Akuntansi Berkelanjutan - Docx-Dikonversi [PDF]

Citation preview

MAKALAH AKUNTANSI KEBERLANJUTAN “SUSTAINABILITY ACCOUNTING”



OLEH KELOMPOK 1 :



OLEH KELOMPOK 1 : FUJI JUMATUL PUTRA 1610531027 RYZKY AFRANATA 1610532024



Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang This study source was downloaded by 100000785813915 from CourseHero.com on 12-14-2021 19:09:36 GMT -06:00



https://www.coursehero.com/file/49114787/206096-Akuntansi-Berkelanjutandocx/



2019



BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Tuntutan untuk melestariakan alam, akhir-akhir ini menjadi suatu kebutuhan yang harus dilaksanakan. Tidak ada konsep terlambat untuk memulai pelaksanaan penyelamatan jagat raya dan siisinya. Isu- isu akuntansi berkelanjutan sudah merupakan bahan mutlak untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan dalam dunia bisnis, untuk ikut berpartisipasi dalam melestarikan alam. Sejak tahun 2004 Fortune global 250 (salah satu majalah bisnis terkemuka di dunia) sudah mencantumkan penilaian untuk perusahaan- perusahaan yang ratingnya akan dimuat dimajalah ini dengan memasukkan unsur pelaporan yang berwawasan lingkungan dan membuat laporan akuntansi keberlanjutan. Dalam laporan tersebut ternyata baru 52% perusahaan yang di nilai, yang membuat pelaporan berkelanjutan. Untuk mendukung pelaporan ini akuntansi memiliki pelaporan penting, karena diperlukan kerja keras dan peranan mereka beserta kantor akuntannya untuk menyertakan penilaian unsur penyelamatan lingkungan dalam pekerjaannya, demi keberlanjutan profesinya. Tetapi untuk menuju kesana masih terdapat hambatan Besar bagi keberhasilan integrasi keberlanjutan ke dalam proses organisasi. Salah satu tantangan utama yang dihadapi di bidang akuntansi keberlanjutan,yang dimulai dengan berkurangnya memahami secara jelas difinisi “pembangunan berkelanjutan” (Sustainible development). 1.2. Rumusan Masalah Dari latar belakang tersebut, rumusan masalahnya adalah a. Apa pengertian dan tujuan akuntansi berkelanjutan? b. Apa prinsip akuntansi berkelanjutan dan lembaganya? c. Apa contoh dan peran akuntansi terhadap permasalahan sosial? d. Bagaimana pengungkapan akuntansi berkelanjutan diindonesia? 1.3. Tujuan Masalah a. Menjelaskan pengertian dan tujuan akuntansi berkelanjutan b. Menjelaskan prinsip akuntansi berkelanjutan dan lembaganya c. Memberikan contoh dan enjelaskan peran akuntansi terhadap permasalahan sosial d. Menjelaskan cara pengungkapan akuntansi berkelanjutan diindonesia



This study source was downloaded by 100000785813915 from CourseHero.com on 12-14-2021 19:09:36 GMT -06:00



BAB II PEMBAHASAN 2.1. Definisi Akuntansi Keberlanjutan Istilah Akuntansi Keberlanjutan(Sustainability accounting) sebenarnya bukan merupakan istilah baku dalam akuntansi. Para pakar akuntansi membuat istilah masingmasing untuk menggambarkan transaksi antara perusahaan dengan lingkungannnya, diantaranya : Akuntansi sosial menekankan konsep akuntabilitas perusahaan. Menurut D. Crowther mendefinisikan akuntansi sosial dalam pengertian ini sebagai "sebuah pendekatan untuk melaporkan kegiatan perusahaan yang menekankan kebutuhan untuk mengidentifikasi perilaku sosial yang relevan, penentuan mereka kepada siapa perusahaan bertanggung jawab untuk kinerja sosial dan pengembangan tindakan yang tepat dan teknik pelaporan." Menurut Ramanathan (1976) dalam Arief Suadi (1988) mempergunakan istilah Social Accounting dan mendefinisikannya sebagai “proses pemilihan variabelvariabel yang menentukan tingkat prestasi sosial perusahaan baik secara internal maupun eksternal.” Menurut Lee D Parker (1986) dalam Arief Suadi (1988) menggunakan istilah Sosial Responsibility Accounting, yang merupakan cabang dari ilmu akuntansi. Menurut Belkoui dalam Harahap (1993) membuat suatu terminologi Socio Economic Accounting (SEA) yang berarti “proses pengukuran, pengaturan dan pengungkapan dampak pertukaran antara perusahaan dengan lingkungannya.” Hadibroto (1988); Bambang Sudibyo (1988) dan para pakar akuntansi di Indonesia menggunakan istilah Akuntansi pertanggung jawaban sosial (APS) sebagai “akuntansi yang memerlukan laporan mengenai terlaksananya pertanggungjawaban sosial perusahaan.” Hendriksen (1994), menggambarkan “akuntansi sosial sebagai suatu pernyataan tujuan, serangkaian konsep sosial dan metode pengukurannya, struktur pelaporan dan komunikasi informasi kepada pihak–pihak yang berkepentingan.” Pernyataan Hendriksen (1994) tersebut memberikan gambaran tentang hubungan mendasar antara konsep akuntansi sosial dengan informasi yang



This study source was downloaded by 100000785813915 from CourseHero.com on 12-14-2021 19:09:36 GMT -06:00



dihasilkan, sehingga secara kongkrit informasi tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan beberapa uraian diatas, pada dasarnya definisi yang diberikan oleh para pakar akuntansi mengenai akuntansi sosial memiliki karakteristik yang sama, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ramanathan (1976) dalam Arief Suadi (1988), yaitu Akuntansi sosial berkaitan erat dengan masalah : (1) Penilaian dampak sosial dari kegiatan entitas bisnis, (2) mengukur kegiatan tersebut (3) melaporkan tanggungjawab sosial perusahaan, dan (4) sistem informasi internal dan eksternal atas penilaian terhadap sumber-sumber daya perusahaan dan dampaknya secara sosial ekonomi.



2.2. Tujuan Akuntansi Sosial Adapun tujuan akuntansi sosial menurut Hendriksen (1994) adalah untuk memberikan informasi yang memungkinkan pengaruh kegiatan perusahaan terhadap masyarakat dapat di evaluasi. Ramanathan (1976) dalam Arief Suadi (1988) juga menguraikan tiga tujuan dari akuntansi sosial yaitu : (1) mengidentifikasikan dan mengukur kontribusi sosial neto periodik suatu perusahaan, yang meliputi bukan hanya manfaat dan biaya sosial yang di internalisasikan keperusahaan, namun juga timbul dari eksternalitas yang mempengaruhi segmen-segmen sosial yang berbeda, (2) membantu menentukan apakah strategi dan praktik perusahaan yang secara langsung mempengaruhi relatifitas sumberdaya dan status individu, masyarakat dan segmen-segmen sosial adalah konsisten dengan prioritas sosial yang diberikan secara luas pada satu pihak dan aspirasi individu pada pihak lain, (3) memberikan dengan cara yang optimal, kepada semua kelompok sosial, informasi yang relevan tentang tujuan, kebijakan, program, strategi dan kontribusi suatu perusahaan terhadap tujuan-tujuan sosial perusahaan. 2.3. Prinsip Akuntansi Berkelanjutan Ranah tanggungjawab sosial mengandung dimensi yang sangat luas dan kompleks. Di samping itu, tanggungjawab sosial juga mengandung interpretasi yang sangat berbeda, terutama dikaitkan dengan kepentingan pemangku kepentingan. Crowther David (2008) mengurai prinsip-prinsip tanggungjawab sosial menjadi tiga, yaitu : 1. Sustainability, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas tetap memperhitungkan keberlanjutan sumber daya di masa depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana penggunaan sumberdaya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi masa depan.



This study source was downloaded by 100000785813915 from CourseHero.com on 12-14-2021 19:09:36 GMT -06:00



2.



3.



Accountability, merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan ketika aktivitas dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan eksternal. Konsep ini menjelaskan pengaruh kuantitatif aktivitas perusahaan terhadap pihak internal dan eksternal. Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai media bagi perusahaan membangun image dan network terhadap para pemangku kepentingan. Transparency, merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal. Transparansi bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan berikut dampak terhadap pihak eksternal.Transparansi merupakan satu hal yang amat penting bagi pihak eksternal, berperan untuk mengurangi asimetri informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggungjawaban berbagai dampak dari lingkungan.



Seorang ahli manajemen, Archie B. Carrol, menyebutkan tiga prinsip pokok bagi CSR. CSR harus menjadi kepedulian perusahaan yang didasari tiga prinsip dasar yang dikenal dengan istilah triple bottom lines, yaitu 1. Profit. Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang. 2. People. Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Beberapa perusahaan mengembangkan program CSR seperti pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas ekonomi lokal, dan bahkan ada perusahaan yang merancang berbagai skema perlindungan sosial bagi warga setempat. 3. Plannet. Perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan keragaman hayati. Beberapa program CSR yang berpijak pada prinsip ini biasanya berupa penghijauan lingkungan hidup, penyediaan sarana air bersih, perbaikan permukiman, pengem- bangan pariwisata (ekoturisme). Sedangkan menurut UNCED dalam KTT Pembangunan Berkelanjutan tahun 2002 di Johannesburg Afrika Selatan, prinsip - prinsip pembangunan berkelanjutan antara lain : 1. Keadilan antar generasi. Prinsip ini mengandung arti bahwa setiap generasi manusia di dunia memiliki hak untuk menerima dan menempati bumi bukan dalam kondisi yang buruj akibat perbuatan generasi sebelumnya. 2. Keadilan dalam satu generasi. Prinsip ini merupakan prinsip yang berbicara tentang keadilan di dalam sebuah generasi umat manusia dimana beban permasalahan lingkungan harus dipikul bersama oleh masyarakat dalam satu generasi. 3. Prinsip pencegahan dini. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa apabila terjadi ancaman yang berarti yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan maka ketiadaan temuan atau pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya - upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. 4. Perlindungan keanekaragaman hayati. Prinsip ini merupakan prasyarat dari keberhasilan implementasi prinsip keadilan antar generasi. Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati juga berarti mencegah kepunahan jenis keanekaragaman hayati. This study source was downloaded by 100000785813915 from CourseHero.com on 12-14-2021 19:09:36 GMT -06:00



5.



Internalisasi biaya lingkungan. Kerusakan lingkungan dapat dilihat sebagai biaya eksternal dari suatu kegiatan ekonomi dan harus ditanggung oleh pelaku kegiatan ekonomi. Oleh karena itu biaya kerusakan lingkungan harus diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumberdaya alam.



2.4. Lembaga Akuntansi Berkelanjutan Global Reporting Initiative (GRI) adalah organisasi non-pemerintah yang mengembangkan dan menyebarluaskan Pedoman Pelaporan Keberlanjutan yang berlaku secara global. Panduan ini telah dikembangkan melalui proses multi-stakeholder yang menggabungkan partisipasi aktif dari bisnis, akuntansi, investasi, hak asasi manusia, penelitian dan organisasi tenaga kerja dari seluruh dunia. Pusat Pelaporan Keberlanjutan Nasional (NCSR) adalah Mitra Pelatihan Bersertifikasi GRI pertama untuk Malaysia, Indonesia dan Thailand sejak 23 Mei 2011. NCSR dideklarasikan pada 23 Juni, 2005 oleh 5 (lima) organisasi independen utama yang merupakan Akuntan Manajemen Institut Indonesia (IAMI / prev. IAI-KAM), Asosiasi-Belanda Indonesia (INA), Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) , Forum untuk Tata Kelola Perusahaan di Indonesia (FCGI) dan Asosiasi Perusahaan Publik Terdaftar (AEI). Untuk terus meningkatkan dan menerapkan kerangka pelaporan. GRI telah mengembangkan program pelatihan tersertifikasi untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para pembuat dan pengguna laporan keberlanjutan untuk menggunakan Kerangka Pelaporan GRI secara maksimal. NCSR telah berpengalaman dalam memberikan pelatihan sertifikasi profesional mengenai Pelaporan Keberlanjutan sejak 2007 dan dengan menjadi Pelatihan GRI Mitra kami dapat meningkatkan kualitas dan keterampilan peserta pelatihan kami sesuai dengan Kerangka GRI. Pelatihan tiga hari akan ditawarkan kepada wartawan baru dan berpengalaman oleh pelatih NCSR yang berpengalaman dalam pelaporan keberlanjutan dan manajemen keberlanjutan. Pelatihan ini berisi aplikasi kerangka pelaporan keberlanjutan GRI dan mencakup konten lokal khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan kawasan. Pelatihan ini akan dilengkapi dengan latihan kelompok, presentasi studi kasus interaktif dan diskusi untuk memungkinkan peserta untuk lebih memahami dan menerapkan konsep yang dibagikan. Peserta akan menerima sertifikat dari GRI setelah berhasil menyelesaikan kursus pelatihan. Selain itu, peserta memenuhi syarat untuk menerima Pelaporan Keberlanjutan Bersertifikat (CSRS) dari NCSR setelah berhasil lulus ujian online NCSR dan menyerahkan tugas. CSRS adalah sertifikasi profesional dalam Manajemen Keberlanjutan yang mencakup sisi yang lebih teknis dari Kerangka Pelaporan GRI. Laporan keberlanjutan berdasarkan Standar GRI dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi sehubungan dengan undang-undang, norma, kode, standar kinerja dan inisiatif sukarela; menunjukkan komitmen organisasi terhadap pembangunan berkelanjutan; dan bandingkan kinerja organisasi dari waktu ke waktu. GRI mempromosikan dan mengembangkan pendekatan standar untuk pelaporan untuk merangsang permintaan untuk



This study source was downloaded by 100000785813915 from CourseHero.com on 12-14-2021 19:09:36 GMT -06:00



informasi keberlanjutan – yang akan menguntungkan organisasi pelapor dan mereka yang menggunakan informasi laporan sama. Tentang NCSR Certified Sustainability Reporting Assurer (CSRA) Certified Sustainability Reporting Assurer (CSRA) adalah individu yang akan dapat menjamin laporan keberlanjutan perusahaan sesuai dengan standar AA1000AS yang ditetapkan oleh AccountAbility. Lulusan harus dapat memverifikasi kinerja dan proses keberlanjutan di perusahaan dan untuk dapat memberikan jaminan untuk laporan keberlanjutan. 2.5. CONTOH PERMASALAHAN SOSIAL PADA DUNIA BISNIS INDONESIA Contoh kasus No Nama Lokasi Perusahaan 1 PT.Inti Indo Rayon Porsea, Propinsi . Utama Sumatera Utara 2



PT. Exxon mobils



3



PT.Ajinamoto Indonesia



4



Beberapa Propisi Riau Perusahaan kertas di Riau Sidoarjo, PT.Maspion Surabaya, Indonesia Jawa Timur PT.Telkom Divre IV, Jateng Indonesia dan DIY



5



6



Lhokseumawe, Aceh utara, Prop . DI Aceh Jakarta



Permasalah Sosial Dihentikan operasional karena adanya masalah lingkungan dan masalah dengan masyarakat sekitar industri Menghentikan kegiatan produksi karena faktor stabilitas keamanan Penarikan distribusi, pemasaran, dan aktifitas produksi karena masalah sertifikasi halal oleh MUI Mendapatkan protes dari masyarakat setempat sehubungan permasalahan limbah industri dan lingkungan Permasalahan demo buruh dan isu kesejahteraan karyawan



Serikat Karyawan (Sekar) PT.Telkom menolak penjualan Divre IV Kepada PT.Indosat 7 PT. BCA Jakarta Serikat Pekerja menolak Divestasi saham BCA 8 Api Jakarta PT.Kereta Serikat Pekerja menolak kembalinya Indonesia Dewan Direksi lama, karena dianggap bertanggung jawab atas beberapa kasus kecelakaan kereta api yang terjadi di Indonesia 9 Bank Internasional Jakarta Tuntutan Karyawan atas gaji, upah dan Indonesia (BII) peningkatan kesejahteraan pekerja 10 PT.Gudang Garam Kediri, Jawa Timur Mogok Kerja Massal karyawan menuntut perbaikan gaji dan kesejahteraan pekerja. Sumber : Review berbagai sumber



This study source was downloaded by 100000785813915 from CourseHero.com on 12-14-2021 19:09:36 GMT -06:00



2.6. Peran Akuntansi Sosial Situasi dan kondisi seperti yang telah diuraikan diatas menuntut suatu entitas bisnis untuk mampu mengakses kepentingan lingkungan sosialnya yang diikuti dengan pengungkapan dan pelaporan kepada pihak–pihak yang berkepentingan sehingga melahirkan sebuah laporan (output) yang mendeskripsikan segala aspek yang dapat mendukung kelangsungan hidup sebuah entitas. Disinilah peran akuntansi diharapkan dapat merespons lingkungan sosialnya sebagai perwujudan kepekaan dan kepedulian entitas bisnis terhadap lingkungan sosialnya. Akuntansi sosial secara teoritis mensyaratkan perusahaan harus melihat lingkungan sosialnya antara lain masyarakat, konsumen, pekerja, pemerintah dan pihak lain yang dapat menjadi pendukung jalannya operasional karena pergeseran tanggungjawab perusahaan. Untuk mendapatkan gambaran inilah perusahaan harus mampu mengakses lingkungan sosialnya, setelah itu untuk menindak lanjuti dan mengukur kepekaan tersebut perusahaan memerlukan informasi secara periodikal, sehingga informasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi semua pihak (Shareholders, stakeholders, debtholders). Akuntansi sosial dilaksanakan atas dasar aktifitas sosial yang dijalankan oleh suatu entitas bisnis, selanjutnya diproses berdasarkan prinsip, metode dan konsep akuntansi untuk diungkapkan bagi pihak – pihak yang berkepentingan, kemudian dari informasi yang dihasilkan pengguna informasi akan dapat menentukan kebijakan selanjutnya untuk aktifitas sosial dan kebijakan untuk lingkungan sosial entitas bisnis yang dijalankan. Kemudian jika permasalahan akuntansi sosial ini dikaitkan dengan prinsip dasar good corporate governance(GCG) yang menjadi issu penting pengelolaan perusahaan saat sekarang ini, khususnya pada prinsip Responsibility yang berbicara tentang bagaimana entitas bisnis bertanggung jawab kepada stakeholders dan juga lingkungan, Satyo (2001) menulis bahwa prinsip dasar good corporate governance (pengelolaan yang baik), ini mengharuskan perusahaan untuk memberikan laporan bukan hanya kepada pemegang saham, calon investor, kreditur dan pemerintah semata tetapi juga kepada stakeholders lainnya, seperti masyarakat umum, konsumen, serikat pekerja dan karyawan perusahaan secara individ. Harahap (1993) memberikan contoh bagaimana penerapan kepedulian sosial perusahaan-perusahaan di Indonesia yang ditunjukkan dalam bentuk partisipasi sponsorship kegiatan keagamaan dan penyaluran beasiswa pendidikan. 2.7. Praktik pengungkapan sosial (Social Disclosure) di Indonesia Praktik pengungkapan sosial bagi perusahaan di Indonesia yang ingin mengungkapkan lingkungan sosialnya dapat berpedoman kepada standar yang telah dikeluarkan dan diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dimana secara implisit telah mengakomodasi hal tersebut . Sebagaimana tertulis pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no 1 (Revisi 1998). Paragraf 9 yang berbunyi sebagai berikut: “ Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah ( value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor – faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. This study source was downloaded by 100000785813915 from CourseHero.com on 12-14-2021 19:09:36 GMT -06:00



Berdasarkan PSAK diatas, perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat melaporkan kegiatan sosialnya untuk dikomunikasikan kepada pihak luar dalam bentuk laporan nilai tambah, sehingga dapat dipahami bahwa upaya untuk pelaporan tanggungjawab sosial perusahaan sudah diakomodir oleh profesi akuntan di Indonesia.



BAB III PENUTUP 3.1. Kesimpulan Prinsip akuntansi berkelanjutan adalah profit, people, dan planet. Dimana setiap perusahaan memiliki prinsip yang berbeda. Hal ini disebabkan karena sampai saat ini belum ada aturan yang menjelaskan prinsip akuntansi secara umum. Lembaga yang mengatur tentang akuntansi keberlanjutan secara flobal adalah GRI. Sedangkan diindonesia ada NCSR. Diindonesia banyak terdapat kasus-kasus yang bersangkutan mengenai keadaan sosial. Dan untuk menghadapi permasalahan sosial tersebut dibutuhkan akuntansi sosial atau berkelanjutan untuk menghitung atau menilai dampak yang akan ditimbulkan.



This study source was downloaded by 100000785813915 from CourseHero.com on 12-14-2021 19:09:36 GMT -06:00