![Banks Soal SKB Kepemiluan - 553 Soal-1 [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/banks-soal-skb-kepemiluan-553-soal-1.jpg)
10 0 629 KB
BANK SOAL TENTANG KEPEMILUAN 1. Undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum adalah... a. Undang-undang No. 11 Tahun 2015 b. Undang-undang No. 17 Tahun 2017 c. Undang-undang No. 7 Tahun 2017 d. Undang-undang No. 7 Tahun 2019 Jawaban: C. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 2. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih, dipidana dengan... a. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 ( dua belas juta rupiah) b. Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 ( dua belas juta rupiah) c. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 6.000.000,00 ( enam juta rupiah) d. Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 6.000.000,00 ( enam juta rupiah) Jawaban: A. (Pasal 488 UU No. 7/2017) 3. Salah satu asas penyelenggara pemilu adalah... a. Mandiri b. Memihak c. Kompromi d. Kompetensi Jawaban: A. Mandiri 4. Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan/atau Peserta Pemilu, dipidana dengan... a. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 ( dua belas juta rupiah)
b. Pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 ( dua belas juta rupiah) c. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 6.000.000,00 ( enam juta rupiah) d. Pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 6.000.000,00 ( enam juta rupiah) Jawaban: D. (Pasal 489 UU No. 7/2017) 5. Lembaga penyelenggara Pemilu di Indonesia adalah ... a. Komisi Pemilihan Umum b. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum c. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu d. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Badan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jawaban: C. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 6. Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan... a. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 6.000.000,00 ( enam juta rupiah) b. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 ( dua belas juta rupiah) c. Pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 ( dua belas juta rupiah) d. Pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 6.000.000,00 ( enam juta rupiah) Jawaban: B. (Pasal 490 UU No. 7/2017) 7. Yang termasuk dalam rezim pemilu adalah... a. Pemilihan presiden dan wakil presiden
b. Pemilihan anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten c. Pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah d. Pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten Jawaban: D. Pilpres, Pileg (DPR, DPD, DPRD Prov. dan DPRD Kab/Kota) / Pasal 1 Ayat 7 UU No. 7/2017) 8. Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye pemilu dipidana dengan... a. Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 ( dua belas juta rupiah) b. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 6.000.000,00 ( enam juta rupiah) c. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 ( dua belas juta rupiah) d. Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 6.000.000,00 ( enam juta rupiah) Jawaban: C. (Pasal 491 UU No. 7/2017) 9. Peserta dalam pemilihan umum adalah.... a. Partai politik dan LSM b. Partai politik dan perseorangan c. Perseorangan d. Organisasi kemasyarakatan Jawaban: B. Parpol dan Perseorangan (DPD)/ Pasal 1 Ayat 27 UU No. 7/2017 10. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilu, dipidana dengan... a. Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 6.000.000,00 ( enam juta rupiah)
b. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 ( dua belas juta rupiah) c. Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 ( dua belas juta rupiah) d. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 6.000.000,00 ( enam juta rupiah) Jawaban: B. (Pasal 492 UU No. 7/2017) 11. Jumlah anggota KPU Provinsi sebanyak... a. 7 orang b. 5 atau 7 orang c. 5 orang d. 3 atau 5 orang Jawaban: B. 5 atau 7 orang ( Pasal 10 ayat 1 point b UU No. 7/2017) 12. Setiap pelaksana dan/atau tim kampanye pemilu yang melanggar larangan berkampanye dipidana dengan... a. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 ( dua belas juta rupiah) b. Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 ( dua belas juta rupiah) c. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 6.000.000,00 ( enam juta rupiah) d. Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 6.000.000,00 ( enam juta rupiah) Jawaban: A. (Pasal 493 UU No. 7/2017) 13. Komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU Provinsi, dan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan, paling sedikit... a. 10 % b. 20 % c. 30 % d. 50 %
Jawaban: C. 30% (Pasal 10 ayat 7 UU No. 7/2017) 14. Setiap ASN, Anggota TNI, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan untuk tidak ikut serta dalam kampanye, dipidana dengan... a. Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 ( dua belas juta rupiah) b. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 6.000.000,00 ( enam juta rupiah) c. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 ( dua belas juta rupiah) d. Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 6.000.000,00 ( enam juta rupiah) Jawaban: C. (Pasal 494 UU No. 7/2017) 15. 1) Terbuka 2) Mandiri 3) Transparan 4) Tertib 5) Responsif Yang termasuk dalam prinsip penyelenggaraan pemilu yaitu ... a. (1), (2) dan (3) b. (1), (2), dan (4) c. (1), (2) (3) dan (5) d. Semua benar Jawaban: B. 1, 2, 4 (Pasal 3 UU No. 7/2017) 16. Pelaksana kampanye dan/atau peserta kampanye yang dengan sengaja mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye pemilu di tingkat kelurahan/desa, dipidana dengan... a. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 6.000.000,00 ( enam juta rupiah)
b. Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 ( dua belas juta rupiah) c. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 ( dua belas juta rupiah) d. Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 6.000.000,00 ( enam juta rupiah) Jawaban: C (Pasal 495 UU No. 7/2017) 17. 1) Melakukan pendidikan politik kepada masyarakat 2) Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu 3) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua tahapan pemilu 4) Menyosialiasikan visi misi calon anggota DPR, DPD, DPRD Prov/Kabupaten, dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Yang termasuk dalam tugas KPU adalah.... a. (1) b. (1), (2), (4) c. (2), (3) d. Semua benar Jawaban: C. 2, 3 (Pasal 12 UU No. 7/2017) 18. Pelaksana kampanye dan/atau peserta kampanye yang karena kelalainnya mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye pemilu di tingkat kelurahan/desa dipidana dengan... a. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 ( dua belas juta rupiah) b. Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 ( dua belas juta rupiah) c. Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 6.000.000,00 ( enam juta rupiah) d. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 6.000.000,00 ( enam juta rupiah) Jawaban: C. (Pasal 495 UU No. 7/2017)
19. Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas... a. Bawaslu dan Kepolisian Negara Republik Indonesia b. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia c. Bawaslu, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan /atau Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Negara Republik Indonesia d. Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi Jawaban: C. (Lihat Pasal 1 ayat 38 UU No. 7/2017) 20. Peserta pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemillu, dipidana dengan... a. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 ( dua belas juta rupiah) b. Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 ( dua belas juta rupiah) c. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 6.000.000,00 ( enam juta rupiah) d. Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 6.000.000,00 ( enam juta rupiah) Jawaban: A. (Pasal 496 UU No. 7/2017) 21. Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibentuk oleh... a. PPK b. KPU Kabupaten/Kota c. KPU Provinsi d. Pemerintah desa/kelurahan Jawaban: B. Pasal 1 Ayat 12 UU No. 7/2017 22. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye, dipidana dengan... a. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)
b. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) c. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) d. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Jawaban: C. (Pasal 497 UU No. 7/2017) 23. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bertugas dalam lingkup wilayah... a. Kelurahan/desa b. Tempat pemungutan suara (TPS) c. Kecamatan d. Kabupaten/kota Jawaban: B. Pasal 1 ayat 14 UU No. 7/2017 24. Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan... a. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 ( dua belas juta rupiah) b. Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) c. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) d. Pidana kurungan paling lama 6 (enam) dan denda paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) Jawaban. A. (Pasal 498 UU No. 7/2017) 25. Pantarlih merupakan petugas yang dibentuk oleh PPS/PPLN dan bertugas untuk... a. Melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara b. Mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain
c. Membantu Panwaslu kelurahan/desa d. Melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih. Jawaban: D. Pasal 1 ayat 16 UU No. 7/2017 26. Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali kepada pemilih yang menerima suarat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara, dipidana dengan... a. Pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) b. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) c. Pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) d. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Jawaban: D. (Pasal 499 UU No. 7/2017) 27. Masa jabatan dan periode keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama... a. 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk dua kali masa jabatan pada tingkatan yang sama b. 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama c. 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk dua kali masa jabatan pada tingkatan yang sama d. 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk dua kali masa jabatan pada tingkatan yang sama Jawaban: B. Pasal 10 ayat 9 UU No. 7/2017 28. Setiap orang yang membantu pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain dipidana dengan... a. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun
b. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) c. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) d. Pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Jawaban: C. (Pasal 500 UU No. 7/2017) 29. Presiden membentuk keanggotaan tim seleksi dalam pengangkatan anggota KPU dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen). Tim seleksi tersebut terdiri dari unsur pemerintah, akademisi dan unsur masyarakat. Jumlah keanggotaan tim seleksi tersebut paling banyak... a. 5 (lima) orang b. 7 (tujuh) orang c. 9 (sembilan) orang d. 11 (sebelas) orang Jawaban: D. Pasal 22 Ayat 1 UU No. 7/2017 30. Setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemungutan suara ulang di TPS dipidana dengan pidana... a. Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) b. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) c. Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) d. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) Jawaban: B. (Pasal 501 UU No. 7/2017) 31. Tim seleksi menetapkan nama calon anggota KPU dan menyerahkan kepada Presiden. Kemudian Presiden akan mengajukan nama tersebut kepada DPR paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya berkas calon
anggota KPU. Jumlah nama calon anggota KPU yang ditetapkan tim seleksi dan diajukan oleh Presiden sebanyak... a. 11 (sebelas) b. 12 (dua belas) c. 13 (tiga belas) d. 14 (empat belas) Jawaban: D. Pasal 23 dan Pasal 24 UU No. 7/2017 32. Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketetapan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS, dipidana dengan pidana... a. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) b. Pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) c. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) d. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Jawaban: C. (Pasal 502 UU No. 7/2017) 33. Pemilihan dan penetapan anggota KPU dilakukan oleh... a. Tim seleksi b. Presiden c. DPR d. Semua benar Jawaban: C. Pasal 25 UU No. 7/2017 34. Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan dan/atau tidak berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara, dipidana dengan... a. Pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
b. Pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (lima belas juta rupiah) c. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (lima belas juta rupiah) d. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Jawaban: D. (Pasal 503 UU No. 7/2017) 35. Pemilihan dan penetapan anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh... a. Presiden b. KPU c. KPU Provinsi d. Tim seleksi Jawaban: B. Pasal 34 UU No. 7/2017 36. Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil pemungutan suara, dipidana dengan... a. Pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) b. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) c. Pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) d. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Jawaban: D. (Pasal 504 UU No. 7/2017) 37. PPK dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan. Jumlah anggota PPK sebanyak... a. 3 b. 5 c. 7 d. 9
Jawaban: B. PKPU No. 36/2018. Semula jumlahnya 3 orang menurut Pasal 52 UU No. 7/2017, namun melalui putusan MK No. 31/PUU-XVI/2018 diubah dari 3 ke 5 orang. 38. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dipidana dengan... a. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) b. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) c. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) d. Pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Jawaban: B. (Pasal 505 UU No. 7/2017) 39. Jumlah anggota DKPP sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri atas... a. Unsur pemerintah, akademisi, dan tokoh masyarakat. b. Unsur akademisi, ex officio dari unsur KPU, dan tokoh masyarakat c. Ex officio dari unsur KPU dan Bawaslu d. Unsur tokoh masyarkat, ex officio dari unsur KPU dan Bawaslu Jawaban: D. Pasal 155 UU No. 7/2017 40. Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS/Panwaslu Luar Negeri, PPS/PPLN dan PPK melalui PPS, dipidana dengan... a. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) b. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
c. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) d. Pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Jawaban: B. (Pasal 506 UU No. 7/2017) 41. (1) menerima aduan dan/atau laporan adanya pelanggaran atau kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu. (2) melakukan penyelidikan dan verifikasi serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (3) memutuskan terhadap pelanggaran/kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu
Yang termasuk dalam tugas DKPP adalah... a. (1) b. (1) dan (2) c. (2) d. Semua benar Jawaban: C. Pasal 159 UU No. 7/2017 42. Setiap Panwaslu Kelurahan/Desa yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan tidak melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan, dipidana dengan... a. Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) b. Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) c. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) d. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Jawaban: C. (Pasal 507 UU No. 7/2017)
43. Sistem pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah... a. Sistem proporsional tertutup b. Sistem proporsional terbuka c. Sistem proporsional terbuka terbatas d. Sistem distrik berwakil banyak Jawaban: B. (Lihat Pasal 168 UU No. 7/2017) 44. Setiap Panwaslu Kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota dan tidak melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, dipidana dengan... a. Pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) b. Pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) c. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) d. Pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Jawaban: C. (Pasal 507 UU No. 7/2017) 45. Sistem pemilu untuk memilih anggota DPD adalah... a. Sistem proporsional tertutup b. Sistem proporsional terbuka c. Sistem proporsional terbuka terbatas d. Sistem distrik berwakil banyak Jawaban: D. (Lihat Pasal 168 UU No. 7/2017) 46. Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya, dipidana dengan... a. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,000 (dua belas juta rupiah) b. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000,000 (lima belas juta rupiah)
c. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000,000 (sepuluh juta rupiah) d. Pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,000 (dua belas juta rupiah) Jawaban: A. (Pasal 508 UU No. 7/2017) 47. Dalam menjalankan tugasnya KPU RI dibantu oleh... a. Sekertariat Jenderal b. Sekretaris c. Sekretariat d. Sekretaris Jendral Jawaban: A. 48. Setiap orang yang mengumumkan hasil survey atau jajak pendapat tentang pemilu dalam masa tenang, dipidana dengan... a. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) b. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) c. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) d. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Jawaban: C. (Pasal 509 UU No. 7/2017) 49. Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota diberhentikan dengan tidak hormat karena tidak dapat melaksanakan tugas selama.... a. 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah b. 3 (tiga) bulan secara berturut-turut c. 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas d. 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan Jawaban: A. (Lihat Pasal 37 UU No. 7/2017)
50. Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan... a. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) b. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) c. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) d. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) Jawaban: B. (Pasal 510 UU No. 7/2017) 51. Ketua KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota dipilih... a. Dari dan oleh anggota b. Dari anggota c. Oleh anggota d. DKPP Jawaban: A 52. Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemiluu, dipidana dengan... a. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) b. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) c. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) d. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36. 000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) Jawaban: D. (Pasal 511 UU No. 7/2017) 53. Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara adalah...
a. Kewajiban KPU b. Kewenangan KPU c. Hak KPU d. Keputusan KPU Jawaban: A 54. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Panwaslu LN dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan/atau rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan WNI yang memiliki hak pilih, dipidana dengan... a. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) b. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) c. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) d. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) Jawaban: A. (Pasal 512 UU No. 7/2017) 55. Masa keanggotaan anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih selama lima tahun terhitung sejak... a. Lulus seleksi b. Pengucapan sumpah/janji c. Pelantikan d. Mengikuti seleksi Jawaban: B
56. Setiap anggota KPU Kabupaen/Kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada partai politik peserta pemilu, dipidana dengan... a. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) b. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) c. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) d. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Jawaban: C. (Pasal 513 UU No. 7/2017) 57. Pemilu adalah sarana pelaksanaan rakyat yang dilaksanakan secara ... a. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. b. Langsung dan umum c. Jujur dan adil d. Langsung, umum, bebas dan rahasia Jawaban: A. 58. Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan, dipidana dengan... a. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) b. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) c. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah d. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) Jawaban: B. (Pasal 514 UU No. 7/2017) 59. Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota diberhentikan dengan tidak hormat karena melakukan tidak pidana pemilu berdasarkan... a. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
b. Putusan pengadilan setelah mengajukan banding c. Putusan pengadilan d. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum sementara Jawaban: A 60. Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan... a. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) b. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) c. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) d. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Jawaban: B. (Pasal 515 UU No. 7/2017) 61. Salah satu tugas PPS adalah membantu PPK dalam penyelenggaraan pemilu, kecuali... a. Dalam hal penghitungan suara b. Kampanye c. Pemutakhiran data pemilih d. Pencalonan Jawaban: B 62. Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan... a. Pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)
b. Pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) c. Pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) d. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Jawaban: B. (Pasal 516 UU No. 7/2017) 63. Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota diberhentikan dengan tidak hormat karena tidak menghadiri rapat pleno selama.... a. 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas b. 3 (tiga) kali dengan alasan c. 3 (tiga) kali secara periodik d. 3 (tiga) kali dalam sebulan Jawaban: A. 64. Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara, dipidana dengan... a. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) b. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) c. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) d. Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 65.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Jawaban: A. (Pasal 517 UU No. 7/2017) 65. Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dinyatakan sah apabila... a. Disetujui oleh sekurang-kurangnya 4 orang anggota KPU Kabupaten/kota b. Disetujui oleh sekurang-kurangnya 2 orang anggota KPU Kabupaten/kota
c. Disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 orang anggota KPU Kabupaten/kota d. Disetujui oleh sekurang-kurangnya 5 orang anggota KPU Kabupaten/kota Jawaban: C 66. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden, dipidana dengan... a. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) b. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) c. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) d. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Jawaban: C. (Pasal 518 UU No. 7/2017) 67. Salah satu tugas dan kewenangan KPU Kabupaten/kota dalam pemilu adalah menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan... a. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/kota kepada masyarakat b. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/kota kepada partai politik c. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/kota kepada peserta pemilu d. Tugas kepada masyarakat Jawaban: C. 68. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau
dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam pemilu, dipidana dengan... a. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) b. Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) c. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) d. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Jawaban: C. (Pasal 519 UU No. 7/2017) 69. Dalam menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilu, terlebih dahulu KPU berkonsultasi dengan... a. DPR b. Pemerintah c. DPR dan Pemerintah d. Presiden Jawaban: C. 70. Setiap orang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, untuk menjadi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dipidana dengan... a. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) b. Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) c. Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) d. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)
Jawaban: C. (Pasal 520 UU No. 7/2017) 71. KPU bertugas dan berwenang menetapkan kantor akuntan publik untuk... a. Mengaudit dana kampanye b. Mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye c. Mengumumkan laporan dana kampanye d. Memberikan sumbangan dana kampanye Jawaban: B 72. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu, dipidana dengan... a. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) b. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) c. Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) d. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Jawaban: A. (Pasal 521 UU No. 7/2017) 73. Tim seleksi yang dibentuk oleh Presiden untuk menetapkan calon anggota KPU melaporkan seluruh tahapan seleksi kepada... a. Presiden b. Dewan Perwakilan Rakyat c. DPR dan Presiden d. Masyarakat Jawaban: B 74. Setiap Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda/Hakim Agung/Hakim Konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan/atau anggota BPK, Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan/atau Deputi Gubernur Bank
Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/atau karyawan BUMN/BUMD yang melanggar larangan untuk tidak ikut dalam kegiatan kampanye, dipidana dengan... a. Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) b. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) c. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) d. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) Jawaban: D. (Pasal 522 UU No. 7/2017) 75. KPPS menyerahkan hasil penghitungan suara kepada... a. Saksi b. PPS c. PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan d. Pengawas Pemilu Lapangan Jawaban: C 76. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung, dipidana dengan... a. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) b. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) c. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) d. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Jawaban: C. (Pasal 523 Ayat 1 UU No. 7/2017)
77. Anggota KPU, KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/kota yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima diwajibkan mengembalikan uang kehormatan sebanyak... a. 2 (dua) kali lipat b. 2(dua) kali lipat yang diterima c. 3(dua) kali lipat yang diterima d. 2(dua) kali Jawaban: B 78. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung, dipidana dengan... a. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) b. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) c. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) d. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Jawaban: A. (Pasal 523 Ayat 2 UU No. 7/2017) 79. Dalam menjalankan tugasnya dalam hal penyelenggaraan tahapan pemilu dan tugas lainnya, KPU memberikan laporan kepada... a. DPR dan Presiden b. Presiden c. BPK d. DPR Jawaban: A 80. Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu, dipidana dengan...
a. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) b. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat rupiah) c. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) d. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) Jawaban: C. (Pasal 523 Ayat 3 UU No. 7/2017) 81. Pengesahan calon anggota KPU terpilih ditetapkan oleh... a. Keputusan presiden b. Keputusan DPR c. Keputusan Pemerintah d. Keputusan Menteri Jawaban: B 82. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana pemilu dalam pelaksanaan kampanye pemilu, dipidana dengan... a. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) b. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) c. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) d. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) Jawaban: B. (Pasal 524 Ayat 1 UU No. 7/2017) 83. KPPS menyerahkan daftar pemilih tetap kepada... a. Saksi peserta pemilu yang hadir dan pengawas pemilu lapangan
b. DPR c. Saksi d. PPS Jawaban: A 84. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti karena kelalaiannya melakukan tindak pidana pemilu dalam pelaksanaan kampanye pemilu, dipidana dengan... a. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) b. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima) belas juta rupiah) c. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) d. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) Jawaban: A. (Pasal 524 Ayat 2 UU No. 7/2017) 85. Tim seleksi yang dibentuk oleh presiden untuk menyeleksi calon anggota KPU RI terdiri atas unsur... a. Pemerintah b. Masyarakat c. Partai Politik d. Pemerintah dan masyarakat Jawaban: D. 86. Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana kampanye pemilu melebihi batas yang ditentukan untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dipidana dengan... a. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)
b. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) c. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) d. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Jawaban: D. (Pasal 525 Ayat 1 UU No. 7/2017) 87. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu adalah syarat menjadi... a. Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota b. Anggota KPU c. Anggota Panwaslu d. Anggota Bawaslu Jawaban: A. 88. Setiap peserta pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berakhir, dipidana dengan... a. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) b. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) c. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) d. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) Jawaban: A. (Pasal 525 Ayat 2 UU No. 7/2017) 89. Dalam hal pengelolaan keuangan, KPU bertanggungjawab sesuai dengan... a. Peraturan perundang-undangan b. Instruksi presiden c. Keputusan BPK d. Surat edaran DPR
Jawaban: A 90. Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana kampanye pemilu melebihi batas untuk pemilu anggota DPD, dipidana dengan... a. Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) b. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) c. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) d. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) Jawaban: C. (Pasal 526 Ayat 1 UU No. 7/2017) 91. Menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU RI merupakan tugas dari... a. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota b. Anggota KPU Kabupaten/Kota c. Ketua KPU Kabupaten/Kota d. Ketua KPU RI Jawaban: D 92. Setiap peserta pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye pemilu DPD berakhir, dipidana dengan... a. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) b. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) c. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) d. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)
Jawaban: C. (Pasal 526 Ayat 2 UU No. 7/2017) 93. Untuk menjadi badan hukum, partai politik harus didaftarkan kepada... a. Kementerian Hukum dan HAM b. Presiden c. KPU RI d. DPR Jawaban: A. 94. Peserta Pemilu yang menerima sumbangan dan tidak melaporkan kepada KPU dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara, dipidana dengan... a. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) b. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda 4 (empat) kali dari jumlah sumbangan yang diterima c. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda sebanyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) d. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima Jawaban: D. (Pasal 528 Ayat 1 UU No.7/2017) 95. Tata cara pemberhentian anggota partai diatur dalam... a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik b. Hasil keputusan ketua Partai Politik c. Musyawarah daerah partai politik d. Rapat pleno partai politik Jawaban: A 96. Pelaksana dan tim kampanye yang menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang dan/atau tidak melaporkan dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara sesuai batas waktu yang ditentukan, dipidana dengan... a. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima b. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)
c. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima d. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda sebanyak 4 (empat) kali dari jumlah sumbangan yang diterima Jawaban: C. (Pasal 528 Ayat 2 UU No.7/2017) 97. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik dapat diubah sesuai dengan... a. Dinamika dan kebutuhan partai politik b. Perubahan partai politik c. Dinamika partai politik d. Keinginan ketua partai politik Jawaban: A 98. Setiap perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU untuk kepentingan tertentu, dipidana dengan... a. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) b. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) c. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) d. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) Jawaban: A. (Pasal 529 UU No. 7/2017) 99. Iuran anggota partai politik, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari APBN/APBD merupakan sumber dari ... a. Keuangan partai politik b. Anggota partai politik c. Pendidikan politik d. Rekrutmen anggota partai politik Jawaban: A
100.
Setiap perusahaan pencetak surat suara yang tidak menjaga
kerahasiaan, keamanan dan keutuhan surat suara, dipidana dengan... a. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) b. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) c. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) d. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) Jawaban: D. (Pasal 530 UU No. 7/2017) 101.
Dalam ketentuan UU No. 2/ 2011, Anggaran Dasar Partai Politik memuat
hal-hal... a. Asas dan ciri partai politik b. Tujuan partai politik c. Pendidikan partai politik d. Alamat partai politik Jawaban: A. 102.
Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau
menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara atau menggagalkan pemungutan suara, dipidana dengan... a. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) b. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) c. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) d. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) Jawaban: D. (Pasal 531 UU No. 7/2017)
103.
Pembubaran partai politik diumumkan dalam... a. Media massa b. Website c. Facebook d. Berita Negara Republik Indonesia Jawaban: D
104.
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang
menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang, dipidana dengan... a. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) b. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) c. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) d. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Jawaban: C. (Pasal 532 UU No. 7/2017) 105.
Salah satu syarat partai politik dapat menjadi peserta pemilu adalah... a. Memiliki kepengurusan di 75 % lebih dari seluruh provinsi b. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 5.000 (lima ribu) yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota. c. Memiliki kepengurusan di 50 % (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten/kota yang bersangkutan. d. Memiliki calon yang diusulkan untuk mengikuti pemilihan umum. Jawaban: C. Lihat Pasal 173 UU No. 7/2017
106.
Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara
mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan.... a. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
b. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) c. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) d. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) Jawaban: C. (Pasal 533 UU No. 7/2017) 107.
Pembukaan pendaftaran partai politik peserta pemilu dilakukan paling
lambat... a. 15 bulan sebelum hari pemungutan suara b. 16 bulan sebelum hari pemungutan suara c. 17bulan sebelum hari pemungutan suara d. 18 bulan sebelum hari pemungutan suara Jawaban: D. Lihat Pasal 177 UU No. 7/2017 108.
Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil
pemungutan suara yang sudah disegel, dipidana dengan... a. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) b. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) c. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) d. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) Jawaban: A. (Pasal 534 UU No. 7/2017) 109.
Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
menembukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon peserta pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon peserta pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada... a. DKPP
b. Presiden c. DPR d. KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Jawaban: D. Lihat Pasal 180 UU No. 7/2017 110.
Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak dan/atau
menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara, dipidana dengan... a. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) b. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) c. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) d. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) Jawaban: B. (Pasal 535 UU No. 7/2017) 111.
Salah satu syarat calon anggota DPD ditetapkan sebagai peserta pemilu
adalah mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan. DIY merilis DPT untuk pemilu 2019 lalu mencapai 2.731.874 orang. Jika Rianto mencalonkan diri sebagai calon perseorangan peserta pemilihan umum anggota DPD untuk dapil DIY, maka syarat dukungan minimal yang harus didapatkan adalah... a. Paling sedikit 1.000 (seribu) pemilih b. Paling sedikit 2.000 (dua ribu) pemilih c. Paling sedikit 3.000 (tiga ribu) pemilih d. Paling sedikit 4.000 (empat ribu) pemilih Jawaban: B. Lihat Pasal 183 UU No. 7/2017 112.
Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau
mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu, dipidana dengan... a. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)
b. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) c. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) d. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) Jawaban: B. (Pasal 536 UU No. 7/2017) 113.
Dalam hal terjadi perselihan kepengurusan partai politik tingkat pusat,
maka kepengurusan partai politik yang menjadi peserta pemilu dan dapat mendaftarkan pasangan calon dan calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggora DPRD kabupaten/kota adalah... a. Kepengurusan partai politik tingkat pusat yang memperoleh dukungan terbesar dalam kongres partai tersebut b. Kepengurusan partai politik tingkat pusat yang sudah memperoleh putusan Mahkamah Partai atau nama lain dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan HAM. c. Kepengurusan partai politik tingkat yang sudah memperoleh restu dan dukungan secara tertulis dari pendiri resmi partai politik tersebut. d. Kepengurusan partai politik tingkat pusat yang sudah memperoleh putusan Mahkamah Partai atau nama lain dan mendapatkan dukungan dari presiden. Jawaban: B 114.
Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan
keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama, dipidana dengan... a. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) b. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
c. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) d. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Jawaban: C. (Pasal 537 UU No. 7/2017) 115.
Penyusunan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota memperhatikan prinsip... a. Keadilan dalam pemerataan pembangunan b. Integralitas wilayah c. Distibusi kesejahteraan masyarakat d. Kearifan lokal Jawaban: B. (Lihat Pasal 185 UU No. 7/2017) 116.
PPS yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu di tingkat PPS kepada PPK, dipidana dengan... a. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) b. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) c. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) d. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Jawaban: A. (Pasal 538 UU No. 7/2017) 117.
Jumlah kursi anggota DPR menurut UU No. 7/2017 adalah sebanyak... a. 500 b. 530 c. 550 d. 575 Jawaban: D. (Lihat Pasal 186 UU No. 7/2017)
118.
PPK yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu di tingkat PPK, dipidana dengan... a. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) b. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) c. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) d. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Jawaban: C. (Pasal 539 UU No. 7/2017) 119.
Daerah pemilihan anggota DPR adalah... a. Provinsi dan Kabupaten/Kota b. Provinsi dan Kabupaten/Kota atau gabungan kabupaten/kota c. Provinsi d. Provinsi atau Gabungan Provinsi Jawaban: B. (Lihat Pasal 187 UU No.7/2017)
120.
Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan
penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi pemilu, dipidana dengan... a. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) b. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) c. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) d. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) Jawaban: B. (Pasal 540 Ayat 1 UU No. 7/2017)
121.
Jumlah kursi paling banyak setiap daerah pemilihan anggota DPR
adalah... a. 10 kursi b. 12 kursi c. 14 kursi d. 16 kursi Jawaban: A. (Lihat Pasal 187 UU No.7/2017) 122.
Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan
prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat, dipidana dengan... a. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) b. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) c. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) d. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 18.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Jawaban: D. (Pasal 540 Ayat 2 UU No. 7/2017) 123.
Jumlah kursi paling sedikit setiap daerah pemilihan anggota DPR adalah... a. 2 kursi b. 3 kursi c. 4 kursi d. 5 kursi Jawaban: B. (Lihat Pasal 187 UU No.7/2017)
124.
Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota
yang tidak melaksanakan putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana pemilu yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dipidana dengan... a. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) b. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)
c. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) d. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) Jawaban: B. (Pasal 541 UU No. 7/2017) 125.
Jumlah kursi paling sedikit DPRD Provinsi adalah... a. 30 kursi b. 35 kursi c. 40 kursi d. 45 kursi Jawaban: B. (Lihat Pasal 188 UU No.7/2017)
126.
Dalam hal KPU tidak menetapkan perolehan hasil pemilu anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, anggota KPU dipidana dengan... a. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) b. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) c. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) d. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Jawaban: D. (Pasal 542 UU No. 7/2017) 127.
Penentuan jumlah kursi DPRD Provinsi didasarkan pada... a. Jumlah Kabupaten/Kota b. Jumlah penduduk provinsi c. Luas wilayah provinsi d. Semua benar Jawaban: B. (Lihat Pasal 188 UU No.7/2017)
128.
Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,
Panwaslu Kecamatan, dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS yangd engan sengaja tidak menindaklanjuti temuan
dan/atau laporan pelanggara pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS/PPLN dan/atau KPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dipidana dengan... a. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) b. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36. 000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) c. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) d. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) Jawaban: A. (Pasal 543 UU No. 7/2017) 129.
Provinsi yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta)
orang sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) orang, maka perolehan alokasi kursinya sebanyak... a. 30 kursi b. 35 kursi c. 40 kursi d. 45 kursi Jawaban: D. (Lihat Pasal 188 UU No.7/2017) 130.
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan
hukum memalsukan data dan daftar pemilih, dipidana dengan... a. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) b. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) c. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) d. Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) Jawaban: D. (Pasal 544 UU No. 7/2017)
131.
Jumlah kursi paling banyak setiap daerah pemilihan anggota DPRD
Provinsi adalah... a. 8 kursi b. 10 kursi c. 12 kursi d. 14 kursi Jawaban: C. (Lihat Pasal 189 UU No.7/2017) 132.
Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS,
dan/atau PPLN yang dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam pemilu setelah ditetapkannya DPT, dipidana dengan... a. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) b. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) c. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) d. Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) Jawaban: A. (Pasal 545 UU No. 7/2017) 133.
Jumlah kursi anggota DPRD provinsi yang dibentuk setelah pemilu
ditetapkan berdasarkan... a. Ketentuan dalam peraturan KPU b. Ketentuan dalam Keputusan KPU c. Ketentuan dalam Undang-undang Pemilu d. Semua benar Jawaban: C. (Lihat Pasal 190 UU No.7/2017) 134.
Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS,
dan/atau PPLN yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan... a. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
b. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) c. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) d. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) Jawaban: C. (Pasal 546 UU No. 7/2017) 135.
Dalam hal terjadi pembentukan provinsi setelah pemilu, dilakukan
penataan daerah pemilihan di provinsi induk sesuai dengan... a. Jumlah penduduk b. Jumlah penduduk berdasarkan alokasi kursi c. Jumlah alokasi kursi d. Semua benar Jawaban: B. (Lihat Pasal 190 UU No.7/2017) 136.
Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan
dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan... a. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) b. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) c. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) d. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) Jawaban: D. (Pasal 547 UU No. 7/2017) 137.
Jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota adalah... a. 65 kursi b. Paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 50 kursi c. Paling sedikit 25 kursi dan paling banyak 55 kursi d. Paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi Jawaban: D. (Lihat Pasal 191 UU No.7/2017)
138.
Setiap orang yang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah
daerah, BUMN, BUMD, pemerintah desa atau sebutan lain dan BUMDesa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye, dipidana dengan... a. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) b. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) c. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) d. Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Jawaban: A. (Pasal 548 UU No. 7/2017) 139.
Jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih
500.000 orang sampai dengan 1.000.000 orang memperoleh alokasi kursi sebanyak... a. 35 kursi b. 40 kursi c. 45 kursi d. 50 kursi Jawaban: C. (Lihat Pasal 191 UU No.7/2017) 140.
Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah... a. Kecamatan b. Kecamatan atau Gabungan Kecamatan c. Kecamatan dan Kelurahan d. Kelurahan Jawaban: B (Lihat Pasal 192 UU No.7/2017)
141.
Dalam hal terjadi bencana yang mengakibatkan hilangnya daerah
pemilihan, maka daerah pemilihan tersebut... a. Dihapuskan dan tidak menjadi daerah pemilihan lagi b. Dihapuskan dan dihitung kembali sesuai dengan jumlah kursi c. Dihapuskan dan dihitung kembali sesuai dengan jumlah penduduk d. Tetap menjadi daerah pemilihan tetapi untuk pemilu berikutnya
Jawaban: C. (Lihat Pasal 193 UU No.7/2017) 142.
Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan sebanyak... a. 3 kursi b. 4 kursi c. 5 kursi d. 6 kursi Jawaban: B (Lihat Pasal 196 UU No.7/2017)
143.
Daerah pemilihan untuk anggota DPD adalah... a. Provinsi b. Provinsi dan Kabupaten/kota c. Provinsi, Kabupaten atau gabungan kabupaten/kota d. Gabungan Provinsi Jawaban: A. (Lihat Pasal 199 UU No.7/2017)
144.
Bahdim seorang Warga Negara Indonesia. Ia sudah berkeluarga dan
dikarunia anak. Ia menikah diusia yang sangat muda. Tiga bulan sebelum pemilu tahun ini, Bahdim genap berusia 16 tahun. Syarat pemilih dalam pemilu diantaranya adalah WNI dan telah berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara. Pernyataan yang benar untuk menerangkan kasus yang demikian tentang hak memilih adalah... a. Bahdim mempunyai hak memilih, sebab sudah menikah b. Bahdim tidak memiliki hak memilih, sebab usianya belum 17 tahun ketika pemungutan suara dalam pemilu tahun ini c. Bahdim harus menunggu usianya 17 tahun untuk bisa memiliki hak memilih d. Bahdim mempunyai hak memilih sebab sudah menikah tetapi harus terdaftar sebagai pemilih untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Jawaban: D. (Lihat Pasal 198 dan 199 UU No.7/2017) 145.
Yang tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih adalah.. a. Anggota TNI b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia c. WNI yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan d. Semua benar Jawaban: D. (Lihat Pasal 198 dan 200 UU No.7/2017)
146.
Dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten/Kota
dibantu oleh... a. Pantarlih b. PPS c. PPK d. Semua benar Jawaban: D. (Lihat Pasal 204 UU No.7/2017) 147.
Data kependudukan yang disediakan oleh Menteri Dalam Negeri
dikonsolidasi setiap... a. Menjelang pemilu b. 3 bulan c. 6 bulan d. KPU mengeluarkan surat permintaan Jawaban:C. (PKPU No. 37/2018) 148.
Yang dimaksud data kependudukan dalam Pemilu adalah... a. Data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) b. Data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) c. Data kependudukan yang dikonsolidasi setiap 6 bulan disediakan oleh Menteri Dalam Negeri dan Data WNI yang tinggal di luar negeri yang disediakan oleh Menteri Luar Negeri d. Semua benar Jawaban. D. (PKPU No. 37/2018)
149.
Pencocokan dan penelitian (Coklit) adalah kegiatan yang dilakukan oleh
pantarlih dalam pemutakhiran data pemilih yang dilakukan dengan cara... a. Mensinkronkan DAK2, DP4, DPTb, dan DPK b. Menyandingkan data DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir c. Mendatangi pemilih secara langsung d. Meminta data dari RT/RW setempat Jawaban: C. (PKPU No. 37/2018) 150.
Pemilu 1955 merupakan pemilu nasional pertama. Pemilu tersebut
dilaksanakan untuk memilih... a. Anggota DPR b. Anggota Konstituante c. Anggota DPR dan Konstituante
d. Presiden Jawaban: C. (Lihat buku sejarah pemilu) Anggota DPR (26 September 1955) dan Anggota Konstituante (25 Desember 1955) 151.
Satu hari setelah proklamasi, PPKI menetapkan Soekarno dan
Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pertama. Tanggal 3 November 1945, Mohammad Hatta mengeluarkan Maklumat X untuk mendorong pembentukan partai-partai politik dalam rangka persiapan rencana pelenggaraan pemilu pada tahun 1946. Namun rencana tersebut untuk melaksanakan pemilu pada Januari 1946 tidak dapat dilaksanakan karena... a. Rencana tersebut ditolak oleh Soekarno b. Indonesia masih dijajah c. Pemerintah dan rakyat masih fokus mempertahankan kemerdekaan d. Semua benar Jawaban: C. (Alasan tidak dilaksanakan pemilu pada waktu itu sebab 1. Tidak ada perundang-undangan untuk mengatur penyelenggara pemilu, 2. Rendahnya stabilitas keamanan negara dan 3. Pemerintah dan rakyat fokus mempertahankan kemerdekaan. 152.
Soeharto menjabat sebagai presiden secara resmi pada tanggal... a. 5 Juli 1959 b. 22 Juni 1966 c. 27 Maret 1968 d. 20 Mei 1969 Jawaban: C. (Pasca pemerintahan Presiden Soekarno, MPRS menetapkan Soeharto sebagai Pejabat Presiden pada 12 Maret 1967 dan tanggal 27 Maret 1968 Soaharto ditetapkan menjadi Presiden sesuai hasil sidang umum MPRS)
153.
Peserta pemilu 1955 adalah... a. Partai politik b. Organisasi kemasyarakatan c. Perorangan d. Semua benar Jawaban: D.
154.
Pemilu Pasca Presiden Soekarno dilaksanakan pada tahun...
a. 1968 b. 1969 c. 1970 d. 1971 Jawaban: D. 1971 155.
Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/kota ditetapkan oleh... a. KPUD Kabupaten/Kota b. Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Pusat c. Partai politik peserta pemilu tingkat provinsi d. Partai politik peserta pemilu tingkat kabupaten/kota. Jawaban: D. (Lihat Pasal 243 UU No. 7/2017)
156.
Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota,
yang diajukan oleh partai politik memuat keterwakilan perempuan paling sedikit... a. 25% b. 30% c. 35% d. 50% Jawaban: B (Lihat Pasal 245 UU No. 7/2017) 157.
Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau
penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRDP Kabupaten/kota, untuk menindaklanjutinya KPU berkoordinasi dengan.... a. Bawaslu b. Kejaksaan Agung c. Kepolisian Negara Republik Indonesia d. Mahkamah Konsititusi Jawaban: C. (Lihat Pasal 254 UU No. 7/2017) 158.
Bawaslu melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan
persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh KPU. Dalam hal pengawasan, Bawaslu menemukan unsur kesengajaan/kelalaian anggota KPU yang berakibat merugikan atau menguntungkan bakal calon anggota DPD, maka Bawaslu menyampaikan temuan tersebut kepada.... a. DKPP
b. Kepolisian Negara Republik Indonesia c. KPU d. Semua benar. Jawaban: C. (Lihat Pasal 261 UU No. 7/2017) 159.
Daftar calon tetap anggota DPD ditetapkan oleh... a. KPU RI b. KPU Provinsi c. KPU Kabupaten/Kota d. Semua benar Jawaban: A. (Lihat Pasal 266 UU No. 7/2017)
160.
Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas, kecuali... a. Pengurus Partai Politik peserta pemilu DPR b. Calon Anggota DPR c. Juru Kampanye d. PNS Jawaban: D. (Lihat Pasal 270 UU No. 7/2017)
161.
Dana kampanye dalam pemilu dapat berupa... a. Uang b. Barang c. Jasa d. Semua benar Jawaban: D. (Lihat Pasal 325 UU No. 7/2017)
162.
Dana kampanye dalam pemilu dapat diperoleh dari... a. Pasangan calon yang bersangkutan; b. Partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon; c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain d. Semua benar. Jawaban: D. (Lihat Pasal 325 UU No. 7/2017)
163.
Dana kampanye yang berasal dari perseorangan tidak boleh melebihi... a. Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) b. Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) c. Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)
d. Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) Jawaban: A. (Lihat Pasal 327 UU No. 7/2017) 164.
Laporan dana kampanye calon anggota DPD Peserta Pemilu yang
meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU. Kantor akuntan publik menyampaikan hasil auditnya kepada... a. KPU b. Bawaslu c. DKPP d. Semua benar Jawaban: A. (Lihat Pasal 335 UU No. 7/2017) 165.
Nomor urut Pasangan calon, tanda gambar partai politik, dan calon
anggota DPD ditetapkan dengan... a. Peraturan KPU b. Keputusan KPU c. Undang-undang d. Semua benar Jawaban: B. (Lihat Pasal 343 UU No. 7/2017) 166.
Pemungutan suara pemilu tahun 2019 dilakukan secara... a. Terpisah antara anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dengan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden b. Terpisah antara anggota DPR, DPD dengan anggota DPRD Kabupaten/Kota c. Terpisah antara Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dengan anggota DPD d. Serentak Jawaban: D. (Lihat Pasal 347 UU No. 7/2017)
167.
Pelaksanaan pemungutan suara dipimpin oleh... a. KPPS b. PPS c. PPK d. Ketua KPU Kabupaten/Kota Jawaban A. (Lihat Pasal 351 UU No. 7/2017)
168.
Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh...
a. Kepolisian Negara Republik Indonesia b. Panwaslu Kelurahan/Desa c. Pengawas TPS d. Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS Jawaban: D. (Lihat Pasal 351 UU No. 7/2017) 169.
Dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS
berdasarkan prinsip... a. Usia b. Jenis Kelamin c. Urutan Kehadiran Pemilih d. Semua benar Jawaban: C. (Lihat Pasal 355 UU No. 7/2017) 170.
Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin
oleh sekretaris yang berasal dari... a. Tokoh masyarakat b. ASN c. Organisasi masyarakat d. Pengawas Pemilu Tingkat Kecamatan Jawaban: B. (Ayat 4 Pasal 7 PKPU No. 38/2018) 171.
Ketua PPK dalam Pemilu dipilih... a. KPU Kabupaten/Kota b. Dari dan oleh anggota c. Dari anggota d. Oleh anggota Jawaban: B (Ayat 2 Pasal 8 PKPU No. 38/2018)
172.
Dalam hal terjadi pemungutaan dan penghitungan suara Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden putaran kedua, masa kerja PPK dan PPS... a. Tidak diperpanjang dan dibentuk kembali oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pemungutan suara putaran kedua. b. Tidak diperpanjang dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pemungutan suara putaran pertama c. Diperpanjang dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara putaran kedua
d. Diperpanjang dan dibubarkan setelah penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Jawaban: C (PKPU No. 38/2018)
173.
Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh... a. KPU Kabupaten/Kota b. PPK c. PPS d. Anggota masyarakat sekitar TPS Jawaban: C. (PKPU No. 38/2018)
174. Anggota KPPS berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berjumlah... a. 4 (empat) orang b. 5 (lima) orang c. 6 (enam) orang d. 7 (tujuh) orang Jawaban: D. (PKPU No. 38/2018) 175.
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dibentuk oleh... a. PPS b. PPK c. KPU Kabupaten/Kota d. Anggota masyarakat Jawaban: A. (PKPU No. 38/2018)
176. Dalam hal persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) periode dalam jabatan yang sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten/Kota... a. Melaporkan kepada KPU Provinsi untuk mendapatkan solusi pengisian calon anggota PPK, PPS dan KPPS b. Bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk mendapatkan calon anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi syarat c. Bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan untuk mendapatkan calon anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan
d. Bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi untuk mendapatkan calon anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan. Jawaban: D. (PKPU No. 38/2018) 177. 1). Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara 2). Pemilih yang sedang menempuh pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang berubah status dari siswa menjadi mahasiswa. 3). Pemilih yang telah berubah status dari status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil
Yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah... a. (1) b. (1), (2) c. (1), (3) d. (2), (3) Jawaban: C. (PKPU No. 11/2019)
178.
1) Kesetaraan nilai suara; 2) Proporsionalitas; 3) kesinambungan 4)
efektivitas.
Yang termasuk prinsip dalam penataan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah... a. 1 b. 1, 2 c. 1, 2, 3 d. Semua benar Jawaban: C. (Lihat PKPU No. 16/2017) 179.
Data yang dperlukan dalam penyusunan Dapil terdiri atas... a. Data kependudukan b. DP4 c. DPT
d. Semua benar Jawaban: A. (Lihat PKPU No. 16/2017) Data yang diperlukan: data kependudukan dan data wilayah. 180.
Jumlah kursi DPRD Kab/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari
200.000 orang sampai dengan 300.000 orang memperoleh alokasi kursi sebesar... a. 20 b. 25 c. 30 d. 35 Jawaban: C. (Lihat PKPU No. 16/2017) 181.
Jumlah kursi DPRD Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari
5.000.000 (lima juta) orang sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) orang memperoleh alokasi kursi sebesar... a. 50 b. 55 c. 60 d. 65 Jawaban: D. (Lihat UU No. 7/2017) 182.
Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah... a. Paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi b. Paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 15 kursi c. Paling sedikit 5 kursi dan paling banyak 15 kursi d. Paling sedikit 5 kursi dan paling banyak 12 kursi Jawaban: A. (Lihat UU No. 7/2017)
183.
Salah satu tahapan dalam penghitungan alokasi kursi setiap Dapil
Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah dengan menetapkan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd). BPPd adalah bilangan yang diperoleh dari... a. Hasil bagi jumlah penduduk suatu kabupaten/kota dengan jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan
b. Hasil bagi jumlah penduduk suatu kabupaten/kota dengan jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota pada pemilu sebelumnya c. Hasil bagi jumlah penduduk suatu kabupaten/kota dengan jumlah kecamatan dalam satu kabupaten/kota yang bersangkutan d. Hasil bagi jumlah penduduk suatu kabupaten/kota dengan jumlah peserta pemilu dalam satu kabupaten/kota yang bersangkutan Jawaban: A. (Lihat PKPU No. 16/2017) 184.
Alokasi kursi setiap dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota ditentukan
dengan cara... a. Membagi jumlah penduduk seluruh kecamatan/bagian kecamatan yang telah menjadi sebuah dapil dengan jumlah seluruh dapil b. Membagi jumlah penduduk seluruh kecamatan/bagian kecamatan yang telah menjadi sebuah dapil dengan alokasi kursi DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan c. Membagi jumlah penduduk seluruh kecamatan/bagian kecamatan yang telah menjadi sebuah dapil dengan jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota pada pemilu sebelumnya d. Membagi jumlah penduduk seluruh kecamatan/bagian kecamatan yang telah menjadi sebuah dapil dengan BPPd Jawaban: D. (Lihat Pasal 12 PKPU No. 16/2017) 185.
Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota mencakup kecamatan atau
gabungan kecamatan. Alokasi kursi setiap dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi. Apabila kecamatan yang berdasarkan jumlah penduduk memperoleh alokasi kurang dari 3 kursi, maka kecamatan tersebut... a. Tidak dimasukan dalam dapil DPRD kabupaten/kota tersebut b. Harus digabung dengan 1 (satu) atau beberapa kecamatan lain yang berbatasan langsung dalam wilayah daerah kabupaten/kota yang sama
c. Harus digabung dengan 2 kecamatan lainnya yang berbatasan langsung dalam wilayah daerah kabupaten/kota yang sama d. Harus digabung dengan kecamatan yang pada pemilu sebelumnya menjadi sebuah dapil. Jawaban: B. (Lihat Pasal 13 PKPU No. 16/2017) 186.
KPU Kabupaten/Kota melakukan uji publik terhadap usulan dapil dan
alokasi kursi setiap dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan melibatkan peserta dari unsur, kecuali... a. Pemerintah daerah b. Partai politik tingkat kabupaten/kota c. Pemantau pemilu d. KPU Provinsi Jawaban: D. (Lihat PKPU No. 16/2017) 187.
Dalam hal terjadi bencana yang mengakibatkan hilangnya dapil, dapil
tersebut... a. Dihapuskan b. Dihitung kembali c. Digabung dengan dapil yang lain d. Tetap menjadi dapil Jawaban: A. (Lihat Pasal 17 PKPU No. 16/2017) 188.
Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dalam... a. Keputusan KPU b. Peraturan KPU c. Keputusan KPU Kabupaten/Kota d. Peraturan KPU Kabupaten/Kota Jawaban: A. (Lihat Pasal 23 PKPU No. 16/2017)
189.
Daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, mencakup
kecamatan atau gabungan kecamatan. Apabila tidak dapat diberlakukan penentuan dapil menggunakan bagian kecamatan. Bagian kecamatan yang dimaksud adalah...
a. Desa/kelurahan atau sebutan lainnya b. Gabungan Desa/kelurahan c. Dusun/Pedukuhan d. RT/RW Jawaban: A. (Lihat Pasal 11 PKPU No. 16/2017) 190.
Pengusulan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR dilakukan
oleh... a. KPU b. KPU Provinsi c. KPU Kabupaten/Kota d. Partai Politik Jawaban: A. (Lihat PKPU No. 6/2019) 191.
Pengusulan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD
Kabupaten/Kota dilakukan oleh... a. KPU b. KPU Provinsi c. KPU Kabupaten/Kota d. Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota Jawaban: C. (Lihat PKPU No. 6/2019) 192.
Penyampaian Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi
dilakukan oleh... a. Ketua KPU b. Ketua KPU Provinsi c. Ketua Partai Politik Anggota DPRD Provinsi d. Pimpinan DPRD Provinsi Jawaban: D (Lihat PKPU No. 6/2019) – Penyampaian Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
193.
PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota
bisa tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRDP Kabupaten/Kota yang digantikan kurang dari... a. 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat permintaan PAW dari Pimpinan DPRD, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diterima oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota b. 4 (empat) bulan terhitung sejak surat permintaan PAW dari Pimpinan DPRD, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diterima oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota c. 5 (lima) bulan terhitung sejak surat permintaan PAW dari Pimpinan DPRD, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diterima oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota d. 6 (enam) bulan terhitung sejak surat permintaan PAW dari Pimpinan DPRD, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diterima oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Jawaban: D. (Lihat PKPU No. 6/2019) 194.
Alasan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD
Kabupaten/Kota, kecuali... a. Meninggal Dunia b. Tidak melaksanakan tugas selama 2(dua) bulan berturut-turut c. Mengundurkan diri d. Diberhentikan Jawaban: B. (Lihat PKPU No. 6/2019), yang benar kalimat untuk pilihan: tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun. 195.
Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang
berhenti antarwaktu digantikan oleh... a. Calon Pengganti Antarwaktu yang memperoleh surat rekomendasi dari pimpinan partai politik
b. Calon Pengganti Antarwaktu yang memperoleh surat dukungan masyarakat dari dapil yang sama. c. Calon Pengganti Antarwaktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada dapil yang sama d. Calon Pengganti Antarwaktu yang memperoleh rekomendasi dari presiden. Jawaban: C. (Lihat PKPU No. 6/2019) 196.
Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Pengganti Antarwaktu
Anggota DPR, memperoleh suara sah terbanyak dengan jumlah yang sama dalam 1 (satu) dapil dan partai politik yang sama, Calon Pengganti Antarwaktu ditetapkan berdasarkan... a. Persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di tingkat TPS b. Persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya c. Persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di tingkat kecamatan d. Persebaran peroleh suara sah yang lebih luas di tingkat kabupaten Jawaban: D. ( Lihat PKPU No. 6/2019) 197.
Apabila tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD
Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota di Dapil yang sama, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota diambil dari... a. Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota Pemilu terakhir pada dapil yang berbatasan langsung secara geografis dengan jumlah penduduk terbanyak berikutnya dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari partai politik yang sama b. Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota Pemilu terakhir pada dapil yang jumlah penduduknya terbanyak dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari partai politik yang sama c. Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota Pemilu terakhir pada dapil yang berbatasan langsung secara geografis dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari partai politik yang sama
d. Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota Pemilu terakhir pada dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis dengan jumlah penduduk terbanyak pada provinsi atau kabupaten/kota yang sama dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari partai politik yang sama Jawaban: C. ( Lihat PKPU No. 6/2019) 198.
Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD
Kabupaten/Kota pada Daftar Calon Tetap DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutang tidak memperoleh suara dalam Pemilu Terakhir, KPU Kabupaten/Kota melakukan PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan menetapkan... a. Calon berjenis kelamin perempuan sebagai calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota b. Calon berjenis kelamin laki-laki sebagai calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota c. Ketua Partai tingkat Kabupaten/Kota anggota yang digantikan d. Ketua Partai tingkat Provinsi anggota yang digantikan Jawaban: A. ( Pasal 14A PKPU No. 6/2019) 199.
Anggota DPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon
pengganti antarwaktu yang memperoleh... a. Surat dukungan dari masyarakat pada dapil yang sama b. Surat dukungan terbesar dari masyarakat pada dapil yang sama c. Suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara sah calon Anggota DPD pada dapil yang sama d. Persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di tingkat daerah kabupaten/kota Jawaban: C. ( Lihat PKPU No. 6/2019) 200.
Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Pengganti Antarwaktu
Anggota DPD memperoleh suara sah terbanyak dengan jumlah yang sama dalam 1 (satu) Dapil, Calon Pengganti Antarwaktu ditetapkan berdasarkan... a. Persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di tingkat TPS
b. Persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di tingkat desa/kelurahan c. Persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di tingkat kecamatan d. Persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di tingkat kabupaten/kota Jawaban: D. ( Lihat PKPU No. 6/2019) 201.
Proses penggantian Antarwaktu Calon Anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menggunakan... a. Sistem Informasi PAW (SIPAW) b. Sistem Informasi Manajemen PAW (SIMPAW) c. Sistem Informasi dan Integrasi PAW (SI2PAW) d. Sistem Manajemen PAW (SMPAW) Jawaban: B. ( Lihat PKPU No. 6/2019) 202.
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih adalah
pasangan calon yang memperoleh... a. Suara 50 % + 1 b. Suara lebih dari 50% c. Suara lebih dari 50% dari jumlah suara sah dan memperoleh paling sedikit 20 % suara di setiap provinsi d. Suara lebih dari 50% dari jumlah suara sah dan memperoleh paling sedikit 20% suara di setiap provinsi serta tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia Jawaban: D (Lihat PKPU No. 5/2019) 203.
Ambang batas perolehan suara dalam pemilu anggota DPR untuk
diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR adalah... a. Paling sedikit 3% dari jumlah suara sah secara nasional b. Paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional c. Paling sedikit 5% dari jumlah suara sah secara nasional d. Paling sedikit 6% dari jumlah suara sah secara nasional Jawaban: B. (Lihat PKPU No. 5/2019)
204.
Penentuan persentase perolehan suara partai politik yang memenuhi
ambang batas dilakukan dengan cara... a. Membagi perolehan suara sah setiap partai politik secara nasional dengan jumlah seluruh perolehan suara sah partai politik secara nasional dikalikan 100 % b. Membagi jumlah seluruh perolehan suara sah partai politik secara nasional dengan perolehan suara sah setiap partai politik secara nasional dikalikan 100% c. Membagi perolehan suara sah setiap partai politik secara nasional dengan jumlah seluruh perolehan suara sah partai politik secara nasional d. Membagi jumlah seluruh perolehan suara sah partai politik secara nasional dengan perolehan suara sah setiap partai politik secara nasional Jawaban: A. (Lihat PKPU No. 5/2019) 205.
Partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas
perolehan suara, partai politik tersebut... a. Tidak dapat mengikuti pemilu berikutnya b. Tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil c. Tetap dapat mengikuti dan dimasukan dalam penghitungan peroleh kursi DPR di setiap dapil d. Tidak diikutikan dalam penentuan perolah kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Jawaban: B. (Lihat PKPU No. 5/2019) 206.
KPU menetapkan partai politik yang memenuhi ambang batas
dengan... a. Keputusan KPU b. Peraturan KPU c. Penetapan KPU d. Berita acara
Jawaban: A. (Lihat PKPU No. 5/2019) 207.
Salinan Keputusan KPU tentang partai politik yang memenuhi ambang
batas disampaikan kepada... a. Pimpinan Partai Politik tingkat pusat b. Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten c. DKPP d. Mahkamah Konstitusi Jawaban: A. (Lihat PKPU No. 5/2019) 208.
1) menetapkan jumlah suara sah setiap partai politik di setiap dapil
sebagai suara sah setiap partai politik, 2) membagi suara sah setiap partai politik dengan bilangan pembagi 1 (satu), dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3 (tiga), 5 (lima), 7 (tujuh) dan seterusnya, 3) hasil pembagian diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak, 4) Nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, dan seterusnya sampai jumlah kursi pada dapil yang bersangkutan habis terbagi.
Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota setiap partai politik pada masing-masing dapil dilakukan dengan cara... a. (1), (2), (4) b. (1), (2), (3) c. (2), (3) d. (1), (2), (3), (4) Jawaban: D. 209.
Dalam hal pada pembagian untuk mendapatkan 1 (satu) alokasi kursi
terakhir, terdapat 2 (dua) partai politik yang memperoleh suara hasil bagi yang sama, 1 (satu) alokasi tersebut diberikan kepada... a. Partai politik yang mendapatkan perolehan suara paling sedikit b. Partai politik yang mendapatkan perolehan suara paling banyak c. Partai politik dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang
d. Partai politik yang lebih banyak suaranya pada lebih banyak TPS Jawaban: C. (Lihat PKPU No. 5/2019) 210.
Peserta Pemilu yang terbukti menerima sumbangan dana Kampanye
Pemilu, dipidana dengan... a. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) b. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) c. Pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) d. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) Jawaban: D. (Pasal 527 UU No.7/2017) 211.
Peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota adalah... a. Individu b. Partai Politik c. Gabungan partai politik d. Organisasi kemasyarakatan. Jawaban: B. (PKPU No. 20/2018) 212.
Proses seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota oleh Partai Politik dilakukan secara... a. Tertutup b. Terbuka c. Demokratis dan tertutup d. Demokratis dan terbuka Jawaban: D. (PKPU No. 20/2018) 213.
Pengajuan daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota oleh Partai Politik dilaksanakan paling lambat... a. 10 bulan sebelum hari pemungutan suara
b. 10 bulan setelah pembukaan pendaftaran c. 9 bulan setelah pembukaan pendaftaran d. 9 bulan sebelum hari pemungutan suara Jawaban: D. (PKPU No. 20/2018) 214.
Pengajuan daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit... a. 25 % di setiap dapil b. 30 % di setiap dapil c. 30% dari seluruh daftar bakal calon d. 25% dari seluruh daftar bakal calon Jawaban: B. (PKPU No. 20/2018) 215.
Dalam hal Partai Politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30% jumlah
bakal calon di setiap dapil, pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tersebut.... a. Ditolak b. Tidak diterima untuk dapil yang bersangkutan c. Tidak diterima untuk partai politik yang bersangkutan d. Ditolak keseluruhan Jawaban: B. (PKPU No. 20/2018) 216.
Salah satu syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota adalah, kecuali... a. Telah berumur 21 tahun atau lebih sejak penetapan DCT b. Tidak pernah sebagai terpidana c. Tidak menjadi anggota Partai Politik d. Mengundurkan diri sebagai ASN Jawaban: C. (PKPU No. 20/2018) 217.
Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD
Kabupaten/Kota disahkan dan ditandatangani oleh... a. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik b. Ketua Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Politik tingkat provinsi
c. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tingkat kabupaten/kota d. Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tingkat kabupaten/kota Jawaban: D. (PKPU No. 20/2018) 218.
Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi
disahkan dan ditandatangani oleh... a. Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Politik b. Ketua DPD/DPW Partai Politik tingkat Provinsi c. Ketua dan Sekretaris DPD/DPW Partai Politik tingkat Provinsi d. Ketua DPC Partai Politik tingkat Kabupaten Jawaban: C. (PKPU No. 20/2018) 219.
Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, dokumen
persyaratan pengajuan bakal calon dapat ditandangani oleh.... a. Pengurus lain b. Pengurus lain selain pimpinan partai politik yang diberikan wewenang sesuai AD dan RT Partai Politik yang bersangkutan c. Pengurus lain selain pimpinan partai politik yang diberikan wewenang oleh pimpinan partai politik d. Anggota partai politik Jawaban: B. (PKPU No. 20/2018) 220.
Partai politik melakukan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan
bakal calon dan/atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada waktu... a. Masa pendaftaran b. Masa perbaikan c. Masa verifikasi d. Masa penelitian dan verifikasi Jawaban: B. (PKPU No. 20/2018)
221.
Perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon atau dokumen
syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dapat dilakukan.... a. Hanya 1 (satu) kali pada masa perbaikan b. Hanya 2 (dua) kali pada masa perbaikan c. Lebih 2 (dua) kali pada masa perbaikan d. Sampai dokumen tersebut lengkap Jawaban: A. (PKPU No. 20/2018) 222.
KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi
kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon selama... a. 5 hari b. 7 hari c. 9 hari d. 14 hari Jawaban: D. (PKPU No. 20/2018) 223.
KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi
dokumen persyaratan bakal calon hasil perbaikan selama... a. 3 hari b. 5 hari c. 7 hari d. 14 hari Jawaban: C. (PKPU No. 20/2018) 224.
Penyusunan, penetapan dan pengumuman Daftar Calon Sementara
(DCS) anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan selama... a. 4 hari b. 5 hari c. 6 hari d. 7 hari Jawaban: D. (PKPU No. 20/2018)
225.
Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan selama... a. 5 hari b. 7 hari c. 9 hari d. 14 hari Jawaban: B. (PKPU No. 20/2018) 226.
Penggantian bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota tidak dapat dilakukan oleh partai politik ketika.... a. Partai politik mengajukan daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota b. Bakal calon anggota tersebut meninggal dunia dan terbukti melakukan perbuatan pidana pemalsua dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu c. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota d. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Jawaban: D (PKPU No. 20/2018) 227.
Penggantian bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota sebelum penetapan DCT dilakukan melalui perubahan keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan... a. Mencoret nama calon yang bersangkutan b. Mencoret nama calon yang bersangkutan dengan mengubah nomor urut calon c. Mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon d. Mengubah nomor urut calon yang bersangkutan Jawaban: C. (PKPU No. 20/2018)
228.
Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat
mencantumkan... a. Gelar akademik b. Gelar sosial/adat c. Gelar keagamaan d. Semua benar Jawaban: D. (PKPU No. 20/2018) 229.
Seperangkat sistem dan teknologi informasi yang berbasis jaringan
untuk mendukung kerja penyelenggara pemilu dalam melakukan verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota disebut... a. Sicon b. Sikon c. Silon d. Silom Jawaban: C. (PKPU No. 20/2018) 230.
Yang termasuk badan adhoc penyelenggara pemilu adalah... a. DKPP b. KPU c. Bawaslu d. Panwaslu Kecamatan Jawaban: D. (PKPU No. 20/2018)
231.
Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan... a. Di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia b. Di ibu kota negara c. Di ibu kota setiap provinsi d. Di ibu kota setiap kabupaten/kota Jawaban: A. (PKPU No. 23/2018)
232.
Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip, kecuali...
a. Jujur b. Responsif c. Terbuka d. Dialogis Jawaban: B. (PKPU No. 23/2018) 233.
Pasangan calon, Partai Politik, dan/atau Gabungan Partai Politik wajib
mendaftarkan tim kampanye tingkat provinsi untuk pemilu presiden dan wakil presiden kepada... a. KPU b. KPU Provinsi c. KPU Kabupaten/Kota d. Tim Kampanye Nasional Jawaban: B. (PKPU No. 23/2018) 234.
Pendaftaran tim kampanye tingkat nasional dan provinsi untuk pemilu
presiden dan wakil presiden paling lambat... a. 1 hari sebelum masa kampanye b. 1 hari setelah pendaftaran calon c. 3 hari sebelum masa kampanye d. 3 hari setelah masa kampanye Jawaban: A. (PKPU No. 23/2018) 235.
Pelaksana kampanye untuk pemilu anggota DPD terdiri atas, kecuali... a. Calon anggota DPD b. Orang seorang c. Partai Politik Peserta Pemilu d. Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Anggota DPD Jawaban: C. (PKPU No. 23/2018)
236.
Pelaksana kampanye untuk pemilu presiden dan wakil presiden terdiri
atas, kecuali... a. Pasangan calon presiden dan wakil presiden
b. Calon Anggota DPD c. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon d. Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang ditunjuk oleh Pasangan Calon Jawaban: B. (PKPU No. 23/2018) 237.
Materi kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah... a. Visi dan Misi Pasangan Calon b. Program Pasangan Calon c. Citra diri Pasangan Calon d. Semua benar Jawaban: D. (PKPU No. 23/2018)
238.
1) Pertemuan terbatas; 2) Pertemuan tatap muka; 3) Penyebaran
bahan kampanye pemilu kepada umum; 4) Media Sosial
Yang termasuk dalam metode kampanye adalah... a. (1), (2), (3) b. (2), (3), (4) c. (3), (4) d. Semua benar Jawaban: D. (PKPU No. 23/2018) 239.
Masa kampanye dalam pemilu dilaksanakan selama... a. 30 hari b. 29 hari c. 25 hari d. 21 hari Jawaban: D. (PKPU No. 23/2018)
240.
Masa tenang dalam pemilu dilaksanakan selama... a. 7 hari b. 5 hari
c. 3 hari d. 1 hari Jawaban: C. (PKPU No. 23/2018) 241.
Peserta kampanye pada pertemuan terbatas untuk kampanye tingkat
nasional paling banyak... a. 5.000 (lima ribu) orang b. 3.000 (tiga ribu) orang c. 2.000 (dua ribu) orang d. 1.000 (seribu) orang Jawaban: B. (PKPU No. 23/2018) untuk kampanye provinsi paling banyak 2.000 orang dan tingkat kabupaten paling banyak 1.000 orang. 242.
Ukuran pamflet dalam berkampanye paling besar adalah... a. 25 cm x 30 cm b. 21 cm x 30 cm c. 21 cm x 29, 7 cm d. 20 cm x 30 cm Jawaban: C. (PKPU No. 23/2018) untuk selebaran: 8,25 cm x 21 cm; untuk brosur posisi terbuka: 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm; untuk poster: 40 cm x 60 cm; untuk stiker paling besar: 10 cm x 5 cm.
243.
Setiap bahan kampanye apabila dikonversikan dalam bentuk uang
nilainya paling tinggi adalah... a. Rp 100.000,00 b. Rp 80.000,00 c. Rp 60.000,00 d. Rp 50.000,00 Jawban C. (PKPU No. 23/2018) 244.
Stiker sebagai bahan kampanye dilarang ditempel di tempat umum,
kecuali... a. Tempat ibadah termasuk halaman b. Rumah sakit atau pelayanan kesehatan
c. Kendaraan Pribadi d. Gedung atau fasilitas pemerintah Jawaban: C. (PKPU No. 23/2018) 245.
Yang termasuk dalam alat peraga kampanye, kecuali... a. Baliho b. Spanduk c. Pamflet d. Umbul-umbul Jawaban: C. (PKPU No. 23/2018)
246.
Ukuran baliho dalam berkampanye paling besar... a. 4 meter x 7 meter b. 5 meter x 7 meter c. 4 meter x 10 meter d. 5 meter x 10 meter Jawaban: A. (PKPU No. 23/2018) untuk Spanduk: 1,5 m x 7 meter; untuk umbul-umbul: 5 meter x 7 meter
247.
Lokasi pemasangan alat peraga kampanye diperbolehkan dipasang
di... a. Rumah sakit atau tempat pelayanan umum b. Pinggir Jalan c. Gedung milik pemerintah d. Lembaga pendidikan Jawaban: B. (PKPU No. 23/2018) 248.
Pemasangan alat peraga kampanye menjadi tanggung jawab... a. Peserta kampanye b. KPU c. Bawaslu d. Pemerintah Daerah Jawaban: A. (PKPU No. 23/2018)
249.
Alat peraga kampanye diturunkan atau dibersihkan oleh... a. Pemerintah daerah b. KPU c. Bawaslu d. Peserta Pemilu Jawaban: D. (PKPU No. 23/2018)
250.
Alat peraga kampanye diturunkan atau dibersihkan oleh peserta pemilu
paling lambat... a. 3 (tiga) hari setelah masa kampanye b. 1 (satu) hari setelah masa kampanye c. 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara d. 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara Jawaban: D. (PKPU No. 23/2018) 251.
Akun media sosial untuk berkampanye dapat dibuat paling banyak... a. 20 akun untuk setiap jenis aplikasi b. 15 akun untuk setiap jenis aplikasi c. 10 akun untuk setiap jenis aplikasi d. 10 akun Jawaban: C. (PKPU No. 23/2018)
252.
Pelaksana kampanye untuk pemilu anggota DPD dan DPRD Provinsi
wajib mendaftarkan akun resmi media sosial kepada... a. KPU b. KPU Provinsi c. KPU Kabupaten/Kota d. Pemerintah Daerah Jawaban: B. (PKPU No. 23/2018) 253.
Akun media sosial untuk kampanye dalam pemilu wajib ditutup pada... a. Hari terakhir pemilu b. Hari setelah pemungutan suara c. Hari terakhir masa kampanye
d. Hari terakhir masa tenang Jawaban: C. (PKPU No. 23/2018) 254.
Durasi iklan kampanye di televisi setiap hari paling lama... a. 20 detik b. 30 detik c. 45 detik d. 50 detik Jawaban: B. (PKPU No. 23/2018)
255.
Debat pasangan calon presiden dan wakil presiden dilakukan
sebanyak... a. 3 kali b. 4 kali c. 5 kali d. 6 kali Jawaban: C. (PKPU No. 23/2018) 256.
Debat untuk calon wakil presiden dilakukan sebanyak... a. 1 kali b. 2 kali c. 3 kali d. 4 kali Jawaban: A. (PKPU No. 23/2018)
257.
Debat pasangan calon presiden dan wakil presiden dipandu oleh
moderator yang berasal dari... a. Organisasi kemasyarakat b. LSM c. Kalangan profesional dan akademisi d. Ormas dan LSM Jawaban: C. (PKPU No. 23/2018) 258.
Materi debat pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah...
a. Visi dan Misi Pasangan Calon b. Visi nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 c. Program Pasangan Calon d. Cita-cita pasangan calon Jawaban: B. (PKPU No. 23/2018) 259.
Dalam hal pasangan calon terbukti secara sah menolak mengikuti
debat pasangan calon dikenai sanksi, kecuali... a. Diumumkan oleh KPU bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti debat Pasangan Calon b. Tidak ditayangkan sisa iklan kampanye yang bersangkutan, terhitung sejak pasangan calon tidak mengikuti debat pasangan calon c. Iklan kampanye yang dimaksud merupakan iklan kampanye yang difasilitasi oleh KPU d. Diskualifikasi dalam pemilu presiden dan wakil presiden Jawaban: D. (PKPU No. 23/2018) 260.
Nilai barang secara akumulatif paling tinggi untuk pemberian hadiah
kegiatan perlombaan dari pelaksana pemilu seharga... a. Rp 1.000.000,00 b. Rp 10.000.000,00 c. Rp 2.000.000,00 d. Rp 20.000.000,00 Jawaban: A. (PKPU No. 23/2018) 261.
Dalam hal presiden dan wakil presiden menjadi calon presiden atau
calon wakil presiden, fasilitas negara yang melekat sebagai presiden dan wakil presiden... a. Dibatasi pemberiannya b. Tidak diberikan c. Tetap diberikan d. Sebagian diberikan Jawaban: C. (PKPU No. 23/2018)
262.
Calon presiden dan calon wakil presiden yang bukan presiden dan
wakil presiden, selama kampanye diberikan fasilitas pengamanan, kesehatan, dan pengawalan oleh... a. TNI b. Kepolisian Negara Republik Indonesia c. TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia d. Paspampres Jawaban: B. (PKPU No. 23/2018) 263.
Dalam hal keamanan di wilayah atau tempat/lokasi kampanye tidak
memungkinkan untuk penyelenggaraan kampanye, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya dapat mengusulkan pembatalan atau penundaan kampanye kepada... a. KPU b. Bawaslu c. DKPP d. Pemerintah Jawaban: A. (PKPU No. 23/2018) 264.
Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye, dilarang
melibatkan... a. Gubernur b. Bupati c. Anggota DPR d. Kepala Desa Jawaban: D. (PKPU No. 23/2018) 265.
Dalam hal terjadi kelebihan pencetakan surat suara dari jumlah yang
telah ditetapkan yang disebabkan oleh kendala teknis karena penyetalan warna pada mesin cetak produksi, percetakan wajib melaporkan kepada... a. KPU b. Bawaslu c. Kepolisian d. DKPP
Jawaban: A. (PKPU No. 1/2019) 266.
Kelebihan cetakan surat suara dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU,
wajib dimusnahkan dengan disaksikan oleh... a. KPU, Bawaslu b. Bawaslu, Kepolisian Setempat c. KPU, Bawaslu, Pemerintah daerah setempat d. KPU, Bawaslu, Kepolisian Setempat Jawaban: D. (PKPU No. 1/2019) 267.
Pemusnahan surat suara kelebihan cetakan dilakukan... a. Setelah hari dan tanggal pemungutan suara b. Setelah hari dan tanggal rekapitulasi suara c. Sebelum hari dan tanggal pemungutan suara d. Sebelum hari dan tanggal rekapitulasi suara Jawaban: C. (PKPU No. 1/2019)
268.
Rekening yang menampung dana kampanye, yang dipisahkan dari
rekening keuangan partai politik atau rekening keuangan pribadi peserta pemilu disebut... a. RKDK b. RKKD c. LADK d. LSPDK Jawaban: A. Rekening Khusus Dana Kampanye (PKPU No. 29/2018) 269.
Pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo
awal atau saldo pembukaan, rincian perhtiungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik, calon anggota DPD atau pihak lain disebut... a. LPSDK b. LADK c. LPPDK
d. LASDK Jawaban: B. Laporan awal dana kampanye (PKPU No. 29/2018) 270.
Pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima peserta
pemilu setelah LADK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota disebut... a. LPSD b. LADK c. LSDPK d. LPSDK Jawaban: D. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (PKPU No. 29/2018) 271.
Pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana
Kampanye disebut... a. LDPPK b. LPPK c. LPPDK d. LSDK Jawaban: C. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (PKPU No. 29/2018) 272.
Pengurus partai politik penanggung jawab dana kampanye adalah... a. Ketua Umum b. Bendahara Umum c. Ketua umum dan Sekretaris Jendral d. Ketua umum dan Bendahara Umum Jawaban: D. (PKPU No. 29/2018)
273.
Pernyataan yang dibuat oleh peserta pemilu yang digunakanan untuk
keperluan audit disebut... a. Akserasi b. Asersi c. Nota Auditor
d. Nota Kesepakatan Jawaban: B. (PKPU No. 29/2018) 274.
Penerimaan dan pengeluaran dana kampanye peserta pemilu wajib
dikelola dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip... a. Jujur, kooperatif dan transparan b. Akuntabel, jujur dan transparan c. Legal, Jujur dan Akuntabel d. Legal, Akuntabel dan transparan Jawaban: D. (PKPU No. 29/2018) 275.
Dana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden menjadi
tanggungjawab... a. Partai politik b. Calon presiden c. Pasangan Calon d. Tim sukses Jawaban: C. (PKPU No. 29/2018) 276.
Dana kampanye pemilu anggota DPR dan DPRD menjadi tanggung
jawab... a. Partai Politik Peserta Pemilu b. Calon Anggota DPR dan DPRD c. Tim Sukses d. Pengurus Partai Jawaban: A. (PKPU No. 29/2018) 277.
Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berasal
dari sumbangan pihak lain perseorangan paling banyak bernilai... a. Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) b. Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) c. Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) d. Rp 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah)
Jawaban: B. (PKPU No. 29/2018) 278.
Dana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden yang berasal dari
sumbangan pihak lain kelompok, dan/atau perusahaan atau badan usaha nonpemerintah paling banyak bernilai... a. Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) b. Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) c. Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) d. Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) Jawaban: A. (PKPU No. 29/2018) 279.
Dana kampanye pemilu anggota DPR dan DPRD yang berasal dari
sumbangan pihak lain perseorangan paling banyak bernilai... a. Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) b. Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) c. Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) d. Rp 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) Jawaban: B. (PKPU No. 29/2018) 280.
Dana kampanye pemilu anggota DPR dan DPRD yang berasal dari
sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan atau badan usaha nonpemerintah paling banyak bernilai... a. Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) b. Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) c. Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) d. Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) Jawaban: A. (PKPU No. 29/2018) 281.
Peserta pemilu yang menerima sumbangan dana kampanye melebihi
dari ketentuan.... a. Boleh menggunakan dana tersebut tetapi melaporkan kepada KPU b. Menyerahkan kelebihan sumbangan tersebut ke kas negara c. Wajib melaporkan kepada Bawaslu d. Dilarang menggunakan dana tersebut dan melaporkan kepada KPU Jawaban: D. (PKPU No. 29/2018)
282.
Dana kampanye pemilu anggota DPD bersumber dari... a. Partai politik b. Gabungan partai politik c. APBD Provinsi d. Calon anggota DPD yang bersangkutan Jawaban: D. (PKPU No. 29/2018)
283.
Dana kampanye pemilu anggota DPD yang berasal dari sumbangan
pihak lain kelompok, perusahaan atau badan usaha nonpemerintah paling banyak bernilai... a. Rp 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) b. Rp 75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus rupiah) c. Rp 750.000.000,00(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) d. Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) Jawaban: C. (PKPU No. 29/2018) 284.
Dana kampanye pemilu anggota DPD yang berasal dari sumbangan
pihak lain perseorangan paling banyak bernilai... a. Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) b. Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) c. Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) d. Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus rupiah) Jawaban: B. (PKPU No. 29/2018) 285.
Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) pasangan calon yang
diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dibuka oleh... a. Partai Politik b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik c. Pasangan Calon d. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul atas nama Pasangan Calon Jawaban: D. (PKPU No. 29/2018)
286.
Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) di tingkat pusat, provinsi,
dan kabupaten/kota dibuka atas nama partai politik peserta pemilu dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh... a. Calon dari partai yang bersangkutan b. Pengurus Partai Politik c. Ketua Umum Partai Politik d. Perwakilan 2 orang pengurus partai politik sesuai tingkatannya dengan surat pernyataan pasangan calon atau ketua tim kapanye tingkat nasional Jawaban: D. (PKPU No. 29/2018) 287.
Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional ditandatangani oleh... a. Pasangan Calon b. Ketua Tim Kampanye c. Bendahara Tim Kampanye d. Semua benar Jawaban: D. (PKPU No. 29/2018) 288.
Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden dan/atau Tim Kampanye tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota ditandatangani oleh... a. Pasangan Calon b. Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai dengan tingkatannya c. Ketua Tim Kampanye dan Bendahara sesuai dengan tingkatannya serta Pasangan Calon d. Ketua tim kampanye dan bendahara tim kampanye nasional Jawaban: B. (PKPU No. 29/2018) 289.
Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPD
ditandatangani oleh... a. Ketua Tim Kampanye Calon
b. Calon Anggota DPD dan Bendahara Tim kampanye c. Calon Anggota DPD, Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye d. Calon Anggota DPD yang bersangkutan Jawaban: D. (PKPU No. 29/2018) 290.
Penyampaian LADK Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat
nasional disampaikan kepada... a. KPK b. KPU dan Bawaslu (melalui KPU) c. BPK d. Auditor Jawaban: B. (PKPU No. 29/2018) 291.
Forum tertinggi dalam pengambilan keputusan anggota KPU, KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan perutaruran perundangundangan adalah... a. Rapat Anggota b. Rapat Komisioner c. Rapat Pleno d. Rapat Paripurna Jawaban: C. (PKPU No. 3/2020) 292.
Kesekretariatan dalam KPU terdiri dari... a. Sekretariat Jenderal KPU b. Sekretariat Jenderal KPU Provinsi c. Sekretariat Jenderal KPU Kabupaten/Kota d. Semua benar Jawaban: D. (PKPU No. 3/2020)
293.
Sekretariat Jenderal KPU berkedudukan di... a. Ibu kota negara b. Ibu kota provinsi c. Ibu kota kabupaten
d. Kota Jawaban: A. (PKPU No. 3/2020) 294.
Pembagian tugas, wewenang dan kewajiban di antara para anggota
KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan tugas pokok dan fungsi disebut... a. Koordinator b. Bidang c. Divisi d. Seksi Jawaban: C. (PKPU No. 3/2020) 295.
Pembagian tugas, wewenang dan kewajiban di antara para anggota
KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan wilayah kerja disebut... a. Koordinator Wilayah b. Koordinator Daerah c. Divisi d. Bidang Jawaban: A. (PKPU No. 3/2020) 296.
Suatu organ di luar struktur organisasi yang sudah ada, yang bersifat
sementara, anggotanya terdiri dari unsur-unsur yang dibentuk berdasarkan keputusan ketua KPU, ketua KPU Provinsi, dan ketua KPU Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk menjalankan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi KPU disebut... a. Tim Kerja b. Kelompok Kerja c. Tim Pemeriksa d. Satuan Tugas Jawaban: B. (PKPU No. 3/2020) 297.
Tim yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota, yang keanggotaannya
terdiri atas unsur anggota KPU Kabupaten/Kota yang memiliki tugas
memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS disebut... a. Tim Pemeriksa b. Tim Pengawas c. Tim Kepatuhan Internal d. Tim Supervisi Jawaban: A. (PKPU No. 3/2020) 298.
Tim yang dibentuk oleh KPU yang bertugas memantau pengendalian
internal di lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota disebut... a. Tim Pemeriksa b. Tim Pengawas c. Tim Kepatuhan Internal d. Tim Supervisi Jawaban: C. (PKPU No. 3/2020) 299.
Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan secara berjenjang di
lingkungan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPLN, KPPSLN, PPK, PPS, dan KPPS disebut... a. Supervisi b. Monitoring c. Pengawasan d. Pemeriksaan Jawaban: A. (PKPU No. 3/2020) 300.
Suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman
perilaku bagi penyelenggara pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu disebut... a. Tata tertib penyelanggara pemilu b. Kode Etik Penyelenggara pemilu c. Aturan penyelenggara pemilu d. Nilai moral penyelenggara pemilu
Jawaban: B. (PKPU No. 3/2020) 301.
Tata nilai dan standar perilaku yang diharapkan semua orang dalam
bekerja bagi anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota selaku penyelenggara pemilu dan pemilihan disebut... a. Kode perilaku b. Kode Etik Penyelenggara Pemilu c. Aturan Penyelengga Pemilu d. Kode sikap Jawaban: A. (PKPU No. 3/2020) 302.
KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat... a. Otonom b. Desentralisasi c. Hierarkis d. Ad Hoc Jawaban: C. (PKPU No. 3/2020)
303.
Ketua KPU dipilih dari dan oleh anggota melalui... a. Rapat Pleno b. Rapat Pleno Tertutup c. Rapat Pleno Terbuka d. Rapat Paripurna Jawaban: B. (PKPU No. 3/2020)
304.
Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPU bertanggung jawab
kepada... a. DKPP b. Pengawas Internal c. Presiden dan DPR d. Rapat Pleno Jawaban: D. (PKPU No. 3/2020) 305.
Yang termasuk dalam Divisi anggota KPU, kecuali...
a. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat b. Divisi Data dan Informasi c. Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik d. Divisi Hukum dan Pengawasan Jawaban: C. (PKPU No. 3/2020) --- bagian logistik masuk dalam divisi perencanaan, keuangan, umum, rumah tangga dan logistik. 306.
Penyusunan korwil dilakukan KPU dalam... a. Rapat terbuka b. Rapat pleno c. Rapat Anggota d. Musyawarah Jawaban: B. (PKPU No. 3/2020)
307.
Susunan korwil terdiri atas... a. Ketua b. Wakil Ketua c. Ketua dan Wakil Ketua d. Ketua dan Sekertaris Jawaban: C. (PKPU No. 3/2020)
308.
Korwil anggota KPU mempunyai tugas untuk... a. Melakukan koordinasi dan Supervisi b. Melakukan pembinaan c. Mempercepat penyelesaian permasalahan terhadap KPU Provinsi yang berada dalam wilayah kerjanya d. Semua benar Jawaban: D. (PKPU No. 3/2020)
309.
Penetapan ketua KPU dilakukan dengan... a. Peraturan KPU b. Keputusan KPU c. Keputusan Presiden d. Keputusan DPR
Jawaban: B. (PKPU No. 3/2020) 310.
Penetapan Ketua KPU Provinsi dilakukann dengan... a. Keputusan KPU b. Keputusan KPU Provinsi c. Keputusan Presiden d. Keputusan DPR Jawaban: A. (PKPU No. 3/2020)
311.
Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur diusulkan oleh... a. Partai politik b. Gabungan Partai Politik c. Perseorangan d. Semua benar Jawaban: D. (UU No. 10/2016)
312.
Pemilihan kepala daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan
Wakil Bupati/Walikota dan wakil walikota) dilaksanakan setiap... a. 5 tahun sekali secara serentak b. 5 tahun sekali secara terpisah c. 5 tahun sekali d. 4 tahun sekali secara serentak Jawaban: A. (UU No. 10/2016) 313.
Pemilihan kepala daerah diselenggarakan melalui dua tahapan yaitu
tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Yang termasuk dalam tahapan penyelenggaraan di bawah ini adalah... a. Perencanaan program dan anggaran b. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS c. Pengumuman pendaftaran pasangan calon d. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan Jawaban: C. (UU No. 10/2016) 314.
Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur paling rendah berusia...
a. 35 tahun b. 30 tahun c. 25 tahun d. 20 tahun Jawaban: B. (UU No. 10/2016) 315.
Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil
Walikota paling rendah berusia... a. 35 tahun b. 30 tahun c. 25 tahun d. 20 tahun Jawaban: C. (UU No. 10/2016) 316.
Penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati menjadi tanggung
jawab... a. KPU b. KPU Kabupaten c. KPU Provinsi d. Semua benar Jawaban: D. Penyelenggaraan pilkada menjadi tanggungjawab bersama KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (UU No. 10/2016) 317.
Yang merupakan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan
pemilihan kepala daerah, kecuali... a. Menyusun dan menetapkan peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat b. Menetapkan pasangan calon kepala daerah c. Mengkoordinasi dan memantau tahapan pemilihan d. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemilihan Jawaban: B. (UU No. 10/2016)
318.
Anggota PPK dalam pemilihan kepala daerah sebanyak... a. 3 orang b. 5 orang c. 7 orang d. 9 orang Jawaban: B. (UU No. 10/2016)
319.
Anggota PPS dalam pemilihan kepala daerah sebanyak... a. 3 orang b. 5 orang c. 7 orang d. 9 orang Jawaban: A. (UU No. 10/2016)
320.
Anggota KPPS dalam pemilihan kepala daerah sebanyak... a. 3 orang b. 5 orang c. 7 orang d. 9 orang Jawaban: C. (UU No. 10/2016)
321.
Tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan
pemilihan kepala daerah meliputi, kecuali... a. Menerima, memeriksa dan memutus atas dugaan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu b. Mengkoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan pemilihan c. Melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan pemilihan d. Menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran pemilihan Jawaban: A. (UU No. 10/2016) 322.
Penanggung jawab akhir atas pengawasan penyelenggaraan
pemilihan kepala daerah adalah...
a. Bawaslu b. Bawaslu Provinsi c. Panwas Kabupaten/Kota d. Semua Benar Jawaban: A. (UU No. 10/2016) 323.
Anggota Bawaslu Provinsi sebanyak... a. 3 orang b. 5 orang c. 7 orang d. 9 orang Jawaban: A. (UU No. 10/2016)
324.
Panwas Kabupaten/Kota dibentuk dan ditetapkan oleh... a. Bawaslu b. Bawaslu Provinsi c. DKPP d. DPRD Kabupaten/Kota Jawaban: B. (UU No. 10/2016)
325.
Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan
pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit... a. 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah kursi DPRD b. 20 % (dua puluh persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD c. 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD d. 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Jawaban: C. Paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25 % dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD (UU No. 10/2016) 326.
Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur
dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk
yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam DPT pada pemilu atau pilkada sebelumnya. Provinsi dengan jumlah penduduk yang pada DPT sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit... a. 10 % b. 8,5 % c. 7,5 % d. 6,5 % Jawaban: B (UU No. 10/2016) 327.
Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur
dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam DPT pada pemilu atau pilkada sebelumnya. Provinsi dengan jumlah penduduk yang pada DPT sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit... a. 10% b. 8,5 % c. 7,5 % d. 6,5 % Jawaban: C. (UU No. 10/2016) 328.
Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur
dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam DPT pada pemilu atau pilkada sebelumnya. Provinsi dengan jumlah penduduk yang pada DPT sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit... a. 10 % b. 8,5 % c. 7,5 % d. 6,5 % Jawaban: A. (UU No. 10/2016)
329.
Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur
dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam DPT pada pemilu atau pilkada sebelumnya. Provinsi dengan jumlah penduduk yang pada DPT lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit... a. 10 % b. 8,5 % c. 7,5 % d. 6,5 % Jawaban: D. (UU No. 10/2016) 330.
Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan
Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam DPT pada pemilu atau pilkada sebelumnya. Provinsi dengan jumlah penduduk yang pada DPT lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit... a. 10 % b. 8,5 % c. 7,5 % d. 6,5 % Jawaban: D. (UU No. 10/2016) 331.
Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan
Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam DPT pada pemilu atau pilkada sebelumnya. Provinsi dengan jumlah penduduk yang pada DPT sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit... a. 10% b. 8,5% c. 7,5% d. 6,5%
Jawaban: A. (UU No. 10/2016) 332.
Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan
Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam DPT pada pemilu atau pilkada sebelumnya. Provinsi dengan jumlah penduduk yang pada DPT lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus) jiwa harus didukung paling sedikit... a. 10% b. 8,5% c. 7,5% d. 6,5% Jawaban: B. (UU No. 10/2016) 333.
Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan
Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam DPT pada pemilu atau pilkada sebelumnya. Provinsi dengan jumlah penduduk yang pada DPT lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit... a. 10% b. 8,5% c. 7,5% d. 6,5% Jawaban: C. (UU No. 10/2016) 334.
Pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon
walikota dan calon wakil walikota yang berasal dari partai politik diputuskan oleh... a. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten b. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi c. Pengurus Partai Politik tingkat pusat d. Pengurus Partai Politik Jawaban: C. (UU No. 10/2016)
335.
Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya
dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak... a. Ditetapkan oleh pengurus partai politik tingkat pusat b. Deklarasi calon c. Pendaftaran sebagai calon pada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota d. Penetapan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota Jawaban: C. (UU No. 10/2016) 336.
Partai politik atau gabungan partai politik yang menarik calonnya atau
calonnya mengundurkan diri, maka partai politik atau gabungan partai politik tersebut... a. Mengusulkan calon pengganti b. Tidak dapat mengusulkan calon pengganti c. Dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 20.000.000.000,00 ( dua puluh miliar rupiah) untuk calon gubernur dan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk calon bupati atau calon walikota d. Tidak dapat mengusulkan calon untuk pilkada berikutnya Jawaban: B. (UU No. 10/2016) 337.
Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri dalam pilkada
terhitung sejak... a. Deklarasi bakal calon b. Pendaftaran sebagai calon pada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota c. Mendapatkan dukungan yang telah memenuhi syarat pencalonan d. Ditetapkan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota Jawaban: B. (UU No. 10/2016) 338.
Calon perseorangan yang mengundurkan diri dalam pilkada dengan
alasan yang tidak dapat diterima setelah pendaftaran pada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, yang bersangkutan...
a. Dapat mengusulkan calon pengganti b. Dikenai sanksi berupa kurungan penjara c. Dikenai sanksi berupa denda d. Tidak dapat mencalonkan diri untuk pilkada berikutnya Jawaban: C. (UU No. 10/2016) 339.
Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan
dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Yang dimaksud dengan menerima imbalan tersebut adalah... a. Sumbangan kepada partai politik untuk biaya kampanye b. Iuran anggota partai politik c. Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan surat rekomendasi DPP Partai Politik d. Semua benar Jawaban: C. (UU No. 10/2016) 340.
Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik terbukti menerima
imbalan dalam proses pencalonan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik mendapatkan sanksi berupa... a. Pembubaran partai politik di daerah yang bersangkutan b. Hukuman kurungan penjara c. Denda sebesar 2 kali lipat dari nilai imbalan yang diterima d. Dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama Jawaban: D. (UU No. 10/2016) 341.
Jumlah pemilih setiap TPS paling banyak... a. 200 orang b. 300 orang c. 400 orang d. 500 orang Jawaban: D. (UU No. 7/2017)
342.
Pelaksanaan pemungutan suara dipimpin oleh... a. PPS b. KPPS c. Ketua RT/RW d. Lurah Jawaban: B. (UU No. 7/2017)
343.
Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh... a. Panwaslu Kelurahan/Desa b. Pengawas TPS c. Panwaslu Kelurahan/Desa dan TPS d. Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Jawaban: C. . (UU No. 7/2017)
344.
Penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap TPS
dilaksanakan oleh 2 orang petugas yang ditetapkan oleh... a. Panwaslu Kelurahan/Desa b. Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia c. PPS d. KPU Jawaban: C. (UU No. 7/2017) 345.
Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung dilakukan sejak
tahun... a. 2002 b. 2003 c. 2004 d. 2005 Jawaban: D. (Lihat buku Tata Kelola Pemilu, hlm. 3) 346.
Pemilu anggota DPD dilakukan pertama kali pada tahun... a. 1999 b. 2004 c. 2009
d. 2014 Jawaban: B. (Lihat buku Tata Kelola Pemilu, hlm. 3) 347.
Pilkada yang dilakukan secara serentak pertama kali pada tahun... a. 2014 b. 2015 c. 2017 d. 2018 Jawaban: B. (Lihat buku Tata Kelola Pemilu, hlm. 3)
348.
Menurut Ramlan Surbakti, tata kelola pemilu memiliki empat fokus
kajian, yaitu kecuali... a. Proses pembuatan hukum pemilu b. Proses penyelenggaraan pemilu c. Badan pengawasan pemilu d. Badan penyelenggaraan pemilu. Jawaban: C. (Lihat buku Tata Kelola Pemilu, hlm. 9) 349.
Pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang mekanisme penentuan
pemenang bagi calon presiden dan wakil presiden terpilih adalah... a. Pasal 6 ayat 1 b. Pasal 6A ayat 1 c. Pasal 6A ayat 2 d. Pasal 6A ayat 3 Jawaban: D. 350.
Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara... a. Langsung b. Langsung dan serentak c. Demokratis d. Demokratis dan serentak Jawaban: C.
351.
Pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang pemilihan kepala
daerah secara demokratis adalah... a. Pasal 18 ayat 4 b. Pasal 18 ayat 7 c. Pasal 18A d. Pasal 18B ayat 1 Jawaban: A. 352.
Pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang pemilihan anggota
DPD adalah... a. Pasal 22 b. Pasal 22A c. Pasal 22E d. Pasal 22C Jawaban: D. 353.
Bab tentang Pemilu dalam UUD 1945 terdapat pada pasal... a. 22 b. 22 A c. 22 E d. 22 C Jawaban: C.
354.
Dasar regulasi penyelenggaraan pemilu DPR, DPD, DPRD Prov. dan
DPRD Kab./Kota pada pemilu 2004 adalah... a. UU No. 12 tahun 2002 b. UU No. 12 tahun 2003 c. UU No. 23 tahun 2003 d. UU No. 32 tahun 2002 Jawaban: B. 355.
Dasar regulasi penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden
pada pemilu 2004 adalah... a. UU No. 12 tahun 2002
b. UU No. 12 tahun 2003 c. UU No. 23 tahun 2003 d. UU No. 32 tahun 2002 Jawaban: C. 356.
Dasar regulasi penyelenggaraan pemilu DPR, DPD, DPRD Prov. dan
DPRD Kab./Kota pada pemilu 2009 adalah... a. UU No. 42 tahun 2008 b. UU No. 10 tahun 2008 c. UU No. 24 tahun 2008 d. UU No. 11 tahun 2008 Jawaban: B 357.
Dasar regulasi penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden
pada pemilu 2009 adalah... a. UU No. 42 tahun 2008 b. UU No. 10 tahun 2008 c. UU No. 24 tahun 2008 d. UU No. 11 tahun 2008 Jawaban: A. 358.
Dasar regulasi penyelenggaraan pemilu DPR, DPD, DPRD Prov. Dan
DPRD Kab./Kota pada pemilu 2014 adalah... a. UU No. 10 tahun 2008 b. UU No. 42 tahun 2008 c. UU No. 8 tahun 2012 d. UU No. 10 tahun 2012 Jawaban: C. 359.
Asas penyelenggaraan pemilu 1955 adalah... a. Luber dan jurdil b. Demokratis, transparan, jujur, adil dan luber c. Luber d. Jujur dan berkesamaan, luber
Jawaban: D 360.
Asas penyelenggaraan pemilu 1999 adalah... a. Luber dan jurdil b. Demokratis, transparan, jujur, adil dan luber c. Luber d. Jujur dan berkesamaan, luber Jawaban: B
361.
Asas penyelenggaraan pemilu 1971 adalah... a. Luber dan jurdil b. Demokratis, trnasparan, jujur, adil dan luber c. Luber d. Jujur dan berkesamaan, luber Jawaban: C
362.
Sebagai implementasi ketentuan konstitusi bahwa kedaulatan berada
di tangan rakyat merupakan pengertian dari asas penyelenggaraan pemilu secara... a. Langsung b. Umum c. Bebas d. Demokratis Jawaban: A. 363.
Pemilih dalam menentukan sikap politik dilakukan tanpa ada paksaan
dari pihak manapun merupakan pengertian dari asas penyelenggaraan pemilu secara... a. Langsung b. Umum c. Bebas d. Demokratis Jawaban: C
364.
Pemilu dilaksanakan secara bersama-sama di seluruh wilayah
Indonesia. Pemilu dilaksanakan pada hari yang sama, jam yang sama, dan di lokasi-lokasi pemungutan suara yang sama, yakni di TPS. Hal tersebut merupakan pengertian dari asas penyelenggaraan pemilu secara... a. Adil b. Umum c. Jujur d. Demokratis Jawaban: B 365.
Kelompok atau seseorang tidak diperbolehkan memaksakan pilihannya
itu kepada kelompok atau orang lain merupakan pengertian dari asas penyelenggaraan pemilu secara... a. Umum b. Jujur c. Rahasia d. Adil Jawaban: C 366.
Tujuan pemilu luber dan jurdil diantaranya adalah sebagai berikut,
kecuali... a. Memastikan pemilu memiliki legitimasi b. Mencegah terjadinya konflik pemilu c. Memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa d. Mendapatkan pengakuan dunia internasional terhadap bangsa indonesia Jawaban: C. 367.
Media menyajikan pemberitaan yang seimbang bagi semua calon
merupakan penerapan asas pemilu secara... a. Langsung b. Umum c. Adil d. Jujur
Jawaban: C. 368.
Dasar hukum penyelenggaraan pemilu jujur dan adil adalah sebagai
berikut kecuali... a. Pasal 22E ayat 5 UUD 1945 b. Pasal 155 dan Pasal 159 UU No. 7/2017 c. Pasal 1 Peraturan DKPP No. 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu d. PKPU No. 5 tahun 2019 Jawaban: D. 369.
Jumlah kursi anggota DPR pada pemilu 1955 adalah... a. 520 b. 550 c. 260 d. 300 Jawaban: C.
370.
Jumlah partai politik yang mengikuti pemilu 1955 untuk memilih
anggota konstituante sebanyak... a. 36 parpol b. 39 parpol c. 26 parpol d. 29 parpol Jawaban: B 371.
Surat suara di pemilu 1955 untuk memilih anggota DPR berisikan... a. Nomor, nama dan tanda gambar peserta pemilu b. Nomor, nama-nama calon dan tanda gambar peserta pemilu c. Nomor, nama dan tanda gambar peserta pemilu serta nomor dan nama-nama calon d. Nama dan tanda gambar peserta pemilu serta nama-nama calon Jawaban: C
372.
Sistem pemilu yang digunakan pada pemilu 1955 adalah... a. Sistem pluralitas b. Sistem mayoritas c. Sistem perwakilan berimbang d. Sistem distrik Jawaban: C
373.
Jumlah dapil pada pemilu 1955 sebanyak... a. 12 b. 14 c. 16 d. 18 Jawaban: C
374.
Pemilu 1955, wilayah Indonesia dibagi menjadi 16 dapil. Setiap dapil
menyediakan kursi yang jumlahnya menyesuaikan dengan jumlah penduduk di dapil masing-masing. Untuk pemilu DPR, setiap dapil mendapat minimal 3 kursi. Jumlah kursi minimal setiap dapil untuk pemilu konstituante adalah... a. 3 b. 4 c. 5 d. 6 Jawaban: D 375.
Jumlah kursi untuk anggota DPR pada pemilu 1971 sebanyak... a. 360 kursi b. 365 kursi c. 400 kursi d. 425 kursi Jawaban: A
376.
Jumlah kursi untuk anggota DPR pada pemilu 1982 sebanyak... a. 360 kursi b. 365 kursi
c. 400 kursi d. 425 kursi Jawaban: B 377.
Jumlah kursi untuk anggota DPR pada pemilu 1992 sebanyak... a. 360 kursi b. 365 kursi c. 400 kursi d. 425 kursi Jawaban: C
378.
Jumlah kursi untuk anggota DPR pada pemilu 1997 sebanyak... a. 360 kursi b. 365 kursi c. 400 kursi d. 425 kursi Jawaban: D
379.
Jumlah kursi untuk anggota DPR pada pemilu 1999 sebanyak... a. 365 kursi b. 400 kursi c. 425 kursi d. 462 kursi Jawaban: D
380.
Surat suara pada pemilu-pemilu di periode Orde Baru berisikan... a. Nomor, nama dan tanda gambar peserta pemilu b. Nomor, nama-nama calon dan tanda gambar peserta pemilu c. Nomor, nama dan tanda gambar peserta pemilu serta nomor dan nama-nama calon d. Nama dan tanda gambar peserta pemilu serta nama-nama calon Jawaban: A
381.
Jumlah partai politik peserta pemilu 1971 sebanyak... a. 16 b. 14 c. 12 d. 10 Jawaban: D
382.
Salah satu partai politik peserta pemilu 1971 adalah... a. Partai Rakyat Indonesia (PRI) b. Partai Buruh c. Partai Syarikat Islam Indonesia d. Masyumi Jawaban: C
383.
Partai yang memperoleh suara terbanyak pada pemilu 1955 adalah... a. Partai Komunis Indonesia b. Masyumi c. Nahdlatul Ulama d. Partai Nasional Indonesia Jawaban: D
384.
Partai yang memperoleh suara terbanyak pada pemilu 1999 adalah... a. Golkar b. PDI c. PDIP d. PPP Jawaban: C
385.
Pasca pemilu 1971, MPR mengeluarkan ketetapan tentang GBHN
yang menegaskan mengenai pengelompokkan organisasi peserta pemilu. Pengelompokkan atau yang dikenal dengan istilah kebijakan “peleburan/fusi” tersebut mulai dilakukan pada tahun... a. 1972 b. 1973
c. 1974 d. 1975 Jawaban: B 386.
Jumlah kursi anggota DPR pada pemilu 2004 sebanyak... a. 510 b. 540 c. 550 d. 560 Jawaban: C
387.
Ambang batas pemilu DPR pada pemilu 1999 adalah... a. 2 % b. 2,5 % c. 3 % d. 3,5 % Jawaban: A
388.
Ambang batas pemilu DPR pada pemilu 2004 adalah... a. 2% b. 2,5% c. 3% d. 3,5% Jawaban: C
389.
Ambang batas parlemen untuk pemilu DPR pada pemilu 2009 adalah... a. 2% b. 2,5% c. 3% d. 3,5% Jawaban: B
390.
Ambang batas parlemen untuk pemilu DPR pada pemilu 2014 adalah... a. 2%
b. 2,5% c. 3% d. 3,5% Jawaban: D 391.
Ambang batas parlemen untuk pemilu DPR pada pemilu 2019 adalah... a. 4% b. 3,5% c. 3% d. 2,5% Jawaban: A
392.
Ambang batas pencalonan presiden pada pemilu 2019 adalah... a. Memperoleh suara sah paling sedikit 20% dari jumlah suara sah nasional pada pemilu terakhir b. Memperoleh suara sah paling sedikit 25% dari jumlah suara sah nasional pada pemilu terakhir c. Memperoleh kursi di DPR paling sedikit 25% dari jumlah kursi DPR pada pemilu terakhir d. Semua benar Jawaban: B
393.
Metode konversi suara ke kursi yang digunakan di pemilu 1999 sampai
dengan di Pemilu 2014 adalah... a. Metode D’Hondt b. Metode Sainte-Lague c. Metode Kuota Hare d. Metode Kuota Droop Jawaban: C (Lihat Buku Tata Kelola Pemilu, hlm. 84) 394.
Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung pertama kali
dilakukan pada pemilu tahun... a. 1955 b. 1971
c. 1999 d. 2004 Jawaban: D 395.
Pemilu anggota DPD pertama kali dilakukan pada pemilu tahun... a. 1955 b. 1999 c. 2004 d. 2009 Jawaban: C
396.
Penyelenggaraan pertama pilkada secara langsung pada tahun... a. 2004 b. 2005 c. 2006 d. 2007 Jawaban: B
397.
Upaya untuk meningkatkan nilai suara (harga kursi) yang setara antara
satu dapil dan dapil lainnya dengan prinsip satu orang-satu suara-satu nilai merupakan prinsip yang harus diperhatikan dalam pengaturan dapil. Prinsip yang dimaksud adalah... a. Proporsionalitas b. Ketaatan pada sistem pemilu proporsional c. Kesetaraan nilai suara d. Kohesivitas Jawaban: C 398.
Kesetaraan alokasi dengan memperhatikan kursi antar dapil agar tetap
terjaga perimbangan alokasi kursi setiap dapil merupakan prinsip yang harus diperhatikan dalam pengaturan dapil. Prinsip yang dimaksud adalah... a. Proposionalitas b. Ketaatan pada sistem pemilu proporsional c. Kesetaraan nilai suara
d. Kohesivitas Jawaban: A 399.
Penyusunan dapil dengan memperhatikan sejarah, kondisi sosial
budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas merupakan pengertian dari prinsip... a. Integritas wilayah b. Kohesivitas c. Kesinambungan d. Proporsionalitas Jawaban: B 400.
Penyusunan dapil dengan memperhatikan dapil yang sudah ada pada
pemilu tahun sebelumnya, kecuali apabila lokasi kursi pada dapil tersebut melebihi batasan maksimal alokasi kursi setiap dapil merupakan pengertian dari prinsip... a. Integritas wilayah b. Kohesivitas c. Kesinambungan d. Proporsionalitas Jawaban: C 401.
Metode konversi suara ke kursi yang digunakan dalam UU No. 7/2017
adalah... a. Metode D’Hondt b. Metode Sainte-Lague c. Metode Kuota Hare d. Metode Kuota Droop Jawaban: B (Lihat buku Tata Kelola Pemilu, hlm. 93) 402.
Pilkada serentak pertama kali dilakukan pada tahun... a. 2012 b. 2013 c. 2015
d. 2017 Jawaban: C 403.
Pemilu 1955 dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara pemilu yang
bernama... a. Badan pembaharuan susunan komite nasional pusat b. Kantor pemilihan pusat c. Panitia pemilihan indonesia d. Lembaga pemilihan umum Jawaban: C 404.
Pemilu di masa Orde Baru (1971-1997) sebagaimana diatur dalam UU
No. 15/1969 dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara pemilu yang bernama... a. Lembaga Pemilihan Pusat b. Panitia Pemilihan Indonesia c. Lembaga Pemilihan Umum d. Komisi Pemilihan Umum Jawaban: C 405.
Panitia pengawas pelaksanaan (Panwaslak) pemilu pertama kalinya
lahir dan melekat pada lembaga pemilihan umum (LPU) pada pemilu tahun... a. 1977 b. 1982 c. 1999 d. 2004 Jawaban: B 406.
Anggota KPU pada pemilu 1999 terdiri atas... a. Unsur pemerintah, profesional, akademisi b. Unsur partai politik peserta pemilu, pemerintah dan akademisi c. Unsur partai politik peserta pemilu dan akademisi d. Unsur partai politik peserta pemilu dan pemerintah
Jawaban: D 407.
Jumlah anggota KPU pada pemilu 1999 sebanyak... a. 20 orang b. 48 orang c. 50 orang d. 53 orang Jawaban: D
408.
Model lembaga penyelenggara pemilu pada pemilu 1999 adalah... a. Independen b. Mandiri c. Pemerintah d. Campuran Jawaban: D
409.
Model lembaga penyelenggara pemilu pada masa Orde Baru (1971-
1997) adalah... a. Independen b. Mandiri c. Pemerintah d. Campuran Jawaban: C 410.
Model lembaga penyelenggara pemilu pada pemilu 2004 adalah... a. Independen b. Mandiri c. Pemerintah d. Campuran
411.
Sistem pilkada DKI Jakarta menggunakan sistem... a. Sistem suara terbanyak b. FPTP c. TRS d. BV
Jawaban: C. (Lihat buku Tata Kelola Pemilu, hlm. 62 dan101) 412.
Bawaslu pertama kali berubah menjadi lembaga permanen pada
pemilu tahun... a. 2004 b. 2009 c. 2014 d. 2019 Jawaban: B (Lihat buku Tata Kelola Pemilu, hlm. 118) 413.
Sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga
memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran merupakan pengertian dari salah satu prinsip penyelenggara pemilu. Prinsip yang dimaksud adalah... a. Profesionalisme b. Integritas c. Imparsialitas d. Pelayanan Jawaban: B (Lihat buku Tata Kelola Pemilu, hlm. 120) 414.
Komitmen personal dari masing-masing individu di dalam Lembaga
Penyelenggara Pemilu terhadap prinsip ekualitas, akurasi, ketekunan dan pelayanan merupakan usaha untuk menjaga salah satu prinsip penyelenggara pemilu. Prinsip yang dimaksud adalah... a. Profesionalisme b. Integritas c. Imparsialitas d. Pelayanan Jawaban: A (Lihat buku Tata Kelola Pemilu, hlm. 121) 415.
Penyelenggara pemilu didasari niat untuk semata-mata
terselanggaranya pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok atau golongan merupakan pemaknaan dari salah satu prinsip penyelenggara pemilu. Prinsip yang dimaksud adalah...
a. Mandiri b. Adil c. Jujur d. Terbuka Jawaban: C (Lihat buku Tata Kelola Pemilu, hlm. 122) 416.
Penyelenggara pemilu bebas atau menolak campur tangan dan
pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil merupakan pemaknaan dari salah satu prinsip penyelenggara pemilu. Prinsip yang dimaksud adalah... a. Mandiri b. Adil c. Jujur d. Terbuka Jawaban: A (Lihat buku Tata Kelola Pemilu, hlm. 122) 417.
Penyelenggara pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan
kewajibannya merupakan salah satu prinsip dari penyelenggara pemilu. Prinsip yang dimaksud adalah... a. Mandiri b. Adil c. Jujur d. Terbuka Jawaban: B (Lihat buku Tata Kelola Pemilu, hlm. 122) 418.
Penyelenggara pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu prinsip dari penyelenggara pemilu. Prinsip yang dimaksud adalah... a. Tertib b. Proporsional c. Berkepastian hukum d. Akuntabel Jawaban: C (Lihat buku Tata Kelola Pemilu, hlm. 122)
419.
Berikut ini yang merupakan bentuk sikap dan tindakan penyelenggara
pemilu yang mencerminkan prinsip berkepastian hukum adalah... a. Menyampaikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik dengan benar berdasarkan data dan/atau fakta b. Memberitahukan kepada seseorang atau peserta pemilu selengkap dan secermat mungkin akan dugaan yang diajukan atau keputusan yang dikenakannya c. Menjamin kesempatan yang sama bagi pelapor atau terlapor dalam rangka penyelesaian pelanggaran atau sengketa yang dihadapinya sebelum diterbitkan putusan atau keputusan d. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu dan menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan Jawaban: D (Lihat buku Tata Kelola Pemilu, hlm. 125) 420.
Berikut ini yang merupakan bentuk sikap dan tindakan penyelenggara
pemilu yang mencerminkan prinsip proporsional adalah... a. Menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan untuk umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan b. Memelihara dan menjaga kehormatan lembaga penyelenggara pemilu c. Melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu dengan komitmen tinggi d. Menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan publik Jawaban: A (Lihat buku Tata Kelola Pemilu, hlm. 126) 421.
Berikut ini yang merupakan bentuk sikap dan tindakan penyelenggara
pemilu yang mencerminkan prinsip aksesibilitas adalah... a. Memastikan pemilih memahami secara tepat mengenai proses pemilu b. Menghargai dan menghormati sesama lembaga penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan pemilu
c. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya d. Membuka akses yang luas bagi pemilih dan media untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Jawaban: C (Lihat buku Tata Kelola Pemilu, hlm. 129) 422.
Regulasi pemilu yang pertama kali mendefinisikan secara tegas
mengenai bentuk KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri adalah... a. UU No. 3 tahun 1999 b. UU No. 12 tahun 2003 c. UU No. 22 tahun 2007 d. UU No. 15 tahun 2011 Jawaban: B (Lihat buku Tata Kelola Pemilu, hlm. 129) 423.
Tiga sifat “mandiri” yang melekat dalam lembaga KPU meliputi... a. Kemandirian keuangan, kemandirian kebijakan, dan kemandirian institusional b. Kemandirian kebijakan, kemandirian institusional dan kemandirian personal c. Kemandirian institusional, kemandirian personal dan kemandirian kebijakan d. Kemandirian institusional, kemandirian fungsional dan kemandirian personal Jawaban: D (Lihat buku Tata Kelola Pemilu, hlm. 132)
424.
Sistem kerja keanggotaan KPU bersifat... a. Kekeluargaan b. Kolektif kolegial c. Individual d. Monarki Jawaban: B
425.
Mekanisme pengambilan keputusan yang dihadiri oleh Anggota KPU,
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta dapat dihadiri oleh Sekertaris
Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota merupakan pengertian dari... a. Tata cara pengambilan keputusan b. Rapat pleno Rutin c. Rapat Pleno Tertutup d. Rapat Pleno Terbuka Jawaban: C 426.
Rapat pleno rutin yang dilakukan oleh KPU paling sedikit... a. Sekali dalam sehari b. Sekali dalam seminggu c. Sekali dalam sebulan d. Dua kali dalam sebulan Jawaban: B (Lihat buku Tata Kelola Pemilu, hlm. 137)
427.
Sekretaris Jenderal KPU, Deputi dan Inspektur Utama diangkat dan
diberhentikan oleh... a. Mendagri b. KPU c. Presiden d. BKN Jawaban: C (Lihat buku Tata Kelola Pemilu, hlm. 141) 428.
Perpres 105/2018 memuat tipologi sekretariat KPU Provinsi.
Sekretariat KPU Provinsi yang mewadahi beban kerja yang besar dan terdiri atas paling banyak 5 bagian serta masing-masing bagian paling banyak 2 subbagian merupakan tipologi... a. Sekretariat KPU Provinsi tipe A b. Sekretariat KPU Provinsi tipe B c. Sekretariat KPU Provinsi tipe C d. Sekretariat KPU Provinsi tipe D Jawaban: A (Lihat buku Tata Kelola Pemilu, hlm. 146)
429.
Pengusulan PAW anggota KPU Kabupaten/Kota merupakan tugas
divisi... a. Divisi teknis penyelenggaraan b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat c. Divisi perencanaan dan logistik d. Divisi Sumber Daya Manusia dan Litbang Jawaban: D 430.
Pengusulan dapil dan alokasi kursi merupakan tugas divisi... a. Divisi Teknis Penyelenggaraan b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat c. Divisi perencanaan dan logistik d. Divisi Sumber Daya Manusia dan Litbang Jawaban: A
431.
Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh (KIP Aceh) diusulkan
oleh... a. KPU Pusat b. Gubernur Aceh c. DPRA/DPRK d. Mendagri Jawaban: C (Penjelasan, lihat buku Tata Kelola Pemilu, hlm. 158) 432.
Penegakkan kode etik dilaksanakan oleh... a. DKPP b. MA c. Bawaslu d. KPU Jawaban: A
433.
Persidangan kode etik diselenggarakan dengan prinsip... a. Independen, transparan dan sederhana b. Independen, cepat dan terbuka c. Cepat, Transparan dan sederhana
d. Cepat, terbuka dan sederhana Jawaban: D (PDKPP No. 3/2017) 434.
Dugaan pelanggaran kode etik dapat diajukan kepada DKPP berupa... a. Pengaduan b. Laporan c. Rekomendasi DPR d. Semua benar Jawaban: D
435.
Pengaduan dan/atau Laporan mengenai dugaan pelanggaran kode
etik diajukan oleh... a. Peserta pemilu b. Tim kampanye c. Semua benar d. Semua salah Jawaban: C 436.
Pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik paling
sedikit memuat... a. Identitas lengkap pengadu dan/atau terlapor, dan identitasi teradu dan/atau pelapor b. Identitas lengkap pengadu dan/atau pelapor, uraian dugaan pelanggara kode etik dan permintaan kepada DKPP untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik c. Identitas lengkap pengadu dan/atau pelapor, identitas teradu dan/atau terlapor, dan uraian dugaan pelanggaran kode etik d. Identitas lengkap pengadu dan/atau pelapor, identitas teradu dan/atau terlapor, uraian dugaan pelanggaran kode etik dan permintaan kepada DKPP untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik 437.
Identitas teradu dan/atau terlapor dalam mengadukan dan/atau
melaporkan dugaan pelanggaran kode etik kepada DKPP paling sedikit memuat... a. Nama lengkap, jabatan, alamat kantor
b. Nama lengkap dan alamat kantor c. Nama lengkap dan pekerjaan d. Nama lengkap, profesi, dan alamat domisili Jawaban: A 438.
Uraian dugaan pelanggaran kode etik yang dimuat dalam pengaduan
dan/atau laporan memuat uraian jelas mengenai tindakan atau sikap masingmasing teradu dan/atau terlapor yang meliputi... a. Waktu perbuatan dilakukan, perbuatan yang dilakukan dan cara perbuatan dilakukan b. Waktu perbuatan dilakukan, tempat perbuatan dilakukan dan motivasi dilakukan perbuatan c. Perbuatan yang dilakukan dan cara perbuatan dilakukan d. Waktu perbuatan dilakukan, tempat perbuatan dilakukan, perbuatan yang dilakukan dan cara perbuatan dilakukan Jawaban: D 439.
Pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik diajukan
dengan mengisi formulir dan melampirkan... a. Fotokopi KTP atau identitas lain dan alat bukti b. Fotokopi KTP atau identitas lain dan surat pernyataan c. Fotokopi KTP atau identitas lain, Surat pernyataan dan Alat bukti d. Alat bukti Jawaban: C 440.
Alat bukti yang diajukan untuk pengaduan dan/laporan dugaan
pelanggaran kode etik paling sedikit... a. 2 alat bukti b. 3 alat bukti c. 5 alat bukti d. 7 alat bukti Jawaban: A
441.
Alat bukti yang diajukan untuk pengaduan dan/laporan dugaan
pelanggaran kode etik berupa... a. Keterangan saksi b. Surat atau tulisan c. Keterangan ahli d. Semua benar Jawaban: D 442.
Pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik
penyelenggara KPU hanya dapat disampaikan secara langsung. a. Benar b. Salah Jawaban: B (Pengaduan dan/atau laporan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung) 443.
Pengaduan dan/atau laporan tidak langsung mengenai dugaan
pelanggaran kode etik disampaikan melalui... a. Media elektronik b. Surat kaleng c. Unggahan di media sosial d. Surat peringatan Jawaban: A 444.
Anggota KPPS yang melanggar kode etik diadukan dan dilaporkan
secara langsung kepada DKPP a. Benar b. Salah Jawaban: B ( Lihat pasal 10A PDKPP No. 2/2019) 445.
Anggota Panwaslu kecamatan yang melanggar kode etik diadukan
dan dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota. a. Benar b. Salah
Jawaban: A (Lihat pasal 10B PDKPP No. 2/2019) 446.
Anggota PPS tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu, maka
pengaduannya diajukan langsung kepada... a. DKPP b. KPU Pusat c. KPU Provinsi d. KPU Kabupaten Jawaban: D 447.
Pemeriksaan formil dalam rangka pemeriksaan kelengkapan
persyaratan pengaduan dan/atau laporan merupakan pengertian dari... a. Verifikasi b. Verifikasi administrasi c. Verifikasi formil d. Verifikasi materiel Jawaban: B 448.
Pemeriksaan terhadap alat bukti dan relevansinya terhadap pokok
pengaduan yang mengarah pada dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu merupakan pengertian dari... a. Verifikasi b. Verifikasi administrasi c. Verifikasi formil d. Verifikasi materiel Jawaban: D 449.
Pengadu dan/atau pelapor wajib melengkapi atau memperbaiki
pengaduan dan/atau laporan yang telah diverifikasi materiel oleh DKPP dalam waktu paling lama... a. 3 hari b. 4 hari c. 5 hari d. 7 hari
Jawaban: D 450.
Apabila pengadu dan/atau pelapor tidak melengkapi dan/atau
memperbaiki pengaduan dan/atau laporan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka pengaduan dan/atau laporan tersebut... a. Gugur b. Gugur dan tidak dapat diajukan kembali c. Gugur dan dapat diajukan kembali d. Tidak dapat diajukan kembali Jawaban: C 451.
Penetapan jadwal sidang setelah pengaduan dan/atau laporan
mengenai dugaan pelanggaran kode etik dinyatakan memenuhi syarat verifikasi materiel dan dicatat dalam buku registrasi perkara, dilakukan paling lama... a. 2 hari b. 4 hari c. 6 hari d. 7 hari Jawaban: A 452.
Pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik di daerah dilaksanakan di
kantor... a. DKPP b. KPU c. Bawaslu d. KPU Provinsi Jawaban: D (Lihat Pasal 21 ayat 2 PDKPP No. 3/2017) 453.
Pihak teradu dan/atau terlapor tidak memenuhi panggilan persidangan,
DKPP tidak dapat melanjutkan persidangan dan menetapkan putusan. a. Benar b. Salah Jawaban: B (Penjelasan Lihat Pasal 22 PDKPP No.3/2017)
454.
Penyelenggara pemilu yang diadukan tidak dapat memberi kuasa
kepada orang lain untuk mewakili dalam persidangan. a. Benar b. Salah Jawaban: A (Penjelasan Lihat Pasal 24 PDKPP No.3/2017) 455.
Pelaksanaan persidangan kode etik dapat dilaksanakan secara panel
oleh 2 (dua) orang anggota DKPP a. Benar b. Salah Jawaban: A (Penjelasan Lihat Pasal 29 PDKPP No.3/2017) 456.
Persidangan kode etik yang dilaksanakan oleh TPD, tim pemeriksa
dipimpin oleh... a. Anggota DKPP b. Anggota KPU Provinsi/Kabupaten c. Anggota Bawaslu Provinsi/Kabupaten d. Semua benar Jawaban: A (Penjelasan Lihat Pasal 31 PDKPP No.2/2019) 457.
DKPP membentuk TPD untuk melakukan pemeriksaan dugaan
pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh... a. Anggota KPU Provinsi b. Anggota Bawaslu Provinsi c. Anggota PPK d. Semua benar Jawaban: D (Penjelasan Lihat Pasal 32 PDKPP No.2/2019) 458.
Tim Pemeriksa Daerah (TPD) terdiri atas... a. Anggota DKPP, Anggota KPU Provinsi dan Anggota Bawaslu Provinsi b. Anggota DKPP dan Anggota Bawaslu c. Anggota DKPP, Anggota KPU Provinsi, Anggota Bawaslu Provinsi dan Akademisi d. Anggota DKPP, Anggota Bawaslu, dan Akademisi
Jawaban: C (Penjelasan Lihat Pasal 32 PDKPP No.2/2019) 459.
TPD diangkat selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk
satu kali masa tugas. a. Benar b. Salah Jawaban: A (Penjelasan Lihat Ayat 3 Pasal 32 PDKPP No.2/2019) 460.
Rapat pleno putusan persidangan dugaan pelanggaran kode etik
dilakukan paling lama... a. 10 hari setelah sidang persidangan ditutup b. 12 hari setelah sidang persidangan ditutup c. 14 hari setelah sidang persidangan ditutup d. 16 hari setelah sidang persidangan ditutup Jawaban: A (Penjelasan Lihat Ayat 1 Pasal 36 PDKPP No.2/2019) 461.
Rapat pleno putusan persidangan dugaan pelanggaran kode etik
dilakukan secara tertutup. a. Benar b. Salah Jawaban: A. (Penjelasan Lihat Ayat 3 Pasal 36 PDKPP No.2/2019) 462.
Amar putusan DKPP yang menyatakan Teradu dan/atau Terlapor
terbukti melanggar, DKPP menjatuhkan sanksi berupa... a. Pidana kurungan b. Teguran lisan c. Pemberhentian tetap d. Surat peringatan Jawaban: C 463.
Putusan DKPP bersifat final dan mengikat. a. Benar b. Salah Jawaban: A
464.
Penyelenggara pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP paling
lama... a. 3 hari terhitung sejak putusan dibacakan b. 5 hari terhitung sejak putusan dibacakan c. 7 hari terhitung sejak putusan dibacakan d. 9 hari terhitung sejak putusan dibacakan Jawaban: C 465.
Pengawas TPS dilarang mengerjakan atau membantu mempersiapkan
perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara. a. Benar b. Salah Jawaban: A 466.
Media massa cetak, media daring, dan media sosial menyediakan
halaman dan waktu yang efektif, efisien dan proporsional untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan kampanye pemilu bagi peserta pemilu. a. Benar b. Salah Jawaban: A 467.
Sekertaris daerah sebagai pelaksana tugas pemerintah menjadi
anggota tim kampanye dan melaksanakan kampanye dalam waktu bersamaan kampanye. Pelaksana tugas pemerintah sehari-hari ditetapkan oleh... a. MenpanRB b. Mendagri c. Pejabat satu tingkat di atasnya d. Gubernur Jawaban: B 468.
Fasilitas negara di bawah ini dilarang digunakan dalam kampanye,
kecuali...
a. Gedung milik negara yang disewakan umum b. Radio daerah dan sandi miliki pemprov c. Kendaraan dinas pejabat negara d. Rumah jabatan milik pemerintah Jawaban: B 469.
Ketentuan lebih lanjut bagi pelaksanaan pengaman dan pengawalan
capres dan cawapres yang bukan presiden dan wakil presiden diatur dengan... a. Peraturan kapolri b. Keputusan KPU c. PKPU d. Peraturan Presiden Jawaban: B 470.
Tanda pengenal pemantau pemilu yang berasal dari organisasi
kemasyarakatan berbadan hukum yayasan atau berbadan hukum perkumpulan yang terdaftar pada pemerintah atau pemerintah daerah dikeluarkan oleh... a. DKPP b. KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja yang bersangkutan c. KPU, Bawaslu dan DKPP d. Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja yang bersangkutan Jawaban: D 471.
Kedudukan keuangan anggota KPU, KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota diatur dengan... a. Keputusan presiden b. Peraturan menteri keuangan c. Peraturan KPU d. Peraturan Presiden
Jawaban: D 472.
Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu dilakukan
setelah selesai pemungutan suara ddi wilayah Indonesia bagian barat dan hanya boleh dilakukan paling cepat... a. 3 jam b. 2 jam c. 30 menit d. 1 jam Jawaban: B 473.
Jenis formulir untuk sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota
DPR adalah... a. Model C-KPU b. Model C1-DPR c. Model C1 Plano DPR d. Model C2 DPR Jawaban: B 474.
Jenis formulir untuk surat pemberitahuan pemungutan suara kepada
pemilih adalah... a. Model C5-KPU b. Model C6-KPU c. Model C6-KPU PSU d. Model C7-KPU Jawaban: B 475.
Model A.3-KPU adalah jenis formulir untuk Daftar Pemilih Tambahan. a. Benar b. Salah
Jawaban: B (Model A.3-KPU untuk DPTetap dan A.4-KPU untuk DPTambahan) 476.
Jenis formulir yang digunakan bagi pendamping pemilih disabilitas
adalah...
a. Model C2-KPU b. Model C3-KPU c. Model C3.1-KPU d. Model C4-KPU Jawaban: B 477.
Model C-KPU merupakan jenis formulir yang digunakan untuk berita
acara pemungutan dan penghitungan suara. a. Benar b. Salah Jawaban: A 478.
Formulir untuk catatan hasil penghitungan suara pasangan calon
presiden dan wakil presiden sama dengan formulir yang digunakan untuk penghitungan suara anggota DPR. a. Benar b. Salah Jawaban: B 479.
Melalui regulasi UU No. 12/2003 DKPP dibentuk pertama kali namun
masih dengan nama Dewan Kehormatan yang bersifat ad hoc. Regulasi yang memperkuat posisi Dewan Kehormatan, dan mengubah nama Dewan Kehormatan menjadi DKPP dengan sifatnya yang tetap adalah... a. UU No. 12/2011 b. UU No. 14/2011 c. UU No. 15/2011 d. UU No. 7/2017 Jawaban: C 480.
DKPP merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman
sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 UUD RI Tahun 1945. a. Benar b. Salah
Jawaban: B (Penjelasan lihat buku TKP, hlm. 175) 481.
DKPP sebagai organ tata usaha negara tunduk pada ketentuan hukum
administrasi negara. a. Benar b. Salah Jawaban: A 482.
Putusan DKPP bersifat final dan mengikat sehingga setiap produk
keputusan DKPP tidak dapat diuji di lembaga peradilan tata usaha negara a. Benar b. Salah Jawaban: B 483.
Sifat putusan DKPP hanya berlaku bagi Presiden, KPU dan Bawaslu
sebagai dasar ketika mengeluarkan keputusan pemberhentian atau pemecatan seorang anggota penyelenggara pemilu. a. Benar b. Salah Jawaban: B 484.
DKPP menangani dugaan pelanggaran pemilu pada semua tingkatan
pada pemilu 2014 dan 2019 a. Benar b. Salah Jawaban: B 485.
Sekretariat jenderal DKPP saat ini berada di bawah lembaga... a. KPU b. Bawaslu c. Kemendagri d. Semua salah Jawaban: C
486.
Penegakan kode etik dan perilaku tidak berlaku untuk DKPP, sebab
DKPP merupakan lembaga penegakan kode etik penyelenggara pemilu. a. Benar b. Salah Jawaban: B 487.
Menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparsialitas dan
transparansi merupakan tugas DKPP a. Benar b. Salah Jawaban: B (Yang benar adalah kewajiban DKPP) 488.
1) memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti
melanggar kode etik; 2) memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu; 3)melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu
Yang merupakan tugas DKPP adalah... a. 1 dan 2 b. 2 dan 3 c. 3 d. Semua benar Jawaban: C 489.
Anggota DKPP harus bersikap netral, pasif dan tidak memanfaatkan
kasus yang timbul untuk popularitas. a. Benar b. Salah Jawaban: A 490.
Sanksi pelanggaran yang bersifat administratif tidak serta merta harus
disertai dengan sanksi etik.
a. Benar b. Salah Jawaban: A (Penjelasan lihat buku TKP, hlm. 178) 491.
Sanksi pelanggaran administratif yang lebih substansial adalah
perbaikan administratif terhadap prosedur dan tata cara penyelenggaraan pemilu atau pemilukada. a. Benar b. Salah Jawaban: A 492.
Pelanggaran yang bersifat administratif tidak dapat ditangani dengan
mekanisme pelanggaran kode etik. a. Benar b. Salah Jawaban: B (Penjelasan lihat buku TKP, hlm. 178) 493.
KPU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu Utama di Indonesia a. Benar b. Salah Jawaban: A (Penjelasan lihat buku TKP, hlm. 179)
494.
KPU adalah LPP Penyelenggara Pemilu utama di Indonesia SEBAB KPU yang menyelenggarakan tahapan esensial pemilu a. Pernyataan Benar, Alasan Benar dan Terdapat Hubungan SebabAkibat b. Pernyataan Benar, Alasan Benar dan Tidak Terdapat Hubungan Sebab-Akibat c. Pernyataan Benar dan Alasan Salah d. Pernyataan Salah dan Alasan Benar Jawaban: A
495.
KPU merancang dan menetapkan peraturan tentang pelaksanaan
tahapan pemilu sehingga KPU lebih superior dibanding Bawaslu dan DKPP. a. Benar b. Salah Jawaban: B 496.
1) pendaftaran dan/atau pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih;
2) pendaftaran dan penetapan peserta pemilu; 3) proses pemungutan dan penghitungan suara; 4) proses kampanye Yang termasuk dalam unsur esensial penyelenggaraan pemilu adalah... a. 1, 2, 3 b. 1,2 dan 4 c. 2, 3, dan 4 d. Semua benar Jawaban: A (Penjelasan lihat buku TKP, hlm. 181 dan 182) 497.
Pendidikan politik merupakan tugas pokok partai politik, bukan KPU a. Benar b. Salah Jawaban: A
498.
Pemungutan suara di luar negeri wajib dilaksanakan bersamaan
dengan pemungutan suara di dalam negeri. a. Benar b. Salah Jawaban: B 499.
Selain sifat independen dan mandiri yang dimiliki, KPU juga
menjalankan fungsi quasi legislatif. Yang dimaksud dengan fungsi tersebut adalah... a. Membuat undang-undang dalam rangka menghasilkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang demokratis b. Merancang peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemilu
c. Menafsirkan kerangka peraturan perundang-undang tentang penyelenggaraan pemilu d. Menerjemahkan norma perundang-undangan secara lebih spesifik dalam maksud menghasilkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Jawaban: D (Penjelasan lihat buku TKP, hlm. 191) 500.
Dana kampanye pemilu Anggota DPD hanya bersumber dari calon
anggota DPD yang bersangkutan. a. Benar b. Salah Jawaban: B 501.
Media massa cetak, media daring, media sosial dan lembaga
penyiaran boleh menjual blocking segment dan/atau bloking time untuk kampanye pemilu. a. Benar b. Salah Jawaban: B 502.
Dalam rangka pengelolaan logistik yang optimal dan paripurna,
penyelenggara pemilu dituntut untuk memperhatikan aspek-aspek ketepatan dalam logistik. Adapun aspek-aspek tersebut adalah... a. Tepat kualitas, tepat waktu, tepat bentuk, dan tepat sasaran b. Tepat kualitas, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran c. Tepat kualitas, tepat lokasi, tepat jumlah dan tepat sasaran d. Tepat waktu, tepat bentuk dan tepat sasaran Jawaban: B (Penjelasan, lihat buku TKP, hlm. 197) 503.
Ada banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi para
penyelenggara pemilu dalam pengadaan logistik. Namun, ada banyak cara juga untuk mengatasinya. Cara mengatasi tantangan/hambatan dalam hal rekruitmen yang tidak memperhatikan aspek tahapan keserentakan penyelenggaraan pemilu adalah...
a. Regulasi yang tidak bertabrakan antara norma dan implementasi. b. Perlunya rekruitmen tim seleksi yang ketat c. Perlunya SOP yang jelas agar pelaksanaan seleksi benar-benar sesuai yang diharapkan d. Tahapan rekruitmen seleksi anggota KPU di daerah disesuaikan dengan tahapan seleksi Anggota KPU Jawaban: D (Penjelasan, lihat buku TKP, hlm. 198) 504.
Ada banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi para
penyelenggara pemilu dalam pengadaan logistik. Namun, ada banyak cara juga untuk mengatasinya. Cara mengatasi tantangan/hambatan dalam hal anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan adalah... a. Optimalisasi pada kelompok-kelompok rentan b. Sinkronisasi pemahaman anggaran pemilu antar instansi/lembaga dan dibentuk khusus terkait dengan sknronisasi anggaran c. PKPU dan pedoman teknis lainnya mengatur detail aspek-aspek teknis di lapangan d. Perlunya SOP yang jelas agar pelaksanaan seleksi benar-benar sesuai yang diharapkan Jawaban: B 505.
Dalam menyediakan data pemilih, KPU diwajibkan menggunakan
sistem informasi data pemilih yang terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan. a. Benar b. Salah Jawaban: A 506.
Laporan pembiayaan kampanye terbagi dalam tiga hal, yaitu
penerimaan, pengelolaan dan pengeluaran. a. Benar b. Salah Jawaban: A
507.
Yang bertugas mengumumkan DPTb adalah... a. KPPS b. KPU Kabupaten/Kota c. PPS d. KPU Provinsi Jawaban: C
508.
Dalam hal terjadi pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara
terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa dan merekomendasikan pelanggaran administratif pemilu dalam waktu paling lama... a. 7 hari kerja b. 3 hari kerja c. 5 hari kerja d. 14 hari kerja Jawaban: D 509.
Di masa Order Baru, Lembaga Pemilihan Umum selalu diketuai oleh... a. Mendagri b. Sekjen Departemen Dalam Negeri c. Akademisi d. Politisi Jawaban: A (Penjelasan, lihat buku “Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019” perihal para penyelenggara pemilu, hlm. 67)
510.
Pada pemilu 1999, KPU beranggotakan perwakilan partai politik
peserta pemilu dan unsur pemerintah. a. Benar b. Salah Jawaban: A 511.
Regulasi yang pertama kali mengatur mengenai ketentuan
penyelenggara tidak berasal dari peserta pemilu maupun pemerintah adalah...
a. UU No. 3/1999 b. UU No. 4/2000 c. UU No. 12/2003 d. UU No. 22/2007 Jawaban: B (Penjelasan, lihat buku “Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019” perihal para penyelenggara pemilu, hlm. 67) 512.
Pasca pemilu 1999, pengisian keanggotan KPU dilakukan dengan cara
yang bersifat... a. Penunjukkan b. Pemilihan c. Seleksi terbuka d. Seleksi tertutup Jawaban: A (Penjelasan, lihat buku “Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019” perihal para penyelenggara pemilu, hlm. 68) 513.
Jumlah anggota KPU pada periode 2001-2007 adalah... a. 14 orang b. 11 orang c. 7 orang d. 5 orang Jawaban: B
514.
Latar belakang pembentukan Gakkumdu sebab belum ada pedoman
terkait dengan penangan dugaan tindak pidana pemilu. a. Benar b. Salah Jawaban: A (Penjelasan, lihat buku “Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019” perihal para penyelenggara pemilu, hlm. 154) 515.
Jumlah formulir model C-KPU yang harus diisi KPPS pada pemilu
2019 adalah... a. 2 b. 3
c. 4 d. 5 Jawaban: C (Penjelasan lebih lanjut mengenai jumlah formulir yang harus diisi KPPS dapat dilihat di buku “Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019” perihal para penyelenggara pemilu, hlm. 61) 516.
Salinan formulir Model C1 berhologram yang dimasukkan ke sampul
bersegel, di kirim untuk KPU Kabupaten/Kota. a. Benar b. Salah Jawaban: B (Salinan formulir model C1 berhologram dimasukkan ke dalam kotak suara) 517.
Perlakuan terhadap pemilih tambahan pada pemilu 2014 berbeda
dengan pemilu 2019. a. Benar b. Salah Jawaban: A (Pada pemilu 2014 jika ada pemilih tambahan mereka mendapatkan seluruh jenis suara, sementara pada pemilu 2019 surat suara yang diterima pemilih pindahan tergantung dari jenis kepindahan mereka) 518.
DPTb untuk melengkapi DPT dilakukan paling lambat 30 hari sebelum
hari pemungutan suara. Hal tersebut juga berlaku untuk pemilih yang melakukan pindah memilih sebagai DPTb. a. Benar b. Salah Jawaban: B (Pemilih bisa melakukan pindah memilih sebagai DPTb paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan, lihat putusan MK No. 20/PUU-XVII/2019) 519.
Tiga kategori pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS
adalah...
a. DPT, DPS dan DPK b. DPT, DPTb, dan DPK c. DPT, DPSHP, dan DPTb d. DPT, DPSHP Akhir dan DPTb Jawaban: B 520.
Panwaslu kecamatan berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan
memutus dugaan pelanggaran administratif pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran. a. Benar b. Salah Jawaban: B (Lihat Bab II Perbawaslu No. 8/2018) 521.
Panwaslu Kelurahan/Desa berwenang menerima dan menyampaikan
dugaan pelanggaran administratif pemilu kepada panwaslu kecamatan. a. Benar b. Salah Jawaban: A (Lihat Bab II Perbawaslu No. 8/2018) 522.
Yang berwenang menyampaikan keberatan terhadap dugaan
pelanggaran, kesalahan dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara adalah... a. Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Panwaslu Kecamatan b. Panwaslu Kelurahan/Desa dan pengawas TPS c. Pengawas TPS d. Semua salah Jawaban: C (Lihat Bab II Perbawaslu No. 8/2018) 523.
Bawaslu dapat membentuk majelis pemeriksa di Bawaslu Provinsi
untuk menerima dan memeriksa laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu TSM. a. Benar b. Salah
Jawaban: A (Lihat Bab II Perbawaslu No. 8/2018) 524.
Majelis pemeriksa yang dibentuk oleh Bawaslu beranggotakan paling
sedikit... a. 3 orang b. 5 orang c. 3 atau 5 orang d. Semua salah Jawaban: A 525.
Objek pelanggaran administratif pemilu berupa perbuatan atau
tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. a. Benar b. Salah Jawaban: A 526.
Semua WNI bisa menjadi pelapor dalam dugaan pelanggaran
administratif pemilu dan pelanggaran administratif pemilu TSM. a. Benar b. Salah Jawaban: B (hanya yang sudah mempunyai hak pilih) 527.
Pemantau pemilu tidak berhak menjadi pelapor dugaan pelanggaran
administratif pemilu. a. Benar b. Salah Jawaban: B (Lihat Pasal 21 Perbawaslu No. 8/2018) 528.
Penyampaian temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu
memuat identitas pengawas pemilu yang menemukan, identitas terlapor, waktu dan tempat peristiwa, dan hal yang diminta untuk diputuskan. a. Benar
b. Salah Jawaban: A (Lihat Pasal 24 Perbawaslu No. 8/2018) 529.
Laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu disampaikan oleh
pelapor menggunakan formulir model... a. ADM-1 b. ADM-2 c. ADM 4 d. ADM-5 Jawaban: B 530.
Temuan Bawaslu Provinsi yang disampaikan kepada Bawaslu dengn
menggunakan formulir model... a. ADM-1 b. ADM-2 c. ADM-4 d. ADM-5 Jawaban: C 531.
Syarat formil dalam laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu
dan pelanggaran administratif pemilu TSM memuat obyek pelanggaran yang dilaporkan dan hal yang diminta untuk diputuskan. a. Benar b. Salah Jawaban: B (Lihat Perbawaslu No. 8/2018) 532.
Ketentuan alat bukti dalam laporan dugaan pelanggaran administratif
pemilu TSM untuk pemilihan anggota DPR, yakni pelanggaran paling sedikit 50% kecamatan dalam satu daerah kabupaten/kota, atau gabungan daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan. a. Benar b. Salah Jawaban: A (Lihat Perbawaslu No. 8/2018)
533.
Jumlah alat bukti yang sah yang diajukan dalam laporan dugaan
pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran administratif pemilu TSM paling sedikit 3 alat bukti. a. Benar b. Salah Jawaban: B (paling sedikit 2, Lihat Perbawaslu No. 8/2018) 534.
Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar
secara langsung dan/atau mengalami terjadinya perbuatan atau peristiwa pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran administratif pemilu TSM disebut... a. Keterangan ahli b. Keterangan terlapor c. Keterangan pelapor d. Keterangan saksi Jawaban: D 535.
Petunjuk merupakan salah satu dari alat bukti dalam laporan dugaan
pelanggaran administratif pemilu a. Benar b. Salah Jawaban: A 536.
Alat bukti yang merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan yang
karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan pelanggaran itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu pelanggaran administratif pemilu disebut... a. Alat bukti surat atau tulisan b. Alat bukti dokomen elektronik c. Alat bukti petunjuk d. Alat bukti keterangan ahli Jawaban: C
537.
Sanksi terhadap terlapor/pelaku pelanggaran administratif pemilu,
kecuali... a. Perbaikan administratif. b. Teguran tertulis c. Pembatalan pencalonan d. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu Jawaban: C (Lihat pasal 36 Perbawaslu No. 8/2018) 538.
Sanksi terhadap terlapor/pelaku pelanggaran administratif pemilu TSM
berupa pembatalan pencalonan. a. Benar b. Salah Jawaban: A 539.
Formulir model ADM-3 digunakan sebagai tanda terima berkas untuk
laporan pelanggaran administratif pemilu/pelanggaran administratif pemilu TSM a. Benar b. Salah Jawaban: A 540.
Formulir model ADM-5 digunakan untuk surat pemberitahuan kepada
pelapor bahwa laporannya telah diterima dan segera ditindaklanjuti. a. Benar b. Salah Jawaban: B ( ADM-5 digunakan untuk surat pemberitahuan tentang laporan yang tidak diregister) 541.
Penyelesaian pelanggaran administratif pemilu dapat diselesaikan
melalui acara cepat. a. Benar b. Salah Jawaban: A
542.
Pengawas pemilu tidak dapat merekomendasikan kepada KPU untuk
menghentikan sementara kegiatan dalam tahapan sampai dengan keluarnya putusan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu a. Benar b. Salah Jawaban: B 543.
Penghitungan suara ulang diusulkan oleh.... a. Saksi dan pengawas TPS b. KPPS dan pengawas TPS c. PPS dan PPK d. KPPS dan PPS Jawaban: A
544.
Penghitungan suara ulang di TPS dan rekapitualsi suara ulang di PPK
dilaksanakan maksimal... a. 10 hari setelah pemungutan suara b. 5 hari setelah pemungutan suara c. 7 hari setelah pemungutan suara d. 14 hari setelah pemungutan suara Jawaban: B 545.
Penghitungan suara ulang untuk TPS dilakukan dengan cara
membuka kota suara hanya dapat dilakukan di... a. KPPS b. KPU Kabupaten/Kota c. PPK d. PPS Jawaban: C 546.
Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai
berikut, kecuali... a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup b. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas
c. Pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan sesuai cara yang ditetapkan d. Kerusuhan Jawaban: C 547.
Tindak lanjut terhadap laporan saksi atas dugaan adanya pelanggaran
dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilaksanakan pada... a. 3 hari setelah pelaksanaan proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara b. Hari-H pelaksanaan proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara c. 2 hari setelah pelaksanaan proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara d. 1 hari setelah pelaksanaan proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara Jawaban: B 548.
Berita acara rekapitulasi dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara di luar negeri, wajib diserahkan oleh PPLN sesuai wilayah kerjanya kepada... a. Menteri luar negeri b. Kepala perwakilan RI di luar negeri c. KPU dan Bawaslu d. KPU Jawaban: D 549.
Pihak yang tidak berhak menerima berita acara rekapitulasi dan
sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dibuat oleh KPU Kabupaten/Kota adalah... a. PPS b. PPK c. KPPS d. KPU Provinsi
Jawaban: C 550.
Daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kab/Kota disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi pas foto diri terbaru. a. Benar b. Salah Jawaban: A 551.
DPT yang disusun berbasis TPS ditetapkan paling lama 7 hari sejak
berakhirnya perbaikan DPS hasil perbaikan. a. Benar b. Salah Jawaban: A 552.
DPT diumumkan oleh PPK sejak diterima PPS sampai hari
pemungutan suara. a. Benar b. Salah
