Dokumen Eksternal Bab V [PDF]

Citation preview

PEMETAAN DOKUMEN BAB 5 STANDART 5.1



KRITERIA 5.1.1



5.1.2



EP



SK



SOP



1 2 3 4



1 1



1 2 3



1



KAK



RENCANA



DOK.



KEGIATAN



LAIN



RTL



1



1 1



1



4



5.1.3



5.1.4



1 2 3



1 2 3 4



1 1 1



1 1 1



1



5 6 7



5.1.5



1



1



KETERANGAN 1. SK Persyaratan kompetensi Penanggung Jawab Program 1. SK Penetapan Penanggung jawab Program 1. Hasil Analisis Kompetensi 1 1. RTL analisis Kompetensi 1. SK Kapus ttg penggung jwb prog mengikuti keg.orientasi prog 1. KAK Kegiatan Orientasi program 1. SOP Kegiatan Orientasi program 2. Laporan Hasil Kegiatan Orientasi 1 1. Hasil Evaluasi Kegiatan Orientasi Program 2. RTL hasil evaluasi sosialisasi 1. KAK masing2 program 1. Bukti pelaksanaan sosialisasi KAK program pada pelaks. Prog., Lp, LS 1 1. Hasil Evaluasi sosialisasi 2. RTL hasil evaluasi sosialisasi 1. SOP pembinaan penanggung jawab program kpd pelaks. Prog 2. KAK Pembinaan Penanggung jwb prog. Kpd pelaks. Prog 1 1. Bukti Pelaksanaan pembinaan 1. KAK komunikasi tujuan dan tahapan pelaks. Prog. Pd LP dan LS 2. Bukti Sosialisasi 1. SOP Koordinasi LP Dan LS 1. KAK acuan program memuat peran LP-LS 1. SOP Evaluasi pelaks. Komunikasi dan koordinasi LP-LS 2. Hasil evaluasi pelaks. Komunikasi dan koordinasi LP-LS 3. RTL hasil evaluasi 1. Hasil identifikasi risiko pelaks. Prog thdp lingk.



2



1



2. Hasil analisis resiko pelaksanaan program thdp lingk.



PEMETAAN DOKUMEN BAB 5 STANDART



KRITERIA



EP



SK



SOP



RENCANA KEGIATAN



KAK



3 4 5 6



5.1.6



5.2



5.2.1



5.2.2



5.2.3



1 2



DOK. LAIN



RTL 1 1 1



1 1



3



1



4 5



1



1 1



1



1 2 3 4 5



1



1 1 2 1



KETERANGAN 1 1. Rencana pencegahan dan meminimalisasi risiko 1. Bukti pelaksanaan upaya pencegahan dan meminimalisasi resiko 1. Hasil Evaluasi upaya pencegahan dan meminimalisasi resiko 1m 1. Bukti pelaporan ke DKK jika ada kejadian resiko saat pelaks. Program 1. SK Kapus ttg kewajiban penanggung jwb prog utk memfasilitasi peran serta masy 1. KAK pemberdayaan masyarakat 2. SOP Pemberdayaan masyarakat 1. SOP Pelaksanaan SMD 2. Laporan Hasil SMD + Dokumentasi pelaks. SMD 1. SOP Komunikasi dengan masyarakat dan sasaran program 1. Bukti perencanaan dan pelaksanaan yang bersumber dari masyarakat 1. RUK Puskesma dengan kejelasan kegiatan tiap program 1. RPK Puskesmas dengan kejelasan kegiatan tiap program RUK dan RPK 1. KAK Program ( masing- masing) program 1. Jadwal kegiatan program



1



1



1



2 3 4 5



1



1 1 1 1



1. SOP kajiaN Koordinasi LP Dan LS 1. SOP Koordinasi LP Dan LS 1. KAK acuan program memuat peran LP-LS 1. SOP Evaluasi pelaks. Komunikasi dan koordinasi LP-LS 2. Hasil evaluasi pelaks. Komunikasi dan koordinasi LP-LS 3. RTL hasil evaluasi



1



1. Hasil identifikasi risiko pelaks. Prog thdp lingk.



1



2



1



2. Hasil analisis resiko pelaksanaan program thdp lingk.



PEMETAAN DOKUMEN BAB 5 STANDART



KRITERIA 5.2.3



EP



SK



SOP



RENCANA KEGIATAN



DOK. LAIN



RTL



2



1



1



3



1



1



4 5 6 7 5.3



KAK



KETERANGAN



1 1



1. SOP Monitoring 2. Jadwal dan pelaksanaan monitoring 1. SOP Pembahasan hasil monitoring 2. Bukti pembahasan & rekomendasi hasil pembahasan 1. Hasil penyesuaian antara hasil monitoring dan rencana program 1. SOP perubahan rencana kegiatan program 1. Dokumentasi hasil monitoring 1. Dokumentasi proses dan hasil pembahasan



1 1



5.3.1



1 2 3 4 5 6 7



1 1 1 1 1 1 1



1. Dokumen uraian tugas penanggung jawab program 1. Dokumen uraian tugas pelaksana program 1. Isi dokumen uraian tugas 1. Isi dokumen uraian tugas 1. Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas 1. Bukti pendistribusian uraian tugas 1. Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas pel. Lintas prog



5.3.2



1 2 3 4



1 1 1 1



1. Hasil monitoring pelaksanaan uraian tgas penanggung jawab prog 1. Hasil monitoring pelaksanaan uraian tugas pelaksana program 1. Bukti tindak lanjut jika ada penyimpangan tugas penanggung jawab program 1. Bukti tindak lanjut jika ada penyimpangan tugas pelaksana program



5.3.3



1



1



1



2



2



3 4



1 1



1. SK Kepala Puskesmas kajian ulang uraian tugas penanggung jawab & pelaksana prog 2. SOP kajian ulang uraian tugas 1. Bukti pelaksanaan kajian ulang 2. Hasil tinjauan ulang 1. Uraian tugas yang direvisi (jika ada ) 1. Ketetapan hasil revisi uraian tugas



PEMETAAN DOKUMEN BAB 5 STANDART



5.5



KRITERIA



EP



SK



SOP



5.4.1



1 2 3 4



5.4.2



1 2 3 4



1



1



1



5.5.1



5.5.2



KAK



1



4



1



3 4 5



RTL



1 1 1



1 1



2



DOK. LAIN 1 1 1 1



2 3



1



RENCANA KEGIATAN



1



1. Hasil identifikasi pihak terkait terhadap pelaksanaan program 1. bukti komunikasi Lp-Ls 1. Bukti pelaksanaan koordinasi dg Lp-Ls terkait thd pelaksanaan program 1 1. Hasil evaluasi pelaksanaan koordinasi dg Lp-Ls 2. RTL thd pelaksanaan koordinasi dg Lp-Ls 1. SK Mekanisme komunikasi dan koordinasi program 1. Bukti pelaksanaan komunikasi Lp-Ls 1. Bukti Pelaksanaan koordinasi 1. Hasil evaluasi & RTL hasil evaluasi kom & koordinasi Lp-Ls 1 2. Bukti Tindak lanjut pelaksanaan koordinasi Lp-Ls 1. SK Kapus pengelolaan dan pelaks. Prog 2. SOP pengelolaan dan pelaks prog 1. SOP panduan pengendalian dokumen kebijakan 1. SOP pengendalian dokumen eksternal 2. Pelaksanaan pengendalian 1. SOP Penyimpanan & pengendalian arsip pelask keg. Program 2. Bukti penyimpanan & pengendalian arsip program



1 1



KETERANGAN



1



1 1



1. SK Kapus Monitoring Pengelolaan & Pelaksanaan prog 2. Hasil Monitoring pengelolaan & pelaksanaan prog 1. Sop monitoring pengelolaan & Pelaksanaan prog 2. Jadwal & pelaksanaan monitoring 1. Hasil Monitoring 1. Hasil Evaluasi thd kebijakan & prosedur monitoring



5.5.3



1 2



1



1. SK Kapus Evaluasi Kinerja Program 1. SOP Evaluasi Kinerja Program



1



PEMETAAN DOKUMEN BAB 5 STANDART



KRITERIA



EP



SK



SOP



KAK



RENCANA KEGIATAN



DOK. LAIN



RTL



KETERANGAN



PEMETAAN DOKUMEN BAB 5 STANDART



KRITERIA



EP



SK



SOP



KAK



RENCANA KEGIATAN



DOK. LAIN



RTL



KETERANGAN



PEMETAAN DOKUMEN BAB 5 STANDART



KRITERIA



EP



SK



SOP



KAK



RENCANA KEGIATAN



DOK. LAIN



RTL



KETERANGAN



PEMETAAN DOKUMEN BAB 5 STANDART



KRITERIA



EP



SK



SOP



KAK



RENCANA KEGIATAN



DOK. LAIN



RTL



KETERANGAN



PEMETAAN DOKUMEN BAB 5 STANDART



KRITERIA



EP



SK



SOP



KAK



RENCANA KEGIATAN



DOK. LAIN



RTL



KETERANGAN



LEMBAR KERJA PERATURAN PERUNDANGAN DAN DOKUMEN EKSTERNAL YANG BERLAKU BAB V



Standar/Kriteria/EP



peraturan perundangundangan terkait



Pedoman Eksternal



1. permenkes RI No.75 th 2014 ttg puskesmas BAB V



5.1.1 EP 1



5.1.1 EP 1



5.1.2 Ep 1



5.1.6 Ep 1



Digunakan Tersedia / sebagai tdk Acuan/Tidak Keterangan tersedia Digunakan sebagai Acuan Tersedia



1. Undangttg Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;kompetensi, pola 2. Undang UU No 5–th.2014 pengembangan karier, pengembangan 2. Peraturan Kesehatan Republiknegara Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 karir, promosiMenteri dan mutasi bagi aparatur tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 425 Tahun 2006 tentang Kebijakan Balai Kemasyarakatan; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Nomor 3. Keputusan Menteri Kesehatan Perdayaan Republik Aparatur Indonesia Negera Nomor : 374 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional; a. 23/KEP/MPAN/4/2001 Tentang Jabatan Fungsional Nutrisiosis & Angka Kreditnya; b. 19/KEP/MPAN/4/2000 Tentang Jabatan Fungsional Sanitarian & Angka Kreditnya; c. 58/KEP/MPAN/4/2001 Tentang Jabatan Fungsional Promkes & Angka Kreditnya; d. 94/KEP/MPAN/4/2001 Tentang Jabatan Fungsional Perawatan & Angka Kreditnya 3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 551/Menkes/PER/VII/2009 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Teknis Bidan & Angka Kreditnya



1. Keputusan Menteri Kesehatan No: 425 tahun 2006 tentang kebijakan Balai Kemasyarakatan; 2. Keputusan Menteri Kesehatan No: 128 tahun 2004 tentang kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat; 3. Keputusan Menteri Kesehatan No:374tahun 2009 tentang system Kesehatan Nasional



v



Ya



5.3.3 EP 1 1. Undang – Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang – Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438 tahun 2010 tentang Standard Pelayanan Kedokteran; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktek Klinis Bagi Dokter di Fasilitas PelayananKesehatan Primer; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 574/Menkes/SK/IV/2000 tentang Pembangunan Kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010; 10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 131/Menkes/SK/II/ 2004 Tentang Sistem Kesehatan Nasional; -



DOKUMEN RTL BAB 5 NO RTL 1 Peningkatan kompeteni penanggung jawab program 2 3 4 5 6 7 8 9



Hasil evaluasi kegiatan orientasi penanggung jawab dan pelasanan program Hasil evaluasi sosilisasi KAK prog kpd pelaksana program, sasaran program Lp-Ls Hasil evaluasi komunikasi dan koordinasi Lp-Ls Pencegahan dan meminimalisisasi resiko Hasil evaluasi upaya pencegahan dan meminimalisasi Resiko RTL thd pelaksanaan koordinasi dg Lp-Ls Hasil evalusi komunikasi dan koordinasi Lp-Ls Hasil monitoring kesesuaian proses pelaksanaan Kegiataabn



JUMLAH KRITERIA 5.1.1.Ep 4 5.1.2 Ep 4 5.1.3Ep 3 5.1.4 Ep 7 515 Ep 3 5.1.5.Ep 3 5.4.1 Ep 4 5.4.3 Ep 4 5.6.1. Ep 2



DOKUMEN EKSTERNAL



KEBUTUHAN kak PER BAB 5 NO



KAK



JML



KRITERIA



DOK EKSTEERNAL



Program orientasi bagi penanggung jawab dan 1 pelaksana



5.1.2 Ep 1



Bab 2



Keranga acuan program ( masing masung oleh 2 penanggung jawa Program



5.1.3 Ep 1



Masing2 Program



Pembinaan pelaksana program oleh penanggung 3 jawab program 4 Pengkomunikasian KAK program kpd Lp-Ls 5 KAK memuat peran LP-LS 6 Kerangka acuan masing-masing program 7 Peran LP S SMS prokeriaan 8 Pertemun penulaian kinerja 18



5.1.4 Ep 1 5.1.4 Ep 1 5.1.4 Ep 2 5.2.1 4 5.4.1 Ep 4 SMA SMP 5 5.6.4.Ep 2



Masing2 Program Masing2 Program Masing2 Program Masing2 Program Masing2 Program BAB VI



KEBUTUHAN SOP BAB 5 NO SOP 1 SOP kewajiban mengikuti orientasi program



2 SOP SMD



JUMLAH KRITERIA 5.1.2.3 Manual Mutu



5.1.6.3



DOKUMEN EKSTERNAL



1. Undang – undang kesehatan No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Regulasi tentang Pelaksanaan Program di Puskesmas (KIA-KB, Gizi, Kesling, P2 danPromkes)



3 SOP Komunikasi dg masyarakat dan sasaran UKM Puskesmas 4 SOP Monitoring dan jadwal monitoring



5.1.6.4 5.2.3.2



1. www. Komunikasi praktis.com/2014/10/daftar-definisi-komunikasi menurut para ahli.html 2. https ://ruslanramadhan.wordpress.com/2012/03/21/koordinasi/ Undang – undang kesehatan No.36 Th 2009 tentang kesehatan



5 SOP Hasil pembahasan monitoring



5.2.3.3



Regulasi tentang pelaksanaan program di Puskesmas ( KIA-KB, Gizi, Kesling, P2, Promkes dan Perkesmas)



6 SOP Mekanisme komunikasi dan koordinasi program 7 SOP Pengendalian dok.eksternal dan pengendalian dok.eksternal



5.4.2.1 5.1.3



1. www. Komunikasi praktis.com/2014/10/daftar-definisi-komunikasi menurut para ahli.html 2. https ://ruslanramadhan.wordpress.com/2012/03/21/koordinasi/ Sekreteriat



SOP Bukti penyimpanan dan pengendalian arsip perencanaan dan 8 penyelengaraan UKM Puskesmas 9 SOP Monitoring dan jadwal monitoring



5.1.4 5.5.2.2



Sekreteriat Undang – undang kesehatan No.36 Th 2009 tentang kesehatan



10 SOP Evaluasi Kinerja 11 SOP Evaluasi Kinerja dan hasil evaluasi 12 SOP Monitoring kesesuaian pelakasaan program UKM



5.5.3.2 5.5.3.4 5.6.1.1



1. Undang Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Regulasi tentang pelaksanaan Program di Puskesmas (KIA-KB, Dizi, Kesling, P2 dan Promkes) BAB VI Undang – undang kesehatan No.36 Th 2009 tentang kesehatan



NO



EP



SK



1



Persyaratan kompetensi penanggung jawab program



2



Penetapan penanggung jawab program



3



Penanggung jawab program mengikuti kegiatan orientasi



4



Kewajiban penanggung jawab program memfasilitasi peran serta masyarakat



5



Kajian ulang uraian tugas penanggung jawab program



6



Mekanisme komunikasi dan koordinasi program



7



Pengelolaan dan pelaksanaan program



SOP



KAK



8



Monitoring pengelolaan dan pelaksanaan program



9



Evaluasi kinerja program



10



Hak dan kewajiban sasaran program



11



Aturan, tata nilai, budaya dalam pelakanaan program JUMLAH SK



PERENCANAAN



PEDOMAN



BUKTI



DLL



JUMLAH



KRITERIA



1



5.1.1 EP 1



1



5.1.1 EP 1



1



5.1.2 Ep 1



1



5.1.6 Ep 1



1



5.3.3 EP 1



1



5.4.2 Ep1



1



5.5.1 Ep 1



1



5.5.1 Ep1



1



5.5.3 Ep 1



1



5.7.1 Ep 1



1



5.7.2 Ep 1



11



DOK. EKS 1. permenkes RI No.75 th 2014 ttg puskesmas 2. UU No 5 th.2014 ttg pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karir, promosi dan mutasi bagi aparatur negara idem idem



1.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas; 2. Keputusan Menteri Perdayaan Aparatur Negera Nomor : a. 23/KEP/MPAN/4/2001 Tentang Jabatan Fungsional Nutrisiosis & Angka Kreditnya; b. 19/KEP/MPAN/4/2000 Tentang Jabatan Fungsional Sanitarian & Angka Kreditnya; c. 58/KEP/MPAN/4/2001 Tentang Jabatan Fungsional Promkes & Angka Kreditnya; d. 94/KEP/MPAN/4/2001 Tentang Jabatan Fungsional Perawatan & Angka Kreditnya 3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 551/Menkes/PER/VII/2009 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Teknis Bidan & Angka Kreditnya



1. Undang – undang no.36 tahun 2009 tentang kesehatan; 2. Keputusan Menteri Kesehatan No: 425 tahun 2006 tentang kebijakan Balai Kemasyarakatan; 3. Keputusan Menteri Kesehatan No: 128 tahun 2004 tentang kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Keputusan Menteri Kesehatan No:374tahun 2009 tentang system Kesehatan Nasional;



1. Undang – undang no.36 tahun 2009 tentang kesehatan; 2. Keputusan Menteri Kesehatan No: 425 tahun 2006 tentang kebijakan Balai Kemasyarakatan; 3. Keputusan Menteri Kesehatan No: 128 tahun 2004 tentang kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Keputusan Menteri Kesehatan No:374tahun 2009 tentang sistem Kesehatan Nasional;



1. Undang – undang no.36 tahun 2009 tentang kesehatan; 2. Keputusan Menteri Kesehatan No: 425 tahun 2006 tentang kebijakan Balai Kemasyarakatan; 3. Keputusan Menteri Kesehatan No: 128 tahun 2004 tentang kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Keputusan Menteri Kesehatan No:374tahun 2009 tentang sistem Kesehatan Nasional;



1. Undang – undang no.36 tahun 2009 tentang kesehatan; 2. Keputusan Menteri Kesehatan No: 425 tahun 2006 tentang kebijakan Balai Kemasyarakatan; 3. Keputusan Menteri Kesehatan No: 128 tahun 2004 tentang kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Keputusan Menteri Kesehatan No:374tahun 2009 tentang sistem Kesehatan Nasional;