contoh tes tertulis BAWALU Kecamatan_2 [PDF]

Citation preview

1. Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017, yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilu adalah: a. Bawaslu b. Bawaslu dan KPU c. Bawaslu, KPU dan KPI d. KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) e. Benar semua Jawaban : D 2. Alasan yang paling tepat untuk menjelaskan penyebab hadirnya lembaga pengawas pemilu di Indonesia adalah: a. Anggaran penyelenggaraan pemilu sangat besar b. Indonesia belum memiliki lembaga pengawas pemilu c. Pemilu diwarnai praktek-praktek kompetisi yang tidak fair d. Standar pemilu demokratis yang mengharuskan dibentuknya lembaga pengawas pemilu e. Pemilihan yang dilakukan secara baik Jawaban :C 3. Struktur kelembagaaan di lembaga pengawas pemilu adalah: a. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS b.Bawaslu Provinsi,Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa c. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota d. Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS e. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kelurahan/Desa Jawaban :A 4. Dalam Pemilu Pemilih diharuskan memberikan suranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pernyataan tersebut merupakan makna prinsip penyelenggaraan pemilu yang: a. Umum b. Langsung



c. Rahasia d. Jujur dan Adil e. Bebas Jawaban :E 5. Di bawah ini adalah indikator Pemilu Demokratis, kecuali: a. Penyusunan kerangka hukum b. Hak memilih dan untuk dipilih c. Kampanye pemilu yang demokratis d. Akses media dan kebebasan berekspresi e. Adanya lembaga pengawas Pemilu Jawaban :D 6. Pengawas TPS berjumlah: a. 1 orang setiap desa/kelurahan b. 1 orang setiap TPS c. 2 orang setiap TPS d. 3 orang setiap desa/kelurahan e. 5 orang setiap desa/kelurahan Jawaban :B 7. Dalam pelaksanaan kampanye, ada aturan dan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh Pelaksana, Peserta dan Petugas Kampanye. Berikut ini adalah larangan dalam kampanye yang harus di taati Pelaksana, Peserta dan Petugas Kampanye, kecuali: a. Mempersoalkan dasar negara pancasila, Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia b. Mengganggu ketertiban umum c. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan d. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye e. Kampanye dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh KPU Jawaban :E



8. Pernyataan berikut merupakan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan, kecuali: a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan pemilu d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsisesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan e. Merekomendasikan pembentukan dewan kehormatan untuk memeriksa anggota KPU provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu Jawaban :E 9. Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS meliputi antara lain, kecuali: a. Surat suara b. Tinta c. Sampul kertas dan segel d. Kotak suara dan bilik suara e. Obeng untuk mencoblos Jawaban :E 10. Panwaslu Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada: a. Bawaslu Kabupaten/Kota b. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI c. Sekretaris Bawaslu Kabupaten/Kota d. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi e. Bupati Jawaban :A 11. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan Panwaslu Kecamatan tidak dapat menjalankan tugasnya, pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh:



a. KPU b. Bawaslu Provinsi c. Bawaslu Kabupaten/Kota d. Sekretaris KPU provinsi e. Kejaksaan Jawaban :C 2. Pengawasan pemungutan suara di TPS dilaksanakan oleh: a. Pengawas TPS b. Panwaslu Kelurahan/Desa c. Panwaslu Kecamatan d. Bawaslu Kabupaten/Kota e. Sukarelawan Jawaban :A 13. Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilihan Umum diatur dalam: a. UU No 3 Tahun2008 b. UU No 4Tahun 2008 c. UU No 5 Tahun 2013 d. UU No 7 Tahun 2017 e. UU No 14Tahun 2009 Jawaban :D 14. Berikut ini adalah pihak yang harus tunduk pada Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah: a. Peserta pemilu b. Pemerintah Daerah c. Petugas kampanye d. Pengawas pemilu e. Komisi Penyiaran Jawaban :D



15. Sekretariat Panwaslu Kecamatan dipimpin oleh: a. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan b. Ketua Panwaslu Kecamatan c. Anggota Panwaslu Kecamatan d. Sekretariat Jenderal Bawaslu e. Benar semua Jawaban :A 16. Partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dibawah ini, kecuali: a. Relawan Pengawas Pemilu b. Pendidikan Politik bagi pemilih c. Survei atau jejak pendapat tentang pemilihan d. Perhitungan cepat hasil pemilihan e. Melaksanakan Pemutakhiran Daftar Pemilih Jawaban :E 17. Pengawasan Pemilu dilaksanakan dengan menggunakan strategi: a. Pencegahan dan Penindakan b. Penentuan titik rawan c. Penentuan fokus pengawasan d. Pengawasan melekat e. Peringatan Dini Jawaban :A 18. Pencegahan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu difokuskan pada: a. Ketidak tepatan waktu pada proses pelaksanaan setiap tahapan Pemilu sesuai jadwal yang telah ditentukan b. Ketidak benaran dan ketidak absahan data maupun dokumen yang dipersyaratkan atau yang wajib diserahkan pada setiap tahapan Pemilu c. Ketidak patuhan terhadap larangan pada setiap tahapan Pemilu



d. Perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu e. Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan pidana pemilu Jawaban :A 19. Pengawas Pemilu perlu melakukan identifikasi dan pemetaan potensi rawan pelanggaran pengawasan Pemilu, pada tahapan: a. Tahapan Pemutakhiran data pemilih b. Tahapan Kampanye c. Semua Tahapan d. Tahapan Pemungutan Suara e. Tahapan Pencalonan Jawaban :C 20. Pencegahan pelanggaran dapat dilakukan oleh Pengawas Pemilu melalui beberapahal berikut: a. Penguatan koordinasi antar lembaga dalam mencegah terjadinya pelanggaran b. Peningkatan kerjasama antar lembaga c. Peningkatan transparansi pelaksanaan Pemilu d. Peningkatan pelaksanaan Pemilu e. Semua benar akuntabilitas Jawaban :E 21. Hasil kegiatan pengawasan Pengawas Pemilu dituangkan dalam: a. Formulir Model A b. Formulir Model B c. Formulir model C d. Formulir Model D e. Formulir Model B dan C Jawaban :A 22. Potensi kerawanan dalam pendaftaran pemilih, kecuali: a. Pemilih Ganda



b. Pemilih berumur 17 tahun c. Pemilih fiktif d. Anggota Polri aktif e. Anggota TNI aktif Jawaban :B 23. Fokus pengawasan dalam pelaksanaan tahapan pendaftaran pemilih yang paling tepat adalah: a. Akurasi data pemilih b. Pelibatan RW c. Pelibatan RT d. Pelibatan tokoh masyarakat e. Akurasi data penduduk Jawaban :A 24. Pemilihan Umum dilaksanakan pada a. 15 April 2019 b. 16 April 2019 c. 17 April 2019 d. 18 April 2019 e. 19 April 2019 Tahun 2019 Jawaban :C 25. Di bawah ini merupakan asas-asas penyelenggara pemilu, kecuali: a. Jujur b. Tertib penyelenggara pemilu c. Kepentingan umum d. Ketokohan e. Profesional Jawaban :D



26. Pancasila sebagai intisari dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan pengertian pancasila sebagai: a. Ideologi terbuka b. Sumber dari segala sumber hukum c. Dasar Negara d. Pandangan hidup e. Benar semua Jawaban :D 27. Sidang BPUPKI I diselenggarakan di Jakarta yang membicarakan: a. Dasar filsafat negara Indonesia merdeka b. Lagu kebangsaan Indonesia Raya c. Rancangan UUD d. Pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia Jawaban :D 27. Sidang BPUPKI I diselenggarakan di Jakarta yang membicarakan: a. Dasar filsafat negara Indonesia merdeka b. Lagu kebangsaan Indonesia Raya c. Rancangan UUD d. Pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia e. Benar semua Jawaban :A



28. Berikut ini yang tidak termasuk nilai dasar Pancasila adalah: a. Nilai Ketuhanan b. Nilai Keadilan c. Nilai Kemanusiaan d. Nilai Keteladanan e. Benar semua Jawaban :D



29. Di negara demokrasi, Konstitusi atau Undang-undang Dasar berfungsi sebagai sarana: a. Membatasi kekuasaan lembagalembaga negara b. Menentukan kekuasaan lembagalembaga negara c. Menjamin hak-hak asasi warga negara d. Semua jawaban a, b dan c di atas benar e. Membatasi hak politik warga negara Jawaban :D 30. Keunggulan dan kelebihan prinsip ajaran Pancasila jika dibandingkan dengan ajaran lain adalah: a. Kewajiban terhadap lingkungan dirasakan lebih besar b. Keberhasilan Indonesia dalam pembangunan c. Konsekuen dengan pelaksanaan politik luar negeri d. Dapat menghimpun potensi bangsa dengan baik e. Benar semua Jawaban :D 31. Contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila sesuai sila ke tiga yaitu: a. Menyelesaikan permasalahan dan perbedaan melalui musyawarah b. Selalu ikut mewujudkan perdamaian dunia lewat hubungan kerja sama dengan bangsa lain c. Saling menghargai d. Suka tolong menolong e. Benar semua Jawaban :B 32. Bagi bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika merupakan: a. Pengakuan adanya keragaman b. Lambang kedaulatan negara c. Lambang identitas negara



d. Semboyan bangsa e. Benar semua Jawaban :B 33. UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran berikut, kecuali: a. Persatuan b. Internasionalisme c. Keadilan Sosial d. Ketuhanan yang Maha Esa e. Benar semua Jawaban :A 34. Nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari disebut juga: a. Nilai dasar b. Nilai Fleksibilitas c. Nilai Instrumental d. Nilai Perjuangan e. Benar semua awaban :D 35. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dilaksanakan alas dasar: a. Hadiah Jepang b. Kesepakatan sekutu tentang Indonesia c. Realisasi Sumpah Pemuda 1928 d. Kebulatan tekad founding fathers e. Benar semua Jawaban :D 36. Hampir semua pegawai di kantor instansi Budi meminta uang tanda terimakasih atas pengurusan surat tertentu. Padahal menurut peraturan kantor, hal itu tidak diperbolehkan, maka saya: a. Ikut melakukannya karena rekanrekan kantor juga melakukannya



c. Realisasi Sumpah Pemuda 1928 d. Kebulatan tekad founding fathers e. Benar semua Jawaban :D 37. Anda adalah seorang apoteker yang bekerja di apotek. Suatu ketika ada seorang pembeli yang ingin membeli obat-obatan tertentu yang harus menggunakan resep dokter karena bisa membahayakan kesehatan. Namun dia tidak mempunyai resep itu, dan memaksa ingin membelinya. Bahkan dia memberikan sejumlah uang kepada Anda agar mau memberikan obat tersebut. Apa yang sebaiknya Anda lakukan: a. Saya memberikan obat tersebut kepadanya, toh tak ada yang tahu b. Saya ragu-ragu keputusan apa yang saya ambil c. Saya berkonsultasi kepada rekan sejawat dulu d. Saya menolaknya dengan mantap e. Benar semua Jawaban :D 38. Dalam suatu pertemuan atau rapat, teman Anda melakukan kecurangan absensi. Yang Anda lakukan adalah: a. Membiarkannya saja b. Melaporkannya pada pimpinan/ketua rapat c. Memberitahukan pada teman terdekat d. Diam saja pura-pura tidak lihat e. Benar semua Jawaban :B 39. Anda diminta oleh Direktur perusahaan untuk menjadi ketua sekaligus penanggungjawab sebuah tim di kantor Anda, padahal Anda merasa belum pantas sebab masih ada manajer yang Anda anggap mampu. Sikap yang harus Anda lakukan adalah: . Menolak permintaan direktur tersebut b. Mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran/masukan dari manajer Anda c. Menerima permintaan tersebut dengan senang hati d. Menolak permintaan dan mengusulkan manajer Anda saja kepada Direktur



e. Benar semua Jawaban :B 40. Seorang staf HRD (SDM) di sebuah instansi menawarkan kepada Anda bahwa Anda bisa diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Namun Anda dimintai sejumlah dana agar proses tersebut berjalan lancar. Sikap Anda adalah: a. Memberikan dana tersebut asal Anda bisa bekerja di perusahaan itu b. Menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik/ikut seleksi c. Mempertimbangkan tawaran itu d. Melaporkan ulah HRD itu kepada pimpinan perusahaan e. Benar semua Jawaban :B 41. Sebagian rekan Anda pulang lebih awal sekitar 30 menit dari jadwal kantor. Sikap Anda: a. Ikut pulang saja b. Membiarkan mereka pulang dulu karena pekerjaan Anda belum selesai c. Tetap pulang sesuai jadwal yang ditetapkan d. Segera menyelesaikan pekerjaan dan menyusul pulang e. Benar semua Jawaban :C 42. Dalam suatu diskusi, pendapat Anda ditolak oleh atasan. Maka sikap Anda adalah: a. Menerima dengan tenang b. Tidak terima dan minta penjelasan atasan c. Kecewa dan lain kali tidak akan menyampaikan pendapat lagi d. Menerima dan minta penjelasan kenapa pendapat itu ditolak e. Benar semua Jawaban :D 43. Anda adalah seorang kepala instansi yang cukup bergengsi. Suatu ketika ada teman akrab Anda datang dan meminta bantuan pada Anda agar menerima anaknya bekerja di instansi Anda tanpa melalui tes. Rekan karib Anda tersebut bersedia memberikan jaminan sejumlah uang dan fasilitas. Apa yang akan Anda lakukan:



a. Menerima tawaran itu tanpa jaminan sebab dia sahabat karib Anda b. Basa-basi dulu lalu menerimanya karena tidak enak pada teman c. Menolaknya mentah-mentah d. Menolaknya secara halus dan menyarankan agar anak rekan Anda mengikuti seleksi seperti lainnya e. Benar semua Jawaban :D 44. Di suatu supermarket, Anda melihat seorang kasir yang melakukan kecurangan terhadap pembeli tunanetra. Yang sebaiknya Anda lakukan adalah: a. membiarkannya b. Menegur dan mengingatkan kasir agar tidak berlaku curang c. Cuek saja karena bukan urusan Anda d. Memberitahukan pada pembeli bahwa ia dicurangi e. Melaporkan kasir pada atasan/pemilik supermarket Jawaban :B 45. Sebuah organisasi sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan (kerugian atau defisit yang cukup besar). Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah: a. Saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan tidak ingin ikut campur masalah keuangan. b. Seharusnya pimpinan puncak dapat menindak tegas yang terlibat dalam masalah ini c. Tidak mempersoalkan masalah tersebut karena bukan bagian tugas saya d. Perlu menjelaskan permasalahan kondisi keuangan perusahaan kepada seluruh jajaran organisasi agar dapat mengevaluasi kembali rencana pembelanjaan Jawaban :D 46. Berapa jumlah provinsi di indonesia saat ini: a. 32 b. 33 c. 34 d. 35 e. 36 Jawaban :C 47. Berapa jumlah anggota Bawaslu RI: a. 3 Orang b. 4 Orang c. 5 Orang d. 6 Orang e. 7Orang



Jawaban :C 48. Landasan konstitusional hukum tata pemerintahan Indonesia adalah: a. UUD 1945 b. Pembukaan UUD 1945 c. Pancasila d. Proklamasi 17 Agustus 1945 e. Benar semua Jawaban :A 49. Rumusan Pancasila terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan tanggal: a. 15 agustus 1945 b. 16 Agustus 1945 c. 17 Agustus 1945 d. 18 Agustus 1945 e. 19 Agustus 1945 Jawaban :C 50. Berikut ini yang tidak termasuk dalm 4 pilar kebangsaan adalah: a. Pancasila b. Bhineka Tunggal Ika Jawaban :C 50. Berikut ini yang tidak termasuk dalm 4 pilar kebangsaan adalah: a. Pancasila b. Bhineka Tunggal Ika



1. Pengaturan jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berasal dari setiap provinsi di Indonesia diatur dalam Pasal 22C UUD Tahun 1945. A. Benar B. Salah Jawaban: A, Petunjuk: Pasal 22C ayat (1) UUD 1945



2. Keuangan Partai Politik dapat bersumber pada Iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, hibah pendiri Partai Politik, BUMN/ BUMD dan bantuan keuangan dari APBD/APBN CONTOH LATIHAN SOAL CAT PANWASCAM 2022 1.Salah satu persyaratan Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil walikota adalah; a.Memperoleh akriditasi dari Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya b.Mempunyai kantor tetap sampai ke tingkat kecamatan c.Memiliki kepengurusan sampai ke tingkat kecamatan d.Terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham e.Bersifat independent Jawaban: e 2.Idealnya Pemilu berfungsi sebagai: 1. Mekanisme seleksi pemimpin, 2. Sarana penilaian prestasi pemerintah dan pertanggungjawabannya kepada rakyat, 3. Prosedur penggantian kepemimpinan dan resolusi konflik secara damai, 4. Indikator untuk mengetahui peta kekuataan politik, dan 5. Saluran akses ke kekuasaan. Agar pemilu dapat terwujud secara ideal dibutuhkan beberapa persyaratan. Dibawah ini yang bukan merupakan persyaratan dalam mewujudkan pemilu yang ideal adalah: a.Adanya kebebasan untuk memilih b.Adanya pemerataan bobot suara semua rakyat c.Adanya Lembaga pengawas pemilu yang mandiri d.Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan e.Adanya prosedur pencoblosan dan penghitungan surat suara serta pelaporan hasil penghitungan suara secara akurat Jawaban: d 3.Keterwakilan perempuan sekurangnya 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD untuk pertama kalinya diterapkan pada pemilu… a.1997 b.1999



c.2004 d.2009 e.2014 Jawaban: c 4.Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem… a.Suara terbanyak b.Proporsional terbuka c.Distrik berwakil banyak d.First past the post e.List proportional representation Jawaban: c 5.Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD dilaksanakan dengan system… a.Suara terbanyak b.Proporsional terbuka c.Distrik berwakil banyak d.First past the post e.List proportional representation Jawaban: b 6.Tahapan penyelenggaraan pemungutan suara. a.25 b.22 c.20 d.18 e.12 Jawaban: c



Pemilu



dimulai



paling



lambat..…bulan



sebelum



hari



7.Menurut pasal 350 UU No.7 Tahun 2017 dan pasal 87 UU No.8 Tahun 2015, jumlah pemilih untuk pemilu dan pemilihan di setiap TPS ditetapkan paling banyak…..orang. a.300 dan 250 b.500 dan 300 c.300 dan 500 d.500 dan 800 e.800 dan 500 Jawaban: d ,maksimal 500 untuk Pemilu dan maksimal 800 untuk pemilihan serentak 8.Pemberhentian Anggota KPU dan Bawaslu secara administratif dilakukan oleh: a.Pengadilan b.Mendagri c.DKPP d.DPR e.Presiden Jawaban: e 9.Peserta pemilihan dalam hal ini pasangan calon dapat diperbolehkan melaksanakan kampanye pada waktu: a.Sejak ditetapkan sebagai pasangan calon hingga dimulai hari tenang b.3 hari sejak penetapan pasangan calon hingga dimulai masa tenang c.5 bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara d.14 hari sebelum dimulainya masa tenang e.21 hari sebelum dimulainya masa tenang Jawaban: b 10.Calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota pada pemilu 2009 ditetapkan berdasarkan calon yang….. a.Berada di nomor urut 1 dalam daftar calon b.Memperoleh suara terbanyak berdasarkan urutan di daftar calon c.Memperoleh suara minimal 30% dari bilangan pembagi pemilih



d.Memperoleh suara melebihi bilangan pembagi pemilih yang ditetapkan e.Memperoleh suara sama dengan bilangan pembagi pemilih yang ditetapkan Jawaban: b 11.Hari yang dimaksud dalam penanganan pelanggaran pemilihan adalah: a.Hari nasional b.Hari kalender c.Hari khusus d.Hari kerja e.Hari libur Jawaban: b 12.Daerah pemilihan untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah….. a.Desa/kelurahan atau gabungan desa/kelurahan b.Gabungan desa/kelurahan dan kecamatan c.Kecamatan, atau gabungan kecamatan d.Kabupaten, atau gabungan kabupaten e.Kota, atau gabungan kota Jawaban: c 13.Putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan calon perseorangan untuk ikut serta dalam Pemilihan kepala daerah adalah: a.Putusan MK No. 5/PUU-V/2007 b.Putusan MK No. 6/PUU-V/2007 c.Putusan MK No. 7/PUU-V/2007 d.Putusan MK No. 8/PUU-V/2007 e.Putusan MK No. 9/PUU-V/2007 Jawaban: a 14.Berapa jumlah Partai Politik peserta Pemilu pada Pemilu 2004?



a.48 b.38 c.24 d.16 e.12 Jawaban: c. 24 Partai namun hanya 17 Partai yang lolos ke Senayan 15.Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis, tercantum dalam….. a.UUD 1945 Pasal 18 ayat 4 b.UUD 1945 Pasal 18 ayat 1 c.UUD 1945 Pasal 22 ayat 1 d.UUD 1945 Pasal 22E ayat 1 e.UUD 1945 Pasal 22E ayat 4 Jawaban: a 16.Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPS dalam wilayah kerja PPK, wajib ditandatangani oleh: a.Ketua PPS dan Ketua PPK b.Ketua PPK dan seluruh anggota c.Ketua PPK dan seluruh anggota serta saksi calon yang hadir dan bersedia tanda tangan d.Paling sedikit 2 orang anggota PPK serta saksi calon yang hadir yang bersedia tanda tangan e.Paling sedikit 4 orang anggota PPK serta saksi calon yang hadir dan bersedia tanda tangan Jawaban: c 17.Berdasarkan UU No 10 Tahun 2016 Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurangkurangnya…..dari jumlah kursi DPRD atau….. dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. a.15% dan 15% b.15% dan 20%



c.20% dan 15% d.20% dan 25% e.25% dan 20% Jawaban : d 18.Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12 juta jiwa harus didukung sekurang-kurangnya …. dari jumlah penduduk. a. 10% b. 8,5% c. 7,5% d. 6,5% e. 6%  Jawaban: d. 6,5% . UU No 10 2016 pasal 41 ayat 1 19.Tugas KPU Kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, kecuali: a.Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan b.Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya c.Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu kabupaten/kota d.Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kotae.Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Jawaban: d 20.Di bawah ini yang merupakan kewenangan KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Pemilu adalah: a.Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan b.Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya



c.Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu kabupaten/kota  d.Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota e.Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya Jawaban: e 21.Pernyataan berikut yang paling tepat. UU Nomor 7 tahun 2017 tentang… a.Pemilu b.Pemilihan Umum c.Pemilu Presiden, DPR, DPD dan DPRD d.Pemilihan Umum Presiden, DPR, DPD dan DPRD e.Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawaban: b 22.Hari yang dimaksud dalam penanganan pelanggaran Pemilu adalah… a.Hari Nasional b.Hari Kalender c.Hari Khusus d.Hari Kerja e.Hari Libur Jawaban; d 23.Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih adalah…. a.Sudah/pernah kawin b.Sudah berumur 17 tahun c.Sudah berumur 17 tahun atau sudah/pernah kawin d.Sudah berumur 17 tahun atau sudah lulus SLTA/sederajat e.Sudah berumur 17 tahun dan tidak pernah menjadi tahanan politik



Jawaban: c 24.Pernyataan berikut yang paling tepat adalah untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus….. a.Menjadi anggota parpol b.Terdaftar sebagai pemilih c.Bukan anggota TNI/Polri d.Sudah pernah memilih pada pemilu sebelumnya e.Memiliki kartu keluarga atau kartu identitas lainnya Jawaban: b 25.Berapa lama masa kerja PPK? a.PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah pemungutan suara b.PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara c.PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/kota paling lambat 8 bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah pemungutan suara .PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/kota paling lambat 8 bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara e.PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/kota paling lambat 10 bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara Jawaban: b 26.Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu susulan, dan pemilu lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat berapa bulan setelah pemungutan suara?... a.1 bulan b.2 bulan c.3 bulan d.4 bulan e.5 bulan



Jawaban: b 27.Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri, maka: a.Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan dapat mengusulkan calon pengganti b.Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti c.Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan didiskualifikasi d.Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan bisa saja mengganti dengan membuat surat pernyataan e.Partai politik boleh saja mengusulkan Kembali Jawaban: b 28.Sebelum UU no 7 tahun 2017 berlaku, penyelenggara pemilu diatur dalam undangundang….. a.UU Nomor 22 tahun 2007 b.UU Nomor 8 tahun 2012 c.UU Nomor 12 tahun 2003 d.UU Nomor 15 tahun 2011 e.UU Nomor 2 tahun 2011 Jawaban: d 29.Institusi apakah yang berwenang untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu kabupaten/kota terhadap tindak pidana pemilihan serentak? a.Polri sesuai tingkatannya b.Komisi pemilihan umum c.Kejaksaan Negeri d.Pengadilan Negeri e.Pengadilan Tinggi Jawaban: a



30.Pemilihan lanjutan dapat direkomendasikan dalam hal terjadi kondisi berikut: a.Bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan b.Gangguan yang menyebabkan Sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan c.Jumlah surat suara yang tidak sah lebih banyak dibandingkan jumlah surat suara yang sah d.Jumlah pemilih yang hadir memberikan suara tidak mencapai 25% e.Tidak ada calon yang memperoleh suara 30% atau lebih Jawaban: b, UU no 7 tahun 2017 pasal 431 ayat 1 Itulah kumpulan contoh Soal terbaru Tes Tertulis atau Cat untuk Panwascam 2022, jika anda menemukan jawaban yang tidak sesuai, anda bisa mencari jawaban yang tepat dari UndangUndang no 7 tahun 2017 tentang Pemilu atau dari Undang-undang lainnya.



Berikut ini adalah kumpulan soal latihan yang bisa digunakan sebagai bahan belajar untuk mengikuti tes tertulis atau CAT Panwascam 2022.



A. Benar B. Salah Jawaban: B, Petunjuk: Pasal 34 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. 3. Yang tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah sesuai UUD1945: A. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; B. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; C. Memutus pembubaran partai politik D. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan kepala daerah



E. Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jawaban: D, Petunjuk: Pasal 24C UUD Tahun 1945 4. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak secara nasional akan dilaksanakan pada bulan November tahun 2024. A. Benar B. Salah Jawaban: A, Petunjuk: Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 8 Tahun 2015 5. Partai Politik dalam melakukan rekrutmen politik harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, kecuali: A. Memperhatikan keterwakilan 30 % perempuan B. Melakukan rekrutmen sesuai AD dan ART C. Melakukan rekrutmen secara terbuka D. Melakukan rekrutmen secara demokratis E. Mengutamakan WNI yang memiliki popularitas tinggi Jawaban: E, Petunjuk: Pasal 29 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik 6. Jumlah partai politik lokal Aceh yang ditetapkan sebagai peserta pemilu tahun 2019 adalah 4 (empat) partai, kecuali: a. Partai Aceh (PA) b. Partai SIRA c. Partai Daerah Aceh (PDA) d. Partai Nasional Aceh e. Partai Nanggroe Aceh (PNA) Jawaban: d



7. Sesuai UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politikjo UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang dimaksud dengan pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak pilih setiap warga negara. A. Benar B. Salah Jawaban: B , Petunjuk: Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 2 Tahun 2011 B. Salah Jawaban: B , Petunjuk: Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 2 Tahun 2011 C. Pasal 22E D. Pasal 22C E. Pasal 20 Jawaban: C, Petunjuk: Pasal 22E ayat (3) UUD Tahun 1945 9. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah salah satu kewajiban dari Partai Politik. A. Benar B. Salah Jawaban : B, Petunjuk: Pasal 12 dan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 10. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 mengatur tentang asas Pemilu yang dilaksanakan secara langsung oleh pemilih tanpa perantara, pengaturan periodesiasi pelaksanaan Pemilu, KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, pengaturan asas Pemilu secara bebas sesuai pilihan sendiri tanpa intimidasi dan Pengaturan asas Pemilu yang memastikan kerahasiaan pilihan pemilih. A. Benar B. Salah  Jawaban : B, Petunjuk: Pasal 22E UUD Tahun 1945 11. Keterwakilan perempuan sekurangnya 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD untuk pertama kalinya diterapkan pada pemilu… a. 1997 b. 1999 c. 2004



d. 2009 e. 2014 Jawaban: c 12. Sidang BPUPKI I diselenggarakan di Jakarta yang membicarakan: A. Dasar filsafat negara Indonesia merdeka B. Lagu kebangsaan Indonesia Raya C. Rancangn UUD D. Pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia  E. Benar semua Jawaban: A 13. UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran berikut, kecuali: a. Persatuan b. Internasionalisme c. Keadilan Sosial d. Ketuhanan yang Maha Esa e. Benar semua Jawaban : a 14. Nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari disebut juga: a. Nilai dasar b. Nilai Fleksibilitas c. Nilai Instrumental d. Nilai Perjuangan e. Benar semua Jawaban: d 15. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dilaksanakan alas dasar: a. Hadiah Jepang



b. Kesepakatan sekutu tentang Indonesia c. Realisasi Sumpah Pemuda 1928 d. Kebulatan tekad founding fathers e. Benar semua Jawaban: d 16. Berapa jumlah provinsi di indonesia saat ini: a. 34 b. 36 c. 37 d. 35 e. 33 Jawaban: c 17. Berapa jumlah anggota Bawaslu RI: a. 3 Orang b. 4 Orang c. 5 Orang d. 6 Orang e. 7 Orang Jawaban: c 18. Landasan pemerintahan Indonesia adalah: a. UUD 1945 b. Pembukaan UUD 1945 c. Pancasila d. Proklamasi 17 Agustus 1945 e. Benar semua Jawaban:  a



19. Rumusan Pancasila terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal: a. 15 agustus 1945 b. 16 Agustus 1945 c. 17 Agustus 1945  d. 18 Agustus 1945 e. 19 Agustus 1945 Jawaban: d 20. Berikut ini yang tidak termasuk dalm 4 pilar kebangsaan adalah: a. Pancasila b. Bhineka Tunggal Ika c. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat indonesia d. Undang-Undang 1945 e. Benar semua Jawaban: c b. Bhineka Tunggal Ika c. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat indonesia d. Undang-Undang 1945 e. Benar semua Jawaban: c 21. Dalam suatu pertemuan atau rapat, teman Anda melakukan kecurangan absensi. Yang Anda lakukan adalah: a. Membiarkannya saja b. Melaporkannya pada pimpinan/ketua rapat c. Memberitahukan pada teman terdekat d. Diam saja pura-pura tidak lihat e. Benar semua



Jawaban: b 22. Contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila sesuai sila ke tiga yaitu: a. Menyelesaikan permasalahan dan perbedaan melalui musyawarah b. Selalu ikut mewujudkan perdamaian dunia lewat hubungan kerja sama dengan bangsa lain c. Saling menghargai d. Suka tolong menolong e. Benar semua Jawaban: b 23. Bagi bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika merupakan: a. Pengakuan adanya keragaman b. Lambang kedaulatan negara c. Lambang identitas negara  d. Semboyan bangsa e. Benar semua Jawaban: b 24. Pancasila sebagai intisari dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan pengertian pancasila sebagai: a. Ideologi terbuka b. Sumber dari segala sumber hukum c. Dasar Negara d. Pandangan hidup e. Benar semua Jawaban: d  25. Berdasarkan Undang-undang, dalam menyampaikan laporan kinerja dan pengawasan penyelenggaraan pemilihan, Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kegiatan pengawasan secara periodik kepada Bawaslu Provinsi pada setiap : a. tahapan pemilihan



b. bulan c. triwulan d. caturwulan Jawaban: a 26. Sebelum tahun 2004 Presiden Republik Indonesia dipilih oleh .... a. Rakyat b. MPR c. DPR d. MA Jawaban: b 27. Tahap kedua Pemilu tahun 1955 diselenggarakan untuk memilih anggota .... a. DPR b. DPD c. Presiden d. Konstituante Jawaban: d  28. Permasalahan pada perlaksanaan pemilu 1955 di Indonesia antara lain terjadinya .... a. Pelanggaran hak asasi manusia. b. Kasus money politics c. Perpecahan ideologi di kalangan masyarakat  d. Konflik dalam penyelenggaraan kampanye e. Benar semua Jawaban: c 29. Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan dapat memberikan penuntun dalam mencapai kebahagian lahir dan batin dalam masyarakat yang beragam, merupakan hakikat Pancasila sebagai ...... a. Dasar Negara



b. Pandangan hidup bangsa c. Idiologi bangsa d. Kepribadian bangsa Indonesia e. Pedoman bangsa Jawaban: b 30. Selain dalam TAP MPRS XX/MPRS/1966, pernyataan Pancasila sebagai dasar negara dapat ditemukan dalam ........ a. Inpres No. 12/1971 b. Inpres No. 12/1970 c. Inpres No. 12/1969 d. Inpres No. 12/1968 Jawaban: d



1. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan yang meliputi:



A. Pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap; B. Pelaksanaan Kampanye; C. Perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya; D. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilihan; E. Penyampaian surat suara dari TPS sampai ke PPK; F. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS; dan G. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan.



2. Mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota; 3. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a; 4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti; 5. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang; 6. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; 7. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan; dan 8. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.



Pasal 34 Dalam Pemilihan, Panwas Kecamatan wajib: 1. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; 2. Menyampaikan laporan kepada Panwas Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan; 3. Menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya kepada Panwas Kabupaten/Kota;



4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwas Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan di tingkat Kecamatan; dan 5. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.



1. Struktur Organisasi Hafalkan tentang nama ketua organisasi masing-masing, dari tingkat pusat hingga bawah. 2. Pahami apa saja tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan. 3. Pahami Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 105-107 2. Pahami apa saja tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan. 3. Pahami Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 105-107