Analisis Organisasi Masyarakat Indonesia [PDF]

Citation preview

Huma Service Organization Jurnal Administrasi Publik bulan Oktober 2016



ANALISIS ORGANISASI MASYARAKAT INDONESIA (Studi Kasus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Orwil Jawa Barat) Intan Insani Haq, 1 170110130005 Ilmu Adminitrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran Sumedang, Indonesia



Abstrak Pada saat ini organisasi masyarakat dibutuhkan oleh publik untuk memenuhi pelayanan publik yang tidak bisa dijangkau oleh pemerintah. Di Indonesia sekarang ini banyak bermuncul organisasi-organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat ini diatur dalam undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Hal ini bertujuan agar organisasi masyarakat yang dibentuk bisa sejalan dengan pemerintah dan berjalan sebagaimana fungsinya. Salah satu organisasi masyarakat yang ada di Indonesia yang menajdi fokus kajian dalam penelitian adalah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Orwil Jawa Barat. Organisasi ini bergerak di Bidang sosial kemasyarakatan yang menjadi fokus kajian ini yaitu mengenai Human Service Organization. Organisasi ICMI ini mengalami perkembangan. Karena lingkungan yang sangat pesat organisasi masyarakat seperti ICMI ini harus mengembangkan manajemennya. Yang disarankan dalam tulisan ini yaitu menggunakan integral manajemen yang menurut teori cocok untuk organisasi yang bergerak di bidang sosial. Namun ICMI belum menerapkan konsep integral manajemen ini. Kata kunci : ICMI Orwil Jawa Barat, Human Service Organization, Integral Management



BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Globalisasi menyebabkan sejumlah besar perubahan di berbagai aspek kehidupan salah satunya kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Pertumbuhan dan perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin meningkat tentu harus



Huma Service Organization Jurnal Administrasi Publik bulan Oktober 2016



dipenuhi untuk kelangsungan hidup manusia. Ditambah dengan masalah-masalah publik yang dinamis yang harus direspon setiap harinya. Hal-hal seperti ini tentu ada pihak yang bertanggungjawab untuk mengatasinya yaitu pemerintah. Pemerintah diberi amanat oleh masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan publik, mengurus kepentingan publik dan mengatasi masalah-masalah publik yang muncul. Pemerintah bukan hanya mengurusi penyelenggaraan pemerintah yang bersifat administratif tapi juga harus mampu memenuhi tanggung jawabnya yang tadi yaitu pada intinya menyelenggarakan pelayanan publik. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik semakin hari semakin meningkat, seperti yang dijelaskan sebelumnya hal ini dipicu berbagai perubahan, pertumbuhan dan perkembangan global. Tetapi yang disayangkan adalah pemerintah sangat kesulitan untuk bisa mengatasi ini semua. Pelayanan publik yang begitu kompleks tidak mampu dilaksanakan secara maksimal oleh pemerintah karena organisasi pemerintah memiliki keterbatasan bahkan trend saat ini menunjukkan bahwa pemerintah berada dalam kondisi hampir mengalami kegagalan (government failure). Akhirnya masyarakat mengalami kondisi dilematis, jika diserahkan pada swasta seenuhnya maka akan terjadi kegagalan pasar (market failure), namun jika pemerintah sepenuhnya pun terjadi kegagalan pemerintah. Maka dari itu muncullah aktor penengah yaitu civil society. Sejalan dengan konsep good governance yang mengenal tiga aktor yaitu government, privat dan civil society. Baru-baru ini organisasi masyarakat yang berawal dari gerakangerakan keprihatinan terhadap kondisi masyarakat muncul dengan pesat. Masyarakat mulai peduli terhadap lingkungannya dan berusaha untuk membantu pemerintah yang mengalami kegagalan. Organisasi ini juga berfungsi untuk menyediakan pelayanan publik yang mana yang tidak bisa dijangkau oleh pemerintah. Organisasi ini biasa disebut civil society organization atau dalam bahasa Indonesia adalah organisasi masyarakat. Namun, pada tulisan ini fokus pada Human Service Organization yaitu organisasi masyarakat yang berfokus pada pelayanan kemanusiaan. Di indonesia mengenai organisasi masyarakat diatur dalam undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Agar organisasi ini menjalankan fungsi sebagaimana mestinya dan agar pemerintah bisa mengontrol organisasi masyarakat ini sehingga kedepannya bisa berkolaborasi untuk sama-sama menyediakan pelayanan publik. Salah satu ormas di Indonesia yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yang sesuai dengan kajian kita tentang Human Service Organization adalah organisasi Ikatan



Huma Service Organization Jurnal Administrasi Publik bulan Oktober 2016



Cendekiawan Muslim Indonesia Orwil Jawa Barat. ICMI ini merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang berawal dari keprihatinannya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai pendidikan. Yang menarik disini adalah ICMI ini mampu mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah apabila terdapat kesalahan dalam kebijakan tersebut. Dari awal pembentukkannya sampai sekarang ICMI mengalami perkembangan yang sangat pesat dan merupakan ormas nasional yang diakui dengan besaran organisasi yang sangat besar. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti, bagaimana ICMI ini berjalan dan bagaimana ia bisa berkembang dan eksis pada lingkungannya yang sekarang. Kemudian apa saja kegiatannya sebagai organisasi yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, bagaimana kontribusinya terhadap masyarakat, dan lain sebagainya. Dalam tulisan ini akan mengupas tentang organisasi ICMI ini, agar kita lebih paham mengenai organisasi masyarakat. Selain itu, pada gilirannya organisasi-organisasi masyarakat juga menghadapi lingkungan yang sangat kompleks. Pertumbuhan dan perkembangan yang datang dari lingkungan eksternal dan internal organisasi tidak dapat dihindari, sehingga organisasi masyarakat pun akhirnya harus mampu merespon lingkungan yang kompleks pula. Oleh karena itu, organisasi masyarakat pun harus memiliki manajemen yang baik agar kinerjanya pun bisa efektif dan efisien untuk memenuhi tugas dan fungsinya sebagai organisasi masyarakat. Maka dari itu, dalam tulisan ini juga akan dibahas mengenai manajemen yang baik untuk organisasi yang bergerak di bidang sosial yang menghadapi lingkungan yang kompleks. Hal ini juga akan dikaitkan dengan organisasi ICMI, karena ICMI juga termasuk kedalam organisasi masyarakat yang bergerak di bidang sosial.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis. Lingkupnya bisa nasional, provinsi dan



Huma Service Organization Jurnal Administrasi Publik bulan Oktober 2016



kabupaten/kota. Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ormas memiliki struktur organisasi dan kepengurusan. Kepengurusan Ormas di setiap tingkatan dipilih secara musyawarah dan mufakat. Struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban pengurus, wewenang, pembagian tugas, dan hal lainnya yang berkaitan dengan kepengurusan diatur dalam AD dan/atau ART. Keuangan Ormas dapat bersumber dari iuran anggota, bantuan/sumbangan masyarakat, hasil usaha Ormas, bantuan/sumbangan dari orang asing atau lembaga asing, kegiatan lain yang sah menurut hukum, anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah. Ormas yang berbadan hukum boleh memiliki Badan Usaha. 1. Tujuan dan Fungsi Ormas Ormas bertujuan untuk: a. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat; b. memberikan pelayanan kepada masyarakat; c. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; d. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat; e. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup; f. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat; g. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan h. mewujudkan tujuan negara. Ormas berfungsi sebagai sarana: a. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi; b. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi; c. penyalur aspirasi masyarakat; d. pemberdayaan masyarakat; e. pemenuhan pelayanan sosial; f. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau



Huma Service Organization Jurnal Administrasi Publik bulan Oktober 2016



g. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



2. Macam-macam ormas dan proses pendaftarannya 1) Berbadan hukum (perkumpulan dan yayasan) Pengesahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia setelah mendapat pertimbangan dari instansi terkait. 2) Tidak berbadan hukum, Untuk ormas yang tidak berbadan hukum pendaftaran yaitu dengan pemebrian surat keterangan terdaftar. Surat keterangan ini diberikan sesuai lingkup ormasnya.



2.2 Integral Management in Human Service Organization Human Service Organization bertujuan untuk mengatasi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan sosial dalam masyarakat yang mereka layani. Pada saat yang sama, organisasi-organisasi ini harus merespon meningkatnya kompleksitas klien dan keragaman dalam lingkungan global yang berubah dengan cepat. Selan itu, organisasi ini juga harus memiliki kemampuan untuk merespon meningkatnya populasi, kebutuhan masyarakat, serta keragaman spiritual dalam masyarakat. Ada juga peningkatan penekanan pada kerjasama antarorganisasi sebagai cara untuk lebih memenuhi kebutuhan penduduk yang kurang beruntung. Teori Integral menawarkan peta untuk memandu manajer pada Human Services Organization dalam menangani interaksi organisasi yang kompleks ini yang pada saat yang sama harus menyelaraskan dengan misi mengatasi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan sosial. Manajemen Human Service Organization Tujuan dari organisasi pelayanan manusia adalah untuk meningkatkan kehidupan dan fungsi individu dalam keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, organisasi pelayanan manusia khususnya harus memodelkan fungsi efektif dalam lingkungan umum, lingkungan tugas, dan lingkungan internal. Kegiatan organisasi maka akan memberikan proses paralel dengan pekerjaan "klinis" dengan klien. Namun, mirip dengan organisasi lain, lembaga pelayanan manusia secara historis telah diselenggarakan secara birokratis. Kejadian lingkungan baru-baru ini yang mempertinggi kebutuhan untuk membuat perubahan dalam desain sistem. Ada pengakuan bahwa perubahan demografis global akan



Huma Service Organization Jurnal Administrasi Publik bulan Oktober 2016



menyebabkan sejumlah besar perubahan yang lebih kompleks, kebutuhan sosial yang lebih rumit karena mereka hidup lebih lama dengan penyakit kronis. Ini bertepatan dengan keprihatinan yang meningkat bahwa populasi yang paling rentan dengan beberapa masalah yang kompleks (termasuk orang tua, tunawisma, disabalitas, dan anak-anak yang terganggu emosionalnya) tidak dilayani oleh sistem pelayanan manusia terpisah saat ini. Akibatnya, literatur pekerjaan sosial tentang pelayanan manusia sudah mulai berbicara dengan kebutuhan organisasi dan staf mereka untuk berkolaborasi dengan organisasi lain, disiplin, dan masyarakat untuk mengurangi layanan duplikasi dan memberikan



pelayanan



yang



paling



efisien



dan



efektif



untuk



orang



yang



membutuhkan. Secara bersamaan, dalam upaya untuk mengobati orang secara holistik, profesi pekerjaan sosial menjadi semakin peduli dengan menangani aspek spiritual dari orang bersama dengan aspek bio-psiko-sosial. Secara singkat, teori manajemen integral ini berbicara bahwa organisasi pelayanan manusia atau human service organzation harus berkolaborasi dengan organisasi lainnya ataupun dengan masyarakat. Karena perubahan lingkungan yang semakin cepat dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks mendorong organisasi harus memiliki manajemen yang efektif dan efisien. Konsep integral manajemen sebernarnya cocok untuk organisasi yang bergerak di bidang sosial. Teori Integral relevan dengan pekerjaan sosial karena dalam teori ini termasuk lingkungan, masyarakat, budaya, dan mewujudkan perspektif yang benar-benar global. Bahkan, sebagai sebuah metateori, model Integral relevan untuk semua profesi. Karena studi organisasi sudah merupakan usaha transdisciplinary.



BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Metode Analisis Data Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, disusun, diinterprestasikan, dan dianalisis sehingga memberikan kesimpulan yang jelas dan objektif terhadap masalah yang ada yaitu mengenai analisis organisasi masyarakat yang ada di Indonesia dimana disini studi kasusnya adalah organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Orwil Jawa Barat. 3.2 Jenis Data dan Sumber Data



Huma Service Organization Jurnal Administrasi Publik bulan Oktober 2016



Penelitian menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu melalui wawancara langsung kepada pihak atau pegawai ICMI Orwil Jawa Barat. Selain itu, penelitian juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website ICMI Orwil Jawa Barat. Digunakan pula data pendukung yang diperoleh dari sumber lainnya. 3.3 Metode Pengumpulan Data 1. Obeservasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung di lokasi untuk memperoleh data yang akurat 2. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak ICMI Orwil Jawa Barat 3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas. 4. Penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan mempelajari berbagai literatur, buku, referensi, dan sebagainya yang digunakan dalam penelitian ini.



BAB IV PEMBAHASAN 4.1 Penjelasan Mengenai ICMI Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau yang biasa disebut dengan nama ICMI merupakan sebuah organisasi masyarakat merupakan ormas nasional yang berbadan hukum diakui oleh negara Indonesia. Berikut penjelasan lengkapnya. 1. Sejarah Banyak pendapat mengenai “terkucilnya Islam yang nyaris menyeluruh dari pemerintahan” dan “tidak ada dikotomi apapun yang benar-benar bersifat agama dan yang tidak” seolah-olah dimentahkan dengan lahirnya ICMI, Islam tidak lagi dikucilkan. Menurut Dawam Rahardjo, ide pendirian suatu organisasi seperti ICMI sudah lama beredar di kalangan cendekiawan Islam. Berawal dengan suatu pertemuan cendekiawan Muslim pertama tahun 1984 yang diselenggarakan oleh Majlis Ulama Indonesia, MUI, dua universitas Islam, dan 4 lembaga swadaya masyarakat, yang dimotori oleh Lembaga Studi Agama dan Filsafat, LSAF. Pada tahun 1987 dalam suatu pertemuan cendekiawan muslim di kampus Universitas Djuanda, Bogor, dalam “patronase” Letnan Jenderal, purnawirawan,



Huma Service Organization Jurnal Administrasi Publik bulan Oktober 2016



Alamsyah Ratu Perwiranegara, tercetus lagi gagasan untuk membentuk ikatan cendekiawan muslim. Karena inisiatif yang hampir sama muncul juga dari Makassar dan Surabaya maka diambil suatu jalan tengah “dibawah kepemimpinan sidang Letjen (purn.) Achmad Tirtosudiro” dan dibentuk sebuah forum dengan nama Forum Komunikasi Pembangunan Indonesia”, FKPI. Menurut Rahardjo inilah cikal-bakal sesungguhnya ICMI. Dengan begitu apa yang terjadi di Malang bulan Desember 1990 hanyalah suatu gerak terakhir dari seluruh proses di mana B. J. Habibie diangkat menjadi Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Pada 6 Desember 1990, masyarakat Indonesia menyaksikan sosok Presiden Suharto berpakaian tradisional santri, menabuh bedug menandai kongres pertama Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Untuk banyak kalangan Muslim Indonesia, peristiwa ini menandakan restu presiden kepada ICMI merupakan awal dari rangkaian pendekatan pemerintah terhadap masyarakat Muslim pada masa itu. Apakah restu ini hanya merupakan strategi oportunistik untuk mendapatkan dukungan orang Islam? Atau, seperti diungkapkan banyak anggota ICMI, apakah tindakan presiden lebih merupakan pengaruh oleh pengakuannya terhadap perubahan-perubahan besar pada masyarakat Indonesia, khususnya menguatnya kalangan Islam 2. Awal Berdirinya ICMI Ide awal Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia sangat sederhana. Bermula dari ide lima mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Pada awalnya, mereka merencanakan simposium cendekiawan muslim ini berlangsung pada tanggal 29, 30 September 1990, dan 1 Oktober 1990 dan mengundang B. J. Habibie sebagai pembicara. Lalu ide ini terus berkembang dan rencananya pun berubah. Jadwal simposium diundur dan pembicara serta pesertanya diperluas. Maka pembicaraan tentang ICMI pun semakin merebak. Pada tanggal 6-9 Desember 1990 di Malang, Jawa Timur, diadakan simposium cendekiawan yang dihadiri 500 peserta dengan tema “Membangun masyarakat Indonesia abad 21”. Simposium ini menghasilkan sebuah organisasi baru yaitu Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Pertemuan ini dibuka oleh Presiden Soeharto dan ditutup oleh Wakil Presiden Sudharmono. Para peserta pertemuan ini terdiri dari intelektual-intelektual muslim terkemuka di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pertemuan ini bukanlah hal yang mainmain.



Huma Service Organization Jurnal Administrasi Publik bulan Oktober 2016



3. Arti Cendekiawan Cendekiawan dalam arti intelektual mengandung syarat-syarat tertentu. Soedjatmoko contohnya, adalah seseorang yang tidak pernah lulus perguruan tinggi, namun ia diakui sebagai cendekiawan besar karena ia melahirkan tulisan ilmiah mengenai ide-ide sosial dan kemanusiaan. Cendekiawan tidak perlu seorang sarjana, bahkan sarjana sendiri belum tentu merupakan seorang cendekiawan. Kriteria cendekiawan yang umumnya disepakati salah satunya adalah, cendekiawan memiliki sikap dan visi intelektual yang mengatasi batas-batas disiplin, yang memiliki komitmen kuat pada kemanusiaan, harkat, nilai-nilai, aspirasi dan hati nurani yang memiliki sikap kritis dan mandiri. Dalam ART ICMI Bab I Pasal I, Cendekiawan muslim didefinisikan sebagai orang Islam yang peduli terhadap lingkungannya, terus menerus meningkatkan kualitas iman dan taqwa, kemampuan berpikir, menggali, memahami dan menrapkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan keagamaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan untuk diamalkan bagi terwujudnya masyarakat madani. 4. Tujuan dan Fungsi ICMI Saat pertama kali didirikan, ICMI diketuai oleh Prof. Dr. B. J. Habibie, selaku Menteri Negara Riset dan Teknologi. Hal ini sesuai dengan maksud didirikannya ICMI yaitu meningkatkan kemampuan umat Islam dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pilihan ini tepat karena penguasaan iptek akan menjadi faktor penentu bagi suksesnya pembangunan Indonesia di abad ke-21. Seperti tertulis dalam anggaran dasarnya, ICMI bertujuan mewujudkan tata kehidupan masyarakat madani yang diridhoi Allah subhanahu wata'ala dengan meningkatkan mutu keimanan dan ketaqwaan, pemahaman dan pengamalan ajaran Islam, kecendekiawanan dan peran serta cendekiawan muslim se-Indonesia. ICMI merupakan ormas yang berasaskan Islam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dalam berorganisasi, ICMI memiliki 3 sifat yakni ke-Islaman dan ke-Indonesiaan; keilmuan, kepakaran, kecendekiawanan, dan kebudayaan; serta keterbukaan, kebebasan, kemandirian, dan kekeluargaan. Dari perspektif politik, kehadiran ICMI ini memiliki pengertian strukturalistik. Dengan berhimpun dalam satu wadah, sumber daya intelektual dan spiritual akan memperkaya wahana dan infrastruktur umat Islam. Basis ini dengan sendirinya akan memberi



Huma Service Organization Jurnal Administrasi Publik bulan Oktober 2016



peluang untuk mengasah sumber-sumber kekuasaan agar menjadi kekuatan politik yang fungsional. Akses politik Islam akan menjadi semakin terlihat. ICMI diharapkan menjadi salah satu institusi yang memperkuat interaksi Islam sebagai kekuatan politik dengan birokrasi dan pembuat keputusan. Dari proses interaksi ini, diharapkan



keluar



kebijaksanaan-kebijaksanaan



yang



berguna



bagi



pembangunan



kesejahteraan umat dan peningkatan kualitas manusia serta pengembangan bidang spiritual. Menurut Emil Salim, ICMI merupaka wadah yang terbuka bagi seluruh intelektual Islam. Potensi cendekiawan muslim yang berasal dari aliran apapun, warna politik manapun, dari kelompok manapun, selama ia muslim dapat dihimpun dalam kesatuan cendekiawan muslim. Menurut Nurcholis Madjid, munculnya ICMI adalah akibat dari pertumbuhan masyarakat Islam di Indonesia. 5. Kegiatan-kegiatan ICMI Guna mewujudkan tujuannya dan dalam rangka menegakkan kebajikan, mencegah kemungkaran, ICMI menyelenggarakan kegiatan-kegiatan berikut: 1) Meningkatkan



mutu



komitmen



dan



pengamalan



keimanan-ketaqwaan,



kecendekiawanan, dan kepakaran para anggota melalui peningkatan pembelajaran dan koordinasi sistem jaringan informasi dan komunikasi di dalam maupun di luar negeri. 2) Mengembangkan pemikiran, menyelenggarakan penelitian dan pengkajian yang inovatif, strategis, dan antisipatif dalam rangka mempengaruhi kebijakan publik serta berupaya merumuskan dan memecahkan berbagai masalah strategis lokal, regional, nasional dan global. 3) Berperan aktif mengembangkan sistem pendidikan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat dan bangsa, khususnya umat Islam Indonesia. 4) Menyelenggarakan berbagai kegiatan pemberdayaan dan advokasi kebijakan di bidang sosial, ekonomi, hukum, danbudaya dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan martabat rakyat kecil dan kaum yang lemah guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5) Mempublikasikan dan mengkomunikasikan hasil-hasil pemikiran, penelitian, kajian, dan inovasi bekerjasama dengan berbagai kalangan, baik perorangan, lembaga, perhimpunan, pemerintah maupun swasta.



Huma Service Organization Jurnal Administrasi Publik bulan Oktober 2016



6. Struktur Organisasi ICMI Struktur Organisasi ICMI terdiri atas Organisasi Satuan (Orsat) dengan lingkup kecamatan, Organisasi Daerah (Orda) untuk lingkup Kabupaten/Kota, Organisasi Wilayah (Orwil) untuk tingkat Propinsi, dan Organisasi Pusat yang berskala nasional. Apabila disuatu daerah tertentu terdapat kasus khusus, maka untuk mempermudah pengaturan administrasi dan koordinasi dapat dibentuk Organisasi Wilayah. Jika diperlukan Badan Otonom, Batom ini dapat dibuat dan dipertanggungjawabkan kepada ketua koordinasi Batom sesuai dengan jenjang organisasinya. Batom adalah Badan Otonom milik ICMI yang melakukan kegiatan Usaha yang secara otonom untuk memajukan ICMI dan anggotanya yang didasari kepada transparansi dan akuntabilitas serta mempertanggungjawabkannya kepada pengurus ICMI sesuai dengan jenjang organisasi. ICMI adalah organisasi cendekiawan muslim yang mnghimpun berbagai unsur cendekiawan dari berbagai kalangan masyarakat. Untuk memelihara dan melestarikan persatuan dan kesatuan banga, ICMI melakukan kerjasama dengan pemerintah, organisasi cendekiawan lain, ormas-ormas, dan berbagai unsur kalangan masyarakat. 4.2 Perkembangan ICMI ICMI sebagai organisasi masyarakat juga mengalami kondisi pasang surut kadang mengalami peningkatan kadang ada masanya mengalami kemunduran. Hal ini sejalan dengan dinamika lingkungan yang terjadi. Perjalannan ICMI juga tidak terlepas dari perjalanan Indonesia dari masa ke masa. Integral manajemen yang disampaikan pada tinjaun pustaka bahwa organisasi harus berkolaborasi dengan organisasi lainnya untuk merespon berbagai perkembangan lingkungan nyata belum dilakukan oleh organisasi ICMI. Kedepannya untuk menghasilkan kinerja yang maksimal ICMI harus berkolaborasi dengan organisasi lainnya yang memiliki bidang atau tujuan yang sama.



BAB V KESIMPULAN



Huma Service Organization Jurnal Administrasi Publik bulan Oktober 2016



Keterbatasan Ketersediaan data yang terbatas mengakibatkan penulis mengalami kesulitan dalam menganalisis data. Oleh karena itu riset mendatang sebaiknya lebih meninjau lagi pada kelengkapan data sehingga analisis data akan lebih valid.



DAFTAR PUSTAKA http://www.icmi.or.id/organisasi/sejarah (diakses pada tanggal 24 Oktober 2016) Jurnal Integral Management and the Effective Human Service Organization. Heather Larkin. AQAL, Fall 2005, Vol. 1, No. 3 ©2004 INTEGRAL INSTITUTE Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan