CONTOH SOAL tes ppk 2024 [PDF]

Citation preview

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 mengatur tentang…



a. Badan Pengawas Pemilihan Umum; b. Pengawas Pemilihan Umum c. Penyelenggara Pemilihan Umum d. Komisi Pemilihan Umum e. Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Jawaban: C



2. Kelembagaan penyelengara Pemilu kedudukannya terdapat dalam konstitusi UUD 1945 pasal 22 E berbunyi...



a. Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri b. Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional dan dibiayi oleh APBN dan APBD c. Pemilihan Umum diselenggarakan Luber dan Jurdil d. Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan DKPP



Jawaban: A



3. Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dalam UU Pemilu No 7 Tahun 2017 terdapat pada pasal...



a. Pasal 19 b. Pasal 20 c. Pasal 21 d. Pasal 22



Jawaban: D



4. Struktur dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia yaitu…



a. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS b. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN c. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN, PPDP d. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN, PPDP, PTS Jawaban: B



5. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibentuk dan dibubarkann pada saat menjelang berlangsung dan selesainya penyelenggaraan di tingkat kecamatan, yakni :



a. 0 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara b. 8 bulan sebelum dan 6 bulan setelah hari pemungutan suara c. 6 bulan sebelum dan 1 bulan setelah hari pemungutan suara d. 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara



Jawaban: D



6. Pemilu ditingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota yang jumlah anggotanya sebanyak…



a. 3 (tiga) orang b. 5 (lima) orang c. 3 (tiga) atau 5 (lima) orang d. 5 (lima) orang atau 7 (tujuh) orang



Jawaban: C 7. Lembaga negara yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu adalah:



a. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umumb b. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Komisi Penyiaran Indonesia c. Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian, dan Kejaksaan d. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum e. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Mahkamah Konstitusi Jawaban: A



8. Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum diatur dalam : a. Peraturan Bersama Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;



b. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; c. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu d. Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu e. Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Etik Penyelenggara Pemilu



Jawaban: D



9. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi:



a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota; b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan; d. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan



Jawaban: B



10. Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat karena tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama…



a. 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas b. 4 (empat) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas c. 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas d. 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas Jawaban: A



11. Dalam hal anggota KPU Provinsi dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota yang bersangkutan... a. diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi setelah diputuskan oleh DKPP



b. diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi setelah mendapat rekomendasi dari Bawaslu provinsi c. diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi setelah mendapat surat keterangan dari Pengadilan Negeri d. diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi



Jawaban: D



12. Penggantian antarwaktu anggota KPU yang berhenti dilakukan dengan ketentuan …



a. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat b. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Tim seleksi c. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya sesuai usulan presiden d. dilakukan seleksi ulang



Jawaban: A 



13. Anggota KPU Provinsi berhenti antar waktu karena….



a. diberhentikan dengan tidak hormat b. melakukan pelanggaran c. tidak menghadiri pleno d. mendapatkan peringatan keras dari DKPP



Jawaban: A



14. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibentuk dan dibubarkann pada saat menjelang berlangsung dan selesainya penyelenggaraan di tingkat kecamatan, yakni : a. 10 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara



b. 8 bulan sebelum dan 6 bulan setelah hari pemungutan suara c. 6 bulan sebelum dan 1 bulan setelah hari pemungutan suara d. 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara



Jawaban: D



15. Apa tagline Bawaslu periode 2017-2022?



a. Dari Bawaslu kita selamatkan Pemilu Indonesia. b. Bersama Bawaslu, kita menegakkan keadilan Pemilu. c.Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu d.Bersama Bawaslu Menegakkan keadilan Pemilu, Bersama Rakyat Kita Awasi Pemilu.



Jawaban: A



16.Pernyataan di bawah ini merupakan tujuan dibentuknya lembaga pengawas pemilu, kecuali:



a.untuk melakukan pengawasan pemilu secara eksternal



b.untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan intern yang dilakukan oleh KPU c.untuk menjamin terlaksananya pemilu secara demokratis sesuai peraturan perundangundangan d.Untuk mengefektifkan pelaksanaan pengawasan pemilu



Jawaban: C 17. Pelantikan anggota Bawaslu dilakukan oleh …….



a.Presiden b.Mendagri c.DPR d.KPU Jawaban: B



18. Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri berhenti antarwaktu karena...



a. Tidak dapat mmelaksanakan tugas selama 2 (dua) bulan tanpa alasan yang sah b. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap c. berhalangan tetap lainnya d. melakukan pelanggaran



Jawaban: B



19. Panitai pengawas lapangan (PPL) diangkat dan dipilih oleh:



a. Panwas Kecamatan



b. Panwas Kab/Kota c. Bawaslu Provinsi d. Camat dan Lurah Jawaban: C



20. Tugas dan wewenang Panwas Kecamatan dalam Pemilihan meliputi: a. memutus dugaan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dan massif



b. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang c. memutus dugaan pelanggaran etik d. menetapkan Daftar Pemilih



Jawaban: C



Contoh 1 Status yang dimiliki oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yaitu…. A. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sifatnya Ad Hoc B. KPU sifatnya tetap, sementara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sifatnya Ad Hoc C. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sifatnya tetap D. KPU dan KPU Provinsi sifatnya Ad Hoc, sementara KPU Kabupaten/Kota sifatnya tetap. Contoh 2 Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh KPU dalam penyelenggaraan pemilu untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD yaitu…. A. Melakukan penyusunan dan penetapan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, serta KPPSLN B. Melakukan penyusunan dan penetapan untuk pedoman teknis dari setiap tahapan pemilu setelah melakukan konsultasi dengan DPR dan Pemerintah C. Melakukan perencanaan program dan anggaran serta menetapkan jadwal pelaksanaan D. Semua jawaban di atas benar Contoh 3



Sebelum adanya UU No. 15 Tahun 2011, penyelenggaraan dan pengawasan pemilu diatur oleh… A. UU No. 32 Tahun 2004 B. UU No. 22 Tahun 2007 C. UU No. 12 Tahun 2003 D. UU No. 24 Tahun 2007 Contoh 4 Penyelenggara pemilu wajib melaksanakan pemilu yang berdasar pada asas penyelenggaraan. Berkaitan dengan hal ini, berikut merupakan prinsip penyelenggaran yang tepat adalah… A. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, akuntabilitas, ekonomi, efisiensi, dan efektif B. Keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, ekonomi, jujur, dan adil C. Mandiri, adil, jujur, akuntabilitas, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, kepastian hukum, profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas D. Mandiri, kepastian hukum, keterbukaan, dan adil Contoh 5 Letak dari kantor KPU adalah…. A. KPU berkantor dengan Bawaslu yang ada di Jakarta. B. KPU Pusat berada di Jakarta, KPU Provinsi ada di setiap provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ada di masing-masing kabupaten/kota C. KPU ada di Ibu Kota Negara RI D. KPU berlokasi di Provinsi DKI Jakarta



Contoh 6 Banyaknya jumlah anggota dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS adalah… A. 5, 5, 5, 3, dan 1 B. 7-7/5-5/3-5-3 C. 9, 7, 5, 5, dan 3 D. 5-7/5-5-5-3 Contoh 7 KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memiliki sifat hierarkis. Undang-undang yang mengatur ini yaitu UU No. 7 Tahun 2017 pasal dan ayat yaitu…. A. Pasal 10 ayat (1)



B. Pasal 10 ayat (2) C. Pasal 9 ayat (1) D. Pasal 9 ayat (2) Contoh 8 Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan penyelenggaran pemilu untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD, kecuali…. A. Menyampaikan terkait dengan daftar pemilih kepada KPU Provinsi B. Menindaklanjuti atas temuan serta laporan yang disampaikan Panwaslu Kabupaten/Kota C. Menyusun serta menetapkan tata kerja dari KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN D. Melakukan evaluasi serta membuat laporan dari tahapan penyelenggaraan pemilu. Contoh 9 Pemilihan tim seleksi calon anggota KPU Provinsi di setiap penempatan provinsi yang dibentuk oleh KPU memiliki lima anggota diantaranya dari unsur masyarakat yaitu….. A. Kepolisian, kejaksaan, dan tokoh perempuan B. Akademisi, kejaksaan, dan kepolisian C. Tokoh agama, akademisi, dan pers D. Akademisi, tokoh masyarakat, dan profesional Contoh 10 Dasar yang digunakan dalam pengawasan pelaksanaan pemilu sehingga memberikan jaminan untuk pemilu benar-benar dilaksanakan adalah… A. Prinsip kehati-hatian dan adil kepada seluruh pihak B. Asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan C. Sistem proporsional terbuka D. Asal penyelenggaraan negara yang baik (Good governance)



Contoh 1 Dalam pembukaan UUD 1945, pengertian hak asasi manusia yang dimaksud di dalamnya adalah…. A. Kebebasan dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dipeluk B. Kemerdekaan sebagai upaya untuk menciptakan ketertiban dunia C. Hak menikmati kehidupan sebagai bangsa yang merdeka D. Hak mengadakan kerjasama dengan negara lain



Contoh 2 Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004, setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil perhitungan suara mendapatkan ancaman pidana yaitu… A. 18 bulan hingga 3 tahun dan/atau denda sebesar Rp 6 juta hingga Rp 60 juta B. 6 bulan hingga 3 tahun dan/atau denda sebesar Rp 100 juta hingga Rp 1 milyar C. 3 bulan hingga 18 bulan dan/atau denda sebesar Rp 600 ribu hingga Rp 6 juta D. 18 hari hingga 3 bulan dan/atau denda paling besar Rp 6 juta Contoh 3 Terdapat parpol pengusung pasangan calon dalam pelaksanaan pemilu Kepala Daerah dengan mengajukan lebih dari satu pasangan calon. Sementara itu, dokumen pencalonan tersebut ditandatangani oleh ketua dan sekretaris parpol. Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004, maka yang akan terjadi adalah… A. Bergantung terhadap hasil rapat pleno antara KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota B. Pendaftaran diterima, kemudian diverifikasi oleh DPP C. Ditolak pada saat proses pendaftaran D. Pendaftaran diterima lalu diminta melakukan perbaikan setelah masa perbaikan Baca Juga :



Contoh 4 Peraturan terkait dengan ketentuan penundaan pemilu Kepala Daerah diatur oleh…. A. UU No. 22 Tahun 2007 B. PP 6 Tahun 2005 jo. PP 17 Tahun 2005 C. PP 6 Tahun 2005 D. UU No. 32 Tahun 2004 Contoh 5 Pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap yaitu.. A. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) B. Rapat Pleno



C. Rapat Rutin D. Legislatif (DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) Contoh 6 Ketua KPU Provinsi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya yaitu… A. DPRD B. Rapat Pleno C. KPU Pusat D. Gubernur Contoh 7 Ketua KPU Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya terhadap…. A. KPU Provinsi B. Rapat Pleno C. Rapat Rutin D. KPU Pusat