Bab 4 Pra Perikatan Dan Perencanaan Audit [PDF]

Citation preview

BAB 4



PENERIMAAN KLIEN, DAN PERENCANAAN AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN



A. TUJUAN ISTRUKSIONAL Setelah mepelajari bagian ini, pembaca diharapkan dapat memahami dan menjelaskan kembali tentang bagaimana proses penerimaan klien oleh KAP, perikatan audit, dan proses perencanaan awal sebagai persiapan melaksanakan penugasan audit aats laporan keuangan kliennya. Pembaca diharapkan memahami dan mampu menjelaskan hal-hal terkait, tentang: 1. Perolehan klien audit pada KAP, 2. Tata cara AP/KAP menangani adanya permintaan jasa audit laporan keuangan dari calon kliennya. 3. Membuat kertas kerja pemeriksaan (KKP), yang terkait dengan perencanaan pra penugasan. 4. Risiko audit dan pertimbangannya dalam keputusan menerima atau menolak permintaan audit oleh KAP. 5. Surat Perikatan, dan segala hal yang terkait dengan surat perikatan. 6. Prosedur analitis awal untuk memperoleh pemahaman atas entitas perusahaan. 7. Perencanaan audit awal, yang dilakukan oleh auditor sebelum melaksanaan penugasan sesungguhnya. 8. Program audit atas laporan keuangan yang lengkap. B. PENDAHULUAN Kantor Akuntan Publik memperoleh penugasan dari manajemen perusahaan auditee, yang datang karena adanya penunjukan langsung, pemilihan, atau penugasan khusus. Permintaan akan jasa audit laporan keuangan, dapat datang dari unsur pemilik perusahaan, pemegang saham, komisaris perusahaan, pihak manajemen perusahaan, maupun karena adanya permintaan dari pihak ketiga, misalnya dari calon investor dan atau calon kreditur. Audit atas laporan keuangan suatu perusahaan umumnya datang karena adanya permintaan dari pihak tertentu, dan atau karena adanya kewajiban peraturan undang-undang. Tidak semua adanya permintaan jasa audit kepada AP/KAP dapat dilaksanakan. Ada beberapa pertimbangan yang perlu dipertimbangkan sebelum AP/KAP tersebut menerima penugasan audit atas laporan keuangan. Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan misalnya terkait dengan kapasitas dan kompetensi AP/KAP; factor risiko audit, pertimbangan adanya kewajiban rotasi auditor dan rotasi KAP, dan faktor yang bersifat pelanggaran etika profesi akuntan public. 1



C. TAHAP PRA - PERENCANAAN DAN PENERIMAAN KLIEN Perlunya perencanaan audit atas laporan keuangan telah diatur dalam Standar Perikatan Audit Nomor 300 SPAP (SPA 300). Tahap perencanaan audit dipengaruhi oleh tujuan audit. Tujuan audit atas laporan keuangan adalah untuk mengumpulkan bukti-bukti audit yang cukup dan kompeten, yang menajdi dasar penilaian secara obyektif dan independen, sehingga AP/auditor yakin bahwa laporan keuangan dari perusahaan auditee (kliennya) telah bebas dari salah saji material, yang disebabkan oleh karena adanya kekeliruan (error), yang tidak disengaja, dan atau faktor kecurangan dalam laporan keuangan (fraud), yang sifatnya ada unsur kesengajaan, dan laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar dalam semua hal, sesuai dengan standari aakuntansi keuangan yang berlaku. Tujuan audit audit khusus mempunyai tujuan yang berbeda dengan tujuan audit laporan keuangan, sehingga memerlukan strategi audit yang berbeda pula. Audit khusus menggunakan kriterai yang secara khusus, dan berbeda dengan kriteria yang dipakai dalam proses audit laporan keuangan. Sealin factor tujuan audit, auditor juga perlu mempertimbangkan factor risiko audit. Risiko audit yang besar artinya auditor mempunyai potensi gagal dalam melaksanakan audit. Risiko audit dipengaruhi oleh factor inhenern dan karakteristik kliennya, risiko pengendalian intern, dan risiko deteksi. Auditor harus mempertimbangkan aspek-aspek kompotensi yang dimiliki oleh AP/KAP, padatnya pekerjaan yang dihadapi oleh KAP, kecukupan waktu dan kewajaran fee auditnya, juga pertimbangan terkait dengan kewajiban adanya rotasi AP/KAP, serta factor-faktor yang terkait dengan potensi pelanggaran etika bagi AP/KAP. Sebelum memutuskan AP/KAP menerima atau menolak klien audit alporan keuangan, semua pertimbangan sebagaimana dijelaskan ada paragraf tersebut di atas, sudah harus dianalisis terlebih dahulu, dipertmbangkan secara masak-masak dan cermat, dan didokumentasikan dalam bentuk kerta kerja tahap pra perikatan, dalam tahap awal perencanaan audit. Jika AP/KAP memperoleh adanya permintaan audit laporan keuangan, yang berpotensi mempunyai risiko besar, maka auditor belum tentu menerimanya, sehingga perikatan audit batal dengan sendirinya. Jika auditor menghadapi risiko adanya pelanggaran etika profesi, maka perijatan audit bias dibatalkan; Jika AP/KAP menghadapi adanya permintaan audit, dimana telah telah melampau batasan waktu rotasi AP/KAP, maka dengan sendirinya AP/KAP akan menolaknya. Pada tahap awal perencanaan audit (tahap pra perikatan) ini, apapun pertimbangan auditor, dan apapun alasan menerima atau menolak klien audit, maka AP/KAP wajib mendokumentasikannya dalam bentuk Kertas Kerja (KKP) Tahap Perencanaan Pra Perikatan. Dalam KKP tersebut, wajib dijelaskan alasan untuk menerima ataupun menolak adanya penugasan audit atas laporan keuangan. Jika AP/KAP yang menerima penugasan audit laporan keuangan dari kliennya, maka AP?KAP menindaklajuti dengan membuat surat kesepakatan bersama antara AP/KAP dengan Pihak yang meminta jasa auditnya. Adanya kesepakatan di antara AP/KAP dengan Pihak yang meminta jasa audit laporan keuangan, merupakan dokumen dasar untuk dimulai adanya proses audit tahap selanjutnya. Namun, tahapan pra perencanaan dan adanya dokumen kesepakatan kedua pelah



pihak (auditor/AP/KAP) dengan pihak auditee tidak perlu dilakukan, dalam kontek audit laporan keuangan entitas pemerintahan (audit keuangan Negara. Audit atas laporan keuangan dari entitas pemerintahan, timbul karena adanya kewajiban peraturan perundang-undangan; Klien auditee tidak bias menolak jika auditor akan melakukan audit pada entitas pemerintah tersebut. Pada bab ini, pembahasan audit laporan keuangan dibatasi untuk jasa audit, yang dilakukan oleh AP/KAP. Biaya audit yang timbul dari penggunaan jasa audit dari AP/KAP menjadi tanggung jawab Pihak auditee (klien); sedangkan untuk biaya audit laporan keuangan dari entitas pemerintah ditanggung oleh Negara (lembaga auditor, seperti BPK). C.1. Pra Perikatan Pada tahap pra perencanaan, AP/KAP setelah menerima permintaan dari pihak ketiga (calon kilennya) untuk memberikan jasa audit laporan keuangan, maka perlu dilakukan telaah mendalam terlebih dahulu, untuk menentukan apakah permintaan jasa audit lapoaran keuangan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan dengan kegiatan audit, atau ditolak. Pada tahapan ini, auditor perlu melakukan beberapa kegiatan yang sifatnya survey pendahuluan. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain, berikut ini. 1. Pemahaman bisnis klien. 2. Menilai potensi risiko audit dan menentukan respon auditor atas risiko audit awal. 3. Pemahaman terhadap sistem akuntansi calon klien. 4. Memahami sistem pengendalian intern dan menentukan respon auditor, dan strategi audit yang akan dilakukan. 5. Melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu (jika ada) dan pihak-pihak lain yang bertanggung jawab atas perusahaan. 6. Prosedur analitis pendahuluan (awal), 7. Memutuskan apakah menerima penugasan audit atau menolaknya. 8. Mendokumentasikan Kerta Kerja Pra Perikatan/Pra Penugasan. Tahapan ini sangat penting untuk dilakukan, sebelum AP/KAP memutuskan untuk menerima atau menolak penugasan. Pemahaman atas sistem akuntansi, dan sistem pemahaman atas sistem pengendalian intern sangat penting, untuk dapat menjawab beberapa bertanyaan berikut ini. 1. Apakah perusahaan calon klien sudah menyelenggarakan pencatatan akuntansi secara memadahi? 2. Apakah sudah ada seperangkat laporan keuangan perusahaan, yang disusun dengan basis standar akuntansi yang tepat? 3. Apakah laporan keuangan tersebut terandalkan, dan kredibel, 4. Apakah risiko audit yang dihadapi oleh auditor rendah atau sedang atau sangat berisiko? 5. Apakah auditor mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menerimanya? 6. Apakah sudah ada kesepakatan para pihak tentang rumusan tujuan audit, jadwal auditnya, anggran biaya audit (fee auditor), dan lain sebagainya?. Jika semua pertanyaan tersebut di atas, sudah terjawab, maka keputusan untuk menerima atau menolak adanya permintaan jasa audit dapat ditentukan. Jika auditor merasa semua hal yang



ditanyakan dan sudah terajwab dengan baik, serta ada kesepakatan di antara para pihak, maka keputusannya audit diterima, dan AP/KAP akan menindaklanjuti dengan proses pembuatan surat perikatan atau kontrak kerja sama di antara para pihak; Namun jika auditor merasakan berkeberatan, maka auditor dapat menolak permintaan audit tersebut. Selanjutnya, calon klien akan mencari solusi lainnya. Sebagai contoh, jika ternyata pihak calon klien yang meminta jasa audit, tidak menyelenggarakan pembukuan/pencatatan akuntansi yang memadahi, atau tidak mempunyai laporan keuangan yang akan diaudit, maka tentu AP/KAP wajib menolaknya, karena audit laporan keuangan hanya dapat dilaksanakan jika obyeknya berupa laporan keuangan memang sudah ada. Pembuatan, dan penyajian laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen perusahaan, dan bukan tanggung jawab AP/KAP. Dalam kondisi seperti itu, AP/KAP akan menolak permintaan jasa audit, tetapi AP/KAP dapat memberikan solusi jasa bentuk alinnya, misalnya jasa pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan (kompilasi). Jasa kompilasi adalah bukan audit laporan keuangan, dan oleh karena itu, tidaklah etis jika AP/KAP yang melakukan kompilasi, juga melaksanakan audit laporan keuangan tersebut. Hal ini bentuk pelanggaran etika profesi. Contoh situasi lainnya, yang mewajibkan AP/KAP menolak perintaan audit laporan keuangan, jika permintaan audit dari perusahaan yang di bawah pengawasan OJK (Misalnya perusahaan bank, asuransi, perusahaan yang terdaftar di Bursa saham), dan AP/KAP-nya belum terdaftar sebagai auditor di OJK, maka tidaklah etis jika permintaan audit tersebut diterima. Mengapa demikian? Karena jika audit diterima, dan tetap dilaksanakan, maka sangat mungkin laporan hasil pemeriksaan dari auditor yang tidak terdaftar di OJK, akan ditolak oleh penggunanya (OJK) sebagai salah satu pihak yang dituju sebagai pengguna laporan hasil pemeriksaan keuangan tersebut. AP/KAP sebaiknya juga dilarang menerima adanya permintaan dari klien audit, yang ternyata telah melampaui batas waktu rotasi audit. AP/KAP sebaiknya menghindari menerima penugasan audit dari perusahaan, dimana AP mempunyai hubungan bisnis dengan calon kliennya. Misalnya AP yang bersangkutan tercatat sebagai salah satu pemegang saham perusahaan calon klien. Sebagai anggota komisaris independen dari perusahaan calon kliennya, dan hubungan bisnis lainnya. Dalam bentuk bagan sederhana, tahapan proses pra perikatan, sampai dengan pelaksanaan penugasan digambarkan dengan bagan berikut ini.



Bagan 5.1 : Tahapan Proses Audit Laporan Keuangan Berikut ini diberikan ilustrasi beberapa pertanyaan yang diajukan untuk memperoleh penjelasn dari calon kliennya, perusahaan skala kecil dan menengah, yang menggunakan SAK ETAP.



CONTOH KKP PRA PERIKATAN NAMA KLIEN ALAMAT KLIEN TAHUN BUKU



: ……………………………………………………….. : ……………………………………………………….. : ………………………………………………………..



KARAKTERISTIK DAN INTEGRITAS MANAJEMEN ATAU PEMILIK-PENGELOLA Apakah pengecekan latar belakang telah dilakukan pada saat membuat keputusan menerima klien untuk suatu klien audit baru, atau ketika ada perubahan pada Pemilik untuk klien audit yang telah ada? Risiko Lingkungan Perikatan Pengendalian No. Berdampak pada: Keterangan Ya Tidak Ya Tidak Karateristik dan Integritas 1 Apakah auditor telah melakukan tanya jawab mengenai karakteristik atau integritas dari satu atau lebih anggota manajemen atau pemilik-pengelola sehingga setiap representasi manajemen atau pemilikpengelola dapat percaya? Keseluruhan Komitmen terhadap Laporan Keuangan yang Akurat 2 Apakah ada keraguan terhadap komitmen manajemen atau pemilik-pengelola atas pelaporan keuangan yang dapat dipercaya? Komitmen untuk Merancang dan Memelihara suatu Proses Akuntansi dan



3



Sistem Informasi yang dapat dipercaya Apakah ada pertimbangan yang harus diperhatikan mengenai komitmen dari manajemen untuk merancang dan memelihara suatu proses akuntansi dan sistim informasi yang dapat dipercaya atau pengawasan intern yang efektif?



ORGANISASI DAN STRUKTUR MANAJEMEN No.



Berdampak pada:



Risiko Perikatan Ya Tidak



Lingkungan Pengendalian Ya Tidak



Keterangan



Struktur Organisasi Apakah struktur organisasi tidak memadai dalam hubungannya dengan ukuran dan sifat dari bisnis? Struktur Manajemen dan Proses Pengawasan, Supervisi dan Monitor 2 Apakah proses pengendalian manajemen tidak memadai untuk ukuran dan sifat bisnis, dan apakah ada keraguan mengenai kemampuan supervisi manajemen atau pemilik-pengelola dalam memonitor operasi secara efektif serta mengendalikan otoritas yang didelegasikan kepada orang lain? Metoda pada saat mengalihkan otoritas dan tanggung jawab 3 Apakah metoda pada saat mengalihkan otoritas dan tanggung jawab tidak sesuai dengan ukuran dan sifat dari bisnis? Metoda Pengendalian Manajemen Senior 4 Apakah auditor meragukan metoda pengendalian yang dilakukan oleh manajemen senior atau pemilik-pengelola? Dampak dari Otomasi 5 Apakah sifat dan kegunaan otomasi secara luas tidak sesuai dengan ukuran dan sifat bisnis? Aktivitas dari Penanggungjawab / Dewan Direktur atau Komite Audit 6 Apakah badan usaha ini mempunyai suatu komite audit atau penanggungjawab / dewan direktur yang tidak sesuai dengan ukuran dan sifat badan usaha tersebut? PEMAHAMAN TERHADAP ENTITAS DAN LINGKUNGANNYA 1



No. 1 2



Berdampak pada: Sifat dari Bisnis Apakah ada keraguan mengenai sifat bisnis badan usaha tersebut? Jika badan usaha ini merupakan suatu perusahaan induk di luar negeri, apakah legitimasinya dipertanyakan?



Risiko Perikatan Ya



Tidak



Lingkungan Pengendalian Ya Tidak



Keterangan



3



Lingkungan Bisnis Adakah pengaruh eksternal di lingkungan bisnis yang mempengaruhi operasi badan usaha ini dan terhadap kelangsungan hidupnya secara berkelanjutan?



HASIL KEUANGAN Risiko Perikatan No. 1 2



Berdampak pada:



Ya



Tidak



Lingkungan Pengendalian Ya Tidak



Keterangan



Hasil Keuangan Apakah manajemen atau pemilik-pengelola berada di bawah tekanan untuk melaporkan hasil keuangan tertentu? Apakah ada faktor yang menunjukkan bahwa badan usaha ini mungkin tidak dapat melanjutkan usahanya secara berkesinambungan pada masa yang akan datang?



SIFAT PERIKATAN AUDIT No.



Berdampak pada:



1



Apakah ada pertimbangan yang harus diperhatikan mengenai kondisi-kondisi yang melingkupi perikatan audit? Apakah ada alasan bahwa pelaksanaan audit yang sesuai dengan standard auditeeng yang berlaku secara umum akan ditanyakan? Apakah ada isu-isu akuntansi yang signifikan yang mungkin dapat meningkatkan risiko perikatan menjadi lebih besar dari normal?



2 3



Risiko Perikatan Ya



Tidak



HUBUNGAN BISNIS DAN PIHAK-PIHAK LAIN YANG TERKAIT Risiko Perikatan No. Berdampak pada: Ya Tidak 1 Apakah ada keraguan bahwa auditor tidak mempunyai pemahaman yang mendalam dari sifat transaksi-transaksi signifikan dan hubungan bisnis antara badan usaha dengan badan usaha lain, terutama jika badan usaha lain tersebut disebut sebagai pihak ketiga, padahal sesungguhnya mereka adalah pihakpihak yang terkait?



2



Hal ini dapat mempengaruhi kesimpulan mengenai integritas manajemen atau pemilikpengelola. Jika ada hubungan yang tidak wajar antara karyawan dan pemasok, apakah ada keterbatasan review independen atas transaksi



Lingkungan Pengendalian Ya Tidak



Lingkungan Pengendalian Ya Tidak



Keterangan



Keterangan



antara pihak-pihak seperti itu? PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN TERDAHULU No.



Berdampak pada:



Risiko Perikatan Ya



1 2



3 4 5



Tidak



Lingkungan Pengendalian Ya Tidak



Keterangan



Apakah ada keraguan auditor mengenai pengalaman dengan, dan pengetahuan dari, klien yang terbatas? Apakah ada keraguan bahwa personil yang kompeten (termasuk mereka yang mempunyai keahlian industri atau, ketika diperlukan, keahlian standar profesional asing) tidak akan tersedia? Apakah peran dan tanggung-jawab keuangan telah dipahami? Bagaimana peran dan tanggung-jawab keuangan dikomunikasikan oleh penanggungjawab entitas? Apakah ada petunjuk (manual) perusahaan yang menjelaskan informasi seperti itu?



KEMUNGKINAN PENYAJIAN KELIRU YANG DISENGAJA Risiko Perikatan No. Berdampak pada: Ya Tidak 1 Apakah ada faktor yang menunjukkan kemungkinan penipuan manajemen atau pemilikpengelola? KEMUNGKINAN PENIPUAN Risiko Perikatan No. Berdampak pada: Ya Tidak 1 Apakah keraguan terhadap faktor-faktor yang menjadi penyebab penipuan itu ada? AKTIVITAS PENGENDALIAN Risiko Perikatan No. Berdampak pada: Ya Tidak 1 Apakah ada faktor-faktor yang menunjukkan manajemen mungkin belum menerapkan pengendalian yang memadai?



Lingkungan Pengendalian Ya Tidak



Keterangan



Lingkungan Pengendalian Ya Tidak



Keterangan



Lingkungan Pengendalian Ya Tidak



Keterangan



TANGGAPAN ATAS RISIKO YANG TELAH TERIDENTIFIKASI PENILAIAN KESELURUHAN DAN TANGGAPAN TERHADAP RISIKO PERIKATAN Penilaian Risiko Perikatan : Komentar dan kesimpulan untuk menerima risiko yang berhubungan dengan penunjukan atau penunjukan kembali sebagai auditor: Kesimpulan:Hasil analisis risiko audit dapat disimpulkan bahwa calon klien (PT X) teramsuk mempunyai risiko audit sedang. Perusahaan telah mengembangkan sistem akuntansi yang memadahi, dan sistem pengendalian internnya cukup baik.



72



EVALUASI TERHADAP LINGKUNGAN PENGENDALIAN Kesimpulan apakah lingkungan pengendalian sudah memadai bagi proses pelaporan keuangan yang dapat dipercaya dan pengawasan intern yang efektif. Perlu dicatat bahwa pengendalian intern yang efektif tidak dapat dipercaya. Kesimpulan: Hasil analisis sistem pengendalian intern, hasilnya cukup memadahi, dan laporan keuangan yang dihasilkan dapat dihandalkan.



INDEPENDENSI DAN BENTURAN KEPENTINGAN Auditor sudah berupaya terbaik untuk: 1 Apakah auditor sudah berupaya terbaik untuk mengidentifikasi keadaan atau hubungan yang mungkin dapat menciptakan ancaman terhadap independensi? 2 Sudahkahkah auditor berupaya terbaik untuk mempertimbangkan dampak entitas afiliasi (anak perusahaan, induk perusahaan dan/atau afiliasi entitas) terhadap Klien auditor pada saat mengevaluasi ancaman-ancaman terhadap independensi auditor berkenaan dengan audit terhadap Klien ini?



Tidak



ada benturan kepentingan Sudah, dan tidak ada benturan kepentingan



ROTASI PARTNER AUDIT 1 Apakah Partner Perikatan audit telah lama berasosiasi dengan klien, yang Baru tahun ke-2 mungkin akan mempengaruhi independensi KAP? 2 Apakah partner lain atau staff professional lain telah lama berasosiasi dengan Tidak ada batasan rotasi klien, yang mungkin mempengaruhi independensi KAP? audit KESIMPULAN ATAS INDEPENDENSI DAN ETIKA Tidak ada benturan kepentingan, dan tidak ada etika yang dilanggar, sehingga penerimaan audit dapat dilanjutkan, sesuai kesepakatan kedua belah pihak.



KESIMPULAN ATAS BENTURAN KEPENTINGAN Klien dapat diterima, dan dilanjutkan dengan membuat surat perikatan. Risiko audit sedang, dan tidak ada benturan kepentingan. Laporan keuangan dapat dipercaya, karena dihasilkan dari sistem pengedalian intern yang baik. Disiapkan oleh Tanggal Diperiksa oleh Tanggal Disetujui oleh Tanggal



Contoh KKP Pra Perikatan (Manual). Panduan Audit Entitas Bisnis Kecil. Kementrian Keuangan, 2012. c.2. PRA PERIKATAN DALAM BENTUK APLIKASI ATLAS Atlas merupakan sebuah aplikasi alat bantu audit. Tujuan utama Atlas adalah untuk membantu auditor melaksanakan prosedur audit secara komprehensif, dan mendokumentasikan kertas kerjanya secara tertib, sehingga akan meudahkan dalam pengawasannya. Aplikasi Atlas dikembangkan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementrian Keuangan Republik Indonesia, pada tahun 2018. 73



Dalam bentuk kertas kerja berbasis komputer, PPPK telah mengembangkan aplikasi audit bernama Atlas, sehingga setelah proses survei pendahuluan, pada tahapan pra perencanaan dapat didokumentasikan secara langsung dalam file komputer. Atlas merupakan aplikasi sebagai alat bantu melaksanakan tahapan audit laporan keuangan. Bagan berikut ini adalah gambaran proses audit laporan keuangan untuk tahap pra perikatan. Pada tahapan ini, AP/KAP mencoba mengumpulkan data dan informasi tentang calon kliennya (sesuai daftar pertanyaan di atas), dan mendokumentasikan dalam bentuk file excel (Atlas). Pada tahapan pa perikatan, AP mencoba melakukan penilaian risiko auditnya, dan selanjutnya menentukan rispon atas risiko audit yang akan dihadapinya. Pada tahapan akhir dari proses pra perikatan akan dihasilkan sebagai jawaban akhir dari tahapan ini, berupa keputusan penerimaan atau penolakan klien. Jika responnya berupa penerimaan klien, maka akan dilanjutkan dengan pembuatan kontrak kerja sama dari beebrapa pihak, yang memuat kesepakatan di antara para pihak; sedangkan jika keputusannya menolak penugasan, maka artinya permintaan audit ditolak. Auditor akan mengungkapkan apa lasan penolakannya. Semua kertas kerja yang dibuat selama proses perencanaan awal, pada tahap pra perikatan akan dituangkan dalam bentuk kerta kerja pra perikatan dan selanjutnya didokumentasikan sebagai arsip dokumen milik KAP yang bersangkutan. Pada bagan berikut ini dijelaskan tahapan proses audit pada tahap perencanaan pada sistem aplikasi Atlas. Pada ilustrasi tersebut, tampak bahwa pada tahapan pra perikatan, auditor akan melakukan pengumpulan data dan informasi tentang calon kliennya, sehingga auditor mempunyai informasi yang memadahi/cukup sebagai dasar membuat keputusan untuk menerima atau menolak penugasan. Beberapa kegiatan utama yang dilakukan oleh auditor adalah sebagai berikut: 1. Memperoleh gambaran bisnis dari calon klien. 2. Memperoleh pemahaman tentang sistem akuntansi perusahaan. 3. Memperoleh pemahaman atas sistem pengendalian intern klien, dan pengarunya erhadap kredibilitas laporan keuangan klien. 4. Menilai potensi risiko audit yang akan timbul, dan menentukan respon auditor. 5. Melakukan prosedur analitis awal, untuk memperoleh gambaran keadaan keuangan perusahaan dan gambaran kinerja perusahaan untuk beberapa tahun terakhir. 6. Menentapkn kebijakan materialitas, strategi auditnya (jika akan dilanjutkan).



Bagan 5.1: Tampilan Depan Menu Aplikasi Atlas (PPPK, 2018).



Bagan 5.2: Proses Audit Pra Perikatan dan Penerimaan Perikatan Audit Laporan Keuangan (Aplikasi Atlas, PPPK, 2018).



Bagan 5.3: Input Data Laporan Keuangan (Aplikasi Atlas, PPPK, 2018).



Bagan 5.4: Prosedur Analisis Awal (Aplikasi Atlas, PPPK, 2018). C. 2. Penerimaan Perikatan Audit Jika berdasarkan analisis pendahuluan, tahap pra perikatan, auditor memutuskan untuk menerima klien tersebut, maka selanjutnya akan disiapkan dokumen perjanjian kerja sama antar pihak. Surat perikatan atau kontrak merupakan dokumen resmi, yang memuat kesepakatan di antara para pihak yang membuat kesepakatan tersebut. Dalam perikatan audit, klien yang memerlukan jasa auditeeng mengadakan suatu ikatan perjanjian dengan AP/KAP. Ada enam langkah perlu ditempuh oleh auditor di dalam mempertimbangkan penerimaan perikatan audit dari calon kliennya, antara lain sebagai berikut: a. Mengevaluasi integritas manajemen b. Mengidentifikasi keadaan khusus dan risiko luar biasa c. Menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit d. Menilai independensi e. Menentukan kemampuan untuk menggunakan kemahiran profesionalnya dengan kecermatan dan keseksamaan. f. Membuat surat perikatan audit, Dalam bentuk tampilan aplikasi Atlas (PPPK, 2018), jika AP/KAP akan menerika klien, maka selanjutnya dipersiapkan dokumen kontrak/MOU/perikatan antar pihak (Pihak auditee dan Pihak Auditee). Bagan berikut ini menggambarkan tampilan aplikasi Atlas, setelah klien dinyatakan diterima.



PENERIMAAN PERIKATAN, DAN ISI DOKUMEN PERRIKATAN/KONTRAK



Bagan 5.5: Tampilan Hasil Analisis Penerimaan dan Keberlanjutan Klien (Aplikasi Atlas, PPPK, 2018).



Contoh Draf Surat Perikatan



SURAT KONTRAK KERJA Nomor-------/AU.1./CTH/XII/20XX



Pada hari ini, ......................., Tanggal................di ........................., kami yang bertanda tangan di bawah ini, sepakat mengadakan perjanjian kerja sama dengan ketentuan diatur di bawah ini. Nama Jabatan



Pasal 1: Pihak Pertama : … Dr. Anton Suramengala, MM : Direktur Utama PT. ABC., yang berkedudukan di...........................................yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Perusahaan, yang berkedudukan tersebut di atas. Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. Pasal 2: Pihak Kedua



Nama : Dr. Payamta, CPA Jabatan : Pimpinan Kantor Akuntan Publik Dr. Payamta, CPA Surakarta Alamat : Jl. Ir. Sutami 25 Surakarta. Jawa Tengah, Indonesia



yang



berkedudukan



di



Surakarta.



Untuk



selanjutnya



disebut



sebagai



PIHAK



KEDUA.



Pasal 2: Jenis Penugasan & Tanggungjawab 1. 2. 3.



4.



5.



6.



PIHAK PERTAMA dengan ini memberi penugasan kepada Pihak Kedua untuk melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan PT.................... untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal..............2018. Direksi perusahaan berwenang menunjuk Akuntan Publik untuk menyatakan opini atas laporan keuangan (UU PT No. 40 Tahun 2007, Pasal 68 ayat 1). Auditor tidak bertanggung jawab membuat dan menyajikan laporan keuangan perusahaan. Tujuan audit adalah untuk menilai tingkat kewajaran dari laporan keuangan dimaksud, yaitu menilai keseuaiannya dengan prinsip akuntansi umum yang berlaku. Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (disebut SAK ETAP) merupakan standar akuntasi yang relevan sebagai pedoman penyajian laporan keuangan perusahaan auditee. Untuk selanjutnya SAK ETAP menjadi kriteria dan acuan auditor untuk menilaian kewajaran laporan keuangan dimaksud. Direksi perusahaan bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan sSesuai pasal 66 ayat 2a UU PT No. 40 tahun 2007. Jenis laporan keuangan perusahaan terdiri dari: (a) Laporan Posisi Keuangan/Neraca; (b) Laporan laba rugi/laporan perhitungan tahunan; (c) Laporan perubahan arus kas. (d) Laporan Arus Kas, dan (e) Catatan atas Laporan keuangan. Kewajiban ini juga diatur dalam UU no. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, dan UU Ketentuan Umum Perpajakan. Tanggung jawab Direksi perusahaan adalah membuat bukti transaksi dan menyelenggarakan pembukuan/catatan keuangan. Undang Undang No 8 1997 tentang Dokumen Perusahaan, pada pasal pasal 5 dan pasal 8 mengatur tentang kewajiban setiap perusahaan membuat pembukuan/catatan sesuai kebutuhan perusahaan. Pasal 5 menjelaskan bahwa catatan terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening/daftar kode rekening/chart of account, jurnal transaksi harian atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan. PIHAK KEDUA menerima penugasan audit laporan keuangan tersebut , dengan catatan bahwa Pihak Pertama memberikan akses seluas luasnya dengan memberikan semua laporan keuangan, data, dokumen, serta catatan pembukuan yang valid dan syah. Pasal 2 : Ruang Lingkup



1. 2. 3.



4.



Lingkup pekerjaan meliputi: (a) audit atas Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku 2018. PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas tugas audit dan menerbitkan, menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya kepada Pihak Pertama setelah proses pemeriksaan berakhir Proses audit/pemeriksaan dapat berjalan dengan sebaik baiknya setelah Pihak Pertama memberikan seperangkat laporan keuangan perusahaan kepada Pihak Kedua, disertai semua dokumen, catatan, laporan laporan lainnya, serta memberikan akses seluas luasnya untuk memperoleh bukti auditnya. Jika hal ini tidak dapat dipenuhi, maka artinya Pihak Pertama telah membatasi proses auditnya, sehingga laporan hasil audit sifatnya terbatas, sehingga opini yang dapat diberikan oleh auditor sifatnya juga terbatas. Standar Auditing yang merupakan dari Standar Profesional Akuntan Publik merupakan acuan/pedoman pelaksanaan audit atas laporan keuangan tersebut. Pasal 3: Validitas dan Kerahasiaan Dokumen



1. PIHAK PERTAMA segera menyerahkan data dan atau informasi yang berupa segala dokumen, catatan, dan laporan yang diperlukan PIHAK KEDUA sehubungan tugas dimaksud pada pasal 3, termasuk informasi yang lazim disiapkan PIHAK PERTAMA, sehingga pelaksanaan penugasan ini dapat berjalan lancar.



Pasal 5: Fee Jasa 1.



PIHAK PERTAMA bersedia membayarkan fee sebagai balas jasa profesi kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan kedua belah pihak. Besarnya biaya audit yang disepakai keduanya adalah sebesar Rp.....................................(...........................Juta Rupiah). Ketentuan pembayaran diatur sebagai berikut: Tahap I : 50% dari harga kontrak, dibayarkan pada saat penandatanganan kontrak ini. Tahap II : 50% sisanya dibayarkan pada saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan.



2.



1. 2. 3.



Jumlah pembayaran tersebut adalah dapat dipotong pajak penghasilan 2% sesuai ketentuan berlaku. Sedangkan beban lainnya yang mungkin timbul selain fee tersebut, misalnya biaya tambahan pengandaaan dokumen laporan, biaya rapat, biaya perjalanan dan akomodasi sepenuhnya menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA. Pasal 7: Penutup Demikian surat kontrak kerja sama ini dibuat sebagai dasar penugasan audit yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. Isi dan semangat kontrak kerja ini mengikat kedua belah pihak untuk dilaksanakan dengan etikad baik. Kontrak kerja dibuat dua eksemplar, disyahkan dengan tanda tangan di atas meterai yang cukup, dan masing- masing pihak mendapat satu eksemplar yang mempuyai kekuatan sama. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam kontrak kerja ini, kedua belah pihak akan menuangkannya di dalam adendum tersendiri.



PIHAK KEDUA KAP Dr. Payamta, CPA



..........................., Desember 2018 PIHAK PERTAMA PT. ABC



Meterai Dr. Payamta, CPA Direktur



DR. Anton Suramenggala, MM. Direktur Utama



Surat perikatan minimal dibuat du rangkap, dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang melakukan perikatan, dengan masing-masing dibubuhkan meterai yang cukup. Surat perikatan merupakan awal terjadinya penerimaan perikatan audit atas laporan keuangan, yang wajib dilaksanakan dengan baik oleh AP/KAP. Surat perikatan akan berakhir setelah AP/KAP menyerahkan hasil pemeriksaannya kepada si pemberi tugas/auditee. D. PEMAHAMAN ENTITAS BISNIS YANG AKAN DIAUDIT (KLIEN)



Langkah awal setelah adanya perikatan audit laporan keuangan, maka auditor akan melaksanakan proses audit awal. Proses audit diawali dengan melakukan survey lanjutan untuk memperoleh pemahaman bisnis kliennya. Langkah ini merupakan proses lanjutan, dari proses audit pada tahap sebelumnya (pra perikatan). Pada tahapan ini, auditor harus menumpulkan informasi tentang profil perusahaan kliennya, jenis usahanya, kapan perusahaan berdiri, kelengkapan aspek legalitas dan perijinan yang dimiliki perusahaan, aspek kepengurusan, gambaran proses bisnis perusahaan, gambaran sistem akuntansi, gambaran sistem pengendalian intern klien, pemahaman berbagai aspek regulasi terakit dengan perusahaan kliennya, analisis kondisi keuangan, analisis kelangsungan usaha perusahaan, serta potensi risiko audit yang akan dihadapi auditor.



Pemahaman semua hal sebagaimana dijelaskan di atas, sangatlah penting, untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang perusahaan, dan proses bisnisnya, sistem pengendalian akuntansi, dan keterterapan standar akuntansi yang relevan secara tepat. Selanjutnya auditor dapat menentukan strategi audit yang tepat sesuai dengan kondisi entitas perusahaan yang laporan keuangannya akan diadit. Pada alikasi Atlas, pada tahapan ini disajikan seperti bagan berikut ini.



Bagan 2.5: Pemahaman Entitas dan Lingkungnnya Sumber informasi yang diperlukan, dapat diperoleh dari berbagai sumber, misalnya dari dokumen perijinan dan legalitas terkait dengan perusahaan klien; laporan hasil pemeriksaan auditor tahun lalu (jika ada), hasil wawancara dengan pihak-pihak yang bertanggungjawab atas perusahaan, laporan publikasi dari sumber intern dan ekstern, laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal (jika ada), berbagai laporan keuangan dan dokumen pendukungnya yang relevan, yang dihasilkan dari sistem akuntansi perusahaan. Pemahaman yang objektif dan komprehensif atas entitas yang akan diaudit sangat penting untuk mempertajam tujuan audit serta mengidentifikasikan isu-isu kritis dan penting sehingga audit dapat dilaksanakan secara lebih ekonomis, efisien, dan efektif. Pemahaman yang obyektif dan komprehensif atas entitas yang akan diaudit sangat penting untuk: a. Mempertajam tujuan audit b. Mengidentifikasi isu-isu kritis dan penting c. Membantu mencegah dihasilkannya temuan yang menyesatkan d. Memberikan pertimbangan untuk menperoleh manfaat maksimal dalam penggunaan sumber daya.



D.1. Pemahaman atas Sistem Akuntansi Keuangan Pemahaman atas sistem akuntansi sangatlah penting, karena saat karena pada saat ini sistem akuntansi keuangan dapat dirancang dan dijalankan dengan banyak variasi. Ada beberapa Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang relevan dan cocok digunakan sebagai basis penyusunan sistem akuntansi perusahaan. Perusahaan dapat memilih menggunakan SAK Umum (berbasis IFRS), SAK ETAP, SAK EMKM, SAK Syariah. Sistem akuntansi dapat dijalankan secara manual, sederhan, sampai dengan menggunakn lt bantu komputer yang sederhana, sampai dengan menggunakan sistem akuntansi berbasis kompter, jaringan, yang sederhana sampai dengan sistem akuntansi yang komplek, bahkan ada sistem akuntansi yang sepenuhnya sudah paper less (tanpa dicetak di atas kertas). D. 2. Identifikasi Area Kunci Auditor perlu memahami area kunci (key area) yang sangat menentukan kinerja perusahaan. Area Kunci adalah area, bidang atau kegiatan yang merupakan fokus audit dalam entitas. Yang mempunyai risiko siqnifikan dalam mempengaruhi keberhasilan usaha atau proses bisnis perusahaan. Pemilihan area kunci harus dilakukan secara cermat, mengingat luasnya bidang, program, dan kegiatan pada entitas yang diaudit, sehingga tidak mungkin melakukan audit di seluruh area entitas. Beberapa pendekatan yang dapat dipergunakan untuk mengidenfikasi area kunci meliputi: 1. Risiko bisnis. Auditor perlu memahami risiko bisnis, risiko manajemen, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko likuiditas, dan jenis risiko lainnya, yang sangat berpengaruh terhadap kesuksesan ataupun kegagalan perusahaan di masa depan. 2. Signifikansi. Jika ada beberapa indikator penting yang diduga merupakan area kunci, maka pendekatan siqnifikansi sangat membenatu menentukan area kunci tersebut. Fakator-faktor yang berpengaruhsangat besar, siqnifikan memberi arah untuk menentukan area kunci. 3. Dampak audit. Audit mempunyai dampak sangat luas. Laporan hasil pemeriksaan, dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, misalnya sebagai persyaratan permohonan kredit ke bank, persyatan sebagai rekanan usaha bidang tertentu, media pertanggug jawaban kepada pemeilik atau pemegang saham, dan laporan pajak. Seseorang yang meminta audit harus paham bahwa, laporan audit dapat diakses oleh banyak pihak, terutama untuk kepentingan perpajakan,maka konsekuensinya harus dipahami jika perusahaan belum patuh sepenuhnya dalam memenuhi kewajiban pajaknya. D. 3. Penentuan Tujuan dan Lingkup Audit Tujuan dan lingkup audit sangat dangat tergantung pada kesepakatan atau mandate yang diberikan oleh penanggung jawab entitas erusahaan terhadap auditor AP/KAP. Audit laporan keuangan artinya auditor diminta mengaudit laporan keuangan historis, pada umumnya dilakukan untuk jangka waktu 2 tahun buku berturut-turut, agar dapat disampaikan hasil audit secara komparetif. Audit atas laporan keuangan, yang dilakukan oleh auditor eksternal pada umumnya bertujuan untuk menilai kewajaran laporan keuangan (memberikan opini) atas laporan keuangan entitas, sedangkan audit atas penyusunan laporan keuangan oleh pengawas (review)



bertujuan untuk memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem pengendalian internal dan koreksi atas kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam menentukan tujuan dan ruang lingkup, auditor harus memastikan bahwa tujuan dan ruang lingkup audit yang ditetapkan telah sesuai dengan mandat dan wewenang lembaga audit dan pengawas yang bersangkutan. Dalam audit laporan keuangan, prosesnya auditor juga melalui proses penilaian atau evaluasi terhadap sistem pengendalian intern entitas, tetapi tujuannya untuk menilai efektivitas sistem pengendalian intern, dan menentukan strategi audit, serta luasnya sampel yang dipilih dalam pemeriksaannya. D. 4. Penetapan Kriteria Audit Kriteria audit merupakan Standar, ukuran, harapan dan praktik terbaik yang seharusnya dilakukan oleh entitas yang diaudit. Kriteria audit terdapat dua pendekatan yaitu Kriteria Proses dan Kriteria Hasil. Dalam jenis penugasan audit laporan keuangan, maka kriterianya adalah keseseuaian proses akuntansi, dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK) yang berlaku. Jenis audit laporan keuangan, auditor menggunakan dasar kriteria yang berlaku umum, sedangkan untuk jenis penugasan khusus, maka auditor akan menggunakan dasar kriteria khusus. D. 5. Melaksanakan prosedur dan analitis Evaluasi informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang masuk antara data keuangan yang satu dengan data keuangan lainnya, atau antara data keuangan dan data non keuangan. Prosedur analitis mencakup perbandingan yang paling sederhana hingga model yang rumit yang mematikan berbagai hubungan dan unsur data. D. 6. Mempertimbangkan tingkat materialitas awal Materialitas awal pada tingkat laporan keuangan perlu diterapkan oleh auditor karena pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan diterapkan pada laporan keuangan sebagai keseluruhan. Materialitas awal pada tingkat saldo akun ditentukan oleh auditor pada tahap perencanaan audit karena untuk mencapai simpulan tentang kewajaran laporan keuangan sebagai keseluruhan, auditor perlu melakukan verifikasi saldo akun. D. 7. Penilaian Resiko Penilaian risiko audit perlu dilakukan. Komponen risiko audit terdiri dari risiko inhern, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Oleh karena kegiatan audit dilaksanakan melalui berbagai tes yang mengandung risiko kesalahan, maka penilaian risiko pengendalian (control risk), risiko bawaan (inherent risk), dan risiko deteksi (detection risk) perlu dilakukan agar kesimpulan dan opini yang diberikan oleh auditor memiliki jaminan yang memadai.



D. 8. Penyusunan Rencana Audit (Audit Plan) Berdasarkan tahapan kegiatan perencanaan audit awal di atas, perlu disusun suatu rencana audit. Rencana audit pada umumnya berisi uraian mengenai: area yang akan diaudit, jangka waktu pelaksanaan audit, personel yang dibutuhkan, dan sumber daya lain yang diperlukan untuk pelaksanaan audit. Laporan Survey Pendahuluan Laporan survei pendahuluan adalah laporan yang diterbitkan mendahului atau sebelum laporan audit akhir diterbitkan. Laporan ini memuat identifikasi kelemahan-kelemahan organisasi, kebijakan, perencanaan, prosedur, pencatatan, pelaporan, dan pengawasan internal yang terjadi pada satuan-satuan organisasi yang diaudit. D. 9. Penyusunan Program Audit Program pengujian terinci adalah pedoman dalam tahap pelaksanaan audit. Sebagai langkah akhir dalam perencanaan, pembuatan program pengujian terinci merupakan penghubung antara tahap perencanaan dan pelaksanaan audit kinerja.. Suatu program audit merupakan pedoman yang menjabarkan prosedur terperinci untuk melakukan audit. Dalam program audit, auditor telah menyusun berbagai prosedur audit dengan mempertimbangkan tujuan auditnya. a. Menetapkan hubungan tujuan audit, metodologi audit dan kemungkinan pekerjaan lapangan yang harus dikerjakan b. Mengidentifikasi dan dokumentasi prosedur audit yang harus dilaksanakan, c. Memudahkan Supervisi dan review, d. Membantu dalam pengumpulan bukti audit guna mendukung simpulan audit. Program audit semacam ini sering disebut sebagai program perencanaan audit awal; JIka auditor telah menjalankan pross pemeriksaan rinci di lapangan, yang secara sesungguhnya, maka program audit awal mungkin membutuhkan modifikasi untuk disesuaikan dengan informasi/bukti audit yang ditemukan selama proses pemeriksaan berlangsung. Berikut ini beberapa contoh program audit awal, yang dapat dipersiapkan untuk menjalankan tugas pemeriksaan laporan keuangan entitas perusahaan, yang menggunakan SAK ETAP (perusahaan skala kecil dan menengah), yang tidak begitu komplek. Contoh-contoh diambil dari Panduan Audit Entitas Bisnis Kecil (Sumber: PABK, Kementrian Keuangan Repulik Indonesia, 2012).



Contoh Rencana Prosedur Analitis Awal : Pos Neraca



89



CONTOH PERENCANAAN KKP UNTUK PEMAHAMAN BISNIS KLIEN PROGRAM AUDIT



NAMA KLIEN : PT ABC SOLO TAHUN BUKU 2018



Dibuat Oleh: --------------------------------Diperiksa Oleh : ----------------------------



PEMAHAMAN TERHADAP ENTITAS DAN LINGKUNGANNYA Di dalam memahami entitas dan lingkungannya, auditor harus mempertimbangkan hal-hal berikut: OPERASI BISNIS Sebagai contoh:  Sifat dari sumber pendapatan  Produk atau jasa dan pasar  Pelaksanaan dari operasi  Persekutuan, usaha patungan, dan outsourcing aktivitas  Penyerahan produk dan jasa  Pelanggan utama Analisa: PT ABC adalah perseroan milik keluarga, bergerak dalam usaha dagang barang elektronik. Ada berbagai macam merk terkenal yang dikenal di masyarakat, Perusahaan sebagai distributor tunggal di kota . Modal perusahaan 20 persen bersumber dari pinjaman bank, dan sisanya modal sendiri. Kegiatan usaha meliputi 10 kantor pemasaran di seluruh wilayah kabupaten. KEPEMILIKAN DAN MANAJEMEN Sebagai contoh:  Pemegang saham utama  Cabang-cabang  Struktur grup dan pihak terkait  Struktur pelaporan dari entitas (misalnya bagaimana cara konsolidasi keuangan anak perusahaan terhadap perusahaan induk, jika ada)



Pemegang saham utama: Pak Tono 75% dari total modal saham, dan 10% atas nama Ny Rina (istri), dan 15% atas nama Tanti (Anak).



90



Perusahaan mempunyai kantor bacang 2 di kota tetangga, dan 8 kantor pemasaran. Merupakan perusahaan tunggal, tidak ada group usaha, pembukuan dilakukan secara terpusat, di kantor pusat, dengan bantuan aplikasi akuntansi sederhana, dan tidak ada laporan konsolidasian. PENANGGUNG JAWAB ENTITAS yang mencakup identifikasi ‘manajemen’ dan ‘mereka yang mempunyai tanggung jawab’, struktur direksi dan lain-lain.



Tono : Direktur Utama Rina : Direktur Operasional Ratna : Pemasaran PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA Sebagai contoh:    



Pihak-pihak yang mempunyai kendali atau pengaruh baik secara langsung atau tidak langsung melalui satu perantara atau lebih Rekanan atau usaha patungan dari badan usaha Personil manajemen kunci dari entitas atau induknya Anggota dekat keluarga dari suatu individu yang mungkin diharapkan untuk mempengaruhi atau dipengaruhi oleh individu ketika berhadapan dengan entitas tersebut.



PT ABC adalah usaha dgang, sepenuhnya dikendalikan oleh keluarga. Tidak ada rekanan usaha, kecuali produsen pemasok dari 5 pabrikan utama, pemilik produk. Sistem jual beli putus, dan tidak ada jaminan yang bersifat keuangan. INVESTASI Sebagai contoh:  Investasi dan disposisi dari surat-surat berharga dan pinjaman  Aktivitas penanaman modal  Investasi di dalam entitas yang tidak terkonsolidasi  Investasi apapun yang tertera di atas yang entitas tersebut sedang merencanakan untuk membuat.  Pembiayaan dari bisnis (yaitu., hak kekayaan, hutang antar perusahaan, pasar modal, peminjaman dana dll)



Tidak ada investasi dalam bentuk surat berharga, satu satunya bentuk investasi adalah bentuk properi investasi (tanah dan bangunan), yang jika belum dimanfaatkan sendiri untuk kepentingan usahanya, maka aset properti investasi disewakan PENDANAAN Sebagai contoh:  Manajemen kas  Penyewaan dari properti, pabrik atau peralatan  Struktur Hutang, mencakup perjanjian, pembatasan, jaminan, dan materi off-balance-sheet  Aplikasi dari kebijakan akuntansi dan praktek.



Kas dikelola dalam bentuk kas kecil, sistem impres, saldo maksimal 2 juta, sisanya saldo kas disimpan di bank pemerintah, dalam bentuk rekening tabungan, dan giro bank. Ada 5 unit ruko dengan status disewakan kepada pihak ketiga, harga sewa 50 juta/tahun. Ada utang bank sebesar 5 Milyar, berpa utang modal kerja, yang dijamin dengan aset tanah dan bangunan kantor. SASARAN DAN STRATEGI Sebagai contoh:  Misi perusahaan atau rencana strategis dan sifat dari sumber pendapatan  Langkah-Langkah dan metoda produksi  Pelaksanaan operasi  Penyerahan produk dan jasa  Pengembangan yang signifikan  Persyaratan perusahaan (termasuk akuntansi, undang-undang dan peraturan, persyaratan pembiayaan yang baru)



Perusahaan belum mempunyai visi dan misi; belum ada rencana strategis jangka panjang. Namun demikian, masih ada 5 unit ruko tersebar (properti investasi), yang jika tersedia modal kerja memedahi, perusahaan akan membuka kantor pemasaran baru atau kantor cabang baru. UKURAN KEBERHASILAN DAN KOMPENSASI Sebagai contoh:  Ukuran secara internal yang memberikan informasi kepada manajemen mengenai kemajuan menuju sasaran entitas  Kebijakan kompensasi bagi manajemen yang didasarkan pada keberhasilan entitas.



Keberhasiladan perusahaan diukur dengan indikator laba, dan pertumbuhan modal, pertumbuhan omset, serta pertumbuhan kompensasi manajemen dan karyawan. MEMAHAMI LINGKUNGAN BADAN USAHA PERMASALAHAN DAN TREN DALAM INDUSTRI Sebagai contoh:  Kompetisi di dalam industri  Langkah-langkah pengembangan  Aktivitas musiman atau siklus  Kemajuan teknologi  Masalah pasokan bahan baku  Kebijakan dan praktek akuntansi untuk industri spesifik



Dalam kota itu hanya ada satu kompetitor yang menjual produk sejenis, tetapi merek lainnya. Produk-produk yang ada serat dengan kemajuan teknologi, sehingga produk yang secara tehnologi ketinggalan, masih tetap dijual, karena produk telah dibeli putus dari pabrikan. S Perusahaan sudah mengembangkan sistem akuntansi, dan mempunyai Bagan Akun Standar, serta didusukung staf yang cakap, di bidangnya. Perusahaan menggunakan SAK ETAP sebagai basis akuntansinya. LINGKUNGAN BISNIS UMUM Sebagai contoh:  Fluktuasi di dalam tingkat bunga  Mata uang asing  Perubahan ekonomi



Harga harga produk yang dijual sangat terpengaruh oleh adanya fluktuasi harga dan kurs valuta asing, terutama dollar Amerika. Perusahaan juga terpengaruh dengan perubahan kondisi perekonomian secara makro. KOMPETITOR BENCHMARK



Tidak ada kompetutor berhmark untuk merk-merk produk yang dijual, karena toko lain menjual produk sejenis dengan merk lain, dengan harga yang kompetitif. PERATURAN YANG TERKAIT Sebagai contoh:  Perpajakan  Kebijakan pemerintah sekarang ini yang mempengaruhi operasi bisnis entitas  Persyaratan lingkungan yang mempengaruhi industri atau bisnis entitas  Peraturan pelaporan keuangan



Perusahaan terdaftar di KPP Pratama Kota, dan terdaftar sebagai PKP. 2 tahun lalu ada pemeriksaan pajak pertambahan nilai, dan hasilnya masih ada tunggakan PPN yang belum dibayar, termasuk denda sebesar 500 juta, yang akan jatuh tempo paling lambat 2 bulan lagi. FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL LAIN Sebagai contoh:  Kondisi ekonomi  Tingkat bunga dan ketersediaan dana pembiayaan  Inflasi dan revaluasi mata uang



Keadaan perekonomian secara makro berpengaruh terhadap penjualan perusahaan. Lemahnya daya beli masyarakat telah mempengaruhi turunnya omset tahun ini 5% dari omset tahun sebelumnya. KERANGKA PELAPORAN KEUANGAN Contoh-contoh mencakup  Pemilihan dan aplikasi kebijakan akuntansi entitas yang berhubungan dengan kerangka pelaporan, kondisi bisnis dan industri  Kebijakan akuntansi yang signifikan baik yang kompleks atau kontroversial  Perubahan dalam kebijakan akuntansi atau norma pelaporan keuangan baru.



Perusahaan menggunakan aplikasi akuntansi yang dikembangkan oleh konsultan, dengan menggunakan basis SAK ETAP. KEBIJAKAN AKUNTANSI Dokumentasikan kebijakan akuntansi entitas yang mencakup:  Praktek yang spesifik dalam industri sejenis  Pengakuan pendapatan  Pengakuan nilai wajar  Aktiva, kewajiban dan transaksi mata uang asing



Basis akuntansi baik pendapatan, dan beban dilakukan berdasarkan basis akrual, aset dicatat dengan ilai hirtoris, Kebijakan penyusutan aset dibuat untuk tarif aset golongan 1 dan golongan 2, sesuai peraturan pajak penghasilan, Aset properti investasi dicatat sebesar nilai wajarnya, PERSYARATAN PELAPORAN



Tidak ada persyaratan khusus STRUKTUR PELAPORAN KEUANGAN Dokumentasikan struktur pelaporan keuangan entitas yang mencakup:  Struktur, Apakah ada anak perusahaan yang dikonsolidasi  Bagaimana entitas mencatat special purpose entities  Apakah ada “arus kas” ke daerah bebas pajak (tax haven)  Apakah ada entitas sepengendali yang tidak dikonsolidasi



Basis akuntansi menikuti kebijakan akuntansi perusahaan, dengan basis akrual, dicatata dalam mata uang rupiah, laporan keuangan utama meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Equitas, Laporan Arus Kas, dan CaLK. KEBERHASILAN KEUANGAN



Keberhasilan keuangan dilihat dari perolehan laba, dan pertumbuhan modal, dan aset perusahaan, serta kompensasi manajemen, yang dipator maksimal 25% dari omset (sistem komensasi variabel dan tetap) PERPAJAKAN



Ada tungakan PPN 500 juta, bulan depan harus dilunasi. PROSES PENILAIAN RISIKO MANAJEMEN RISIKO BISNIS Sebagai contoh:  Perubahan operasional  Personalia baru  Sistim informasi baru atau yang telah berubah  Pertumbuhan  Teknologi baru  Model, produk, atau aktivitas bisnis baru  Restrukturisasi  Sistem akuntansi baru



Tidak ada perubahan sistem operasional selama 2 tahun terakhir, staff dan manajemen masih tetap, dan tidak ada restrukturisasi utang,



adanya perubahan teknologi dan penurunan daya beli masyarakat, menyebabkan ada penurunan omset sekitar 5% dari omset tahun lalu, FAKTOR-FAKTOR LAIN YANG MEMPENGARUHI BISNIS Auditor perlu mewawancarai berbagai anggota manajemen untuk memperoleh suatu pemahaman yang lebih dalam akan sasaran dan strategi, kebijakan dan prosedur entitas. HAL UMUM Sebagai contoh:  Proses pengadilan yang ditunggu  Pengenaan pajak dan status pajak terkini  Persyaratan pelaporan keuangan



Ada tunggakan PPN karena perusahaan kurang tertib dalam pencatatan akuntansi pajak, tetapi perusahaan telah melakukan perubahan dengan tertib melaporkan SPT tahunannya dan melaporkan SPT masa PPN maupun penyetoran pajak masa secara teratur. KEBUTUHAN, EKSPEKTASI, DAN PERHATIAN DARI MANAJEMEN SENIOR Sebagai contoh:  Area dimana auditor perlu memusatkan perhatian karena permintaan manajemen



Tidak ada area audit khusus, auditor fokus menguci pada siklus penjualan, dan penagihan piutang, perolehan persediaan dan pembayaran utang, persediaan dan penlaian persediaan, serta siklus kas masuk dan kas keluar. KEPEGAWAIAN Sebagai contoh:  Hubungan sesama pegawai  Persetujuan kontrak dengan perserikatan  Kebijakan rekrutmen  Promosi dan pemutusan-hubungan-kerja karyawan  Perputaran karyawan kunci



Belum ada kebijakan rekruitmen yang dibakukan, rekruiman dilakukan secara tertutup, di kalangan keluarga terdekat, dan dari lulusan perguruan tinggi yang berkaitan amsalah akuntansi, dan manajemen persediaan. PERSONALIA KUNCI Personalia kunci mencakup manajemen, akuntansi, keuangan, teknologi informasi, dan karyawan lain yang akan menyediakan informasi relevan sepanjang pelaksanaan audit auditor. Nama



Fungsi



Kualifikasi Pengalaman



dan



Lokasi



Tuan Tono



Direktur



Ahli tehnik elektro



Rumah, sebelah kantor pusat.



kantor/toko



Komisaris



Diploma akuntansi



Rumah, sebelah kantor pusat.



kantor/toko



Nama



Fungsi



Kualifikasi Pengalaman



Novi, SE, Ak



Pembukuan



S1 Akuntansi



Kantor Pusat



Ratnawati, SE



Manajemen



S1 Manajemen



Kantor Pusat



Utama/Pemegang Saham Ny Rina PEGAWAI AKUNTANSI



piutang, persediaan



dan



Lokasi



PEGAWAI LINGKUNGAN PEMROSESAN KOMPUTER Nama



Fungsi



Kualifikasi Pengalaman



Toni, Amd



Operator komputer



Diploma komputer



dan



Lokasi



Kantor Pusat



HAL-HAL KEPEGAWIAN LAINNYA



Tidak ada jaminan hari tua, danperusahaan belum membentuk cadangan imbalan paska kerja jangka panjang. Sstem pengajian sistem gaji tetap, dan sistem bonus prestasi. BERBAGAI HAL ADMINISTRATIF LOKASI KLIEN Alamat utama untuk korespondensi PT ABC. Jl. Ir Sutami 50 Solokota Alamat lain Kantor Cabang: Ir Syailendara Wonogiri Kantor Cabang 2: JL Pemuda Klaten BANKERS 125 Bank BNI 1946 Cabang Solo PENGACARA Tidak ada pengacara LAINNYA



Perusahaan tunggal, pembukuan terpusat di akntor pusat. Keputusan menentukan harga ada di personil inti, dan ada kebijakan diskoun maksimal 10% dari harga jual.



Sumber: Panduan Audit Entitas Bisnis Kecil, Kementrian Keuangan RI, 2008. Selain contoh-contoh di atas, yang disebut dengan program audit secara lengkap masih banyak, yang masih perlu disiapkan. Misalnya program terkait dengan hal-hal berikut ini. a. Program audit untuk memahami dan menguji efektivitas sistem pengendalian intern. b. Program audit untuk pemahaman siklus akuntansi, c. Program penjadwalan dan alokasi jam kerja pemeriksaan, d. Pembuatan surat tugas, dan pernyataan independensi auditor. e. Program audit untuk penilaian risiko audit dan kebijakan sampling, f. Program audit untuk siklus penjualan dan penagihan piutang, g. Program audit untuk menguji secara rinci siklus penerimaan kas, dan setoarn modal, h. Program audit rinci untuk menguji perolehan persediaan barang, dan pembayaran utang usaha, i. Program audit untuk menguji siklus kepegawaian, dan sistem penggajian, j. Program audit untuk menguji kepauthan aspek perpajakan. k. Program audit untuk pengujian rinci terkait dengan siklus aset tetap, dan penyusutannya. l. Program audit untuk pengujian akun piutang usaha, utang lain-lain dan kewajiban akrual. m. Program audit kas dan setara kas.



n. Program audit lainnya yang diperlukan sesuai dengan kondisi di lapangan/perusahaan klien. Semua program audit rinci atas pemeriksaan laporan keuangan, muali dari tahap pra perikatan, perikatan dan penerimaan klien, pemeriksaan pendahuluan, pelaksanaan audit kepatuhan dan pengujian subtantif aats saldo-saldo laporan keuangan, sampai dengan pembuatan laporan hasil pemeriksaan keuangan disajikan dalam bentuk folder umum dalam aplikasi Atlas. Auditor dapat menyelesaikansemua prosedur audit dengan cara belajar bagaimana mengoperasikan aplikasi Atlas (2018). Pemahaman aplikasi Atlas diberikan dalam betuk pelatihan terstruktur oleh IAPI, P2PK Kementrian Keuangan, dan atau KAP.