Latihan Soal SKB Auditor Part II [PDF]

Citation preview

LATIHAN SOAL SKB AUDITOR AHLI PERTAMA (PART I) 51. Batas pengambilan risiko yang dapat diterima dari variasi relative pada pencapaian tujuandalam tingkat toleransi yang diperkenankan dalam konteks organisasi secara keseluruhandikenal dengan istilah apa? a. Risk taker b. Risk avoidance c. Risk appetite d. Risk tole rance e. Risk lo v er 52. Sebuah institusi pemerintah dalam menangani risiko kebakaran menerapkan upayapemasangan alat pemadam kebakaran dan memasang petunjuk evakuasi saat kebakaran.Tindakan ini merupakan bentuk opsi penanganan risiko: a. Mengurangi frekuensi risiko b. Mengurangi konsekuensi risiko c. Membagi risiko d. Menerima risiko e. Tidak ada jawaban yang benar 53. Definisi pengendalian intern menurut COSO sebagai berikut : a. Suatu proses yang hanya dipengaruhi dewan komisaris suatu entitas, dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkaitan dengan pencapaian tujuan b. Suatu proses yang tidak dipengaruhi dewan komisaris suatu entitas, dan hanya personil lainnya, dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkaitan dengan pencapaian tujuan c. Suatu proses yang tidak dipengaruhi dewan komisaris suatu entitas, manajemen, dan personil lainnya, dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkaitan dengan pencapaian tujuan d. Suatu proses yang dipengaruhi dewan komisaris suatu entitas, manajemen, dan personil lainnya, dirancang untuk tidak menyediakan keyakinan yang memadai berkaitan dengan pencapaian tujuan e. Suatu proses yang dipengaruhi dewan komisaris suatu entitas, manajemen, dan personil lainnya, dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai dan tidak berkaitan dengan pencapaian tujuan 54. Unsur-unsur pengendalian intern adalah sebagai berikut : a. Lingkungan Pengendalian dan Aktivitas Pengendalian b. Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, dan Aktivitas Pengendalian c. Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan d. Penilaian risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi e. Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan



55. Pengendalian prevention digambarkan sebagai kegiatan pengendalian yang bertujuan : a. Meningkatkan probabilitas b. Mengurangi probabilitas c. Meningkatkan dampak kerugian yang mungkin terjadi d. Mengurangi dampak kerugian yang mungkin terjadi e. Meningkatkan probabilitas dan mengurangi dampak 56. Pengendalian mitigation digambarkan sebagai kegiatan pengendalian yang bertujuan: a. Meningkatkan probabilitas b. Mengurangi probabilitas c. Meningkatkan dampak d. Mengurangi dampak kerugian yang mungkin terjadi e. Meningkatkan probabilitas dan mengurangi dampak 57. Agar Kegiatan pengendalian menjadi efektif, maka harus memenuhi kriteria sebagai berikut ini : a. Pengendalian yang tepat pada tempat yang tepat dan terhadap risiko terkait b. Sesuai dengan rencana organisasi yang ditetapkan c. Memperhatikan biaya dan manfaatnya d. Bersifat komprehensif, logis, dan berhubungan langsung dengan tujuan pengendalian e. Semua benar 58. Data yang telah diolah, yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangkapenyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah disebut : a. Informasi b. Komunikasi c. P e s an d. Informan e. Komunikan 59. Peraturan yang mengatur bahwa setiap pimpinan instansi pemerintah menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) adalah: a. Perpres No. 192 tahun 2014 b. PP no. 60 tahun 2008 c. UU no. 17 tahun 2004 d. UU n0. 15 tahun 2004 60. Untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi, diperlukan APIP yang efektif salah satunya dalamwujud assurance activities. Yang dimaksud dengan assurance activities adalah: a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah c. Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah d. Setiap tindakan yang diambil oleh manajemen dan pihak-pihak lain untuk mengelola risiko dan meningkatkan kemungkinan bahwa sasaran yang ditetapkan akan dapat dicapai



61. Pernyataan yang tidak sesuai dengan peran audit internal pada pola proses auditing modernadalah ... a. Memberikan input untuk perbaikan atas sistem yang telah ada b. Memiliki kemampuan untuk merekomendasikan pemecahan masalah (problem solver) c. Sebagai katalisator yaitu memberikan jasa kepada manajemen melalui saran-saran yang bersifat konstruktif yang dapat diaplikasikan bagi perkembangan perusahaan d. Ikut serta dalam kegiatan operasional, namun tidak bertanggung jawab dalam meningkatkan kinerja perusahaan melalui rekomendasi yang disampaikan kepada manajemen operasional 62. Asas-asas umum penyelenggaraan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, adalah sebagaiberikut: a. Asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, dan asas kepentingan hukum b. Asas kepentingan umum, asas keterbukaan, dan asas proposionalitas c. Asas profesionalitas, asas integritas, dan asas akuntabilitas d. Asas akuntabilitas, asas transparansi, dan asas keterbukaan e. Tidak ada jawaban yang benar 63. Asas-asas umum penyelenggaraan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, adalah asaskepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asasketerbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Yang dimaksuddengan asas tertib penyelenggaraan negara adalah... a. Menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara b. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara c. Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara d. Mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara e. Mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 64. Asas-asas umum penyelenggaraan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, adalah asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asasketerbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Yang dimaksuddengan asas keterbukaan adalah... a. Mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif b. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara c. Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara d. Mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara e. Mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku



65. Asas-asas umum penyelenggaraan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, adalah asaskepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asasketerbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Yang dimaksuddengan asas profesionalitas adalah... a. Mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif b. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara c. Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara d. Mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara e. Mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku 66. Empat fungsi pokok manajemen yang menjadi cakupan manajemen pemerintahan adalahsebagai berikut, kecuali: a. Perencanaan b. Pengorganisasian c. Pelaksanaan d. Pengevaluasian e. Pengendalian 67. Dalam tataran praktis, wujud nyata penerapan ditetapkannyaperaturan berikut, kecuali: a. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/1999 b. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/8/2003 c. UU Nomor 17 Tahun 2003 d. Instuksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 e. Semua jawaban benar



akuntabilitas



di



Indonesia



adalah



68. Berikut merupakan lembaga-lembaga yang diatur hubungan keuangannya dengan pemerintahpusat melalui UU Nomor 17 Tahun 2003: a. Pemerintah daerah b. Pemerintah asing dan badan/lembaga asing c. Bank sentral d. Perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat e. Semua pilihan jawaban benar 69. Asas dalam pengelolaan keuangan negara adalah; asas tahunan, asas universalitas, asaskesatuan, asas spesialitas, asas aku ntabilitas, asas profesionalitas, asas proporsionalitas, asasketerbukaan, asas pemeriksaan keuangan. Asas yang mempertahankan hak budget dari dewansecara lengkap, dalam arti semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran merupakan: a. Asas universalitas b. Asas tahunan c. Asas proporsionalitas d. Asas kesatuan e. Asas spesialitas 70. Penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah melalui pengalokasian sebagian danaAPBN kepada daerah dalam bentuk dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri atas, kecuali: a. Dana Alokasi Umum b. Dana Alokasi Khusus c. Dana Bagi Hasil d. Dana Otonomi Derah e. Dana penyesuaian



71. Yang dimaksud dengan Dana Alokasi Umum adalah... a. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatankhusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional b. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi c. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu dan dari beberapa sumber d. Dana yang diberikan khusus kepada daerah tertentu saja e. Tidak ada jawaban yang benar 72. Yang dimaksud dengan Dana Alokasi Khusus adalah... a. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatankhusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional b. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi c. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu dan dari beberapa sumber d. Dana yang diberikan khusus kepada daerah tertentu saja e. Tidak ada jawaban yang benar 73. Dalam penugasan umum terdapat dua pejabat atau subjek pengurusan, yang disebut otorisatordan ordonator. Berikut merupakan pernyataan yang tepat terkait otorisator dan ordonator: a. Ordonator adalah pejabat yang memperoleh pelimpahan wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan/atau pengeluaran negara sedangkan otorisator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada K/L b. Otorisator bertugas menerbitkan SPM dan/atau surat penagihan sedangkan ordonator tidak dapat menerbitkan hal tersebut c. Ordonator dibedakan menjadi dua yaitu ordonator bersifat luas/umum dan ordonator bersifat sem pit/khusus, sedang kan otorisator tidak d ibedakan sesuai klasifikasi tersebut d. Otorisator adalah pejabat yang memperoleh pelimpahan wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan/atau pengeluaran negara sedangkan ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada K/L e. Tidak ada jawaban yang benar 74. Dari lima tahapan dalam siklus APBN, pemerintah menjalankan tiga tahapan yaitu : a. Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban b. Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pemeriksaan c. Penetapan, Perencanaan, dan Pertanggungjawaban d. Penetapan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban e. Penetapan, Perencanaan, dan Pelaksanaan



75. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakanbahwa Surat Perintah Kerja digunakan untuk pengadaan jasa konsultasi dengan nilai sampaidengan... a. 10.000.000 b. 50.000.000 c. 200.000.000 d. 250.000.000 e. 300.000.000 76. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakanbahwa Bukti Pembelian digunakan untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai sampaidengan... a. 10.000.000 b. 50.000.000 c. 200.000.000 d. 250.000.000 e. 300.000.000 77. Yang termasuk prinsip dasar pengadaan barang/jasa adalah... a. Efisien, Ekonimis, Efektif, Persaingan sehat b. Transparansi, Keterbukaan, Tidak Diskriminatif, Akuntabel c. Ekonomis, Akuntabel, Tidak Diskriminasi d. Keterbukaan, Subjektif, Transparansi, Akuntabel e. Ekonomis, Subjektif, Transparansi, Efisien 78. Pengadaan barang/jasa harus dilaksanakan berdasarkan 7 prinsip-prinsip dasar pengadaanyang dipraktikkan secara internasional yaitu ... a. Efisiensi, efektivitas, persaingan sehat, keterbukaan, mandiri, tidak diskriminasi, akuntabel b. Efisiensi, efektivitas, persaingan sehat, keterbukaan, transparansi, tidak diskriminasi, akuntabel c. Efisiensi, efektivitas, persaingan sehat, mandiri, bebas, tidak diskriminasi, akuntabel d. Efisiensi, efektivitas, bebas, keterbukaan, transparansi, tidak diskriminasi, akuntabel 79. Pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan disebut : a. Opini b . Kesimpulan c . Temuan d . Rekomendasi e . Sosialisasi 80. Kriteria untuk pemberian opini adalah sebagai berikut, kecuali : a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan b. Kecukupan pengetahuan c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan d. Efisiensi anggaran e. Efektivitas sistem pengendalian intern 81. Pos-pos tertentu dalam laporan keuangan tidak mengandung salah saji secara material dan laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar. Pemberian opini terhadap laporan keuangan seperti diatas adalah : a. Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) b. Wajar tanpa pengecualian dengan paragraph penjelas c. Wajar dengan pengecualian (qualified opinion) d. Tidak wajar (adversed opinion) e. Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion)



82. Jika pos-pos laporan keuangan mengandung salah saji material sehingga laporan keuangan secara keseluruhan tidak wajar, diberikan opini jenis : a. Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) b. Wajar tanpa pengecualian dengan paragraph penjelas c. Wajar dengan pengecualian (qualified opinion) d. Tidak wajar (adversed opinion) e. Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) 83. Pemeriksaaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas efektivitas disebut : a. Pemeriksaan keuangan b. Pemeriksaan kinerja c. Pemeriksaan harta d. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu e. Pemeriksaan tanpa tujuan 84. Hasil pemeriksaan kinerja antara lain : a. Tem uan b. Kesimpulan c. Rekomendasi d. Temuan dan kesimpulan e. Temuan, kesimpulan, dan rekomendasi 85. Yang termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah : a. Pemeriksaan keuangan b. Pemeriksaan kinerja c. Pemeriksaan hal lain bersifat keuangan, pemeriksaan atas sistem pengendalian intern, dan pemeriksaan investigative d. Pemeriksaan atas sistem pengendalian intern e. Pemeriksaan investigative