Kel 2 (Perkembangan Anggaran Sektor Publik) [PDF]

Citation preview

PERKEMBANGAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK MAKALAH



Makalah ini disusun sebagai syarat memenuhi salah satu tugas mata kuliah Manajemen Keuangan Sektor Publik



DISUSUN OLEH: DEWI NUR AZIZAH



(11870521932)



DIRA YEFRI AMALIA



(11870521757)



DONI ALSANDI



(11870513699)



ELVA FEBIOLA



(11870521874)



FAIZULLAH



(11870512476)



HUSNI FAHMI



(11870513688)



IKHLASUL AMAL



(11870513710)



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA KOTA PEKANBARU



2020



ii



KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Perkembangan Anggaran Sektor Publik” ini tepat pada waktunya yang mana makalah ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Manajemen Keuangan Sektor Publik. Dalam penyusunan makalah ini, penulis menerima bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Bapak Afrizal, S.Sos., M.Si., selaku dosen mata kuliah Manajemen Keuangan Sektor Publik 2. Ayah dan Ibu selaku orang tua yang telah memberikan dukungan moral dan materil 3. Serta semua pihak yang telah membantu hingga makalah ini terselesaikan Sebagai manusia biasa, penulis tentunya menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih ada banyak hal yang merupakan suatu kekurangan yang mungkin saat ini belum dapat penulis sempurnakan, maka dari itu dengan penuh keikhlasan penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang mana bertujuan untuk menjadi suatu pelengkap makalah ini di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga makalah ini bermanfaat bagi para pembacanya, karena dengan membaca saja itu merupakan suatu kepuasan tersendiri bagi penulis. Dan semoga dengan adanya makalah ini para pembaca lebih terpacu untuk mengembangkan potensi diri yang ada.



Pekanbaru, Mei 2020



Penulis i



DAFTAR ISI



Halaman KATA PENGANTAR...............................................................................................................i DAFTAR ISI.............................................................................................................................ii BAB I: PENDAHULUAN........................................................................................................1 1.1 Latar Belakang.......................................................................................................1 1.2 Rumusan Masalah.................................................................................................2 1.3 Tujuan Penulisan...................................................................................................2 1.4 Manfaat Penulisan.................................................................................................2 BAB II: PEMBAHASAN.........................................................................................................3 2.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik......................................................................3 2.2 Fungsi Anggaran Sektor Publik.............................................................................4 2.3 Prinsip Anggaran Sektor Publik............................................................................5 2.4 Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik.......................................................................6 2.5 Perkembangan Anggaran Sektor Publik................................................................7 BAB III: PENUTUP...............................................................................................................14 3.1 Kesimpulan..........................................................................................................14 3.2 Saran....................................................................................................................14 DAFTAR PUSTAKA.............................................................................................................15



ii



iii



BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam menjalankan dan melaksanakan aktivitas operasionalnya, suatu perusahaan maupun instansi pemerintah diharuskan memiliki tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Oleh karena itu, setiap perusahaan dan instansi pemerintah dituntut agar mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya secara optimal. Pengalokasian sumber dana harus direncanakan secara efektif dan sebaik mungkin dan penggunaannya harus diawasi supaya hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan perusahaan maupun instansi pemerintah. Anggaran yang disusun tanpa memperhatikan kondisi internal dan eksternal lingkungan instansi pemerintah tidak dapat dijadikan sebagai pedoman kegiatan dan sebagai alat kontrol organisasi. Dengan demikian, dikhawatirkan angka-angka proyeksi yang dibuat akan menyesatkan dan membawa organisasi ke arah yang salah. Perubahan yang berkesinambungan merupakan cara yang paling efektif untuk menuju masa depan organisasi yang lebih baik. Anggaran akan memberikan kerangka bagi organisasi tersebut sehingga cara kerja atasan dan bawahan akan lebih terstruktur, karena segala tindakan yang akan diambil selalu mempertimbangkan batasan-batasan yang ada. Dengan melibatkan berbagai pihak, baik atasan maupun bawahan yang secara umum berperan aktif dalam penyusunan anggaran, organisasi atau instansi pemerintah dapat mencari cara yang paling baik untuk meraih tujuan yang diinginkan, melihat peluangpeluang yang dimiliki organisasi untuk dapat meningkatkan produktivitas serta mempersiapkan diri untuk mengatasi beragam kesulitan, baik didalam maupun diluar organisasi. Dengan adanya tuntutan instansi pemerintah daerah dalam menyusun anggaran yang mengutamakan kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan komunikasi antara atasan dan bawahan untuk saling memberikan informasi terutama yang bersifat informasi lokal karena bawahan lebih mengetahui kondisi langsung pada bagiannya. Disamping memberikan informasi kepada atasan, bawahan juga harus ikut serta dalam penyusunan anggaran. Pihak-pihak inilah yang akan memainkan peranan penting dalam mempersiapkan dan mengevaluasi berbagai alternatif dari partisipasi 1



dalam proses penyusunan anggaran. Dengan penyusunan anggaran yang tepat maka gambaran keseluruhan dari rencana kegiatan operasional perusahaan dalam jangka waktu tertentu menjadi jelas. 1.2 Rumusan Masalah Dari beberapa uraian yang penulis kemukakan pada bagian latar belakang, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut. 1.2.1



Apa yang dimaksud dengan anggaran sektor publik?



1.2.2



Apa saja fungsi-fungsi anggaran sektor publik?



1.2.3



Apa saja prinsip-prinsip anggaran sektor publik?



1.2.4



Apa saja jenis-jenis anggaran sektor publik?



1.2.5



Bagaimana perkembangan anggaran sektor publik?



1.3 Tujuan Penulisan Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui tujuan penulisan sebagai berikut. 1.3.1



Untuk mengetahui pengertian anggaran sektor publik.



1.3.2



Untuk mengetahui fungsi-fungsi anggaran sektor publik.



1.3.3



Untuk mengetahui prinsip-prinsip anggaran sektor publik.



1.3.4



Untuk mengetahui jenis-jenis anggaran sektor publik.



1.3.5



Untuk mengetahui perkembangan anggaran sektor publik.



1.4 Manfaat Penulisan Adapun manfaat yang dapat diambil dari penyusunan makalah ini adalah sebagai berikut: 1.4.1



Manfaat Teoritis 1. Penyusunan makalah ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada pihak lain yang berkepentingan. 2. Sebagai acuan dan pertimbangan bagi penyusunan makalah selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan perkembangan anggaran sektor publik.



1.4.2



Manfaat Praktis 1. Bagi publik, diharapkan dapat menjadi bahan acuan serta penjelasan mengenai anggarna sektor publik khususnya dalam hal perkembangannya.



2



2. Bagi penulis, diharapkan dapat menerapkan ilmu yang diperoleh penulis dan meningkatkan kesadaran bahwa memahami bagaimana anggaran sektor publik itu penting. BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik Istilah sektor publik memiliki pengertian yang beragam, hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum, dan sosial) memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Menurut Mardiasmo (2011:2) dari sudut pandang ilmu ekonomi, pengertian sektor publik dapat dipahami sebagai “...suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik”. Jadi, sektor publik merupakan suatu wadah pemerintah untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan segala aktivitasnya sektor publik menyusun seluruh kegiatan dan program kerja dalam sebuah anggaran. Pengertian anggaran sektor publik menurut Indra Bastian (2013:69) yaitu “Anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter”. Menurut Mahmudi (2016:59) pengertian anggaran sektor publik adalah “...blue print organisasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta masa depan yang akan diwujudkan”. Menurut Nordiawan dan Hertianti (2012:70) mendefinisikan anggaran sektor publik sebagai berikut: “Anggaran sektor publik dapat dikatakan sebagai sebuah rencana finansial yang menyatakan hal-hal berikut: 1. Rencana-rencana organisasi sektor publik untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan. 2. Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut. 3. Perkiraan sumber-sumber yang akan menghasilkan pemasukan serta besarnya pemasukan tersebut”. 3



Sementara itu, Mardiasmo (20011:15) menjelaskan pengertian anggaran sektor publik yaitu “Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program dan dibiayai dengan uang publik”. Dapat disimpulkan bahwa anggaran sektor publik merupakan rencana finansial yang menyatakan rincian seluruh aspek kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi sektor publik, yang direpresentasikan dalam bentuk rencana pendapatan dan pengeluaran yang dinyatakan dalam satuan moneter dan didanai dengan uang publik. 2.2 Fungsi Anggaran Sektor Publik 2.2.1



Anggaran sebagai Alat Perencanaan (Planning Tool) Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemeintah, beberapa biaya yang dibutuhkan dan beberapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.



2.2.2



Anggaran sebagai Alat Pengendalian (Control Tool) Anggaran sebagai instrument pengendalian digunakan untuk menghindari adanya over spanding, underspending dan salah sasaran (misappropriation) dalam mengoprasikan anggaran pada bidang lain yang bukan prioritas. Anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran. Anggaran sektor publik dapat digunakan untuk mengendalikan (membatasi kekuasaan) eksekutif. Selain itu anggaran digunakan untuk memberi informasi dan meyainkan legislatif bahwa pemerintah bekerja secara efektif dan efisien tanpa adanya korupsi.



2.2.3



Anggaran sebagai Alat Kebijakan Fiscal (Fiscal Tool) Anggaran sebagai alat kebijakan fiscal pemerintah digunakan



untuk



menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasi kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. 2.2.4



Anggaran sebagai Alat Politik (Political Tool) Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan pada sektor publik merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk keentingan tertentu. Anggaran bukan sekedar masalah teknis akan tetapi lebih 4



merupakan alat politik. Oleh Karena itu pembuatan anggaran publik membutuhkan kemampuan berpolitik. Manajer publik harus sadar sepenuhnya bahwa kegagalan dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui dapat menjatuhkan



kepemimpinan



atau



paling



tidak



menurunkan



kredibilitas



pemerintah. 2.2.5



Anggaran sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (Coordination And Communication Tool) Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintah. Anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Setiap unit kerja pemerintah terlibat dalam proses penyusunan



anggaran. Anggaran publik merupakan koordinasi antar bagian



dalam pemerintahan. Anggaran publik disusun untuk mendeteksi terjadinya inkonsistensi unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. 2.2.6



Anggaran sebagai Alat Penilaian Kerja (Performance Measurement Tool) Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan kinerja. Kinerja para eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan beberapa yang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.



2.2.7



Anggaran sebagai Alat Motivasi (Motivation Tool) Anggaran dapat digunakan



sebagai alat untuk memotivasi manajer dan



stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 2.2.8



Anggaran sebagai Alat Untuk Menciptakan Ruang Publik (Public Sphere) Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh cabinet, birokrat dan DPR/DPRD. Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan berbagai orgnisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam peanggaran publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran pemerintah untuk kepentingan mereka. Kelompok lain dari masyarakat yang kurang teroganisasi akan mempercayakan aspirasinya melalui proses politik yang ada. Jika tidak ada suara mereka, maka mereka akan mengambil tindakan dngan jalan lain seperti dengan tindakan massa, melakukan boikot, vandalism dan sebagainya. 5



2.3 Prinsip Anggaran Sektor Publik 2.3.1



Otorisasi Oleh Badan Legislatif Dalam menetapkan suatu anggaran keuangan negara atau anggaran sektor publik, anggaran tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan otorisasi dari pihak legislatif sebelum akhirnya berada pada eksekutif dan akhirnya melakukan pembelanjaan pada anggaran tersebut.



2.3.2



Komprehensif Anggaran yang dibuat haruslah menunjukkan semua penerimaan dan juga pengeluaran pemerintah. Maka dari itu, adanya dana atau anggaran non budgetair pada hakikatnya mengingkari prinsip anggaran yang sifatnya komprehensif.



2.3.3



Keutuhan Anggaran Selanjutnya adalah prinsip keutuhan anggaran, yakni semua penerimaan dan belanja pemerintah haruslah terhimpun di dalam dana umum.



2.3.4



Nondiscretionery Appropriation Artinya yang disetujui oleh pihak dewan legislatif harus bisa dimanfaatkan secara ekonomis, efektif dan efisien.



2.3.5



Periodik Anggaran adalah suatu proses yang sifatnya periodik, dapat tahunan ataupun multitaunan.



2.3.6



Akurat Estimasi anggaran seharusnya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi, yang mana ini menyebabkan pembengkakkan dan pemborosan serta inefesiensi anggaran yang mana bisa menyebabkan munculnya understimate pendapatan dan juga over estimate pengeluaran.Ini juga berarti anggaran yang ditulis benar-benar tepat dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan.



2.3.7



Jelas Dalam melakukan penganggaran, anggaran harusnya dibuat secara sederhana, dapat dipahami masyarakat dan juga tidak membuat bingung orang lain dalam membacanya.



2.3.8



Diketahui Publik Prinsip selanjutnya adalah, anggaran yang dibuat haruslah disebar luaskan atau dengan kata lain diinformasikan kepada masyarakat luas dan terdapat kemudahan untuk mengaksesnya. 6



2.4 Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik 2.4.1



Anggaran Operasional (Operation/Recurrent Budget) Anggaran operasional berisi perencanaan tentang kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang termasuk dalam anggaran operasional adalah belanja rutin. Belanja rutin (recurrent expenditure) merupakan pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset pemerintah. Contoh anggaran operasional adalah Belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasi dan Pemeliharaan.



2.4.2



Anggaran Modal/Investasi (Capital/Investment Budget) Belanja investasi/modal manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan menambah aset atau kekayaan pemerintah, serta menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. Anggaran menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap. Meskipun demikian, pemerintah tidak mungkin untuk memenuhi permintaan seluruh stakeholder. Pemerintah harus memiliki prioritas untuk menggunakan finansial yang dikuasainya dengan syarat untuk kepentingan publik.



2.5 Perkembangan Anggaran Sektor Publik Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya menjadi instrumen kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Hal tersebut tercermin dalam komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan masyarakat yang diharapkan. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran merupakan proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk setiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategi telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi dan perencanaan strategi yang telah dibuat. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun.



7



Rendahnya kualitas pelayanan public merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perbaikan pelayanan publik merupakan salah satu harapan masyarakat, namun dalam perjalanannya ternyata tidak mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan model manajemen publik tradisional menuju system manajemen publik modern yang memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pencapaian kinerja dan akuntabilitas manajer publik. Penerapan konsep New Public Management dapat dipandang sebagai suatu bentuk modernisasi atau reformasi manajemen dan administrasi publik, depolitisasi kekuasaan atau desentralisasi wewenang yang mendorong demokrasi, terutama dalam hubungan antara pemerintah dengan masayarakat. Dalam perkembangannya, mekanisme birokrasi menjadi mekanisme yang sangat penting karena besarannya semakin meningkat. Mekanisme birokrasi itu sendiri mempunyai instrument yang disebut system penganggaran yang berfungsi sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya dalam bentuk barang dan jasa yang ada ke masyarakat. Sesuai perkembangan sistem administrasi publik itu sendiri dan tuntutan masyarakat dalam konteks sistem sosial serta politik tertentu, sistem penganggaran dapat berkembang. Pada dasarnya terdapat beberapa jenis pendekatan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik. Secara garis besar terdapat dua pendekatan utama dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik yang memiliki perbedaan mendasar, yaitu sebagai berikut. 2.5.1



Anggaran Tradisional atau Anggaran Konvensional Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang banyak digunakan di negara berkembang dewasa ini. Terdapat dua ciri utama dari pendekatan anggaran tradisional ini, yaitu: 1. Cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan incrementalism Anggaran tradisional bersifat incrementalism berarti hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang mendalam. Masalah utama anggaran tradisional adalah berkaitan dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep value for money. 2. Struktur dan susunan anggaran yang bersifat line-item Struktur anggaran ini didasarkan atas dasar sifat (nature) dari penerimaan dan pengeluaran. Metode line-item budget tidak memungkinkan 8



untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang telah ada dalam struktur anggaran, walaupun sebenarnya secara riil item tertentu sudah tidak relevan lagi untuk digunakan dalam periode sekarang. Penyusunan anggaran dengan menggunakan struktur line-item dilandasi alasan adanya orientasi sistem anggaran yang dimaksudkan untuk mengontrol pengeluaran. Adapun beberapa kelemahan dari metode anggaran tradisional antara lain: 1. Hubungan yang tidak memadai antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. 2. Pendekatan incremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektifitasnya. 3. Lebih berorientasi pada input daripada output, yang menyebabkan anggaran tradisional tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat kebijakan dan pilihan sumber daya, atau memonitor kinerja. 4. Sekat-sekat antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai, sehingga berpeluang menimbulkan konflik, overlapping, kesenjangan dan persaingan antar departemen. 5. Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal/investasi. 6. Sentralisasi penyiapan anggaran, ditambah dengan informasi yang tidak memadai menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran. Sebagai akibatnya adalah munculnya budget padding atau budgetary slack. 7. Persetujuan anggaran yang terlambat, sehingga gagal memberikan mekanisme pengendalian untuk pengeluaran yang sesuai, seperti seringnya dilakukan revisi anggaran dan manipulasi anggaran. 2.5.2



Pendekatan New Public Management Sejak pertengahan tahun 1980-an telah terjadi perubahan manajemen sektor publik menjadi model sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Perubahan tersebut telah mengubah peran pemerintah terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Paradigma baru yang muncul dalam manajemen sektor publik tersebut adalah pendekatan New Public Management.



9



Pada tahun 1980-an model New Public Management mulai dikenal dan kembali populer tahun 1990-an.



New Public Management berfokus pada



manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi kebijakan.



Penggunaan



paradigma



New



Public



Management



tersebut



menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah di antaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya (cost cutting), dan kompetisi tender. Salah satu model pemerintahan di era New Public Management adalah model pemerintahan yang diajukan oleh Osborne dan Gaebler (1992) yang tertuang dalam pandangannya yang dikenal dengan konsep “reinventing government”. Perspektif baru pemerintah menurut Osborne dan Gaebler tersebut adalah: 1. Pemerintahan Katalis : fokus pada pemberian pengarahan bukan produksi pelayanan publik. Pemerintah harus menyediakan beragam pelayanan publik, tetapi tidak harus terlibat secara langsung dengan proses produksinya (producing). Produksi pelayanan publik oleh pemerintah harus dijadikan sebagai pengecualian, dan bukan keharusan, pemerintah hanya memproduksi pelayanan publik yang belum dapat dilakukan oleh pihak non-pemerintah. 2. Pemerintah Milik Masyarakat : memberdayakan masyarakat daripada melayani. Pemerintah sebaiknya memberikan wewenang kepada masyarakat sehingga mereka mampu menjadi masyarakat yang dapat menolong dirinya sendiri (self-help community). 3. Pemerintah Yang Kompetitif : menyuntikkan semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik. Kompetisi adalah satu-satunya cara untuk menghemat biaya sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan kompetisi, banyak pelayanan publik yang dapat ditingkatkan kualitasnya tanpa harus memperbesar biaya. 4. Pemerintah Yang Digerakkan Oleh Misi : mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi. 5. Pemerintah Yang Berorientasi Hasil : membiayai hasil bukan masukan. Pada pemerintah tradisional, besarnya alokasi anggaran pada suatu unit kerja ditentukan oleh kompleksitas masalah yang dihadapi. Semakin kompleks masalah yang dihadapi, semakin besar pula dana yang dialokasikan. 6. Pemerintah Berorientasi Pada Pelanggan : memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan



birokrasi.



Pemerintah



tradisional



seringkali



salah



dalam 10



mengidentifikasikan



pelanggannya.



Penerimaan



pajak



memang



dari



masyarakat dan dunia usaha, tetapi pemanfaatannya harus disetujui oleh DPR/DPRD.



Akibatnya,



pemerintah



seringkali



menganggap



bahwa



DPR/DPRD dan semua pejabat yang ikut dalam pembahasan anggaran adalah pelanggannya. 7. Pemerintahan Wirausaha : mampu menciptakan pendapatan dan tidak sekedar



membelanjakan.



Pemerintah



daerah



wirausaha



dapat



mengembangkan beberapa pusat pendapatan, misalnya: BPS dan Bappeda, yang dapat menjual informasi tentang daerahnya kepada pusat-pusat penelitian (BUMN/BUMD) pemberian hak guna usaha yang menarik kepada para pengusaha dan masyarakat, seperti misalnya penyertaan modal, dan lainlain. 8. Pemerintah Antisipatif : berupaya mencegah daripada mengobati. Pemerintah tradisonal yang birokratis memusatkan diri pada produksi pelayanan publik untuk memecahkan masalah publik. 9. Pemerintah Desentralisasi : dari hierarkhi menuju partisipatif dan tim kerja. Pada saat sekarang perkembangan teknologi sudah sangat maju, kebutuhan/ keinginan masyarakat dan bisnis sudah semakin kompleks, dan staf pemerintah sudah banyak yang berpendidikan tinggi. Sekarang ini, pengambilan keputusan harus digeser ke tangan masyarakat, asosiasi-asosiasi, pelanggan, dan lembaga swadaya masyarakat. 10. Pemerintah Berorientasi Pada (Mekanisme) Pasar : mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar (sistem insentif) dan bukan dengan mekanisme administratif (sistem prosedur dan pemaksaan). Ada dua cara alokasi sumberdaya, yaitu mekanisme pasar dan mekanisme administratif. Dari keduanya, mekanisme pasar terbukti sebagai yang terbaik dalam mengalokasi sumberdaya. Pemerintah tradisional menggunakan mekanisme administratif yaitu menggunakan perintah dan pengendalian, mengeluarkan prosedur dan definisi baku dan kemudian memerintahkan orang untuk melaksanakannya (sesuai dengan prosedur tersebut). Pemerintah wirausaha menggunakan mekanisme pasar yaitu tidak memerintahkan dan mengawasi tetapi mengembangkan dan menggunakan sistem insentif agar orang tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan masyarakat.



11



Munculnya konsep NPM berpengaruh langsung terhadap konsep anggaran publik. Salah satu pengaruhnya adalah terjadinya perubahan sistem anggaran dari model anggaran tradisional menjadi anggaran yang lebih berorientasi pada kinerja. Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul beberapa teknik penganggaran sektor publik, misalnya Teknik Anggaran Kinerja (Performance Budgeting), Zero Based Budgeting (ZBB), dan Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS). 1. Anggaran Kinerja Pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayan publik. Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematik dan rasional dalam proses pengambilan keputusan. Anggaran kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Oleh karena itu, anggaran digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penilaian kinerja didasarkan pada pelaksanaan value for money dan efektivitas anggaran. Pendekatan ini cenderung menolak pandangan anggaran tradisional yang menganggap bahwa tanpa adanya arahan dan campur tangan, pemerintah akan menyalahgunakan kedudukan mereka dan cenderung boros (overspending). 2. Zero Based Budgeting (ZBB) Konsep Zero Based Budgeting dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada sistem anggara tradisional. Penyusunan anggaran dengan menggunakan konsep Zero Based Budgeting dapat menghilangkan incrementalism dan line-item karena anggaran diasumsikan mulai dari nol (zero-base). ZBB tidak berpatokan pada anggaran tahun lalu untuk menyusun anggaran tahun ini, namun penentuan anggaran didasarkan pada kebutuhan saat ini. Zero Based Budgeting memiliki keunggulan dan kelemahan, diantaranya: a. Kelebihan 12



1) Jika ZBB dilaksanakan dengan baik maka dapat menghasilkan alokasi sumber daya secara lebih efisien 2) ZBB berfokus pada value for money 3) Mempermudah untuk mengidentifikasi terjadinya inefisiensi dan ketidakefektivan biaya 4) Meningkatkan pengetahuan dan motivasi staf dan manajer b. Kelemahan 1) Prosesnya memakan waktu lama, terlalu teoritis, dan tidak praktis 2) ZBB cenderung menekankan manfaat jangka pendek 3) Implementasi ZBB membutuhkan teknologi yang maju 4) Masalah besar yang dihadapi ZBB adalah pada proses meranking dan mereview paket keputusan 3. Planning, Programming, And Budgeting System (PPBS) PBBS merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada output dan tujuan dengan penekanan utamanya adalah alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi. PBBS ini ditujukan untuk membantu manajemen pemerintah dalam membuat keputusan alokasi sumber daya secara lebih baik. Adapun kelebihan dan kelemahan PBBS, sebagai berikut. a. Kelebihan 1) Memudahkan



dalam



pendelegasian



tanggung



jawab



dari



manajemen puncak ke manajemen menengah. 2) Dalam jangka panjang dapat mengurangi beban kerja. 3) Memperbaiki kualitas pelayanan melalui pendekatan sadar biaya dalam perencanaan program. 4) Lintas departemen sehingga dapat meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antar departemen. b. Kelemahan 1) PBBS membutuhkan sistem informasi yang canggih, ketersediaan data, dan staf yang memiliki kapabilitas tinggi. 2) Implementasi PBBS membutuhkan biaya yang besar. 3) PBBS sulit untuk diimplementasikan. 4) PBBS mengabaikan realitas politik dan realitas organisasi sebagai kumpulan manusia yang kompleks. 13



BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Penganggaran sektor publik merupakan proses yang sangat vital bagi organisasi sektor publik. Anggaran politik penting sebab anggaran membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat. Anggaran merupakan instrument kebijakan fiscal pemerintah untuk mempengaruhi keadaan ekonomi melalui kebijakan pengeluaran dan perpajakan. Dengan anggaran, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya yang langka untuk menggerakkan



pembangunan



sosial



ekonomi,



menjamin



kesinambungan



dan



meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan yang penting lagi, anggaran merupakan sarana untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah terhadap publik. Anggaran publik terdiri dari anggaran operasional dan anggaran modal. Anggaran operasional adalah pengeluaran yang dilakukan secara rutin dan tidak menambah kekayaan serta manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran. Sedangkan anggaran modal manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan menambah kekayaan. Dalam menyusun anggaran sektor publik terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan New Public Management. Pendekatan tradisional memiliki ciri utama lineitem dan incrementaism. Pendekatan NPM dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan dari sistem tradisional. Anggaran dengan pendekatan NPM terdiri dari beberapa jenis, yaitu anggaran kinerja, ZBB dan PPBS. Beberapa jenis anggaran tersebut perlu dikaji lebih mendalam sebelum diaplikasikan, karena pada masing – masing jenis anggaran tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan. Penerapan sistem anggaran perlu mempertimbangkan aspek sosial, kultural dan kesiapan teknologi yang dimiliki oleh pemerintah. 3.2 Saran Dengan adanya tuntutan instansi pemerintah daerah dalam menyusun anggaran yang mengutamakan kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan 14



komunikasi antara atasan dan bawahan untuk saling memberikan informasi. Disamping memberikan informasi kepada atasan, bawahan juga harus ikut serta dalam penyusunan anggaran. Maka dari itu, dengan penyusunan anggaran yang tepat maka diharapkan gambaran keseluruhan dari rencana kegiatan operasional perusahaan dalam jangka waktu tertentu menjadi jelas.



DAFTAR PUSTAKA



Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga Cholis Madjid, Noor dan Hasan Ashari. 2013. Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Kasus Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan). Kementerian Keuangan Republik Indonesia: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Mahsun, Moh., dkk. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset Nordiawan, Deddi. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat Nurkholis, dan Moh. Khusaini. 2019. Penganggaran Sektor Publik. Malang: UB Press



15