Dampak Korupsi Terhadap Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat [PDF]

Citation preview

DAMPAK KORUPSI TERHADAP BIDANG PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT, BIROKRASI PEMERINTAH DAN POLITIK DEMOKRASI



BY : KELOMPOK 3



Indonesia adalah negeri yang indah, tetapi korupsi perlahan menghancurkannya. Korupsi yang telah diberi julukan extraordinary crime memang benar-benar terbukti. Dari sekian banyak studi korupsi, jelas terlihat berbagai dampak negatif dari akibat korupsi tersebut. Korupsi yang ada di Indonesia tidak berdampak hanya pada satu aspek kehidupan saja, dimulai dari lingkungan hingga ekonomi. Korupsi yang begitu mudah dilakukan, bisa menyebabkan dampak yang begitu buruk bagi kehidupan.



Dampak yang dirasakan bangsa dan Negara adalah kerugian secara finansial atau berkurangnya pendapatan Negara dan rusaknya struktur pemerintahan dan moral bangsa. Sulit untuk mengingkari, korupsi sudah bersifat endemik, bekerja sistemis, menggerogoti birokrasi kekuasaan dan menghancurkan kepercayaan publik pada pemerintahan di Indonesia.



Kesehatan Masyarakat Seluruh aktivitas yang bertujuan menjamin dan mempromosikan kesehatan suatu populasi yang merupakan tanggung jawab bersama beberapa organisasi sosial misalnya Negara atau Pemerintah. Faktor utama yang mempengaruhi kesehatan masyarakat yaitu:



Lingkungan



Perilaku



Pelayana Kesehatan



keturunan



Politik dan Demokrasi Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki.Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan Negara dan cara melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan kebijakan umum yang menyangkut pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber sumber yang ada.



Lanjutan… Demokrasi yaitu perlindungan terhadap hakhak rakyat serta keterlibatan rakyat dalam pemilihan pemimpin-pemimpin pemerintahan dan perumusan kebijakan publik, terlepas dari perbedaan-perbedaan kecil di antara corak-corak demokrasi yang ada. Dalam kehidupan bernegara, demokrasi berarti membatasi kekuasaan pemerintahan demi melindungi hak dan kepentingan rakyat. Demokrasi identik dengan pelaksanaan pemilu yang bebas, kompetitif dan jujur. Demokrasi identik dengan partisipasi rakyat secara bebas dan bertanggung jawab.



Birokrasi Pemerintah Birokrasi pemerintah merupakan sistem pemerintah yang dilaksanakan oleh petugas pemerintah karena telah berlandaskan hierarki dan jenjang jabatan. Birokrasi juga dapat diartikan sebagai susunan cara kerja yang sangat lambat, dan menurut pada tata aturan yang banyak likunya. Fungsi dan peran birokrasi :



Melaksanakan pelayanan publik



Pelaksana pembangunan



Manajemen pemerintah



Abdi masyarakat



DAMPAK KORUPSI!!!!!



Pelayanan Kesehatan Masyarakat Menurunnya derajat kesehatan masyarakat yang berimbas pada IPM (Indeks Pembangunan Manusia)



• Korupsi pada sektor kesehatan akan berimbas penurunan angka harapan hidup dan menaikkan angka kematian bayi. Naik dan tingginya harga obat-obatan dan rendahnya kualitas alat kesehatan pada rumah sakit dan puskesmas serta sarana kesehatan masyarakat lainnya.



Rendahnya kualitas alat kesehatan pada rumah sakit dan puskesmas serta sarana kesehatan masyarakat lainnya



• Pendelegasian ke jajaran di bawah kepala dinas, mengakibatkan adanya fasilitas yang tidak memadai pada sarana dan prasarana puskesmas, serta alat-alat rumah sakit umum daerah



Kesejahteraan perempuan tidak pernah meningkat



• Tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan, seperti periksa hamil gratis dan mendapatkan layanan KB gratis. perempuan harus mengeluarkan biaya mahal untuk berobat, karena negara tidak menyediakan dana untuk layanan kesehatan yang murah dan berkualitas.



Birokrasi Pemerintah



Matinya Etika Sosial Politik



• Korupsi bukan suatu bentuk tindak pidana biasa karena ia merusak sendi-sendi kehidupan yang paling dasar yaitu etika sosial bahkan kemanusiaan. Kejujuran sudah tidak ditegakkan lagi dan yang paradoksal adalah siapapun yang meneriakkan kejujuran justru akan diberikan sanksi sosial dan politik oleh otoritas menteri, aparat penguasa bahkan oleh masyarakat sendiri. • Banyak pejabat negara, wakil rakyat atau petinggi partai politik yang tertangkap karena korupsi namun tidak menunjukkan perasaan bersalah, malu ataupun jera di depan umum. Hal ini terjadi karena anggapan bahwa mereka akan bebas dari tuduhan atau akan dengan mudah bebas dengan memberikan upeti kepada penegak hukum yang mengadilinya.



Tidak Efektifnya Peraturan dan Perundangundangan



• Secara umum peraturan dan perundangundangan berfungsi untuk mengatur sesuatu yang substansial dan merupakan instrumen kebijakan (beleids instrument) yang berguna untuk memecahkan suatu masalah yang ada di dalam masyarakat. • Di sisi sebaliknya, aparat hukum yang semestinya menyelesaikan masalah dengan fair dan tanpa adanya unsur pemihakan, seringkali harus mengalahkan integritasnya dengan menerima suap, iming-iming, gratifikasi atau apapun untuk memberikan kemenangan. Kondisi ini sudah semakin merata melanda aparat hukum yang ada di negeri ini, sehingga memunculkan anekdot di masyarakat bahwa hukum itu hanya adil bagi yang memiliki uang untuk menyuap, sedangkan bagi masyarakat miskin keadilan hanyalah angan-angan saja.



Birokrasi Tidak Efisien



• Survei terbaru yang dilakukan oleh PERC menunjukkan, bahwa tiga negara Indonesia, India, dan Filipina adalah negara dengan performa birokrasi yang paling buruk di Asia. Tidak efisiennya birokrasi ini dianggap sebagai faktor yang masuk menghalangi investasi asing masuk ke negara tersebut. Dalam peringkat PERC ini, Indonesia menempati posisi nomor dua terburuk di Asia setelah India.



Politik Demokrasi



Munculnya kepemimpinan korup



• Kondisi politik yang carut marut dan cenderung sangat korptif menghasilkan masyarakat yang tidak demokratis. Perilaku koruptif dan tindak korupsi dilakukan dari tingkat yang paling bawah. Konstituen didapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan dan kepemimpinaya.



Hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi



• Demokrasi yang ditetapkan di Indonesia sedang menghadapi cobaan berat yakni berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Hal ini dikarnakan terjadinya tindak korupsi besarbesaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintah legislatif atau petinggi partai politik. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah yang sedang berjalan.



Menguatnya Plutokrasi



• Korupsi yang sudah menyadera pemerintahan pada akhirnya akan menghasilkan konsikuensi menguatnya plutokrasi (system politik yang dikuasai oleh pemilik modal/kapitalis) karena sebagian orang atau perusahaan besar melakukan ‘transaksi’ dengan pemerintah, sehingga pada suatu saat merekalah yang mengendalikan dan menjadi penguasa di negeri ini.



Hancurnya kedaulatan rakyat



• Perusahaan besar mengendalikan politik dan sebaliknya juga politik digunakan untuk keuntungan perusahaan besar. Bila kita melihat sisi lain politik, seharusnya kedaulatan ada di tangan rakyat. Namun yang terjadi sekarang ini adalah kedaulatan ada di tangan partai politik, karena anggapan bahwa partailah bentuk representasi rakyat.



TERIMAKASIH