![35 KEPMEN-KP 2013 - Penetapan Kawasan Minapolitan [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/35-kepmen-kp-2013-penetapan-kawasan-minapolitan.jpg)
4 0 571 KB
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35/KEPMEN-KP/2013 TENTANG PENETAPAN KAWASAN MINAPOLITAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
Mengingat:
a.
bahwa guna mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan, perlu dikembangkan kegiatan terpadu berbasis kawasan dengan konsepsi Minapolitan;
b.
bahwa guna pengembangan kegiatan terpadu dalam pembangunan perikanan berbasis kawasan dengan konsepsi Minapolitan, maka perlu menetapkan kabupaten/kota sebagai kawasan minapolitan;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Kawasan Minapolitan;
1.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang …
5.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Dearah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141); 11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90); 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013; 13. Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20102014; 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 858); 15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 12/MEN/2010 tentang Minapolitan; 16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 17. Peraturan …
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 031); 18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1); 19. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.18/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENETAPAN KAWASAN MINAPOLITAN. KESATU
: Menetapkan 179 Kabupaten/Kota sebagai kawasan minapolitan pada 33 Provinsi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KEDUA
: Kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari 202 lokasi minapolitan dengan penggerak/kegiatan utama sebanyak 145 Perikanan Budidaya dan 57 Perikanan Tangkap.
KETIGA
: Daerah yang tidak termasuk dalam Keputusan Menteri ini dapat melaksanakan pengembangan kawasan Minapolitan secara mandiri dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.18/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan.
KEEMPAT
: Untuk mendorong pelaksanaan pengembangan kawasan Minapolitan, setiap tahun akan dilakukan monitoring dan evaluasi sebagai bahan penyusunan kebijakan selanjutnya.
KELIMA
: Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.39/MEN/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KEENAM
: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 2 Juli 2013 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SHARIF C. SOETARDJO
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35/KEPMEN-KP/2013 TENTANG PENETAPAN KAWASAN MINAPOLITAN
KAWASAN MINAPOLITAN
NO
1
PROPINSI
Aceh
NO
KABUPATEN
1
Aceh Selatan
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA
NO
1
a. Kecamatan Selatan b. Kecamatan Timur c. Kecamatan Raja d. Kecamatan Utara e. Kecamatan Tengah
NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP
Kluet Kluet Pasie Kluet Kluet
2
Aceh Utara
2
a. b. c. d. e. f.
3
Aceh Tenggara
3
a. Kecamatan Lawe Bulan b. Kecamatan Deleng Pokhisen c. Kecamatan Babusalam d. Kecamatan Lawe Sumur e. Kecamatan Bambel f. Kecamatan Darulhasanah g. Kecamatan Lawe Alas
4
Aceh Timur
4
a. Kecamatan Darul Aman b. Kecamatan Peureulak c. Kecamatan Idi rayeuk d. Kecamatan Idi Timur e. Kecamatan Peudawa f. Kecamatan Peureulak Barat
1
PPI Idi
5
Aceh Daya
5
a. Kecamatan Susoh b. Kecamatan Manggeng
2
PPI Serangga
Barat
Tanah Jambo Aye Seunuddon Baktiya Baktiya Barat Muara Batu Dewantara
Ujung
c. Kuala …
NO
PROPINSI
NO
KABUPATEN
NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA
NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP
c. Kuala Batee d. Kecamatan Lembah Sabil
2
3
Sumatera Utara
Sumatera Barat
6
Bireun
6
a. Kecamatan Jangka b. Kecamatan Gandapura c. Kecamatan Peusasangan d. Kecamatan Jeumpa e. Kecamatan Kuala
7
Serdang Berdagai
7
a. Kecamatan Perbaung b. Kecamatan Tebing Tinggi c. Kecamatan Tebing Syahbandar d. Kecamatan Dolok Masihul e. Kecamatan Serbajadi
8
Tapanuli Utara
8
a. Kecamatan Tarutung b. Kecamatan Pahae Jae c. Kecamatan Siborongborong d. Kecamatan Muara
9
3
PPI Sialang
Tapanuli Tengah
4
PPN Sibolga
10
Kota Medan
5
PPS Belawan
11
Simalungun
6
PUD Danau Toba
12
Dharmasraya
9
a. Kecamatan Pulau Punjung b. Kecamatan Sitiung c. Kecamatan Koto Baru d. Kecamatan Tiumang e. Kecamatan Koto Salak
13
Pesisir Selatan
10
Kecamatan Koto XI Tarusan (Kawasan Mandeh)
14
Agam
11
a. Kecamatan Tanjung Raya b. Kecamatan Lubuk Basung c. Kecamatan Ampek Nagari
d. Nagari …
NO
PROPINSI
NO
KABUPATEN
NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA
NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP
d. Nagari Salareh AIA e. IV Koto Palembayan f. III Koto Silungkang g. Nagari Sungai Puar h. Sipinang, Baringin i. Kecamatan Palembayan
4
Riau
15
Pasaman
12
a. Kecamatan Rao b. Kecamatan Rao Selatan
16
Limapuluh Kota
13
a. Nagari Andaleh b. Mungo c. Kecamatan Luhak
17
Kota Padang
7
PPS Bungus
18
Pasaman Barat
8
PPI Sasak
19
Kuantan Singingi
14
a. Desa Marsawa b. KecamatanBenai
20
Indragiri Hilir
15
Kecamatan Reteh
9
PPI Kuala Enok
21
Kampar
16
Kecamatan XIII Kampar
22
Indragiri Hulu
17
Kecamatan Pasir Penyu
23
Kota Dumai
18
KecamatanSungai Sembilan
10
PPI Dumai
24
Kepulauan Meranti
11
PPI Samak
5
Kepri
25
Bintan
19
a. Kecamatan Bintan Timur b. Kecamatan Bintan Pesisir c. Kecamatan Mantang
6
Jambi
26
Batanghari
20
a. Kecamatan Ruso b. Kecamatan Kandang c. Kecamatan d. Kecamatan Senaning e. Kecamatan Ketapang f. Kecamatan Kecamatan Betung
Tanjung
Lubuk Kubu Kuap
Teluk Ture, Pulau
g. Kecamatan …
NO
PROPINSI
NO
KABUPATEN
NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA
NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP
g. Kecamatan Lopak Aur
7
Bengkulu
27
Kerinci
12
PUD Kerinci
Danau
28
Tanjung Jabung Timur
13
PPI Panjang
Nipah
29
Muaro Jambi
21
a. Kecamatan Kumpeh Ulu b. Kecamatan Sungai Gelam, c. Kecamatan d. Maro Sebo e. Kecamatan f. Jambi Luar Kota, g. Kecamatan Sekernan h. Kecamatan Mestong
30
Merangin
22
Kecamatan Pamenang Barat
31
Kaur
23
a. Kecamatan Nasal b. Kecamatan Kelam Tengah c. Kecamatan Muara Sahung
32
Bengkulu Utara
24
a. Kecamatan Padang Jaya b. Kecamatan Arga Makmur dan c. Kecamatan Kerkap
33
Bengkulu Selatan
25
a. Kecamatan Seginim b. Kecamatan Air Nipis c. KecamatanKeduar ang
34
Kepahiang
26
a. Kecamatan Ujan Mas b. Kecamatan Pahiang c. Kecamatan Bermani Ilir d. KecamatanTebat Karai
35
Rejang Lebong
27
a. Kecamatan Padang Ulak Tanding b. Kecamatan Curup Kota
c. Kecamatan …
NO
PROPINSI
NO
KABUPATEN
NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA
NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP
c. Kecamatan Curup Utara d. Kecamatan Curup Selatan e. Kecamatan Selupu Rejang f. Kecamatan Curup Timur g. Kecamatan Bermani Ulu Raya 8
Sumatera Selatan
36
Ogan Ilir
28
a. Kecamatan Tanjung Batu b. Kecamatan Indralaya c. Indralaya Utara d. Indralaya Selatan e. Pemulutan f. Pemulutan Barat g. Pemulutan Selatan h. Muara Kuang i. Rambang Kuang j. Lubuk Keliat
37
Ogan Komering Ilir
29
a. Kecamatan Lempuing b. Kecamatan Mesuji c. Kecamatan SP Padang d. Kecamatan Pampangan e. Kecamatan Jewawi
38
Ogan Komering Ulu
30
a. Kecamatan Pengandonan b. Kecamatan Muarajaya c. Kecamatan Ulu Ogan
39
Kota Palembang
31
Kecamatan Gandus
40
Musi Rawas
32
a. Kecamatan Purwodadi b. Kecamatan Tugu Mulyo c. Kecamatan Muara Beliti
41
Musi Banyuasin
a. Kecamatan Lais b. Kecamatan Sungai Lilin c. Kecamatan Sekayu
14
PUD Sungai Musi
42
Banyuasin
a. Kecamatan Palang Kelapa
15
PPI Sei Sungsang
b. Kecamatan …
NO
PROPINSI
NO
KABUPATEN
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA
NO
NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP
b. Kecamatan Tanjung Lago c. Kecamatan Banyuasin I d. Kecamatan Mekarti Jaya e. Kecamatan Banyuasin II f.
Kecamatan Rambutan
g. Kecamatan Rantau bayur h. Kecamatan Muara Sugihan 43
Ogan Komering Ulu Timur
33
a. Kecamatan Buay Madang Timur b. Kecamatan Belitang c. Kecamatan Belitang II d. Kecamatan Belitang III e. Kecamatan Semendawai Suku III f.
Kecamatan Belitang Mulia,
g. Kecamatan Belitang Madang Raya 44
Ogan Komering Ulu Selatan
34
a. Kecamatan Warku, b. Kecamatan Muara II c. Kecamatan Muara II Kisam d. Kecamatan Kisam Ilir
9
Bangka Belitung
45
Bangka Selatan
37
Perairan Pulau-Pulau Kecil SALEPLIAT:
16
PPI Sadai
a. Sadai b. Pulau Lepar c. Pulau Liat d. Kecamatan Lepar Pongok e. Kecamatan Tukak Sadai
46. Bangka …
NO
10
11
12
PROPINSI
Lampung
Banten
DKI Jakarta
NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA
NO
KABUPATEN
46
Bangka Tengah
47
Bangka
17
PPN Sungai Liat
48
Belitung
18
PPN Pandan
49
Belitung Timur
19
PPI Manggar
50
Lampung Tengah
39
a. Kecamatan Kota Gajah b. Kecamatan Kalirejo c. Kampung cabang
51
Lampung Selatan
40
Kecamatan Ketapang
52
Tulang Bawang
41
a. Kecamatan Rawajitu Timur b. Kecamatan Dente Teladas
53
Pesawaran
42
a. Kecamatan Padang Cermin b. Kecamatan Punduk Pidada c. Kecamatan Gedong Tataan
54
Lampung Timur
43
a. Kecamatan Labuhan Maringgai b. Kecamatan Pasir Sakti
55
Serang
44
a. Kecamatan Pontang b. Kecamatan Tiryayasa, c. Kecamatan Tanara
56
Tangerang
45
a. Kecamatan Kronjo b. Kecamatan Mauk c. Kecamatan Pakuhaji d. Kecamatan Kemiri
57
Pandeglang
46
a. Kecamatan Sumur b. Kecamatan Panimbang
58
Kota Serang
20
PPN Karangantu
59
Kota Jakarta Utara
21
PPS Zaman
38
NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP
a. Kecamatan Koba b. Kecamatan Namang c. KecamatanPangka lan Baru
Tanjung
Nizam
13. Jawa …
NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA
NO
PROPINSI
NO
KABUPATEN
13
Jawa Barat
60
Bogor
47
a. Kecamatan Ciseeng b. Kecamatan Parung c. Kecamatan Gunung Sindur d. Kecamatan Kemang
61
Indramayu
48
a. Kecamatan Losarang b. Kecamatan Indramayu c. Kecamatan Pasekan d. Kecamatan Losarang e. Kecamatan Sindang
62
Subang
49
a. Kecamatan Blanakan b. Kecamatan Legonkulon c. Kecamatan Sukasari d. Kecamatan Pusakanegara e. Kecamatan Pagaden f. Kecamatan Pagaden Barat g. Kecamatan Binong h. Kecamatan Kalijati
63
Garut
50
a. Kecamatan Tarogong Kaler b. Karang pawitan c. Wanaraja d. Pangatikan e. Sukawening
64
NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP
22
PPI Karongsong
Sukabumi
23
PPN Ratu
65
Kota Cirebon
24
PPN Kejawanan
66
Karawang
51
Pelabuhan
a. Kecamatan Cilamaya Wetan b. Kecamatan Cilamaya Kulon c. Kecamatan Banyu Sari
14 Jawa …
NO
14
PROPINSI
Jawa Tengah
NO
KABUPATEN
67
Banyumas
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA
NO
52
NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP
a. Kecamatan Kedungbanteng b. Kecamatan Baturaden c. Kecamatan Karanglewas d. Kecamatan Kembaran e. Kecamatan Sukaraja f.
Kecamatan Sumbang g. Kecamatan Kemrajen h. Kecamatan Sumpuih i. Kecamatan Cilonggok j. Kecamatan Ajibarang 68
Boyolali
53
a. Kecamatan Sawit b. Kecamatan Teras c. Kecamatan Banyudono
69
Tegal
54
a. Kecamatan Kramat b. Kecamatan Pangkah c. Surodadi d. Lebaksiu e. Warurejo f. Kramat g. Kedung Banteng h. Margasari
70
Demak
55
a. Kecamatan Sayung b. Kecamatan Karang Tengah c. Kecamatan Bonang d. Kecamatan Demak
71
Purbalingga
56
a. Kecamatan Purbalingga b. Kecamatan Kutasari c. Kecamatan Padamara d. Kecamatan Mrebet e. Kecamatan Bojongsari
72. Magelang …
NO
PROPINSI
NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA
NO
KABUPATEN
72
Magelang
57
a. Kecamatan Mungkid b. Kecamatan Muntilan c. Kecamatan Sawangan
73
Klaten
58
a. Kecamatan Pulanharjo b. Kecamatan Karanganom c. Kecamatan Tulung
74
Banjarnegara
59
a. Kecamatan Rakit b. Kecamatan Mandiraja c. Kecamatan Purwanegara d. Kecamatan Bawang e. Kecamatan Wandadi
75
Pati
60
a. Kecamatan Juana b. Kecamatan Batangan c. Kecamatan Tranggil, d. Kecamatan Wedari Jaksa
76
Pemalang
61
a. Kecamatan Ulujami b. Kecamatan Ulujami c. Kecamatan Petarukan d. Kecamatan Taman
77
NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP
25
PPP Bajomulyo
Cilacap
26
PPS Cilacap
78
Kota Pekalongan
27
PPN Pekalongan
79
Brebes
62
a. Kecamatan Brebes b. Kecamatan Bulukamba c. Kecamatan Tanjung d. Kecamatan Losari e. Kecamatan Wanasari
80
Jepara
63
a. Kecamatan Mlongo b. Kecamatan Jepara
c. Kecamatan …
NO
PROPINSI
NO
KABUPATEN
NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA
NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP
c. Kecamatan Tahunan d. Kecamatan Kedung
15
Daerah Istimewa Yogyakarta
81
Rembang
64
a. Kecamatan Asem b. Kecamatan Keranjen c. Kecamatan Sluke
82
Gunung Kidul
65
a. Kecamatan Playen b. Kecamatan Wonosari c. Kecamatan Patuk d. Kecamatan Nglipar e. Kecamatan Gedung Sari f. Kecamatan Tanjung Sari g. Kecamatan Paliyan h. Kecamatan Saptosari i. Kecamatan Panggang j. Kecamatan Karangmojo
16
Jawa Timur
83
Sleman
66
Kecamatan Berbah
84
Kulon Progo
67
Kulon Progo
85
Bantul
68
a. Kecamatan Pandak b. Kecamatan Bambanglipuro c. Kecamatan Pajangan d. Kecamatan Sanden e. Kecamatan Srandakan f. Kecamatan Punding
86
Blitar
69
Kecamatan Nglegok
87
Trenggalek
70
Kecamatan Bendungan
28
PPN Prigi
88
Lamongan
71
a. Kecamatan Glagah b. Kecamatan Karangbinangun c. Kecamatan Deket d. Kecamatan Lamongan e. Kecamatan Turi
29
PPN Brondong (minapolis) Hinterland Kec. Pacitan
f. Kecamatan …
NO
PROPINSI
NO
KABUPATEN
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA
NO
NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP
f.
Kecamatan Karanggeneng g. Kecamatan Kalitengah
17
Kalimantan Barat
89
Gresik
72
a. Kecamatan Sidayu b. Kecamatan Ujung Pangkah c. Kecamatan Bunguh d. Kecamatan Dukun
90
Malang
73
a. Kecamatan Wajak b. Kecamatan Dau c. Kecamatan Wonosari d. Kecamatan Sumberpucung e. Kecamatan Kepanjen f. Kecamatan Gondanglegi g. KecamatanTuren
91
Tulungagung
74
Kecamatan Gondang
92
Sidoarjo
75
a. Kecamatan Candi b. Kecamatan Jabon c. Kecamatan Sedati
93
Pasuruan
76
a. Kecamatan Beji b. Kecamatan Grati c. Kecamatan Winongan
94
Probolinggo
77
Probolingo
95
Banyuwangi
78
Kecamatan Muncar
96
30
PPP Dadap
31
PPP Muncar
Pacitan
32
PPN Tamperan
97
Kota Probolinggo
33
PPP Mayangan
98
Tuban
79
a. Kecamatan Talang b. Kecamatan Bancar c. Kecamatan Jenu d. Kecamatan Tambak Bloyo
99
Sumenep
80
Kecamatan Saronggi
81
a. Kecamatan Jawai Selatan b. Kecamatan Jawai c. Kecamatan Pemangkat
34
PPN Pemangkat
35
PPP Teluk Batang
100 Sambas
101 Kayong Utara
Pondok
18. Kalimantan …
NO
PROPINSI
18
Kalimantan Tengah
NO
KABUPATEN
NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA
102 Pulang Pisau
82
a. Kecamatan Kahayan Hilir b. Kecamatan Jabiren Raya
103 Katingan
83
Kecamatan Katingan Kuala
104 Barito Selatan
84
a. Kecamatan Dusun Selatan b. Kecamatan Dusun Utara c. Kecamatan Karau Kuala
NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP
36
PPI Kuala
37
PPI Kumai
38
PPI Sungaiparing
Katingan
d. Kecamatan Dusun Hilir e. Kecamatan Jenamas f. Kecamatan G. Bintang Awai 105 Kapuas
85
a. Kecamatan Basarang b. Kecamatan Kapuas Kuala c. Kecamatan Kapuas Barat d. Kecamatan Mantangai e. Kecamatan Selat f. Kecamatan Kapuas Murung g. Kecamatan Kapuas Hilir h. Kecamatan Bataguh i. Kecamatan Dadahup j. Kecamatan Pulau Petak k. Kecamatan Tamban Catur
106 Kotawaringin Barat 19
Kalimantan Selatan
107 Banjar
86
a. Kecamatan Cindai Alus b. Kecamatan Martapura Barat c. Kecamatan Sungai Tabuk
108 Kota Baru 109 Hulu Sungai Utara
87
a. Kecamatan Haur Gading b. Kecamatan Banjang
c. Kecamatan …
NO
PROPINSI
NO
KABUPATEN
NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA
NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP
c. Kecamatan Amuntai Tengah
20
Kalimantan Timur
110 Tabalong
88
KecamatanTanjung
111 Hulu Sungai Selatan
89
a. Kecamatan Daha Utara b. Kecamatan Daha Selatan
112 Malinau
90
Kawasan Kaliamok
113 Penajam Paser Utara
91
a. Kecamatan Babulu b. Kecamatan Penajam c. Kecamatan Waru d. Kecamatan Sepaku
21
Sulawesi Utara
114 Kutai Kertanegara
92
a. Kecamatan Loa Kulu b. Kecamatan Loa Janan c. Samboja.
115 Minahasa Selatan
93
a. Kecamatan Tatapan b. Kecamatan Tombariri c. Kecamatan Tumpaan
116 Bolaang Mongondow Utara
94
Tanjung Sidupa
117 Sangihe
95
a. Kecamatan Tabukan Selatan b. Kecamatan Tabukan Tengah c. Kecamatan Tamako
118 Minahasa Utara
96
a. Kecamatan Likupang Timur b. Likupang Barat c. Wori
119 Minahasa Tenggara
97
Tombatu
120 Minahasa
98
a. Kecamatan Tondano Selatan, b. Tondano Timur, c. Eris, d. Kakas, e. Remboken (Perairan Umum Danau Tondano), f. Kecamatan Kombi
39
PPI Amurang
g. Lembean …
NO
PROPINSI
NO
KABUPATEN
NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA
NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP
g. Lembean Timur, Kakas h. Langowan Selatan (Pantai Minahasa Bagian Timur) i. Kecamatan Pineleng j. Tombariri (Pantai Minahasa Bagian Barat) 121 Kota Bitung 22
Gorontalo
122 Gorontalo Utara
99
a. Kecamatan Anggrek b. Kecamatan Kwandang c. Kecamatan Sulamata
123 Pahuwato
100
(Minapolis): KecamatanLemito. (Hinterland); a. Kecamatan Dengilo b. Kecamatan Paguat c. Kecamatan Duhidaa d. Kecamatan Randangan e. Kecamatan Wanggarasi f. Kecamatan Marisa g. Kecamatan Buntulia h. Kecamatan Popayato Timur i. Kecamatan Popayato j. Kecamatan Popayato barat k. Kecamatan Taluditi
124 Bonebolango 23
Sulawesi Tengah
125 Tojo Una-una
101
40
PPS Bitung
41
PPP Kwandang
42
PPI Inengo
a. Kecamatan UnaUna b. Kecamatan Togean c. Kecamatan Walea Kep d. Kecamatan Walea Besar
126. Morowali …
NO
PROPINSI
NO
KABUPATEN
126 Morowali
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA
NO
102
NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP
a. Kecamatan Kolonodale b. Kecamatan Menui Kepulauan c. Kecamatan Bungku Selatan d. Kecamatan Bahodopi e. Kecamatan Bungku Tengah f. Kecamatan Bungku Barat g. Kecamatan Bumi Raya h. Kecamatan Wita Ponda i.
Kecamatan Petasia j. Kecamatan Bungku Utara k. Kecamatan Soro Jaya l. Kecamatan Mamosalato
24
Sulawesi Selatan
127 Parigi Moutong
103
Kecamatan Kasimbar
128 Donggala
104
Kecamatan Banawa Selatan
129 Gowa
105
a. Kecamatan Bontonompo b. Bontonompo Selatan c. Bajeng d. Bajeng Barat e. Pallanga f. Kecamatan Somba Opu g. Barombong h. Bontomarannu i. Parangloe j. Tinggimoncong
130 Luwu Timur
106
a. Kecamatan Malili b. Kecamatan Angkonas c. Kecamatan Buran Wotu
131 Maros
107
a. Kecamatan Lau, b. Kecamatan Maros Baru c. Kecamatan Marusu
132. Pangkajene …
NO
PROPINSI
NO
KABUPATEN
NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA
132 Pangkajene dan Kepulauan
108
a. Kecamatan Labakkang b. Kecamatan Pangkajene c. Kecamatan Bongoro d. Kecamatan Ma'rang e. Kecamatan Labakkang
133 Pinrang
109
a. Kecamatan Mattiro Sompe b. Kecamatan Duampanua c. Kecamatan Suppa d. Kecamatan Cempa
NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP
e. Kecamatan Lanrisang 134 Luwu
110
a. Kecamatan Ponrang b. Kecamatan Bua c. Kecamatan Ponrang Selatan d. Kecamatan Kamanre e. Kecamatan Belopa Utara
135 Barru
111
a. Kecamatan Tanete Rilau b. Kecamatan Barru c. Kecamatan Balusu d. Kecamatan Soppeng Riaja e. Kecamatan Mallusetasi
136 Bulukumba
25
Sulawesi Barat
43
137 Bone
112
Kecamatan Tanete Riattang Timur
138 Takalar
113
a. Kecamatan Sandro Bone b. Kecamatan Maranga Bombang
139 Jeneponto
114
KecamatanBinamu
140 Mamuju
115
a. Kecamatan Papalang b. Kecamatan Mamuju c. Kecamatan Kalukku
PPI Kajang
141. Polewali …
NO
26
PROPINSI
Sulawesi Tenggara
NO
KABUPATEN
NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA
141 Polewali Mandar
116
Kecamatan Wono Mulyo
142 Kolaka
117
a. Kecamatan Wolo b. Kecamatan Wundulako
143 Konawe Selatan
118
a. Kecamatan Tinanggea b. Kecamatan Moramo c. Kecamatan Laonti d. Kecamatan Kolono e. Kecamatan Palangga selatan f. Kecamatan Lainea g. Kecamatan Laeya h. Kecamatan Moramo Utara
144 Kolaka Utara
119
a. Kecamatan Ranteangin b. Kecamatan Tiwu c. Kecamatan Watunohu d. Kecamatan Pakue e. Kecamatan Tolala
145 Muna
120
a. Kecamatan Tiworo Utara b. Kecamatan Towea c. Kecamatan Napabalano d. Kecamatan Napano Kusambi e. Kecamatan Kusambi f. Kecamatan Tiworo Kepulauan g. Kecamatan Tiwoeo Tengah h. Kecamatan Kabawo i. Kecamatan Maginti j. Kecamatan Kabangka k. Kecamatan Parigi l. Kecamatan Marobo
146 Kota Kendari 147 Kota Bau
Bau-
NO
44 121
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP
PPS Kendari
a. Kecamatan Kokalukuna b. Kecamatan Murhum
c. Kecamatan …
NO
PROPINSI
NO
KABUPATEN
NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA
NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP
c. Kecamatan LeaLea
27
Bali
148 Bombana
122
a. Kecamatan Poleang Timur b. Kecamatan Poleang Selatan c. Kecamatan Poleang d. Kecamatan Lantari Jaya e. Kecamatan Rumbiya f. Kecamatan Raro Watu Utara
149 Klungkung
123
a. Nusa Penida b. Klungkung Daratan
150 Bangli
124
a. Kecamatan Kintamani
45
PPI Kusamba
46
PPN Pengambengan
47
PPI Buleleng
b. Kecamatan Susut c. Kecamatan Bangli d. Kecamatan Tembuku 151 Tabanan
125
a. Kecamatan Penebel b. Kecamatan Tabana c. Kecamatan Marga d. Kecamatan Baturiti e. Kecamatan Kediri f. Kecamatan Kerambitan g. Kecamatan Selemadeg Timur h. Kecamatan Selemadeg i. Kecamatan Selemadeg Barat j. Kecamatan Pupuan
152 Jembrana
28
Nusa Tenggara Barat
153 Buleleng
126
a. Kecamatan Sawan b. Kecamatan Gerokgak
154 Bima
127
a. Kecamatan Woha b. Kecamatan Palibelo c. Kecamatan Bolo d. Kecamatan Monta
e. Kecamatan …
NO
PROPINSI
NO
KABUPATEN
NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA
NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP
e. Kecamatan Langgudu 155 Sumbawa
128
a. Kecamatan Alas Barat Desa labuhan Mapin b. KecamatanLabuh an Badas Desa Pulau Medang c. Kecamatan Lape Desa Labuhan Kuris d. Kecamatan Maronge Desa Labuhan Sangoro e. Kecamatan Tarano Desa Labuhan Aji f. Kecamatan Moyohilir Dusun Tanjung Bele Desa Olatrawa
156 Lombok Tengah
129
a. Kecamatan Pujut b. Praya Barat c. Praya Timur (Budidaya Laut) d. Kecamatan Praya (Budidaya Payau) e. Kecamatan Praya f. Kecamatan Praya Tengah g. Kecamatan Jonggat h. Kecamatan Pringgarata i. Kecamatan Batukliang j. Kecamatan Batukliang Utara k. Kecamatan Praya Barat Daya (Budidaya air tawar)
157 Sumbawa Barat
130
a. Kecamatan Taliwang, b. Kecamatan Poto Tano c. Dusun Jelnga d. Desa Belo e. Kecamatan Jereweh
158 Lombok Timur 159 Lombok Timur
48 131
PPP Labuan Lombok
a. Kecamatan Jerowaru
b. Kecamatan …
NO
PROPINSI
NO
KABUPATEN
NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA
NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP
b. Kecamatan Keruak 29
Nusa Tenggara Timur
160 Sumba Timur
132
a. Kecamatan Haharu b. Kecamatan Kanatang c. Kecamatan Kambera d. Kecamatan Pandawai e. Kecamatan Rindi f. Kecamatan Pahunga Lodu g. Kecamatan Wulla h. Kecamatan Waijelu i. Kecamatan Karera
161 Sikka
133
a. Kecamatan Alok Timur b. Kecamatan Talibura c. Kecamatan Waigete d. Kecamatan Kewapante e. Kecamatan Alok Barat f. Kecamatan Magepanda g. Kecamatan Lela h. Kecamatan Bola
162 Lembata
134
a. Kecamatan Nubatukan b. Kecamatan Lebatukan c. Kecamatan Ile Ape Timur d. Kecamatan Ile Ape e. Kecamatan Nagawutung
163 Rote Ndao
135
a. Kecamatan Lobalain b. Kecamatan Rote Timur c. Kecamatan Pantai Baru d. Kecamatan Rote Tengah e. Kecamatan Rote Selatan f. Kecamatan Rote Barat Daya
g. Kecamatan …
NO
PROPINSI
NO
KABUPATEN
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA
NO
NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP
g. Kecamatan Rote Barat Laut h. Kecamatan Rote Barat 164 Sumba Barat
136
a. Kecamatan Wanokaka b. Kecamatan Lamboya c. Kecamatan Laboya Barat
165 Belu
137
a. Kecamatan Kakukluk Mesak b. Kecamatan Tasifeto Timur c. Kecamatan Kobalima d. Kecamatan Wewiku
166 Kota Kupang 30
31
32
Maluku
Maluku Utara
Papua
49
PPP Kupang
168 Kota Tual
50
PPN Tual
169 Kota Ambon
51
PPN Ambon
52
PPI Tiley
171 Kota Ternate
53
PPN Ternate
172 Halmahera Timur
54
PPI Manitinting
55
PPP Bacan
167 Seram Bagian Barat
170 Morotai
138
139
Teluk Kotania
a. Kecamatan Morotai Selatan b. Kecamatan Morotai Selatan Barat c. Kecamatan Morotai Utara d. Morotai Jaya e. Morotai Timur
173 Halmahera Selatan
140
Kecamatan Bontang Lomang
174 Kep. Sula
141
a. Kecamatan Sanana Utara b. Kecamatan Mangoli Barat c. Kecamatan Talibu Barat
175 Waropen
142
a. b. c. d. e.
Distrik Masirei Inggerus Wapoga Waropen Bawah Pantai
176. Kota …
NO
33
PROPINSI
Papua Barat
NO
KABUPATEN
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN BUDIDAYA
NO
176 Kota Jayapura
143
a. Kecamatan Abepura b. Kecamatan Muaratami c. Kecamatan Heram d. Kecamatan Jayapura Selatan
177 Raja Ampat
144
a. b. c. d. e. f. g.
Kampung Samate P. Rebombo Kecil Rebombo Besar P. Jefman P. Matan P. Senapan Distrik Salawati
178 Kaimana 179 Sorong
145
NO
KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP
a. Distrik Mayamuk b. Distrik Salawati c. Distrik Salawati selatan d. Distrik Aimas e. Distrik Segun f. Distrik Seget g. Distrik Klamono h. Distrik Beraur i. Distrik Mariat
56
PPI Kaimana
57
PPI Sorong
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SHARIF C. SOETARDJO
