Dokumen External Farmasi [PDF]

Citation preview

LEMBAR KERJA PERATURAN PERUNDANGAN DAN DOKUMEN EKSTERNAL YANG BERLAKU BAB 8.2 KEFARMASIAN Standar / Kriteria / EP SK Payung BAB 8.2



Peraturan Perundangan Terkait



1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian 9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 889/Menkes/Per/V/2011, tentang Registrasi, Ijin Praktek dan Ijin Kerja Tenaga Kefarmasian 10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskemas 12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 13. Keputusan Menteri Kesehatan RI



Pedoman Eksternal



Tersedia / Tidak



Digunakan sebagai Acuan/Tidak



Keterangan



SK Payung



No.574/MENKES/SK/IV/2000 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010 14. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas 15. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional 16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922 Tahun 2008 tentang Obat dan Perbekalan Kesehatan 17. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga No : 440/DKK/2013 Tahun 2013 tentang Penetapan Puskesmas Akreditasi; 8.2.1 EP 1



8.2.1 EP 2



8.2.1 EP 2



8.2.1 EP 4



Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas, Dirjen Binfar dan alkes cetakan kedua Tahun 2004. Permenkes No 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kefarmasian di Puskesmas Kesehatan di Puskesmas, Dirjen Binfar dan alkes cetakan kedua Tahun 2004 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009, tentang Pekerjaan Kefarmasian 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tahun 2011 tentang Registrasi, Ijin Praktek dan Ijin Kerja Tenaga Kefarmasian 4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128/Menkes/SK/II/ 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas Permenkes No. 74 Tahun 2016, Tentang Standar Pelayanan Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kefarmasian di Puskesmas Kesehatan di Puskesmas, Dirjen Binfar dan alkes cetakan kedua Tahun 2004



Tersedia



Ya



8.2.1 EP 7



Permenkes No. 74 Tahun 2016, Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas



8.2.1 EP 8



Permenkes No. 74 Tahun 2016, Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas



8.2.2 EP 4



Permenkes No. 74 Tahun 2016, Tentang Standar Pelayanan Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kefarmasian di Puskesmas Kesehatan di Puskesmas, Dirjen Binfar dan alkes cetakan kedua Tahun 2004 Permenkes No. 74 Tahun 2016, Tentang Standar Pelayanan Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kefarmasian di Puskesmas Kesehatan di Puskesmas, Dirjen Binfar dan alkes cetakan kedua Tahun 2004 Permenkes No. 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Perkusor Farmasi. Permenkes No. 74 Tahun 2016, Tentang Standar Pelayanan Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kefarmasian di Puskesmas Kesehatan di Puskesmas, Dirjen Binfar dan alkes cetakan kedua Tahun 2004 Permenkes No. 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Perkusor Farmasi. Permenkes No. 74 Tahun 2016, Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas



8.2.2 EP 5



8.2.2 EP 7



8.2.2 EP 7



8.2.2 EP 9



8.2.3 EP 1



Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas, Dirjen Binfar dan alkes cetakan kedua Tahun 2004 Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas, Dirjen Binfar dan alkes cetakan kedua Tahun 2004



8.2.3 EP 3



8.2.3 EP 4



8.2.3 EP 7



Permenkes No. 74 Tahun 2016, Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas



8.2.4 EP 1



Permenkes No. 74 Tahun 2016, Tentang Standar Pelayanan BPOM RI Jakarta Pedoman Monitoring Efek Kefarmasian di Puskesmas Samping Obat (MESO) bagi Tenaga Kesehatan, 2012



8.2.4 EP 3



Permenkes No. 74 Tahun 2016, Tentang Standar Pelayanan BPOM RI Jakarta Pedoman Monitoring Efek Kefarmasian di Puskesmas Samping Obat (MESO) bagi Tenaga Kesehatan, 2012



8.2.4 EP 4



Permenkes No. 74 Tahun 2016, Tentang Standar Pelayanan BPOM RI Jakarta Pedoman Monitoring Efek Kefarmasian di Puskesmas Samping Obat (MESO) bagi Tenaga Kesehatan, 2012



8.2.5 EP 1



Direktorat Bina Farmasi Komunitas Dan Klinik, Ditjen Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan , DEPKES RI , 2008 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014, tentang Puskesmas 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009, tentang Pekerjaan Kefarmasian



8.2.6 EP 1



8.2.6 EP 2



8.2.6 EP 3



Buku Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas, Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Depkes RI Jakarta, cetakan kedua 2004. Buku Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas, Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Depkes RI Jakarta, cetakan kedua 2004. Buku Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas, Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Depkes RI Jakarta, cetakan kedua 2004.