Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan [PDF]

Citation preview

TUGAS MATA KULIAH CIVIC EDUCATION URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (CIVIC EDUCATION) DALAM MENGEMBANGKAN MASYARAKAT MADANI DI INDONESIA Atika Febriani



2012730014 Dosen Pembimbing: Drs. Rustan



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER JAKARTA 2012



BAB I



PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Seiring dengn perkembangan gelombang demokrasi ketiga, tuntutan demokratisasi dalam praktik dan sosial pascarezim Orde Baru merupakan salah satu agenda bersama reformasi. Di selasela tuntutan tersebut terdapat gugatan terhadap Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bentuk pendidikan kewarganegaraan perguruan tinggi pada massa Orde Baru dipandang oleh banyak kalangan sudah tidak relevan dengan semangat reformasi. Karenanya diperlukan paradigma baru dalam pendidikan kewarganegaraan bagi warga negara Indonesia saat ini dan ke depan. Pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks pendidikan nasional bukanlah hal baru di Indonesia. Beragam model dan nama pendidikan kewarganegaraan yang mengembang misi pendidikan demokrasi dan HAM telah banyak dilakukan pemerintah. Di antara nama-nama tersebut adalah: pelajaran Civic (1957-1962), Pendidikan Kemasyarakatan yang merupakan integrasi sejarah, ilmu bumi, dan kewarganegaraan (1964), Pendidikan



Kewargaan



Negara



(1968-1969),



Pendidikan



Kewarganegaraan, Civic, dan Hukum (1973), Pendidikan Moral



Pancasila atau PMP (1975-1984), dan PPKn (1994). Pada perguruan tinggi dahulu ada mata kuah Manipol dan USDEK, Pancasila dan UUD 1945, filsafat Pancasila, dan Pendidikan Kewiraan. Tapi



pada saat



ini



mata



kuliah Pendidikan



Kewarganegaraan diwujudkan dengan adanya Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 267/Dikti/Kep/2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Tujuan utama dari pendidikan kewarganegaraan adalah menjadikan warga negara yang cerdas dan baik serta mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan negara.



B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa yang dimaksud dengan pendidikan kewarganegaraan? 2. Mengapa Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting bagi masyarakat Indonesia? 3. Apa yang dimaksud dengan masyarakat madani dan bagaimana karakteristiknya? 4. Bagaimana menerapkan masyarakat madani di Indonesia? C. METODE PENULISAN Melalui referensi dari buku



D. TUJUAN Mengetahui pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan masyarakat Madani di Indonesia.



BAB II PEMBAHASAN



A. KONSEP DASAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) memiliki banyak pengertian atau istilah. Menurut Muhammad Nurman Somantri pengertian Civic sebagai ilmu Kewarganegaraan yang membicarakan hubungan manusia dengan: (a) manusia dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisasi [organisasi sosial, ekonomi, politik]; (b) individu-individu dengan negara. Menurut Edmonson makan Civic selalu didefinisikan sebagai sebuha studi tentang pemerintahan dan kewarganegaraan yang terkait dengan kewajiban, hak, dan hak-hak istimewa warga negara. Pada intinya Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup lebih luas dari pendidikan demokrasi dan pendidikan HAM karena mencakup kajian dan pembahasan tntng banyak hal, seperi pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, rule of law, hak dan kewajiban negara, proses



demokrasi, partisipasi aktif dan ketertiban warga negara dalam masyarakat madani, pengetahuan tentang lembga-lembaga dan sistem yang terdapat dalam pemerintahan, politik, administrasi publik



dan



sistem



hukum,



pengetahuan



tentang



HAM,



kewarganegaraan aktif, dan sebagainya Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) merupakan program pendidikan yang berusaha membangun unsur-unsur substantif dari komponen Civic Education melalui pembelajaran yang demokratis, interaktif, serta humanis dalam lingkunyan yang demokratis. Komponen-komponen inti yang saling terikat dalan pendidikan kewarhanegaraan adalah demokrasi, HAM, dan masyarakat madani.



B. URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Menurut Ahmad Syafi’i Ma’arif, demokrasi bukanlah sebuah wacana, pola pikir, atau perilaku politk yang dapat dibangun sekali jadi, demokrasi adalah proses dimana masyarkat dan negara berperan didalamnya untuk kesejahteraan, menegakan keadilan baik secara sosial, ekonomi, maupun politk. Dari sudut pandang ini, demokrasi dapat tercipta nila masyarakat dan pemerintah bersama-sama membangun kesadaran pentngnya



demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu Indonesia membutuhkan sebuah demokrasi keadaban (civilitized democracy) dengan proses mengembangakn budaya demokrasi. Salah satu cara untuk mengembangkan kultur demokrasi berkeadaban adalah melalui program Pendidikan Kewarganegaran yang dilakukan melalui cara-cara demokratis oleh pengajar yang demikratis untuk tujuan demokrasi. Dua alasan mengapa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kebutuhan mendesak bagi bangasa indonesia, karena: 1. Meningkatnya gejala dan kecenderungan political illiteracy, tidak melek politik dan tdak mengetahui cara kerja demokrasi dan lembaga-lembaganya di kalangan warga negara. 2. Meningkatnya political apathism (apatisme politik) yang ditunjukkan dengan sedikitya keterlibatan warga negara dalam proses-proses politik.



C. PENGERTIAN MASYARAKAT MADANI Awal munculnya istilah masyarakat madani secara deskriptif masyarakat madani dapat digambarkan sebagai sebuah kondisi masyarakat yang berperadaban, dimana unsur keadilan dan



kesetaraan menjadi prasyarat utamanya. Dengan demikian keberadaan masyarakat madani akan menjadi sebuah realitas nyata di sebuah negara atau kawasan, jika negara atau kawasan tersebut menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Terdapatnya fakta yang menyajikan demokrasi sebagai sebuah paham yang banyak dianut – dan juga diagungkan – oleh sebagian besar negara dewasa ini, menjadikan bahasan mengenai masyarakat madani menjadi menarik untuk dikupas lebih jauh. Mengingat nilai keadilan dan kesetaraan – yang merupakan unsur pokok dalam masyarakat madani – juga merupakan sebuah unsur yang harus terdapat dalam sebuah negara yang demokratis. Masyarakat madani – atau yang disebut orang barat civil society – mempunyai prinsip pokok pluralis, toleransi dan human right termasuk didalamnya adalah demokrasi. Terlahirnya istilah masyarakat madani secara umum berasal dari pemikiran Naquib Alatas, seorang filosof islam kontemporer dari Malaysia yang terkenal dengan konsep “islamisasi ilmu”. Kemudian istilah masyarakat madani tersebut mendapatkan legitimasi. Untuk



pertama



kalinya



istilah



‘masyarakat



madani’



dimunculkan oleh Anwar Ibrahim, mantan Wakil Presiden Menteri Malaysia. Menurut Ibrahim, masyarakat madani



merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan individu dengan kestabilan masyarakat. Menurutnya pula masyarakat madani memiliki



ciri-cirinya



yang



khas:



kemajemukan



budaya



(multicultural), hubungan timbal balik (reprocity), dan sikap saling memahami dan menghargai dan karakter masyarakat madani ini merupakan “guiding ideas”, meminjam istilah Malik Bennabi,



dalam



melaksanakan



ide-ide



yangmendasari



masyarakat madani, yaitu prinsip moral, keadilan, kesamaan, musyawarah, dan demokrasi. Menurut Dawan Rahardjo masyarakat madani sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu kepada nilai-nilai kebijakan bersama. Menurutnya, dalam masyarakat madani, warga negara bekerja sama membangun ikatan sosial, jaringan produktif, dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat nonnegara. Dasar utama dari masyarakat madani adalah peratuan dan integri sosial yang didasarkan pada suatu pedoman hidup, menghindarkan diri dari konflilk



dan



permusnahan



yanang



menymenyebabkan



perpecahan dan hidup dalam suatu persaudaraan. Mayarakat madani memiliki karakteristik yang telah mendarah daging. Masyakat



madani



tidak



muncul



dengan



sendirinya.



Ia



membutuhkan sosial yang menjadi prasyarat terwujudnya tatanan



masyarakat madani. Beberapa unsur dari masyarakat madani adalah: 1. Wilayah Publik yang Bebas Free public sphere adalah ruang publik yang bebas sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat warga masyarakat 2. Demokrasi Demikrasi adalah prasyarat mutlak lainnya bagi keberadaan civic society yang murni (genuine) 3. Toleransi Toleransi adalah sikap saling mengharagai dan menghormati perbedaan pendapat dan masyarkan madani menghajatkan sikap-sikap toleransi yaitu, kesediaan individu-individu untuk menerima beragam perbedaan pandangan politik di kalangan bangsa 4. Pluralisme Kemajemukan atau pluralisme merupakan prasyarat lain bagi civil society. Pluralisasi tidak hanya dihadapi sebatas sikap harus mengakui dan menerima kenyataan sosial yang beragam, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan perbedaan seb ai suat hal yang alamiah dan rahmat Tuhan yang bernilai positif.



5. Keadilan sosial Keadilan sosial adalah adanya keseimbangan dan pembagian yang proposional atas hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan: ekonomi, politik, pengetahuan, dan kesempatan



D. PENERAPAN



MASYARAKAT



MADANI



DI



INDONESIA Untuk



memperkuat



masyarakat



dilakukanlah gerakan sosial.



madani



di



Indonesia



Iwan Gardono mendefinisikan



gerakan sosial sebagai aksi organisasi atau kelompok masyarakat sipil dalam mendukung atau menentang perubahan sosial. Keberadaan masyarakat madani tidak terlepas dari peran gerakan sosial. Gerakan sosial dapat dipadankan dengan perubahan sosial atau masyarakat sipil yang didasari oleh pembagian tiga ranah, yaitu negara, perusahaan atau pasar, dan masyarakat sipil. Secara empiris ketiganya dapat saling sinergis. Pada ranah negara dapat terjadi beberapa gerakan politik yang dilakukan oleh parpol dalam pemilu yang mengusung masalah yang juga



didukung oleh gerakan sosial, demikian pula upaya lobby dalam ranah ekonomi dapat pula eolah-olah sebagai gerakan sosial. Di dalam masyarakat madani terdapat organisasi-organisasi non pemerintah. Istilah organisasi nonpemerintah adalah terjemahan harfiah NGO (Non-Governmental Organization) yang telah lama dikenal dalam pergaulan internasional. Istilah NGO merujuk pada organisasi nonnegara yang mempunyai kaitan dengan PBB atau mitra organisasi ini ketika berinteraksi dengan organisasi nonpemerintah. Pengertian organisasi nonpemerintah mencakup semua org yang beredar diluar struktur dan jalur formal pemerintah dan tidak dibentuk oleh atau merpakan bagian dari nirokrasi pemerintah.



BAB III



A. KESIMPULAN Pendidikan



Kewarganegaraan



adalah



pendidikan



yang



mencakup lebih luas dari pendidikan demokrasi dan pendidikan HAM karena mencakup kajian dan pembahasan tntng banyak hal,



seperi



pemerintahan,



konstitusi,



lembaga-lembaga



demokrasi, rule of law, hak dan kewajiban negara, proses demokrasi, partisipasi aktif dan ketertiban warga negara dalam masyarakat madani, pengetahuan tentang lembga-lembaga dan sistem yang terdapat dalam pemerintahan, politik, administrasi publik



dan



sistem



hukum,



pengetahuan



tentang



HAM,



kewarganegaraan aktif, dan sebagainya Ada dua alasan mengapa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kebutuhan mendesak bagi bangasa indonesia, karena meningkatnya gejala dan kecenderungan political illiteracy, tidak melek politik dan tdak mengetahui cara kerja demokrasi dan lembaga-lembaganya di kalangan warga negara. Meningkatnya political apathism (apatisme politik) yang ditunjukkan dengan sedikitya keterlibatan warga negara dalam proses-proses politik.



Masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Inisiatif dari individu



dan



masyarakat



akan



berupa



pemekiran,



seni,



pelaksanaan pemerintah yang berdasarkan undng-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu. Strategi membangun masyarakat madani di Indonesia dapat dilakukan dengan integritas nasional dan politik, reformasi sistem politik demokrasi, pendidikan, dan penyadaran politik.



B. SARAN Sebagai



masyarakat



Indonesia



haruslah



mempelajari



Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) karena dengan mempelajari pendidikan kewarganegaraan kita akan bisa memahami dan juga menjiwai serta menjadikan kita ikut berpasrtisipasi dalam memajukan bangsa Indonesia. Kemudian karena Indonesia mayoritas memeluk agama islam, maka menjadikan



masyarakat



madani



sangatlah



sesuai



karena



masyarakat madani memiliki karakteristik yang sama dengan masyarakat Indonesia.