Arah Kebijakan Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan [PDF]

Citation preview

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA



ARAH KEBIJAKAN PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN SUTRISNO, S.Sos KABID PEMERINTAHAN DESA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA



KABUPATEN LOMBOK TIMUR



MASALAH POKOK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/KEL DALAM PELAYANAN PUBLIK BELUM OPTIMAL KEWENANGAN KEUANGAN KELEMBAGAAN PERSONIL



PENATAAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN Sampai saat ini kewenangan/Urusan Kabupaten/Kota yang telah diserahkan/dilimpahkan ke Desa/Kel kurang dari 10 % Mewujudkan kejelasan urusan pemerintahan yang di serahkan/dilimpahkan ke Desa/Kel



IMB RUMAH DESA



PENGATURAN TATA PEMUKIMAN



PASAR DESA



IJIN GALIAN C



TUJUAN WISATA PEDESAAN



SURAT KENAL LAHIR, dsb.



PEMBERSIHAN JALAN-JALAN KAB/TEPI SUNGAI



URUSAN YANG DISERAHKAN TERGANTUNG KESEPAKATAN KAB/KOTA DGN DESA (PERMENDAGRI NO. 30 TAHUN 2006 TTG TATA CARA PENYERAHAN URUSAN KAB/KOTA KEPADA DESA)



PENGELOLAAN HUTAN DESA



TUJUAN : AGAR URUSAN PEMERINTAHAN TERTENTU YANG DAPAT DIKELOLA SECARA EFISIEN DAN AKUNTABEL OLEH DESA,DAPAT DILAKUKAN SECARA OTONOM OLEH PEMERINTAH DESA = PRODUK HUKUM DESA (PERMENDAGRI NO. 29 TAHUN 2006) = SUMBER PENDAPATAN BARU = BIAYA DI KAB/KOTA – DIALIHKAN KE DESA



PENATAAN KEUANGAN Pemerintah Desa mampu menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan untuk membiayai urusan pemerintahan?



ISU KEUANGAN DESA/KEL



1. 2.



PADes relatif rendah Belum semua Kab/Kota memberikan ADD



3.



Anggaran Kelurahan relatif kecil



4.



Pengelolaan keuangan belum sesuai ketentuan



PENATAAN PERSONIL KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PEGAWAI/PERANGKAT PEGAWAI/PERANGKAT DENGAN KOMPETENSI YG RENDAH



HUBUNGAN KERJA –TUPOKSI (KADES-SEKDES-PERANGKAT DESA)



Sekretaris Desa diangkat menjadi PNS Dimaksudkan agar pelaksanaan Tugas pemerintahan semakin efektif; Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan, fungsi perencanaan Dan pelayanan bagi masyarakat



PENATAAN KELEMBAGAAN ADANYA KECENDERUNGAN KETIDAKJELASAN PERAN KELEMBAGAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PELAKSANAAN FUNGSI DAN HUBUNGAN KERJA DENGAN PEMERINTAH DESA



Menetapkan PERDES bersama KADES FUNGSI



Menampung Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Pengawasan Kinerja Pemdes (PP No. 72/Tahun 2005)



KEBIJAKAN PEMANTAPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN 1. Sosialisasi dan Fasilitasi penyerahan urusan Pemerintahan Kab/Kota kepada Desa, dan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kab/Kota kepada Lurah 2. Fasilitasi pemberian ADD sesuai ketentuan 3. Bintek pengelolaan keuangan dan aset 4. Bintek penyusunan APBDes dan RPJMDes 5. Pengembangan Desa Wisata dalam peningkatan keuangan desa



lanjutan



6. Fasilitasi pemantapan penyelenggaraan



pemerintahan Desa dan Kelurahan 7. Bintek peningkatan kapasitas Kepala Desa dan Sekretaris Desa PNS 9. Fasilitasi peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan fungsi dan wewenangnya 10. Dukungan penyediaan sarpras pemerintahan desa 11. Memperketat pemekaran desa/kelurahan



6 (ENAM) ISU STRATEGIS RUU TENTANG DESA 1. KEDUDUKAN DESA 2. PENATAAN DESA 3. KEWENANGAN DESA 4. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 5. KEUANGAN DESA 6. PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN



13



KEDUDUKAN DESA  DESA BERKEDUDUKAN SEBAGAI BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DAN NASIONAL  MENGAKUI DAN MENGHORMATI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BESERTA HAK ASAL USUL, ADAT ISTIADAT DAN NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT SEPERTI: PERAN LEMBAGA ADAT, PROPERTI HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT (TANAH KAS DESA, PASAR DESA, TAMBATAN PERAHU, DLL) .  MENGAKUI URUSAN LOKAL YANG ADA DI DESA, SEPERTI: JAGABAYA, ULU-ULU, MODIN, AMIR, DSB  PENYELENGGARAAN DESA BERDASARKAN PRINSIP LOCAL-SELF MANAGEMENT (SEMUA PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN BERBASIS MASYARAKAT)  MELAKSANAKAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA, PROVINSI DAN PEMERINTAH PUSAT



PENATAAN DESA  TUJUAN PENATAAN DESA: a. MEMPERCEPAT PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT b. MEMPERCEPAT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK c. MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN d. MENINGKATKAN DAYA SAING DESA  PEMBENTUKAN DESA DAPAT DILAKUKAN MELALUI TOP-DOWN PADA KAWASAN YANG BERSIFAT KHUSUS DAN STRATEGIS NASIONAL DAN BOTTOM-UP MELALUI USULAN MASYARAKAT SESUAI PERSYARATAN  PENGHAPUSAN DESA DILAKUKAN PADA DESA YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN DAN MENGGABUNGKANNYA DENGAN DESA YANG BERDAMPINGAN  PENGGABUNGAN DESA DILAKUKAN DENGAN MENGGABUNGKAN 2 DESA ATAU LEBIH DENGAN KESEPAKATAN DESA YANG BERSANGKUTAN



LANJUTAN………



 PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DIDASARKAN ATAS PRAKARSA PEMERINTAH DESA BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN MEMPERHATIKAN SARAN DAN PENDAPAT MASYARAKAT SERTA MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK MENJADI KELURAHAN  PENYESUAIAN KELURAHAN ADALAH PERUBAHAN STATUS KELURAHAN MENJADI DESA DAPAT DILAKSANAKAN BERDASARKAN PRAKARSA MASYARAKAT YANG MEMENUHI KARAKTERISTIK PERSYARATAN SEBAGAI DESA.  PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN, DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN SERTA PENYESUAIAN KELURAHAN DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH



KEWENANGAN DESA 1. KEWENANGAN YG SUDAH ADA BERDASARKAN HAK ASAL USUL, ADAT ISTIADAT, DAN NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT (PERAN LEMBAGA ADAT, TANAH KAS DESA, PASAR DESA, DLL) 2. KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA YANG DIAKUI KABUPATEN/KOTA (JAGABAYA, ULU-ULU, MODIN,AMIR, DSB) 3. KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA YANG DILIMPAHKAN PELAKSANAANNYA KEPADA DESA (PELAKSANAAN PNPM, BOS, POSYANDU DSB) 4. KEWENANGAN LAINNYA YANG DITETAPKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (SEPERTI PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT, PENDATAAN PENDUDUK, DSB) CATATAN:  KEWENANGAN



PADA POINT 1 DAN 2 TERJADI KARENA KEBUTUHAN YANG BERKEMBANG DALAM MASYARAKAT.  KEWENANGAN POINT 3 DAN 4, DESA HANYA PUNYA KEWENANGAN UNTUK MENGURUS DAN TIDAK MENGATUR. OLEH SEBAB ITU PEMBIAYAAN DALAM PELAKSANAAN KEWENANGAN TERSEBUT MENJADI BEBAN YANG MELIMPAHKAN KEWENANGAN .



PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  PENGATURAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SEBAGIAN BESAR BERSUMBER DARI MATERI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA.  PEMERINTAH DESA TERDIRI DARI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.  PERANGKAT DESA TERDIRI DARI SEKRETARIS DESA, PELAKSANA TEKNIS DAN PERANGKAT KEWILAYAHAN (SEPERTI DUSUN).  MASA JABATAN KEPALA DESA 6 (ENAM) TAHUN DAN DAPAT DIPILIH KEMBALI UNTUK 1 KALI MASA JABATAN BERIKUTNYA.  BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBAGAI LEMBAGA PERMUSYAWARATAN DAN PERMUFAKATAN DESA, DENGAN MASA KEANGGOTAAN 6 (ENAM) TAHUN DAN DAPAT DIPILIH KEMBALI UNTUK 1 KALI MASA KEANGGOTAAN BERIKUTNYA.  PERANGKAT DESA TIDAK DIANGKAT MENJADI PNS.



KEUANGAN DESA  PENDAPATAN DESA BERSUMBER DARI : a. PENDAPATAN ASLI DESA TERDIRI DARI HASIL USAHA DESA, HASIL KEKAYAAN DESA, SWADAYA, PARTISIPASI, GOTONG ROYONG DAN LAINLAIN PENDAPATAN ASLI DESA YANG SAH b. BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN/KOTA c. BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH YANG DITERIMA KABUPATEN/KOTA d. BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KAB/KOTA. e. HIBAH DAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA YANG TIDAK MENGIKAT



 KEKAYAAN BERUPA TANAH DAN BANGUNAN MILIK DISERTIFIKATKAN DAN DITATAUSAHAKAN SECARA TERTIB



DESA



HARUS



PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN PEMBANGUNAN DESA:  PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERPEDOMAN PADA SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAB/KOTA.  PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TERDIRI DARI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) 5 TAHUNAN DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP) TAHUNAN DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DESA YANG MERUPAKAN SATU-SATUNYA DOKUMEN PERENCANAAN DI DESA  PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DIDASARKAN PADA DATA DAN INFORMASI YANG AKURAT  PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA SEBAGAI SALAH SATU MASUKAN UTAMA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA  RENCANA PROGRAM SEKTORAL YG MASUK KE DESA WAJIB DISINKRONISASIKAN DAN DIINTEGRASIKAN DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA  PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM SEKTOR YANG MASUK KE DESA HARUS DIINFORMASIKAN KEPADA PEMERINTAH DESA.



LANJUTAN……..



PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN  PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN MERUPAKAN PERPADUAN PEMBANGUNAN ANTAR DESA DALAM SATU KAWASAN YANG MENCAKUP PEMBANGUNAN SDM, SDA DAN INFRASTRUKTUR YANG DILAKSANAKAN OLEH MASING-MASING PEMERINTAHAN DESA  PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DILAKUKAN UNTUK MEMPERCEPAT PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI METODE DAN PENDEKATAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF  PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN YANG DILAKUKAN PEMERINTAH KAB/KOTA DAN PIHAK KETIGA WAJIB MENGIKUTSERTAKAN MASYARAKAT DESA YANG DIWAKILI PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  PEMERINTAH PUSAT MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI DESA KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA



DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Jl. Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12072 Telp. 021-7996312 Fax. 021-7941940