2.1 Poin Penilaian Akreditasi Mutu [PDF]

  • 0 0 0
  • Suka dengan makalah ini dan mengunduhnya? Anda bisa menerbitkan file PDF Anda sendiri secara online secara gratis dalam beberapa menit saja! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

KONSEP PENILAIAN PADA



AKREDITASI UTD Drg. FARICHAH HANUM, M.Kes DIREKTUR MUTU & AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN



Disampaikan pada Acara Pertemuan Ilmiah PDTDI Hotel Aston, Semarang 1 Februari 2020



OUTLINE



1



PENDAHULUAN



2



STANDAR AKREDITASI UTD



3



ROAD MAP 2



1



PENDAHULUAN



3



STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN



Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan



dr. Bambang Wibowo, Sp.OG(K), MARS



Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Dr. dr. Agus Hadian Rahim, Sp.OT(K), M.Epid, MH.Kes



Direktur Pelayanan Kesehatan Primer



Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan



Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional



Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan



Direktur Mutu & Akreditasi Pelayanan kesehatan



drg. Saraswati, MPH



dr. Tri Hesti W. Marwotosoeko, Sp.M



dr. Ina Rosalina, SpA(K).,M.Kes



dr. Andi Saguni, MA



drg. Farichah Hanum, M.Kes



Design & Layout: Lydia Okva Anjelia, S.I.Kom



SKEMA PROSES KERJA DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN



Pemetaan / Registrasi Fasyankes



Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan



Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana dan Alkes



Peningkatan Mutu dan Akreditasi di Fasyankes



Mempersiapkan Fasyankes Terakreditasi



Kepatuhan Fasyankes Terhadap Standar Input & Proses Dukungan Manajemen



Dukungan Manajemen



Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan di Indonesia Design & Layout: Lydia Okva Anjelia, S.I.Kom



UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC) Universal health coverage merupakan sistem kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau ( WHO)



Pentahapan cakupan universal sangat dipengaruhi oleh dukungan politik konsensus penduduk, dan kemampuan keuangan suatu negara.



PENATAAN KOMPETENSI FASKES PELAYANAN KESEHATAN



Sarana



DISTRIBUSI



KOMPETENSI FASYANKES



Prasarana



Sistem Pelayanan dan sistem rujukan



Sumber Daya Kesehatan KOMPETENSI MANAJERIAL



KOMPETENSI PROFESIONAL KEPEMIMPINAN KLINIS



Alat Kesehatan Farmasi



AKSES DAN MUTU



KEMAMPUAN TEKNIS MEDIS



KOMPETENSI INTERPROFESIONAL



STANDAR PELAYANAN KESEHATAN



IZIN PRAKTIK DAN PELAKSANAAN PRAKTIK KEDOKTERAN



7



Mekanisme Penjaminan Mutu



•Memastikan individu/ Fasilitas pelayanan memenuhi standar minimum



Registrasi



Sertifikasi •Individu telah memenuhi standar optimal dan memiliki sistem untuk peningkatan mutu berkelanjutan



•Fasilitas Pelayanan telah memenuhi standar optimal dan memiliki sistem untuk peningkatan mutu berkelanjutan



Reakreditasi



Akreditasi



8



2



STANDAR AKREDITASI UTD



9



DEFINISI DAN TUJUAN “Akreditasi adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi standar



Akreditasi”



Tujuan KHUSUS PACU PEMENUHAN STANDAR



TUJUAN UMUM



untuk pembinaan peningkatan mutu, kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan



•pelayanan yang bermutu dan dapat dipertanggung jawabkan



PENGAKUAN •telah mencapai tingkat pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang ditetapkan



JAMINAN BAGI PETUGAS •semua fasilitas, tenaga dan lingkungan yang diperlukan telah memenuhi standar, sehingga dapat mendukung pelayanan UTD yang baik



JAMINAN KEPUASAN PELANGGAN •pelayanan yang diberikan oleh UTD telah diselenggarakan dengan baik



Mekanisme Penyelenggaraan



Akreditasi UTD (Mengacu pada Akreditasi FKTP)



UTD



Validasi 6 Tim Validator & Pengembangan Standar



1



3 Verifikasi



5



Pelaksanaan Survei



2 Self Assesment



Pembinaan 7 Tim Pemantapan Mutu Internal



Penetapan Status Akreditasi



Koordinasi Rekomendasi 4 • Surveior yang berdomisili di provinsi tersebut • DINKES provinsi bersama Dinkes KAB/KOTA setempat • UTD percontohan / provinsi



Dinkes



provinsi



Tim PME Surveyor Regional



: Penjamin Mutu Internal (PMI) : Penjamin Mutu Eksternal (PME)



PENYELENGGARAAN SURVEI AKREDITASI PENULISAN STANDAR & INSTRUMEN AKREDITASI



• PP 7/2011 : PELAYANAN DARAH



• PMK 83/2014 tentang UTD, BDRS DAN JEJARING YANDARAH; • PMK 91/2015 tentang STANDAR PELAYANAN DARAH ; • PMK 92/2015 Kerja Sama UTD dengan PUSKESMAS & RS; • PERKA BADAN POM TENTANG CPOB



METODE PENYELENGGARAAN SURVEI TELUSUR



TELAAH DOKUMEN KEGIATAN



OBSERVASI



DARAH SESUAI KEBUTUHAN DAN TEPAT WAKTU



• • • •



JUMLAH JENIS MUDAH DIAKSE TEPAT WAKTU



SIMULASI WAWANCARA:



DONOR & COSTUMER (RS-RESIPIEN)



AMAN, TERBEBAS DARI PENYAKIT



• DONOR SEHAT • UJI SARING



YANG DINILAI SAAT SURVEI BERKUALITAS : MEMBERI MANFAAT TERAPI



• COLD CHAIN & CLOSED SYSTEM • PENGGUNAAN RASIONAL



Menilai Compliance Terhadap Standar, Baik Standar Input, Standar Proses, Dan Standar Output



PENGEMBANGAN AKREDITASI 



POLA PENGEMBANGAN AKAN DIBUAT SEBANGUN DENGAN AKREDITASI FASYANKES YANG LAIN  PENGUATAN PERAN DINAS KESEHATAN







LEMBAGA AKREDITASI: BERGABUNG KOMISI LAIN ATAU BERDIRI SENDIRI







KRITERIA KELULUSAN: TERAKREDITASI A , B, C







PERIODE : TIAP 5 TAHUN



13



DRAFT



STANDAR AKREDITASI UTD



STANDAR MANAJEMEN



STANDAR TEKNIS



AKSES DAN KONTINUITAS KETERSEDIAAN DARAH (AKKD)



PROSES KONTROL LINGKUNGAN (PKL)



PENGELOLAAN DAN KEPEMIMPINAN (PK)



PENGELOLAAN KONTRAK DAN KERJASAMA (PKK) PERENCANAAN DAN KAJIAN MANAJEMEN (PKM) PROGRAM MANAJEMEN MUTU (PMM) PROGRAM KEAMANAN DAN KESELAMATAN (KK)



PROSES DAN PROSEDUR PEMERIKSAAN (PPP)



PROGRAM NASIONAL PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI DAN PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN BAYI



RUJUKAN UTD (R UTD)



PROGRAM MUTU PEMERIKSAAN (PMP)



PENURUNAN ANGKA KESAKITAN HIV/AIDS



TATA KELOLA PENDONOR (TKP) 14



JUMLAH STANDAR, PARAMETER DAN ELEMEN PENILAIAN STANDAR AKREDITASI PELAYANAN DARAH A KELOMPOK STANDAR MANAJEMEN



B. KELOMPOK STANDAR TEKNIS



C. KELOMPOK PROGRAM NASIONAL



TOTAL



6 BAB



5 BAB



2 BAB



13 BAB



12 Standar



12 Standar



2 Standar



26 Standar



35 Parameter



25 Parameter



2 Parameter



62 Parameter



144 Elemen Penilaian



116 Elemen Penilaian



4 Elemen Penilaian



264 EP



3



ROAD MAP



16



PERJALANAN PROSES AKREDITASI UTD : 2016 -2020 2020



1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 83/2014 tentang UTD, BD RS dan Jejaring Pelayanan Transfusi darah 2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 72/2015 tentang Fraksion asi Plasma 3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 91/2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah 4. Elemen “self Assessment UTD”



• PELATIHAN SURVEYOR 2019







Uji coba INSTRUMEN



1. Penyusunan Kurmod Surveior Akreditasi Yan Darah



2018 • •



Penyusunan pedoman akreditasi UTD Penyusunan Instrumen akreditasi UTD



2017 • •



2016



• 2016 Mapping UTD



Penyusunan Rancangan Peraturan Akreditasi Pelayanan Darah Sosialisasi Pengembangan akreditasi Pelayanan Darah



TOTAL  414 UTD • 193 (UTD DI RS / UPT DINKES) • 221 (MILIK PMI)



17



PERJALANAN PROSES AKREDITASI UTD : 2020 -2024 2024 1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 83/2014 tentang U TD, BDRS dan Jejaring Pelayanan Transfusi darah 2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 72/2015 tentang Fr aksionasi Plasma 3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 91/2015 tentang St andar Pelayanan Transfusi Darah 4. Elemen “self Assessment UTD” 5. PENYUSUNAN RPMK AKREDITASI YANDARAH 6. PENYUNAN STANDAR AKREDITASI UTD 7. PENYUSUNAN KURMOD



• 295 UTD TERAKREDITASI 2023



211 UTD TERAKREDITASI 2022



• 126 UTD TERAKREDITASI 20-15 s/d 2019 ASUMSI TOTAL  414 UTD • 193 (UTD DI RS/UPT DINKES) • 221 (MILIK PMI)



2021



• 63 UTD TERAKREDITASI 2020



• •



UJI COBA INSTRUMEN AKREDITASI PELATIHAN SURVEYOR 18



INDIKATOR UTD TERPILIH NO



NAMA INDIKATOR



DIMENSI MUTU



1



Pemenuhan kebutuhan darah di UTD



Terintegrasi, tepat waktu, adil



2



Donasi dari pendonor darah sukarela



Adil, Aman



3



Hasil pemeriksaan golongan darah pendonor yang berbeda dengan uji konfirmasi golongan darah.



4



Komponen sel darah merah pekat/ Packed Red Cell (PRC) yang diluluskan.



5



Suhu penyimpanan produk darah sesuai Standar



Aman



6



Suhu rantai dingin selama proses transportasi darah sesuai Standar



Aman



7



Darah yang dikembalikan ke UTD



8



Kepuasaan pelanggan terhadap pelayanan darah



Aman, efektif Efisiensi, efektif



Efisiensi, aman Berfokus kepada individu (People centered)



RPJMN DAN RENSTRA 2020-2024 NAMA INDIKATOR



JUMLAH FASYANKES YANG MELAKUKAN PENGUKURAN MUTU DENGAN MENGGUNAKAN INDIKATOR NASIONAL



TAHUN



2020



2021



2022



2023



2024



PERSENTASE



20 %



40 %



50 %



60 %



70 %



LABKES



254



508



636



763



890



UTD



84



168



210



252



294



N O



UPAYA PENINGKATAN MUTU



UNIT TRANSFUSI DARAH



REGISTRASI



INDIKATOR PEMENUHAN KEBUTUHAN DARAH DI UTD



2



DONASI DARI PENDONOR DARAH SUKARELA



3



HASIL PEMERIKSAAN GOL. DARAH PENDONOR YANG BERBEDA DENGAN UJI KONFIRMASI GOL. DARAH



Aman, efektif



4



KOMPONEN SEL DARAH MERAH PEKAT/ PACKED RED CELL (PRC) YANG DILULUSKAN.



Efisiensi, efektif



5



SUHU PENYIMPANAN PRODUK DARAH SESUAI STANDAR



Aman



6



SUHU RANTAI DINGIN SELAMA PROSES TRANSPORTASI DARAH SESUAI STANDAR



Aman



7



DARAH YANG DIKEMBALIKAN KE UTD



8



KEPUASAAN PELANGGAN TERHADAP PELAYANAN DARAH



UTD Sarana



PENILAIAN AKREDITASI



Prasarana



Sumber Daya Kesehatan



Terintegrasi, tepat waktu, adil



1



8 INDIKATOR



Alat Kesehatan



DIMENSI MUTU



TATA KELOLA DAN KEPEMIMPINAN



Adil, Aman



Efisiensi, aman Berfokus kepada individu



22



Mekanisme Penjaminan Mutu



• Registrasi



Ijin pendiriaan



Ijin Operasional



Akreditasi



• Lisensi • Otorisasi yang diberikan Pemerintah kepda individu / organisasi utk melakukan praktek profesinya •  Organisasi telah memenuhi standar minimal kesehatan dan keselamatan



• Menilai dan memberikan pengakuan bahwa organisasi telah memenuhi standar yang ditetapkan • Standar akredtasi : kondis optimal & dapat dicapai serta dirancang utk mendorng upaya peningkatan mutu berkelanjutan dalam organisasi



Penetapan Kelas



Reakreditasi