Audit Contoh Kertas Kerja [PDF]

Citation preview

CONTOH KERTAS KERJA AUDIT APRIL 1, 2013ASNAMAULIDA



UNCATEGORIZED LEAVE A COMMENT



Lembaga Audit Pemerintah TIM AUDIT KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN (DJPB)



KERTAS KERJA AUDIT Auditee Tahun Buku Dibuat oleh Direview oleh



: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) : 2012 : Asna Maulida Rizky : Moch. Bara Ampera



PEMAHAMAN ATAS ENTITAS YANG DIAUDIT Tujuan Memahami DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Langkah-langkah 1. Wawancara dengan manajemen dan staf kunci. 2. Review kebijakan-kebijakan, pengarahan-pengarahan, dan dokumen-dokumen. 3. Review laporaan kinerja entitas serta laporan mengenai rencana kerja dan prioritasnya. 4. Review peninjauan fisik terhadap fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh entitas. 5. Telusuri sistem dan prosedur pengendalian. 6. Analisis hubungan antara pemanfaatan sumber daya dan hasilnya. 7. Identifikasi risiko entitas. 8. Review laporan-laporan audit dan studi yang telah dilakukan sebelumnya, termasuk laporan audit yang dilakukan oleh auditor lainnya. Hasil 1. Gambaran Umum Entitas 2. Pemahaman atas Input, Proses, dan Output Entitas 3. Informasi Lainnya ========================================================================= Lembaga Audit Pemerintah TIM AUDIT KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN (DJPB)



KERTAS KERJA AUDIT Auditee Tahun Buku Dibuat oleh Direview oleh



: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) : 2012 : Asna Maulida Rizky : Moch. Bara Ampera



GAMBARAN UMUM ENTITAS 1. PROFIL ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 131/PMK.01/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi: 1. penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang perbendaharaan negara; 2. pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perbendaharaan negara; 4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbendaharaan negara; 5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal. 2. VISI ”Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang profesional, modern, dan akuntabel guna mewujudkan manajemen keuangan pemerintah yang efektif dan efisien” 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.



MISI Menciptakan fungsi pelaksanaan anggaran yang efektif. Mewujudkan pengelolaan kas yang efisien dan optimal. Menciptakan sistem manajemen investasi yang tepat sasaran. Mewujudkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang fleksibel, efektif, dan akuntabel. Mewujudkan akuntansi keuangan negara yang akuntabel, transparan, tepat waktu dan akurat. Mewujudkan dukungan teknis perbendaharaan yang handal, terintegrasi, terotomatisasi, dan mudah diterapkan. Menyempurnakan proses bisnis sistem perbendaharaan sesuai best practice. Melaksanakan pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara optimal.



STRUKTUR ORGANISASI



Susunan Organisasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan terdiri dari: 1. Sekretariat Direktorat Jenderal; 2. Direktorat Pelaksanaan Anggaran; 3. Direktorat Pengelolaan Kas Negara; 4. Direktorat Transformasi Perbendaharaan; 5. Direktorat Sistem Manajemen Investasi; 6. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 7. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; 8. Direktorat Sistem Perbendaharaan. RENCANA STRATEGIS Organisasi • Pelayanan prima • Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Negara • Pengembangan organisasi yang modern • Pengelolaan anggaran yang optimal • Peningkatan Kualitas SDM • Reformasi Birokrasi Fungsi Pelaksanaan Anggaran • Pelaksanaan belanja negara yang optimal Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi • Pelayanan prima melalui manajemen pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien • Optimalisasi monitoring dan evaluasi Fungsi Pengelolan Kas Negara • Pengelolaan Kas Negara yang optimal • Pengelolaan perbendaharaan negara yang yang efektif dan efisien • Optimalisasi monitoring dan evaluasi Fungsi Sistem Manajemen Investasi • Investasi pemerintah yang optimal bagi sektor riil • Optimalisasi penyaluran dana investasi • Peningkatan transparansi pengelolaan keuangan penerusan pinjaman yang akuntabel dan wajar • Penyempurnaan tingkat kesehatan keuangan dan kemampuan manajerial keuangan BUMN/BUMD dan Pemda • Penggunaan mekanisme on-budget dalam pengelolaan pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemda • Peningkatan kinerja operator investasi pemerintah yang semakin professional, kepastian hukum, transparan, dan akuntabel dalam memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan /atau manfaat lainnya • Peningkatan kapasitas SDM stakeholder khususnya BUMN/PDAM/Pemda dalam melakukan pengelolaan pinjaman • Penurunan tingkat risiko gagal dalam pengembalian dana dibidang investasi, pinjaman, dan kredit program • Penyediaan dan penyaluran dana investasi pemerintah, penerusan pinjaman dan kredit program yang sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan Fungsi Badan Layanan Umum • Penerapan pengelolaan keuangan BLU yang efektif • Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi • Pelayanan prima melalui peningkatan kinerja pelayanan publik • Tingkat kepatuhan dan penegakan hukum Fungsi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan • Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel • Transparansi pengelolaan keuangan negara



• Optimalisasi monitoring dan evaluasi • Tingkat kepatuhan dan penegakan hukum Fungsi Sistem Perbendaharaan • Penerapan sistem perbendaharaan yang handal dan modern • Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi • Kajian dan perumusan kebijakan yang berkualitas • Peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara • Optimalisasi monitoring dan evaluasi Fungsi Transformasi Perbendaharaan • Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi • Penerapan sistem perbendaharaan yang handal dan modern ========================================================================= Lembaga Audit Pemerintah TIM AUDIT KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN (DJPB)



KERTAS KERJA AUDIT Auditee Tahun Buku Dibuat oleh Direview oleh



: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) : 2012 : Asna Maulida Rizky : Moch. Bara Ampera



IDENTIFIKASI AREA KUNCI Tujuan Menentukan area kunci. Langkah-langkah 1. Analisis untuk menentukan area audit potensial dengan menggunakan pendekatan faktor pemilihan pada empat tugas utama Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), yaitu: 1. penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang perbendaharaan negara; 2. pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perbendaharaan negara; 4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbendaharaan negara; 5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal. faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan pemeringkatan atas area audit potensial adalah sebagai berikut: 1. risiko manajemen, yaitu risiko bahwa entitas atau area yang akan diaudit melakukan tindakan ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. 2. Signifikansi, yaitu dari suatu area audit yang berkaitan dengan tingkat besar kecilnya pengaruh kegiatan tersebut terhadap entitas secara keseluruhan. Disini tim audit berfokus pada visibilitasnya



3. Dampak potensial dari audit kinerja, yang meliputi unsur efektivitas, peningkatan perencanaaan, pengendalian dan pengelolaan, serta peningkatan akuntabilitas efisiensi, ekonomi, dan kepentingan mutu pelayanan. Dalam hal ini peningkatan pengendalian dan pengelolaan dimasukkan sebagai salah satu faktor pertimbangan dalam pembobotan karena entitas yang diaudit melakukan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kementerian Keuangan. 4. Auditabilitas, berkaitan dengan kemampuan tim audit dalam melaksanakan audit berdasarkan standar profesional. analisis untuk menentukan area kunci berdasarkan area dengan memerhatikan beberapa faktor sebagai berikut. 1. Risiko manajemen, yaitu risiko manajemen tidak tercapainya ‘3E’ (ekonomis, efisiensi, dan efektivitas). 2. Signifikansi, yaitu menilai apakah suatu kegiatan dalam area audit secara komparatif memiliki pengaruh yang besar terhadap kegiatan lainnya dalam objek audit secara keseluruhan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan antara lain Materialitas keuangan, Batas kritis keberhasilan, Visibilitas. 3. Dampak hasil pemeriksaan, yaitu pengaruh hasil audit terhadap perbaikan atas area yang diaudit. Oleh karena entitas yang diaudit adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) yang bertugas menjadi pengelola perbendaharaan negara yang profesional, modern, dan akuntabel guna mewujudkan manajemen keuangan pemerintah yang efektif dan efisien, maka unsur lain yang juga harus dilihat dalam “dampak hasil pemeriksaan” adalah apakah tugas Jenderal Perbendaharaan (DJPB) tersebut dapat berjalan dengan baik dengan adanya audit kinerja ini. 4. Auditabilitas, berkaitan dengan kemampuan tim audit untuk melaksanakan audit sesuai dengan standar profesional. Hasil 1. Area Audit Profesional Dari kelima area audit potensional yang ada, area audit yang dipilih adalah ‘penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perbendaharaan negara’. 2. Area kunci Area kunci yang akan dinilai oleh tim audit berdasarkan hasil analisis dalam pelaksanaan audit di lapangan, yaitu: penyempurnaan peraturan tentang penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan DIPA sesuai performance based budgeting dan MTEF. ========================================================================= Lembaga Audit Pemerintah TIM AUDIT KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN (DJPB)



KERTAS KERJA AUDIT Auditee Tahun Buku Dibuat oleh Direview oleh



: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) : 2012 : Asna Maulida Rizky : Moch. Bara Ampera



PENETAPAN TUJUAN DAN LINGKUP AUDIT Tujuan Menetapkan tujuan audit tetap (firm audit objective) dan lingkup audit. Langkah-langkah



1. 2. 1. 2. 3. 4.



Tentukan tujuan audit tetap berdasarkan area kunci yang telah ditetapkan sebelumnya. Tentukan lingkup audit dengan langkah-langkah sebagai berikut. Manfaatkan informasi dari tahap audit sebelumnya Sesuaikan lingkup audit Gunakan pertimbangan profesional Pertimbangkan karakteristik objek audit



Hasil 1. Tujuan Audit Tetap Dari lima area potensial yang ada, tim audit melihat area ‘penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perbendaharaan negara’ adalah yang terpenting untuk dilakukan audit karena betapa besar dampak area tersebut. Bersasarkan pertimbangan di atas, tim audit akan lebih berfokus pada penilaian atas efektivitas penyempurnaan peraturan tentang penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan DIPA sesuai performance based budgeting dan MTEF dengan harapan bahwa audit ini akan mengoptimalkan pelaksanaan belanja negara. Dengan demikian perumusan audit tetap adalah “ menilai efektivitas penyempurnaan peraturan tentang penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan DIPA sesuai performance based budgeting dan MTEF.” Untuk memenuhi tujuan di atas, audit akan menilai: 1. Apakah struktur organisasi dan pengelolaan keuangan tekah mendukung penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan DIPA sesuai performance based budgeting dan MTEF? 2. Apakah proses penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan DIPA telah sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan? 3. Apakah penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan DIPA dan penilaian kinerja DJPB telah dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik? 2. Lingkup audit 1. Tahun anggaran yang diaudit adalah 2011 dan 2012. 2. Lingkup kegiatan yang diperiksa dalam audit meliputi penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perbendaharaan negara. 3. Lingkup kegiatan yang diuji dalam audit berdasarkan pemilihan are kunci yang sudah dilakukan mencakup satu area kunci, yaitu area penyempurnaan peraturan tentang penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan DIPA sesuai performance based budgeting dan MTEF. 4. Lokasi audit di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) 5. Audit pada instansi-instansi Eselon 1 lain di bawah Kementerian Keuangan hanya bersifat konfirmasi.



PDF



PEMERIKSAAN KAS DAN SETARA KAS



17 Pages



PEMERIKSAAN KAS DAN SETARA KAS 



UPLOADED BY



Ahmad Ihsan



CONNECT TO DOWNLOAD GET PDF



PEMERIKSAAN KAS DAN SETARA KAS DOWNLOAD



14



KETERANGAN DE BIT KREDIT SALDOsal do awal 450.000.000 PT.Kimia Farma 121. 000.000 571.000.000 Apotik Flora 12.300. 000 583.300.000Seto ran Tunai 5.000.000 588.300.000PT. Roc



he Indonesia 45.000. 000 543.300.000HSB C 25.000.000 518.30 0.000PT. Dos Ni 35. 200.000 553.500.000 Jasa Giro 2.278.383 555.778.383Biaya A dministrasi 3.000 555 .775.383PT. Schering 36.750.000 519.025.



383Apotik Mustika 2 7.250.000 546.275.3 83HSBC 65.000.000 481.275.383PT. Dos Ni 35.200.000 516.4 75.383Jasa Giro 2.12 4.113 518.599.496Bi aya Administrasi 3.0 00 518.596.496PT. R oche Indonesia 41.22



5.000 477.371.496H SBC 50.000.000 427. 371.496PT.Kimia Fa rma 98.600.000 525. 971.496PT. Schering 101.100.000 424.871 .496Jasa Giro 1.742. 430 426.613.926Biay a Administrasi 3.000 426.610.926PT. Bost



on Pasific 25.125.000 401.485.926PT. Ind ofarma 42.500.000 4 43.985.926HSBC 30. 000.000 413.985.926 Apotik Mustika 17.2 50.000 431.235.926J asa Giro 1.768.949 4 33.004.875Biaya Ad ministrasi 3.000 433.



001.875PT.Kimia Fa rma 101.750.000 534 .751.875HSBC 35.00 0.000 499.751.875PT .Dancos 47.250.000 452.501.875PT. Sche ring 37.500.000 415. 001.875Jasa Giro 1.7 01.307 416.703.182B iaya Administrasi 3.0



00 416.700.182PT. D os Ni 38.500.000 455 .200.182



Note : Untuk pencatatan saldo jasa giro dan biaya administrasi ditulis terbalik dengan yang adapada



rekening koran karena pencatatan pada rekening koran menggunakan pencatan akuntansibank dimana saldo bertambah di



Kredit dan berkurang di Debit. Sehingga auditor dalampemeriksaan harus merubah posisi tersebut sesuai akuntansi yang berlaku bagi perusahaan.Setelah



dilakukan penulisan kembali maka langkah berikutnya ialah mengurutkan dataagar memudahkan dalam perhitungan total saldo.



15



KETERANGAN DE BIT KREDIT SALD Osaldo awal 450.000. 000Apotik Flora 12.3 00.000 462.300.000A potik Mustika 27.250 .000 489.550.000Apo tik Mustika 17.250.0 00 506.800.000Biaya Administrasi 3.000 5



06.797.000Biaya Ad ministrasi 3.000 506. 794.000Biaya Admin istrasi 3.000 506.791. 000Biaya Administra si 3.000 506.788.000 Biaya Administrasi 3 .000 506.785.000HS BC 25.000.000 481.7 85.000HSBC 65.000.



000 416.785.000HSB C 50.000.000 366.78 5.000HSBC 30.000.0 00 336.785.000HSB C 35.000.000 301.78 5.000Jasa Giro 2.278 .383 304.063.383Jasa Giro 2.124.113 306. 187.496Jasa Giro 1.7 42.430 307.929.926J



asa Giro 1.768.949 3 09.698.875Jasa Giro 1.701.307 311.400.1 82PT. Boston Pasific 25.125.000 286.275. 182PT. Dos Ni 35.20 0.000 321.475.182PT . Dos Ni 35.200.000 356.675.182PT. Dos Ni 38.500.000 395.1



75.182PT. Indofarma 42.500.000 437.675. 182PT. Roche Indon esia 45.000.000 392. 675.182PT. Roche In donesia 41.225.000 3 51.450.182PT. Scheri ng 36.750.000 314.7 00.182PT. Schering 1 01.100.000 213.600.



182PT. Schering 37.5 00.000 176.100.182P T.Dancos 47.250.000 128.850.182PT.Kimi a Farma 121.000.000 249.850.182PT.Kimi a Farma 98.600.000 348.450.182PT.Kimi a Farma 101.750.000 450.200.182Setoran



Tunai 5.000.000 455. 200.182



Hitunglah total dari masing – masing transaksi berdasarkan objek (perusahaan). Setelah



selesaikemudian buatlah supporting schedule dengan menganalisa bahwa transaksi yang berada dikolom debit adalah transaksi penambah saldo,



dan transaksi yang berada dikolom kredit adalahtransaksi pengurang saldo.



16



PT. Labamen Healthcare IndonesiaSupporting Schedule - Labamen BankPeriode Januari Desember 20XX Saldo Menurut Rekening Koran Bank 31-1220XX Rp 450.000.000Dita mbah :Hasil tagihan Apotik Flor a Rp 12.300.000-



Hasil tagihan dari PT. Do s Ni Rp 108.900.000Hasil tagihan dari PT. Ind ofarma Rp 42.500.000Hasil tagihan dari PT. Ki mia Farma Rp 321.350.00 0Hasil tagihan dari Apotik Mustika Rp 44.500.000Setoran tunai dari kas bes ar Rp 5.000.000Jasa Giro Rp 9.615.182Rp 544.615.182Dikurangi :-



Pembayaran hutang PT. B oston Pasific Rp 25.125.00 0Pembayaran hutang PT. D ankos Rp 47.250.000Pembayaran hutang PT. S chering Rp 175.350.000Pembayaran hutang PT. R oche Indonesia Rp 86.255. 000Transfer ke HSBC Rp 205 .000.000Biaya Administrasi Rp 15



.000Rp 538.965.000Total Saldo m enurut Audit Rp 455.200.1 82Saldo Menurut Buku Be sar Bank 31-1220XX Rp 445.600.000Seli sih Rp 9.600.182Dibuat Ol eh : Direview Oleh : Client : Periode : Index KKP :



C3 Tanggal : Tanggal : Sched ule :



17Selanjutnya adalah membuat Top Schedule seperti di bawah ini:



READ PAPER