Bab 2 Sejarah Dan Perubahan Nama PPKN [PDF]

Citation preview

KODE 213117



[BUKU AJAR DASAR DAN KONSEP PPKN]



BAB II. SEJARAH MATAPELAJARAN PPKn Kemampuan Akhir Pembelajaran Setelah mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan mampu Memahami sejarah perkembangan PPKn. Indikator 1. Menjelaskan sejarah lahirnya PPKn 2. Menjelaskan perubahan nama dan fokus kajian PPKn sejak kurikulum 1947 sampai kurikulum 2013 Pengantar ata pelajaran PPKn dalam perjalanan sejarah pendidikan Indonesia menjadi bagian penting dalam kurikulum. Mata pelajaran PPKn merupakan mata pelajaran wajib yang bermetamorfosisi dalam setiap penyempurnaan kurikulum. Dengan kata lain mata pelajaran PPKn sering kali mengalami perubahan baik dalam sisi isi maupun nama. Karena perkembangan yang dinamis seperti itu, penting untuk diketahui oleh semua peserta didik tentang dinamika tersebut. Oleh sebab itu, bab ini akan membahas materi-materi tentang; sejarah mata pelajaran PPKn dan dinamika perubahan nama dan fokus bahasan mata pelajaran tersebut. Dengan bahasan ini diharapkan mahasiswa akan memiliki pemahman yang baik tentang bagaimana perkembangan mata pelajaran tersebut dalam konteks pendidikan Indonesia. Dalam membelajarkan materi bab ini, model pembelajaran yang direkomendasikan untuk digunakan adalah model Cooperative Script. Model ini akan mempermudah mahasiswa untuk menguasai materi yang dibelajarkan dan melatih keterampilan kerjasama serta menanamkan nilai-nilai karakter-karakter mulia.



M



2.1. SEJARAH PPKn Pendidikan Kewarganegaraan telah mengalami perkembangan yang fluktuatif, baik dalam kemasan maupun substansinya. Hal tersebut dapat dilihat dalam substansi kurikulum PKn yang sering berubah dan tentu saja disesuaikan dengan kepentingan negara. Secara historis, epistemologis dan pedagogis, pendidikan Lalu Sumardi & M. Ismail



1



KODE 213117



[BUKU AJAR DASAR DAN KONSEP PPKN]



kewarganegaraan berkedudukan sebagai program kurikuler dimulai dengan diintroduksikannya mata pelajaran Civics dalam kurikulum SMA tahun 1962 yang berisikan materi tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Dept. P&K: 1962). Pada saat itu, mata pelajaran Civics atau kewarganegaraan, pada dasarnya berisikan pengalaman belajar yang digali dan dipilih dari disiplin ilmu sejarah, geografi, ekonomi, dan politik, pidato-pidato presiden, deklarasi hak asasi manusia, dan pengetahuan tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa (Somantri, 1969:7). Istilah Civics tersebut secara formal tidak dijumpai dalam Kurikulum tahun 1957 maupun dalam Kurikulum tahun 1946. Namun secara materiil dalam Kurikulum SMP dan SMA tahun 1957 terdapat mata pelajaran tata negara dan tata hukum, dan dalam kurikulum 1946 terdapat mata pelajaran pengetahuan umum yang di dalamnya memasukkan pengetahuan mengenai pemerintahan. 1. PPKn dalam Kurikulum Tahun 1968 dan 1969 Istilah Civis dan Pendidikan Kewargaan Negara digunakan secara bertukar pakai (interchangeably). Misalnya dalam Kurikulum SD 1968 digunakan istilah Pendidikan Kewargaan Negara yang dipakai sebagai nama mata pelajaran, yang di dalamnya tercakup sejarah Indonesia, geografi Indonesia, dan Civics (diterjemahkan sebagai pengetahuan Kewargaan Negara). Dalam Kurikulum SMP 1968 digunakan istilah Pendidikan Kewargaan Negaraan yang berisikan sejarah Indonesia dan Konsititusi termasuk UUD 1945. 2. PPKn dalam Kurikulum Tahun 1973/1974 Pendidikan Kewiraan dimulai tahun 1973/1974, sebagai bagian dari kurikulum pendidikan nasional, dengan tujuan untuk menumbuhkan kecintaan pada tanah air dalam bentuk PPBN yang dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap awal yang diberikan kepada peserta didik SD sampai sekolah menengah dan pendidikan PPBN tahap lanjut diberikan di PT dalam bentuk pendidikan kewiraan. 3. PPKn dalam Kurikulum Tahun 1975 Istilah Pendidikan Kewargaan Negara diubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang berisikan materi Pancasila sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Perubahan ini sejalan dengan misi pendidikan yang diamanatkan oleh Tap. MPR II / MPR / 1973. Mata pelajaran PMP ini merupakan mata pelajaran wajib untuk SD, SMP, SMA, SPG dan sekolah Kejuruan. Lalu Sumardi & M. Ismail



2



KODE 213117



[BUKU AJAR DASAR DAN KONSEP PPKN]



4. PPKn dalam Kurikulum 1994 Kurikulum ini mengorganisasikan materi pembelajarannya bukan atas dasar rumusan butir-butir nilai P4, tetapi atas dasar konsep nilai yang disaripatikan dari P4 dan sumber resmi lainnya yang ditata dengan menggunakan pendekatan spiral meluas atau Spiral of concept development (Taba, 1967). Pendekatan ini mengartikulasikan sila-sila Pancasila dengan jabaran nilainnya untuk setiap jenjang pendidikan dan kelas secara catur wulan dalam setiap kelas. 5. PPKn dalam Kurikulum Tahun 2004 Dengan berlakunya Undang-undang Sistem pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, diberlakukan kurikulum yang dikenal dengan nama Kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004 dimana Pendidikan Kewarganegaraan berubah nama menjadi Kewarganegaraan. 6. PPKn dalam Kurikulum Tahun 2006 Namanya berubah kembali menjadi Pendidikan Kewarganegaraan, dimana secara substansi tidak terdapat perubahan yang berarti, hanya kewenangan pengembangan kurikulum yang diserahkan pada masing-masing satuan pendidikan, maka kurikulum tahun 2006 ini dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Berbagai perubahan yang dialami dalam pengimlementasian PPKn sebagaimana diuraikan atas menunjukkan telah terjadinya ketidakajekan dalam kerangka pikir, yang sekaligus mencerminkan telah terjadinya krisis konseptual, yang berdampak pada terjadinya krisis operasional kurikuler secara konseptual istilah Pendidikan Kewarganegaraan dapat terangkum sebagai berikut : a. Kewarganegaraan (1956) b. Civics (1959) c. Kewarganegaraan (1962) d. Pendidikan Kewarganegaraan (1968) e. Pendidikan Moral Pancasila (1975) f. Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan (1994) g. Pendidikan Kewarganegaraan (UU No. 20 Tahun 2003) h. PPKn (Kurikulum 2013) 2.2. LATAR BELAKANG PPKn Latar belakang lahirnya pendidikan Kewarganegaraan berawal dari perjalanan sejarah panjang bangsa Indonesia yang dimulai sejak dari perebutan dan mempertahankan kemerdekaan sampai pada Lalu Sumardi & M. Ismail



3



KODE 213117



[BUKU AJAR DASAR DAN KONSEP PPKN]



pengisian kemerdekaan, bahkan terus berlangsung hingga zaman reformasi. Kondisi perebutan dan mempertahankan kemerdekaan itu ditanggapi oleh bangsa indonesia berdasarkan kesamaan nilai-nilai perjuangan bangsa yang senantiasa tumbuh dan berkembang. Kesamaan nilai-nilai tersebut dilandasi oleh jiwa, tekad dan semangat kebangsaan. Kesemuanya itu tumbuh dan berkembang menjadi kekuatan yang mampu mendorong proses Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan diselenggarakan untuk membekali para mahasiswa selaku secalon pemimpian dimasa depan dengan kesadaran bela negara serta kemampuan berpikir secara komprehensif integral dalam rangka ketahanan nasional kesadaran bela negara ini berwujud sebagai kerelaan dan kesadaran melakukan kelangsungan hidup bangsa melalui profesinya kesadaran bela negara dengan demikian kesadaran bela negara mengandung arti : a. Kecintaan kepada tanah air, b. Kesadaran berbangsa dan bernegara, c. Keyakinan akan pancasila dan UUD 1945,\ d. Kerelaan berkorban bagi bangsa dan negara serta\ e. Sikap dan perilaku awal bela negara. Negara Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan pada tanggal 17 Agustus 1945 kemerdekaan yang diproklamasikan itu berangkat dari perjalanan sejarah peperangan yang panjang yang berabad-abad lamanya melawan penjajahan dalam suasana perpecahan tidak adanya semangat persatuan dan kesatuan menyebabkan lamanya dibumi nusantara. Penjajahan itu mengakibatkan kebodohan dan penderitaan yang pada awal abad ke20 mendorong timbulnya semangat kebangsaan kebangkitan nasional ini ditandai dengan lahirnya gerakan Budi Utomo pada tahun 1908 peristiwa sumpah pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 oktober 1928 merupakan tonggak sejarah yang sangat penting. Sumpah tersebut merupakan perjuangan sikap dan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu dalam wadah negara bangsa dan bahasa Indonesia. “Satu tanah air menunjukkan serta kesatuan geografis satu bangsa menunjukkan satu kesatuan politikdan satu bahasa menujukkan satu kesatuan sosial budaya” tekad ini mewujudkan perjuagan yang akhirnya melahirkan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia yang dimulai sejak era sebelum dan selama penjajahan kemudian dilanjutkan dengan era perebutan dan mempertahankan kemerdekaan sampai hingga era kemerdekaan menimbulkan kondisi dan menuntut yang berbeda Lalu Sumardi & M. Ismail



4



KODE 213117



[BUKU AJAR DASAR DAN KONSEP PPKN]



sesuai dengan zamannya. Kondisi dan tuntutan yang berbeda indones ditanggapi oleh bangsa Indonesia berdasarkan kesamaan nilai-nilai perjuangan bangsa yang senantiasa tumbuh dan berkembang. Kesamaan nilai-nilai tersebut dilandasi oleh jiwa tekad dan semangat kebangsaan. Kesamaan itu timbul menjadi kekuatan yang mampu mendorong proses terwujudnya negara kesatuan Republik Indonesia dalam wadah nusantara. 2.3. PERKEMBANGAN PPKn DI INDONESIA 1. Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Pada jaman Hindia Belanda di kenal dengan nama “Burgerkunde”. Pada waktu itu ada 2 buku resmi yang digunakan, yaitu : a. Indische Burerschapkunde, yang di bicarakan dalam buku tersebut, masalah masyarakat pribumi. Pengaruh barat, bidang sosial, ekonomi, hukum, ketatanegaraan dan kebudayaan, masalah pertanian, masalah perburuhan. Kaum menengah dalam industri dan perdagangan, terbentuknya dewan rakyat, masalah pendidikan, kesehatan masyarakat, pajak, tentara dan angkatan laut. b. Rech en Plich (Bambang Daroeso, 1986: 8-9) karangan J.B. Vortman yang dibicarakan dalam buku tersebut yaitu : Badan pribadi yang mengutarakan masyarakat dimana kita hidup, obyek hukum dimana dib icarakan eigondom eropah dan hak-hak atas tanah. Masalah kedaulatan raja terhadap kewajibankewajiban warga negara dalam perinta Hindia Belanda. Masalah Undang-Undang, sejarah alat pembayaran dan kesejahteraaan. Adapun tujuan dari buku tersebut, yakni: agar rakyat jajahan lebih memahami hak dan kewajibannya terhadap pemerintah Hindia Belanda, sehingga diharapkan tidak menganggap pemerintah belanda sebagai musuh tetapi justru memberikan dukungan dengan penuh kesadaran dalam jangka waktu yang panjang. Pada tahun 1932 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan yang disetujui Volksraad, bahwa setiap ugru harus memiliki izin. Dalam pertimbangannya adalah banyak guru sekolah partikelir bukanlah lulusan sekolah guru, dan yang berhak mengajar hanyalah lulusan sekolah guru. Sedangkan lewat pendidikan non-formal terutama dilakukan oleh para tokoh pergerakan nasional yakni bung Karno dan Bung Hatta. Pelaksanaan pendidikan politik baik yang dilakukan oleh guru-guru sekolah partikelir maupun yang dilakukan para tokoh pergerakan nasional, pada prinsipnya dapat di nyatakan sebagai “cikal bakal” pendidikan politik atau PKn di Jaman Indonesia merdeka. Lalu Sumardi & M. Ismail



5



KODE 213117



[BUKU AJAR DASAR DAN KONSEP PPKN]



2. Sesudah Proklamasi kemerdekaan Gambaran Nu’man Somantri (1976: 34-35), yakni : a. Kewarganegaraan (1957) Isi pelajaran kewarganegaraan adalah membahas cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. b. Civics (1961) Isi civics banyak membahas tentang sejarah kebangkitan nasional . Uud, pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk “nation and character building” Bangsa Indonesia seperti pada waktu pelaksanaan civics di America pada tahuntahun setelah declaration of Independence Amerika. c. Pendidikan Kewargaan Negara (1968) Diberlakukannya kurikulum 1975, PKn pada prinsipnya merupakan unsur dari PMP. Lahirnya UU no.2 Tahun 1989 tentang SPN (Sistem Pendidikan Nasional). menunjuk pasal 39 ayat 2, yang menentukan bahwa PKn bersama dengan pendidikan Pancasila dan Pendidikan Agama harus di muat dalam kurikulum semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan maka PKn akan mengalami perkembangan lagi. Menurut ali emran (1976: 4) isi PKn meliputi : a. Untuk SD: pengetahuan Kewargaan negara, sejarah Indonesia, ilmu Bumi. b. Untuk SMP: Sejarah kebangsaan, kejadian setelah kemerdekaan, UUD 1945, Pancasila, Ketetapan MPRs. c. Untuk SMA: Uraian pasal-pasal dari UUD 1945 yang dihubungkan dengan tatanegara, sejarah, ilmu bumi dan ekonomi. Tahun 1970 PKn difusikan ke dalam mata pelajaran IPS. Tahun 1972, dalam seminar di Tawangmangu Surakarta, menetapkan istlah ilmu kewargaan Negara (IKN) sebagai pengganti CIVICS, dan pendidikan Kewargaan Negara (PKn) sebagai istilah civic Education. Dengan demikian, IKN lebih bersifat teoritis dan PKn lebih bersifat praktis antara keduanya merupakan kesatuan tak terpisahkan, karna perkembangan PKn sangat tergantung pada perkembangan IKN. d. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Menurut Kurikulum 1994. Kurikulum 1994 mengintegraiskan antara pengajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan nama mata pelajaran PPKn. 2.4. PERKEMBANGAN PPKn PADA MASA ORDE BARU Lalu Sumardi & M. Ismail



6



KODE 213117



[BUKU AJAR DASAR DAN KONSEP PPKN]



Perkembangan PPKn pada era Orde Baru, ternyata lebih ditentukan faktor kepentingan untuk membangun negara (state Building) ketimbang untuk membangun bangsa (Nation Building). Hal tersebut di sebabkan karena: 1. Kemerosotan nilai estetika dan moral para penyelenggara negara yang sudah kehilangan semangat pengabdian, pengorbanan kejujuran dan keikhlasan. b. Hukum lebih merupakan alat kekuasaan dari pada alat keadiland an kebenaran. c. Fandalisme, paternalisme dan absolutisme d. Posisi dan peran ABRI lebih merupakan alat kekuasaan dari pada alat negara untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat. Kondisi di atas berpengaruh pada perubahan kurikulum PPKn dan pelaksanaan pengajarannya di lapangan yang lebih menekankan untuk mendukung status quo atau legitimasi dan pembenaran (justifikasi) berbagai kebijakan rezim orba dari pada untuk meningkatkan pemberdayaan warga Negara dalam berhubungan dengan negara. Dalam era reformasi, tantangan PPKn semakin berat. P4 dipermasalahkan substansinya, karena tidak memberikan gambaran yang tepat tentang nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Dengan adanya perubahan UU No. 2 tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 2 tahun 2003 tidak dieksplisitkan lagi nama pendidikan Pancasila, sehingga tinggal Pendidikan Kewarganegaraan. Begitu pula kurikulum 2004 memperkenalkan istilah Pengganti PPKn dengan kewarganegaraan/pendidikan kewarganegaraan. Perubahan nama ini juga diikuti dengan perubahan isi PKn yang lebih memperjelas akar keilmuan yakni politik, hukum dan moral. Rangkuman Nama mata pelajaran PPKn dari waktu ke waktu mengalami perubahan, pada kurikulum 1956 nama PPKn disebut dengan Kewarganegaraan, pada kurikulum 1959 berubah menjadi Civics, berubah lagi ketika kurikulum 1962 diterapkan , yaitu menjadi Kewarganegaraan. Setelah itu, terjadi lagi perubahan nama menjadi Pendidikan Kewargaan Negara pada kurikulum 1968. Ketika kurikulum 1975 lahir nama Pendidikan Kewarganegaraan berubah lagi menjadi Pendidikan Moral Pancasila. Begitu juga ketika kurikulum 1994 dan kurikulum 2004 dilahirkan namanya berubah menjadi Pendidkan kewarganegaraan. Dan perbuhan yang terakhir terlihat pada K 13 dimana namanya menjadi PPKn. Lalu Sumardi & M. Ismail



7



KODE 213117



[BUKU AJAR DASAR DAN KONSEP PPKN]



Pasang surut tidak hanya terjadi pada nama, tetapi juga pada dinamika pembelajaran dan penerapan Pancasila. Pada zaman Orde Baru Pancasila begitu intensif dibelajarkan, melalui program yang kita kenal dengan P4 yang berlangsung disemua instansi. Akan tetapi ketika orde berganti menjadi Orde Reformasi kebanyakan orang terlihat menjauh dari Pancasila, dan PPKn tidak lagi menjadi mata pelajaran yang menarik untuk dipelajari. Tugas Carilah referensi yang menjelaskan tentang sejarah mata pelajaran PPKn beserta ruanglingkup materi yang dibelajarkan. Kemudian temukan perbedaan materi yang dibelajarkan pada setiap kurikulum PPKn. Uji Kompetensi Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan lengkap 1. Jelaskan perbedaan PPKn dalam kurikulum 2006 dengan K. 13 2. Jelakan dinamika PPKn pada zaman Orde Baru 3. Jelaskan perkembangan PPKn pada masa Orde Reformasi 4. Jelaskan alasan logis perubahan nama PKn menjadi PPKn



Lalu Sumardi & M. Ismail



8