Soal Tes PPK [PDF]

Citation preview

1. Kedudukan KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota secara kelembagaan adalah: A. Lembaga hierarkis B. Lembaga structural C. Lembaga permanen (tetap) D. Lembaga administrasi pemilu E. Lembaga non-struktural Jawaban D 2. Sesuai peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Apabila terdapat rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap pelanggaran etika lembaga survei dan jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilu yang berawal dari pengaduan masyarakat. Maka KPU dapat membentuk: A. Dewan etik B. Komisi etik C. Majelis kehormatan D. Dewan kehormatan E. Mahkamah etik Jawaban A.



3. Dalam penyusunan Daerah Pemilihan (Dapil), prinsip kesetaraan nilai suara, yaitu mengupayakan nilai suara atau harga kursi yang setara antara 1 (satu) Dapil dengan Dapil lainnya dengan prinsip 1 (satu) suara, 1 (satu) nilai. A. Salah B. Benar Jawaban B.



4. Sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa kedudukan Peraturan KPU dan Keputusan KPU adalah untuk menyelenggarakan Pemilu. Sebab Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu wajib dikonsultasikan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP). A. Pernyataan salah dan alasan benar B. Pernyataan benar dan alasan salah C. Pernyataan benar dan alasan benar, ada hubungan sebab akibat D. Pernyataan benar dan alasan benar, tidak ada hubungan sebab akibat Jawaban D



5. Dalam pasal 19 ayat (1) UUD Tahun 1945 menegaskan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berasal dari Partai Politik (Parpol) yang dipilih rakyat melalui Pemilihan Umum A. Salah B. Benar Jawaban A



6. Bila ada putusan Mahkamah Agung (MA) terkait upaya hukum atas putusan pelanggaran administrasi Pemilu bersifat final dan mengikat. A. Benar B. Salah Jawaban B



7. Dalam hal terjadi rapat pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil Pemilu tidak tercapai kuorum, maka rapat pleno ditunda paling lama 3 (tiga) jam. Sebab Dalam rapat pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil Pemilu tidak dilakukan pemungutan suara A. Pernyataan benar dan alasan benar, tidak ada hubungan sebab akibat B. Pernyataan benar dan alasan benar, ada hubungan sebab akibat C. Pernyataan benar dan alasan salah D. Pernyataan salah dan alasan benar Jawaban B. 8. Berikut ini persyaratan pemberhentian dengan tidak hormat bagi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN, kecuali: A. Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya karena sakit B. Melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik penyelenggara Pemilu C. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan D. Di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan/atau tindak pidana lainnya Jawaban A



9. Penambahan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, serta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan Pemilu tahun 2019 A. Benar B. Salah Jawaban B



10.



UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) mencabut beberapa UU, yaitu: A. UU Nomor 11/2006, UU Nomor 8/2012 dan UU Nomor 42/2008 B. UU Nomor 42/2018, UU Nomor 8/2011 dan UU Nomor 11/2006 C. UU Nomor 15/2011, UU Nomor 8/2012 dan UU Nomor 10/2016 D. UU Nomor 11/2011, UU Nomor 8/2012 dan UU Nomor 42/2008 E. UU Nomor 15/2012, UU Nomor 8/2011 dan UU Nomor 24/2008 Jawaban C