Bentuk Desentralisasi [PDF]

Citation preview

Bentuk bentuk Desentralisasi



Berikut ini lima bentuk desentralisasi yang dijabarkan menurut Noor (2012), antara lain : 1. Dekonsentrasi (Deconcentration) Dekonsentrasi menempatkan fungsi dan tugas khusus yang dilaksanakan oleh staf pemerintah pusat kepada staf yang ditempatkan di daerah dalam kawasan negara tersebut. Staf, peralatan, kendaraan, dan sumber dana ditransfer kepada unit-unit seperti pejabat provinsi dan kabupaten. Pimpinan dari setiap unit tersebut diberikan wewenang untuk membuat keputusan otonom berkaitan dengan pelaksanaan tersebut, yang sebelumnya telah dilakukan oleh pemerintah pusat, atau membutuhkan kejelasan dari pemerintah pusat. Dengan kata lain, yang masuk ke dalam dekonsentrasi adalah unit atau sub-unit tingkatan terendah yang berada di bawahnya, seperti provinsi, kabupaten, atau pemerintah pusat yang menempatkan stafnya di daerah atau dalam bentuk organisasi pemberian pelayanan. Unitunit ini biasanya melimpahkan otoritas dalam persoalan kebijakan, finansial, dan pemerintahan tanpa masukan lokal dan independen yang signifikan. Penetapan dekonsentrasi seperti ini melibatkan pelimpahan otoritas yang sangat terbatas. Ia melibatkan pelimpahan otoritas dalam hal pembuatan keputusan, finansial, dan fungsi-fungsi manajemen dengan menggunakan caracara administratif untuk tingkatan yang berbeda di bawah otoritas yurisdiksi yang sama dengan pemerintah pusat. Ini adalah jenis desentralisasi pemerintahan yang ekstensif dan paling umum ditemukan dalam negara-negara berkembang (Noor, 2012). 2. Delegasi Delegasi merujuk pada pelimpahan pembuatan keputusan pemerintah dan otoritas administratif dan/atau tanggung jawab bagi tugas-tugas yang diungkapkan secara saksama kepada institusi-institusi dan organisasi-organisasi yang berada di bawah kontrol pemerintah secara tidak langsung atau yang semi independen. Yang paling tipikal, delegasi dilakukan oleh pemerintah pusat untuk organisasi semiotonom yang tidak seluruhnya dikontrol oleh pemerintah, tapi secara legal bisa dipertanggungjawabkan terhadapnya, seperti negara yang memiliki perusahaan BUMN dan korporasi pembangunan pedesaan atau regional. Contoh delegasi adalah perusahaan penyediaan air atau PDAM yang dipercaya dan diberi tanggung jawab untuk merencanakan, mengonstruksikan, dan menjalankan skema penyediaan air bahkan dengan ukuran tertentu. Selain itu, juga diberikan otoritas membangun kolam air, penelitian di bidang pengairan dan pertanian, melakukan proyek-proyek strategis di bidang pengairan, dan juga membentuk unit manajemen proyek. Banyak agen yang diberi



limpahan wewenang seperti ini yang tidak terikat untuk mengikuti prosedur pemerintah dalam persoalan personel dan pendapatan. Delegasi bisa digunakan oleh beberapa tingkatan pemerintahan, dan tidak berlaku secara eksklusif untuk melakukan pemberian pelayanan secara nasional. 3. Devolusi Menurut Rondinelli dan Cheema (1983: 22), devolusi adalah bentuk desentralisasi yang paling lazim terjadi di negara-negara berkembang dan telah menjadi pilihan dari pemerintah Indonesia. Devolusi berusaha menciptakan atau memperkuat tingkat atau unit pemerintahan yang mandiri melalui devolusi fungsi dan otoritasnya. Dalam prosesnya, pemerintah pusat melepaskan kontrol terhadap fungsi tertentu, dan jika perlu menciptakan lapisan pemerintahan baru. Dalam bentuknya yang paling ideal, devolusi mencakup pemerintahan daerah yang sifatnya otonom yang menjadi institusi demokratis, yang ada dalam hubungan tidak hierarkis dengan bentukbentuk pemerintahan yang lain. Namun, pada kenyataannya ini hanya akan terjadi pada tingkatan tertentu. Singkatnya, pemerintahan daerah dan pusat berbagi wewenang atas fungsifungsi tertentu yang tidak tumpang-tindih yang dalam kombinasinya merupakan pemerintahan total. Dengan demikian, pemerintah daerah diberi tugas dan tanggung jawab untuk memutuskan pelayanan mana yang harus diberikan pada basis prioritas dan kepada siapa pelayanan tersebut diberikan.



4. Partnership (Persekutuan) Organisasi



masyarakat



dalam



desentralisasi



memainkan



peran



yang



patut



dipertimbangkan, bahkan perannya begitu signifikan dalam hal sumbangsihnya di bidang ekonomi, sosial, dan pembangunan manusia. Peran ini tentu sangatlah penting di daerah pedesaan. Penetapan partnership bisa jadi melibatkan sebuah LSM terkemuka atau agen perantara yang di dalamnya kepentingan bersama di daerah diperjuangkan bersama dengan berbagai kelompok dan organisasi, sedangkan LSM bergerak di sana dan menjadi wakil dari pemerintah daerah untuk bersamasama memperjuangkan apa yang perlu diperjuangkan sesuai dengan tujuan didirikannya LSM tersebut. Namun, kasus tersebut berbeda dari delegasi terhadap LSM yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan khusus yang telah direncanakan oleh pemerintah dengan berdasarkan pada kontrak yang telah dibuat bersama. Organisasi masyarakat memformulasikan strategi dan proyek mereka sendiri untuk mencapai tujuan dalam kerangka kerja



mengimplementasikan berbagai kebijakan pemerintah. Mereka memutuskan pelayanan atau proyek seperti apa yang mereka harapkan bisa dijalankan untuk memenuhi tanggung jawab yang telah dibebankan kepada mereka. Pemerintah pusat hanya melimpahkan pembagian dana yang dibutuhkan, sedangkan perimbangan dananya diserahkan sepenuhnya kepada organisasi masyarakat tersebut. Sedangkan aparatur pemerintah dan prosedur pendapatan yang diraup tidak berlaku. Dalam kasus ini, yang mana yang relevan dengan pembangunan pedesaan, devolusi mengambil bentuk pembangunan berdasarkan partnership. Partnership memberikan mekanisme yang bermanfaat bagi pemerintah pusat untuk menjangkau kelompok targe tertentu yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh devolusi terhadap pemerintah daerah



5. Privatisasi/Divestasi Privatisasi mengimplikasikan bahwa pelayanan dialokasikan melalui sistem pasar dengan konsumen membayar atas pelayanan yang diberikan tapi pemerintah masih memberikan subsidi atau pajak atas pelayanan tertentu ntuk mencapai tujuantujuan bersama tersebut. Divestasi terjadi ketika perencanaan dan tanggung jawab administrative atau fungsifungsi publik lainnya dilimpahkan dari pemerintah kepada institusi sukarela, privat, atau LSM. Dalam sebagian kasus, pemerintah bisa jadi melimpahkan pada “organisasi-organisasi paralel” seperti industri dan asosiasi perdagangan nasional (BUMN), organisasi profesional, partai politik, atau yang sifatnya kooperatif. Tapi mereka memiliki hak untuk mendapatkan lisensi, mengatur atau mengawasi anggota-anggotanya dalam melaksanakan fungsi-fungsinya yang sebelumnya dikontrol oleh pemerintah. Pemerintah menggantikan tanggung jawab dalam menghasilkan barang- barang atau menyediakan pelayanan bagi organisasiorganisasi privat, sebuah proses yang sering disebut dengan privatisasi.