Anggaran Sektor Publik [PDF]

Citation preview

Pengertian Anggaran Sektor Publik Perencanaan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari proses manajemen organisasi. Demikian juga, anggaran mempunyai posisi sangat penting. Anggaran mengungkapkan apa yang akan dilakukan di masa mendatang. Pemikiran strategis di setiap organisasi adalah proses di mana manajemen berpikir tentang pengintegrasian aktibitas ke arah tujuan organisasi. Semakin bergejolak lingkungan pasar, teknologi, dan ekonomi eksternal, manajemen akan didorong untuk menyusun strategi. Pemikiran strategis manajemen didokumentasikan dalam berbagai dokumen perencanaan. Keseluruhan proses diintegrasikan dalam prosedur penganggaran organisasi. Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Di dalam tampilannya, anggaran selalu menyertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu. Dampaknya adalah pemisahan penyusunan anggaran tahunan dan anggaran modal tahunan. a. Anggaran Negara dan Daerah APBN/APBD (Budget of state). b. Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP), yaitu anggaran usaha setiap BUMN/BUMD serta badan hukum publik atay gabungan publik-swasta Menurut National Committee on Governmental Accounting (NCGA) yang saat ini telah menjadi Governmental Accounting Standards Board (GASB), definisi anggaran adalah sebagai berikut: ... Rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Fungsi Anggaran Sektor Publik Anggaran befungsi sebagai berikut: 1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja 2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang 3. Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan dan bawahan 4. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja 5. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi 6. Anggaran merupakan instrumen politik 7. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal



Identifikasi Kebutuhan Anggaran Sebagai Alat



Anggaran digunakan sebagai alat untuk menetapkan kehendak



Perencanaan



pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (public figure) dengan jalan memanfaatkan sumber daya dan dana untuk mendukung kegiatan pembangunan jangka panjang dalam bentuk



Sebagai Alat



anggaran tahunan (annual budget) Anggaran dilakukan sebagai alat pengendalian yang efektif, sehingga



Pengendalian



harus dilakukan secara melekat (built in control) dalam tubuh



Sebagai Alat



organisasi atas berlangsungnya pelaksanaan kegiatan. Kinerja setiap pelaksanaan kegiatan dapat diukur dan dievaluasi



Evaluasi



secara periodik maupun insidentil, yaitu: (1) Apakah sudah sesuai dengan rencana kegiatan anggaran (2) Apakah tidak menyimbang dari peraturan perundangundangan (3) Apakah sudah dilaksanakan secara efisien dan efektif berdasarkan pembanding yang sejenis



Pengaruh dan Tujuan Anggaran Sektor Publik Anggaran dipengaruhi berbagai sistem politik, teori ekonomi, pendekatan manajemen, akuntansi, administrasi publik, berikut tabel di bawah ini akan memberikan gambara tentang posisi dan dampak pengaruh berbagai sistem terhadap anggaran sektor publik. Pendekatan Studi Anggaran Aspek Anggaran Disiplin Pengendalian Administrasi



Area Pembahasan Deskripsi pekerjaan administrasi pada tahap siklus



Akuntabilitas



Publik Politik



anggaran: di Departemen Keuangan dan BPK Hubungan antarlegislatif dan pemerintah, proses politik



Akuntansi Ekonomi



dalam menentukan alokasi sumber daya, dan konflik Audit efisiensi, akuntansi manajemen Efisien dalam alokasi, fungsi produksi, dan distribusi



Akuntansi Administrasi



Pengakuan biaya Aspek normatif dalam sistem manajemen modern,



Publik Politik



sentralisasi, dan desentralisasi Batasan organisasi pemerintah, batasan pengeluaran,



Ekonomi



privatisasi Pendekatan kebijakan fiskal, kerangka ekonomi dalam



Pengendalian Efisiensi



Pengendalian



Ekonomi



anggaran tahunan, pajak dan pengeluaran, serta distribusi



Karakteristik Anggaran Sektor Publik Karakteristik Anggaran Sektor Publik adalah sebagai berikut: 1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan nonkeuangan 2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun 3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan 4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran 5. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu Jenis-Jenis Anggaran 1. Line Item Budgeting Line Item Budgeting adalah penyusunan anggaran yang didasarkan pada dan dari mana dana berasal dan untuk apa dana tersebut digunakan. 2. Incremental Budgeting Incremental Budgeting adalah sistem anggaran belanja dan pendapatan yang memungkinkan revisi selama tahun berjalan, sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode tahun yang akan datang. 3. Planning Programming Budgeting System Planning Programming Budgeting System adalah suatu proses perencanaan, pembuatan program, dan penganngaran, yang didalamnya terkandung identifikasi tujuan organisasi atas permasalahan yang mungkin timbul. 4. Zero Based Budgeting (ZBB) Zero Based Budgeting merupakan sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan pada apa yang telah dilakukan di masa lalu. Setiap kegiatan akan dievaluasi secara terpisah. Ini berarti berbagai program dikembangkan dalam visi tahun yang bersangkutan. Tiga langkah penyusunan ZBB adalah :  Identifikasi unit keputusan.  Membangun paket keuptusan.  Mereview peringkat paket keputusan. 5. Performance Budgeting Performance Budgeting adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada ‘output’ organisasi dan berkaitan sangat erat dengan Visi, Misi, dan Rencana Strategis Organisasi. Prinsip-Prinsip Penganggaran



1. Demokratis, mengandung makna bahwa anggaran negara (di pemerintahan Pusat maupun di pemerintahan Daerah), baik yang berkaitan dengan pendapatan maupun yang berkaitan dengan pengeluaran, harus ditetapkan melalui suatu proses yang mengikutsertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat, selain harus dibahas dan mendapatkan persetujuan dari lembaga perwakilan rakyat. 2. Adil, berarti bahwa anggaran negara haruslah diarahkan secara optimum bagi kepentingan orang banyak dan secara proporsional, dialokasikan bagi semua kelompok dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. 3. Transparan, yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran negara harus diketahui tidak saja oleh wakil rakyat, tetapi juga oleh masyarakat umum. 4. Bermoral Tinggi, berarti bahwa pengelolaan anggaran negara harus berpegang pada peraturan perundangan yang berlaku, dan juga senantiasa mengacu pada etika dan moral yang tinggi. 5. Berhati-hati, berarti bahwa pengelolaan anggaran negara harus dilakukan secara berhati-hati, karena jumlah sumber daya yang terbatas dan mahal harganya. Hal ini semakin terasa penting jika dikaitkan dengan unsur hutang negara. 6. Akuntabel, berarti bahwa pengelolaan keuangan negara



haruslah



dapat



dipertanggungjawabkan setiap saat secara intern maupun ekstern kepada rakyat. Selain keenam prinsip di atas, seperti telah dikemukakan, secara fundamental terdapat prinsip ‘the 3Es’, yaitu bahwa pengelolaan anggaran negara haruslah senantiasa mencapai tingkat efisiensi, efektivitas, serta ekonomis yang relatif tinggi. Pada dasarnya, keseluruhan prinsipprinsip di atas harus dapat diakomodasi secara utuh dalam suatu sistem penganggaran. Namun, sesuai perkembangan jamannya, sistem penganggaran harus mampu mengakomodasi dinamika prinsip-prinsip tersebut di atas. Pendekatan Penganggaran Sektor Publik 



Pendekatan Fungsional



Kerangka pikir Systems of National Accounts telah merekomendasi pandangan pembatasan karakter anggaran sebagai berikut: a. Kemandirian penyelenggaraan fungsi pemerintahan b. Diawali dengan batasan kemampuan pemerintah



menanggung



pengeluaran



kesejahteraan masyarakat. Apabila seluruhnya, pemerintah memegang kenadli penuh. Apabila sebagian, pemerintah bekerja dalam mekanisme kolaborasi. Kondisi akan berpengaruh terhadap proses penyusunan anggaran dari berbagai kepentingan formal, kepentingan hukum, dan kepetnigan legislatif.



Jadi dapat disimpulkan bahwa kesuksesan pelaksanaan anggaran ditentukan oleh 3 hal: pertama, kebijakan keuangan secara menyeluruh ditentukan oleh lembaga setingkat departemen atau lembaga pelaksana tertinggi; kedua, kesuksesan anggaran sangat ditentukan oleh dukungan politis berbagai lembaga; dan ketiga, akurasi perencanaan, terutama penganggaran, dipengaruhi oleh teknik review prakiraan anggaran. Faktor Penentu Efektifnya suatu anggaran Kebijakan a. Pendapatan Tingkat Pengangguran dan b. c. d. e.



Infansi Kebijakan Nilai Tukar Kebijakan Moneter Kebijakan Fiskal Mobilisasi Sumber



Daya f. Tingkat Pertumbuhan



Faktor Penentu Efektifnya suatu Anggaran Kelembagaan Anggaran a. Konsultasi dan a. Tehnik Perhitungan Prakiraan Koordinasi Antar unit kerja b. Koordinasi di dalam unit



Pendapatan dan Pengeluaran b. Fleksibilitas dalam Fiskal c. Tingkat Pengeluaran yang Diharapkan d. Fasilitas Dalam Permberlakuan



kerja c. Birokrasi d. Pertimbangan Non Ekonomi e. Kapabilitas Administrasi



Pengeluaran g. Pengeluaran Investasi h. Subsidi i. Defisit Anggaran



e. f. g. h. i.



Tingkat Pajak Batasan Proses Anggaran Waktu Informasi Manajemen Keuangan Waktu yang salah: Dalam



melepaskan Dana j. Biaya yang Terlalu Besar k. Kurangnya Fleksibilitas dalam Menggunakan Dana l. Hambatan Sumber Daya Manusia







Pendekatan Pengambilan Keputusan Pengambilan



keputusan



anggaran



dapat



dibedakan



menjadi



rasional



dan



penyesuaian /bertahap, dimana rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Perbedaan Keterkaitan Tipe pendekatan



Perbedaan Pendekatan Pengambilan Keputusan Rasional Penyesuaian/Bertahap Teori ekonomi yang Konsep pluralis pemerintahan yang tradisional Pendekatan tujuan dan



demokratis Proses penyesuaian antar individu dan



pengukuran alternatif tujuan



kelompok yang mempunyai nilai ekonomi dan tingkat kekuasanaan yang



Kritik



Survei alternatif tidak



berbeda Proses negosiasi akan menjadi dasar



dimungkinkan.



pengambilan keputusan dan kompromi



Keputusan akan mengurangi



tujuan menjadi dasar penilaian prestasi



proses penyesuaian dan ditentukan melalui proses politik Evaluasi Anggaran Kegunaan evaluasi perkiraan pendapatan dan pengeluaran anggaran tahun beralan adalah sebagai titik awal untuk menetukan anggaran tahun yang akan datang. Disini perubahan diharapkan tidak terlalu banyak, karena perubahan yang terlalu banyak akan menunjukkan kelemahan fundamental proses penganggaran. Jadi dalam proses evaluasi anggaran, fokus penganggaran adalah margin atau perubahan yang pernah dilakukan di tahun lalu. Apabila margin tersebut masih dibawah tahun lalu, maka akan muncul pertanyaan ‘apakah bisa ditunda ke anggaran tahun depan ?’ ini berarti proses evaluasi anggaran memang diperlukan, bukan hanya untuk pemenuhan program mendesak yang muncul di tahun berjalan, tetapi juga persiapan untuk penyusunan anggaran tahun depan. Penambahan anggaran sebagai hasil evaluasi harus tetap konsisten untuk mengurangi konflik dan prinsip konsevatisme (ketidakpastian). Kelebihan alokasi anggaran tahunan seringkali terjadi. Demikian juga, kekurangan alokasi anggaran sering juga dirasakan di berbagai sektor. Akibatnya, diperlukan tindakan konservatif yang berwawasan ke depan.