Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan [PDF]

Citation preview

DAMPAK KORUPSI TERHADAP PEMBANGUNAN Tingginya angka korupsi di Indonesia membuat belanja infrastruktur semakin tak berkualitas. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mencatat akibat korupsi, peningkatan anggaran tidak diikuti oleh membaiknya kualitas infrastruktur. 1. Peningkatan anggaran daerah tidak meningkatkan kualitas infrastruktur di daerah. Dalam kurun waktu 2007 dan 2010 anggaran belanja Pemda di kabupaten/kota di Indonesia untuk pembangunan infrastruktur berkisar antara 11% - 13%. Namun ternyata peningkatan pada sisi anggaran tidak secara signifikan menyebabkan peningkatan kualitas infrastruktur (khususnya jalan), bahkan malah semakin tinggi tingkat kerusakannya. Pada tahun 2007, panjang jalan kabupaten/kota dengan kualitas rusak-parah mencapai 24,9% dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 44.4%. Hal ini membuktikan: peningkatan investasi publik untuk infrastruktur ternyata tidak produktif bagi penciptaan pertumbuhan ekonomi.



Hal ini,



disebabkan karena adanya faktor korupsi yang memperburuk kinerja investasi tersebut. Korupsi tersebut biasa dilakukan oleh pelaksana proyek yang menyuap pejabat publik dengan adanya komisi balas jasa dari pemenangan tender proyek infrastruktur fisik sehingga menorbankan mutu infrstruktur yang dibangun.



2. Peningkatan belanja Pemda di sektor infrastruktur. Hal ini mengindikasikan adanya penggelembungan nilai proyek pemerintah yang termuat dalam mata anggaran APBD, dan kemudian dijadikan sebagai sumber dana yang korupsi. Modus seperti ini dikategorikan ke dalam grand corruption atau political corruption, yakni korupsi yang dilakukan pada level pengambilan kebijakan (penetapan besaran anggaran) yang dilakukan elite politik lokal. Proses penetapan anggaran yang “koruptif” inilah yang menyebabkan terjadinya peningkatan anggaran infrastruktur--bukan karena meningkatnya permintaan/kebutuhan akan infrstruktur.



3. Peningkatan belanja pemerintah untuk pembangunan infrastruktur namun tak mampu meningkatkan kualitas jalan.



Dalam hal ini peluang korupsi atas proyek infrastruktur jalan dapat terjadi walaupun daerah telah menerapkan sistem e-procurement, yakni dengan adanya kesepakatan tidak tertulis antara calon pemenang penawaran proyek dengan birokrat. Pengurangan spesifikasi



khusus merupakan harga yang dibayarkan untuk mendapatkan kepastian memenangkan proyek tersebut. Pada keadaan dimana e-procurement telah diterapkan, korupsi terjadi melalui persekongkolan harga penawaran yang diajukan pihak penawar (bidder) dengan aparat pemda. Biaya kolusi ini kemudian diperhitungkan sebagai ongkos produksi.



4. Menurunya Kualitas Lingkungan Lingkungan itu sendiri yang baik tercipta karena adanya infrastruktur yang baik juga. Namun akibat dari pejabat pemerintah yang melakukan korupsi dengan menyelewengkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, maka kualitas lingkungan akan menurun karena infrastrutur yang dimiliki tersebut tidak memeadai