Aanwijzing Kaligawe Dan Bodri [PDF]

  • 0 0 0
  • Suka dengan makalah ini dan mengunduhnya? Anda bisa menerbitkan file PDF Anda sendiri secara online secara gratis dalam beberapa menit saja! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

Semarang, 10 Agustus 2018 POKJA PENGADAAN BARANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA KONSULTANSI PAKET-PAKET PEMBANGUNAN SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL METROPOLITAN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2018



PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG BODRI, CS Pembangunan 2 Jembatan Gantung, Jembatan Bodri dan Jembatan Blorong PENGGANTIAN JEMBATAN KALIGAWE Penggantian Jembatan Kaligawe A dan Kaligawe B



Peraturan Presiden berbunyi :



Nomor



16



Tahun



2018



RUP sudah dilaksanakan sebelum 1 Juli 2018, maka yang digunakan masih 1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan perubahan terakhir Nomor 4 Tahun 2015 dan 2) Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2011 dengan perubahan terakhir Nomor 31 tahun 2015



 Aanwijzing kantor dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 bertempat di Kantor Satker PJN Wilayah Metropolitan Semarang  Aanwijzing lapangan akan dilaksanakan pada hari : Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 (Paket Kaligawe) Senin, tanggal 13 Agustus 2018 (Paket Bodri) bertempat di lokasi pekerjaan, dan akan dipandu oleh Tim Teknis dari PPK  Calon Penyedia Jasa dapat mengajukan pertanyaan terkait dokumen pengadaan maupun proses pelelangan secara tertulis maupun melalui e-mail pokja, dan akan menjadi bagian dari lampiran Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP)



 Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) akan diterbitkan pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, dan apabila terdapat perubahan dokumen pengadaan akan diterbitkan Adendum dokumen paling lambat hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 untuk Paket Pembangunan Jembatan Gantung, Cs.  Penerbitan adendum dokumen Paket Penggantian Jembatan Kaligawe, Cs selambat-lambatnya akan diunggah 2 (dua) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran.  Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) dan Addendum Dokumen (apabila ada) dapat diunduh pada website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat http://lpse.pu.go.id



Pelelangan Umum Pascakualifikasi Satu Sampul Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada website http : //lpse.pu.go.id



Sekretariat Pokja Kantor Satker PJN Wilayah Metropolitan Semarang Jl. Durian Raya No 16 Pedalangan Banyumanik Semarang Telp/Fax. (024) 7471743 /7479205 Email [email protected]



• Metode yang digunakan metode 1 (satu) sampul, Dokumen Penawaran (termasuk Dokumen Kualifikasi) disampaikan secara elektronik (SPSE) dengan cara diunggah / di-upload melalui website http://lpse.pu.go.id dan penyerahan dokumen asli (hardcopy) hanya dilakukan terhadap penawaran peserta lelang yang akan diusulkan sebagai calon pemenang dan/atau calon pemenang cadangan • Jaminan Penawaran Asli pada SPSE ini harus disampaikan kepada Pokja ULP sebelum batas akhir pemasukan penawaran • Data yang diigunakan Pokja dalam evaluasi (dokumen penawaran dan kualifikasi) adalah data yang di-unggah (upload) pada sistem pengadaan secara elektronik, sesuai dengan data syarat-syarat yang tertulis dalam dokumen pengadaan



• Apabila terdapat file elektronik yang sama, maka yang digunakan adalah file elektronik terakhir yang diunggah (upload). • Dokumen Penawaran dan Kualifikasi dari peserta pemilihan disampaikan secara elektronik dalam bentuk Portable Document Format (PDF) dan Dokumen Penawaran yang terdapat tanda tangan penawar harus dalam bentuk scan, jika tidak dalam bentuk PDF dokumen tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat. • Dokumen Elektronik yang rusak (sesudah mendapat klarifikasi dari LPSE) akibat kesalahan pengiriman dokumen oleh Penyedia Jasa, yang mengakibatkan dokumen tersebut tidak dapat dilakukan evaluasi oleh Pokja ULP, maka dokumen elektronik tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat



Pakta Integritas , dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada suatu paket pekerjaan melalui aplikasi SPSE, maka peserta telah menandatangani Pakta Integritas, kecuali untuk penyedia barang/jasa yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO), badan usaha yang ditunjuk mewakili Kemitraan/ Kerja Sama Operasi (KSO) wajib menyampaikan pakta integritas melalui fasilitas unggahan lainnya pada form isian elektronik data kualifikasi di aplikasi SPSE Pengisian Data Kualifikasi 1. Data kualifikasi disampaikan melalui form isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE; 2. Jika form isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan Pokja ULP, maka data kualifikasi tersebut diunggah (upload) pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada aplikasi SPSE;



Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik, peserta menyetujui pernyataan sebagai berikut: 1. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 2. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam; 3. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; 4. data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka direktur utama/pimpinan perusahaan, atau kepala cabang, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili badan usaha yang bekerja sama dan badan usaha yang diwakili bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; 5. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai K/L/D/I atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai K/L/D/I yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I; dan



• Untuk peserta yang berbentuk konsorsium/ kemitraan/ bentuk kerjasama lain, pemasukan kualifikasi dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili konsorsium/ kemitraan/ bentuk kerjasama lain • Peserta berkewajiban untuk menyetujui Pakta Integritas dan mengisi form isian elektronik data kualifikasi dalam aplikasi SPSE. • Pakta Integritas dan Data Kualifikasi dianggap telah disetujui dan ditandatangani oleh peserta pengadaan, kecuali untuk peserta yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) Pakta Integritas dan dan Data Kualifikasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO. • Peserta mengirimkan Data Kualifikasi melalui aplikasi SPSE kepada Pokja ULP sesuai jadwal yang ditetapkan. • Peserta dapat mengirimkan kekurangan data kualifikasi melalui fasilitas pengiriman data kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE sebelum batas akhir pemasukan data kualifikasi. • Data Kualifikasi harus disampaikan melalui aplikasi SPSE kepada Pokja ULP paling lambat pada waktu yang ditentukan oleh Pokja ULP. • Aplikasi SPSE menolak setiap file penawaran yang dikirimkan setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran. • Data Kualifikasi dapat dibuka pada saat Data Kualifikasi diterima Pokja ULP pada aplikasi SPSE.



1. Surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan harga penawaran; 2. Surat kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan); 3. Jaminan Penawaran asli; harus disampaikan kepada Pokja ULP sebelum batas akhir pemasukan penawaran / pada hari Jumat, 18 Agustus 2017 pukul 09.45 wib 4. Daftar kuantitas dan harga; 5. Surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila bermitra); 6. Dokumen penawaran teknis; 7. Formulir rekapitulasi perhitungan TKDN; 8. RK3K; 9. Data kualifikasi; dan 10. Daftar barang yang diimpor (apabila impor).



Dokumen penawaran teknis: 1. metode pelaksanaan; 2. jangka waktu pelaksanaan; 3. daftar peralatan (agar dicantumkan yang sama dengan isian kualifikasi); 4. daftar personil inti (agar dicantumkan yang sama dengan isian kualifikasi); 5. spesifikasi Teknis (jika menyampaikan spesifikasi yang berbeda dari yang ditetapkan) 6. bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan 7. (ketentuan subkontrak dipersyaratkan untuk nilai paket di atas Rp 25.000.000.000,00)



Pembangunan Jembatan Gantung Bodri, Cs Batas Akhir Pemasukan Penawaran : Senin, 20 Agustus 2018 09.45 (termasukan Jaminan Asli)



Pembukaan Penawaran : Senin, 20 Agustus 2018 10.00 Penggantian Jembatan Kaligawe, Cs (akan diganti di LPSE) Batas Akhir Pemasukan Penawaran : Senin, 27 Agustus 2018 09.45 (termasukan Jaminan Asli) Pembukaan Penawaran : Senin, 27 Agustus 2018 10.00



Lihat Dokumen Penawaran Bab II – Instruksi Kepada Peserta Pasal 26



Lihat Dokumen Penawaran Bab II – Instruksi Kepada Peserta Pasal 26



Lihat Dokumen Penawaran Bab II – Instruksi Kepada Peserta Pasal 26



Lihat Dokumen Penawaran Bab II – Instruksi Kepada Peserta Pasal 26



• Metoda evaluasi dengan sistem GUGUR • Data yang diigunakan Pokja dalam evaluasi (dokumen penawaran dan kualifikasi) adalah data yang di-unggah (upload) http://lpse.pu.go.id. • Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan: • Volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; • Apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; dan • Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong; • Pelaksanaan evaluasi dilakukan Pokja terhadap 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik;



Syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pengadaan dipenuhi/dilengkapi: a) surat penawaran; b) surat kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan); c) Jaminan Penawaran ; d) Daftar Kuantitas dan Harga; e) surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila bermitra); f) rekapitulasi perhitungan TKDN (khusus untuk peserta yang tidak menyampaikan TKDN, penawarannya tidak digugurkan dan nilai TKDNnya dianggap nol); g) RK3K; h) data kualifikasi; i) daftar barang yang diimpor (apabila impor); dan j) dokumen penawaran teknis.



Surat Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut : 1) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, dengan ketentuan: a) apabila ada perbedaan nilai penulisan antara angka dan huruf maka yang diakui adalah tulisan huruf; b) apabila nilai yang tertulis dalam angka jelas sedangkan nilai dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai yang tertulis dalam angka; atau c) apabila nilai dalam angka dan nilai yang tertulis dalam huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur. 2) Bertanggal. Apabila Surat Penawaran tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas dinyatakan gugur.



Jaminan Penawaran asli memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, konsorsium perusahaan asuransi umum, konsorsium lembaga atau konsorsium perusahaan penjaminan, yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan, atau telah mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) apabila berbentuk konsorsium; 2) Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam Jaminan Penawaran; 3) besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai sebagaimana tercantum dalam LDP; 4) besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf; 5) nama Pokja ULP yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Pokja ULP yang mengadakan pelelangan; 6) paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan; 7) Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan;



9) Jaminan Penawaran atas nama perusahaan kemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) harus ditulis atas nama perusahaan kemitraan/KSO; 10) Kriteria pencairan jaminan penawaran sesuai dengan persyaratan yaitu: a) peserta terlibat KKN (yang dilakukan oleh badan usaha non kecil); b) peserta menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya pelelangan; c) tidak bersedia menambah nilai Jaminan Pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya di bawah 80% HPS; d) tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau e) mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak. 11) substansi dan keabsahan/ keaslian Jaminan Penawaran telah diklarifikasi dan dikonfirmasi secara tertulis oleh Pokja ULP kepada penerbit jaminan.



Apabila Jaminan Penawaran tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas dinyatakan gugur.



Ssurat kuasa (apabila dikuasakan): 1. Harus ditandatangani direktur utama / pimpinan perusahaan; 2. Nama penerima kuasa tercantum dalam akte pendirian/anggaran dasar; 3. Dalam hal kemitraan, surat kuasa ditandatangani oleh anggota kemitraan yang diwakili menurut perjanjian kerja sama. Surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila bermitra) memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut: 1. mencantumkan nama kemitraan sesuai dengan data kualifikasi; 2. mencantumkan lead firm dan mitra/anggota; 3. mencantumkan modal (sharing) dari setiap perusahaan; 4. mencantumkan nama pihak yang mewakili kemitraan /KSO; 5. ditandatangani para calon peserta kemitraan/KSO. 6. Hasil evaluasi adalah memenuhi persyaratan administrasi atau tidak memenuhi persyaratan administrasi (gugur).



Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan: Pokja ULP menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam LDP dan khusus personil inti serta peralatan utama minimal tercantum dalam LDK; penilaian dilakukan terhadap : a) Metode Pelaksanaan • metode pelaksanaan dibuat sesuai lingkup masing-masing pekerjaan • metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan layak, realistik dan tahapannya dapat dilaksanakan untuk penyelesaian pekerjaan berdasarkan sumber daya yang dimiliki dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan. • Metoda pelaksanaan pekerjaan dilengkapi metode kerja untuk jenis-jenis pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang atau pekerjaan sementara yang ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan utama. • Jenis-jenis pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang/ sementara yang ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan utama ditetapkan dalam LDP • Bentuk Uraian Metode Pelaksanaan mengikuti ketentuan Bab V. Bentuk Dokumen Penawaran, Bentuk Dokumen Penawaran Teknis,



b)



jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu (yaitu sampai dengan serah terima pertama/Provision Hand Over (PHO) sebagaimana tercantum dalam LDP.



c)



Peralatan utama minimal: jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah yang disediakan untuk pelaksanaan pekerjaan menggunakan data peralatan yang tercantum pada isian kualifikasi. Asphalt Mixing Plan (AMP) harus bersertifikat Uji Laik Operasi yang masih berlaku atau memiliki Surat Keterangan Pemeriksaan dan dinyatakan Laik Operasi, dan dapat ditunjukkan pada saat Pembuktian Kulifikasi, apabila tidak maka dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dinyatakan Gugur Teknis



c)



personil inti [dipilih Tenaga ahli/tenaga terampil]: tingkat pendidikan, jabatan dalam pekerjaan yang diusulkan, pengalaman kerja, keahlian/ keterampilan, yang ditempatkan secara penuh, menggunakan data personil inti yang tercantum pada isian kualifikasi;



d)



bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan , bukan merupakan pekerjaan utama, kecuali pekerjaan spesialis



e)



RK3K memenuhi persyaratanya itu adanya sasaran dan program K3 yang secara umum menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan risiko bahaya K3.



Evaluasi harga meliputi : 1. Evaluasi Total Harga Penawaran 2. Evaluasi Harga Satuan Timpang 3. Evaluasi Kewajaran Harga Dalam hal Klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran di bawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS, Pokja ULP meminta : 1. Rincian/uraian teknis Harga Satuan Pekerjaan (HSP) dari Mata Pembayaran Utama 2. Saat klarifikasi diminta menjelaskan dasar-dasar perhitungan untuk penentuan koefisien 3. Saat klarifikasi diminta menunjukkan bukti harga



Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan Administrasi, meliputi : 1. Kelengkapan dokumen penawaran dan lampiran penawaran lainnya tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan; 2. Jangka waktu berlakunya surat penawaran kurang dari waktu yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan; 3. Apabila nilai dalam angka dan nilai yang tertulis dalam huruf tidak jelas; 4. Surat penawaran tidak bertanggal; 5. Bagi perusahaan KSO tidak ditandatangani oleh yang berhak berdasarkan perjanjian KSO; 6. Isi surat penawaran tidak sesuai dengan yang disyaratkan; 7. Jaminan penawaran tidak diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, konsorsium perusahaan asuransi umum, konsorsium lembaga atau konsorsium perusahaan penjaminan, yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan, atau telah mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) apabila berbentuk konsorsium; 8. Masa berlakunya jaminan penawaran kurang dari jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan;



9. Nilai jaminan penawaran kurang dari nilai nominal yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan; 10. Nama penawar yang tercantum dalam jaminan penawaran tidak sama dengan nama yang tercantum dalam surat penawaran; 11. Dalam jaminan penawaran, paket pekerjaan yang dijamin tidak sama dengan paket pekerjaan yang dipengadaankan; 12. Isi surat jaminan penawaran tidak sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pengadaan; 13. Tidak menyerahkan Jaminan Penawaran Asli sampai batas akhir pemasukan dokumen penawaran; 14. Peserta tidak menyampaikan dokumen lainnya yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan; 15. Tidak melampirkan Rencana K3 Kontrak (RK3K).



Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan Teknis, meliputi : 1) Metode pelaksanaan pekerjaan tidak menggambarkan tahapan dan cara pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai dengan akhir dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara teknis; 2) Metoda pelaksanaan pekerjaan tidak dilengkapi metode kerja untuk jenis-jenis pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang sebagaimana tercantum dalam LDP 3) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan lebih lama dari jangka waktu yang ditentukan dalam dokumen pelelangan; 4) Jenis, kapasitas dan jumlah peralatan utama yang ditawarkan kurang dari persyaratan minimal yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan; 5) Jabatan dan jumlah personil inti yang diajukan kurang dari persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan; 6) Pekerjaan yang akan disubkontrakkan tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan. 7) Tidak dapat menunjukkan Sertifikat Uji Laik AMP yang masih berlaku atau Surat Keterangan Pemeriksaan AMP dan dinyatakan Laik Operasi



1) Metode pelaksanaan pekerjaan tidak menggambarkan tahapan dan cara pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai dengan akhir dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara teknis; 2) Metoda pelaksanaan pekerjaan tidak dilengkapi metode kerja untuk jenis-jenis pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang sebagaimana tercantum dalam LDP 3) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan lebih lama dari jangka waktu yang ditentukan dalam dokumen pelelangan; 4) Jenis, kapasitas dan jumlah peralatan utama yang ditawarkan kurang dari persyaratan minimal yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan; 5) Jabatan dan jumlah personil inti yang diajukan kurang dari persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan; 6) Pekerjaan yang akan disubkontrakkan tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan. 7) Tidak dapat menunjukkan Sertifikat Uji Laik AMP yang masih berlaku atau Surat Keterangan Pemeriksaan AMP dan dinyatakan Laik Operasi



1. Tidak mendaftar secara elektronik 2. Peserta meng-upload lebih dari satu penawaran untuk satu paket pekerjaan. 3. Penyedia jasa yang dimiliki oleh satu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama mengikuti pengadaanan untuk satu paket pekerjaan secara bersamaan. 4. Pemasukan penawaran yang melebihi batas akhir waktu penyampaian penawaran yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan. 5. Tidak meng-unggah (upload) dokumen penawaran secara lengkap; 6. Adanya penyimpangan yang bersifat penting/pokok dari dokumen pelelangan yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan 7. Dokumen elektronik yang rusak akibat kesalahan pengiriman dokumen oleh penyedia jasa, yang mengakibatkan dokumen tersebut tidak dapat dilakukan evaluasi oleh Pokja Panitia Pengadaan, maka dokumen tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dibuktikan pada saat Pembukaan Penawaran (download) bersama penawar/wakil penawar dan saksi untuk selanjutnya dimasukkan dalam berita acara pembukaan penawaran. 8. Terjadi post bidding



Kontrak Harga Satuan Kontrak Tahun Tunggal untuk Pembangunan Jembatan Gantung Bodri, Cs Kontrak Tahun Jamak untuk Penggantian Jembatan Kaligawe, Cs Pembayaran dengan Kemajuan Bulanan/Monthly Certificate



• Perhitungan Preferensi Harga diberlakukan/diberikan. Jika tidak menyampaikan tidak digugurkan dan tdianggap 0 (nol). • Penyesuaian harga diberlakukan hanya untuk Paket Penggantian Jembatan Kaligawe, Cs



1. Terjadinya kemacetan lalu lintas yang dapat menggangu kelancaran distribusi penumpang/barang 2. Terjadinya kecelakaan lalu-lintas yang dapat berakibat pada kematian 3. Terjadinya kecelakaan kerja (tertimpa material, terciprat aspal, dll) 4. Polusi dan gangguan lingkungan



1) Penyedia Jasa (Nilai Kontrak diatas Rp. 25 Milyar) wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya; 2) Dalam melaksanakan kewajiban di atas maka peserta yang terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut; dan



3) Pekerjaan yang disubkontrakkan ditetapkan dalam dokumen penawaran.



Nilai Jaminan adalah sebagaimana tertulis dalam Dokumen Pengadaan, yaitu



Rp 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk Paket Pembangunan Jembatan Gantung Bodri, Cs Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) untuk Paket Penggantian Jembatan Kaligawe, Cs



Lihat Dokumen Penawaran Bab IX – Syarat-Syarat Umum Kontrak Pasal 51