Analis Kebijakan 6 [PDF]

  • 0 0 0
  • Suka dengan makalah ini dan mengunduhnya? Anda bisa menerbitkan file PDF Anda sendiri secara online secara gratis dalam beberapa menit saja! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

1. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, menurut urutan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang salah adalah... A. UUD 1945 adalah yang tertinggi B. TAP MPR kedudukannya lebih tinggi daripada UU C. TAP MPR kedudukannya lebih rendah daripada UU D. PP kedudukannya lebih tinggi daripada Perpres E. PP kedudukannya lebih rendah daripada UU Jawaban: C Pembahasan: Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, maka jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sesuai urutan dari yang tertinggi adalah: 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) 3. Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) 5. Peraturan Pemerintah (PP) 6. Peraturan Presiden (Perpres) 7. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Peraturan Kabupaten atau Kota 2. Dokumen ringkas dan netral yang berfokus pada isu tertentu yang membutuhkan perhatian pengambil kebijakan, yang memaparkan alasan/rasional pemilihan alternatif kebijakan tertentu yang ada pada tataran perdebatan kebijakan disebut... A. Policy brief B. Policy memo C. Policy paper D. Makalah kebijakan E. Artikel kebijakan



Jawaban: A



3. Berikut adalah hal yang benar mengenai policy brief, kecuali... A. policy brief digunakan untuk menyampaikan saran rekomendasi kebijakan dari hasil riset kebijakan B. Isinya pada umumnya lebih singkat dan disajikan dengan bahasa yang lebih umum C. Policy brief berfungsi sebagai jembatan antara peneliti kebijakan atau analis kebijakan, dengan pengambil kebijakan D. Policy brief berfungsi sebagai jembatan antara peneliti kebijakan atau analis kebijakan, dengan pembuat kebijakan E. memaparkan alasan/rasional pemilihan alternatif kebijakan tertentu yang ada pada tataran perdebatan kebijakan. Jawaban: D 4. Beberapa alasan mengapa policy brief dibutuhkan, kecuali... A. Pemerintah membutuhkan informasi yang berkualitas sebagai basis kebijakan B. Ada banyak lembaga yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang penting dan relevan dengan kebijakan publik dan mereka ingin meningkatkan kualitas kebijakan publik C. Pengambil kebijakan (policy maker) membutuhkan data dan informasi spesifik: yang singkat, mudah menangkap intisarinya D. Formalitas lembaga kebijakan agar diakui hasil kerjanya E. Dari laporan yang fokus memuat implikasi dan rekomendasi kebijakan Jawaban: D 5. Berikut adalah aspek pembeda antara policy brief, policy memo, dan policy study adalah... A. kelompok sasaran B. konteks isu C. Metodologi D. Panjangnya E. semua benar Jawaban: E



6. Dokumen tertulis hasil penelitian yang berfokus pada isu kebijakan spesifik/tertentu yang menyajikan rekomendasi yang jelas kepada pembuat kebijakan disebut... A. Policy brief B. Policy memo C. Policy paper D. Makalah kebijakan E. Artikel kebijakan Jawaban: C



7. Perbedaannya dengan policy brief adalah policy paper itu... A. lebih bersifat akademik B. sangat dibutuhkan oleh kalangan ilmiah yang sangat mementingkan soal logika



C. lebih komprehensif bahasannya D. berfokus pada isu spesifik tertentu dan berorientasi pada pemecahan masalah E. sangat dibutuhkan oleh kalangan ilmiah yang sangat mementingkan argumentasi akademik Jawaban: D Pembahasan: pilihan jawaban D itu adalah kesamaan antara policy brief dan policy paper bukan perbedaannya 8. Dunn (2004) menyebutkan 3 (tiga) elemen kebijakan yaitu... A. pelaku/aktor kebijakan B. lingkungan kebijakan C. kebijakan publik D. A, B, C benar E. semua salah Jawaban: D 9. Dunn (2004) menjelaskan proses kebijakan publik sebagai berikut, kecuali.. A. penetapan agenda kebijakan B. formulasi kebijakan C. adopsi kebijakan D. implementasi kebijakan E. eliminasi kebijakan Jawaban: E Pembahasan: Dunn (2004) menjelaskan proses kebijakan publik: A. penetapan agenda kebijakan (agenda setting), dengan menentukan masalah publik apa yang akan diselesaikan B. formulasi kebijakan, dengan menentukan kemungkinan kebijakan yang akan digunakan dalam memecahkan masalah melalui proses forecasting (konsekuensi dari masing-masing



kemungkinan kebijakan ditentukan) C. adopsi kebijakan, menentukan pilihan kebijakan melalui dukungan para eksekutif dan legislatif, yang sebelumnya dilakukan proses usulan atau rekomendasi kebijakan D. im… 10. Individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai andil di dalam suatu kebijakan karena mereka mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan pemerintah disebut... A. advokasi kebijakan B. pelaku kebijakan C. pembuat kebijakan D. rekomendasi kebijakan E. sasaran kebijakan Jawaban: B 11. Apakah fungsi advokasi kebijakan? A. untuk membuat klaim pengetahuan yang masuk akal B. meyakinkan dengan didasarkan pada argumen-argumen yang beralasan C. sebagai solusi-solusi yang memungkinkan untuk memecahkan masalah kebijakan D. A, B, C benar E. semua salah Jawaban: D 12. Berbicara tentang persoalan anak, pemangku kepentingan bukan hanya para pendidik yang peduli pada anak usia dini. Untuk



merumuskan masalah kebijakan dengan benar, pemangku kepentingan yang harus terlibat antara lain... A. Komisi Nasional Anak dan Perempuan B. Kepolisian C. Guru dan orang tua/wali D. Lembaga-lembaga agama dan lembaga-lembaga penelitian anak E. semua benar Jawaban: E