APBN Tahun 2012 [PDF]

Citation preview

Outlook Ekonomi dan APBN Tahun 2012



Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2012



Siaran Pers, Kementerian Keuangan 31 Oktober 2011 Halaman 2 dari 4



a. Pertumbuhan ekonomi selama tahun 2011 diperkirakan sebesar 6,5 persen dan untuk tahun 2012 diperkirakan dapat mencapai 6,7 persen. b. Inflasi 2011 diperkirakan mencapai 4,9 persen dan pada asumsi 2012 sebesar 5,3 persen. c. Nilai tukar tahun 2011 diperkirakan berkisar Rp.8.734/US$ dan pada asumsi 2012 sebesar Rp.8.800/US$. d. Suku bunga SPN 3 bulan selama 2011 diperkirakan sebesar 5 persen dan pada asumsi 2012 ditetapkan sebesar 6 persen. e. Harga minyak 2011 diperkirakan akan mencapai US$107,5/barel dan asumsi 2012 sebesar US$90/barel. f. Lifting migas 2011 diperkirakan mencapai 910 ribu barel/hari dan asumsi 2012 sebesar 950 ribu barel/hari.



#Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012 1. Asumsi makro dalam APBN tahun 2012 adalah (a) pertumbuhan ekonomi 6,7 persen; (b) laju inflasi 5,3 persen; (c) suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan 6,0 persen; (d) nilai tukar Rp8.800 per US dolar; (e) harga minyak US$ 90,0 per barel, dan (f) lifting minyak sebesar 950 ribu barel per hari. 2. APBN 2012 menargetkan pendapatan negara dan hibah sebesar Rp1.311,4 triliun dan merencanakan alokasi belanja negara sebesar Rp1.435,4triliun, sehingga diperkirakan akan mengalami defisit sebesar Rp124,0 triliun (1,5 persen PDB). 3. Pendapatan negara dan hibah mengalami peningkatan sebesar 12,1 persen dibandingkan APBN-P 2011. Peningkatan tersebut disumbangkan oleh penerimaan perpajakan yang direncanakan mencapai Rp1.032,6 triliun, atau



meningkat Rp153,9 triliun (17,5 persen) dari target APBN-P 2011. Penerimaan pajak non-migas tumbuh lebih tinggi sebesar 22,2 persen. Sementara itu PNBP ditargetkan mencapai Rp278,0 triliun dan pendapatan hibah mencapai Rp0,8 triliun. Untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan, pemerintah menerapkan kebijakan antara lain: (1) kegiatan ekstensifikasi perpajakan, antara lain sensus pajak nasional; (2) kegiatan intensifikasi melalui himbauan, penagihan, pemeriksaan dan penyidikan; serta (3) peningkatan penerimaan cukai melalui peningkatan tarif cukai tembakau rata-rata 16,3 persen dan ektensifikasi barang kena cukai. Untuk mengoptimalkan penerimaan PNBP ditempuh strategi terutama: (1) upaya pencapaian target lifting minyak bumi dan gas alam, (2) efisiensi cost recovery dalam kegiatan hulu migas, dan (3) revisi jenis dan tarif PNBP pada kegiatan pertambangan dan batubara. 4. Belanja Negara direncanakan dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat sebesarRp965,0 triliun dan belanja transfer ke daerah sebesar Rp470,4 triliun, masing-masing meningkat Rp56,8 triliun dan Rp57,9 triliun dari APBN-P 2011. Belanja pemerintah pusat akan dialokasikan antara lain untuk: belanja pegawai sebesar Rp215,7 triliun, belanja barang Rp142,2 triliun, belanja modal Rp168,3 triliun, belanja pembayaran bunga utang Rp122,2 triliun, serta belanja subsidi Rp208,9 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2011, porsi belanja untuk bunga utang dan subsidi cenderung menurun, sementara belanja modal terus meningkat, menunjukkan bahwa kebijakan alokasi anggaran lebih produktif untuk menstimulasi perekonomian. Transfer ke daerah yang mencapai 32,8 persen dari belanja APBN, akan dialokasikan untuk: (a) dana bagi hasil Rp100,1 triliun; (b) dana alokasi umum Rp273,8 triliun, dana alokasi khusus Rp26,1 triliun; serta (d) dana otonomi khusus dan dana penyesuaian Rp70,4 triliun. Arah kebijakan belanja negara antara lain: (1) meningkatkan belanja infrastruktur untuk memperbaiki transportasi antardaerah (domestic connectivity), ketahanan pangan dan energi, serta kesejahteraan rakyat; (2) melanjutkan dan memperluas program perlindungan sosial; (3) meningkatkan kemampuan pertahanan menuju mínimum essential forces; (4) mengendalikan anggaran subsidi yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan; (5) mempertahankan Anggaran Pendidikan minimal 20 persen dari APBN; dan (6) meningkatkan dan mempertajam anggaran Transfer ke Daerah. 5. Pembiayaan APBN direncanakan bersumber dari pembiayaan utang Rp133,6 triliun dan pembiayaan non utang minus Rp9,5 triliun.



Kebijakan pembiayaan utang APBN 2012 antara lain: (1) pembiayaan utang melalui pasar domestik dengan memperhatikan biaya dan risiko utang paling optimal; (2) mendorong investment oriented society melalui penerbitan SBN ritel berbasis konvensional dan syariah; (3) mendukung pelaksanaan Bond Stabilization Framework (BSF) dalam rangka mengantisipasi krisis. Kebijakan pembiayaan non utang antara lain: (1) menggunakan SAL secara optimal; (2) mendukung pembangunan infrastruktur; (3) mendukung pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) (4) mendukung penyediaan dana abadi pendidikan (endowment fund); dan (5) mendukung restrukturisasi BUMN strategis.



#Antisipasi Krisis Beberapa langkah antisipasi krisis yang telah dipersiapkan oleh Kementerian Keuangan, antara lain: 2. Menyusun Crisis Management Protocol (CMP). 3. Telah tersedianya Bond Stabilization Framework (BSF). 4. Alokasi dana mitigasi krisis APBN 2012 berupa dana cadangan risiko fiskal sebesar Rp15,8 triliun, anggaran bantuan sosial Rp64,9 triliun, subsidi pangan Rp15,6 triliun, cadangan beras Pemerintah Rp2,0 triliun, dan keperluan mendesak Rp5,5 triliun. 5. Pasal mitigasi krisis dalam UU APBN 2012 (pasal 40, 41, dan 43), yang pada intinya memberikan otoritas kepada pemerintah untuk melakukan langkahlangkah penanganan krisis. 6. Menjaga cadangan devisa dan melakukan kerja sama internasional penanggulangan krisis (CMIM dan currency swap dengan China dan Jepang).