Draf Perbup Kebijakan Akuntansi [PDF]

Citation preview

BUPATI MESUJI PROVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI MESUJI NOMOR TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAGAB BEGAWE CARAN KABUPATEN MESUJI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MESUJI Menimbang



Mengingat



a.



bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, bahwa Badan Layanan Umum Daerah mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah; b. bahwa berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, bahwa dalam penyajian laporan keuangan BLUD diatur dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati; 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara; 5 Undang-undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung; 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 7 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah; 10 Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;



11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum; 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum; 17 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 18 Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 19 Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji; 20 Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang pembengtukan Organisasi Unit teknis Daerah Kabupaten Mesuji Memperhatikan Surat Keputusan Bupati Nomor B/98/I.02/HK/MSJ/2020 : tanggal 18 Januari 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Kabupaten mesuji Sebagai Unit Organisasi khusus yang Menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah. MEMUTUSKAN Menetapkan



PERATURAN BUPATI TEBTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAGAB BEGAWE CARAN KABUPATEN MESUJI



BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji. 2. Kabupaten adalah Kabupaten Mesuji 3. Bupati adalah Bupati Mesuji 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji. 5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Tim TAPD adalah Tim Anggaran Pmerintah kabupaten Mesuji. 6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji. 8. Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Mesuji 9. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji



10.



11. 12. 13.



14.



15. 16. 17,



18. 19.



20. 21. 22. 23. 24. 25.



26.



27.



Badan Layanan Umum Daerah RSUD Ragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Pejabat Pengelola BLUD RSUD adalah pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpinnya. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang melaksanakan satu atau beberapa belanja. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan BLUD. Bendahara Pengeluaran OPD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD. Bendahara Pengeluaran BLUD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang muntuk keperluan belanja BLUD. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan RSUD yang menambah ekuitas dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh RSUD. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional RSUD. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan RSUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Piutang RSUD adalah jumlah uang yang akan diterima oleh RSUD dan/atau hak RSUD sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Utang RSUD adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan selainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi RSUD Ragab Begawe Caram Rekening Kas RSUD adalah rekening tempat penyimpanan uang RSUD



28.



29. 30.



31.



32. 33.



34. 37. 38.



39,



40



41



40,



41



yang dibuka oleh pemimpin RSUD pada bank pemerintah atas persetujuan Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD RSUD. Rencana Strategis RSUD yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, target kinerja dan pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional RSUD. Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan,target kinerja dan anggaran RSUD. Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD yang selanjutnya disingkat DPA-RSUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh RSUD. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi laporan keuangan, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD RSUD. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan. Kerjasama operasi (KSO) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan asset dan atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung resiko usaha tersebut. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian pengikhtiaran transaksi dan kejadian keuangan; Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban RSUD Ragab Begawe Caram terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan perubahan saldo anggaran lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi anggaran RSUD Ragab Begawe Caram secara tersanding yang menunjukkan tingkat capaian target-target yang telah disepakati dalam DPA. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahuntahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan BLUD tentang aset, utang dan ekuitas pada tanggal tertentu. Laporan Operasional/Aktivitas adalah laporan yang menyajikan informasi tentang operasi RSUD Ragab Begawe Caram mengenai sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh RSUD Ragab Begawe Caram . Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiyaan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan yang menyajikan peningkatan maupun penurunan aktiva-aktiva bersih atau kekayaan perusahaan selama periode tertentu yang didasarkan prinsip-prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan.



42.



43.



44. 45. 46. 47.



48. 49.



50. 31.



52. 53.



54.



Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realiasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai. Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat SA BLUD adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mula dari pengumpulan data, pencatatan, pengihtisaran sampai dengan pelaporan keuangan BLUD. Kode rekening adalah daftar buku yang besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan pelaporan keuangan. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama; Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas – batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum; Efisiensi adalah pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau mengunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum Efektif adalah pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar – besarnya. Transparan adalah semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan/atau Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang dan/atau Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. Terbuka adalah Pengadaan barang dan/atau jasa dapat diikuti oleh semua penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan / kriteria ketentuan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas. Bersaing adalah pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantaranya sebanyak mungkin Penyedia Barang / jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa. Akuntabel adalah harus sesuai dengan aturan dan ketentuan terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan Adil / tidak Diskriminatif adalah memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan. BAB II AZAZ PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD RSUD Pasal 2



a.



dalam pelaksanaan kegiatan, BLUD RSUD mengutamakan efektifitas dan efisiensi serta kua.litas pelayanan umurn kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.



b.



c.



Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD RSUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerjä Pemerintah Daeräh. Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, BLUD RSUD diberikan Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya. BAB III PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BLUD RSUD Bagian Pertama Umum Pasal 3



(1)



(2)



Pejabat pengelola BLUD RSUD adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinetja operasional BLUD RSUD yang terdiri dari: a. Pemimpin BLUD; b. Pejabat keuangan; dan c. Pejabat teknis. Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud peda ayat (1) diangkat dan diberhentikan Oleh Bupati. Bagian Kedua Pemimpin BLUD RSUD Pasal 4



(1)



(2)



(3) (4) (5) (6)



(7)



Pemimpin BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD RSUD. Untuk melaksenakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD RSUD memiliki fungsi sebagai berikut : a. Penyusunan dan penetapan kebijakan penatausahaan dan pengelola keuangan serta teknis operasional lingkup BLUD RSUD b. Menetapkan unit/tim/panitia/kelompok kerja pengelolaan keuangan; c. Mengangkat dan menetapkan pegawai Yang menduduki jabatan pada unit/ tim/panitia/kelompok kerja pengelolaan keuangan ; d. Penyusunan dan penetapan uraian tugas dän mekanisrne kerja dari unit/tim/panitia/kelompok kerjä ; dän e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kinerja keuangan dan operasional BLUD RSUD. Pemimpin BLUD RSUD dapat ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Pejabat Teknis dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis yang melaksanakan fungsi teknis dibidang masing-masing. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Pejabat Teknis dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis yang melaksanakan fungsi teknis dibidang masing-masing. Dalam hal terjadi kekosongan Pejabat untuk diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Pejabat dimaksud berhalangan tetap, maka Pejabat Teknis dapat dibantu oleh staf yang melaksanakan fungsi teknis di bidang masing-masing. Pejabat/staf sebagaimahä dimaksud pada ayat (6) bertanggung jawab kepada Pejabat Teknis sesuai dengan bidang tugas masing-masing.



(8)



Pejabat/staf sebagaimana dimaksud diberhentikan öleh Pemimpin BLUD.



pada



ayat



(6)



diangkat



dan



BAB IV PENDAPATAN DAN BIAYA Bagian Pertama Pendapatan Pasal 8 Pendapatan BLUD RSUD dapat bersumber dari : a. Jasa Pelayanan b. Hibah c. Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain d. APBN e. APBD dan f. Lain Lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat Pasal 9 (1) (2) (3) (4) (5)



(6)



Pendapatan BLUD RSUD Yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam 8 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. Pendapatan BLUD RSUD yang b«sumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b, berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat,sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah; Hasil kerjasama dengan pihak Iain sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c, berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa den usaha Pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari DPA Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( DPA-APBD) Pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pasal 8 Huruf e, berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan. RSUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 5 proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN. Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf f, adalah : a. Jasa giro ; b. Pendapatan bunga ; c. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing ; d. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/àtau jasa oleh BLUD ; dan e. Hasil investagi. f. Pengembangan usaha Pasal 10



(1) (2) (3)



Seluruh pendapatan BLUD RSUD sebagairnana dimaksud dala.m pasal 8 kecuali berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD sesuai dengan RBA. Hibah terikat sebagaimana dixnaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya. Seluruh pendapatan BLUD RSUD sebaga.imana dirnaksud dalam pasal 8



(4)



huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kaS BLUD RSUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerãh yang sah dengan objek pendapatan RSUD. Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada PPKD setiap bulan Bagian Kedua Biaya Pasal 11



(1) (2) (3) (4) (5)



Belanja BLUD RSUD merupakan belanja operasional dan biaya Modal Bdelanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (l), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSUD dalam rangka menjalankan tugas pokòk dan fungsinya. Belanja Modal sebàgaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban RSUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. Biaya BLUD RSUD sebagairnana dimaksud pada ayat (l), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan. Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),dialokasikan sesuai dengan kelompok,jenis,program dan kegiatan Pasal 12



(1)



(2) (3)



(1) (2)



Belanja operasional sebagaimana dimaksud dala pasal 11 ayat (2), terdifi dari : a. Belanja operasi; dan b. Belanja Modal Belanja Operasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan Tugas dan Fungsi; Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD ; Belanja operasional sebagaimana dimaksud padà ayat (2) meliputi belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja bunga dan belanja lain; Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi belanja tanah belanja peralatan dan mesin,belanja gedung dan bangunan,belanja jalan,irigasi dan jaringan dan belanja aset lainnya; Pasal 13



(1) (2)



Seluruh pengeluaran belanja BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f disampaikan kepada PPKD setiap triwulan. Seluruh pengeluaran biaya BLUD RSUD sebagairnana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbikan SPM pengesahan yang lampirkan dengan Surat Pemyataan tanggung jawab Pasal 14



(1)



Pengeluaran



biaya



BLUD



RSUD



diberikan



fleksibilitas



dengan



(2)



(3) (4)



(1) (2) (3) (4)



mempertimbangan volume kegiatan pelayanan. Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif. Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD RSUD Ssebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berlaku untuk biaya yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat. Dalarn hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD RSUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah. Pasal 15 Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), ditetapkan dengan besaran presentase Beseran presentase sebagaima.na dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiaten operasional BLUD RSUD Besaran Presentase sebagai.rnana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA RSUD oleh PPKD Presentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggunjawabkan BAB V PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Bagian Pertama Perencanaan Pasal 16



(1) (2)



(1) (2)



(1) (2)



(3)



(1)



BLUD RSUD menyusun Renstra untuk kurun waktu 5 (lima) tahun berdasarkan Rencana Pembangungn Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Renstra sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi, program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja BLUD RSUD Pasal 17 Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dilengkapi dengan rencana implementasi lima tahunan Renstra dan rencana implementasi lima tahunan dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA. Bagian Kedua Penganggaran Pasal 18 BLUD RSUD menyusun RBA. Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (l), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kerja, perhitungan akuntansi menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN, dan sumber-sumber Rumah Sakit lainnya Penyusunan RBA disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan masing-masing sumber pendanaa.n yang berkenan Pasal 19 RBA sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 19, paling sedikit memuat a. Kinerja tahun berjalan; b. Asumsi makro dan mikro;



c. d. e. f. g. h. i. J. k.



Target kinerja; Analisis dan perkiraan biaya satuan; Perkiraan harga; Anggaran pendapatan dan biaya; Besaran persentase ambang batas; Prognosa laporan keuangan; Perkiraan maju (forward estimate); Rencana pengeluaran investasi/modal; dan Ringkasan pendapatan dan biaya untuk dikonsolidasikan dengan RKA-OPD / APBD. RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan standar pelayanan minimal dan biaya pengeluaran yang akan dihasilkan. (1)



(2)



(3)



(4)



(5)



(6)



(7)



(8)



Pasal 20 Kinerja Tahun berjaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a meliputi a. Hasil Kegiatan Usaha; b. Faktor yang mempengaruhi Kinerja c. Perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi; d. Laporan keuangan tahun berjalan; e. Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pecapaian kinerja tahun berjalan Asumsi makro dan mik•o sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, antara lain : a. Tingkat inflasi; b. Pertumbuhan ekonomi; c. Nilai kurs d. Tarif; dan e. Volume pelayanan Target Kinerja sebagaimana dimaksud dalaxn Pasa.1 20 ayat (1) huruf c, antara lain a. Perkiraan pencapaien kinerja pelayanan; b. Perkiraan keua.ngan pada tahun yang direncanakan. Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, merupakan perkiraan biaya per-unit penyedia barang dan/atau jasa pelayananan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan. Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan. Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1} huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunen yang dinyatakan dalam satuan yang yang tercermin dari rencana pendapatann dan biaya. Besaran persentase a.fiibang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasai 20 ayat (1) huruf g, merupakan besaran presentase perubahan angggaran bersumber da.ri pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertirnbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSUD. Prognosa laporan keuanga.n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercennin pada laporan operasional, neraca dan laporan arus kas.



(9)



Perkiraan maju (forward estimate) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf l, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikumya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. (10) Rencana pengeluaran investasi/ modal sebagaimana dimaksud dala.rn Pasal 20 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengehaaran dana untuk memperoleh aset tetap. (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk dikonsoHdasikan dengan RKAOPD/APBD sebaga.i.mana dimaksud dalarn Pasal 20 ayat (1) huruf k, merupakan hasil konsolidasi dengan RKA-OPD/APBD yang merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalarn RBA yang disesua.ikan dengan Format RKA-OPD/APBD. (1) (2)



Pasal 21 RBA BLUD RSUD disajikan sebagai bagian Yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD RBA BLUD RSUD sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), dipersamakan sebagai RKA-OPD dan disampa.ika.n kepada PPKD untuk selanjutnya dilakukan penelaehan Oleh tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)



Pasal 22 RBA BLUD RSUD yang telah dilakukan penelaahan Oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 22 ayat (2), dituangkan sebagai bagian dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. (1)



(2)



Pasal 23 Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah maka Pemimpin BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA defintif RBA definitif sebagaiman dimaksud pada ayat dipakai sebagai dasar penyusunan DPA BLUD RSUD untuk diajukan kepada PPKD. BAB V1 PEIAKSANAAN ANGGARAN Bagian Pertama DPA-BLUD RSUD Pasal 24



(1)



(2) (3) (4)



(1)



DPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), mencakup antara lain : a. Pendapatan dan belanja; b. Proyeksi arus kas; c. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan PPKD mengesahkan DPA BLUD RSUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Pengesahan DPA BLUD RSUD berpedoman pada peraturan perundangundangan. Dalam hal DPA BLUD RSUD sebagairnana dimaksud pada ayat (1), belum disahkan oleh PPKD maka Pemimpin BLUD hanya dapat melakukan pengeluaran uang paling tinggi sebesar angka DPA BLUD RSUD tahun sebelumnya. Pasal 25 DPA BLUD RSUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud da.lam Pasal 25 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran bersurnber dari APBD;



(2)



(3)



(4)



(1) (2) (3)



(4)



Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai.belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan,dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA,dan memperhiungkan: a. Jumlah Kas yang tersedia b. Proyeksi pendapatan;dan c. Proyeksi pengeluaran. Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan DPA Pasal 26 DPA BLUD RSUD menjadi lampiran petjanjian kinerja yang ditendatangani oleh Bupati dengan Pemirnpin BLUD RSUD Ragab Begawe Caram Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Bupati dan Pimpinan BLUD RSUD Ragab Begawe Caram yang dituangken dalam perjanjian Kinerja Dalarn perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan Pemimpin BLUD RSUD Ragab Begawe Caram untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai dengan DPA BLUD RSUD Ragab Begawe Caram Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan a. Kinerja pelayanan bagi masyarakat b. Kinerja keuangan c. Manfaat bagi masyarakat. Bagian Kedua Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pasal 27



(1) (2)



Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD Ragab Begawe Caram dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarka.n prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat



(2)



Pasal 28 BLUD RSUD Ragab Begawe Caram dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasä.n seba.gian atau seluruhnya dari ketentuan yang berla.ku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi. Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1h diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari A. Jasa layanan; b. Hibah tidak terikat; c. Hasil kerja sama dengan pihak lain; dan d. Lain-lain pendapatan BLUD RSUD Ragab Begawe caram yang sah.



(1)



Pasal 29 Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 28 ayat (2), berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/ atau jasa.



(1)



(2)



Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta muda menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kekancaran pelayanan BLUD



Pasal 30 Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD RSUD Ragab Begawe Caram sepanjang disetujui pemberi hibah.



(1)



(2)



(3)



(4) (5)



(1)



(2)



(3) (4)



(5)



Bagian Ketiga Pengelolaan Kas Pasal 31 Dalam pengelolaan kas, BLUD RSUD menyelenggarakan a. Perencanaan penerimaan dan pengeluaran b. Pemungutan pendapatan atau tagihan; c. Penyimpanan kas dan pengelolaan rekening bank; d. Pembayaran; e. Perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan f. Pemanfaaün surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 8 huruf a, huruf, b, huruf c dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RSUD Ragab Begawe Caram Penerirnaan BLUD RSUD Ragab Begawe Caram pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD RSUD Ragab Begawe Caram dan dilaporkan kepada Pejabat Keuangan BLUD RSUD Ragab Begawe Caram Pejabat Keuangan BLUD RSUD Ragab Begawe Caram bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD RSUD Ragab Begawe Caram dalam menyelenggarakan Pengelolaan Kas. Pejabat Keuangan BLUD RSUD Ragab Begawe Caram melaporkan Penerirnaan BLUD RSUD Ragab Begawe Caram setiap bulan kepada Pernimpin BLUD RSUD Ragab Begawe Caram Bagian Keempat Pengeiolaan Piutang dan Utang Pasal 32 BLUD RSUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan operasional BLUD RSUD Ragab Begawe Caram. Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BLUD RSUD Ragab Begawe Caram melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo. Untuk melaksanakan penagihan piuta.ng sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD RSUD Ragab Begawe Caram menyiapkan bukti dan adaninistrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD RSUD Ragab Begawe Caram BLUD RSUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan operasional BLUD



RSUD Ragab Begawe Caram. (6)



(1) (2) (3)



Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 33 Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang. Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan Ketentuan Peraturan perundang-undangan. Pejabat Keuangan BLUD RSUD Ragab Begawe caram bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD RSUD Ragab Begawe caram dalam menyelenggarakan Pengelolaan Pasal 34



(1) (2) (3) (4) (5) (6)



BLUD RSUD Ragab Begawe Caram dapat melakukan pinjarnan/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain; Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang. Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab; Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas; Pemanfaatan pinjarnan/utang yang berasal dari perikatan pinjaxnan jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal. Pinjarnan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan. Pasal 35



Perikatan pinjaman dilakukan oleh Pemimpin BLUD RSUD Ragab Begawe Caran (1) (2) (3)



(1) (2)



Pasal 36 Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), menjadi tanggung jawab BLUD RSUD Ragab Begawe Caram Hak tagih pinjaman/utang BLUD RSUD Ragab Begawe Caram menjadi kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut peraturan perundang-undangan Jatuh tempo sebagairnana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Pasal 37 BLUD RSUD Ragab Begawe Caram wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo Pemimpin BLUD RSUD Ragab Begawe Caram dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA



(1)



(2)



(1) (2) (3)



(4)



Bagian Kelima Investasi Pasal 38 BLUD RSUD Ragab Begawe Caram dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bağ peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD RSUD Ragab Begawe Caram. Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Pasal 39 Investasi Jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicajrkan dan dimaksudkan untuk memiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengen pemanfaatan surplus kas jangka pendek. Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa a. Deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengang 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otoınatis b. Pembelian surat utang Negara jangka pendek; dan c. Pemberian sertifikat Bank Indonesia (SBI) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat adalah : a. Dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan Pasal 40



(1) (2)



BLUD RSUD Ragab Begawe Caram tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Bupati Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat berupa a. Penyertaan modal; b. Pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan c. Investasi langsung seperti pendirian perusahaan. Pasal 41



(1) (2)



Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, merupakan pendapatan BLUD RSUD Ragab Begawe Caram Pendapatan BLUD RSUD Ragab Begawe Caram sebaggåmana dimaksud pada ayat (l), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran seguei RBA



(1)



Bagian Keenam Kerja sama Pasal 42 Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD RSUD Ragab Begawe Caram dapat melakukan kerjasama dengan piha.k lain. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan;



(2)



(1)



Pasal 43 Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dapat berbentuk : a. Kerjasarna operasi;



b. c. (2)



(3)



(4)



Sewa menyewa; dan Usaha lainnya yang menunja.ng tugas dan fungsi RSUD Ragab Begawe Caram Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD RSUD Ragab Begawe Caram dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Sewa menyewa sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD RSUD Ragab Begawe Caram kepada pihak lain atau seba]iknya dengan imba.lan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala. Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD Ragab Begawe Caram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD RSUD Ragab Begawe Caram tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD Ragab Begawe Caram. Pasal 44



Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 merupakan pendapatan BLUD RSUD Ragab Begawe Caram. dan dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA. Bagian Ketujuh Surplus/Defisit Anggaran Pasal 45 (1) (2)



Surplus anggaran BLUD RSUD Ragab Begawe Caram merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja dalam 1 (satu) tahun anggaran. Surplus anggaran BLUD RSUD Ragab Begawe Caram dapat dilaksanakan dalam tahun angga.ran berikumya kecuali atas instruksi Bupati disetorkan sebagian seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD RSUD Ragab Begawe Caram. Pasal 46



(1) (2)



Defisit anggaran BLUD RSUD Ragab Begawe Caram merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya pada satu tahun a.nggaran Defisit anggaran BLUD RSUD Ragab Begawe Caram dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada Bupati melalui PPKD Bagian Kedelapan Penyelesaian Kerugian Pasal 47



Kerugian pada BLUD RSUD Ragab Begawe Caram yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai penyelesaian kerugian Daerah Bagian Kesembilan Penatausahaan



Pasal 48 Penatausahaan keuangan BLUD RSUD Ragab Begawe Caram paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut : a. Pendapatan dan biaya; b. Penerimean dan pengeluaran; c. Utang dan piutang, d. Persediaan, asset tetap dan investasi; dan e. Ekuitas ,



Pasal 49 (1) (2) (3)



Penatausahaan Keuangan sebagaimana dirnaksud dalam pasal 52 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat Penatausahaan Keuangan BLUD RSUD Ragab Begawe Caram sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD BAB VII AKUNTANSI, PELAPORAH DAN PERTANGGUNG JAWABAN Bagian Pertama Akuntansi Pasal 50



(1) (2)



(1)



(2)



(1)



BLUD RSUD Ragab Begawe Caram menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktik bisnis yang sehat. Periode akuntansi meliputi masa satu tahun buku atau tahun anggaran ,mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember; Pasal 51 Kebijakan akuntansi RSUD Ragab Begawe caram Kabupaten Mesuji meliputi a. Akuntansi Pendapatan b. Akuntansi Belanja dan Beban c. Akuntansi Aktiva d. Akuntansi Kewajiban dan Pembiayaan dam e. Akuntansi Ekuitas dan Koreksi kersalahan; Penyelenggara.an akuntansi dan laporan Keuangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana. Pasal 52 Kebijakan Akuntansi RSUD Ragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji sebagaimana dimaksud pada pasal (5) paling sedikit mencakup: a. daftar rekening dan/atau daftar akun b. Pengakuan; c. Pengukuran; d. Pengungkapan; e. jurnal standar; dan



(2)



(3)



f. format laporan keuangan. Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), Pemimpin BLUD RSUD Ragab Begawe Caram menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya Kebijakan akuntansi BLUD RSUD Ragab Begawe Caram sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan pengukura.n, penyajian dan penggunaan aset, kewajiban, ekuitas dana. Bagian Kedua Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pasal 53



(1)



(2) (3)



Leporan keuangan BLUD RSUD Ragab Begawe Caram terdiri dari : a. laporan realisasi anggaran, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah Laporan yang menyajikan ikhtisari sumber, alokasi, dan pemakai sumber daya ekonomi yang dikelola, serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan yang terdiri dari unsur pendapatan dan belanja. b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan tanggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahuntahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. c. Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan. Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. d. Laporan Operasional (LO) merupakan salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. e. Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan non-anggaran. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan yang menyajikan peningkatan maupun penurunan aktiva-aktiva bersih atau kekayaan perusahaan selama periode tertentu yang didasarkan prinsip-prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. g. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas (LAK) dalam rangka pengungkapan yang memadai. Laporan keuangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), disetain laporan kinerja yang berisi.kan iiformasi pencapaian hasil/keluaran BLUD RSUD Ragab Begawe Caram Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan peraturan perundangundangan



Pasal 54 (1)



(2)



BLUD RSUD Ragab Begawe caram menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir. Setiap akhir sernester dan tahunan BLUD RSUD Ragab Begawe caram wajib menyusun dan menyampaiken laporan keuangan kepada PPKD untuk dikonsolidasi.kan kedalam laporan keuangan Pemerintah Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir yang terdiri a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan arus kas; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan.



Pasal 54 Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), untuk kepentingan konsolidasi dilakukan berdasarkan Standar Akuntansi Pernerintahan (SAP). BAB Vill KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 55 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur RSUD Ragab Begawe Caram BAB IX PENUTUP Pasal 56 Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji Ditetapkan di : Mesuji Pada Tanggal: BUPATI MESUJI



SAPLY.TH



2020



Diundangkan di : Mesuji Pada tanggal : SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI



2020



SYAMSUDIN BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2020 NOMOR