi merupakan tuntutan perubahan dasar yang menyeluruh dengan tujuan untuk perbaikan. Perubahan yang mendasar atas paradigma baru yang dijiwai oleh suatu pandangan keterbukaan dan transparansi. Reformasi menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional dalam berbagai bidang kehidupan. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan para tokoh reformasi Indonesia dalam menggalang dukungan untuk menggulingkan orde baru adalah .... a. Perbaikan di bidang politik dengan tercapainya demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;



b. Perbaikan di bidang ekonomi dengan tercapainya kesejahteraan masyarakat secara merata tanpa ada kesenjangan antardaerah tertentu; c. Perbaikan di bidang hukum untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan penegakan HAM; d. Perbaikan di bidang sosial untuk mewujudkan integrasi bangsa Indonesia; e. Perbaikan di bidang pertahanan dan keamanan dengan menghapus dwifungsi ABRI yang ikut serta dalam politik praktis dan sebagai kekuatan untuk mempertahankan kekuasaan; 20. Terdapat banyak kerajaan Hindu-Budha di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan, dalam satu kerajaan bisa terdapat agama Hindu dan agama Budha yang dipraktikkan bersama. Hal ini menggambarkan bahwa …. a. Agama Hindu dan agama Budha merupakan agama yang sama; b. Kerajaan zaman dahulu berhasi membangun toleransi antarumat beragama; c. Kondisi masyarakat Indonesia yang mudah menerima gagasan yang baru; d. Terdapat akar toleransi dalam tradisi dan budaya masyarakat Indonesia; e. Terdapat kehidupan bernegara yang damai dalam kehidupan kerajaan Hindu-Budha; 21. Baku tembak yang terjadi antara TNI/Polri dengan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, pada 1 Maret 2021 menyebabkan satu anggota Polri dari Brimob Polda Sulawesi Tengah yaitu Briptu Herlis gugur sebagai kusuma bangsa. Peran Briptu Herlis dalam menjalankan tugas hingga gugur termasuk dalam sikap …. a. Cinta tanah air; b. Bela Negara; c. Nasionalisme; d. Patriotisme; e. Militerisme; 22. Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi hal ini memberikan dampak positif bagi bangsa Indonesia, namun di sisi lain dapat menimbulkan masalah yang baru. Wilayah dan budaya yang melimpah akan menghasilkan karakter atau manusia yang berbeda pula sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia sehingga diperlukan pandangan sebagai kesatuan bangsa yang disebut dengan integrasi nasional. Berikut ini yang bukan merupakan factor yang melatarbelakangi integrasi nasional adalah …. a. Adanya rasa senasib dan seperjuangan dalam aspek sejarah; b. Adanya ideologi nasional yaitu Pancasila; c. Adanya sikap tekad dan keinginan untuk bersatu; d. Adanya penderitaan bangsa Indonesia akbibat penjajahan dalam waktu yang lama; e. Adanya ancaman dari luar; 23. Pelaksanaan dan kesadaran bela Negara pada diri warga Negara sangat penting. Hal tersebut sebagai upaya untuk menjamin kelangsungan serta eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bila ditinjau dari tataran penerapannya, di bawah ini yang merupakan fungsi bela Negara, kecuali …. a. Merupakan panggilan sejarah;



b. c. d. e.



Membentuk mental dan fisik yang tangguh dalam menjaga Negara; Mempertahankan Negara dari berbagai ancaman; Merupakan kewajiban warga Negara; Menjaga keutuhan Negara;



24. Bela Negara sebagai sikap dalam mempertahankan dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pertahanan dan keamanan merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam bela Negara. Salah satu contoh nyata dari upaya pertahanan dan keamanan di lingkungan masyarakat adalah …. a. Mengikuti upacara bendera dengan tertib; b. Menjalin hubungan yang baik dengan sesama anggota masyarakat; c. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Menjaga kerukunan hidup dalam keluarga; e. Ikut menjaga keamanan lingkungan; 25. Sering kali terjadi konflik yang disebabkan oleh adanya ketimpangan antara hak dan kewajiban. Ketimpangan tersebut dapat memicu konflik yang lebih luas sehingga berpotensi mengancam keutuhan bangsa dan Negara. Di bawah ini merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh Negara sesuai nilai-nilai Pancasila untuk mencegah ketimpangan antara hak dan kewajiban warga Negara adalah …. a. Memperlakukan semua warga Negara sesuai status sosial dalam masyarakat; b. Membuat kebijakan yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; c. Membuat kebijakan yang terpusat di kawasan-kawasan padat penduduk; d. Memberikan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum pada semua warga Negara; e. Meningkatkan nilai keagamaan bangsa Indonesia dengan mewajibkan dan memberi kebebasan pemeluk agama beribadah sesuai keyakinan dan kepercayaan; 26. Bila ditinjau dari pengertian integritas, dapat disimpulkan tiga kunci pokok dari integritas. Salah satu kunci tersebut adalah perilaku yang menunjukkan tidak adanya kesenjangan antara perkataan dan perbuatan yang disebut dengan …. a. Komitmen; b. Konsisten; c. Kejujuran; d. Toleransi; e. Komitmen dan konsisten; 27. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini: 1) Dibentuknya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 2) Meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial pada tahun 1999. 3) Menangani kasus pelanggaran HAM melalui pengadilan HAM dan pengadilan adhoc. 4) Melakukan pencarian data informasi tentang pelanggaran HAM. 5) Menyelesaikan perkara melalui perdamaian.



Upaya represif dalam pemajuan, perlindungan, penghormatan dan penegakan HAMditunjukkan oleh nomor …. a. 1), 2), 3); b. 1), 3), 4); c. 2), 3), 5); d. 2), 4), 5); e. 3), 4), 5); 28. Akuntabilitas merupakan kontrak antara pemerintah dengan aparat birokasi, serta antara pemerintah yang diwakili PNS dengan masyarakat. Bentuk nyata dari terlaksananya akuntabilitas public oleh instansi adalah …. a. Terjalinnya hubungan bertanggung jawab antara instansi dan masyarakat; b. Pembuatan website intansi yang bisa diakses masyarakat umum; c. Pembentukan Badan Pengawa Internal Instansi; d. Penempatan SDM sesuai kualifikasi dan kompetensi; e. Penyusunan LAKIP secara periodic; 29. Kekuasaan Negara atau yuridiksinya terhadap berbagai wilayahnya merupakan suatu hal yang lengkap dan eksklusif. Kekuasaan tersebut dikatakan lengkap karena …. a. Negara tidak bisa diganggu gugat oleh pihak manapun; b. Negara memiliki akses terhadap semua wilayah dan penduduk di dalamnya; c. Negara berhak mengelola seluruh kekayaan alam dan manusianya secara menyeluruh; d. Nagara disertai perangkatnya memiliki konstitusi sebagai wadah pemerintahan yang berdulat; e. Negara dapat mempertahankan keutuhan wilayahnya yang dijamin dalam hukuminternasional; 30. Situasi dimana seorang penyelenggara Negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya merupakan bentuk tindakan …. a. Tindak pidana korupsi; b. Konflik hak; c. Pelanggaran netralitas; d. Konflik kepentingan; e. Pelanggaran disiplin;



Soal CPNS Tes Wawasan Kebangsaan



1. Prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bernegara yang menjadi sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan yang ada dalam sebuah negara adalah…. A. Dasar negara B. Hukum tata negara C. Ide-ide moral, politik dan keagamaan D. Konstitusi E. Undang-undang dasar 2. Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat dilihat dari proses terjadinya perubahan….. A. Perintis hidup bangsa Indonesia B. Dasar filsafat negara Indonesia C. Perjanjian luhur bangsa Indonesia D. Pedoman hidup bangsa Indonesia E. Kepribadian bangsa Indonesia 3. Kesamaan ajaran pancasila dengan liberalisme tampak dari pendangan bahwa…. A. Hak milik setiap orang harus diakui dan dijamin oleh Negara B. Individualitas manusia lebih penting ketimbang aspek sosial manusia C. Kebebasan adalah hal yang paling utama dalam kehidupan manusia D. Semua alat produksi yang ada dalam suatu negara harus dikuasai oleh Negara E. Keanekaragaman dalam masyarakat harus ditekan seminimal mungkin 4. Pokok ajaran sosialisme yang sejalan dengan ajaran pancasila adalah….. A. Negara harus memelopori upaya penghapusan hak milik pribadi B. Negara harus menjamin perlindungan hak-hak kaum buruh C. Pemerintah negara harus dijalankan oleh diktator ploterariat D. Kaum buruh harus melakukan perjuangan melawan kelas atas dan menengah



E. Semua alat negara dipergunakan untuk mewujudkan komunisme 5. Pada umumnya setiap Konstitusi berisi ketentuan tentang…. A. Pembagian kekuasaan negara B. Dasar negara Pancasila C. Perlindungan hak asasi manusia D. Jawaban a dan c benar E. Semua jawaban diatas benar 6. Paham yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan pemerintah melalui hukum dasar yang tertulis disebut…. A. Absolutisme B. Konstitusionalisme C. Negara hukum D. Positivisme e. Rule of law 7. Menurut C.F. Strong, suatu konstitusi disebut kaku apabila….. A. Hanya mengatur hal-hal yang pokok saja B. Mudah menyesuaikan dengan perkembangan zaman C. Perubahannya dilakukan oleh badan legislatif sehari-hari D. Tidak mudah menyesuaikan dengan perkembangan zaman E . Perubahannya tidak dapat dilakukan oleh badan legislatif sehari-hari 8. Di negara demokrasi, Konstitusi/Undang-Undang Dasar berfungsi sebagai sarana…. A. Membatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara B. Menentukan kekuasaan lembaga-lembaga negara C. Menjamin hak-hak asasi warga negara D. Semua jawaban a, b dan c di atas benar E. Jawaban a dan c benar



9. Semua peraturan prundang-undangan dalam suatu negara harus tidak bertentangan dengan konstitusi, karena konstitusi berkedudukan sebagai hukum yang….. A. Paling bagus B. Paling mengikat C. Paling mendasar D. Paling tinggi E. Paling lengkap 10. Pasal 37 ayat 5 UUD 1945 secara tegas melarang dilakukannya perubahan terhadap ketentuan UUD 1945 yang mengatur tentang…. a. Amandemen UUD 1945 b. Batas-batas wilayah negara c. Bentuk negara kesatuan d. Dasar negara Pancasila e. Pemerintah daerah 11. Hubungan antara dasar negara dengan konstitusi adalah…. a. Konstitusi merupakan sumber bagi dasar negara b. Dasar negara merupakan penjabaran konstitusi c. Konstitusi merupakan penjabaran dari dasar negara d. Dasar negara sama dengan konstitusi e. Dasar negara tidak berhubungan dengan konstitusi 12. Pasal 28 A – J UUD 1945 hakikatnya merupakan penjabaran dari Pancasila sila….. a. Pertama b. Kedua c. Ketiga d. Keempat



e. Kelima 13. Ideologi komunis, marxisme dilarang untuk dikembangkan di negara kita sejak 1966, karena bertentangan dengan…. a. Perjuangan bangsa b. Pancasila c. UUDS 1945 d. Konstitusi RIS e. Tap MPR 14. Keunggulan dan kelebihan prinsip ajaran Pancasila jika dibandingkan dengan ajaran lain adalah….. a. Kewajiban terhadap lingkungan dirasakan lebih besar b. Keberhasilan Indonesia dalam pembangunan c. Konsekuen dengan pelaksanaan politik luar negeri d. Tidak terpengaruh sama sekali denga dunia luar e. Dapat menghimpun potensi bangsa dengan baik 15. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 pada dasarnya adalah sila-sila Pancasila, misalnya sila ketiga diwujudkan dalam….. a. Pokok pikiran pertama b. Pokok pikiran kedua c. Pokok pikiran kitiga d. Pokok pikiran keempat e. Pokok pikiran kelima 16. Menurut pernyataan dalam pembukaan UUD 1945 perjuangan kemerdekaan merupakan tindakan yang diberkati oleh Allah karena…. a. Kehidupan kebangsaan yang bebas merupakan keinginan luhur b. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius c. Kemerdekaan itu sudah lama diperjuangkan d. Banyak pengorbanan yang harus diberikan untuk mendapatkan kemerdekaan



e. Kemerdekaan karunia Allah yang tidak perlu diperjuangkan 17. Peranan pemuda pada masa pembangunan perlu diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan… a. Mengumpulkan modal untuk masa depan b. Mencari pengalaman dengan cara magang di perusahaan c. Pencinta alam untuk melestarikan lingkungan hidup d. Membantu orang lain dalam segala usaha dan upaya e. Mengembangkan bakat dan menuntut ilmu pengetahuan 18. Bagi bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika merupakan….. a. Pengakuan adanya keragaman b. Lambang kedaulatan negara c. Lambang identitas negara d. Semboyan bangsa e. Bukti bangsa Indonesia kaya budaya 19. Negara Republik Indonesia sebagai negara yang memiliki aneka ragam budaya, adat istiadat, suku perlu dijaga dan dihormati sebab bangsa indonesia merasa dirinya…. a. Tidak dapat dipisahkan satu sama lain b. Dapat hidup sendiri c. Mampu memenuhi kebutuhannya d. Paling tinggi derajatnya e. Memerlukan bantuan 20. Keanekaragaman suku bangsa dalam negara hendaknya diarahkan untuk…. a. Menciptakan suatu kestabilan dalam mempertahankan keamanan bangsa dan negara b. Menciptakan kerukunan hidup menuju masyarakat adil dan makmur c. Menciptakan persaudaraan yang menuju pada persamaan bahasa dan adat



istiadat daerah d.



Menjaga kelestariannya



e.



Menciptakan kestabilan dalam memperkuat kepentingan nasional