Buku Prosiding Rapim TNI 2021 Feb 16 [PDF]

Citation preview

PROSIDING RAPIM TNI 2021



RAPIM TNI 2021 TIM PENYUSUN Ketua : Mayor Jenderal TNI Benny Octaviar, MDA., CHRMP. Wakil Ketua : Marsekal pertama TNI Agus M. Baron. Marsekal pertama TNI Yudi Bustami, S.Sos Sekretaris : Kolonel Kav Sutrisno Wibowo Mayor Caj (K), Lina Marlina, S.E. Serma Mujiono Notulen : Kolonel Kav Taswin Djamaluddin S.E, M.M., Kolonel Laut (P), Arief Rustaman., Kolonel Inf Machfud H., Kolonel Adm Sjahli Afandi, S.T., M.A.P., Letkol Adm Rully Evriansyah, S.Pd., Letkol Adm Sudarsono, S.Sos., M.Si., Mayor Caj (K), Suko Eni., Mayor Caj (K), Dwi Soelistyawati., Serka Muhammad Fajri Limanda., Serda Gandung Aji Kurniawan., Prada Alfin., Pembina Tk. I IV/b Drs. Sriyanto, M.Si., Penda Tk.I III/b Yatin Priyatno., Penda Tk. I/III b Sumarwan., Desain Grafis : Kolonel Inf I Drs. Ketut Murda, M.H., Penata Muda III/a Dede Mulyana, S.Kom. e-Perisalah Mayor Laut (P) Arif Bahtiar., Serka Mochamat Yusuf Eko Prastiyo., Pendukung dan Perlengkapan : Kapten Cba Abdul Wahid Saiful., Letda Sus Tomy Agung Laksono., Serka Lis Muhamad Yunus., Serka Muhammad Ainul A., Serka Arif Miarso.



P ROS I D I N G



RAPIM TNI 2021



JAKARTA : 16 FEBRUARI 2021



PROSIDING RAPIM TNI 2021



KATA PENGANTAR uji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya pelaksanaan Rapim TNI Tahun 2021 dengan tema “TNI Kuat, Solid, Profesional, Dicintai Rakyat Siap Mendukung Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi serta Menjaga Persatuan Kesatuan Bangsa Demi Keutuhan NKRI”, dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk dapat merekam, mendokumentasikan, dan mendeskripsikan dalam bentuk narasi singkat substansi dari berbagai kegiatan penting pada Rapim tersebut, maka disusunlah naskah Prosiding ini.



P



Rapim TNI memiliki nilai strategis dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dihadapkan pada penyusunan pertahanan negara dalam masa pandemi, Pertama: Faktor-faktor kritis meliputi wilayah yang luas dengan karakteristik kepulauan, potensi demografi, sumber daya yang beragam dan berlimpah, Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) dan Doktrin Pertahanan Negara; Kedua: Kebijakan Pertahanan Negara (Jakhanneg) Tahun 2021 mengarah pada pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang tangguh, percepatan penanganan Covid-19, dan dukungan mengatasi dampak pandemi Covid-19. Untuk mengukuhkan komitmen tersebut, maka Rapim TNI Tahun 2021 telah mengundang pembicara yaitu: Menteri, Kepala LPNK yang terkait, serta Pimpinan TNI, untuk memberikan pembekalan dan pengayaan materi bagi optimalisasi pelaksanaan tugas pokok TNI kepada seluruh peserta Rapim. Diharapkan dari forum ini dapat terwujud soliditas dan trust dalam membangun budaya organisasi yang kondusif bagi organisasi TNI. Disamping itu, forum ini dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi para pembicara dengan peserta Rapim, pertukaran informasi dan wawasan antar pimpinan TNI agar dapat dicapai satu kesatuan langkah dan tindakan, khususnya



dalam penanganan pandemi Covid-19 secara optimal, penyiapan SDM kesehatan, peningkatan kewaspadaan dini serta sistem pengamanan dan keamanan yang dilaksanakan dengan penguatan fungsi pembinaan sumber daya pertahanan dan pembangunan cadangan logistik nasional untuk membantu penanganan dampak ekonomi, pandemi Covid-19, dan ancaman CBRN-E. Mengingat arti penting dari Rapim TNI Tahun 2021, maka dengan disusunnya Prosiding ini diharapkan dapat menjadi acuan, referensi dan literasi bagi para pejabat TNI dalam upaya mewujudkan TNI Kuat, Solid, Profesional, Dicintai Rakyat. Kehadiran Prosiding ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu pijakan pengambilan keputusan dalam menghadapi tuntutan dan tantangan tugas ke depan yang tidak semakin ringan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan bantuannya, semoga Prosiding Rapim TNI Tahun 2021 ini bernilai guna serta bermanfaat bagi kita untuk kepentingan pengembangan wawasan. Yakinlah Tuhan Yang Maha Esa selalu bersama kita, dan memberikan petunjuk serta perlindunganNya kepada kita dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara tercinta. Jakarta, Februari 2021 Asrenum Panglima TNI



Heru Kusmanto, S.E., M.M. Laksamana Muda TNI



PROSIDING RAPIM TNI 2021



01



PANGLIMA TNI TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P.



SAMBUTAN PEMBUKAAN RAPIM TNI TA 2021



Assalamualaikum wr. wb., Salam sejahtera bagi kita semua, Syaloom, Om swastyastu. Yang saya hormati para Kepala Staf Angkatan, Yang saya hormati, Kasum TNI, Para pejabat utama Mabes TNI dan Mabes Angkatan, Para peserta Rapim TNI, hadirin dan undangan yang berbahagia. Mengawali kegiatan ini, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Pimpinan, baik secara fisik maupun secara daring, dalam keadaan sehat wal’afiat. Rapim TNI tahun 2021 ini merupakan kelanjutan dari Rapim TNIPolri yang telah kita ikuti bersama. Banyak hal penting dan strategis dari berbagai materi pembekalan yang telah disampaikan oleh Presiden RI, Kapolri dan para narasumber dalam Rapim TNI-Polri kemarin.



1



PROSIDING RAPIM TNI 2021



Berbagai hal tersebut tentunya perlu direspon dan disikapi bersama melalui pemikiran yang kreatif dan inovatif serta lebih adaptif sehingga kita mampu mengimplementasikan tugas pokok secara optimal. Sebelum saya lanjutkan, terlebih dahulu saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh prajurit TNI dimanapun bertugas dan berada, baik di daerah rawan konflik dan beberapa daerah yang terkena musibah bencana alam, serta garda terdepan dalam memerangi Covid-19. Beberapa waktu lalu TNI terlibat sangat intens dalam berbagai peristiwa yang menjadi sorotan publik, seperti penanggulangan kelompok bersenjata di Papua, distribusi vaksin covid 19, jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ 182, bencana alam gempa bumi di Sulawesi, banjir di Kalimantan, tanah longsor di berbagai daerah, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh prajurit TNI beserta alutsistanya, baik matra darat, laut, dan udara selalu siap dan sigap serta hadir di tengah-tengah masyarakat. Peserta Rapim TNI yang saya banggakan, Tema Rapim TNI pada tahun 2021 ini adalah “TNI Kuat, Solid, Profesional, Dicintai Rakyat Siap Mendukung Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Serta Menjaga Persatuan Kesatuan Bangsa Demi Keutuhan NKRI”. Tema tersebut sangat tepat, mengingat kompleksitas tantangan di tengah situasi negara yang sedang berusaha menekan penyebaran pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional. Selain pandemi Covid-19, perkembangan lingkungan strategis masih diwarnai oleh kompetisi dua kekuatan besar. Di satu sisi AS dengan kepemimpinan baru Presiden Joe Biden, di sisi lain terdapat RRT yang muncul menjadi kekuatan baru. Kedua kubu berupaya untuk menanamkan pengaruh dan memperluas dukungan dengan berbagai cara. Seluruh instrumen nasional dipergunakan; diplomatik, intelijen, militer, dan ekonomi. Terdapat pula perkembangan iptek yang telah melahirkan ‘senjata sosial baru’ yaitu internet, siber dan media sosial yang harus



2



menjadi perhatian kita bersama. Kekuatan medsos telah menggulirkan kerusuhan di beberapa negara Eropa, Amerika Serikat, Myanmar dan Thailand. Kita juga menyadari bahwa kekuatan internet dan medsos telah digunakan untuk menyebarkan faham radikalisme dan terorisme. Dunia maya telah menjadi domain untuk perekrutan generasi radikal dan teroris. Demikian halnya dengan para aktor separatis Papua; baik front politik, klandestin dan bersenjata yang juga memanfaatkan media sosial untuk propaganda-propagandanya. Kemudian kita juga harus memperhitungkan perkembangan alutsista nir-awak yang semakin maju. Konflik Azerbaijan dan Armenia adalah contoh terbaru bagaimana drone-drone taktis Azerbaijan buatan Turki menjadi penentu kemenangannya atas Armenia. Konsepsi pertempuran modern ini juga sangat mungkin dikuasai oleh kekuatankekuatan asimetris, mengingat harga drone yang relatif lebih murah dibandingkan pesawat tempur. Drone juga dapat dilengkapi dengan berbagai sistem penginderaan ataupun senjata. Peserta Rapim TNI yang saya hormati, Dinamika lingstra global dan regional juga tentunya berpengaruh pada situasi nasional. Saat ini kita masih berjuang untuk menanggulangi pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Di tengah situasi yang sulit ini, kita juga masih dihadapkan dengan berbagai tantangan yang harus kita hadapi. Tantangan tersebut antara lain suhu sosial politik tanah air yang diwarnai oleh politik identitas yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan. Kemudian isu kedaulatan dan hak berdaulat dalam bentuk pelanggaran wilayah, eksploitasi sumber daya alam ilegal dan masalah perbatasan di darat, laut dan udara. Tantangan berikutnya adalah bencana alam maupun bencana kemanusiaan yang masih sering terjadi di negara kita. Oleh karenanya, kita harus senantiasa siap sedia untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana kapan pun dan di manapun dibutuhkan. Oleh karena itu perlu kita pahami bersama bahwa Rapim TNI kali ini adalah kesempatan bagi kita untuk melakukan refleksi atas



3



PROSIDING RAPIM TNI 2021



pelaksanaan tugas pokok kita kedepan. Dinamika lingstra harus kita hadapi dengan perhitungan yang cermat dan terukur agar dapat menjadi keuntungan bagi kepentingan nasional. Dan berkaca dari pengalaman Azerbaijan, kita juga harus mulai mengembangkan konsep - konsep operasional penggunaan alutsista nir-awak dan integrasinya dengan susunan tempur TNI yang sudah ada saat ini. Karena kedepan, penggunaanya dalam medan pertempuran modern akan semakin mengemuka. Di Papua dan Poso kita sudah melihat betapa UCAV sangat dibutuhkan. Drone kita harus memiliki kemampuan intelligence, surveillance, and reconnaissance (ISR) yang mumpuni pada berbagai tingkatan sesuai kebutuhan operasi. Dengan demikian, kemampuan UCAV pada setiap angkatan dapat mendukung pelaksanaan operasi gabungan, serta pelaksanaan operasi multi dimensi bersama-sama komponen terkait lainnya dengan baik. Kita harus menindaklanjuti berbagai evaluasi pelaksanaan tugas. Kekuatan dan keunggulan harus kita lipat gandakan. Sementara setiap kekurangan dan kelemahan harus kita netralisir, termasuk kelemahan dari sisi kondisi dan spesifikasi alutsista, latihan dan penyiapan operasi bagi personel dan satuan, baik untuk operasi di dalam maupun luar negeri, dan sebagainya. Hindari tindakan pelanggaran HAM sebagaimana perintah Bapak Presiden. Pelanggaran HAM hanya akan menjauhkan TNI dari rakyat dan membuat musuh semakin kuat. Pandemi Covid-19 juga menjadi momentum untuk meninjau kembali kemampuan biomedis dan nubika TNI. Dan kita menyadari bahwa kemampuan kita dalam kedua bidang ini masih sangat terbatas. Sehingga kedepan kita perlu untuk mengembangkan kemampuan biomedis dan nubika TNI agar semakin meningkat dan berdaya guna. Peserta Rapim TNI yang saya hormati, Saat ini kita juga fokus dengan agenda prioritas Pemerintah dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.



4



Bapak Presiden secara langsung memerintahkan TNI untuk membantu pendisiplinan protokol kesehatan, 3M, termasuk pada saat pelaksanaan PPKM skala mikro. Presiden juga memerintahkan TNI mendukung langkah 3T dan vaksinasi nasional. Kita harus mengoptimalkan peran dan fungsi para babinsa, babinpotmar dan babinpotdirga yang bertugas sebagai tracer Covid-19, tergabung dengan para petugas dari instansi lain, khususnya di 7 provinsi PPKM mikro di Jawa dan Bali. Terkait bencana alam, kita juga harus memperkuat sistem penanggulangan kebencanaan yang dilaksanakan oleh Kogasgabpad di bawah Kogabwilhan. Selanjutnya untuk menghadapi perkembangan situasi sosial politik nasional yang dinamis, kita harus memberdayakan pembinaan ketahanan wilayah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan terbukti sangat dibutuhkan agar dinamika sosial politik tidak mempengaruhi stabilitas nasional. Stabilitas nasional yang kondusif sangat berpengaruh pada iklim usaha dan investasi yang kondusif pula. Peserta Rapim TNI yang saya hormati, Perlu kita ketahui bersama pada awal tahun 2021 ini ada tiga Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan tugas pokok TNI, yaitu: Pertama, Peraturan Pemerintah No 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Kedua, Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme tahun 2020-2024; serta Ketiga, Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2020-2021. TNI harus siap untuk melaksanakan ketiga peraturan perundangundangan tersebut. Agar staf terkait segera menyusun piranti lunak penjabarannya lebih lanjut.



5



PROSIDING RAPIM TNI 2021



Peserta Rapim TNI yang saya banggakan, Dalam forum Rapim TNI kali ini, saya mengajak para peserta semua untuk berfikir kreatif dan inovatif, baik secara top down maupun bottom up demi kepentingan dan kemajuan TNI. Tentunya perbedaan karakteristik setiap wilayah akan menghadirkan problematika yang berbeda, sehingga ke depan kita dapat mengeliminasi kompleksitas permasalahan di wilayah dengan baik. Selanjutnya, “Dengan mengucap bismillaahirrohmaanirrohiim, pada hari ini, Selasa, 16 Februari 2021, Rapat Pimpinan TNI tahun 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka” Manfaatkan forum Rapim TNI ini untuk menguatkan jalinan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang harmonis, guna menyamakan persepsi dan memantapkan soliditas serta profesionalisme, untuk mendukung efektivitas pencapaian tugas pokok TNI. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, senantiasa melimpahkan berkahnya dalam setiap pengabdian kita kepada bangsa dan negara tercinta. Sekian dan terima kasih, Wassalamualaikum wr. wb., Syaloom, Om shanti shanti shanti om.



Panglima TNI,







Hadi Tjahjanto, S.I.P. Marsekal TNI



6



02



MENTERI PERTAHANAN RI Letjen TNI (Purn) H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo



PROGRAM UTAMA PEMBANGUNAN KEKUATAN TNI TAHUN 2021-2024



Mengawali sambutannya, Menhan menyampaikan bahwa kita dapat bertatap muka dalam acara yang penting pada hari ini dalam rangka rapat pimpinan ( RAPIM TNI 2021) dengan tema “TNI kuat profesional dicintai rakyat siap mendukung percepatan penanganan covid 19 dan pemulihan ekonomi serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa demi keutuhan NKRI”. Menhan menyatakan Suatu kehormatan besar dan tantangan yang sangat berat bagi seorang mengangkat Panglima TNI karena pertahanan negara ada di pundak kita sekalian, Menhan mengatakan bahwa seorang Jenderal, Marsekal, Laksamana itu adalah orang orang yang dipercaya untuk menang perang, seorang Jenderal harus menang perang, walaupun kita tidak ingin perang tapi untuk merdeka kita harus siap untuk perang. Menhan menyampaikan bahwa sistem pertahanan kita tidak lepas dari rancang bangun para pendiri bangsa kita. Rancang bangun itu dituangkan dalam sistem hukum dan per Undang – Undangan dimana sumber tertinggi hukum kita adalah Undang-Undang Dasar selanjutnya dalam Undang-Undang Dasar kita diamanatkan dalam dua pasal yang amat penting. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara” (pasal 27 ayat 3



7



PROSIDING RAPIM TNI 2021



UUD 1945). Pendahulu kita sudah punya gagasan tentang bagaimana Bangsa kita akan dibangun saat pertama sesudah Proklamasi. Setiap warga negara berarti Selanjutnya yang tertuang dalam pasal 30 UUD 1945 ayat 1 yang berbunyi ’tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara’. Dua kali para pendahulu kita menegaskan dalam Undang-Undang Dasar bahwa sistem pertahanan kita adalah Rakyat Semesta. Dalam sistem Konstitusi bangsa kita menegaskan bahwa sistem pertahanan kita adalah pertahanan keamanan rakyat semesta sehingga seluruh rakyat bertanggung jawab terhadap pertahanan negara. Sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, dan undangundang nomor 23 tahun 2019 pertama kali dalam sejarah berdirinya Republik Indonesia kita punya payung hukum untuk melaksanakan pertahanan keamanan rakyat semesta. Tapi kalau kita refer pada Undang-Undang Dasar pasal 30 dtersebut pertahanan dan keamanan negara itu nanti kita serahkan kepada pemimpin-pemimpin politik kita tapi yang jelas pertama kali sejak berdirinya Republik Indonesia kita punya payung hukum untuk melaksanakan secara sistematis untuk pertama kali. Dalam undang-undang 23 dan undang-undang 2002 nomor 3 dan tentang sistem pertahan kita terdiri dari tiga komponen komponen utama yaitu TNI aktif, komponen cadangan dan komponen pendukung dikeluarkan oleh Presiden ditandatangani secara sah untuk pertama kali dalam sejarah Republik kita punya payung hukum untuk menjadikan komponen cadangan dan ini adalah sumber hukum Kita yang paling utama . Menurut Menhan hal ini diperumpamakan sebagai kartu As, kita harus profesional dalam perang dan harus dapat dihitung secara matematis Kita harus menghindari perang dengan negara besar. Kita harus bersyukur bahwa tahun ini merupakan tahun bersejarah dimana saat kepemimpinan Presiden Joko Widodo membuat payung hukum untuk system Hankamrata Menhan mengatakan dari Letnan sampai sekarang baru tahun ini selalu mendengar system hankamrata , tapi saya tidak pernah tahu bagaimana menjalankan hankamrata di tingkat pelaksana, sewaktu saya berdinas di Timor Timur dan Papua yang beraneka bentuk



8



kesukuan tapi tidak ada payung hukum, jadi ini menjadi tonggak sejarah yang luar biasa. Menhan juga mengatakan bahwa setelah beliau banyak belajar dari negara2 lain ternyata ada 5 unsur dasar berdiri dan bertahan hidup suatu bangsa yaitu : Pertama wilayah (Bumi dan laut) merupakan kekayaanberupa energi pangan Kedua Penduduk : ada negara yang kaya namun jumlah penduduknya sedikit sehingga sulit bertahan contoh Qatar, Jepang, Rusia dimana luas wilayah nya namun jumlah penduduk yg sedikit (declining) Ketiga Energi : ada negara yang punya wilayah dan jumlah penduduk namun tdk punya sumber daya alam Keempat Pangan : banyak negara yang punya wilayah, penduduk dan energi namun tanah nya tidak subur seperti negara Afrika Kelima Air : contohya negara negara Timur Tengah punya kekayaan tetapi tidak punya energi dan air. Negara Indonesia memiliki semua unsur tersebut. Tinggal manajemen pengelolaannya yang perlu kita tingkatkan kita tidak boleh terima bila ada pernyataan bahwa kita adalah negara miskin karena ini menyangkut dengan Pertahanan. Dalam sistem pertahanan kita. Menhan bertanggung jawab atas pengembangan kekuatan, Panglima TNI bertanggung jawab atas pengguna kekuatan dan Kas Angkatan sebagai Pembinaan kekuatan harus bekerjasama dengan sangat erat agar menghasilkan suatu konsensus postur kekuatan yang kita harapkan. Pertimbangan geopolitik dalam pembelian alutsista: Satu. Dalam pembangunan kekuatan dan hubungan antar negara ditentukan dengan pembelian alutsista sebagai daya tawar dengan negara-negara Adi kuasa. Negara-negara tertentu ekonominya didorong oleh keunggulan mereka yaitu senjata dan teknologi cth : AS, Rusia, Eropa dll.



9



PROSIDING RAPIM TNI 2021



Kedua. Dalam pembelian alutsista sebaikanya dari lima negara pemegang hak veto dewan keamanan PBB Ketiga. Negara yang akan memberi Transfer Of Technology (TOT) dan seluruh software yang penting dari alutsista tersebut. Panglima dan Menlu pada tahun ini saja sudah mengeluarkan nota diplomatik terkait pelanggaran wilayah oleh negara sahabat dan negara Adi Kuasa. Selain itu kita juga menghadapi separatisme. Kita pernah kehilangan Timor Timur apapun alasannya adalah satu yang kita underestimate. Yang mana diplomasi kita pada saat itu kita tidak punya “Kawan” di Dewan Keamanan PBB sehingga kita harus belajar dari pengalaman kealpaan kita, dan ternyata untuk menjalin perkawanan dengan 5 anggota dewan keamanan PBB ini, antara lain mereka berharap kita membeli senjata dari mereka. Menhan memberikan contoh bahwa ada seorang menteri pertahanan suatu negara yang bercerita tentang setiap kali kunjungan ke suatu negara “X” (Adi Kuasa) langsung disodorkan kontrak dan walaupun negara kecil, mereka beli karena butuh hak veto suara Dewan Keamanan. Makanya dalam setiap permintaanan pembelian Alutsista oleh Angkatan, Menha perlu pertimbangkan terkait masalah geo politik yaitu kita lebih memilih negara anggota dewan keamana karena hal tsb sangat penting walaupun kita tidak boleh 100%. Kita perlu mencari “kawan” apalagi kalau bisa mencari tiga atau empat kawan, maka dari itu Menhan menyampaikan bahwa kenapa kita membeli Alutsista dari Amerika Serikat, Inggris, Rusia dan Tiongkok.



10



PROGRAM – PROGRAM UTAMA PEMBANGUNAN KEKUATAN TNI 2021 -2024 Selanjutnya Menhan menyampaikan terkait program-program utama sebagai berikut: Pertama TNI AD. Kita ingin memodernisasi semua senjata perorangan mulai dari kelompok, regu, peleton, kompi sampai dengan batalyon ini menyangkut senapan serbu dan IPP set, Mortir 60 untuk tingkat peleton, Mortir 81 untuk Ton Ban untuk imbangi SIngapur, mortir 120 untuk Batalyon, senjata lawan tank sejenis Carl Gustaf M3E1 untuk Tonban dan Kiban, Rudal sejenis Stinger untuk setiap Kompi senapan. Selanjutnya kita akan meremajakan minimi untuk tiap regu. Minimi ini penggunaannya dibatasi dan tidak semua negara boleh membeli minimi ini termasuk item yang harus ijin kepada AS. Senapan runduk untuk tiap peleton dan kompi senapan kemudian jumlah peluru saat ini, bekal pokok kita adalah selama 1 sampai dengan 3 hari kita akan naikkan 10 hari bekal pokok hingga 2024. Dengan adanya sistem pertahanan rakyat semesta diharapkan satu bekal pokok perbandingan kita akan mampu bertempur selama 100 hari, maka jika kita punya sepuluh bekal pokok maka kita mampu berperang selama 100 hari perang gerilya. Untuk itu Menhan menyampaikan akan mendirikan 6 pabrik munisi. Selanjutnya 32 helikopter blackhawk (autopilot) dan 4 unit V22 opsprey dan 3 unit UAV system Kedua TNI AL. Kapal scorpen dari Perancis, menggunkan baterai lithium memungkinkan kapal selam mampu bertahan lebih lama dalam air. Selanjutnya mini submarine ukuran 30 m namun tetap memiliki kemampuan yang sama. Kita juga akan mengoptimlkn karya anak bangsa dengan memproduksi kapal selama KSSI dan KSTI (Kapal Selam Serbu Indonesia dan Kapal selam taktis Indonesia) Tahun ini kita akan membangun 2 kapal selam otonomi tanpa awak dalam tahap uji coba bila berhasil akan kita produsi 50 unit dan bisas menggunakan torpedo dengan harga sekitar vtidak sampai 20 juta USD dibanding dgn produk impor sekitar 600



11



PROSIDING RAPIM TNI 2021



juta USD. Kemudian refurbish platform yg bisa dipakai sekitar 10 tahun dan pengadaan baru 6 KCR, 3 KCR dan 16 Freegate. Banyak negara yang menawarkan kredit lunak dimana industri pertahanan sedang lesu, atas permintaan TNI AL ada refurbish 20 FPB serta pembangunan pangkalan TNI AL baru untuk menerima alutsista baru. Ketiga TNI AU. Selanjutnya angkatan Udara, kita ingin me - refurbish seluruh pesawat tempur dan sudah dialokasi kan anggaran kecuali untuk pesawat Hawk kita masih perlu mencarikan anggaran. 36 unit rafale MRCA dari perancis, pengadaan 36 unit F-15 EX : 8 unit sdh siap diharapkan 6 pesawat bisa tiba sebelum tahun 2022, 15 unit C 130 J sdh masuk blue book, pengadaan 2 unit MRTT Tanker sudah masuk blue book, 30 radar GCI dan 3 unit UAV. Langkah strategis dan historis selanjutnya adalah pembentukan 25 ribu prajurit Komponen cadangan. akan diserahkan kepada Panglima untuk pembagian tiap-tiap matra Darat Laut dan udara, hal ini menurut Menhan adalah sangat strategis dan historis karena bila kita konsisten tiap tahun mampu menambah 35 Batalyon Komponen cadangan maka dalam 3 tahun kita memiliki 100 batalyon Komponen cadangan. Demikian pembakalan Menhan dengan harapan bahwa apa yang beliau direncanakan hingga akhir tahun 2024 dapat mencapai hingga 98%.



12



PROGRAM– PROGRAM UTAMA PEMBANGUNAN KEKUATAN TNI 2021 -2024



TNI AD - Modernisasi senjata perorangan, kelompok, regu, ton, ki, yon - Senapan serbu - Ipp set - Mo 60 utk ton - Mo 81 utk ton ban - Mo 120 utk kiban - Senjata lawan tank sejenis carl gustaf m3ei utk tonban dan kiban - Rudal sejenis stinger utk tiap kipan - Peremajaan minimi utk tiap regu - Senapan runduk utk tiap ton dan kipan - Peningkatan peluru dari skrg 1,3 bp menjadi 10 bp sd thn 2024 - 32 helikopter blackhawk (dgn autopilot) + 4 v22 opsprey - 3 uav system - Pemberdayaan koter tni ad - Perbaikan sarana termasuk angkutan dan alkom - Barak siaga yon tiap komcad TNI AL - 5 kapal selam scorpen - 4 kapal selam tkms 214 - 2 kapal selam tipe 310 - 2 kapal selam serbu kssi - Pembuatan 2 kapal selam autonomous tanpa awak (uji coba), jika berhasil akan diproduksi sampai dengan 50 unit - Refurbish platform yg menurut hitungan al 25 unit dapat digunakan sampai 10 thn ke depan - Pengadaan baru 18 kcr 62 m - 6 kcr bahan komposit 52 m kecepatan tinggi - 3 kcr buatan dlm negeri indonesia 60 m



13



PROSIDING RAPIM TNI 2021



- - - - - - TNI AU - - - - - - -



16 frigate 140 m Multirole full combat (anti submarine warfare, anti surface warfare) Refurbish 20 fpb 58 m Pembangunan pangkalan al baru 2 ground coastal missile defence system 3 uav system



Modernisasi refurbish semua pesawat tempur Pengadaan 36 rafale mrca Pengadaan 15 unit f-15 ex Pengadaan 15 unit c 130 j Pengadaan 2 unit mrtt tanker 30 radar gci 3 uav system



14



03



MENKO PEREKONOMIAN Dr. (HC) Ir. H. Airlangga Hartarto., MBA., MMT.



PERKEMBANGAN TERKINI PENANGANAN COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL Sebagaimana yang kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 masih berlangsung hingga hari ini. Namun pemulihan ekonomi Indonesia sudah mulai menunjukkan hasil dan berada pada tren yang positif di akhir tahun lalu, di mana pada triwulan IV-2020 hanya terkontraksi -2,19% (yoy), lebih baik dari triwulan III-2020 dan triwulan II-2020 yang sempat terkontraksi masing-masing -3,49% (yoy) dan -5,32% (yoy). Pencapaian ini membawa ekonomi Indonesia mengalami kontraksi -2,07% di tahun 2020, relatif lebih baik dibandingkan negara lainnya. Perbaikan kondisi ekonomi pada Triwulan IV ini tentu saja tidak terlepas dari intervensi yang dilakukan oleh pemerintah. Pertumbuhan konsumsi pemerintah mencapai 1,76% (YoY). Realisasi Program PCPEN sebesar Rp 579,78 T dan realisasi APBN yang mencapai 94,6% berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk melakukan konsumsi sehingga konsumsi RT hanya terkontraksi sebesar 3,61% (YoY) dan tumbuh positif sebesar 0,49% (QtQ) dibandingkan Triwulan sebelumnya. Di saat yang sama, produsen merespon perbaikan permintaan domestik dengan meningkatkan produksi melalui investasi sehingga PMTB hanya terkontraksi sebesar -6,15% (YoY) lebih baik dibandingkan Triwulan sebelumnya -6,48% (YoY) atau tumbuh 4,19% secara triwulanan (QtQ).



15



PROSIDING RAPIM TNI 2021



Pemulihan terus terjadi di berbagai sektor bahkan beberapa diantaranya tumbuh positif, antara lain: sektor pertanian yang tumbuh 2,59% (YoY), sektor informasi dan komunikasi (10,91%), dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (16,54%). Secara spasial beberapa wilayah juga telah mencatatkan pertumbuhan yang positif seperti wilayah Sulawesi (0,23%) dan wilayah Maluku & Papua (1,44%) didukung oleh perbaikan ekspor dan membaiknya perkembangan harga komoditas. Optimisme pemulihan di tahun 2021 diiringi dengan berbagai indikator yang terus mencatatkan perbaikan, di mana aktivitas manufaktur berada pada level ekspansif 52,2, didukung oleh perbaikan indeks kepercayaan konsumen. Indikator lainnya seperti IHSG dan nilai tukar Rupiah juga terus mengalami perbaikan dan sudah kembali ke level Pre-COVID yakni berada pada level 6.202 dan Rp13.983/USD. Kondisi ini menjadi semakin baik dengan kembalinya aliran modal asing ke Indonesia dan pulihnya harga komoditas global. Perekonomian Indonesia di tahun 2021 ini diprakirakan pulih dengan pertumbuhan di kisaran 4,5 hingga 5,5 persen, didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor. Salah satu bentuk upaya Pemerintah dalam mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga sekaligus sektor industri manufaktur adalah pemberian insentif relaksasi PPn BM pada mobil yang berkategori Sedan dan Tipe 4x2 dengan segmen maksimal 1.500 cc. Insentif penurunan pajak sebesar 100% dari tarif ini akan diberikan untuk 3 bulan pertama, yang kemudian berlanjut penurunan 50% untuk 3 bulan kedua, dan penurunan 25% untuk 3 bulan ketiga. Insentif ini akan mulai berlaku pada Maret 2021. Penanganan COVID-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional masih akan menjadi fokus utama pemerintah di tahun 2021 dengan alokasi anggaran yang disiapkan sebesar Rp688,3 triliun. Alokasi Kesehatan meningkat digunakan untuk penanganan pandemi dan mengamankan Program Vaksinasi nasional. Program perlinsos tetap berjalan sebagai bantalan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Program-program Padat Karya diprioritaskan untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat terdampak.



16



Untuk menekan kasus positif dan mengendalikan penyebaran COVID-19, pemerintah melakukan tindak lanjut pada level terkecil di tingkat desa/kelurahan dengan memberlakukan pembatasan pada kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro. PPKM berbasis mikro ini sangat memerlukan keterlibatan aktif berbagai elemen masyarakat dan Satgas Pusat-Daerah yang terdiri dari Satpol PP, Babinsa, Bhabinkamtibmas. Secara umum tugas yang dilakukan aparat dari Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bintara Pembina Potensi Maritim (Babinpotmar) dan Bintara Pembina Potensi Dirgantara (Babinpotdirga) sebagai bagian dari TNI dalam PPKM Mikro antara lain: a. Mencegah: melakukan sosialisasi 3M kepada masyarakat di wilayah operasinya, b. Menangani: membantu pelaksanaan 3T, c. Membina: menegakkan disiplin pelaksanaan protokol kesehatan di wilayah operasinya d. Mendukung: membantu pendistribusian logistik pendukung seperti masker, bansos dll. Sebagaimana diketahui, PPKM Mikro mengatur pembatasan kegiatan berbagai sektor dengan cakupan pelaksanaan pada Kabupaten/Kota hingga Desa/Kelurahan. Penerapannya sendiri didasarkan pada indicator kasus konfirmasi positif di tingkat RT untuk dasar penetapan zonasi risiko. Mulai dari zona hijau jika RT tersebut tidak ada kasus aktif, hingga zona merah jika dalam satu RT terdapat lebih dari 10 rumah yang memiliki kasus konfirmasi positif COVID- 19. Kami mengapresiasi sekali dukungan yang telah diberikan TNI untuk penanganan Covid-19 yang telah menggelar kekuatan 30.219 pasukan TNI untuk operasi PPKM Mikro di 7 provinsi prioritas periode 9 Februari sd 22 Februari 2021. Penanganan kesehatan masyarakat selama pandemi ini juga sangat terbantu oleh keberadaan 117 Rumah Sakit TNI yang tersebar di seluruh Indonesia. Belum lagi ditambah sejumlah RS lapangan yang terus dibangun TNI sehingga banyak masyarakat yang tertolong ketika membutuhkan perawatan.



17



PROSIDING RAPIM TNI 2021



Pemerintah juga terus melaksanakan program vaksinasi yang merupakan salah satu game changer pemulihan ekonomi nasional. Vaksinasi akan dipercepat dan diberikan secara gratis untuk mencapai herd immunity. Setelah selesai diberikan kepada tenaga Kesehatan, vaksinasi tahap selanjutnya akan diprioritaskan kepada 17,4 Juta Petugas Publik, termasuk TNI di dalamnya. Alhamdulillah upaya kita untuk memepercepat vaksinasi sudah mulai menampakkan hasil di mana dilihat dari data kasus konfirmasi mingguan, terjadi penurunan jumlah Tenaga Kesehatan terinfeksi di tiga provinsi dengan jumlah nakes terinfeksi tertinggi DKI Jakarta, Jabar, dan Jateng. Penurunan jumlah nakes terinfeksi ini sejalan dengan pelaksanaan vaksinasi. Berbagai pembatasan selama Pandemi ini dan adanya early warning krisis pangan dari FAO telah meningkatkan awareness kita akan pentingnya ketahanan pangan dalam jangka panjang. Untuk itu Presiden mencanangkan proyek food estate di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara sebagai proyek jangka panjang kemandirian pangan. Dalam hal ini, TNI lagi-lagi berperan penting untuk terjun langsung membantu pembukaan lahan dan pendampingan kepada para petani. Kultur disiplin yang dimiliki prajurit TNI akan menjadi kunci penting untuk mengakselerasi program ini dan memberi contoh kepada para petani untuk bekerja secara disiplin. Memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi nasional ini, pemerintah terus melakukan reformasi struktural melalui penerapan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu aturan turunan dalam UU Cipta Kerja adalah RPerpres Bidang Usaha Penanaman Modal. Kebijakan pengaturan bidang usaha yang lebih terbuka dalam RPerpres Bidang Usaha Penanaman Modal yang merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja dan perubahan ketentuan kepemilikan modal UU No.16 2012 tentang Industri Pertahanan dalam UU Cipta Kerja juga akan membuka peluang swasta masuk dalam industri pertahanan. Selama ini banyak pihak swasta ingin masuk ke industri pertahanan tetapi tidak diizinkan karena ketentuan UU. Ke depan, dengan masuknya investasi ke dalam indsutri pertahanan akan mampu menggeser impor alutsista selama ini. Pengalihan impor



18



alutsista Rp 1 triliun ke investasi berdasarkan riset Universitas Indonesia yang disampaikan akan berdampak pada meningkatnya PDB sebesar 0,007% dalam setahun. TNI terbukti secara nyata telah sigap, aktif, dan terdepan dalam membantu penanganan dampak pandemi. Tidak sedikit pula prajurit di lingkungan TNI yang gugur akibat Covid-19. Untuk itu saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap keluarga besar, institusi dan prajurit TNI. Pemerintah akan selalu membutuhkan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat, terutama dari TNI, untuk memastikan terciptanya stabilitas politik, hukum, hukum, dan keamanan hingga tingkat terkecil, agar seluruh kebijakan pemerintah dapat terlaksana dengan baik. Semoga TNI semakin kuat, solid, profesional dan dicintai masyarakat. DISKUSI PANEL Moderator Pertanyaan : Kita ingin tahu araharan dan spesifik keterlibatan TNI seperti apa ? Jawaban: Pertama kita melihat dari 66% kasus itu ada didalam sehingga apa yang dilakukan pemerintah adalah menyelesaikan persoalan di Jawa-Bali dan mulai minggu lalu kita perkenalkan yang namanya PPKM (Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Level Mikro) RT, RW, dan kelurahan sehingga kita berharap bahwa mereka yang bekerja atau bergerak itu adalah yang sehat, sehingga keterlibatan TNI POLRI kita mintakan bahwa membutuhkan 80.000 dan di Jawa-Bali diharapkan dengan 30.000 dari TNI diterjunkan dan POLRI. Tentu ini diharapkan bisa dipenuhi dan dilakukan pengetesan secara swab antigen sehingga dengan demikian mobilitas dan kegiatan ekonomi bisa terbantu karena mereka yang bergerak dalam



19



PROSIDING RAPIM TNI 2021



keadaan yang sehat, mereka yang terkena ataupun terpapar covid-19, itu di isolasi di rumah masing-masing. Indonesia alhamdulilah kita sudah mempunyai komitmen vaksin, total yang ditargetkan oleh bapak presiden 426 juta untuk 182 juta penduduk dan yang sudah komit dan itu 125 juta akan di deliveri mulai Januari sampai September. Januari ini diharapkan bisa 3 juta, Februari 4,7 juta, Maret 8,5 juta, April 10 juta kemudian berikutnya adalah novak dari sebesar 52 juta dia baru mulai di semester dua kemudian dari novak dan daki ini akan masuk sekitar 4 jutaan di bulan Maret dan April origin nya dari astradinika dari Korea kemudian yang tersedia juga untuk Indonesia astradenikanya diproduksi di India dan di Thailand. Novak ataupun Dafi ini vaksin gratis dan Indonesia menjadi kocer daripada novak ini dan targetnya awalnya 20% atau 54 juta dalam 1 tahun kemudian dari astradenika sendiri kita sudah dapat komitmen 59 juta yang sedang berproses, kemudian dari 48 juta sehingga tentunya di per Desember tahun ini yang sudah komitmen yaitu 329 juta tentu ini yang harus kita jaga agar mereka bisa dikirim sesuai scadjul dan bisa mendapatkan emergency stop solution dari badan POM disamping itu kita juga mempersiapkan vaksin merah putih. vaksin merah putih itu untuk meningkatkan ketahanan ekonomi ada satu tahun kebutuhan vaksin ini sekitar 70 triliun, sehingga kalau 70 trilliun itu bisa dibelanjakan di dalam negri ini multiplier efeknya luar biasa dan ini bisa juga menjadi pengungkit perekonomian.



20



04



MENTERI PPN/ KA.BAPPENAS Dr. (H.C.) Ir. H. Suharso Monoarfa



POSTUR PERTAHANAN, KESEJAHTERAAN PRAJURIT DAN PRIORITAS MBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTAHANAN : PENANGANAN PANDEMI DAN DISRUPTIVE TECHNOLOGY Tujuan Negara secara konstitusional berdasar UUD 1945 adalah Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 1. Sosial Ekonomi dan Covid-19 a. Skenario Kondisi Sosial Ekonomi Indonesi . Kondisi sosial ekonomi Indonesia disekenariokan melaui 4 tahapan: 1). Tahun 1980-an, Indonesia masuk sebagai negara Middle Income. 2.) Tahun 2019, Indonesia masuk sebagai Negara Upper Middle Income. 3). Tahun 2036, Indonesia masuk sebagai High Income Country. 4). Tahun 2045, Visit Indosia 2015 dengan GDP no.5 dunia.



21



PROSIDING RAPIM TNI 2021



Dengan pertumbuhan ekonomi dibawah 5% negara Indonesia menjadi Middle Income Country. Apabila pertumbuhan ekonomi melewati 5%, Indonesia akan melewati Middle Income Country. Diharapkan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam waktu 14 tahun ke depan dapat terjaga dengan rata-rata 6%, sehingga pada Tahun 2036 keluar dari Middle Income Country menjadi High Income Country, Untuk mencapai High Income Country yang harus dilakukan adalah dengan transformasi Ekonomki sehingga menjadi manusia Indonesia yang unggul, berbudaya, dan menguasai iptek, serta menciptakan ekonomi maju dan berkelanjutan, pembangunan merata dan inklusif, negara demokratis, kuat, dan bersih. b. Kondisi Sosial Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi, Pertumbuhan ekonomi 2020 berada di angka -2,0 persen, sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2021. Produk Domestik Bruto per kapita Indonesia pada 2020 mengalami penurunan menjadi Rp 56,94 juta dari sebelumnya Rp 59,06 juta di 2019 atau turun dari USD 4.174 per kapita menjadi USD 3.912 per kapita. Status Indonesia dari  Upper Middle Income  yang tercermin dari  Gross National Income  (GNI)  per capita sebesar USD 4.047,6 di 2019, diperkirakan akan turun menjadi  Lower Middle Income  dengan  GNI per capita  sebesar USD 3.806,4 di 2020.  Kementerian PPN/Bappenas memproyeksikan bahwa untuk mengembalikan status Indonesia menjadi  Upper Middle Income Country  pada 2022, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0 persen per tahun. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0 persen di 2021. Apabila kondisi ini terjadi dalam jangka panjang Indonesia butuh waktu lebih lama untuk keluar dari Middle Income Trap. Pasca Covid-19, dengan pertumbuhan 5 % tidak cukup untuk keluar dari Middle Income Trap sebelum tyahun 1945, sehingga tidak mampu mengembalikan jumlah pengangguran ke tingkat sebelum krisis.



22



Menurut Angus Deaton, Pemenang Nobel bidang ekonomi tahun 2015 beliau mengatakan “….No trade-off between lives and income; fewer deaths means more income…”. Tidak ada Trade-off antara kesehatan dan ekonomi. Negara yang berhasil menangani COVID-19, mengalami pemulihan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Negara-negara yang mengalami tingkat kematian yang tinggi akibat COVID-19, mengalami penurunan pendapatan per kapita yang lebih besar. c.



Upaya Penanganan COVID-19 Pemerintah Indonesia



Sebuah keniscayaan Indonesia harus berusaha untuk mencapai Herd Immunity (70%). Berdasarkan ketersediaan vaksin, maka herd immunity diperkirakan dicapai pada Maret 2022 atau 15 bulan sejak tahap pertama vaksinasi dimulai pada 14 Januari 2021 lalu. Namun, herd immunity bisa dipercepat jika ketersediaan vaksin bertambah. Aktivitas ekonomi pun dapat dimulai sebelum  herd imunity  tercapai, yaitu ketika Covid-19 terkendali atau keadaan di mana kasus terus mengalami penurunan Rt